KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb.

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga

penyusunan makalah ini dapat selesai. Adapun makalah ini di susun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Fiqih

sebagai bagian dari tugas di semester 2.

Makalah dengan judul “Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Islam” ini pada dasarnya kami ambil dari

beberapa sumber, baik itu berupa buku maupun media lain seperti Internet. Kemudian kami menggabungkannya

menjadi satu makalah yang Insya Allah mudah dibaca dan dipahami oleh para pembaca.

Meskipun makalah ini kami ambil dari berbagai sumber, bukanlah berarti makalah ini telah

sempurna.Karena kami pun menyadari masih banyak kekurangan di setiap bagian-bagian yang kami susun. Oleh

sebab itu, kami mengharapkan kritikan dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca untuk

penyempurnaan di masa mendatang. Amin.

Akhirnya , kami ucapkan terima kasih kepada Guru Fiqih (Pak Daud Lubis) yang telah menugaskan tugas

makalah ini kepada kami , semoga kami bisa menjadi lebih baik lagi. Dan harapan kami, semoga dengan adanya

makalah ini dapat memberikan manfaat serta kemudahan dalam pembelajaran.

Wassalam,

Padangsidimpuan, Oktober 2013

Kelompok III

(penyusun)

1 | H A L A M A N

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR.......................................................................................................................... 1

DAFTAR ISI...................................................................................................................................... 2

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang.................................................................................................................. 3

Rumusan Masalah............................................................................................................. 3

BAB II : PEMBAHASAN

PAKISTAN........................................................................................................................... 4

YORDANIA......................................................................................................................... 6

IRAN................................................................................................................................... 8

MESIR................................................................................................................................ 10

TURKI................................................................................................................................. 12

MAROKO............................................................................................................................ 16

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan........................................................................................................................ 19

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................................... 20

2 | H A L A M A N

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang Islam dari pengalaman sejarahnya tidak mengenal negara yang berdasarkan kebangsaan atau etnis. Sekalipun yang memerintah dari etnis tertentu seperti Arab atau Turki, tetapi umat tidak memandang pada kebangsaan tersebut. Sampai awal abad ke 20 umat Islam masih berkeyakinan bahwa mereka berada dibawah sebuah pemerintahan Khalifah yakni pemerintahan yang mendasarkan pada kesatuaan agama dengan tanpa memperhatikan batas teritorial. Persoalan lainnya yang tidak kalah pentingnya dari sekedar perdebatan tentang negara adalah bagaimana sebuah negara Islam dapat menerapkan ajaran Islam (Syari’ah) dalam institusi negara.

Penerapan syari’at Islam merupakan problem kontemporer pada beberapa negara yang berpenduduk muslim. Syari’at Islam diyakini sebagai satu panduan tentang tata cara yang benar dalam menyelenggarakan kehidupan muslim, termasuk dalam hal bernegara. Namun pada waktu tertentu, penerapan syari’at Islam justru menjadi perdebatan yang panjang khususnya ketika hal itu berkaitan dengan satu sistem pemerintahan modern yang disebut negara.

Jika syari’at Islam sudah menjadi kosa kata yang Islami dalam artian berasal dari khasanah peristilahan (musthalahat) Islam, maka negara bukanlah peristilahan yang berasal dari Islam. Sebagai rujukan standar, tidak satupun kata ini ditemukan dalam al-Qur’an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi jika menjadi satu frasa Negara Islam.

Meskipun demikian, perkembangan berikutnya, negara Islam setelah mengalami rekonstruksi sedemikian rupa telah menjadi perbendaharaan bahkan cita-cita tersendiri bagi umat Islam. Tidak heran, beberapa negeri berpenduduk muslim mulai berupaya mewujudkan suatu pemerintahan yang berdaulat dengan nama negara Islam. Misalnya, Negara-negara yang menjalankan hokum syariat islam atau Negara yang penduduknya mayoritas islam dalam makalah ini.

Rumusan Masalah1. Sebutkan sistem pemerintah di negara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya adalah umat

Islam?

3 | H A L A M A N

BAB II PEMBAHASAN

1.PAKISTAN

LAMBANG PAKISTAN

Lambang negara Pakistan resmi digunakan di Pakistan pada 1954. Lambang ini berwarna hijau dengan bulan sabit dan bintang di puncaknya yang melambangkan Islam, sebagai agama mayoritas di Pakistan. Pada bagian tengah terdapat perisai yang terbagi empat yang menampilkan gambar tanaman utama Pakistan antara lain tanaman kapas, teh, gandum, dan yute. Rangkaian bunga di sekililing perisai adalah Melati Pujangga (bunga nasional Pakistan) dan melambangkan Kemaharajaan Mughal yang menjadi warisan budaya Pakistan. Gulungan kertas di bawahnya bertuliskan semboyan nasional motto dalam bahasa Urdu, yang diciptakan oleh Muhammad Ali Jinnah, yang dibaca dari kanan ke kiri: (bahasa Urdu: نظم ، اتح��اد ، (ایم��ان Iman, Ittehad, Nazm yang berarti "Iman, Persatuan, dan Disiplin".

PEMIMPIN NEGARA

Kepala Negara

Presiden Asif Ali Zardari

Asif Ali Zardari (bahasa Urdu, Sindhi: زرداری علی آاصف ) (lahir 26 Juli 1955) adalah Presiden Pakistan sejak 9 September 2008 dari Partai Rakyat Pakistan (Pakistan People's Party, PPP). Zardari adalah suami dari Benazir Bhutto (alm) yang pernah menjadi Perdana Menteri Pakistan.

Setelah terpilih menjadi presiden, dia terus dirongrong kekuasaannya sebagai pemimpin yang tidak bermoral. Dia terus dicerca, dicemooh, dan dicaci maki. Persoalan yang paling banyak dihujat ialah yang terkait dugaan korupsi. Sepanjang sejarah Pakistan, dia akan menjadi kepala negara yang akan turun dalam kondisi berlumuran kesalahan. Padahal, dia naik ke kekuasaan dengan janji untuk menegakkan dan memulihkan kembali undang-undang parlemen yang diperkenalkan ayah mertuanya pada tahun 1973.

