BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian juga

merupakan suatu dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang

lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad

juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang

tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat

dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh

peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai mahluk sosial.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang

namanya perjanjian, yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita.

Mengingat betapa pentingnya akad(perjanjian), setiap peradaban manusia yang pernah muncul

pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya dengan agama Islam,

yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian

sebagaimana tertuang dalam Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Dasar-dasar ini

kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli hukum islam dari abad ke abad sehingga membentuk

apa yang kini disebut perjanjian syariah atau lebih khusus terhadap akad dalam pembahasan

makalah ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud Akad?

2. Apa saja unsur dan macam-macam Akad ?

3. Apa hal yang dapat mempengaruhi sah dan batal-nya suatu Akad ?

1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab ( العقد ) jama’nya ( العقود ) yang berarti ikatan,

mengikat. Dan dapat juga diartikan sebagai العقدة  (sambungan), العهد (janji).

Sebagaimana yang tertlis dalam kitab suci al-Qur’an yang berbunyi:

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. ”(Q.S al-Maidah: 01)

Sebagai suatu istilah hukum islam, ada beberapa defenisi yang di berikan

kepada akad (perjanjian) :

1. Menurut pasal 262 mursyid al-hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang di ajukan

oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukm

pada objek akad”.1

2. Menurut syamsul anwar, akad adalah, “pertemuan ijab dan Kabul sebagai penyataan

kehendak dua pihak atau lebih untuk mlahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”2

Kedua defenisi diatas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan

keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.

Ijab adalah penawaran yang di ajukan oleh salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban

persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan tehadap penewaran pihak

pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak

terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang

tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan

ijab yang merepresantasikan kehendak dari suatu pihak dan Kabul yang menyatakan

kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

1 Basya, mursyid al-hairan ila ma’rifah ahwal al-insan (kairo : dar al-furjani, 1403/1983), hlm 49.2 Syamsul anwar, hukum perjanjian syari’ah (jakarta : garafindo, 2007), hlm 68.

2

3

2.2. Unsur – Unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut

ini:

1. Shighat Akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang

menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat

diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Fiqh Muamalah menetapkan sejumlah

persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam setiap shighat akad, yaitu sebagai berikut:

Jala’ul ma’na (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat

dipahami jenis akad yang dikehendaki (melalui ungkapan lisan);

Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal-qabul (persesuaian antara ijab dan qabul);

Jazmul iradataini (ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara

pasti) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan keterpaksaan;

Ittishal al-Qabul bil Ijab, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.

Syarat-syarat sighat diatas khususnya yang pertama adalah akad harus jelas hal ini

ditekankan pada ucapan lisan. Namun akad juga bias dilakukan dengan tulisan, artinya kehendak

yang dinyatakan melalui tulisan yang jelas itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang sama

dengan diucapkan secara lisan. Bagi orang yang tidak dapat mengungkapkan kehendaknya

secara lisan, karena cacat wicara, maka tulisan adalah solusi terbaik selama dapat dibuktikan

keaslian tulisan tersebut. Tulisan juga merupakan solusi bagi pihak-pihak yang berhalangan

bertemu secara langsung. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah Fiqhiyah:

ضرين الخا بين النقط كا ئبين الغا بين الكتابة

“Tulisan bagi orang-orang yang berhalangan hadir sepadan dengan tulisan bagi orang yang

hadir”.

            Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, sah melakukan akad melakui tulisan ini bagi

yang cacat wicara maupun tidak, bagi orang yang berhalangan hadir maupun bagi orang yang

hadir. Tetapi akad seperti ini tidak berlaku bagi akad zawaj (perkawinan). Dan jika dikaitkan

dengan rukun akad (ijab dan qabul), maka akibat hukum dari ijab yang dinyatakan melalui

4

tulisan berlaku terhitung sejak diterima akad dan disetujui oleh pihak lainnya, tidak terhitung

sejak ditulis.

