BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali lagi. Banyak kasus-kasus korupsi

yang mulai terkuak. Tidak tangung-tanggung, kasus korupsi banyak melibatkan

pejabat tinggi negara dan menjamur dihampir semua kalangan. Kasus korupsi di

Indonesia dalam berbagai macam survei, Indonesia masuk dalam salah satu daftar

negara terkorup di dunia. Berbagai macam kasus korupsi mulai dari yang besar,

sedang hingga kasus korupsi kecil terjadi secara terus menerus tanpa bisa

dihentikan. Hukum tindak pidana korupsi yang tidak ada efek jera bagi pelaku,

menyebabkan para koruptor tetap menjalankan aksi korupsi. Ditambah hukum di

Indonesia yang bisa dibeli. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aparat hukum yang

terlibat kasus suap.

Dalam kasus ini, negara pun menanggung kerugian materiil yang sangat

besar. Kerugian ini terjadi di berbagai bidang baik demokrasi, ekonomi dan

kesejahteraan umum negara. Akhir-akhir ini kasus korupsi sedang hangat-

hangatnya dibicarakan publik. Kasus korupsi sengketa pemilukada Kabupaten

Lebak, Banten yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

Selain kasus ini, Akil diduga terlibat dalam 14 kasus suap lainnya. Sejumlah rekor

pun tercatat. Ini adalah pertama kalinya JPU KPK mendakwa seorang hakim

dengan 15 dugaan suap sekaligus. Saat penggeledahan di ruang kerja Akil di

gedung Mahkamah Konstitusi, penyidik KPK menemukan narkoba dan obat kuat.

Hal ini menunjukkan seorang Ketua Mahkamah Konstitusi pun dapat melakukan

praktek korupsi yang tidak mencerminkan seorang pemimpin yang bertanggung

jawab.

Dari latar belakang di atas, penulis menyusun makalah dengan judul “Kasus

Korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar Merugikan Negara

Indonesia”.

1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan korupsi ?

2. Bagaimana gambaran umum korupsi yang ada di Indonesia ?

3. Apa yang melatarbelakangi terjadinya korupsi dan dampaknya bagi negara ?

4. Bagaimana kasus korupsi yang dilakukan oleh Akil Mochtar ?

5. Bagaimana menjadi pemimpin ideal dalam memimpin suatu pemerintahan ?

6. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani kasus korupsi Akil Mochtar ?

C. Tujuan Penulisan Makalah

Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan rombel 41 yang

diampu oleh Didi Pramono, S.Pd.

2. Mengetahui pengertian korupsi.

3. Mengetahui penyebab atau latar belakang terjadinya korupsi dan dampaknya

bagi negara.

4. Mengetahui kasus korupsi yang dilakukan oleh Akil Mochtar.

5. Mengetahui pemimpin yang ideal dalam memimpin suatu pemerintahan.

6. Mengetahui peran pemerintah dalam menangani kasus korupsi Akil Mochtar.

D. Manfaat Penulisan Makalah

Manfaat penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai pengertian, latar belakang,

dampak dan peran pemerintah dalam menangani kasus korupsi.

2. Mendorong pembaca untuk memerangi korupsi karena dampaknya sangat

merugikan negara.

3. Mengajak pembaca untuk cermat dalam memilih pemimpin yang tanggung

jawab dan dapat memegang kepercayaan rakyat.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin : corruptio dari kata kerja corrumpere

yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah

tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang

terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal

menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk

mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum tindak pidana korupsi secara garis besar

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Perbuatan melawan hukum,

Perbuatan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa jenis tindak pidana korupsi diantaranya adalah :

Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),

Penggelapan dalam jabatan,

pemerasan dalam jabatan,

ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri / penyelengara negara), dan

menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri / penyelenggara negara).

(wikipedia, 2014)

Pengertian korupsi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28

tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 Ayat 3 adalah tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak

pidana korupsi.

3

B. Gambaran Umum Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi

bukan lagi merupakan pelanggaran hukum, melainkan hanya sekedar kebiasaan.

Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antaenegara Indonesia selalu

menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan

korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi

di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia

belummenunjukan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan

korupsi antarnegara yang tetap rendah (Mochtar Lubis, 2001). Hal ini juga

ditunjukan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia seperti :

1. Kasus dugaan korupsi Soeharto : dakwaan atas tindak korupsi di tujuh

yayasan.

2. Pertamina : dalam technical assistance contract dengan PT Ustaindo

Pertrogas.

3. Kasus korupsi Edi Tansil / PT. Golden Key.

4. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) : penyimpangan penyaluran dan

BLBI.

5. Kasus Hambalang yang melibatkan Andi Malarangeng, Angelina Sondhaq,

dan pejabat lainnya.

6. Kasus korupsi Bank Century

Dan masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

C. Latar Belakang Terjadinya Korupsi dan Dampaknya Bagi Negara

Latar belakang terjadinya korupsi disebabkan beberapa kondisi yang

mendukung munculnya korupsi, diantaranya sebagai berikut :

1. Konsentrasi kekuasaan dipengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab

langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang

bukan demokratik.

2. Kurangnya transparansi dipengambilan keputusan pemerintah.

4

3. Kampanye-kampanye yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari

pendanaan politik yang normal.

4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman

lama”.

6. Lemahnya ketertiban hukum.

7. Lemahnya profesi hukum.

8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.

9. Gaji pegawai pemerintah yang kecil.

Dampak yang ditimbulkan dari korupsi bagi negara diberbagai bidang antara

lain :

Demokrasi, korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan.

Didalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintah yang

baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di

pemilihan umum dan di bidang legilatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan

di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan

ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan

ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara unum, korupsi mengikis

kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan

sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi.

Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai

demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan

membuat distorsi dan keefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi

meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos

manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan

perjanjian atau karena penyelidikan. Korupsi menimbulkan distrosi (kekacauan)

didalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek

masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin

menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek

5

korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga

mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup,

atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas layanan pemerintahan

dan inprastruktur, dan menambah tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Kesejahteraan Umum Negara, korupsi politis ada dibanyak negara, dan

memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti

kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya

rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang

melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil

(SME). Politikus-politikus “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan

kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye

pemilu mereka (wikipedia, 2014).

D. Kasus Korupsi yang Dilakukan Akil Mochtar

Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. (lahir di Putussibau, Kalimantan Barat,

18 Oktober 1960; umur 53 tahun) adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia periode 2013 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013.  Sebelumnya ia

pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004, dan kemudian

terpilih lagi untuk periode 2004-2009, juga sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR

RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM dan keamanan) periode 2004-

2006. Akil bergabung menjadi Hakim Konstitusi pada tahun 2008, dan terpilih

sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada bulan April 2013 menggantikan

Mahfud MD (okezone, 2013).

Pada Rabu, 2 Oktober 2013, Akil ditangkap KPK di rumah dinasnya di

Jakarta terkait dugaan menerima suap dalam penanganan gugatan pemulikada

Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Esok

harinya, ia dan 5 orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Kelima orang tersebut salah satunya Chairun Nisa angota DPR RI fraksi partai

golkar, bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, seorang pengusaha Tubagus Chaeri

Wardana yang juga adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sekaligus

suami dari Wali Kota Tagerang Selatan Airin Rachmi Diany. Pada 5 Oktober,

6

setelah menggelar pertemuan dengan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi memberhentikan sementara Akil

Mochtar dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi (Metrotvnews, 2013).

Pada saat melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil di gedung

Mahkamah Konstitusi, penyidik KPK menemukan narkoba dan obat kuat. Barang

bukti ini langsung diserahkan ke pihak kepolisian dan ditangani pihak BNN

(Kompas, 2013).

Total ada 15 dugaan suap pilkada dan uang ratusan milyar rupiah hasil

korupsi yang diduga dicuci Akil sejak jadi anggota DPR. Sejumlah rekor pun

tercatat. Ini adalah pertama kalinya JPU KPK mendakwa seorang hakim dengan

15 dugaan suap sekaligus. Biasanya, KPK hanya menemukan dugaan suap dalam

satu atau dua perkara saja. Catatan lainnya yang menarik adalah jumlah uang suap

yang diduga diberikan pihak berperkara totalnya mencapai Rp 57 milyar,

terbanyak bila dibandingkan dengan kasus-kasus dugaan suap lainnya. Rekor

lainnya yang bisa jadi perhatian menarik adalah jumlah uang yang diduga dicuci

Akil dari hasil korupsi dalam kurun waktu sekitar tahun 2002 sejak jadi anggota

DPR hingga tahun 2013 adalah harta senilai Rp 181 milyar dianggap tak wajar

karena tak sesuai dengan profil gaji Akil di MK maupun di DPR (detiknews,

2014).

