8/15/2019 LO SKEN 3

1/48

SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATANNASIONAL DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PROGRAM KESEHATAN

MAKALAH

Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah

Dasar-dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK)

yang dibina oleh Bapak dr. Farid Eka Wahyu Endarto

Oleh :

Bimo Eka Kristanto 130612607866/2013

Dwi Rakhmatun Laili 130612607849/2013

Hidayatul Ainy 130612607826/2013

Nirmala Tri Kartika 130612607886/2013

Rahma Ismayanti 130612607891/2013

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Desember 2013

8/15/2019 LO SKEN 3

2/48

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

DAFTAR ISI ........................................................................................................ i

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................. 2

1.3 Tujuan ............................................................................................... 3

BAB II PEMBAHASAN ...................................................................................... 4

2.1 Definisi Pembiayaan Kesehatan Nasional ........................................ 4

2.2 Macam-macam Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional ................. 62.3 Sumber Pembiayaan Kesehatan Nasional ......................................... 9

2.4 Syarat Pokok Pembiayaan Kesehatan .............................................. 12

2.5 Fungsi Pembiayaan Kesehatan ......................................................... 14

2.6 Masalah Pokok Pembiayaan Nasional ............................................. 16

2.7 Tarif Pelayanan Kesehatan .............................................................. 21

2.8 Biaya Pelayanan Kedokteran .......................................................... 27

2.9 Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat .......................................... 29

2.10 Definisi Anggaran Program Kesehatan ......................................... 32

2.11 Tahapan Penyusunan Anggaran Program Kesehatan ........................ 37

BAB III PENUTUP .............................................................................................. 44

3.1 Kesimpulan ....................................................................................... 44

3.2 Saran ................................................................................................ 45

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 46

i

8/15/2019 LO SKEN 3

3/48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan

barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi

negara, karena itu negara berkepentingan agar seluruh warganya sehat

(“Health for All”), sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan

kesehatan universal, ada dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan

pelayanan kesehatan dengan cakupan universal, yaitu bagaimana caramembiayai pelayanan kesehatan untuk semua warga, dan bagaimana

mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan

dengan efektif, efisien, dan adil. (Bisma Murti: 2010)

Dalam Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang: Kesehatan juga

disebutkan bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum

harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui

pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam

proses kehidupan seseorang tanpa adanya kesehatan yang baik maka tidak

akan ada masyarakat yang produktif. Dalam kehidupan berbangsa,

pembangunan kesehatan merupakan suatu hal yang bernilai sangat insentif.

Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya yang senantiasa

“siap pakai” dan terhindar dari ancaman penyakit. Di Indonesia sendiri tak

bisa dipungkiri bahwa trend pembangunan kesehatan bergulir mengikuti pola

rezim penguasa. Ketika pemerintah negeri ini hanya memandang sebelah mata

pada pembangunan kesehatan, maka kualitas hidup dan derajat kesehatan

masyarakat akan menjadi sangat memprihatinkan. (Delfi Lucy Stefani: 2013)

1

8/15/2019 LO SKEN 3

4/48

8/15/2019 LO SKEN 3

5/48

7. Bagaimana tarif pelayanan kesehatan?

8. Bagaimana biaya pelayanan kedokteran?

9. Bagaimana biaya pelayanan kesehatan masyarakat?

10. Apakah definisi anggaran program kesehatan ?11. Bagaimanakah tahapan penyusunan anggaran program kesehatan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :

1. Mengetahui definisi pembiayaan kesehatan Nasional

2.

Mengetahui macam-macam system pembiayaan Nasional3. Mengetahui sumber pembiayaan kesehatan Nasional

4. Mengetahui syarat pokok pembiayaan kesehatan?

5. Mengetahui fungsi pembiayaan kesehatan

6. Mengetahui masalah pokok pembiayaan Nasional

7. Mengetahui tarif pelayanan kesehatan

8. Mengetahui biaya pelayanan kedokteran

9. Mengetahui biaya pelayanan kesehatan masyarakat

10. Mengetahui definisi anggaran program kesehatan

11. Mengetahui tahapan penyusunan anggaran program kesehatan

3

8/15/2019 LO SKEN 3

6/48

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Pembiyaan KesehatanBiaya Kesehatan ialah besarnya dana yang harus di sediakan untuk

menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang

diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. (Azrul Azwar

: 1996)

Sistem pembiayaan kesehatan didefinisikan sebagai suatu sistem yang

mengatur tentang besarnya alokasi dana yang harus disediakan untuk

menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang

diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. (Helda :

2011)

Sedangkan, Subsistem Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang

menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan

sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Ana Faiza : 2013)

Dari beberapa pendapat mengenai Pembiayaan Kesehatan diatas, terlihat

bahwa biaya kesehatan dapat ditinjau dari beberapa sudut, yaitu :

1. Penyedia Pelayanan Kesehatan

Yang dimakasud biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan (Health

Provider) adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat

menyelenggarakan upaya kesehatan.Dengan pengertian yang seperti ini

tampak bahwa kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan

utama pemerintah dan atau pun pihak swasta, yakni pihak-pihak yangakan menyelenggarakan upaya kesehatan.

2. Pemakai Jasa Pelayanan

Yang dimakasud biaya kesehatan dari sudut pemakai jalan pelayanan

(Health Consumer) adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk

4

8/15/2019 LO SKEN 3

7/48

dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Berbeda dengan pengertian pertama,

maka biaya kesehatan di sini menjadi persoalan utama para pemakai jasa

pelayanan. Dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga turut

mempersoalkannya, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhankebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Dari batasan biaya kesehatan yang seperti ini segera dipahami bahwa

pengertian biaya kesehatan tidaklah sama antara penyedia pelayanan kesehatan

(health provider) dengan pemakai jasa pelayanan kesehatan (health consumer).

Bagi penyedia pelayanan kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih menunjuk

pada dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya

kesehatan. Sedangkan bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, pengertian biaya

kesehatan lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan untuk dapat

memanfaatkan upaya kesehatan. Sesuai dengan terdapatnya perbedaan

pengertian yang seperti ini, tentu mudah diperkirakan bahwa besarnya dana

yang dihitung sebagai biaya kesehatan tidaklah sama antara pemakai jasa

pelayanan dengan penyedia pelayanan kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia

pelayanan lebih menunjuk pada seluruh biaya investasi (investment cost) serta

seluruh biaya operasional (operational cost) yang harus disediakan untuk

menyelenggarakan upaya kesehatan. Sedangkan besarnnya dana bagi pemakai

jasa pelayanan lebih menunjuk pada jumlah uang yang harus dikeluarkan (out of

pocket) untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan.

Secara umum disebutkan apabila total dana yang dikeluarkan oleh

seluruh pemakai jasa pelayanan, dan arena itu merupakan pemasukan bagi

penyedia pelayan kesehatan (income) adalah lebih besar daripada yang

dikeluarkan oleh penyedia pelayanan kesehatan (expenses), maka berartipenyelenggaraan upaya kesehatan tersebut mengalami keuntungan (profit).

Tetapi apabila sebaliknya, maka berarti penyelenggaraan upaya kesehatan

tersebut mengalami kerugian (loss).

5

8/15/2019 LO SKEN 3

8/48

Perhitungan total biaya kesehatan satu negara sangat tergantung dari

besarnya dana yang dikeluarkan oleh kedua belah pihakk tersebut. Hanya saja,

karena pada umumnya pihak penyedia pelayanan kesehatan terutama yang

diselenggrakan oleh ihak swasta tidak ingin mengalami kerugian, dan karena itusetiap pengeluaran telah diperhitungkan terhadap jasa pelayanan yang akan

diselenggarakan, maka perhitungan total biaya kesehatan akhirnya lebih banyak

didasarkan pada jumlah dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa

pelayanan kesehatan saja.

Di samping itu, karena di setiap negara selalu ditemukan peranan

pemerintah, maka dalam memperhitungkan jumlah dana yang beredar di sektor

pemerintah. Tetapi karena pada upaya kesehatan pemerintah selalu ditemukan

adanya subsidi, maka cara perhitungan yang dipergunakan tidaklah sama. Total

biaya kesehatan dari sektor pemerintah tidak dihitung dari besarnya dana yang

dikeluarkan oleh para pemakai jasa, dan karena itu merupakan pendapatan

(income) pemerintah, melainkan dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh

pemerintah (expenses) untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Dari uraian ini menjadi jelaslah untuk dapat menghitung besarnya total

biaya kesehatan yang berlaku di suatu negara, ada dua pedoman yang dipakai.

Pertama, besarnya dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan

untuk sektor swasta. Kedua, besarnya dana yang dikeluarkan oleh para pemakai

jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah. Total biaya kesehatan adalah

hasil dari penjumlahan dari kedua pengeluaran tersebut.

2.2 Macam-macam Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional

Sistem pembiayaan kesehatan Indonesia secara umum terbagi dalam 2

sistem yaitu:

1. Fee for Service ( Out of Pocket )

Sistem ini secara singkat diartikan sebagai sistem pembayaran

berdasarkan layanan, dimana pencari layanan kesehatan berobat lalu

6

8/15/2019 LO SKEN 3

9/48

membayar kepada pemberi pelayanan kesehatan (PPK). PPK (dokter atau

rumah sakit) mendapatkan pendapatan berdasarkan atas pelayanan yang

diberikan, semakin banyak yang dilayani, semakin banyak pula pendapatan

yang diterima.Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini masih bergantung pada

sistem pembiayaan kesehatan secara Fee for Service ini. Dari laporan World

Health Organization di tahun 2006 sebagian besar (70%) masyarakat

Indonesia masih bergantung pada sistem Fee for Service dan hanya 8,4%

yang dapat mengikuti sistem Health Insurance (WHO, 2009). Kelemahan

sistem Fee for Service adalah terbukanya peluang bagi pihak pemberi

pelayanan kesehatan (PPK) untuk memanfaatkan hubungan Agency

Relationship, dimana PPK mendapat imbalan berupa uang jasa medik untuk

pelayanan yang diberikannya kepada pasien yang besar-kecilnya ditentukan

dari negosiasi. Semakin banyak jumlah pasien yang ditangani, semakin besar

pula imbalan yang akan didapat dari jasa medik yang ditagihkan ke pasien.

