Embed Size (px)
DESCRIPTION
Makalah yang disusun untuk memnuhi tugas pengganti ujian tengah semester Kapita Selekta Hukum Acara Perdata dengan topik Hak atas Kekayaan Intelektual. Kasus yang diangkat adalah mengenai sengketa hak merek antara PT Gudang Garam Tbk dengan PT Gudang Baru.
Citation preview
UNIVERSITAS INDONESIA
MAKALAH PENGGANTI UJIAN TENGAH SEMESTERKAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERDATA
ANALISIS KASUS GUDANG GARAM V. GUDANG BARUPUTUSAN NOMOR 04/HAKI - MEREK/PN.NIAGA.SBY
DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KASUS ADIDAS SG V. & ANOTHER V PEPKOR RETAIL LIMITED (187/12) [2013] ZASCA 3
Disusun oleh:Indah Retnowati 1206255141
UNIVERSITAS INDONESIADEPOK
2014
DAFTAR ISI
Daftar Isi.......................................................................................................................2Pendahuluan.................................................................................................................3Pokok Permasalahan...................................................................................................5Kasus Posisi..................................................................................................................6Analisis Putusan...........................................................................................................8Penutup.......................................................................................................................18Daftar Pustaka...........................................................................................................22
A. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum
(Rechtstaat) dalam arti negara pengurus (Verzorgingsstaat) sebagaimana
tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.1
Dengan adanya fungsi negara sebagai pengurus tersebut, campur
tangan negara dalam mengurusi kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum,
sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan
keamanan tak dapat dihindarkan.2
Negara selayaknya juga turut campur dalam berbagai bidang
kehidupan masyarakatnya demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya,
termasuk dalam bidang hukum perdata. Meskipun bidang hukum perdata
adalah bidang hukum antarpribadi hukum satu dan lainnya, akan tetapi
campur tangan negara tetap diperlukan.
Salah satunya adalah terkait hukum tentang hak kekayaan intelektual
(HaKI). Perjanjian internasional tentang Aspek-Aspek Perdagangan dari
HaKI (the TRIP’s Agreement), tidak memberikan definisi mengenai HaKI,
tetapi pasal 1.2 menyatakan bahwa HaKI terdiri dari:
1. hak cipta dan hak terkait;
2. merek dagang;
3. indikasi geografis;
4. desain industri;
5. paten;
6. tata letak (topografi) sirkuit terpadu;
7. perlindungan informasi rahasia;
8. kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam
perjanjian lisensi.3
1 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan, cet. 5, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 12 Ibid3 Tim Lindsey, Et al., Ed. , Hak Kekayaan Intelektual, cet. 7, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 3
Dari jenis-jenis HaKI sebagaimana disebutkan di atas, dapat
disimpulkan bahwa HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan
penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Bahkan HaKI
sebagai kekayaan pribadi dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan
bentuk kekayaan lainnya.4
Kekayaan intelektual ini juga perlu dilindungi oleh negara sebagai
bentuk implementasi dari fungsi negara selaku penyelenggara pemerintahan
dan pengurus kebutuhan rakyatnya demi mewujudkan kesejahteraan umum.
Perlindungan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap HaKI
terwujud dalam berbagai peraturan perundangan-undangan. Adapun hal-hal
yang diakui sebagai HaKI adalah sebagai berikut:
1. hak cipta;
2. paten;
3. desain industri;
4. merek;
5. rahasia dagang;
6. desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman;
7. rekayasa genetika;
8. internet dan domain names.5
Justifikasi perlindungan terhadap HaKI ini adalah bahwa seseorang
yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak
alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se-
Dunia, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk
kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah,
kesusasteraan, atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.6
Di sisi lain, kritik terhadap HaKI pun bermunculan dengan berbagai
argumentasinya, antara lain terkait dampaknya terhadap harga apabila hak
cipta diterapkan secara efektif yang pada akhirnya akan mempengaruhi akses
4 Ibid5 Ibid, hlm. 6-126 Ibid, hlm. 13
terhadap informasi. Masalah harga juga dikhawatirkan akan membahayakan
kepentingan warga negara Indonesia yang tingkat daya belinya umumnya
masih rendah. Juga berkembang argumentasi bahwa HaKI adalah hak
monopoli karena adanya pemberian kepada produser kontrol yang tidak
terbatas atas ide dan invensi.7
Kedua ide yang saling bertentangan tersebut harus diseimbangkan
karena jika perlindungan terlalu sedikit, investasi terhadap ciptaan dan
invensi tidak akan berlangsung. Sementara di sisi lain, terlalu banyak
perlindungan dapat mengakibatkan materi yang bermnfaat itu disimpan
sedemikian rapat dan jadi sumber keuntungan yang monopolistik. Hal ini
akan mengakibatkan penyebaran ide, informasi, dan teknologi mungkin tidak
akan berlangsung.8
Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini berhak turut
campur dalam permasalahan ini, walaupun perkara HaKI sesungguhnya
termasuk ke dalam bidang hukum perdata.
Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat, tiap individu
memiliki kepentingan yang berbeda dan adakalanya saling bertentangan.
Demi menjaga ketertiban itulah, diciptakan kaidah-kaidah hukum untuk
melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata (hukum perdata
materiil) serta cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban perdata tersebut (hukum perdata formil). Yang terakhir ini disebut
juga hukum acara perdata dan merupakan hal yang akan dibahas dalam
makalah ini.
B. Pokok Permasalahan
1. Bagaimanakah proses tuntutan dalam perkara HaKI secara umum?
2. Bagaimanakah proses gugatan pembatalan/penghapusan dan gugatan
ganti rugi dalam perkara terkait hak merek?
7 Ibid, hlm. 168 Ibid, hlm. 18-19
3. Bagaimanakah kesesuaian proses beracara dalam putusan nomor
04/HAKI–Merk/2013/PN.Niaga.SBY dengan kaidah hukum acara
perdata?
4. Bagaimanakah proses beracara dalam perkara sejenis (kasus Adidas AG &
another v Pepkor Retail Limited (187/12) [2013] ZASCA 3 (28 February
2013) di Afrika Selatan?
C. Kasus Posisi
Penggugat dalam perkara ini adalah P.T. GUDANG GARAM, TBK,
berkedudukan di Jalan Semampir II/I, Kediri – Jawa Timur. Terguggat dalam
perkara ini adalah H. ALI KHOSIN, SE., selaku PR. JAYA MAKMUR,
beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 162 Kelurahan Panarukan, Kepanjen,
Malang, Jawa Timur. Turut Tergugat dalam perkara ini adalah
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK.
Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas logo Merek Gudang
Garam dan variannya yang telah terdaftar di Indonesia Indonesia sebanyak
sedikitnya 79 nomor pendaftaran di beberapa kelas barang dan jasa terutama
kelas 34 untuk melindungi jenis-jenis barang: sigaret kretek. Merek-merek
Gudang Garam dan variannya milik klien kami tersebut telah terdaftar di
Indonesia sejak tahun:
1. 1979 sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (14
sigaret kretek) yang diperpanjang dengan nomor pendaftaran
IDM000344489, tanggal 6 Januari 2012.
2. 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (10
sigaret kretek) yang diperpanjang dengan nomor pendaftaran
IDM000384516.
3. 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (20
sigaret kretek) yang diperpanjang dengan nomor pendaftaran
IDM000344493, tanggal 6 Januari 2012.
4. Tahun 1994, sebagaimana logo dan merek Gudang Garam King
Size, yang diperbaharui dalam daftar umum dengan nomor
IDM000014007, tanggal 09 Agustus 2004.
Bahwa selain terdaftar di Indonesia, merek penggugat juga terdaftar di
berbagai negara lainnya. Merek Gudang Garam selain sebagai Merek Dagang
juga merupakan nama badan hukum penggugat. Merek Gudang Garam telah
menjadi merek terkenal dan populer baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Kemudian diketahui oleh Penggugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat
Jenderal HKI telah terdaftar Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama
Tergugat dengan Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21
Maret 2005 dan Nomor Registrasi IDM000042757 tanggal pendaftaran 14
Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 yaitu: sigaret kretek. Penggugat
keberatan karena merek Gudang Baru sebagaimana disebutkan di atas
memiliki persamaan pada pokoknya (terlihat dari bentuk dan komposisi
huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara
peletakan gambar/lukisan) juga sama/sejenis dengan jenis barang yang
dimiliki oleh Merek Gudang Garam sehingga Merek Gudang Baru + Lukisan
tersebut tentunya akan memperdaya konsumen dan memberi kesan yang
sama dengan merek Gudang Garam milik Penggugat yang telah terdaftar
dalam Daftar Umum Merek Ditjen HKI Nomor Registrasi IDM000384516,
IDM00034489, IDM000344493, dan IDM000014007.
Pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan tersebut jelas telah
diajukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik bermaksud untuk
membonceng keterkenalan Merek Gudang Garam milik Penggugat yang telah
dibangun dengan susah payah. Gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dengan
tegas menyebutkan, “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang
diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik,” dan berdasarkan Pasal 68
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek Gudang Baru + Lukisan atas
nama Tergugat harus dibatalkan. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1)
butir a dan b, Gugatan Penggugat juga didasarkan pada ketentuan dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pemohonan
Merek Tergugat harus ditolak oleh Direktorat Jenderal. Turut Tergugat
diikutsertakan agar dapat segera melaksanakan putusan Majelis Hakim.
D. Analisis Putusan
1. Proses Tuntutan dalam Perkara Haki Secara Umum
Proses tuntutan dalam perkara HaKI secara umum adalah sebagai
berikut:
a. Tuntutan dapat dilakukan secara perdata dengan mengajukan
gugatan atau secara pidana dengan mengadukan pada polisi di
mana pidana itu dilakukan.
b. Secara jalur perdata, pemilik atau pemegang HaKI dapat
mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri kemudian apabila permohonan ditolak,
dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
c. Secara jalur pidana, pemilik atau pemegang HaKI dapat
mengadukan tindak pidana bersangkutan kepada polisi atau
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang akan melakukan
proses penyidikan terlebih dahulu kemudian perkara
dilimpahkan ke penuntut umum yang akan menuntut tersangka
pelaku tindak pidana ke Pengadilan Negeri kemudian apabila
ditolak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, kemudian
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana
prosedur beracara pidana yang berlaku.
d. Dalam perkara HaKI dikenal adanya penetapan sementara
pengadilan. Ini merupakan suatu hal yang baru dalam Undang-
Undang tentang Desain Industri, Paten, Merek, dan Hak Cipta.
Seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar, dapat
meminta Pengadilan untuk memberikan penetapan yang
melarang produk yang memakai Desain Industri tersebut
memasuki jalur pemasaran. Penetapan tersebut dikeluarkan
oleh Pengadilan sebelum masuknya perkara ke Pengadilan,
dan berlaku selamat 30 (tiga puluh) hari, dan apabila tidak
terbukti terjadi pelanggaran HaKI, yang merasa dirugikan
dapat menuntut ganti rugi.
2. Proses Gugatan Pembatalan/Penghapusan dan Gugatan Ganti Rugi dalam
Perkara Terkait Hak Merek
Prosedur beracara terkait perkara hak merek diatur dalam Bab XI
Penyelesaian Sengketa pasal 76 sampai 84 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek. Bab ini terdiri dari empat bagian, yakni
Gugatan atas Pelanggaran Merek, Tata Cara Gugatan pada Pengadilan
Niaga, Kasasi, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Ketentuan lain terkait prosedur beracara perkara hak merek juga
terdapat dalam Bab XII tentang Penetapan Sementara Pengadilan dan Bab
XIII tentang Penyidikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek. Berlaku pula ketentuan beracara pada umumnya yakni pada
KUHAP untuk gugatan pidana dan RIB/HIR untuk gugatan perdata.
Menurut Bagian Pertama Gugatan atas Pelanggaran Merek Bab XI
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, prosedur
mengajukan gugatan atas pelanggaran merek adalah sebagai berikut:
Pasal 76
(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap
pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk
barang atau jasa yang sejenis berupa:
a. gugatan ganti rugi, dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan
penggunaan Merek tersebut
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Pengadilan Niaga.
Pasal 77
Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar
baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek
yang bersangkutan.
Pasal 78
(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian
yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima
Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat
untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan
barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa
baik.
