lnstansi - dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan dan visi organisasi. Oleh sebab itu Akuntabilitas…

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • Kata Pengantar

    Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esaatas rahmat dan anugera-NYA, Badan Komunikasi dan lnformatika Kota Batam

    dapat menyusun Laporan Kiner:ja lnstansi Pemerintah Tahun Anggaran lA17,yang merupakan dokumen berisi gambaran peruuujudan Akuntabilitas Kinerjalnstansi Pemerintah berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

    Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikanpertanggungjawaban kinerja dan tindakan suatu organisasi. Sedangkan kinerja

    itu sendiri merupakan hal mengenai tingkatan penpapaian pelaksanaan suatukegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan danvisi organisasi. Oleh sebab itu Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintahmenjadi suatu kewajiban Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Batam untukmemberikan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaorganisasi.

    Tujuan dari Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) DinasKomunikasi dan lnformatika Kota Batam Tahun Anggaran 2017 yaitu gunamendorong penyelenggaraan iugas umum pemerintahan dan pembangunanurusan komunikasi dan informatika, statistik dan urusan persandian berjalanefisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan

    dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjagaterpeliharanya kepercayaan masyarakat.

    Akhir kata, semoga Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) TA.2017 dapat menjadi dokumen yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi danpembelajaran dalam melaksanakan perencanaan pembangunan ke depan.

    Batam, Januari 2018

    ALA DINASINFORMATIKA

    1 1990011001

    '...---=-

  • DAFTAR ISI

    Kata PengantarDaftar lsi

    BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Susunan OrganisasiC. Tug"t. Fungsi dan KedudukanD. AsPek Strategis

    BAB II PERENCANMN DAN PERJANJIAN KINERJAA. Rencana StrategisB. Rencana Kinerja TahunanC. Perjanjian Kinerja

    BAB III AKUNTABILITAS KINERJAA. CaPaian Kinerja OrganisasiB. Analisa CaPaian KinerjaC. Realisasi Anggaran

    BAB IV PENUTUP

    t. Hlllr""nan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja6. btt"t"si dan Pemecahan MasalahD. Saran dan Rekomendasi

    LAMPIRAN

    ./ Lampiran 1 Formulir PPS/ LamPiran 2 Formulir PKKr' Lampiran 3 Formulir RKTY n"nirnu Ker.ia (Renja) Tahun 2017; ij#i#;-Kinerja tFer'rlnl rahun 2017

    I2

    b

    11

    2021

    IJ2834

    40404141

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Reformasi untuk mewujudkan sistem kepemerintahan yang

    baik (good governance) dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR

    XI/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

    penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Asas-asas

    penyelenggaraan yang baik dalam UU Nomor 28 tahun 1999 :

    Asas Kepastian Hukum

    Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

    Asas Kepentingan Umum

    Asas Keterbukaan

    Asas Proporsionalitas

    Asas Profesionalitas

    Asas Akuntabilitas

    Setiap program dan kegiatan dari kegiatan penyelenggaraan

    negara harus tetap dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir

    kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

    tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan TAP

    MPR XI/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

    penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

    Mahsuh et all (2011:32), akuntabilitas adalah

    mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta

    pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan

    dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedang

    UN Conference on Transparency and Accoutibility (2007) dikatakan

    akuntabilitas jika dapat mempertanggungjawabkan sumber daya yang

    digunakan dan hasil yang diperoleh.

    Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa

    akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang

    amanah (agent) kepada masyarakat sebagai pemberi amanah

  • 2

    (principal) untuk memberi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan,

    pengungkapan (disclosure) segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi

    tanggungjawabnya, pemerintah bertindak sebagai pelaku (subyek),

    pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk

    tahu, baik itu diberi informasi dan hak untuk didengar aspriasinya.

    Akuntabilitas adalah konsekuensi logis dari model relasional antara

    principal dengan agent.

    Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

    mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

    program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

    kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

    dengan sasaran atau target kinerja.

