Embed Size (px)
Citation preview
1
LKjIP
TAHUN
2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat
limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dapat diselesaikan.
LKjIP ini mempunyai makna yang sangat penting sebagai suatu media
hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah. Selain itu
LKjIP merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi kepada
pemberi wewenang dan mandat untuk menjalankan kegiatan dan pengunaan
anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada
ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana
dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur
pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara termasuk peran
Sekretariat Daerah dan dukungan serta partisipasi masyarakat dan berbagai
elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan
sumbangsihnya untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Utara.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini disusun,
semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Tanjung Selor, 25 Maret 2019
Sekretaris Daerah
Dr. H. SURIANSYAH, M.AP
L IKHTISAR EKSEKUTIF
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang
berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan,
sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018. Pada tahun 2018 Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK)
yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran,
yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) biro yang ada di Sekretariat Daerah. Dari 6
(enam) indikator kinerja sasaran tersebut, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun kedepan.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018 meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik masih dalam
tahap pengelolaan data survei kepuasan masyarakat oleh pihak LAN RI yang akan realis
pada bulan september 2019, namun pemerintah provinsi kalimantan utara Optimis
dapat mencapai target yang telah ditentukan yaitu C. Dalam rangka mencapai target
IKM nilai C Sekretariat Daerah provinsi Kalimantan Utara di dukung 5 Program proritas
yang dilaksanakan di Biro-biro Sekretariat Daerah.
Pelaksanaan sasaran strategis meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan
5 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Setda dan Nilai SAKIP Kab/Kota yang mendapat
predikat CC telah mencapai target yang telah ditentukan, Nilai LPPD Provinsi
Kalimantan Utara dan Jumlah Kab/Kota yang mendapat predikat LPPD Tinggi masih
menunggu hasil dari tim EKPPD nasional namun pemerintah provinsi Kalimantan Utara
Optimis dapat mencapai target yang telah ditentukan, dan Persentase rancangan
iii
produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan kepentingan umum dengan tingkat capaian masih dalam kategori
rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dengan
Biro Hukum Sekretariat Daerah.
Dengan didukung 16 program dengan jumlah anggararan
Rp. 77.571.787.584,50 realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis
sebesar Rp. 69.252.669.412,00 (89,28%), persentase realisasi keuangan masuk dalam
kategori Tinggi. Efesiensi capaian kinerja sasaran strategis atas pengunaan sumberdaya
sebesar 10,72%, tetapi tingkat efesiensi ini belum mencerminkan efektifitas
penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan
analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan
dengan realisasi fisik per kegiatan.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………… i
IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI……………………………………………………………………….. iii
BAB I : PENDAHULUAN………………………………………………… 1
A. Latar Belakang………………………………………….... 1
B. Landasan Hukum……………………………………….... 1
C. Maksud dan Tujuan……………………………………… 2
D. Aspek Strategi Organisasi………………………………… 3
E. Permasalahan Utama Organisasi………………………… 17
F. Sistematika Penulisan…………………………………….. 21
BAB II : PERENCANAAN KINERJA………………………………………. 23
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.……………………………….. 23
B. Program dan Anggaran….……………………………….. 24
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………. 27
A. Akuntabilitas………………………………………………. 27
B. Capaian Kinerja Organisasi……………………………… 29
C. Analisa Capaian Kinerja…………………………….…… 31
D. Akuntabilitas Keuangan…………………………………. 46
BAB IV : PENUTUP………………………………………………………… 51
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan
yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
LKjIP Tahun 2018 yang disusun oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,
penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
B. Landasan Hukum
Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2018 sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
2
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
7. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2014
Tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 112;
C. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan LKjIP adalah:
1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan
pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap
pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.
Tujuan penyusunan LKjIP adalah:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
peningkatan kinerja.
3
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang
berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
D. Aspek Strategis Organisasi
1. Visi dan Misi
Seiring dengan Pelantikan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih periode 2016-2021 maka telah ditetapkan visi dan misi, sebagai berikut:
Visi Gubernur:
“BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020
YANG MANDIRI, AMAN, DAN DAMAI, DENGAN DIDUKUNG
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA”
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, ada tiga misi yang akan
dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:
1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan
berwibawa
Titik berat pada Sekretariat Dearah adalah menjalankan Misi Mewujudkan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa dan bagian dari
misi tersebut adalah:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkompeten
2. Menjadi pelayan masyarakat dalam pelayanan public.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perijinan, dan
kependudukan yang bebas suap dan gratifikasi.
Berdasarkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara periode 2016 -2021
tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu
Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan
4
lembaga teknis daerah. Adapun fungsi Sekretariat Daerah dalam kaitannya
pencapaian visi dan misi Gubernur periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah;
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis
Daerah;
3. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Pembinaan Administrasi Dan Aparatur Pemerintahandaerah;
5. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Tugas
Dan Fungsinya
2. Letak Geografi
Provinsi Kalimantan Utara adalah Provinsi ke-34 dan merupakan Provinsi
termuda di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara
terletak di paling Utara Pulau Kalimantan atau yang sering disebut Pulau Borneo
(Borneo Island), yang merupakan bagian dari wilayah Benua Asia.
Secara garis besar penduduk Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari: Suku
Bulungan, Suku Tidung, Suku Dayak, Suku Banjar, Suku Bugis, Suku Jawa, Suku
Sunda, NTT, NTB dan Etnis Tionghoa.
Berdasarkan garis bujur dan garis lintang bumi, Provinsi Kalimantan Utara
terletak pada antara 3° 12’ 02” - 3° 46’ 41” Lintang Utara (LU) dan 116° 42’ 50” -
117° 49’ 50” Bujur Timur.
5
Gambar 1.1 Peta Provinsi Kalimantan Utara
3. Pembagian Wilayah Administratif
Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah administrative ±75.46,70
km2 dan jumlah penduduk sebanyak 691.803 Jiwa dengan luas wilayah laut
mencapai 11.579 km2. Provinsi ini terdiri dari 4 Kabupatendan 1 Kota, yaitu:
1. KabupatenBulungan;
2. Kota Tarakan;
3. KabupatenMalinau
4. KabupatenNunukan; dan
5. KabupatenTanaTidung.
Tabel 1.1.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Provinsi Kalimantan Utara
NO KABUPATEN/KOTA LUAS WILAYAH JUMLAH PENDUDUK
1. TARAKAN 657,33 Km2
228.720 Jiwa
2. BULUNGAN 13.181,92 Km2
136.619 Jiwa
6
3. NUNUKAN 14.247,50 Km2
178.975Jiwa
4. MALINAU 42.620,70 Km2
79.903Jiwa
5. TANA TIDUNG 4.828,58 Km2
24.190Jiwa
Sumber Data : DKB II 2018 Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI
4. Sejarah dan Profil Pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara melalui proses panjang yang
diwacanakan sejak tahun 2000. Provinsi Kalimantan Utara secara resmi terbentuk
sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012 oleh
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini sebelumnya telah disetujui
oleh Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 untuk disahkan menjadi undang-
undang (UU). Sejak terbit UU No. 20 Tahun 2012 maka resmi terbentuk Provinsi
Kalimantan Utara sebagai provinsi ke 34 di Indonesia. Pada tanggal 22 April 2013
Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yaitu Irianto Lambrie dilantik oleh Menteri
Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta.
Tujuan pembentukan provinsi ini adalah untuk mendorong peningkatan
pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, terutama di
kawasan perbatasan. Pemerintah Pusat berharap dengan adanya pemerintahan
provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol
dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan juga dengan
adanya Provinsi Kaltara dapat meningkatkan perekonomian warga Kalimantan
Utara yang berada di dekat perbatasan dengan negara-negara tetangga.
Pada saat dibentuknya, wilayah Kaltara terbagi 5 wilayah administrasi yang
terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan,
Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Seluruh wilayah tersebut
sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan bunyi
7
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Kaltara beribukota Tanjung Selor
yang berada di Kabupaten Bulungan.
Meskipun terhitung daerah otonomi baru, Provinsi Kalimantan Utara
memiliki beberapa pemimpin terdahulu sebelum secara resmi ditentukan melalui
Pemilihan Umum pada tahun 2015, yaitu :
1) Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M
Berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan PJ Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Ir. H. Irianto Lambrie,
M.M resmi menjabat sebagai PJ Gubernur Kalimantan Utara. Beliau
menjabat sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan 22 April 2015.
2) Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si
Berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2015 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara,
Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si resmi menjabat sebagai Gubernur
Kalimantan Utara. Beliau menjabat sejak tanggal 22 April 2015 sampai
dengan 12 Februari 2016.
5. Organisasi Perangkat Daerah
a. Perkembangan Kelembagaan
Kelembagaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berkembang
secara progesif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang
berlaku. Sejak berdirinya Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan saat ini,
perkembangan kelembagaan Dinas/Daerah/Biro secara umum terbagi menjadi
3 periode yaitu periode 2013-2014, periode 2014-2017 dan periode 2017 s/d
sekarang.
a. Periode 2013-2014
Pada periode ini susunan perangkat daerah terdiri dari 14 perangkat
daerah dan 7 Biro Sekretariat Daerah.
b. Periode 2014-2017
Pada periode ini susunan perangkat daerah terdiri dari 21 perangkat
daerah dan 8 Biro Sekretariat Daerah serta 7 UPTD.
c. Periode 2017 s/d sekarang
8
Pada periode ini susunan perangkat daerah terdiri atas 31 perangkat
daerah, 9 Biro Sekretariat Daerah dan 13 UPTD.
Pada awal Januari tahun 2018 ini, berdasarkan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 061/01/SJ tanggal 02 Januari 2018 perihal Rekomendasi
Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara, Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan atas
pembentukan 3 Cabang Dinas dan 7 UPTD baru. Selain itu, disampaikan juga
penyetujuan usulan 13 UPTD sebelumnya serta tidak ada penurunan tipe
klasifikasi ataupun pembekuan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara.
Gambar 1.2 Perkembangan Kelembagaan Provinsi Kalimantan Utara
b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016
Pasal 3, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas yaitu
membantu Gubernur Kalimantan Utara dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
serta pelayanan administratif.
0
5
10
15
20
25
30
35
Periode 2013-2014
Periode 2014-2017
Periode 2017 s/dsekarang
SKPD
Biro
UPTD
9
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Berdasarkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016 pasal 4,
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi
Daerah; serta
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan
tugas dan fungsinya.
b.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara, Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Daerah. Asisten Daerah
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Sekretaris Daerah, membawahi:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I),
membawahi:
i. Biro Pemerintahan Umum
1) Bagian Otonomi Daerah;
a) Sub Bagian Administrasi Pejabat Negara dan Legislatif;
b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
c) Sub Bagian Fasilitasi Urusan Pemerintahan.
2) Bagian Penataan Daerah dan Pertanahan;
a) Sub Bagian Penataan dan Pengembangan Wilayah;
b) Sub Bagian Batas Daerah dan Toponimi;
c) Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan.
10
3) Bagian Administrasi dan Pemerintahan Umum.
a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
b) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
ii. Biro Hukum
1. Bagian Produk Hukum Daerah;
a) Sub Bagian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah;
b) Sub Bagian Peraturan Kepala Daerah.
2. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
a) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b) Sub Bagian Penyuluhan Hukum.
3. Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Informasi Hukum.
a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan;
b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
iii. Biro Kesejahteraan Rakyat
1) Bagian Keagamaan :
a) Sub Bagian Bina Keagamaan, Pendidikan Agama dan
Sarana Keagamaan;
b) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2) Bagian Kesejahteraan:
a) Sub Bagian Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba;
b) Sub Bagian Sosial, Pemukiman, tenaga kerja dan
transmigrasi;
3) Bagian Kemasyarakatan:
a) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan
Kelembagaan Kemasyarakatan;
b) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, perlindungan
anak dan KB.
11
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), membawahi:
i. Biro Perekonomian
1. Bagian Sarana Perekonomian:
a) Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan;
b) Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi;
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2. Bagian Industri dan Jasa :
a) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;
b) Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata.
3. Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam :
a) Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;
b) Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral.
ii. Biro Pembangunan
1. Bagian Perencanaan Pembangunan dan Kerjasama:
a) Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah;
b) Sub Bagian Kerjasama;
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Pengendalian dan Pelaporan
a) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
b) Sub Bagian Pelaporan;
c) Sub Bagian Analisis dan Pengkajian Pembangunan.