E. Pemimpin Ideal

Berbicara masalah pemimpin tentu dalam benak kita timbul sebuah

pertanyaan mengenai sosok pemimpin yang ideal untuk memimpin suatu daerah

atau negara. Pemimpin yang ideal harus memiliki sifat – sifat yang baik, yang

pertama yaitu jujur. Kejujuran adalah syarat mutlak untuk menjadi seorang

pemimpin. Masyarakat akan selalu mempercayai setiap apa yang menjadi

kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin yang memiliki sifat jujur

juga akan lebih dicintai oleh rakyatnya karena janji-janji yang diucapkannya pada

saat kampaye tidak sekedar “silat lidah” semata(Adair, 1999)

Selanjutnya yang kedua, seorang pemimpin harus komunikatif. Seorang

pemimpin harus mempunyai sifat terbuka kepada seluruh masyarakatnya. Apa

7

yang telah menjadi kebijakannya harus disampaikan kepada rakyatnya. Selain itu,

seorang pemimpin juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan yang benar

dan yang salah agar masyarakatnya tidak terjerumus kedalam jurang kenistaan.

Kemudian pemimpin yang ideal juga harus mempunyai sifat cerdas.

Seorang pemimpin seyogyanya harus memiliki kecerdasaran di atas rata-rata

masyarakatnya. Hal ini dimaksudkan agar pemimpin tersebut memiliki rasa

percaya diri untuk memimpin rakyatnya. Kecerdasan merupakan modal utama

untuk menjadi seorang pemimpin. Karena hal itu akan membantunya dalam

memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Kecerdasan atau ilmu

yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu ibarat bahan bakar yang digunakan

untuk menjalankan roda kepemimpinannya (Goleman, 2006).

Selain itu, pemimpin yang ideal juga harus memiliki sifat amanah yang

artinya terpercaya. Dengan memiliki sifat amanah, maka pemimpin akan

senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan diatas

pundaknya.

Bangsa kita kini mengalami krisis pemimpin yang amanah. Hal itu terbukti

dengan banyaknya pemimpin kita yang berbondong-bondong masuk penjara

karena terjerat kasus korupsi. Jabatan yang disandangnya telah disalahgunakan

yaitu dengan memanfaatkan jabatan mereka sebagai alat untuk menumpuk

kekayaan. Contohnya seperti Akil Mochtar, ia bukanlah pemimpin yang ideal

untuk masyarakat, melainkan ia adalah seorang perampok yang berdasi dengan

cara menghianati kepercayaan rakyatnya. Dengan kata lain ia bukanlah pemimpin

yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

F. Peran Pemerintah dalam Menangani Korupsi Akil Mochtar

Pemerintah mempunyai peran aktif dalam menyelenggarakan negara untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya terhadap problematika yang

dihadapi Indonesia, pemerintah harus mampu mengatasi dan memberikan

penyelesaian atau solusi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Korupsi merupakan salah satu tugas wajib pemerintah untuk menyelesaikan dan

8

mengatasi agar orientasi memperkaya diri yang dilakukan oleh aparatur negara

dapat diminimalisir bahkan di hilangkan.

Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan

Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani

pemberantasan kasus korupsi. Dari ke empat lembaga ini KPK memiliki peran

khusus dalam memberantas kasus korupsi, KPK harus lebih memiliki nilai dan

integritas yang tinggi sehingga wewenang yang telah diberikan berdasarkan

ketentuannya dapat dijalankan dan diimplementasikan dengan baik. Dari ke empat

lembaga tersebut dapat juga dimungkinkan adanya pihak-pihak tertentu akan

terlibat dalam kasus korupsi, karena perlu kita ketahui bahwa korupsi itu bukan

personal tetapi corporation atau kelompok, kecil kemungkinan bahwa korupsi

hanya di lakukan oleh seorang saja, pasti ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam

kasus korupsi untuk memperlancar urusan yang menyimpang dari ketentuan.