Sighat akad juga dapat dilakukan melalui isyarat yang menunjukkan secara jelas

kehendak pihak-pihak yang melakukan akad. Akad dengan isyarat ini berlaku khusus bagi orang

yang tidak dapat bicara (bisu) dan tidak dapat pula menulis. Adapun sighat berikutnya juga dapat

berupa dalalah (petunjuk), yakni keberlangsungan akad dikaitkan dengan suatu perbuatan

tertentu yang menunjukkan persetujuan kedua pihak. Akad melalui dalalah ini berlangsung

dalam dua bentuk yaitu:

Pertama, Ta’athi atau mu’athah (saling member dan menerima), maksudnya ketika

masing-masing pihak melakukan suatu perbuatan dalam batas situasi dan kondisi yang

menunjukkan kehendak melakukan suatu transaksi (akad). Seperti akad jual-beli yang terjadi di

swalayan, supermarket dan lain-lain. Kedua, lisanul hal yaitu kondisi tertentu yang menunjukkan

kepada suatu ungkapan. Misalnya ketika seseorang menaruh suatu barang dihadapan kita, kita

diam saja. Maka perbuatan tersebut mengidentifikasikan ungkapan penitipan barang (wadi’ah)

dan jika kita diam, artinya kita berkenan dititipi barang tersebut.

2. Al-Aqid (orang yang berakad)

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak

dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu juga tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa

adanya aqid. Secara umum, aqid disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk

melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Ulama’

Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz anak yang

agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur

minimal 7 tahun. Oleh karena itu dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil

yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain.

Sedangkan ulama’ Syafi’iyah dan Hanbaliyah menyaratkan aqid harus baligh, berakal,

telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, seorang anak kecil melakukan

akad yang sederhana tetapi harus seizin dengan walinya.

5

3. Mahal Al-aqd (al-Ma’qud Alaih)

Mahal aqd (al-Ma’qud Alaih) adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad

yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti

barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad perkawinan, dan dapat pula berbentuk

kemanfaatan seperti dalam masalah upah gaji dan lain-lain.

Dalam islam tidak semua barang dapat dijadikan obyek akad misalnya minuman keras, oleh

karena itu para Fuqaha menetapkan lima syarat barang-barang yang bisa dijadikan obyek akad,

yaitu:

Ma’qud alaih (barang) harus ada ketika akad;

Ma’qud alaih harus masyru’ (sesuai ketentuan syara’);

Dapat diberikan waktu akad;

Ma’qud alaih harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akad melangsungkan akad;

Ma’qud alaih harus suci.

4. Maudhu (Tujuan) Akad

Maudhu akad adalah maksud utama disyariatkan akad. dalam syariat islam, Maudhu akad

ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara’. Sebenarnya Maudhu akad adalah sama

meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya. Misalnya pada akad jual-beli, Maudhu akad adalah

pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Maudhu akad pada hakikatnya

satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang

sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad atau akibat

terjadinya akad, sedangkan Maudhu akad berada diantara keduanya.

Pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan hubungan dzahir akad dan batinnya.

Diantara para ulama’, ada yang memandang bahwa akad yang shahih harus bersesuaian antara

dzahir dan batin akad. Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah menetapkan beberapa hukum akad yang

dinilai secara dzahir sah, tetapi makruh tahrim: yaitu jual-beli yang menjadi perantara munculnya

riba,  menjual anggur untuk dijadiakn khamr dan lain-lain.

6

2.3. Macam-Macam Akad

Pembagian macam-macam akad ini dapat dilihat dari berbagai macam aspek dan sudut

pandang yang berbeda-beda, yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan syara’

a. Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana

ditentukan oleh syara’. Akad sah meliputi akad lazim, akad nafiz dan akad maukuf.

b. Akad ghairu shahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang

ditentukan oleh syara’. Seperti akad jual-beli bangkai dan daging babi, atau jual-beli yang

dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Akad yang seperti ini

tidak menimbulkan akibat hukum.

2. Berdasarkan penamaannya

a. Akad yang telah dinamai syara’, seperti jual-beli, hibah, gadai, dll;

b. Akad yang belum dinamai syara’ tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

3. Berdasarkan maksud dan tujuan akad

a)      Kepemilikan;

b)      Menghilangkan kepemilikan;

c)      Kemutlakan, yaitu sesorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya;

d)     Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas misalnya orang gila;

e)      Penjagaan.

4. Berdasarkan zatnya

a)      Benda yang berwujud (al-‘ain);

b)      Benda yang tidak berwujud (ghair al-‘ain).

7

2.4. Syarat-Syarat Sah Akad dan yang Membatalkan Akad

1. Syarat-syarat sah akad

Tamyiz (berakal).

Berbilang pihak

Persesuaian ijab dan kabul

Kesatuan majlis akad

Dapat diserahkan

Tertentu atau dapat di tentukan

Dapat di perdagangkan

Tidak bertentangan dengan syara’.