(2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang
menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat
memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang
tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Pasal 79
Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan
kasasi.9
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugatan atas
pelanggaran hak merek diajukan oleh pihak yang memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. pemilik merek terdaftar,
b. penerima Lisensi Merek terdaftar secara sendiri,
c. penerima Lisensi Merek terdaftar bersama-sama dengan
pemilik Merek yang bersangkutan,
9 Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN 4131, ps. 76-80
kepada Pengadilan Niaga apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a. terdapat pihak lain,
b. secara tanpa hak,
c. menggunakan Merek,
d. mempunyai persamaan pada pokoknya, atau
e. mempunyai persamaan keseluruhannya.
Adapun gugatan tersebut dapat berupa:
a. gugatan ganti rugi, dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan
penggunaan Merek tersebut.
Dalam proses pemeriksaan, atas permohonan penggugat, hakim
dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran
dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek
tersebut secara tanpa baik untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
Mekanisme ini disebut sebagai Penetapan Sementara Pengadilan yang
diatur dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek.
Kemudian apabila tergugat juga dituntut untuk menyerahkan
barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat
memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut
dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum
tetap. Keputusan Pengadilan Niaga ini hanya dapat diajukan kasasi, tanpa
melalui tahap banding.
c. Kesesuaian Proses Beracara dalam Putusan Nomor
04/HAKI–Merk/2013/PN.Niaga.SBY dengan Kaidah Hukum Acara
Perdata
Dalam perkara dengan nomor putusan
04/HAKI–Merk/2013/PN.Niaga.SBY, prosedur beracara yang dilakukan
dalam beberapa hal sudah Kaidah Hukum Acara Perdata dan dalam
beberapa hal lainnya tidak sesuai.
Hal ini dapat ditelaah satu persatu, dimulai dari berwenang
tidaknya penggugat untuk mengajukan gugatan ini. Adapun, agar dapat
menjadi penggugat yang mengajukan gugatan atas pelanggaran hak
merek, pihak yang bersangkutan haruslah memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. pemilik merek terdaftar,
b. penerima Lisensi Merek terdaftar secara sendiri,
c. penerima Lisensi Merek terdaftar bersama-sama dengan
pemilik Merek yang bersangkutan,
Pada kasus, penggugat adalah P.T. GUDANG GARAM, TBK,
berkedudukan di Jalan Semampir II/I, Kediri – Jawa Timur yang mana
merupakan badan hukum yang memiliki merek terdaftar Gudang Garam
yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen HKI Nomor
Registrasi IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493, dan
IDM000014007.
Kemudian prosedur berikutnya adalah bahwa gugatan diajukan
pada Pengadilan Niaga sebagaimana dinyatakan pula padda putusan
nomor 04/HAKI-Merk/PN.Niaga.SBY.
Gugatan ini juga telah diajukan sesuai dengan persyaratan sebagai
berikut:
a. terdapat pihak lain,
b. secara tanpa hak,
c. menggunakan Merek,
d. mempunyai persamaan pada pokoknya, atau
e. mempunyai persamaan keseluruhannya.
Pada kasus, adanya pihak lain ini terlihat pada PR Jaya Makmur
yang dalam kasus ini diwakili oleh direktur utamanya, H. Ali Khosin,
S.E. Pihak lain ini telah secara tanpa hak, yang dibuktikan dengan
ketiadaan legitimasi hak yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan
untuk menggunakan merek, yang dalam hal ini adalah merek Gudang
Baru, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya,
yakni terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan,
bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan,
dengan Merek Gudang Garam yang telah terdaftar dalam Daftar Umum
Merek Ditjen HKI Nomor Registrasi IDM000384516, IDM00034489,
IDM000344493, dan IDM000014007.