Amandemen Undang-undang ke-18 yang ditandatangani pada Senin tanggal 10 April 2010 akan mengulang kembali empat dekade pelanggaran oleh penguasa militer atas konstitusi. Perubahan Undang-undang itu akan menyebabkannya terancam dicopot dari jabatannya dan penunjukan pemimpin baru dari kalangan militer yang berpengaruh. Juga dapat mengurangi ketegangan politik yang kian memanas sejak dia terpilih menjadi presiden.

4 | H A L A M A N

Lambang Pakistan

Pada 6 Desember 2011, ia mengalami serangan jantung ringan dan menjalani operasi di Dubai. Dengan absennya Presiden Asif, Perdana Menteri Yousaf Raza Gillani bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan.

Kepala Pemerintahan

Perdana Menteri Yousaf Raza Gillani Syed Makhdoom Yousaf Raza Gilani (bahasa Urdu: رضا یوسف ی�د س مخدوم-adalah politikus dan Perdana Menteri Pakistan ke (lahir 9 Juni 1952) (گ�لانی17. Dia menjabat perdana menteri sejak tahun 2008. Dia juga Wakil Ketua Partai Rakyat Pakistan (PPP: Pakistan Peoples Party) sejak tahun 1998. Mulai Senin tanggal 18 April 2010, berdasarkan konstitusi baru Pakistan, dia memegang kekuasaan bersama Presiden Asif Ali Zardari.Ia lahir di Karachi dan memiliki keluarga dari Mutan. Pada 22 Maret 2008, dia terpilih sebagai perdana menteri.

SISTEM PEMERINTAHAN

Pakistan menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan didasarkan atas UUD 1962 yang berlaku sampai tahun 1969. Berdasarkan UUD tersebut, badan eksekutif terdiri atas presiden yang beragana Islam beserta para menteri. Perdana menteri merupakan pembantu dan tidak boleh merangkap menjadi anggota badan legislatif. Presiden mempunyai wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima badan legislatif. Veto ini oleh badan legislatif dapat dibatalkan kalau rancangan undang-undang itu diterima lagi oleh badan legislatif dengan mayoritas 2/3 suara. Sebaliknya, presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang yang dikeluarkan itu pada suatu referendum.

Selain itu, presiden mempunyai wewenang untuk membubarkan badan legislatif. Namun, dalam hal ini dia juga harus mengundurkan diri dalam waktu empat bulan dan mengadakan pemilihan umum baru. Dalam keadaan darurat, presiden berhak mengeluarkan ordonansi yang harus diajukan pada badan legislatif dalam masa paling lama enam bulan. Presiden dapat dipecat (impeach) oleh badan legislatif kalau melanggar undang-undang dasar dalam hal berkelakuan buruk, dengan 3/4 jumlah suara badan legislatif. Akan tetapi, jika anggota-anggota yang memulai mosi pemecatan itu tidak berhasil memperoleh suara 50% dari suara, maka mereka dikeluarkan dari badan itu.

5 | H A L A M A N

2.YORDANIA

Yordania ( / d ʒɔrd ən / : Bahasa Arab: د�ن ر�� أل Al-'Urdun), resminya Kerajaan Hasyimiyah Yordania ,ا

(Bahasa Arab: ة ك لمم�ل �ة ا �ي د�ن ر�� أل �ة ا م�ي لهاش� ا ), Al-Mamlaka al-Urduniyya al-Hashemiyya) adalah sebuah kerajaan di

Tepi Barat Sungai Yordan. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di timur-laut, Suriah di utara dan Tepi Barat dan Israel di barat, berbagi kekuasaan atas Laut Mati. Satu-satunya pelabuhan Yordania adalah di ujung barat-daya, di Teluk Aqaba, yang sebagiannya juga dikuasai oleh Israel, Mesir, dan Arab Saudi. Lebih dari separuh Yordania diliputi oleh Gurun Arab. Tetapi, bagian barat Yordania berupa hutan dan lahan layak tanam. Yordania adalah bagian dari Bulan Sabit Subur. Ibu kota dan pusat pemerintahannya adalah Amman.

Yordania didirikan pada tahun 1921, dan diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah negara di bawah mandat Britania pada tahun 1922 yang dikenal sebagai Emirat Transyordania. Pada tahun 1946, Yordan menggabungi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara merdeka yang secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Hasyimiyah Yordania.

LAMBANG NEGARA

Lambang negara Yordania berupa gambar burung yang membentang sayapnya di dalam tirai yang puncaknya adalah mahkota , ini menggambarkan kerajaan Yordania . Dan pada kedua sayapnya itu merupakan bendera Negara Yordania.

PEMIMPIN NEGARA

Raja Abdullah II

As-Sayyid Abdu'llah II bin al-Hussein al Hashimi, Raja Kerajaan Hasyimiyah Yordania dia lahir pada 30 Januari 1962 di Amman, Yordania). Diamadalah Raja Hasyimiyah Kerajaan Yordania sejak 7 Februari 1999 menggantikan Raja Hussein.

Abdullah merupakan putra langsung Raja Hussein dengan Putri Muna al-Hussein, terlahir Antoinette (Toni) Avril Gardiner. Ia memiliki 4 saudara dan 6 saudari. Dia beristrikan Rania Al-Yassin dan memiliki 4 orang anak yaitu Pangeran Hussein,Putri Iman,Putri Salma, dan Pangeran Hashem.