Tujuan dibentuknnya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan

hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk

karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen)

yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam

korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang

belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi

perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan. Karena

korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan

menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia

sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau extra ordinary crime.

Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah

dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum

menyebutnya sebagai suatu lembaga super (super body).Untuk mencegah dan

mengatasi keberadaan mafia hukum, pemerintah yang mana antara kepolisian,

kejaksaan, KPK dan Pengadilan harus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi

agar kepastian hukum dapat terjamin dan kecilnya kemungkinan terjadi

penyimpangan berkelanjutan. Perlu kita ketahui disetiap instansi terdapat peluang

dimungkinkan terjadinya korupsi oleh aparatur negara tersebut.

9

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri

serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak

legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka

untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Saat ini banyak kasus-kasus korupsi di

Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara

terkorup di dunia. Latar belakang terjadinya korupsi karena lemahnya tertib

hukum, profesi hukum, masih rendahnya gaji pegawai, kampanye-kampanye yang

mengeluarkan uang berlebihan sehingga timbul rasa untuk mengembalikan uang

tersebut dengan jalan korupsi. Kasus Akil Mochtar merupakan kasus korupsi

terbesar di Indonesia. Kedudukan Akil Mochtar sebagai ketua Mahkamah

Konstitusi yang korupsi mencerminkan seorang pemimpin yang tidak

bertanggung jawab. Pemimpin yang ideal seharusnya memiliki beberapa sifat

yaitu diantaranya jujur, cerdas, amanah, dan komunikatif. Berbagai kasus korupsi

melemahkan Indonesia dalam berbagai bidang yaitu demokrasi, ekonomi, dan

kesejahteraan umum negara. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah yang

lebih maksimal dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.

B. Saran

Demikian makalah yang penulis buat, semoga makalah ini dapat bermanfaat

bagi pembaca. Lebih khusus bagi teman-teman mahasiswa dalam mempelajari

mata kuliah pendidikan kewarganegaraan terutama mengenai kasus korupsi.

Adapun mengingat keterbatasan penulis dan penyusun makalah ini, jika ada

kekeliruan atau kesalahan dalam penyusunan, maka sebagai penulis mohon kritik

dan saran dari teman-teman atau pembaca.

10

DAFTAR PUSTAKA

Adair, John. 1999. Membina Calon Pemimpin (Sepuluh Prinsip Pokok). Jakarta :

Bumi Aksara.

Anonim. 2013. Ada Narkoba di Ruangan Akil. http://www.Kompas.com

(diunduh 27 April 2014).

Anonim. 2013. Akil Mochtar Tersangka Kasus Sengketa Pemilukada.

http://Metrotvnews.com (diunduh 27 April 2014).

Anonim. 2013. SBY Pecat Akil Mochtar. http://m.okezone.com (diunduh 27 April

2014).

Anonim. 2014. Korupsi di Indonesia. http://wikipedia.org (diunduh 26 April

2014).

Anonim. 2014. Korupsi. http://wikipedia.org (diunduh 26 April 2014).

Goleman, Daniel. 2006. Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi. Jakarta :

Gramedia.

Lubis, Mochtar. 2001. Manusia Indonesia : (Sebuah Pertanggungjawaban).

Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

11

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Ketua Kelompok

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229Telepon/Fax: (024) 8508091 – 8508092

Website: http://unnes.ac.id, Email: unnes@unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA KELOMPOK

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : LastriNIM : 4301413039Prodi/Jurusan : Pendidikan Kimia / KimiaFakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Dengan ini menyatakan bahwa makalah kami dengan judul : Kasus Korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar Merugikan Negara Indonesia yang diusulkan dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan semester 2 (dua) tahun 2014 bersifat original dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia merevisi makalah dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 30 April 2014 Mengetahui, Yang menyatakan, Dosen Pengampu,

Didi Pramono, S.Pd. LastriNRP. 198812012013031074 NIM. 4301413039

12

Lampiran 2. Indeks Persepsi Korupsi 2013

13