Persamaan pada pokok atau keseluruhannya ini salah satu
contohnya dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Perbandingan Merek Gudang Baru dan Gudang Garam
Adapun menurut pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek, gugatan tersebut dapat berupa:
a. gugatan ganti rugi, dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan
penggunaan Merek tersebut
Namun pada kasus, gugatan yang diajukan oleh PT. Gudang
Garam, Tbk. bukanlah terkait ganti rugi maupun penghentian semua
perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut melainkan
sebagai berikut:
a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
b. Menyatakan bahwa Merek Gudang Garam milik Penggugat
adalah Merek Terkenal;
c. Menyatakan merek Gudang Baru + Lukisan atas nama
Tergugat yang terdaftar dalam Nomor Registrasi
IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan
Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005 untuk jenis
barang di kelas 34 mempunyai persamaan pada pokoknya
dengan merek Gudang Garam milik Penggugat;
d. Menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan merek
Gudang Baru + Lukisan dengan itikad tidak baik karena ingin
membonceng ketenaran Merek Gudang Garam milik
Penggugat yang sudah terkenal;
e. Membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru milik Tergugat
Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21
Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal 14 Juli 2005
untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek
Direktorat Jenderal HaKI dengan segala akibat hukumnya;
f. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret
pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama
Tergugat yang terdaftar dengan Nomor Registrasi
IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan
Nomor IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005
untuk jenis barang di kelas 34 dari dalam Daftar Umum Merek
Direktorat Jenderal HaKI;
Dari gugatan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penggugat
dalam perkara ini bukanlah untuk memperoleh ganti rugi, melainkan
untuk memperoleh pengakuan bahwa pihak penggugatlah yang benar dan
bahwa pihak tergugatlah yang salah. Hal ini ditunjukkan dari gugatan
untuk menyatakan bahwa merek Gudang Garam adalah merek terkenal
dan bahwa merek Gudang Baru memiliki persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek Gudang Garam sehingga ternyata bahwa
merek Gudang Baru tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik dan
pendaftaran merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang
terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran
21 Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli
2005 untuk jenis barang di kelas 34 seharusnya dicoret dari dalam Daftar
Umum Merek Direktorat Jenderal HaKI.
Apabila tujuannya adalah pada pencoretan merek Gudang Baru
dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HaKI, maka gugatan ini
terlepas dari perihal HaKI, seharusnya lebih tepat jika diajukan pada
Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan Surat Keputusan
yang dikeluarkan oleh Ditjen HaKI dan tunduk pada hukum acara
peradilan tata usaha negara bukannya diajukan ke Pengadilan Niaga
dengan tergugat direktur utama PR. Jaya Makmur sebagaimana terjadi
dalam kasus.
Dengan demikian, menurut saya gugatan ini sebenarnya kurang
tepat untuk diajukan pada Pengadilan Niaga, mengingat tidak sesuainya
substansi gugatan penggugat dengan substansi gugatan yang telah
ditentukan dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.
d. Proses Beracara dalam Perkara Sejenis (Kasus Adidas AG & another v
Pepkor Retail Limited (187/12) [2013] ZASCA 3 (28 February 2013) Di
Afrika Selatan
Sebagai perbandingan, akan ditelaah pula proses beracara dalam
perkara terkait hak merek di Afrika Selatan pada kasus Adidas AF &
another v Pepkor Retail Limited dengan nomor putusan (187/12) [2013]
ZASCA 3 tertanggal 28 Februari 2013.