6 | H A L A M A N

Perdana Menteri

Nader Dahabi

Nader Dahabi lahir pada 7 Oktober 1946. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri Yordania pada 25 November 2007 menggantikan Perdana Menteri sebelumnya yaitu Marouf al -Bakhit Dia

SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan Yordania adalah Monarki Konstitusional. Yordania adalah negara kerajaan turun-temurun dan berparlemen. Islam merupakan agama resmi negara dan bahasa Arab sebagai bahasa resminya. Semua warga Jordania memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, tanpa perbedaan hak dan kewajiban antara mereka meskipun berbeda asal keturunan, bahasa, dan agama. Negara menjamin kebebasan menyatakan pendapat baik lisan, tulisan, dan sebagainya. Dan memberi hak mendirikan organisasi persekutuan dan partai-partai politik asalkan tujuannya dibenarkan oleh Undang-undang dan menempuhnya dengan cara damai.UUD-nya menegaskan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat, dengan kekuasaan legislatif berada pada parlemen, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta Raja. Kekuasaan eksekutif berada di tangan Raja yang dilaksanakan oleh para menteri. Sedangkan kekuasaan kehakiman dipercayakan kepada berbagai mahkamah yang mandiri dan yang menjatuhkan keputusan-keputusan atas nama Raja.Seperti halnya Maroko, di Jordania hukum perdata dan hukum pidana tidak murni berdasarkan syari’ah, dan banyak mendapat pengaruh dari hukum-hukum lain, khususnya hukum barat.

7 | H A L A M A N

3.IRAN

Lambang Iran

Lambang negara Iran ( ایران رسمی berlaku di Iran sejak tahun 1979 Revolusi Iran (نشانmenggambarkan stilasi aksara Arab-Persia bertuliskan Allah. Lambangnya terdiri atas empat bulan sabit dan sebilah pedang. Empat bulan sabit membentuk tulisan Allah. Lima bagian keseluruhan melambangkan lima Rukun Islam. Di atas pedang terdapat lambang shadda: dalam tulisan Arab digunakan untuk menggandakan sebuah huruf. Bentuk lambang dibentuk menyerupai bunga tulip, untuk mengenang pahlawan yang gugur di Iran: hal ini karena terdapat kepercayaan purba di Iran, bahwa jika seorang pahlawan muda gugur secara patriotik maka sekuntum tulip merah akan mekar di makamnya. Belakangan ini bunga tulip menjadi simbol kesyahidan.

Lambang ini dirancang oleh Hamid Nadimi, dan secara resmi disetujui oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, pendiri Republik Islam Iran pada tanggal 9 Mei 1980

Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Presiden Hassan Rouhani Hassan Rouhani (juga diterjemahkan sebagai Rohani dan

Rowhani, bahasa Persia: روحانی ;lahir 12 November 1948 ;حسنumur 64 tahun) adalah seorang politikus Iran, Mujtahid Syiah, rohaniwan muslim, pengacara, akademisi, diplomat dan Presiden Iran. Ia dipandang sebagai politikus moderat. Ia telah menjadi anggota Majelis Ahli sejak tahun 1999, anggota Dewan Kebijaksanaan sejak tahun 1991, anggota Dewan Keamanan Nasional Agung sejak tahun 1989, dan kepala Pusat Penelitian Strategis sejak tahun 1992.

8 | H A L A M A N

Rouhani juga pernah menjadi wakil ketua Majelis Iran dan sekretaris Dewan Keamanan Nasional Agung 1989-2005.[8] Dalam kapasitasnya kemudian, ia juga mantan kepala tim negosiasi nuklir dan negosiator Iran dengan EU 3 - Inggris, Perancis, dan Jerman - pada program nuklir Iran.

SISTEM PEMERINTAHAN IRAN

Sistem pemerintahan Republik Islam Iran adalah presidensial yang merupakan hasil elaborasi dari gagasannya tersebut (wilayatul faqih), terbukti jauh lebih viable dibanding dengan yang diduga oleh banyak orang sebelumnya. Ironisnya Republik Islam Iran adalah negara pertama dan satu-satunya di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang berhasil didirikan dalam masa kontemporer, justru ketika banyak kalangan Islam cenderung untuk meninggalkan konsep negara Islam.

Dalam banyak segi, Republik Islam Iran adalah bentuk pemerintahan yang paling mendekati demokrasi yang pernah dimiliki Iran. Republik Islam Iran berdiri dengan mendapat legitimasi melalui konsensus rakyat dan sebagian besar rakyat Iran tetap mendukung rezim itu. Di satu pihak, Iran telah memfungsikan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun di pihak lain, Iran menikmati pluralisme terbatas. Kebebasan untuk mengungkapkan diri dibatasi oleh ideologi Islam Iran dan kepercayaan bahwa hukum-hukum dan nilai-nilai Islam itulah yang merupakan tuntunan bagi manusia.

Evolusi Islam Iran memiliki perbedaan fundamental dengan revolusi-revolusi lain yang muncul dalam beberapa dekade terakhir. Proses pembentukan sistem pemerintahan pasca revolusi juga memiliki beberapa perbedaan prinsipil dengan  semua kebangkitan lain. Hingga sebelum kemenangan Revolusi Islam Iran, tujuan tunggal para pemimpin revolusi di dunia adalah hanya untuk menumbangkan rezim penguasa dan tidak punya skema untuk sebuah sistem pemerintahan pasca revolusi. Untuk membentuk sistem pemerintahan, mereka berkiblat kepada dua model tata kelola negara yaitu sosialis komunis atau liberal demokrasi. 

Islam juga memperkenalkan akal sebagai salah satu dari empat sumber hukum menyangkut berbagai problema kehidupan. Sementara demokrasi Barat beranggapan bahwa sesuatu yang ada di alam metafisik, tidak bisa dijadikan sumber hukum dan mereka hanya menggunakan akal dan indera sebagai instrumen dalam menyusun regulasi dan mengatur masyarakat.

