Makalah HAKI

7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia kini sudah hampir setiap orang pandai menggunakan alat-alat elektronik

seperti computer, laptop, handphone, dll. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atas

alat-alat tersebut, maka perlu dibuatnya hukum-hukum yang menyangkut masalah tersebut

yang sering disebut dengan Hak Cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur

penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta

merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan

pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada

umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan".

Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya

koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar,

patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi

tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta

berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang

memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak

monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang

melakukannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa

masalah yang nantinya adalah merupakan pokok pembahasan di dalam penulisan makalah

ini. Adapun beberapa permasalahan yang penyusun kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apa tujuan adanya Hak Cipta ?

Hak Atas Kekayaan Intelektual

7

2. Bagaimana peranan Hak Cipta dalam karya seni ?

3. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan atau

pelanggaran ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa tujuan penyusunan makalan ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk memperdalam pengetahuan tentang Hak Cipta.

b. Untuk mengetahui peranan Hak Cipta di kehidupan sehari-hari.

c. Untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi

adanya penyalahgunaan atau pelanggaran.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Bermanfaat untuk menambah wawasan tentang Hak Cipta

b. Bermanfaat untuk mengetahui peranan Hak Cipta di kehidupan sehari-hari.

c. Bermanfaat untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dilakukan pemerintah untuk

mengantisipasi adanya penyalahgunaan atau pelanggaran.


7

BAB II

PEMBAHASAN

A. SEJARAH HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa

Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin

cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya

tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya.

Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta

perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya

cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan

Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut

juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur

penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut

juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang

kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang

Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama

kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright

diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya

untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media,

si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap

karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa

berlaku copyright tersebut selesai.

B. SEJARAH HAKI DI INDONESIA

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern

agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa

harus membayar royalti.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan

Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun

1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia.

Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

yang kini berlaku.


7

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan

antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

(World Trade Organization – WTO), yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of

Intellectual Propertyrights - TRIPs ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan

Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor

18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty

("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

C. PENGERTIAN HAKI

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil

dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah

pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan

kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam

berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga

mempunyai nilai ekonomis.

Hak cipta diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya, orang/kelompok/badan hukum yang

menerima hak tersebut dari pemegangnya, atau orang/kelompok/badan hukum yang menerima hak

cipta dari orang/kelompok/badan hukum yang diserahi hak cipta oleh pemegangnya. Hak kepemilikan

didapatkan secara otomatis begitu seseorang menghasilkan karya cipta. Tidak ada keharusan untuk

mendaftarkannya pada suatu badan pengelola HAKI. Akan tetapi hak cipta yang terdaftar akan sangat

berguna untuk proses penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta tersebut. Hak cipta

bukan melindungi suatu ide atau konsep, tetapi melindungi bagaimana ide atau konsep itu

diekspresikan dan dikerjakan. Tidak diperlukan pengujian, tetapi karya harus original, dibuat sendiri,

bukan copy dari sumber lain, dan penciptanya harus berkonstribusi tenaga dan keahlian.

Beberapa segi positif dari pendaftaran hak cipta antara lain :

a. pencipta/pemegang hak cipta memperoleh kepastian hukum setelah pendaftaran hak ciptanya

disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. apabila terjadi sengketa tentang hak cipta, umumnya ciptaan yang telah didaftarkan

berkedudukan hukum lebih kuat, fakta pembuktiannya lebih akurat.

c. pelimpahan hak cipta/pewarisan dan sebagainya lebih mudah dan mantap apabila telah

terdaftar.

D. HAK-HAK YANG TERCANGKUP DALAM HAK CIPTA

A. Hak Eksklusif → bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta

tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak

cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.


7

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah

hak untuk:

o Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut

(termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),

o Mengimpor dan mengekspor ciptaan,

o Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),

o Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,

o Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

B. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak

ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak

moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang

tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah

dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan,

walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak

lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta. Secara umum, hak

moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak

untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut

E. UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

1. Undang-Undang Paten → Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, paten adalah hak

eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang

teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

2. Undang-Undang Hak Merek → Menurut Undang-Undang No. 15 2001, merek adalah tanda

yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi

dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan

perdagangan barang atau jasa.(Pasal 1 Ayat 1).