Dalam kasus ini, Penggugat I adalah Adidas SG, Penggugat II
adalah Adidas International Marketing BV, dan Tergugat adalah Pepkor
Retail Limited. Adapun gugatannya adalah sebagai berikut:
a. The respondent is interdicted and restrained from infringing
the first applicant’s rights acquired by the registration of
trademarks numbers 1957/01959, 1995/12283, 1980/6446 and
2000/18582 (the registered trademarks) by using in the course
of trade in relation to goods for which the registered
trademarks are registered, a mark consisting of four parallel
stripes of a colour or material different from the colour or
material of the footwear, and on the outside of the uppers of
the footwear, to which they are applied, as represented in
annexures TB8 and TB9 to the founding affidavit of Timothy
George James Behean (the infringing marks) or any other
mark so nearly resembling the registered trademarks as to be
likely to deceive or cause confusion as contemplated in s 34(1)
(a) of the Trade Marks Act 194 of 1993 (the Act);
b. The respondent is directed to remove the infringing marks
from its footwear and, where the infringing marks are
inseparable or incapable of being removed from the
respondent’s footwear, it is ordered that all such footwear be
delivered to the first applicant as provided for in s 34(3)(b) of
the Act;
c. An enquiry is directed to be held for the purposes of
determining the amount of any damages (as contemplated in s
34(3)(c) of the Act) or reasonable royalty (as contemplated in
s 34(3)(d) of the Act) to be awarded to the first applicant as a
result of the infringement of the first applicant’s rights
acquired by the registration of the registered trademarks, in
accordance with such procedures as this Court may deem fit
(as contemplated in s 34 (4) of the Act), and that the
respondent pay the amount found to be due to the first
applicant;
d. The respondent is interdicted and restrained from passing off
its footwear as being that of the applicants or as being
connected in the course of trade with the applicants by using
in relation thereto a get-up as depicted in annexures TB9,
TB10 and TB11 to the founding affidavit of Timothy George
James Behean (including such trademarks as are depicted in
those annexures) or any other get-up (including any
trademarks) so closely resembling the get-ups (including any
trademarks) of the applicants’ footwear as depicted in
paragraph 24 of the founding affidavit of Timothy George
James Behean as to be likely to deceive or cause confusion;
e. An enquiry is directed to be held for the purposes of
determining the amount of any damages to be awarded to the
applicants as a result of the respondent’s passing off as
aforesaid and that the respondent pay the amount found to be
due to the applicants and it is directed that, in the event of the
parties being unable to reach agreement as to the further
pleadings to be filed, discovery, inspection, or other matters of
procedure relating to the enquiry, either party may make
application to the court for directions in regard thereto;
f. The respondent is ordered to pay the costs of the application,
including the costs of two counsel.
Dari gugatan di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan para
penggugat pada pokoknya adalah terkait pelarangan tergugat untuk
menggunakan hak merek penggugat I yang mana telah terdaftar dengan
nomor pendaftaran 1957/01959, 1995/12283, 1980/6446, dan
2000/18582 sebagaimana terlihat dalam alas kaki yang diproduksi oleh
tergugat yang menyerupai merek-merek terdaftar sebagaimana telah
disebutkan sebelumnya karena telah melanggar pasal 34(1)(a) of the
Trade Marks Act 194 of 1993 yang akan menimbulkan penyesatan dan
kebingungan bagi masyarakat. Merek yang dilanggar itu harus
dikeluarkan dari alas kaki yang bersangkutan. Para penggugat juga tidak
diperbolehkan tergugat menggunakan produk yang berkaitan dengan
produk di atas agar tidak menimbulkan penyesatan dan kebingungan
masyarakat. Para penggugat juga menuntut ganti rugi yang harus
dibayarkan oleh tergugat pada penggugat dan membayar biaya perkara
ini.
Dari pemaparan di atas, tampak bahwa pada pokoknya, proses
beracara perkara mengenai hak merek di Indonesia sama dengan proses
beracara di Afrika Selatan, yakni terkait hal yang sama sebagaimana
dilihat pada perbandingan syarat mengajukan gugatan di atas dan lembaga
kepada siapa diajukan perkara ini adalah pada The Supreme Court of
Appeal South Africa.
E. Penutup
1. Simpulan
Proses beracara terkait perkara HaKI secara umum adalah melalui
prosedur pidana maupun perdata, sebagai berikut:
o Secara jalur perdata, pemilik atau pemegang HaKI dapat
mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri kemudian apabila permohonan ditolak,
dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
o Secara jalur pidana, pemilik atau pemegang HaKI dapat
mengadukan tindak pidana bersangkutan kepada polisi atau
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang akan melakukan
proses penyidikan terlebih dahulu kemudian perkara
dilimpahkan ke penuntut umum yang akan menuntut tersangka
pelaku tindak pidana ke Pengadilan Negeri kemudian apabila
ditolak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, kemudian
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana
prosedur beracara pidana yang berlaku.