Dengan demikian, secara tidak langsung PPK didorong untuk meningkatkan

volume pelayanannya pada pasien untuk mendapatkan imbalan jasa yang

lebih banyak.

2. Health Insurance

Sistem ini diartikan sebagai sistem pembayaran yang dilakukan oleh

pihak ketiga atau pihak asuransi setelah pencari layanan kesehatan berobat.

Sistem health insurance ini dapat berupa system kapitasi dan system

Diagnose Related Group (DRG system).

Sistem kapitasi merupakan metode pembayaran untuk jasa pelayanan

kesehatan dimana PPK menerima sejumlah tetap penghasilan per peserta

untuk pelayanan yang telah ditentukkan per periode waktu. Pembayaran bagiPPK dengan system kapitasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh suatu

lembaga kepada PPK atas jasa pelayanan kesehatan dengan pembayaran di

muka sejumlah dana sebesar perkalian anggota dengan satuan biaya (unit

7

8/15/2019 LO SKEN 3

10/48

cost) tertentu. Salah satu lembaga di Indonesia adalah Badan Penyelenggara

JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).

Sistem kedua yaitu DRG (Diagnose Related Group) tidak berbeda jauh

dengan system kapitasi di atas. Pada system ini, pembayaran dilakukandengan melihat diagnosis penyakit yang dialami pasien. PPK telah mendapat

dana dalam penanganan pasien dengan diagnosis tertentu dengan jumlah

dana yang berbeda pula tiap diagnosis penyakit. Jumlah dana yang diberikan

ini, jika dapat dioptimalkan penggunaannya demi kesehatan pasien, sisa dana

akan menjadi pemasukan bagi PPK.

Kelemahan dari system Health Insurance adalah dapat terjadinya

underutilization dimana dapat terjadi penurunan kualitas dan fasilitas yang

diberikan kepada pasien untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Selain itu, jika peserta tidak banyak bergabung dalam system ini, maka

resiko kerugian tidak dapat terhindarkan. Namun dibalik kelemahan, terdapat

kelebihan system ini berupa PPK mendapat jaminan adanya pasien (captive

market), mendapat kepastian dana di tiap awal periode waktu tertentu, PPK

taat prosedur sehingga mengurangi terjadinya multidrug dan multidiagnose.

Dan system ini akan membuat PPK lebih kearah preventif dan promotif

kesehatan.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai, pembiayaan kesehatan dengan

sistem kapitasi dinilai lebih efektif dan efisien menurunkan angka kesakitan

dibandingkan sistem pembayaran berdasarkan layanan (Fee for Service) yang

selama ini berlaku. Hal ini belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh

Indonesia. Tentu saja karena masih ada hambatan dan tantangan, salah

satunya adalah sistem kapitasi yang belum dapat memberikan asuransi

kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali seperti yang disebutkan dalamUU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sampai saat ini, perusahaan asuransi masih banyak memilah peserta asuransi

dimana peserta dengan resiko penyakit tinggi dan atau kemampuan bayar

rendah tidaklah menjadi target anggota asuransi. Untuk mencapai terjadinya

8

8/15/2019 LO SKEN 3

11/48

pemerataan, dapat dilakukan universal coverage yang bersifat wajib dimana

penduduk yang mempunyai resiko kesehatan rendah akan membantu mereka

yang beresiko tinggi dan penduduk yang mempunyai kemampuan membayar

lebih akan membantu mereka yang lemah dalam pembayaran. Hal inilahyang masih menjadi pekerjaan rumah bagi sistem kesehatan Indonesia.

Memang harus kita akui, bahwa tidak ada sistem kesehatan terutama

dalam pembiayaan pelayanan kesehatan yang sempurna, setiap sistem yang

ada pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun

sistem pembayaran pelayanan kesehatan ini harus bergerak dengan

pengawasan dan aturan dalam suatu sistem kesehatan yang komprehensif,

yang dapat mengurangi dampak buruk bagi pemberi dan pencari pelayanan

kesehatan sehingga dapat terwujud sistem yang lebih efektif dan efisien bagi

pelayanan kesehatan di Indonesia.

Contoh health insurance yang di berada dibawah naungan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial diantaranya :

1. Askes

2. Jamkesmas

3.

ASBRI4. Taspen

5. Jamsostek

6. Dan lain sebagainya.

2.3 Sumber Pembiayaan Kesehatan Nasional

Telah kita ketahui bersama bahwa sumber pembiayaan untukpenyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan melibatkan dua pihak utama yaitu

pemerintah (public) dan swasta (private). Kini masih diperdebatkan apakah

kesehatan itu sebenarnya barang public atau private mengingat bahwa fasilitas-

fasilitas kesehatan yang dipegang oleh pihak swasta (private) cenderung bersifat

9

8/15/2019 LO SKEN 3

12/48

komersil. Di sebagian besar wilayah Indonesia, sektor swasta mendominasi

penyediaan fasilitas kesehatan, lebih dari setengah rumah sakit yang tersedia

merupakan rumah sakit swasta, dan sekitar 30-50 persen segala bentuk

pelayanan kesehatan diberikan oleh pihak swasta (satu dekade yang lalu hanyasekitar 10 persen). Hal ini tentunya akan menjadi kendala terutama bagi

masyarakat golongan menengah ke bawah. Tingginya biaya kesehatan yang

harus dikeluarkan jika menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan swasta tidak

sebanding dengan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia

yang tergolong menengah ke bawah.

Sebelum desentralisasi alokasi anggaran kesehatan dilakukan oleh

pemerintah pusat dengan menggunakan model negosiasi ke provinsi-provinsi.

Ketika sifat big-bang kebijakan desentralisasi mengenai sektor kesehatan, tiba-

tiba menjadi alokasi anggaran pembangunan yang disebut dana alokasi umum

(DAU). Dan yang mengejutkan bahwa anggaran kesehatan eksplisit tidak

dimasukan di dalam formula DAU. Akibatnya, dinas kesehatan berjuang

mendapatkan anggaran untuk sektor kesehatan sendiri. Pemerintah di sektor

kesehatan harus merencanakan dan menganggarkan program kesehatan, dan

bersaing untuk mendapatkan dana dengan sektor lain.

Secara umum sumber biaya kesehatan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Bersumber dari anggaran pemerintah

Pada sistem ini, biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan

sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Pelayanannya diberikan secara

cuma-cuma oleh pemerintah sehingga sangat jarang penyelenggaraan

pelayanan kesehatan disediakan oleh pihak swasta. Untuk negara yang

kondisi keuangannya belum baik, sistem ini sulit dilaksanakan karena

memerlukan dana yang sangat besar.Anggaran yang bersumber dari pemerintah ini dibagi juga menjadi :

- Pemerintahan pusat dan dana dekonsentrasi, dana program kompensasi

BBM dan ABT

10

8/15/2019 LO SKEN 3

13/48

- Pemerintah provinsi melalui skema dana provinsi (PAD ditambah dana

desentralisasi DAU provinsi dan DAK provinsi)

- Pemerintah kabupaten atau kota melalui skema dana kabupaten atau

kota (PAD ditambah dana desentralisasi DAU kabupaten atau kota danDAK kabupaten atau kota)

- Keuntungan badan usaha milik daerah

- Penjualan aset dan obligasi daerah

- Hutang pemerintah daerah

2. Bersumber dari anggaran masyarakat

Dapat berasal dari individual ataupun perusahaan. Sistem ini

mengharapkan agar masyarakat (swasta) berperan aktif secara mandiri

dalam penyelenggaraan maupun pemanfaatannya. Hal ini memberikan

dampak adanya pelayanan-pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak

swasta, dengan fasilitas dan penggunaan alat-alat berteknologi tinggi

disertai peningkatan biaya pemanfaatan atau penggunaannya oleh pihak

pemakai jasa layanan kesehatan tersebut. Contohnya CSR atauCorporate

Social Reponsibility) dan pengeluaran rumah tangga baik yang dibayarkan

tunai atau melalui sistem asuransi.

Dana yang bersumber dari swasta anatara lain :

- Perusahaan swasta

- Lembaga swadaya masyarakat

- Dana kemanusiaan (charity)

3. Bantuan biaya dari dalam dan luar negeri

Sumber pembiayaan kesehatan, khususnya untuk penatalaksanaan

penyakit-penyakit tertentu cukup sering diperoleh dari bantuan biaya pihak

lain, misalnya oleh organisasi sosial ataupun pemerintah negara lain.

Misalnya bantuan dana dari luar negeri untuk penanganan HIV dan virus

11

8/15/2019 LO SKEN 3

14/48

H5N1 yang diberikan oleh WHO kepada negara-negara berkembang

(termasuk Indonesia).

4. Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakatSistem ini banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia karena dapat

mengakomodasi kelemahan-kelemahan yang timbul pada sumber

pembiayaan kesehatan sebelumnya. Tingginya biaya kesehatan yang

dibutuhkan ditanggung sebagian oleh pemerintah dengan menyediakan

layanan kesehatan bersubsidi. Sistem ini juga menuntut peran serta

masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan yang dibutuhkan dengan

mengeluarkan biaya tambahan.