3. Bagian Pengadaan
a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan;
b) Sub Bagian Fasilitasi Pengadaan,
iii. Biro Pengelolaan Perbatasan Negara
1. Bagian Pengelolaan Batas Negara:
a) Sub Bagian Pengelolaan Batas Negara;
b) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
12
2. Bagian Pengelolaan Potensi Kawasan:
a) Sub Bagian Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
b) Sub Bagian Potensi Sosial dan Budaya.
3. Bagian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan:
a) Sub Bagian Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya;
b) Sub Bagian Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan.
3. Asisten Administrasi Umum (Asisten III), membawahi :
i. Biro Organisasi;
1. Bagian Kelembagaan:
a) Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan;
b) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
2. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha:
a) Sub Bagian Kepegawaian, Budaya dan Kapasitas;
b) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
3. Bagian Ketatalaksanaan, Inovasi dan Akuntabilitas:
a) Sub Bagian Sistem, Prosedur dan Standarisasi;
b) Sub Bagian Inovasi Pelayanan Publik;
c) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ii. Biro Umum dan Perlengkapan;
1. Bagian Umum dan Rumah Tangga:
a) Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Perjalanan Dinas;
b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
c) Sub Bagian Rumah Tangga;
2. Bagian Perlengkapan:
a) Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;
b) Sub Bagian Inventarisasi, Pemanfaatan, dan
Pemeliharaan;
3. Bagian Keuangan:
a) Sub Bagian Anggaran;
b) Sub Bagian Akuntansi;
c) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
13
iii. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
1. Bagian Kehumasan:
a) Sub Bagian Hubungan Internal dan Eksternal;
b) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Publikasi;
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2. Bagian Protokol:
a) Sub Bagian Tata Acara;
b) Sub Bagian Pelayanan Kegiatan Pimpinan;
c) Sub Bagian Pelayanan Kegiatan Tamu;
Gambar 1.3
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
b.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki
oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha
yang masih operasional.
b.2.1. Sumber daya aparatur
Sumber daya aparatur merupakan sesuatu yang dimiliki seorang
pegawai untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankan
kepadanya. Sumber daya aparatur merupakan faktor penting untuk
meningkatkan kinerja suatu pemerintahan. Untuk itu sumber daya
aparatur perlu dikelola melalui pemberian pendidikan dan latihan
14
yang diterapkan oleh pemerintah, untuk mengembangkan sumber
daya aparatur.
Sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap,
keduanya dapat dilihat dari jenis kelamin, golongan kepangkatan, dan
tingkat pendidikan.
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara yang berjenis kelamin laki-laki ada 181(seratus
delapan puluh satu) orang, sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang
berjenis kelamin perempuan ada 79 (Tujuh puluh Sembilan) orang.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.
No. Jabatan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1. Sekretaris Daerah 1 - 1
2. Asisten Pemerintahan
Kesejahteraan Rakyat
1 - 1
3. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan
1 - 1
4. Asisten Administrasi Umum 1 - 1
5. Staf Ahli 3 - 3
6. Kepala Biro 9 - 9
7. Kepala Bagian 19 6 25
8. Kepala Sub Bagian 42 20 62
9. Pelaksana 104 53 157
Jumlah 181 79 260
% 69.62 30.38 100
Jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Dengan Tahun 2018
Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Sekretaariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara berjenis kelamin laki-laki ada 69.62 % sedangkan jumlah
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara berjenis kelamin perempuan ada 30.38%.
15
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.4. di bawah
ini
Sumber : Simpeg Provinsi Kalimantan Utara
Laki-Laki; 69,62
Perempuan; 30,38
0
20
40
60
80
Laki-Laki Perempuan
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan
16
Gambar 1.5
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
b.2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah
Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang
dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu.
Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk
kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan,
jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai
tersebut dalam berbagai Biro/Unit Kerja. Komposisi Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara,
17
baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu
dan jabatan fungsional umum menurut golongan sebagaimana dalam
tabel di bawah ini.
Gambar 1.6
Jumlah ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara berdasarkan golongan
Sumber Data Biro Kepegawaian dan Diklat Setda Prov Kaltara tahun 2018
Berdasarkan golongan, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinis Kalimantan Utara di dominasi oleh golongan III sebanyak 154 ASN atau
sebesar 63,11 %, golongan II sebanyak 49 atau sebesar 20,08 %, golongan IV
sebanyak 40 ASN atau sebesar 16,39 % dan golongan I sebanyak 1 ASN atau sebesar
0,41 %.