Landasan sistem merupakan perbedaan ketiga dan utama antara demokrasi religius dan liberal demokrasi. Landasan liberal demokrasi dibangun atas tiga pilar yaitu, pertama humanisme (manusia sebagai poros dan tolok ukur, bukan Tuhan). Nafsu manusia telah menjadi pusat perhatian untuk perencanaan dan pelaksanaan, bukan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan untuk kebahagiaan manusia. Landasan kedua dalam liberal demokrasi adalah pilar kebebasan. Kebebasan tidak memiliki batasan selama tidak mengancam kebebasan orang lain dan keamanan masyarakat. Pada dasarnya, pemikiran liberal menilai manusia bebas melakukan apapun kecuali sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan orang lain.

4.MESIR

9 | H A L A M A N

Lambang Mesir

Lambang negara Mesir (Bahasa Arab: مصر adalah elang emas dengan kepala (شعارmenghadap kanan (sudut pandang elang). Lambang ini disebut "Elang Salahuddin" dengan cakar tengah menggenggam pita bertuliskan nama resmi negara Mesir Bahasa Arab: العربية مصر Jumhūriyyat) ,جمهوريةMiṣr al-ʿArabiyyah, "Republik Arab Mesir"). Elang ini mengenakan perisai di dadanya berwarna merah, putih, dan hitam, warna Bendera Mesir, tetapi dalam susunan vertikal, sedangkan dalam bendera Mesir warna disusun secara horizontal. Jika lembang elang ini muncul di atas bendera Mesir, maka warnanya adalah seluruhnya emas dan putih. Ketika Mesir bersatu dengan Suriah dalam Republik Arab Bersatu (1958-1961), dan sepuluk tahun sesudahnya, Mesir mempertahankan nama resmi dan dua bintang hijau bendera persatuan Arab muncul di bagian putih perisai. Pada kurun 1972-1984 elang Salahuddin digantikan dengan Elang Emas Quraish, sebagai simbol Federasi Republik Arab.

Elang sebagai simbol Salahuddin hingga kini masih diperdebatkan oleh arkeolog. Simbol elang ditemukan di tembok barat benteng kota Kairo yang dibangun oleh Salahuddin, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai simbol Salahuddin. Lambang Elang Salahuddin digunakan sebagai simbol gerakan nasionalisme Arab dan muncul dalam Lambang Irak, Lambang Palestina, dan Lambang Yaman, dan dulu pernah digunakan oleh Libya. Meskipun demikian elang sebagai simbol sebenarnya bukan hal baru dalam kebudayaan Mesir bahkan sejak masa Mesir Kuno. Dewa Horus adalah dewa berkepala elang yang melambangkan kekuatan dan matahari. Lambang kepala Horus juga digunakan sebagai logo maskapai penerbangan Mesir EgyptAir

Pemimpin Negara

10 | H A L A M A N

Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Presiden Adli Mansur Adli Mansur lahir pada 23 Desember 1945 di Kota Kairo, Mesir. Dia merupakan lulusan dari Universitas Kairo danSekolah Nasional Administrasi (ENA) Paris, Perancis. Dia menjabat sebagai presiden pada 3 Juli 2013, menggantikan Presiden sebelumnya yaitu Muhammad Mursi.

SISTEM PEMERINTAHAN

Mesir menganut sistem pemerintahan semipresidensial jadi Presiden pada esensinya adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri dan Menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada People's Assembly baik secara langsung maupun tidak langsung.

Parlemen terdiri atas (1) Majlis al-Shura yang fungsinya secara tradisi adalah selaku badan konsultatif dengan sekurangnya 150 kursi dengan mana 1/10-nya ditunjuk oleh Presiden untuk masa bakti 6 tahun; (2) People's Assembly dipilih lewat Pemilu langsung dan terdiri atas 454 orang. Consultative Assembly berdiri tahun 1980, di mana ia terdiri atas 264 anggota dengan ketentuan 2/3 dipilih lewat Pemilu langsung sementara 1/3 diangkat oleh Presiden]. Perubahan-perubahan di Mesir masih terus berjalan

5.TURKI

11 | H A L A M A N

Lambang Turki

Lambang Turki adalah sebuah oval merah yang mengandung sebuah bulan sabit dan bintang dari bendera Turki dan dikelilingi nama resmi negara ini dalam bahasa Turki. Lambang negara Turki ini sedikit menyerupai lambang Kerajaan Ottoman.

PEMIMPIN NEGARA

Kepala Negara

Abdullah Gül

Gül berkenalan dengan politik sayap kanan di masa SMA-nya. Saat duduk di universitas, ia menjadi anggota nasionalis-Islamis-Millî Türk Talebe Birliği (Perhimpunan Mahasiswa Nasional Turki) mengikuti Büyük Doğu (Timur Agung) Necip Fazıl saat ini. Ia terpilih sebagai anggota parlemen Turki untuk Refah Partisi (RP, "Partai Kesejahteraan") dari Kayseri pada 1991 dan 1995. Pada 1999, ia mempertahankan krusinay sebagai anggota Fazilet Partisi (FP, " Partai Kebajikan"), pengganti Refah Partisi. Ia adalah salah satu pendiri Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti, "Partai Keadilan dan Pembangunan). Ia terpilih lagi untuk mewakili Kayseri pada 2002.

Gül dianggap kurang mampu berperan sebagai Perdana Menteri, khususnya dalam perundingan-perundingan dengan Amerika Serikat menyangkut partisipasi Turki dalam perang Irak. Namun, ia segera membuktikan kemampuannya sebagai menteri luar negeri, dan menjadi pemain utama bukan saja dalam upaya Turki untuk mendapatkan tanggal untuk bergabung dengan Uni Eropa, tetapi juga dalam upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Suriah dan mempertahankan hubungannya dengan negara-negara berbahasa Turkik di Asia Tengah dan Kaukasus.