3. Undang-Undang Hak Cipta → Menurut Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002, Hak Cipta

adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau

memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat

1)

F. MASA BERLAKU HAK CIPTA


7

Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan

terlebih dahulu. Menurut pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, masa berlakunya

hak cipta atas ciptaan program computer dan database adalah minimal 50 tahun sejak pertama kali

dicantumkan. Selain itu, pasal 31 Ayat (2) juga menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan yang

dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan

tersebut pertama kali diterbitkan.

UU Hak Cipta menyatakan bahwa untuk hak cipta yang masa berlakunya belum habis, tetapi

pemilik hak cipta tersebut telah meninggal dunia, hak cipta tersebut dapat diwariskan kepada ahli

warisnya sampai masa berlakunya habis.

G. KETENTUAN PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA

Undang-undang tentang Hak Cipta BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda

paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama

7 tahun dan/denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau

menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau

hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 tahun dan/denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).

3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk

kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 tahun dan/denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).

4. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 tahun dan/denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).

5. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/denda paling banyak Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).


7

6. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 25

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/denda paling banyak Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 tahun dan/denda paling banyak Rp 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah).


pidana penjara paling lama 2 tahun dan/denda paling banyak Rp 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah).


pidana penjara paling lama 5 tahun dan/denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00

(satu miliar lima ratus juta rupiah).

H. KRITIK ATAS KONSEP HAK CIPTA

Kritikan-kritikan terhadap hak cipta secara umum dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu sisi

yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat serta selalu

memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas, dan sisi yang berpendapat bahwa

konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya

masyarakat informasi baru.

Keberhasilan proyek perangkat lunak bebas seperti Linux, Mozilla Firefox, dan Server HTTP

Apache telah menunjukkan bahwa ciptaan bermutu dapat dibuat tanpa adanya sistem sewa bersifat

monopoli berlandaskan hak cipta. Produk-produk tersebut menggunakan hak cipta untuk memperkuat

persyaratan lisensinya, yang dirancang untuk memastikan kebebasan ciptaan dan tidak menerapkan

hak eksklusif yang bermotif uang; lisensi semacam itu disebut copyleft atau lisensi perangkat lunak

bebas.


7

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan :

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang

atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas

penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. HAKI adalah hak

yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang

diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat

serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.

Hak cipta diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya, orang/kelompok/badan

hukum yang menerima hak tersebut dari pemegangnya, atau orang/kelompok/badan hukum

yang menerima hak cipta dari orang/kelompok/badan hukum yang diserahi hak cipta oleh

pemegangnya. Hak kepemilikan didapatkan secara otomatis begitu seseorang menghasilkan

karya cipta. Tidak ada keharusan untuk mendaftarkannya pada suatu badan pengelola HAKI.

Akan tetapi hak cipta yang terdaftar akan sangat berguna untuk proses penyelesaian jika

terjadi pelanggaran terhadap hak cipta tersebut. Hak cipta bukan melindungi suatu ide atau

konsep, tetapi melindungi bagaimana ide atau konsep itu diekspresikan dan dikerjakan. Tidak

diperlukan pengujian, tetapi karya harus original, dibuat sendiri, bukan copy dari sumber lain,

dan penciptanya harus berkonstribusi tenaga dan keahlian.

2. Hak cipta dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi

penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan, hak cipta harus didaftarkan terlebih

dahulu, Pencipta/pemegang hak cipta memperoleh kepastian hukum setelah pendaftaran

hak ciptanya disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila terjadi sengketa tentang hak

cipta, umumnya ciptaan yang telah didaftarkan berkedudukan hukum lebih kuat, fakta

pembuktiannya lebih akurat, pelimpahan hak cipta/pewarisan dan sebagainya lebih mudah

dan mantap apabila telah terdaftar.


7

3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan

atau pelanggaran adalah dengan membuat Undang-undang dan ketentuan-ketentuan pidana

pelanggaran Hak Cipta.

3.2 Saran

Melalui karya tulis ini dapat disampaikan saran-saran sebagai barikut :

1. Bagi siswa agar lebih memperhatikan atau mempelajari Hak Cipta yang ada.

2. Bagi lembaga sekolah agar lebih memandu siswa untuk memahami apa itu hak

cipta.


Documents

Makalah HAKI