2. Faktor-faktor berakhirnya akad

Sebagaimana dicatat oleh Nasrun Haroen, para ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad

dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu

Dibatalkan oleh pihak-pihakyang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat

Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa di anggap berakhir jika”

a) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya

tidak terpenuhi.

b) Berlakunya khiyar syart,khiyar ‘aib atau khiyar ru’yah

c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak

d) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna

8

Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Sementara itu Usman Sabir secara lebih terperinci menjelaskan bahwa berakhirnya akad

(intiha al- ‘aqd) dapat terjadi melalui proses-proses berikut :

1. Proses berakhirnya kontrak yang lazim (turuq intiha al-uqud al-lazimah) :

Melalui fasakh karena kontrak yang fasad

Memilih fasad bagi pihak yang mempunyai hak pilih

Melalui al-iqalah

Salah satu pihak tidak mau melanjutkan kontrak

Habisnya masa kontrak

Maksu atau tujuan kontrak suadah terpenuhi pada sebagian kontrak

Salah satu pihak yang melakukan kontrak meninggal dunia

2. Proses berakhirnya akad yang tidak lazim (turuq intiha al-uqud ghairu al-lazimah)

Kontrak yang tidak lazim ini bisa terjadi dari kedua belah pihak dan bisa pula dari salah

satu pihak saja. Dalam kasus yang pertama seperti dalam wadi’ah, ariyah, syirkah dan

wakalah.kontrak berakhir dengan slah stu pihak memilih fasakh dalam hal ini di kecualikan ketik

dalam kontrak wakalah tergantung hak orang lain, seperti dalam kasus kontrak-kontrak yang

lain, sebab kematian salah satu pihak yang berkontrak. Adapun dalam kasus yang kedua seperti

dalam kontrak gadai dan asuransi. Dalam ksus ini si penggadai dan orang yang menerima

asuransi dapat memilih faskh, sebagaimana barang gadaian itu berakhir sebab si penggadai

meninggal dunia, dalam hal ini barang gadaian di jual untuk melunasi hutangnya.

3. Proses berakhirnya akad yang terhenti (turuq intiha al-uqud al mauqufah ).

Dalam akad ini kontrak dapat berhenti ketika yang punya hak mentasarufkan harta (wali)

tidak mengizinkan kontrak yang telah di lakukan seorang yang berada di bawah perwaliannya.

9

3. Hal-hal yang dapat merusak akad

Akad dipandang tidak sah atau minimal dapat dibatalkan bila terdapat salah satu dari

beberapa hal berikut

1. Keterpaksaan (al-ikrah). Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa kerelaan (al-ridha)

pada pihak yang melakukan kontrak merupakan salah satu asas kontrak dalam islam.

Implementasi asas ini diwujudkan dalam bentuk ijab Kabul yang merupakan rukun terpenting

dalam kontrak. Jika kontrak dilakukan tanpa adanya kerelaan, berarti kontrak tersebut dibuat

dengan secara terpaksa (iqra) .

2. Kesalahan mengenai objek kontrak ( ghalat). Maksudnya adalah kesalahan yang

berkontrak dalam menggambarkan objek kontrak , baik kesalahan dalam menyebutkan zat (jenis)

maupun dalam menyebutkan sifatnya .

3. Penipuan (tadlish) atau ketidakpastian (taghrir) adalah suatu upaya untuk

menyembunyikan cacat pada objek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai

kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibat merugikan salah satu

pihak yang berkontrak tersebut.

4. Ketidakseimbangan objek kontrak (ghaban) disertai tipuan (taghrir) . pengertian ghaban

dikalangan fuqaha adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek kontrak (barang) dengan

harganya , seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya.

Sedangkan taghrir adalah menyebutkan keunggulan pada barangnya yang tidak sesuai dengan

yang sebenarnya.

10

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat

timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang di ajukan oleh salah satu pihak, dan

Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan tehadap

penewaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-

masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua

pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad,

yaitu Shighat Akad ,Al-Aqid (orang yang berakad), Mahal Al-aqd (al-Ma’qud

Alaih),Maudhu (Tujuan) Akad.

3.2. Saran

Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, perjanjian atau akad sudah selayaknya

terjadi dalam suatu persetujuan akan akibat hukum tertentu. Maka dari itu,aplikasi akad

sangatlah ditekankan bagi umat manusia utamanya kaum muslimin. Akad yang baik yaitu

akad yang berdasarkan syara’.

11

DAFTAR PUSTAKA

Anwar,Syamsul.2007.Hukum Perjanjian Syariah.Jakarta:Grafindo

Hasbi,Hasan.2011.Pemikiran dan perkembangan Hukum Ekonomis Syariah.Jakarta:Gramata

Rasyid,Sulaiman.2011.Fiqh Islam.Bandung:Sinar Baru Al-Jisindo

12