Dengan ikut sertanya masyarakat menyelenggarakan pelayanan

kesehatan, maka ditemukan pelayanan kesehatan swasta. Selanjutnya

dengan diikutsertakannya masyarakat membiayai pemanfaatan pelayanan

kesehatan, maka pelayanan kesehatan tidaklah cuma-cuma. Masyarakat

diharuskan membayar pelayanan kesehatan yang dimanfaatkannya.

Sekalipun pada saat ini makin banyak saja negara yang mengikutsertakan

masyarakat dalam pembiayaan kesehatan, namun tidak ditemukan satu

negara pun yang pemerintah sepenuhnya tidak ikut serta. Pada negara yang

peranan swastanya sangat dominan pun peranan pemerintah tetap

ditemukan. Paling tidak dalam membiayai upaya kesehatan masyarakat, dan

ataupun membiayai pelayanan kedokteran yang menyangkut kepentingan

masyarakat yang kurang mampu.

2.4 Syarat Pokok Pembiayaan Kesehatan

Suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syaratpokok yakni :

1. Jumlah

Syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah

yang cukup. Yang dimaksud cukup adalah dapat membiayai

12

8/15/2019 LO SKEN 3

15/48

penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak

menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya.

2. Penyebaran

Berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jikadana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, niscaya akan

menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan.

3. Pemanfaatan

Sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika

pemanfaatannya tidak mendapat pengaturan yang optimal, niscaya akan

banyak menimbulkan masalah, yang jika berkelanjutan akan menyulitkan

masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Untuk dapat melaksanakan syarat-syarat pokok tersebut maka perlu

dilakukan beberapa hal, yakni :

1) Peningkatan Efektifitas

Peningkatan efektifitas dilakukan dengan mengubah penyebaran

atau alokasi penggunaan sumber dana. Berdasarkan pengalaman yang

dimiliki, maka alokasi tersebut lebih diutamakan pada upaya kesehatan

yang menghasilkan dampak yang lebih besar, misalnya mengutamakan

upaya pencegahan, bukan pengobatan penyakit.

2) Peningkatan Efisiensi

Peningkatan efisiensi dilakukan dengan memperkenalkan

berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian. Mekanisme yang

dimaksud untuk peningkatan efisiensi antara lain:

a. Standar minimal pelayanan. Tujuannya adalah menghindari

pemborosan. Pada dasarnya ada dua macam standar minimal yang

sering dipergunakan yakni:- Standar minimal sarana, misalnya standar minimal rumah sakit

dan standar minimal laboratorium.

- Standar minimal tindakan, misalnya tata cara pengobatan dan

perawatan penderita, dan daftar obat-obat esensial.

13

8/15/2019 LO SKEN 3

16/48

Dengan adanya standard minimal pelayanan ini, bukan saja

pemborosan dapat dihindari dan dengan demikian akan ditingkatkan

efisiensinya, tetapi juga sekaligus dapat pula dipakai sebagai

pedoman dalam menilai mutu pelayanan.b. Kerjasama. Bentuk lain yang diperkenalkan untuk meningkatkan

efisiensi ialah memperkenalkan konsep kerjasama antar berbagai

sarana pelayanan kesehatan. Terdapat dua bentuk kerjasama yang

dapat dilakukan yakni:

1) Kerjasama institusi, misalnya sepakat secara bersama-sama

membeli peralatan kedokteran yang mahal dan jarang

dipergunakan. Dengan pembelian dan pemakaian bersama ini

dapat dihematkan dana yang tersedia serta dapat pula dihindari

penggunaan peralatan yang rendah. Dengan demikian efisiensi

juga akan meningkat.

2) Kerjasama sistem, misalnya sistem rujukan, yakni adanya

hubungan kerjasama timbal balik antara satu sarana kesehatan

dengan sarana kesehatan lainnya.

2.5 Fungsi Pembiayaan Kesehatan

Fungsi pembiayaan kesehatan antara lain :

a. Penggalian dana

1) Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Sumber

dana untuk UKM terutama berasal dari pemerintah baik pusat maupun

daerah, melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman serta

berbagai sumber lainnya. Sumber dana lain untuk upaya kesehatan

masyarakat adalah swasta serta masyarakat. Sumber dari swastadihimpun dengan menerapkan prinsip public-private patnership yang

didukung dengan pemberian insentif, misalnya keringanan pajak untuk

setiap dana yang disumbangkan. Sumber dana dari masyarakat dihimpun

secara aktif oleh masyarakat sendiri guna membiayai upaya kesehatan

14

8/15/2019 LO SKEN 3

17/48

masyarakat, misalnya dalam bentuk dana sehat atau dilakukan secara

pasif yakni menambahkan aspek kesehatan dalam rencana pengeluaran

dari dana yang sudah terkumpul di masyarakat, contohnya dana sosial

keagamaan.2) Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) berasal dari

masing-masing individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi masyarakat

rentan dan keluarga miskin, sumber dananya berasal dari pemerintah

melalui mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan wajib.

b. Pengalokasian dana

1) Alokasi dana dari pemerintah yakni alokasi dana yang berasal dari

pemerintah untuk UKM dan UKP dilakukan melalui penyusunan

anggaran pendapatan dan belanja baik pusat maupun daerah sekurang-

kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran pendapatan dan

belanja setiap tahunnya.

2) Alokasi dana dari masyarakat yakni alokasi dana dari masyarakat untuk

UKM dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan

kemampuan. Sedangkan untuk UKP dilakukan melalui kepesertaan

dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan wajib dan atau

sukarela.

c. Pembelanjaan

1) Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public-private patnership

digunakan untuk membiayai UKM.

2) Pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari Dana Sehat dan Dana Sosial

Keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP.

3) Pembelajaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan dan

kesehatan keluarga miskin dilaksanakan melalui Jaminan PemeliharaanKesehatan wajib.

15

8/15/2019 LO SKEN 3

18/48

2.6 Masalah Pokok Pembiayaan Nasional

Jika diperhatikan syarat pokok pembiayaan kesehatan sebagaimana

dikemukakan di atas, segera terlihat bahwa untuk memenuhinya tidaklah

semudah yang diperkirakan.Sebagai akibat makin meningkatnya kesadaranmasyarakat terhadap kesehatan dan juga karena telah dipergunakannya sebagai

peralatan canggih, menyebabkan pelayanan kesehatan makin bertambah

komplek.

Kesemuanya ini disatu pihak memang mendatangkan banyak

keuntungan yakni makin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, namun

dipihak lain ternyata juga mendatangkan banyak masalah, adapun berbagai

masalah tersebut jika ditinjau dari sudut pembiayaan kesehatan secara

sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya dana yang tersedia

Dibanyak Negara, terutama di Negara yang sedang berkembang, dana yang

disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidaklah

memadai. Rendahnya alokasi anggaran ini kait berkait dengan masih

berkurangnya kesadaran mengambil keputusan akan pentingnya arti

kesehatan. Kebanyakan dari pengambilan keputusan menganggap pelayanan

kesehatan tidak bersifat produktif melainkan bersifat konsumtif dank arena

itu kurang diprioritaskan. Ambil contoh untuk Indonesia misalnya, jumlah

dana yang disediakan hanya berkisar antara 2-3% dari total anggaran belanja

Negara dalam setahun.

2. Penyebaran dana yang tidak sesuai

Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana tidak sesuai, karena

kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan. Padahal jika ditinjau dari

penyebaran penduduk, terutama di Negara yang berkembang, kebanyakantempat tinggal di daerah pedesaan.

3. Pemanfaatan dana yang tidak tepat

Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan satu masalah yang

dihadapi dalam pembiayaan kesehatan ini. Adalah mengejutkan bahwa di

16

8/15/2019 LO SKEN 3

19/48

banyak Negara ternyata biaya pelayanan kedokteran jauh lebih tinggi

daripada biaya pelayanan kesehatan masyarakat.Padahal semua pihak telah

mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif daripada

pelayanan kesehatan masyarakat.4. Pengelolaan dana yang kurang sempurna

Seandainya dana yang tersedia amat terbatas, penyebaran dan

pemanfaatannya belum begitu sempurna, namun jika apa yang dimiliki

tersebut dapat dikelola dengan baik dalam batas-batas tertentu, tujuan dari

pelayanan kesehatan masih dapat dicapai. Sayangnya kehendak yang seperti

ini sulit diwujudkan, penyebab utamanya ialah karena pengelolaannya

belum sempurna, yang kait berkait tidak hanya dengan pengetahuan dan

ketrampilan yang masih terbatas, tetapi juga ada kaitannya dengan sikap

mental para pengelola.

5. Biaya kesehatan yang makin meningkat

Masalah lain yang dihadapi oleh pembiayaan kesehatan ialah makin

meningkatnya biaya pelayanan kesehatan itu sendiri. Banyak penyebab yang

berperan disini, beberapa yang terpenting adalah (Cambridge Research

Institute, 1976; Sorkin, 1975 dan Feldstein, 1988):

a. Tingkat Inflasi

Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi

yang terjadi di masyarakat. Demikianlah apabila terjadi kenaikan harga

di masyrakat, maka secara otomatis biaya infestasi dan juga biaya

operasional pelayanan kesahatan akan meningkat pula.

Ambil contoh di Amerika Serikat misalnya, sebagai akibat inflasi yang

terjadi sepanjang periode januari 1973- juli 1974, maka setiap rumah

sakit di Negara tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar15% lebih tinggi untuk pembelian bahan makanan dan 17% lebih tinggi

untuk pembelian bahan bakar. Bertamabhnya pengeluaran yang seperti

ini, tentu akan besar pengaruhnya terhadap peningkatan biaya kesehatan

secara keseluruhan.