12 | H A L A M A N

Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan (lahir 26 Februari 1954) adalah seorang politikus Turki. Ia menjabat Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003. Ia juga seorang pimpinan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP, atau Partai Keadilan dan Pembangunan). Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai muslim 2 paling berpengaruh di dunia.[1]

Erdogan terpilih Sebagai Walikota Istanbul dalam pemilu lokal pada 27 Maret 1994. Dia dipenjara pada 12 Desember 1997 karena puisinya yang bermasalah. Setelah empat bulan di penjara, Erdogan mendirikan

Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) pada tanggal 14 Agustus 2001. Dari tahun pertama, Partai AK menjadi gerakan politik terbesar yang didukung publik di Turki. Pada pemilihan umum tahun 2002, Partai AK memenangkan dua pertiga kursi di parlemen, membentuk pemerintahan partai tunggal setelah 11 tahun.

SISTEM PEMERINTAHAN

Sekalipun secara struktural Turki dikuasai oleh rezim sekuler, masyarakat dengan ideologi Islam tidak pernah benar-benar hilang. Mereka bergerak di bawah tanah, menjadi kekuatan kultural, yang setiap saat bisa muncul.

Turki sebagai suatu negara berpenduduk mayoritas muslim. Kita juga mengenal Turki sebagai bangsa yang pernah memimpin dunia Islam selama tujuh ratus tahun, dari permulaan abad ke-13 hingga jatuhnya Kekhalifahan Utsmani pada awal abad ke-20. Fenomena kehidupan masyarakat Turki menjadi menarik ketika negara itu, yang berdiri tahun 1923, menyatakan diri sebagai sebuah negara sekuler. Islam, yang telah berfungsi sebagai agama dan sistem hidup bermasyarakat dan bernegara selama lebih dari tujuh abad, dijauhkan peranannya dan digantikan oleh sistem Barat.

Turki merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu sekitar 99,2% dari penduduk, yang berjumlah sekitar 50.207.000 jiwa, dan sebagian besar bermukim di bagian utara Turki. Sedangkan bagian selatan Turki dikuasai oleh orang-orang Yunani, yang beragama Kristen, namun belum mendapat pengakuan dari pemerintah, dan selebihnya adalah Yahudi. Bahasa resminya adalah bahasa Turki dan sebagian berbahasa Kurdi, Arab, dan Yunani.

Bangsa Turki tercatat dalam sejarah Islam dengan keberhasilannya mendirikan dua buah dinasti. Yaitu dinasti Turki Saljuk dan dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani terbentuk setelah kehancuran dinasti Turki Saljuk oleh serangan pasukan Mongol.Bangsa Turki berasal dari sebuah rumpun bangsa Ural Altaic (rumpun bangsa kulit kuning). Mereka hidup di kaki Pegununan Altaic, bagian barat dari pa-dang rumput Mongolia. Kemungkinan besar nenek moyang bangsa Turki mempunyai hubungan yang erat dengan bangsa asli yang mendiami benua Amerika yang berkulit merah (Indian) daripada dengan bangsa yang berdiam di Cina, bangsa Samoye, bangsa Hungaria, maupun Mongolia. Mereka berkiprah dan mengukur sejarah tidak dengan sebutan bangsa Turki, tetapi bangsa Hun.

Karena menyadari akan watak bangsa Turki yang suka berpindah-pindah dan menjarah suku lain yang lebih lemah, kerajaan-kerajaan yang berkuasa di Timur Tengah mendirikan pertahanan di Tran-soksania untuk mempertahankan eksistensi mereka dari ancaman bangsa Turki.

Kelompok bangsa Turki yang menetap di perbatasan dengan Timur Tengah inilah yang lambat laun berasimilasi dengan budaya setempat (Islam). Dalam proses asimilasinya, kelompok ini mulai menyukai budaya baru yang mereka kenal tersebut sehingga mereka berupaya menahan masuknya kawan sesama bangsa Turki yang masih belum berbudaya dan suka merusak. Dan inilah awal persinggungan bangsa Turki dengan budaya Islam.

13 | H A L A M A N

Peradaban Islam dengan pengaruh Arab dan Persia menjadi warisan yang mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan Dinasti Usmani. Islam di masa kekhalifahan diterapkan sebagai agama yang mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai Khalik, Sang Pencipta; dan juga suatu sistem sosial yang melandasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam yang muncul di Jazirah Arab dan telah berkembang lama di wilayah Persia, berkembang di wilayah kekuasaan Kekhalifahan Turki dengan membawa peradaban dua bangsa tersebut. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan pengaruh yang kuat kedua peradaban tersebut ke dalam kebudayaan bangsa Turki. Kondisi ini menimbulkan kekeliruan pada masyarakat awam yang sering menganggap bahwa bangsa Turki sama dengan bangsa Arab. Suatu anggapan yang keliru yang selalu ingin diluruskan oleh bangsa Turki sejak tumbuhnya nasionalisme pada abad ke-19. Selanjutnya arah modernisasi yang berkiblat ke Barat telah menyerap unsur-unsur budaya Barat yang dianggap modern. Campuran peradaban Turki, Islam dan Barat, inilah yang telah mewarnai identitas masyarakat Turki.

Sultan adalah sekaligus khalifah, artinya sebagai pemimpin negara, Ia juga memegang jabatan sebagai pemimpin agama. Kekhalifahan Turki Usmani didukung oleh kekuatan ulama (Syeikhul Islam) sebagai pemegang hukum syariah dan kekuatan tentara, yang dikenal dengan sebutan tentara Janisssari. Kekuatan militer yang disiplin inilah yang mendukung perluasan Imperium Usmani, dan juga yang menyebabkan keruntuhannya pada abad ke-20.