Proses beracara perkara HaKI adalah sebagai berikut:
o Gugatan atas pelanggaran hak merek diajukan oleh pihak
yang memenuhi syarat sebagai berikut: pemilik merek
terdaftar, penerima Lisensi Merek terdaftar secara sendiri,
penerima Lisensi Merek terdaftar bersama-sama dengan
pemilik Merek yang bersangkutan, kepada Pengadilan
Niaga
o Perihal syarat-syarat mengajukan gugatan adalah sebagai
berikut: terdapat pihak lain, secara tanpa hak,
menggunakan Merek, mempunyai persamaan pada
pokoknya, atau mempunyai persamaan keseluruhannya.
o Adapun gugatan tersebut dapat berupa: gugatan ganti rugi,
dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan
dengan penggunaan Merek tersebut.
o Dalam proses pemeriksaan, atas permohonan penggugat,
hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan
produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa
yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa baik untuk
menghindari kerugian yang lebih besar. Mekanisme ini
disebut sebagai Penetapan Sementara Pengadilan yang
diatur dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek.
o Kemudian apabila tergugat juga dituntut untuk
menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara
tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan
barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah
putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Keputusan Pengadilan Niaga ini hanya dapat diajukan
kasasi, tanpa melalui tahap banding.
Proses beracara pada putusan nomor
04/HAKI-Merek/PN.Niaga.SBY kurang tepat dikarenakan hal-hal
sebagai berikut:
o Tujuan penggugat dalam perkara ini bukanlah untuk
memperoleh ganti rugi, melainkan untuk memperoleh
pengakuan bahwa pihak penggugatlah yang benar dan
bahwa pihak tergugatlah yang salah. Hal ini ditunjukkan
dari gugatan untuk menyatakan bahwa merek Gudang
Garam adalah merek terkenal dan bahwa merek Gudang
Baru memiliki persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek Gudang Garam sehingga
ternyata bahwa merek Gudang Baru tersebut didaftarkan
dengan itikad tidak baik dan pendaftaran merek Gudang
Baru + Lukisan atas nama Tergugat yang terdaftar dengan
Nomor Registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21
Maret 2005 dan Nomor IDM000042757 tanggal
pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34
seharusnya dicoret dari dalam Daftar Umum Merek
Direktorat Jenderal HaKI.
o Apabila tujuannya adalah pada pencoretan merek Gudang
Baru dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HaKI,
maka gugatan ini terlepas dari perihal HaKI, seharusnya
lebih tepat jika diajukan pada Pengadilan Tata Usaha
Negara dengan objek gugatan Surat Keputusan yang
dikeluarkan oleh Ditjen HaKI dan tunduk pada hukum
acara peradilan tata usaha negara bukannya diajukan ke
Pengadilan Niaga dengan tergugat direktur utama PR. Jaya
Makmur sebagaimana terjadi dalam kasus.
o Dengan demikian, menurut saya gugatan ini sebenarnya
kurang tepat untuk diajukan pada Pengadilan Niaga,
mengingat tidak sesuainya substansi gugatan penggugat
dengan substansi gugatan yang telah ditentukan dalam
pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.
Proses beracara pada Kasus Adidas AG & another v Pepkor Retail
Limited (187/12) [2013] ZASCA 3 (28 February 2013) Di Afrika
Selatan pada pokoknya sama dengan proses beracara di Indonesia,
yakni terkait hal yang sama sebagaimana dilihat pada
perbandingan syarat mengajukan gugatan di atas dan lembaga
kepada siapa diajukan perkara ini adalah pada The Supreme Court
of Appeal South Africa.
2. Saran
Proses beracara terkait hak merek sudah cukup bagus dan
komprehensif, namun dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan
pemantauan peradilan secara serius untuk mencegah adanya praktik
mafia peradilan.
Dalam kasus Gudang Garam v. Gudang Baru di atas, seharusnya
Pengadilan Niaga menolak gugatan ini karena tidak sesuai dengan
prosedur yang seharusnya dilakukan sebagaimana tercantum dalam
pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek.
Kasus Gudang Garam v. Gudang Baru seharusnya diajukan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat dikeluarkannya surat
keputusan Ditjen HaKI terkait pendaftaran merek Gudang Baru.
DAFTAR PUSTAKA
1. Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. LN Tahun
2001 Nomor 110, TLN 4131.
2. Lindsey, Tim. Et al. Ed. Hak Kekayaan Intelektual. cet. 7. Bandung: Alumni,
2013.
3. Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan. cet. 5.
Yogyakarta: Kanisius, 2011.