17

8/15/2019 LO SKEN 3

20/48

b. Tingkat Permintaan

Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat

permintaan yang ditemukan di masyarakat.Untuk bidang kesehatan

peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi setidak-tidaknya oleh duafactor. Pertama, karena meningkatnya kuantitas penduduk yang

memerlukan pelayanan kesehatan, yang karena jumlah orangnya lebih

banyak menyababakan biaya yang harus disediakan dan untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan akan lebih baik pula. Kedua,

karena meningkatnya kualitas penduduk, yang karena pendidikan dan

penghasilannya lebih baik, membutuhkan pelayanan kesehatan yang

lebih baik pula. Kedua keadaan yang seperti ini, tentu akan besar

pengaruh pada peningkatan biaya kesehatan.

c. Kemajuan Ilmu dan Teknologi

Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan

berbagai ilmu dan teknologi, yang untuk pelayanan kesehatan yang

ditandai dengan makin banyak dipergunakan berbagai peralatan modern

dan canggih.Kesemua kemajuan ini tentu alkan berpengaruh terhadap

pengeluaran yang dilakukan, baik terhadap biaya infestasi, ataupu biaya

operasional. Tidak mengherankan jika kemudian biaya kesehatan

meningkat dengan tajam oleh Waldman (1972) diperkirakan bahwa

kontribusi pemakaian berbagai peralatan canggih terhadap kenaikan

biaya kesehatan tidak kurang dari 31% dari total kenaikan harga. Suatau

jumlah yang memang tidak kecil.

Lebih dari pada itu, dengan kemajuan ilmu dan teknologi ini juga

berpengaruh terhadap penyembuhan penyakit.Jika dahulu banyak dari

penderita yang meninggal dunia, tetapi denga telah dipergunakannnyaberbagai peralatan canggih, penderita dapat diselamatkan.Sayangnya

penyelamat nyawa manusia tersebut sering diikuti dengan keadaan

cacat, yang untuk pemulihannya (rehabilitation) sering dibutuhkan biaya

18

8/15/2019 LO SKEN 3

21/48

yang tidak sedikit, yang kesemuanya juga mendorong makin

meningkatnya biaya kesehatan.

d. Perubahan Pola Penyakit

Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh terjadinya polapenyakit dimasyarakat.Jika dahulu banyak ditemukan berbagai penyakit

yang bersifat akut, maka pada saat ini telah banyak ditemukan berbagai

penyakit yang bersifat khonis.Dibandingkan dengan penyakit akut,

perawatan berbagai penyakit khronis ini ternyata lebih lama. Akibatnya

biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan penyembuhan penyakit

akan lebih banyak pula. Apabila penyakit yang seperti ini banyak

ditemukan, tidak mengherankan jika kemudian biaya kesehatan akan

meningkat dengan pesat.

e. Perubahan Pola Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh perubahan pola

pelayanan kesehataan. Pada saat ini sebagai akibat dari perkembangan

spesialisasi dan subspesialisasi menyebabakan pelayanan kesehatan

tekotak-kotak (fragmented health services) dan satu sama lain tidak

berhubungan. Akibatnya tidak mengherankan jika kemudian sering

dilakukan pemeriksaan yang sama secara berulang-ulang yang pada

akhirnya akan membebani pasien.

Lebih dari pada itu sebagai akibat banyak dipergunakan para spesialis

dan subspesialis menyebabakan hari perawatan juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan Feldstein (1971) menyebutkan jika Rumah

Sakit lebih banyak mempergunakan dokter umum, maka Rumah Sakit

tersebut akan berhasil menghemat tidak kurang dari US$ 39.000 per

tahun per dokter umum, dibandingkan jika Rumah Sakit tersebutmempergunakan dokter spesialis atau subspesialis.

f. Perubahan Pola Hubungan Dokter-Pasien

Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh pola hubungan

antara dokter-pasien (doctor-patient relationship).Pada saat ini sebagi

19

8/15/2019 LO SKEN 3

22/48

akibat perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi serta penggunaan

berbagai kemajuan ilmu dan teknologi, menyebabakan hubungan

dokter-pasien tidak begitu erat lagi.Tidak mengherankan jika kebetulan

sampai terjadi perselisihan paham, dapat mendorong munculnyasengketa dan bahkan tuntutan hukumke pengadilan.Untuk menghindari

hal yang seperti ini, para dokter melakukan dua hal.

Pertama, mengasuransikan praktek kedokterannya, yang ternyata

sebagai akibat makin seringnya tuntutan hukum atas dokter

menyebabakan premi yang harus dibayar oleh dokter dari tahun ke tahun

tampaknya semakin meningkat. Menurut penelitian AMA Law

Departemant (1958) jumlah uang yang beredar untuk asuransi profesi

pada tahun 1958 tidak kurang dari US$ 45 sampai US$ 50 juta setahun.

Pada tahap-tahap selanjutnya, sejalan dengan makin sering diajukannya

tuntutan hukum atas dokter, maka jumlah premi yang harus dibayar

tampak makin meningkat. Altman (1975) memperkirakan setiap Rumah

Sakit di Amerika Serikat pada tahun 1975 harus mengeluarkan biya

asuransi tidak kurang dari US$ 850 per tahun per tempat tidur yang

dimilikinya.

Kedua, melakukan pemeriksaan yang berlebihan oleh Rubin ( 1973)

dilaporkan pemeriksaan yang berlebihan ini telah ditemukan di hampir

semua aspek pelayanan kedokteran. Penelitian yang dilakuakn

menyimpulkan bahwa 95% dari rekam medis yang diperiksa dari klinik-

klinik yang tergabung dalam Kaiser permanente plan di Northen

California mencatat berbagai pemeriksaan kedokteran yang berlebihan

tersebut.

Adanya kedua keadaan yang seperti ini yakni asuransi profesi disatupihak serta pemeriksaan yang berlebihan dipihak lain, jelas akan

berperan besar pada peningkatan biaya kesehatan, yang akhirnya

membebani masyarakat.

20

8/15/2019 LO SKEN 3

23/48

g. Lemahnya Mekanisme Pengendalian Biaya

Untuk mencegah peningkatan biaya kesehatan, sebenarnay telah tersedia

barbagai mekanisme pengendalian biaya (cost containment).Mekanisme

pengendalian biaya yang dimaksud banyak macamnya.Mulai daricertificate of need, feasibility study, development plan, professional

standard, medical audit, sampai dengan rate regulation yang semunay

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas.Sayangnya

dalam banyak hal, mekanisme pengendalian harga ini sering telambat

dikembangkan. Akibatnya, tidaklah mengherankan jika kemudian biya

kesehatan menjadi tidak terkendali, yang akhirnya akan memebebani

masyarakat secara keseluruhan.

h. Penyalahgunaan Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan ( health insurance ) sebenarnya adalah salah satu

mekanisme pengendalian biaya kesehatan. Tetapi jika diterapkan secara

tidak tepat sebagaimana yang lazim ditemukan pada bentuk yang

konvensional (third party system) dengan system mengganti biaya

(reimbursement) justru akan mendorong naiknya biaya kesehatan.

2.7 Tarif Pelayanan Kesehatan

Batasan

Pengeritian tarif tidaklah sama dengan harga. Sekalipun keduanya

merujuk pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen, tetapi

pengertian tarif ternyata lebih terkait pada besarnya biaya yang harus

dikeluarkan untuk memperoleh jasa pelayanan, sedangkan pengertian harga

lebih terkait pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh

barang. Oleh masyarakat pemakai jasa pelayanan kesehatan, tarif diartikan samadengan seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pelayanan

kesehatan. Adanya pengertian yang seperti ini jelas tidak sesuai.Karena dalam

pengertian seluruh biaya tersebut, telah termasuk harga barang, yang untuk

21

8/15/2019 LO SKEN 3

24/48

Indonesia misalnya obat-obatan, yang memeng penggolahannya sering

dilakukan terpisah dengan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan.

Namun, terlepas dari adanya perbedaan pengertian tersebut, peranan

tarif dalam pelayanan kesehatan memang amat penting. Untuk dapat menjaminkesinambungan pelayanan, setiap sarana kesehatan harus dapat menetapkan

besarnya tarif yang dapat menjamin total pendapatan yang lebih besar dari total

pengeluaran.

Sesungguhnya pada saat ini sebagai akibat dari mulai berkurangnya

pihak-pihak yang mau menyumbang dana pada pelayanana kesehatan (misal

Rumah Sakit), maka sumber keuangan utama kebanyakan sarana kesehatan

hanyalah dari pendapatan saja. Untuk ini jelas bahwa kecermatan menentukan

tarif memegang peran yang amat penting. Apabila tarif tersebut terlalu rendah,

dapat menyebabkan total pendapatan (income) yang rendah pula, yang apabila

ternyata juga lebih rendah dari total pengeluaran (expenses), pasti akan

menimbulkan kesulitan keuangan.

Faktor yang mempengaruhi

Untuk dapat menetapkan tarif pelayanan yang dapat menjamin total pendapatan

yang tidak lebih rendah dari total pengeluaran, banyak factor yang perlu

diperhitungkan. Faktor-faktor yang dimaksud untuk suatu sarana pelayanan,

secara umum dapat dibedakan atas empat macam:

1. Biaya investasi

Untuk suatu rumah sakit, biaya investasi (investment cost) yang terpenting

adalah biaya pembangunan gedung, pembelian berbagai peralatan medis,

pembelian berbagai peralatan non-medis serta biaya pendidikan dan

pelatihan tenaga pelaksana. Tergantung dari besarnya biaya investasi,rencana titik impas (break event point), jangka waktu pengembalian modal

(return of investment), serta perhitungan masa kedaluwarsa (depreciation

period) maka tariff pelayanan suatu sarana kesehatan dapat berbeda dengan

sara kesehatan lainnya. Secara umum disebutkan jika biaya investasi

22

8/15/2019 LO SKEN 3

25/48

tersebut adalah besar, rencana titik impas, jangka waktu pengembalian biaya

investasi serta perhitungan masa kedaluwarsa terlalu singkat, maka tariff

pelayanan yang diterapkan akan cenderung mahal.