Kegagalan pasukan Turki dalam usaha penaklukan Wina pada tahun 1683, merupakan suatu awal memudarnya kecermelangan Imperium Turki. Kekalahan tersebut dimaknai sebagai melemahnya kekuatan pasukan Turki dan menguatnya pasukan Eropa. Lebih disadari lagi bahwa kekalahan itu menandai kelemahan teknik dan militer pasukan Turki. Inilah yang menjadi awal munculnya upaya mencontoh teknologi militer Barat yang dianggap telah maju. Selanjutnya kondisi ini membawa Turki Usmani pada suatu masa pembaruan atau modernisasi.

Setelah Perang Dunia I pada tahun 1918, dengan kekalahan pihak Sentral yang didukung oleh Turki, Imperium Turki Usmani mengalami masa kemuduran yang sangat menyedihkan. Satu persatu wilayah kekuasaan yang jauh dari pusat membebaskan diri dari kekuasaan Turki Usmani. Bahkan lebih buruk lagi negara-negara sekutu berupaya membagi-bagi wilayah kekuasaan Turki untuk dijadikan negara koloni mereka. Kondisi porak porandanya Imperium menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi muda Turki ketika itu. Pemikiran tentang identitasa bangsa dan pentingnya suatu negara nasionalis yang meliputi bangsa Turki menjadi wacana yang banyak diperdebatkan.

Pada tahun 1919-1923 terjadi revolusi Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal. Kecemerlangan karier politik Mustafa Kemal dalam peperangan, yang dikenal sebagai perang kemerdekaan Turki, mengantarkannya menjadi pemimpin dan juru bicara gerakan nasionalisme Turki. Gerakan nasionalisme ini, yang pada waktu itu merupakan leburan dari berbagai kelompok gerakan kemerdekaan di Turki, semula bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Turki dari rebutan negara-negara sekutu. Namun pada perkembangan selanjutnya gerakan ini diarahkan untuk menentang Sultan.

Mustafa Kemal mendirikan Negara Republik Turki di atas puing-puing reruntuhan kekhalifahan Turki Usmani dengan prinsip sekularisme, modernisme dan nasionalisme. Meskipun demikian, Mustafa Kemal bukanlah yang pertama kali memperkenalkan ide-ide tersebut di Turki. Gagasan sekularisme Mustafa Kemal banyak mendapat inspirasi dari pemikiran Ziya Gokalp, seorang sosiolog Turki yang diakui sebagai Bapak Nasionalisme Turki. Pemikiran Ziya Gokalp adalah sintesa antara tiga unsur yang membentuk karakter bangsa Turki, yaitu ke-Turki-an, Islam dan Modernisasi.

Politik Kemalis ingin memutuskan hubungan Turki dengan sejarahnya yang lalu supaya Turki dapat masuk dalam peradaban Barat. Oleh karena itulah penghapusan kekhalifahan merupakan agenda pertama yang dilaksanakan. Pada tanggal 1 November 1922 Dewan Agung Nasional pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan kekhalifahan. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya Dewan Nasional Agung pada tanggal 29 Oktober 1923

14 | H A L A M A N

memproklamasikan terbentuknya negara Republik Turki dan mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Republik Turki.

Setelah meniadakan kekhalifahan, politik Kemalisme menghapuskan lembaga-lembaga syariah, meskipun sebenarnya peranan lembaga ini sudah sangat dibatasi oleh para pembaru Kerajaan Usmani. Bagi Kemalis, syariat adalah benteng terakhir yang masih tersisa dari sistem keagamaan tradisional. Lebih lanjut lagi Kemalis menutup sekolah-sekolah madrasah yang sudah ada sejak tahun 1300-an sebagai suatu lembaga pendidikan Islam.

Reformasi agama adalah salah satu contoh tindakan ekstrim dari rezim Kemalis setelah penghapusan khalifah. Reformasi ini bertujuan untuk memisahkan agama dari kehidupan politik negara dan mengakhiri kekuatan tokoh-tokoh agama dalam masalah politik, sosial dan kebudayaan. Selain itu Mustafa Kemal juga mengajukan pemikiran tentang nasionalisme agama. Menurutnya agama merupakan suatu lembaga sosial dan karena itu harus disesuaikan dengan sosial dan budaya masyarakat Turki.

Reformasi agama, yang bentuknya upaya Turkifikasi Islam atau nasionalisasi Islam ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah Kemalis dalam kehidupan beragama di masyarakat Turki. Sekularisme yang sejatinya memisahkan hubungan agama dengan pemerintahan, di mana negara menjamin kebebasan beribadah, bagi warga negara, pada pelaksanaannya dijalankan dengan semangat nasionalisme yang radikal dan dipaksakan oleh Kemalis. Namun penerapan nasionalisasi agama ini hanya bertahan hingga akhir pemerintahan Kemalis (Partai Rakyat Republik). Sejak tahun 1950, azan kembali diucapkan dalam bahasa Arab. Mesjid-mesjid di Turki pun hingga saat ini tetap menunjukkan bentuk-bentuk yang umum sebagaimana mesjid di negara-negara lainnya.

Peradaban menurut Mustafa Kemal, berarti peradaban Barat. Tema utama dari pandangannya tentang pem-Barat-an adalah bahwa Turki harus menjadi bangsa Barat dalam segala tingkah laku. Untuk itu Pemerintah Kemalis mengeluarkan kebijakan larangan menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap pakaian agama di tempat-tempat umum dan menganjurkan masyarakat Turki menggunakan pakaian sebagaimana orang-orang Barat berpakaian (berjas dan bertopi). Peraturan ini mulai efektif pada November 1925 dan hingga saat ini masyarakat Turki menggunakan pakaian a-la Barat. Sampai saat ini pemakaian jas sudah menjadi ciri umum dari masyarakat Turki. Sedangkan pemakaian topi menghilang bersamaan dengan menghilangnya kebiasaan memakai topi itu pada masyarakat Eropa.

