Click here to load reader

Makalah Isbd (Manusia, Keberagaman Dan Kesetaraan) Oleh Kelompok 3 Arsitektur

  • View
    242

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kajian fasilitas publik untuk penyandang disabilitas

Text of Makalah Isbd (Manusia, Keberagaman Dan Kesetaraan) Oleh Kelompok 3 Arsitektur

MAKALAHILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR

PERLINDUNGAN KESETARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KENYAMANAN AKSES FASILITAS PUBLIK DI JAKARTA

Disusun oleh:Kelompok 3 Manusia Keberagaman dan Kesetaraan

14 | MANUSIA, KEBERAGAMAN DAN KESETARAAN

Achmad KurniadinArdyan SatyaAhmad BuchoryFajri Fuad J.FirdiyantoHartono SinarM. Dony WicaksonoMuhammad HusainRudolfo Da CostaRikki Tampati M.Wais AlkurniYudha Setiawan

Yulistian Setiawan

JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIKUNIVERSITAS PANCASILAJAKARTA2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang MasalahJakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 memiliki fungsi yang amat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat. Selain sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta sekaligus sebagai daerah otonom telah menjadi salah satu pusat akitivitas manusia di dalamnya. Ini memberikan implikasi terhadap beragamnya kebutuhan sekaligus permasalahan yang timbul di Jakarta. Gelombang penduduk yang terus berdatangan tidak hanya memberikan ciri masyarakat yang heterogen dilihat dari suku, agama dan budaya namun juga meliputi kemampuan fisik masing-masing individunya. Kemampuan fisik yang berbeda-beda ini kemudian kita mengenal satu kaum minoritas yang disebut penyandang disabilitas.Kemunculan disabiltas merupakan dampak dari kondisi alam yang rawan bencana, situasi sosial yang rentan konflik, tingkat kemiskinan dan kecelakaan yang tinggi serta pelayanan kesehatan yang buruk yang berakibat pada rendahnya tingkat kesehatan masyarakat (Sulis, 2011). Dalam hal ini pemerintah provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas, hak, wewenang dan tanggungjawab terhadap penyelenggaran fasiltas publik yang layak, diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada tak terkecuali bagi kaum penyandang disabilitas. Sehingga ketentuan Pasal 27 ayat 2 UUD 45 bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dapat dimaknai sebagai penistaan terhadap perbedaan setiap warga untuk memperoleh keberlangsungan hidup yang nyaman dan layak baik warga penyandang disabilitas maupun masyarakat pada umumnya. Kendati telah ada kebijakan dan putusan mengenai perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akes Penyandang Cacat (PPUA Penca) Ariani Soekanwo mengungkapkan masih adanya UU yang bertentangan dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Sebagai contoh di dalam UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa cacat itu dimaksudkan orang lemah, ada kelainan fisik dan mental. Kemudian UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang disabilitas disamakan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pekerja seks komersial, pecandu narkoba dan gelendangan dan pengemis.Menurut Ariani, banyak lagi Undang-Undang dan peraturan yang sangat diskriminatif. Namun banyak pula peraturan yang sudah mengharuskan adanya afirmative action untuk penyandang disabilitas tapi mungkin tidak pernah dibaca pemerintah.Dalam urusan mobilitas untuk menunjang kehidupan mereka, kaum penyandang disabilitas menyadari cenderung berbeda. Bukan dari segi kemampuan melainkan cara mereka melakukan aktivitasnya. Inilah yang membuat mereka dengan tegas menolak istilah disable untuk kaum mereka dan menggantinya dengan diffable kependekan dari different abbilty.Masih banyak pula fasilitas umum yang belum berpihak pada kepada para penyandang disabilitas. Hotel, rumah sakit, transportasi, serta banyak fasilitas umum lainnya pada pengaplikasiannya belum memberi ruang pada penyandang disabilitas. Ditambah lagi stigma masyarakat yang keliru pada mobilitas mereka yang sangat terbatas, sehingga menjadi beban bagi perusaahan untuk menyediakan fasilitas.

1.2 Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada tiga masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu:1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak kesetaraan penyandang disabilitas sebagai warga masyarakat Indonesia?;2. Bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengakses fasitas umum?;3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat hak para penyandang disabilitas dalam meraih kenyamanan fasiltas umum sebgai sarana mobilitasnya sehari-hari?