    Dokumen LKjIP yang berisikan gambaran perwujudan

    akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi

    pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi

    pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan

    melembaga.

    Pentingnya LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang

    terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan

    seharusnya dicapai. Kemudian sebagai upaya perbaikan

    berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

    kinerjanya.

    B. Susunan Organisasi

    Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun

    2016 tentang Penjabaran Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

    Komunikasi dan Informatika Kota Batam dan Peraturan Daerah Kota

    Batam nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

    Perangkat Daerah. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

    Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

    1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan Program,

    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan;

  • 3

    2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, yang terdiri atas : Seksi

    Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik, Seksi Pengelolaan

    Komunikasi dan Informasi Publik; Seksi Layanan Komunikasi dan

    Informasi Publik;

    3. Bidang Penyelenggaraan E-Government, yang terdiri atas : Seksi

    Tata Kelola E-Government, Seksi Pengembangan Aplikasi, Seksi

    Infrastruktur dan Teknologi;

    4. Bidang Statistik, yang terdiri atas : Seksi Pengumpulan Data

    Statistik Sektoral, Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik

    Sektoral, Seksi Analis dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral;

    5. Bidang Persandian, yang terdiri atas : Seksi Operasional

    Pengamanan Persandian, Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi

    Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

  • 4

    Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

    Surabaya selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 4

    berikut ini :

    STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

    KOTA BATAM

    KEPALA

    KEPALA

    UPT

    KELOMPOK JABATAN

    FUNGSIONAL

    SEKRETARIS

    SEKRETARI

    S

    SUB

    BAGIAN KEUANGAN

    SUB BAGIAN

    UMUM DAN KEPEGAWAIAN

    SUB

    BAGIAN PERENCAN

    AAN PROGRA

    M

    SEKSI PENGELOLAAN

    KOMUNIKASI DAN

    INFORMASI

    PUBLIK

    SEKSI LAYANAN

    KOMUNIKASI DAN

    INFORMASI PUBLIK

    SEKSI

    KEMITRAAN KOMUNIKAS

    I DAN INFORMASI

    PUBLIK

    BIDANG KOMUNIKASI

    DAN INFORMASI

    PUBLIK

    SEKSI

    INFRASTRU

    K TUR DAN

    TEKNOLOGI

    SEKSI

    PENGEMBANGAN APLIKASI

    SEKSI TATA

    KELOLA E-GOVERNME

    NT

    BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNME

    NT

    SEKSI

    PENGUMPULAN DATA

    STATISTIK SEKTORAL

    SEKSI ANALISIS DAN

    PENGELOLAAN DATA STATISTIK

    SEKTORAL

    SEKSI KERJASAMA

    DAN PENERANGAN

    STATISTIK

    SEKTORAL

    BIDANG STATISTIK

    SEKSI TATA

    KELOLA

    PERSANDIAN

    SEKSI

    OPERASIONAL PENGAMANAN

    PERSANDIAN

    SEKSI PENGAWASAN

    DAN EVALUASI PENYELENGGA

    RAAN PERSANDIAN

    BIDANG PERSANDIAN

  • 5

    C. Tugas Fungsi dan Kedudukan

    Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

    Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi

    dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. maka

    kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas

    Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah sebagai berikut:

    1. Kedudukan

    Dinas Komunikasi dan Informatika merupaka unsur pelaksana

    otonomi daerah

    2. Tugas Pokok

    Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok

    melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

    otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan

    informatika, statistic dan persandian di daerah sesuai dengan

    kewenangannya.

    3. Fungsi

    Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika

    menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

    Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan

    informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

    Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

    bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang

    persandian;

    Pembinaan dan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo;

    Pengelolaan ketatausahaan Dinas;

    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  • 6

    D. Aspek Strategis

    Untuk lebih memfokuskan strategis Badan Komunikasi dan

    Informatika Kota Batam dalam pencapaian visi dan