2. Biaya kegiatan rutinUntuk suatu sarana kesehatan, biaya kegiatan rutin (operational cost) yang

dimaksudkan di sini mencakup semua biaya yang dibutuhkan untuk

menyelenggarakan berbagai kegiatan. Jika ditinjau dari kepentingan

pemakai jasa pelayanan, maka biaya kegiatan rutin ini dapat dibedakan atas

dua macam:

a. Biaya untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan

pelayanan kesehatan (direct cost)

Pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan sangat bervariasi

sekali.Tidak hanya pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada

peralatan yang dipergunakan.Demikianlah jika pelayanan kesehatan

tersebut memerlukan tindakan yang lebih sulit serta peralatan yang lebih

canggih, maka tariff yang ditetapkan untuk jenis pelayanan kesehatan

tersebut umumnya lebih tinggi.

Dalam membicarakan biaya pelayanan kesehatan ini, perlulah

diperhatikan adanya peranan pengetahuan, sikap dan perilaku

penyelenggara dan pemakai jasa pelayanan kesehatan. Jika pengetahuan,

sikap dan perilaku tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan dan atau „berlebihan‟ pasti akan mendorong pemakaian

pelayanan yang berlebihan pula, yang dampak akhirnya akan

meningkatkan total tariff yang dibayarkan ke Rumah Sakit.

b. Biaya untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan

kebutuhan pelayanan kesehatan (indirect cost).Ke dalam biaya ini termasuk gaji karyawan, pemeliharaan bangunan dan

peralatan, pemasangan rekening listrik dan air dan lain sebagainya yang

seperti ini. Secara umum disebutkan jika biaya kegiatan tidak langsung

23

8/15/2019 LO SKEN 3

26/48

ini tinggi, misalnya karena pengelolaan yang tidak efisien, pasti akan

berpengaruh terhadap tingginya tariff pelayanan.

3. Biaya rencana pengembanganUntuk suatu sarana kesehatan, biaya rencana pengembangan yang

dimaksudkan disini mencakup hal yang amat luas sekali.Mulai dari rencana

perluasan bangunan, penambahan peralatan, penambahan jumlah dan

peningkatan pengetahuan serta ketrampilan karyawan dan ataupun

penambahan jenis pelayanan. Untuk sarana kesehatan yang tidak mencari

keuntungan, besarnya biaya pengembangan ini lazimnya sama dengan

semua kelebihan hasil usaha.

4. Besarnya target keuntungan

Tergantung dari filosofi yang dianut oleh pemilik sarana kesehatan besarnya

target keuntungan yang diharapkan tersebut amat bervariasi sekali. Tetapi

betapapun bervariasinya presentase keuntungan tersebut, seyogyanya

keuntungan suatu sarana kesehatan tidak boleh sama dengan keuntungan

berbagai kegiatan usaha lainnya.

Upaya Pengendalian

Dari uraian tentang kee mpat factor yang harus diperhitungkan dalam

menetapkan tarif pelayanan yang seperti ini, segeralah mudah dipahami bahwa

esarnya tarif pelayanan tersebut sangat dipengaruhi serta bersifat sensitive

terhadap besarnya biaya infestasi, biaya rutin, biaya rencana pembangunan serta

target perolehan keuntungan. Jika biaya untuk keempat factor ini tinggi maka

tarif pelayanan pasti akan tinggi pula.Untuk mencegah tingginya tarif pelayanan kesehatan tersebut, maka biaya

untuk keempat factor ini haruslah dapat dikendalikan.Bertitik tolak dari

berbagai kegiatan yang dapat diakuakan pada program pengendalian biaya

24

8/15/2019 LO SKEN 3

27/48

kesehatan, maka hal yang dapat dilakukan pada program pengendalian tarif

pelayanan. Secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Biaya Investasi

Untuk mencegah biaya investasi yang terlalau besar dan jangka waktupengembalian yang terlalu singkat, mekanisme pengendalian yang lazim

diperlakukan adalah menerapkan ketentuan yang dikenal sebagai certificate

of need, serta kewajiban melakukan feasibility studyyang bersifat social.

2. Biaya Kegiatan Rutin

Untuk mencegah biaya kegiatan rutin yang terlautinggi, terutama yang

berhubungan langsung dengan kebutuhan pemakai jasa pelayanan

kesehatan, mekanisme pengendalian yang lazim diperlakuakn adalah

menerapkan ketentuan pelayanan kesehatan yang etis dan sesuai

standart, yang imbal jasa doctor (doctor fee) sering termasuk

didalamnya.Untuk menjamin efektifitas pelaksanaannya, penerapan etis

dan standar ini harus diikuti oleh medical audit secara berkala oleh suatu

badan yang bersifat netral yang di Amerika Serikat disebut sebagai

professional standard review organization.

3. Biaya rencana pengembangan

Untuk mencegah biaya rencana pengembangan yang berlebihan,

mekanisme pengendalian yang lazim diperlakukan ialah menerapkan

ketentuan development plan yang pada dasarnya hanya membenarkan

program pengembangan apabila telah direncanakan dan disetujui

sebelumnya.

4. Keuntungan

Untuk mencegah tingginya perhitungan target keuntungan, yang

terutama ditemukan pada sarana kesehatan swasta, tidak ditemukanmekanisme pengendalian khusus, kecuali menerapkan berbagai

ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan perkataan lain

apabila semua ketentuan biaya (cost containtment) yang telah disebutkan

25

8/15/2019 LO SKEN 3

28/48

dapat terlaksana, maka secara otomatis perhitungan target keuntungan

yang terlalu tinggi akan dapat dicegah.

Tarif pelayanan di IndonesiaSayangnya, berbagai mekanisme pengendalian biaya yang seperti ini belumlah

secara tuntas ditetapkan di Indonesia. Yang baru ditetapkan hanyalah tentang

ketentuan tariff tertinggi saja. Akibatnya, tentu mudah dipahami, karena yang

diatur hanyalah resultan akhir dari interaksi berbagai factor (tariff), bukan

masing-masing factor yang mempengaruhi tariff, menyebabkan apabila suatu

sarana kesehatan kebetulan telah terlanjur menanamkan investasi yang besar,

maka untuk mengejar target pemasukan, sering dilakukan berbagai

penyimpangan. Tentu tidak sulit dipahami bahwa penyimpangan yang

dimaksudkan disini tidak terhadap pagu tariff yang tujuannya adalah untuk

memperbesar pemasukan.

Demikianlah karena tariff tertinggi telah ditetapkan, maka untuk rumah sakit

swasta, apalagi yang baru berdiri, untuk mengejar target pemasukan,

dilakukanlah berbagai pelayanan kesehatan yang sebenarnya tidak

diperlakukan. Satuan tariff yang dipergunakan memang tidak berubah, tetapi

pemakaiannya yang ditingkatkan (over utilization). Dampak akhirnya tidak sulit

dipahami akan menyebabkan total tariff yang dibayarkan akan menjadi tinggi.

Masalah tariff pelayanan makin berdampak kompleks jika diketahui besarnya

imbal jasa dokter belumlah diatur secara tuntas.Kelaziman yang berlaku di

Indonesia yang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan dokter ternyata

sering disalah artikan.Ada anggapan bahwa orang yang membutuhkan

pelayanan rawat inap memiliki kemampuan keuangan yang lebih tinggi

daripada pelayanan rawat jalan.Sesungguhnya pelayanan kesehatan tersebut memang spesifik.Sekalipun telah

diperlakukan sebagai suatu kegiatan usaha, namun dunia usaha tidak

sepenuhnya dapat berlaku. Benar bahwa hukum permintaan (demand)

26

8/15/2019 LO SKEN 3

29/48

berpengaruh terhadap kenaikan tariff, karena apabila permintaan terhadap

pelayanan kesehatan meningkat, akan meningkatkan tariff pelayanan pula.

Tetapi untuk hukum penawaran (supply) tidaklah demikian. Sekalipun

penawaran berlebihan, tariff pelayanan tidak otomatis akan turun. Penyebabnyaadalah karena pada pelayanan kesehatan, apalagi yang agak mengabaikan

standard dan etika profesi, berlakunya hukum supplyinduces demand.

Akibatnya, sekalipun berbagai pelayanan tersedia secara berlebihan serta

sebenarnya kurang dibutuhkan oleh pasien, pemanfaatan pelayanan kesehatan

tersebut tetap saja dapat tinggi dan bahkan karena ada unsur ketidaktahuan

pasien (consumer ignorance), sering secara berlebihan (Sorkin, 1975).

Akibatnya tentu mudah dipahami, akan berdampak negative terhadap tingginya

tariff pelayanan.

2.8 Biaya Pelayanan Kedokteran

Batasan

Yang dimaksud dengan biaya pelayanan kedokteran ialah bagian dari biaya

kesehatan yang menunjuk pada besarnya dana yang harus disediakan untuk

menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran yang

dibutuhkan oleh perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat. Sekalipun

dalam batasan terkandung pengertian dana yang harus disediakan untyk

menyelenggarakan pelayanan kedokteran, namun dalam praktek sehari-hari

yang sering dibicarakan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk

dapat memanfaatkan pelayanan kedokteran. Dengan demikian jika

membicarakan biaya pelayanan kedokteran perhatian utama tidaklah dari sudut

penyedia pelayanan kedokteran melainkan dari sudut pemakaia jasa pelayanan.