Mustafa Kemal juga mengkritik pemakaian jilbab oleh wanita-wanita Turki, tapi semasa hidupnya tidak ada undang-undang yang secara tegas melarang pemakaian jilbab tersebut. Pelarangan jilbab secara konstitusional baru terjadi pada tahun 1998, sebagai reaksi militer atas munculnya fenomena kesadaran yang tinggi dari muslimah-muslimah Turki dalam menggunakan jilbab dan juga reaksi atas kemenangan Partai Islam Refah pada pemilu tahun 1995. Selain reformasi agama, reformasi yang paling penting dari rezim Kemalis adalah reformasi bahasa. Tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin, berdasarkan undang-undang yang diputuskan oleh Dewan Nasional Agung pada 3 Novemeber 1928. Tujuan reformasi bahasa adalah membebaskan bahasa Turki dari ‘belenggu’ bahasa asing. Penekanannya adalah pemurnian bahasa Turki dari bahasa Arab dan Persi. Mustafa Kemal mengadakan kunjungan di banyak tempat untuk mengajar secara langsung tulisan baru pada rakyat Turki.

Komite ahli hukum mengambil Undang-Undang sipil Swiss untuk memenuhi keperluan hukum di Turki menggantikan Undang-Undang Syariah, berdasarkan keputusan Dewan Nasional agung tanggal 17 februari 1926. Undang-Undang Sipil yang mulai diberlakukan pada tanggal 4 Oktober 1926 ini antara lain tentang: menerapkan monogami; melarang poligami dan memberikan persamaan hak antara pria dan wanita dalam memutuskan perkawinan dan perceraian. Sebagai konsekuensi dari persaman hak dan kewajiban ini hukum waris berdasarkan Islam dihapuskan. Selain itu undang-undang sipil juga memberi kebebasan bagi perkawinan antar agama.

Pada I Januari 1935, pemerintah mengharuskan pemakaian nama keluarga bagi setiap orang Turki dan melarang pemakaian gelar-gelar yang biasa dipakai pada masa Turki Usmani. Mustafa Kemal

15 | H A L A M A N

menambahkan nama Ataturk, yang berarti Bapak Bangsa Turki, sebagai nama keluarga. Pada tahun 1935 sistem kalender hijriyah diganti dengan sistem kalender masehi; hari Minggu dijadikan sebagai hari libur menggantikan hari libur sebelumnya yaitu hari Jumat.

Pada pemilu 1950, kekuasaan tunggal Partai Republik Rakyat berakhir dan digantikan oleh partai sekuler beraliran liberal, yaitu Partai Demokrat. Partai pimpinan Adnan Menderes ini mencoba mngoreksi penyimpangan-penyimpangan sekularisasi yang sudah dijalankan oleh Partai Republik Rakyat sejak berdirinya negara Turki. Namun Adnan menderes juga tidak ingin Kemalisme digantikan dengan ideologi lain. Sejak masa pemerintahan Partai Demokrat inilah masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas (98 persen dari 70 juta jiwa) penduduk Turki dapat melakukan shalat di mesjid-mesjid umum, berpuasa dan melakukan ibadah naik haji, yang pada masa Rezim Kemalis sulit dilakukan. Selain itu madrasah-madrasah kembali di buka, sehingga para orang tua dapat kembali menyekolahkan anak mereka di sekolah agama, setelah mereka menyadari bahwa mereka tumbuh sebagai suatu generasi yang kering dari nilai dan ilmu agama. Madrasah-madrasah ini kembali ditutup pada tahun 1998 setelah dianggap sebagai lembaga yang mendidik kelompok Islam fundamental yang keberadaannya menguat dan mengancam ideologi sekuler Turki.

6. MAROKO

Kerajaan Maroko ( Arab: المغربية (المملكة adalah sebuah negara dengan luas daratan 710, 850 km2. terletak di ujung utara bagian  barat benua Afrika. Membentang luas dari utara, berbatasan dengan laut Mediterania, dan dari Barat oleh Samudra Atlantik (dengan garis pantai yang panjangnya lebih dari 3000 Km), dan dipisahkan dari Benua Eropa oleh Selat Gibraltar atau yang dulu dikenal dengan Selat Jabal Thoriq (14 Km – berseberangan langsung dengan Spanyol). Dan berbatasan dengan Mauritania di Selatan, Dan Al-jazair di Timur.

Bahasa resmi Negara Kerajaan Maroko ialah bahasa Arab, dan bahasa Perancis sebagai bahasa kedua yang juga digunakan secara luas oleh penduduk Maroko. Sedangkan bahasa Spanyol, Inggris, Jerman, dan Italia juga diajarkan di sekolah menengah dan perguruan tinggi

Sedangkan agama resmi kerajaan ialah agama Islam (sunni). Selain itu, Konstitusi Negara juga melindungi praktik kegiaatan agama samawi lainnya, seperti Yahudi dan Nasrani.

PEMIMPIN NEGARA

Raja Muhammad VI

Raja Muhammad VI (bahasa Arab: للمغرب السادس محمد الملك ) atau dikenal dengan Raja Muhammad bin al-Hassan adalah Raja Maroko saat ini. Ia dinobatkan sebagai raja pada tahun 1999.

Raja Muhammad VI lahir di Rabat (Maroko pada 21 Agustus 1963 sebagai anak kedua pasangan Raja Hassan II dan Lalla Latifa Hammou dari sebuah keluarga Berber yang penting. Sebelum tampil sebagai raja, ia

16 | H A L A M A N

menyandang gelar Pangeran Mahkota. Ia menerima gelar mahkota kerajaan pada 23 Juli 1999 setelah sang ayah wafat. Raja muda ini segera dikenal sebagai generasi modern yang memimpin kerajaan konstitusional. Raja Muhammad VI mencetuskan kantor Perdana Menteri Moroko.

Tak lama setelah naik tahta, Raja Muhammad VI berpidato mengenai kondisi negara di televisi dan berjanji menghapuskan dan menangani korupsi serta menciptakan pekerjaan dan meningkatkan penanganan hak asasi manusia. Muhammad VI secara umum ditentang oleh gerakan Islam konservatif. Dukungannya untuk pluralisme politik telah membangkitkan kemarahan beberapa kaum fundamentalis.