1.3 TujuanMakalah ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali konsep kesejahteraan sosial yang terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam bidang pelayanan umum. Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk menemukan solusi dalam mewujudkan kesetaraan hak-hak para penyandang disabilitas khususnya dalam memperoleh akses pelayanan fasilitas di ruang publik. Selain itu tujuan penyusunan makalah ini untuk membangun stigma positif dalam kehidupan masyarakat bahwasannya perbedaaan yang mereka miliki juga mengandung hak-hak yang sama dan setara di mata hukum.

1.4 MetodeMetode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode kajian pustaka. Yaitu mengkaji melalui sumber-sumber yang membahas masalah terkait, baik melalui penelusuran dokumen, literatur, laporan penelitian dan situs website terkait.

BAB II KERANGKA TEORI

Pengertian Penyandang DisabilitasDalam Semiloka Terminologi Penyandang Cacat Dalam Rangka Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat yang diselenggarakan pada 8-9 Januari 2009 bahwa yang dimaksud penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau indera dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.Melalui penetapan para pakar dalam penyebutan istilah untuk penyandang cacat di Semiloka ini, maka penggunaan terminologi cacat tidak lagi relevan untuk digunakan dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah penyandang disabilitas.Adapun dalam menentukan kategori kelompok penyandang disabilitas sendiri masih berdasarkan dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 dan penjelasannya, bahwa penyandang cacat (disabilitas) terdiri dari:1. Penyandang Disabilitas Fisik:a. Penyandang disabilitas tubuh (Tuna Daksa);b. Penyandang disabilitas netra (Tuna Netra);c. Penyandang disabilitas Tuna Wicara/Rungu;d. Penyandang disabilitas bekas penderita penyakit kronis (Tuna Daksa Lara Kronis)2. Penyandang Disabilitas Mental:a. Penyandang disabilitas mental (Tuna Grahita);b. Penyandang disabilitas eks psikotik (Tuna Laras);3. Penyandang Disabilitas Fisik dan MentalPada ayat 4 disebutkan ketentuan aksesibilitas sebagai kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudian pada bab berikutnya penekanan pada aksesibiltas sebagai peluang penyandang disabilitas dalam memperoleh kesamaan hak-hak tertulis pada bab 3 ayat 4 bahwa aksesibilitas dalam rangka kemandirian penayndang disabilitas.Sebagai upaya menjembatani perwujudan dari hak-hak persamaan kesempatan penyandang disabilitas pada pasal-pasal sebelumnya, maka pada bab 4 tentang Kesamaan dan Kesempatan pasal 10 ayat 1 sampai 3 diuraikan wujud nyata kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek dilaksanakan melalui penyedian aksesibilitas. Penyediaan ini dimaksudkan pula untuk menciptakan keadaan yang menunjang penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Serta Pemerintah dan masyarakat wajib menyelenggarakan penyediaan aksesibiltas secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Keberagaman dan KesetaraanKeragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat dimana terdapat perbedaaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya (masyarakat yang majemuk). keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat.Ada tiga macam istilah yang digunakan untk menggambarkan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari ras, agama, bahasa dan budaya yang berbeda yaitu masyarakat plural, yaitu bersifat lebih dari satu; masyarakat heterogen, yaitu keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, bermacam-macam dan bahkan tidak dapat disamakan; dan masyarakat multikultural yaitu kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya ,etnik, gender, bahasa maupun agama.Keragaman disini memiliki makna sebagai suatu kondisi dalam masyarakat dimana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Sedangkan kestaraan adalah suatu kondisi dimana dalam perbedaan dan keragaman yang ada manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki, kesederajatan adalah persamaan harkat, nilai , harga, taraf yang membedakan makhul yang satu dengan yang lainnya. kesederajatan dalam masyarakat adalah suatu keadaan menunjukan adanya pemeliharaan krukunan dan kedamaian yang saling menjaga harkat dan martabatnya.

Unsur Keberagaman di IndonesiaDi Indonesia unsur keragamannya dapat dilihat dalam suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, tata karma, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan sosial. Semua unsur tersebut merupakan hal yang harus dipelajari agar keragaman hal tersebut tidak membawa dampak yang buruk bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia.Dampak buruk dari tidak adanya sikap terbuka, logis, dan dewasa atas keragaman masyarakat tersebut antara lain adalah disharmonisasi (tidak adanya penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan lingkungannya), perilaku diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu, eksklusivisme/rasialis (menganggap derajat kelompoknya lebih tinggi dari kelompok lain).

Problematika Diskriminasimerupakan suatu kondisi dimana dalam perbe

Search related