Mekanisme Pembiayaan

Telah disebutkan bahwa pada Negara-negara yang mengikut sertakan

masyarakat dalam pembiayaan pelayaan kedokteran, maka masyarakat

diharuskan membayar pelayanan kedokteran yang dimanfaatkannya.Mekanisme

27

8/15/2019 LO SKEN 3

30/48

pembiayaan yang berlaku banyak macamnya. Secara sederhana mekanisme

pembiayaan tersebut dapat dibedakan atas dua macam yakni:

1. Pembayaran Tunai

Mekanisme pembiayaan yang diterapkan mengikuti mekanisme pasar.

Setiap penderita yang membutuhkan pelayanan kedokteran diharuskan

membayar tunai pelayanan yang diperolehnya. Mekanisme pembiayaan

yang seperti ini dikenal dengan nama fee for service.

2. Pembayaran di muka

Bentuk lain yang banyak dipergunakan ialah melalui system pembayaran di

muka (prepayment) yang lazimnya dilakukan melalui program asuransi

kesehatan (health insurance).

Biaya pelayanan kedokteran di Indonesia

Untuk Indonesia mekanisme pembiayaan yang berlaku umum ialah melalui

system pembiayaan tunai (out of pocket).Setiap anggota masyarakat yang

membutuhkan pelayanan kedokteran diharuskan memiliki sejumlah uang

tertentu.Mudah dipahami, system ini dapat memberatkan masyarakat, terutama

bagi mereka yang tergolong kurang mampu.Diperkirakan dari sekitar Rp.28.000 biaya pelayanan kedokteran perorang/pertahun.Rp. 19.000 diantaranya

(70%) berasal dari anggota masyarakat.Dan dari jumlah Rp.19.000 ini, sekitar

75% di antaranya melalui system pembayaran tunai.

Jika diperhatikan penggunaan dana yang berasal dari masyaakat ini, terutama

yang dibayarkan melalui system pembayaran tunai (out of pocket), 43%

(Rp.9.000 perorang/pertahun) dipergunakan untuk membayar biaya obat, 37%

(Rp.8.000 perorang/pertahun) untuk biaya pelayanan Rumah Sakit. Sisanya,13% untuk praktek swasta serta 3% untuk pelayanan biaya pelayanan

Puskesmas.

28

8/15/2019 LO SKEN 3

31/48

Sekalipun mekanisme pembiayaan tersebut mengikuti system pembayaran

tunai, namun untuk pelayanan kedokteran yang dikelola oleh pemerintah, tarif

yang dikenakan tidaklah mencerminkan biaya kesehatan yang

sebenarnya.Pelayanan kedokteran di PUSKESMAS dan di Rumah SakitPemerintah mendapat subsidi. Diperkirakan dana yang berasal dari dari

pemerintah adalah sekitar Rp. 9.000 perorang/pertahun. Jumlah ini secara

keseluruhan adalah sekitar 2,3- 2,5% dari anggaran belanja pemerintah atau

hanya 0.7-0,9% dari product domestic bruto (PDB). Jika dibandingkan dengan

Negara lain, jumlah dana yang berasal dari pemerintah ini tergolong kecil.

Misalnya untuk malaisya sebesar 1,3%, untuk Filipina sebesar 1,0%, untuk

Thailand sebeasar 1,1%, serta untuk india sebesar 1,3 persen adri PDB.

Mekanisme pembiayaan dengan system asuransi masih dalam tahap

perkembangan.Pada saat ini sostem asuransi kesehatan tersebut baru ditemuka

pada pagawai negeri sipil, kalangan militer beserta keluarga dan pensiunannya,

serta pada beberapa karyawan swasta saja. Diperkirakan jumlah dana yang

beredar baru sekitar 6% dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat.

2.9 Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Yang dimaksud dengan biaya pelayanan kesehatan masyarakat ialah bagian dari

biaya kesehatana yang menunjuk pada besarnya dana ynag harus disediakan

untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatnkan pelayanan kesehatan

masyarakat yang dibutuhkan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun

masyarakat. Berbeda hanya dengan biaya kedokteran yang lebih mementingkan

kalangan pemakai jasa pelayanan dan karena itu pembahasan lebih diarahkan

agar pelayanan kedokteran tersebut dapat dimanfaatkan, maka pada biaya

kesehatan masyarakat yang dipentingkan adalah dari sudut penyedia pelayanan

kesehatan. Dengan demikian jiak membicarakan biaya kesehatan masyarakat

29

8/15/2019 LO SKEN 3

32/48

yang terpenting adalah bagaimana agar pelayanan kesehatan masyarakat

tersebut dapat diselenggarakan.

Mekanisme Pembiayaan

Sekalipun keikut sertaan masyarakat pada pembiayaan kesehatan masyarakat

adalah penting, namun jika ditinjau dari kompleksitas masalah kesehatan

masyarakat, tampak sumber biaya yang terpenting adalah Pemerintah.

Sejalan dengan besarnya peranan pemerintah dalam pembiayaan kesehatan

masyarakat, maka mekanisme pembiayaan yang diterapkan, umumnya

mengikuti system dan atau mekanisme pemerintahan.Untuk ini, tergantung dari

system pemerintah yang dianut, mekanisme pembiayaan yang berlaku dapat

beraneka macam. Jika disederhanakan, secara umum dapat dibedakan atas dua

macam yakni:

1. Mekanisme Pembiayaan Sentralisasi

Pada Negara yang menganut asas sentralisai, semua biaya pelayanan

kesehatan ditanggung oleh pemerintah pusat. Dana tersebut sesuai dengan

hirarki pemerintahan yang berlaku, disalurkan secara berjenjang ke institusi

yang diserahkan tanggung jawab menyelengarakan pelayanan kesehatan

masyarakat.

2. Mekanisme pembiayaan desentralisasi

Pada Negara yang menganut asas desentralisasi, semua biaya pelayanan

kesehatan masyarakat ditanggung oleh pemerintah daerah. Tergantung pula

dari system pemerintah yang dianut, maka peranan pemerintah daerah ini

dapat dibedakan pula atas dua macam yakni:

a. Otonom

Disini tanggung jawab pemerintah daerah adalah sepenuhnya termasuk

dalam hal melakukan hal kebijakan.

30

8/15/2019 LO SKEN 3

33/48

b. Semi Otonom

Disini tanggung jawab pemerintah daerah besifat terbatas karena

lazimnya sepanajng yang bersifat kebijakan masih mendapat pengaturan

adri pemerintah pusat.

Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Untuk Indonesia sesuai denagn undang-undang No.5 tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, tanggung jawab, penyelenggaraan

pelayanan kesehatan masyarakat, dank arena itu juga pembiayaannya, berada

ditangan pemerintah daerah. Hanya saja karena banyak hal, kemampuan yang

dimiliki oleh pemerintah daerah masih terbatas, menyebabakan uluran tanganpemerintah pusat masih banyak ditemukan. Sesuai dengan keadaan yang seperti

ini, maka mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia

secara umum dapat dibedakan atas tiga macam yakni:

1. Mengikuti Asas Desentralisasi

Disini, sesuai dengan UU No.5 tahun 1974 , biaya pelayanan kesehatan

masyarakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

2. Mengikuti Asas Dekonsentrasi

Karena kemampuan pemerintah daerah masih terbatas, maka beberapa

program tertentu masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Mekanisme pembiayaan yang seperti ini dikenal dengan asas

dekonsentralisasi.

3. Mengikuti Asas Perbantuan

Sama halnya dengan asas dekonsentrasi, sebagai akiabt ketidak-mampuan,

menyebabkan Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan beberapa

program tertentu. Upaya penyelesainnya bukan menarik tanggung jawabtersebut ke Pemerintah Pusat melainkan Pemerintah Pusat memberikan

bantuan kepada Pemerintah Daerah. Mekanisne pembiayaan yang seperti ini

dikenal dengan nama asas perbantuan ( medebewind )

31

8/15/2019 LO SKEN 3

34/48

Secara sederhana, ketiga mekanisme pembiayaan tersebut dapat

digambarkan dalam bagan :

BAGAN MEKANISME PELAYANAN PEMBIAYAAN

KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA

2.10 Definisi Anggaran Program Kesehatan

Definisi Anggaran Kesehatan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan di awali dengan Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat-

Bappenas yang mengadakan Pertemuan Pembahasan Definisi AnggaranKesehatan Sesuai UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada (04/06) di

Bappenas. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Bappenas dan Biro

Perencanaan dan Anggaran, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan

dan Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

DEPARTEMENKESEHATAN

sebagian dariPemerintah Pusat

sebagian dariPemerintah Daerah

sepenuhnya dariPemerintah Daerah

sepenuhnya dariPemerintah Pusat

DINAS KESEHATANPROVINSI/KABUPATEN/KOTA MADYA

ASAS DEKONSETRASI ASAS SESENTRALISASI ASAS PERBANTUAN

Contoh : Rumah sakittipe A

Contoh : BP, KIA, UKS Contoh : P3M

32

8/15/2019 LO SKEN 3

35/48

(Kementerian Kesehatan), Direktur Perimbangan Keuangan, Direktur Anggaran

I (Kementerian Keuangan), Biro Perencanaan dan Keuangan (Badan POM), Dit.

Pengembangan Wilayah, Dit. Otonomi Daerah, Dit. Alokasi Pendanaan

Pembangunan (Bappenas).