Seri Baginda Raja Muhammad VI memiliki seorang saudara lelaki bernama Pangeran Moulay Rachid dan tiga saudara perempuan masing-masing; Puteri Lalla Meryem, Puteri Lalla Asma, dan Puteri Lalla Hasna. Raja Mohammed VI menikah dengan Salma Benani (Puteri Lalla Salma) yang seorang insinyur komputer dari Fez di Rabat pada 21 Maret 2002. Puteri Lalla Salma langsung diberikan gelar Puteri setelah menjadi istri raja. Keluarga kerajaan ini memiliki seorang anak yaitu Pangeran Mahkota Maulay Hassan yang lahir pada 8 Mei 2003.

Perdana Menteri

Abbas El Fassiالفاسي عباس

Abbas El Fassi merupakan perdana menteri Maroko sekarang. Dia dilahirkan pada 18 September 1940 di Kota Berkane, Maroko.Dia mulai menjabat sebagai Perdana Menteri Maroko pada 19 September 2007 menggantikan Perdana Menteri Maroko sebelumnya yaitu Driss Jettou.

LAMBANG NEGARA

Lambang Negara Kerajaan Maroko terdiri dari dua ekor singa yang bertengger pada kursi singgasana yang diatasnya terdapat mahkota dan bintang segi lima

SISTEM PEMERINTAHAN

Maroko merupakan kerajaan konstitusional dengan parlemen yang dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemilihan umum. Kursi parlemen terdiri dari dari: Dewan perwakilan rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan

umum langsung, dan Dewan Pertimbangan yang dipilih melalui pemilihan tidak langsung Raja Maroko dengan kekuasaan eksekutif dapat membubarkan pemerintah dan mengerahkan pasukan militer. Partai oposisi dibenarkan secara hukum, dan beberapa di antaranya berdiri dalam beberapa tahun terakhir. Sistem politik Maroko berada dalam kerangka kerja parlementer kerajaan konstitusional, di mana Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan yang dibentuk oleh sejumlah partai (multi-partai). Kekuasaan eksekutif dimiliki oleh pemerintah. Sementara kekuasaan legislatif dibagi bersama antara Pemerintah dan dua kamar di parlemen, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Maroko dan Dewan Konsuler.

17 | H A L A M A N

Pemerintah yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri, bertanggungjawab kepada Raja dan DPR. Setelah pengangkatan anggota anggota pemerintah oleh Raja, Perdana Menteri menyampaikan program yang akan dilakukan. Di dalam Konstitusi juga disebutkan bahwa Raja dapat memberhentikan menteri kapan saja. Juga disebutkan bahwa Raja dapat membubarkan Parlemen setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan kedua kamar di Parlemen, menunda Konstitusi, menggelar pemilihan umum baru, atau menerbitkan dekrit. Namun hal itu baru sekali terjadi, yakni pada tahun 1965.

Raja juga bertindak sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Raja Hassan II berkuasa menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun 1961. Setelah memerintah Maroko selama 38 tahun, Raja Hassan meninggal dunia di tahun 1999. Kekuasaannya pun dilanjutkan oleh Raja Muhammad V yang disumpah pada bulan Juli 1999. Dalam pemilihan umum yang digelar tahun 1998, pemerintahan koalisi dipimpin Abderrahmane Youssoufi yang merupakan ketua kubu oposisi sosialis. Kabinet yang dibentuknya pun terdiri dari mayoritas anggota partai oposisi. Itu juga merupakan pertama kalinya dalam sistem politik Arab modern di mana kelompok oposisi dapat memimpin.

18 | H A L A M A N

BAB III

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulakan bahwa banyak negara negara Islam ataupun negara negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam belum menjalankan sistem pemerintahan khilafah, kita sudah melihat beberapa corak pemerintahan yang ada pada negara timur tengah, namun perlu kita perjelas bahwa walau negara-negara timur tengah menyatakan islam sebagai agama negara. akan tetapi sistem pemerintahan yang ada di sana belumlah bisa dikatakan sebagai pemerintahan Islam,ada yang presidensial dan ada juga yang monarki (kerajaan). Islam hanya mengenal satu sistem politik dan pemerintahan, yaitu sistem Khilafah. Khilafah adalah istilah yang digunakan oleh Nabi saw. untuk menyebut sistem politik dan pemerintahan yang Baginda wariskan kepada para Sahabat dan generasi setelah mereka.

Sistem ini berbeda dengan sistem pemerintahan manapun. Sebagai sistem pemerintahan, Khilafah berbeda dengan sistem republik, yang dipimpin oleh seorang presiden, baik yang menganut sistem presidentil maupun parlementer. Khilafah juga berbeda dengan sistem monarki yang dipimpin oleh seorang raja, baik yang menganut sistem monarki absolut maupun monarki parlementer. Khilafah juga berbeda dengan sistem demokrasi yang menyerahkan kedaulatannya di tangan rakyat, juga dengan sistem teokrasi yang mengakul kedaulatan di tangan Tuhan yang dijalankan oleh titisan-Nya. Khilafah juga berbeda dengan sistem autokrasi dan diktator, yang memerintah dengan kekuasaan tunggal dan hukum besi. Karena itu, Khilafah adalah sistem pemerintahan yang khas dan unik. Inilah satu-satunya sistem yang dibangun dan terpancar dari akidah Islam.

19 | H A L A M A N

DAFTAR PUSTAKA http://aligenoberutu.blogspot.com/2012/04/bentuk-negara-dan-sistem-pemerintahan.html http://setabasri01.blogspot.com/2012/05/negara-afrika-utara-bentuk-negara-dan.html http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir#p-search http://id.wikipedia.org/wiki/Iran#p-search http://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan#p-search http://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_II#mw-navigation

20 | H A L A M A N