Pertemuan tersebut diadakan dengan tujuan untuk Menyamakan persepsi

terhadap definisi alokasi anggaran kesehatan yang tercantum dalam UU No. 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan; Mendapatkan masukan terkait ruang lingkup

dan komponen anggaran kesehatan (Pusat dan Daerah); dan Mengidentifikasi

langkah tindak lanjut implementasi UU No. 36 Tahun 2009. Poin penting dalam

pertemuan tersebut antara lain:

1) Perlu penjelasan lebih jauh tentang pasal 171 ayat (1) dan (2) UU No. 36

Tahun 2009;

2) Struktur anggaran saat ini (UU APBN) adalah 26% untuk daerah, 26%

untuk subsidi, 20% untuk pendidikan, apabila untuk kesehatan dialokasikan

5% maka untuk sektor lainnya (infrastruktur, pertanian, hankam,dll)

menjadi 23%. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena dalam

konstitusi (UUD) tidak menyebut nominal persentase untuk anggaran

kesehatan, sehingga jika masuk dalam pembahasan MK, posisi UU

Kesehatan menjadi sulit karena sejajar dengan UU APBN.Dengan

demikian, proses untuk memenuhi amanat UU No. 36 Tahun 2009 ini, perlu

dibahas di tingkat Eselon I (DJA, Kepala BKF, Ditjen Perimbangan

Keuangan) untuk selanjutnya dibahas di Sidang Kabinet;

3) Anggaran kesehatan 5% dihitung berdasarkan anggaran langsung terkait

program kesehatan karena apabila anggaran di sektor lain juga dihitung,

kemungkinan alokasi anggaran kesehatan akan melebihi 5%;

4) Perhitungan pemanfaatan anggaran kesehatan sebesar 2/3 untuk pelayanan

publik dapat mengacu pada pelaksanaan SPM kesehatan. Namun saat ini,

SPM kesehatan masih berada pada tataran kabupaten, harus dipikirkan

33

8/15/2019 LO SKEN 3

36/48

untuk diturunkan sampai dengan tingkat pelayanan, yaitu puskesmas dan

RS;

5) Tata cara alokasi anggaran kesehatan perlu diatur dengan PP tentang

pembiayaan kesehatan. Dengan ditetapkannya PP, maka upaya pemenuhanalokasi anggaran Pemerintah sebesar 5% dapat segera dilakukan.

Penyusunan PP sedapat mungkin melibatkan seluruh stakeholder terkait

dalam Tim Sinkronisasi/Harmonisasi lintas sektor.

Sebagai tindak lanjutnya yaitu dibentuk Tim Kecil yang terdiri dari Dir.

KGM Bappenas, Dir. Otda Bappenas, Dir. Pengembangan Wilayah Bappenas,

Dir. Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Dir. Penyusunan APBN

Kemenkeu, Kepala Pusat Kebijakan Belanja Negara Kemenkeu, Dir. Anggaran

I Kemenkeu, Dir. Dana Perimbangan Kemenkeu, Kepala Biro Perencanaan &

Anggaran Kemenkes, Kepala Biro Keuangan Kemenkes, Kepala Biro Hukum

dan Organisasi Kemenkes, Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes,

Staf Ahli Menkes Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan

tugas Tim Kecil antara lain untuk Mendefinisikan alokasi anggaran kesehatan

Pemerintah dan memberikan masukan utama dalam penyusunan PP

Pembiayaan Kesehatan.

Anggaran kesehatan nasional menggunakan dana Alokasi Khusus,

selanjutnya disebut DAK, adalah dana perimbangan dan bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional

1. Anggaran tersebut digunakan rata-rata digunakan untuk pengadaaninfrastruktur kesehatan, dan obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka

memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan

kesehatan primer. Pengadaan infrastruktur kesehatan, meliputi:

a. Pembangunan Puskesmas;

34

8/15/2019 LO SKEN 3

37/48

b. Pembangunan Puskesmas Perawatan;

c. Pembangunan Pos Kesehatan Desa;

d. Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan;

e. Pengadaan Kendaraan roda dua untuk Bidan Desa.2. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, dapat dimanfaatkan untuk

peningkatan fasilitas rumah sakit provinsi, kabupaten/kota, antara lain:

a) Peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III RS;

b) Pemenuhan peralatan unit transfusi darah RS dan bank darah RS;

c) Peningkatan fasilitas instalasi gawat darurat RS;

d) Peningkatan sarana prasarana dan pengadaan peralatan kesehatan untuk

program pelayanan obstetric neonatal emergency komprehensif

(PONEK) di RS; dan

e) Pengadaan peralatan pemerksaan kultur M.tuberculosis di BLK provinsi.

3. Untuk kabupaten/kota, alokasi DAK 2010 ditujukan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

pemenuhan pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Pelayanan dasar berupa

pemenuhan kesehatan dasar dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

Untuk pemenuhan kesehatan dasar, DAK diberikan kepada 405

kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp1,22 triliun, sementara

untuk obat dan perbekalan kesehatan diberikan kepada 378 kabupaten/kota

dengan total anggaran sebesar Rp 1 triliun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang ditransfer oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Transfer DAK merupakan

konsekuensi lahirnya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentangPenyelenggaraan Otonomi Daerah ; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan

Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian

dilanjutkan dengan lahirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan

35

8/15/2019 LO SKEN 3

38/48

UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah. Yang kemudian disempurnakan melalui penerbitan UU No.32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari UU No.22 Tahun 1999

dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara KeuanganNegara dan Keuangan Daerah sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999.

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan

Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: “Dana Alokasi Khusus,

selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional.” Pasal 162 UU No.32/2004 menyebutkan bahwa DAK

dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan

desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah

Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang

diusulkan daerah tertentu

Dalam menjalankan Kebijakan DAK, langkah kebijakan yang dijalankan

oleh pemerintah dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu (i) penetapan program

dan kegiatan, (ii) penghitungan alokasi DAK, (iii) arah kegiatan dan

penggunaan DAK, dan (iv) administrasi pengelolaan DAK. Pada tulisan ini,

penulis hanya akan mencoba membahas proses penetapan program dan kegiatan

serta perhitungan alokasi DAK.

36

8/15/2019 LO SKEN 3

39/48

2.11 Tahapan Penyusunan anggaran Program Kesehatan

2.11.1 Penyusunan Anggaran Kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Teknik Perencanaan dan Penggunaan Anggaran

Sumber Pembiayaan Teknik Perencanaan PenggunananAnggaran

Pendapatan asli daerah Kondisi kapasitas

fiskal daerah dan

pemasukan retribusi

Program dan

kegiatan oprasional

Dana alokasi umum Formulasi DAU Program dan

administrasi

kesehatanDana alokasi khusus

bidang kesehatan

Tergantung dari

pusat (sisa dana

reboisasi) dibagi

berdasarkan

kapasitas fiskal

daerah

Infrastruktur (fisik)

kesehatan

Dana bagi hasil Tergantung dari

kesediaan SDA

Program dan

kegiatan

(operasional dan

administrasi)

Dana dekonsentrasi

dan dana pembantuan

Tergantung dari

pusat (berbasis

anggaran taun

sebelumnya)

Kebutuhan fisik

dan infrastruktur

Anggaran biayatambahan

Lobby, advokasidan negosiasi

Kebutuhanmendesak darurat

dan kejadian luar

biasa

37

8/15/2019 LO SKEN 3

40/48

Program kompensasi

pengurangan subsidi

BBM

Jumlah penduduk

miskin

Untuk jaminan dan

untuk kesehatan

Biaya lain (sisa danaanggaran taun lalu,

hutang, penjualan

obligasi)

Tergantung darikondisi kapasitas

aset dan financial

daerah

Kebutuhanmendesak darurat

dan kejadian luar

biasa

Dana perusahaan

swasta

Tergantung proposal

(memberikan

keuntungan normsl

ekonomi)

Untuk pelayanan

langsung/tidak

langsung

Dana LSM Tergantung proposal

(memberikan

keuntungan sosial)

Untuk pelayanan

langsung/tidak

langsung

Dana kemanusiaan Tergantung sosio

kemasyarakatan

Untuk pelayanan

langsung

b. Penetapan Program dan Kegiatan

Dalam proses penetapan program dan kegiatan DAK,

penetapannya diatur dalam Pasal 52 PP No. 55 Tahun 2005

berbunyi:

Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1)

dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran

bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan

didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi

dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai

38

8/15/2019 LO SKEN 3

41/48

dengan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1). Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada MenteriKeuangan.

Pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun

2005 jelas dikatakan bahwa program dan kegiatan yang akan

didanai dari Dana Alokasi Khusus merupakan program yang

menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam Rencana Kerja

Pemerintah. Kegiatan dan program yang akan didanai tersebut

merupakan program yang diusulkan oleh kementerian teknis

yang melalui proses koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri,

Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional, sebelum ditetapkan dan sesuai dengan

RKP. Tahapan berikutnya adalah ketetapan program tersebut

disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan

penghitungan alokasi DAK.

Bagan Mekanisme Penetapan Program dan Kegiatan

39

8/15/2019 LO SKEN 3

42/48

c. Penghitungan Alokasi DAK

Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwaperhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan daerah tertentu menurut pasal 54 Peraturan

Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tersebut harus memenuhi kriteria

umum, kriteria khusu dan kriteria teknis sebagaimana sudahdiatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan

Daerah.

2.11.2 Kriteria yang harus dipenuhi dalam penyusunan

a. Kriteria Umum

Menurut Pasal 33 PP No. 55 Tahun 2005, Kriteria umumdirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah

yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi

belanja Pegawai Negeri Sipil. Dalam bentuk formula, kriteria

umumtersebut dapat ditunjukkan pada beberapa persamaan di

bawah ini:

Dimana :

Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH – DBHDR)

Belanja Pegawai Daerah = Belanja PNSD

40

8/15/2019 LO SKEN 3

43/48

PAD = Pendapatan Asli Daerah

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks

fiskal neto (IFN) tertentu yang ditetapkan setiap tahun.Dalamtahun 2011, arah kebijakan umum DAK adalah untuk membantu

daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif

rendah.Hal ini diterjemahkan bahwa DAK dialokasikan untuk

daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya berada di

bawah rata-rata nasional atau IFN-nya kurang dari 1

(satu).Dalam hal ini, rata-rata kemampuan keuangan daerah

secara nasional dihitung dengan menggunakan rumus di bawah

ini.

Selanjutnya, perhitungan IFN dilakukan dengan membagi

kemampuan keuangan daerah dengan rata-rata nasional

kemampuan keuangan daerah. Jika IFN < 1, atau dengan kata

lain daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah lebih

kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka daerah

tersebut mendapatkan prioritas dalam memperoleh DAK

41

8/15/2019 LO SKEN 3

44/48

b. Kriteria Khusus

Ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan, dan karakteristik daerah.

1. Aturan perundangan-undangan, untuk daerah yang termasuk

dalam pengaturan otonomi khusus atau termasuk dalam 199

kabupaten tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasiDAK

2. Karakteristik Daerah, daerah yang diperioritaskan

mendapatkan alokasi DAK dilihat dari karakteristik daerah

yang meliputi :

Untuk Provinsi : (1) Daerah tertinggal, (2) Daerah pesisir

dan/atau kepulauan, (3) Daerah perbatasan dengan negaralain, (4) Daerah rawan bencana, (5) Daerah ketahanan

pangan, (6) Daerah pariwisata Untuk Kabupaten dan Kota : (1) Daerah tertinggal, (2)

Daerah pesisir dan/atau kepulauan, (3) Daerah perbatasan

dengan negara lain, (4) Daerah rawan bencana, (5)

Daerah ketahanan pangan, (6) Daerah pariwisata

c. Kriteria Teknis

Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator

yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, dan

tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis

42

8/15/2019 LO SKEN 3

45/48

pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Kriteria teknis kegiatan

DAK dirumuskan oleh masing-masing menteri teknis terkait,

yakni :

Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan; Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan; Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan

Infrastruktur Air Minum dan Senitasi dirumuskan oleh

Menteri Pekerjaan Umum; Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri

Dalam Negeri;

Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri

Kelautan dan Perikanan; Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian; Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri

Lingkungan Hidup; Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan

Koordinator Keluarga Berencana Nasional;

Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan; Bidang Sarana dan Prasaranan Pedesaan dirumuskan oleh

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

dan Bidang Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan.

43

8/15/2019 LO SKEN 3

46/48

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan makalah ini antara lain :

1. Pembiayaan kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi

kesehatan (health economy). Yang dimaksud dengan biaya kesehatan

adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan

atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh

perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

2. Sumber biaya kesehatan dapat berasal dari anggaran pemerintah, anggaran

masyarakat, bantuan dari dalam dan luar negeri, serta gabungan dari

anggaran pemerintah dan masyarakat.

3. Secara umum biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, yakni biaya

pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat.

4. Syarat pokok pembiayaan kesehatan adalah jumlah, penyebaran danpemanfaatan. Sedangkan fungsi pembiayaan kesehatan adalah penggalian

dana, pengalokasian dana dan pembelanjaan.

5. Masalah pokok pembiayaan kesehatan antara lain seperti kurangnya dana

yang tersedia, penyebaran dana yang tidak sesuai, pemanfaatan dana yang

tidak tepat, pengelolaan dana yang belum sempurna serta biaya kesehatan

yang makin meningkat. Sedangkan upaya penyelesaian yang dapat

ditempuh seperti meningkatkan jumlah dana, memperbaiki penyebaran,

pemanfaatan dan pengelolaan dana, serta mengendalikan biaya kesehatan.

6. Definisi anggaran kesehatan dapat diatur dalam Anggaran Kesehatan UU

No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

44

8/15/2019 LO SKEN 3

47/48

7. Anggaran kesehatan nasional menggunakan dana Alokasi Khusus,

selanjutnya disebut DAK.

3.2 Saran1) Diharapkan dengan adanya makalah ini dapat membantu pembaca dalam

memahami sistem pembiayaan kesehatan nasional dan penyusunan

anggaran program kesehatan

2) Perlu diadakan penelitian dan penulisan lebih lanjut mengenai kajian ini.

45

8/15/2019 LO SKEN 3

48/48

DAFTAR PUSTAKA

Lucy Stefani, Delfi. 2013. Pembiayaan Kesehatan, (Online),http://delfistefani.wordpress.com/2013/06/19/makalah-pembiayaan-kesehatan/ , diakses 7 Desember 2013

Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan

Murti, Bhisma. 2010. Strategi untuk Mencapai Cakupan Universal PelayananKesehatan di Indonesia,(Online) ,http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffk.uns.ac.id%2Findex.php%2Fdownload%2Ffile%2F36&ei=OaqiUqGrGIiGrQex9YCACw&usg=AFQjCNHsop2zHgd_eULMnAD_9nVr979Fsw diakses 7 Desember 2013

Helda, 2011. Pembiayaan Kesehatan, (Online),http://heldaupik.blogspot.com/2011/11/pembiayaan-kesehatan.html?m=1 , diakses pada 7 Desember 2013

Sulastomo, 2000.Manajemen Kesehatan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Aswar, Azrul. 1998.Administrasi Kesehatan. Jakarta:Bina Aksara.

Tanpa nama, 2010.Pertemuan Pembahasan Definisi Anggaran Kesehatan,(Online) ,http://kgm.bappenas.go.id/index.php?hal=fi1&keyIdHead=36 ,diakses 8Dsember 2013

Ghufron, Ali dkk.2008.Kesmas : Administrasi dan Praktik.Jakarta:EGC

http://delfistefani.wordpress.com/2013/06/19/makalah-pembiayaan-kesehatan/http://delfistefani.wordpress.com/2013/06/19/makalah-pembiayaan-kesehatan/http://delfistefani.wordpress.com/2013/06/19/makalah-pembiayaan-kesehatan/http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffk.uns.ac.id%2Findex.php%2Fdownload%2Ffile%2F36&ei=OaqiUqGrGIiGrQex9YCACw&usg=AFQjCNHsop2zHgd_eULMnAD_9nVr979Fswhttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffk.uns.ac.id%2Findex.php%2Fdownload%2Ffile%2F36&ei=OaqiUqGrGIiGrQex9YCACw&usg=AFQjCNHsop2zHgd_eULMnAD_9nVr979Fswhttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffk.uns.ac.id%2Findex.php%2Fdownload%2Ffile%2F36&ei=OaqiUqGrGIiGrQex9YCACw&usg=AFQjCNHsop2zHgd_eULMnAD_9nVr979Fswhttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffk.uns.ac.id%2Findex.php%2Fdownload%2Ffile%2F36&ei=OaqiUqGrGIiGrQex9YCACw&usg=AFQjCNHsop2zHgd_eULMnAD_9nVr979Fswhttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffk.uns.ac.id%2Findex.php%2Fdownload%2Ffile%2F36&ei=OaqiUqGrGIiGrQex9YCACw&usg=AFQjCNHsop2zHgd_eULMnAD_9nVr979Fswhttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffk.uns.ac.id%2Findex.php%2Fdownload%2Ffile%2F36&ei=OaqiUqGrGIiGrQex9YCACw&usg=AFQjCNHsop2zHgd_eULMnAD_9nVr979Fswhttp://heldaupik.blogspot.com/2011/11/pembiayaan-kesehatan.html?m=1http://heldaupik.blogspot.com/2011/11/pembiayaan-kesehatan.html?m=1http://kgm.bappenas.go.id/index.php?hal=fi1&keyIdHead=36http://kgm.bappenas.go.id/index.php?hal=fi1&keyIdHead=36http://kgm.bappenas.go.id/index.php?hal=fi1&keyIdHead=36http://kgm.bappenas.go.id/index.php?hal=fi1&keyIdHead=36http://heldaupik.blogspot.com/2011/11/pembiayaan-kesehatan.html?m=1http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffk.uns.ac.id%2Findex.php%2Fdownload%2Ffile%2F36&ei=OaqiUqGrGIiGrQex9YCACw&usg=AFQjCNHsop2zHgd_eULMnAD_9nVr979Fswhttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffk.uns.ac.id%2Findex.php%2Fdownload%2Ffile%2F36&ei=OaqiUqGrGIiGrQex9YCACw&usg=AFQjCNHsop2zHgd_eULMnAD_9nVr979Fswhttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffk.uns.ac.id%2Findex.php%2Fdownload%2Ffile%2F36&ei=OaqiUqGrGIiGrQex9YCACw&usg=AFQjCNHsop2zHgd_eULMnAD_9nVr979Fswhttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffk.uns.ac.id%2Findex.php%2Fdownload%2Ffile%2F36&ei=OaqiUqGrGIiGrQex9YCACw&usg=AFQjCNHsop2zHgd_eULMnAD_9nVr979Fswhttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffk.uns.ac.id%2Findex.php%2Fdownload%2Ffile%2F36&ei=OaqiUqGrGIiGrQex9YCACw&usg=AFQjCNHsop2zHgd_eULMnAD_9nVr979Fswhttp://delfistefani.wordpress.com/2013/06/19/makalah-pembiayaan-kesehatan/http://delfistefani.wordpress.com/2013/06/19/makalah-pembiayaan-kesehatan/