E. Pemasalahan Utama Organisasi
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Utara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 07 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara, masih terdapat 2 (dua) permasalahan utama Sekretariat Daerah
yang kemudian dijadikan focus kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan bersih dapat terwujud.
149
154
40
Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV
18
Berikut ini pemetaan permasalahan utama Sekretariat Daerah dalam
merealisasikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah
periode 2016-2021.
Gambar 1.7
Mata Rantai Permasalahan Utama Sekretariat Daerah
Terkait dengan hal tersebut, berikut penjabaran permasalahan utama
pembangunan Sekretariat Daerah sebagai kajian dalam merumuskan berbagai program
program dan kegiatan.
E.1 Masih Rendahnya Kualitas Layanan Publik
Kualitas pelayanan publik yang kurang optimal selalu menjadi sorotan oleh
masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya
kesadaran aparatur daerah dalam melayani masyarakat termasuk minimnya fasilitas
sarana dan prasarana pelayanan publik. Permasalahan-permasalahan yang muncul
terkait “masih rendahnya kualitas pelayanan publik” telah ditelaah dan disimpulkan
terdapat beberapa akar permasalahan sebagai berikut:
Masih Rendahnya kualitas layanan Publik
kepada Masyarakat
Belum Optimalnya penyelenggaraan
pemerintah daerah
19
Tabel 1.3
Rumusan Permasalahan
“Masih Rendahnya Kulitas Pelayanan Publik”
No Masalah Akar Masalah
1.
Belum adanya komitmen aparatur
dalam melakukan pelayanan
public
Perangkat dan struktur organisasi daerah
masih menggunakan pola minimal
sehingga belum optimal dalam pelayanan
publik
Meningkatnya tuntutan publik terhadap
pemerintah daerah untuk mendapatkan
pelayanan yang prima
Belum optimalnya SOP pelayanan publik
Minimnya fasilitas pelayanan publik yang
berkualitas
Masih rendahnya kedisiplinan aparatur
pemerintah
E.2 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembangunan daerah yang berkualitas terletak pada tatanan aparatur daerah yang
menjadi subyek pemerintahan dalam pembangunan. Kualitas sumber daya aparatur
pemerintah Sekretariat Daerah menjadi suatu permasalahan dalam peningkatan
kinerja pemerintah daerah.
Minimnya aparatur daerah yang profesional, berkualitas, dan amanah
menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari pencapaian
Good Government melalui Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mengoptimalkan
kinerja pemerintah daerah, pemerintah tahun ini mendapatkan penambahan jumlah
PNS, namun perlu meningkatkan kualifikasi PNS dengan memberikan pelatihan
dalam hal pelayanan dan kinerja. Aparatur sipil negara yang harus ditingkatkan
kualitasnya cukup yang terkait dengan pelayanan dasar kehidupan masyarakat,
20
sedangkan yang terkait administrasi teknis perlu diberdayakan lebih lanjut sebagai
bagian dari pembinaan kepegawaian.
Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait “belum optimalnya
penyelenggaraan pemerintah daerah” telah ditelaah dan disimpulkan terdapat
beberapa akar permasalahan sebagai berikut:
Tabel 1.4
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”
No Masalah Akar Masalah
1
Penyelenggaraan
Pemerintahan belum berbasis
kepada kinerja
Masih rendahnya pemahaman
PD dalam menyusun dokumen
perencanaan dan Indikator
Kinerja Utama (IKU)
Rendahnya kesadaran PD
dalam menyusun SAKIP
Belum optimalnya pembinaan
Provinsi ke Kabupaten/Kota
Langkah –langkah dari isu Strategis, Permasalahan antara lain :
1. Kualitas pelayanan publik belum optimal;
Peningkatan kualitas prilaku dan keprofesionalan SDM melalui revolusi
mental dan perubahan
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara belum optimal;
3. Sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan yang
belum terintegrasi;
4. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur;
5. Belum efektifnya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah
6. Pembangunan Sistem e-Government yang belum terintegrasi;
E.3 Permasalahan
1. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik/ Belum adanya komitmen aparatur
dalam melakukan pelayanan publik
21
Langkah-langkahnya adalah:
Menyusun SOP pelayanan publik
Menyusun rencana aksi peningkatan kinerja pelayanan
Meningkatakan kualitas fasilitas pelayanan publik
Perubahan pola piker/mindset dilayani menjadi pelayan masyarakat
2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Penyelenggaraan
pemerintahan belum berbasis kepada kinerja
Langkah-langkahnya adalah:
Meningkatkan kualitas dan pemahaman apartur pemerintah tentang
pemerintahan dan penganggaran yang berbasis kinerja
Memaksimalkan penetapan indikator kinerja kegiatan berbasis kinerja
Melakukan pendampingan, pembinaan dan coaching clincic pada
Perangkat Daerah serta Kabupaten/Kota.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi peta permasalah utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi perdasarkan
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
B. Realisasi Anggaran
Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk
mendukung pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja 2018.
22
BAB IV PENUTUP
Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan keinerja.
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Lampiran berisikan data pendukung LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara 2108.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj IP).
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah
disepakati antara Kepala Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah dalam
melaksanakan APBD Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2018 sebagai
berikut:
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2018
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap
layanan public
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
C
2 Meningkatnya Kinerja
Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP SETDA CC
Jumlah SAKIP Kab/Kota
berpredikat CC
3
Predikat Nilai LPPD Prov Kaltara Tinggi
Jumlah Kab / Kota yang
mendapat Predikat LPPD tinggi
5
Persentase rancangan produk
hukum daerah yang tidak
bertentangan dengan peraturan
perundangundangan dan
kepentingan umum
80 %
24
B. PROGRAM DAN ANGGARAN
Pada penetapan Kinerja tahun 2018 Sekretariat Daerah dalam melaksanakan 2
(dua) sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebanyak 5 indikator, dimana ke 5
indikator merupakan Indikator Kineraja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah, 5 Indikator merupakan IKU
Provinsi yang tertuang dalam RPJMD. Untuk melaksanakan sasaran strategis dan
mencapai target pada indikator kinerja maka dianggarkan program-program sebagai
berikut:
Tabel 2.2
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2018
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
No. Program
Anggaran Keterangan
1. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Rp 9.146.609.070,00 APBD
2 Penataan Daerah dan Pertanahan Rp 2.030.747.000,00 APBD
3. Administrasi Pemerintahan Umum Rp 849.800.000,00 APBD
4. Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 2.983.368.000,00 APBD
5. Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Rp 1.117.656.234,00 APBD
6. Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Rp 606.230.000,00 APBD
7. Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
Rp 2.616.610.000,00 APBD
8. Peningkatan Kerjasama Pembangunan Rp 395.910.000,00 APBD
9. Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan Rp 1.516.264.937,50 APBD
10. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kawasan
Perbatasan
Rp 362.720.000,00 APBD
11. Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan di Bidang Ekonomi
Rp 2.836.761.000,00 APBD
12. Pengembangan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Rp 786.760.000,00 APBD
13. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Rp 2.606.575.600,00 APBD
14. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan Rp 2.191.240.000,00 APBD
15. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 46.485.000.000,00 APBD
25
16. Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Bidang
Kesejahteraan Sosial
Rp 6.102.561.442,50 APBD
Jumlah Rp 161.210.891.949,00
Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2018 dilakukan perubahan anggaran
di beberapa program sebagai berikut:
Tabel 2.3
Jumlah anggaran setelah perubahan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
No Program Anggaran Keterangan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
1 2 3 4
1.
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Rp. 9.146.609.070,00 Rp. 7.602.335.370,00 diubah
2 Penataan Daerah dan
Pertanahan Rp. 2.030.747.000,00 Rp. 1.818.682.000,00 diubah
3. Administrasi
Pemerintahan Umum Rp. 849.800.000,00 Rp. 669.400.000,00 diubah
4. Penataan Peraturan
Perundang-undangan Rp. 2.983.368.000,00 Rp. 2.814.608.000,00 diubah
5. Peningkatan Kelompok
Masyarakat Sadar
Hukum Rp. 1.117.656.234,00 Rp. 995.974.234,00 diubah
6. Peningkatan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Rp. 606.230.000,00 Rp. 606.230.000,00 Tetap
7.
Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
Rp. 2.616.610.000,00 Rp. 2.616.610.000,00 Tetap
8. Peningkatan Kerjasama
Pembangunan Rp. 395.910.000,00 Rp. 395.910.000,00 Tetap
9. Pengelolaan Batas
Negara dan Kawasan
Perbatasan Rp. 1.516.264.937,50 Rp. 1.466.264.938,00 diubah
10.
Pengembangan
Kelembagaan Ekonomi
Kawasan
Perbatasan
Rp. 362.720.000,00 Rp. 362.720.000,00 tetap
26
11.
Peningkatan Koordinasi,
Fasilitasi, Monitoring
dan Evaluasi
Pembangunan di Bidang
Ekonomi
Rp. 2.836.761.000,00 Rp. 2.692.236.000,00 diubah
12.
Pengembangan Sistem
Pelaporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Rp. 786.760.000,00 Rp. 745.760.000,00 diubah
13. Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Rp. 2.606.575.600,00 Rp. 2. 502.175.600,00 diubah
14. Penyelenggaraan
Kehumasan dan
Keprotokolan Rp. 2.191.240.000,00 Rp. 2.051.240.000,00 diubah
15.
Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam
layanan media
Rp. 46.485.000.000,00 Rp.43.786.750.000,00 diubah
16.
Peningkatan Koordinasi,
Monitoring dan Bidang
Kesejahteraan Sosial
Rp. 6.102.561.442,50 Rp. 6.444.891.442,50 diubah
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. AKUNTABILITAS
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasialn dan kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat
melalui kententuan yang di amanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas
Laporan kinerja instansi Pemerintah, laporan tersebut seharusnya jadi tanggungjawab
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja
merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan anlisis
Akuntabilitas kinerja.
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tingkat capaian keberhasilan, kegagalan
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif yang akan
diambil oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kinerja OPD
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dimasa yang akan datang.
Skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 yang juga dipakai dalam penyusunan LkjIP adalah:
28
Tabel 3.1
Skala nilai peringkat kinerja
(Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010)
No Interval Nilai
Realisasi Kinerja
Kriteria penilaian
Realisasi Kinerja
Kode
1 91 ≤ Sangat Baik
2 76 - 90 Tinggi
3 66 - 75 Sedang
4 51 - 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan
rencana strategis instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan adanya capaian
kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi
dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun- tahun mendatang.
Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja, telah digunakan indikator kinerja
sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan
suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran strategis yang terdiri dari :
- input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
- output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu
kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
- outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada
waktu tertentu secara langsung.
29
- benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu
kegiatan.
- impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun
negative pada setiap tingkapan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah
ditetapkan.
Analisis yang dilakukan disini berupa capaian atas program/kegiatan yang telah
dilaksanakan, dengan menggunakan indikator kinerja, input, output, dan outcome. Dan
apakah program/ kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika
belum maka akan dilakukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah
tersebut.
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja dikaji berdasarkan capaian tujuan dan capaian
sasaran strategis, yang keduanya diukur dari indikator kinerja, target, realisasi dan
persentase capaiannya. Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan
dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja
yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan
Permenpan dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah
diuraikan dalam bab II. Sedangkan Indikator kinerja program atau indikator kinerja utama
meliputi kuantitas atau persentase jumlah rencana kegiatan yang terealisasi ; persepsi
kepuasan terhadap pelayanan kegawaian; persepsi kepuasan terhadap pelayanan keuangan
; dan presepsi kepuasan terhadap pelayanan sarana prasaranan.
Untuk melengkapi pengukuran Kinerja OPD Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara, selain berdasarkan kajian indikator kinerja di atas, perlu juga dilakukan
evaluasi kinerja OPD berdasarkan daya serap anggaran untuk pertimbangan perencanaan
penaganggaran di tahun selanjutnya. Adapun Analisa Pengukuran Capaian Kinerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
30
Tabel. 3.2
Tabel Analisis Pengukuran Capaian Kinerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
No Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap
layanan publik
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
C C C C
2 Meningkatnya kinerja
pemerintah daerah
Nilai SAKIP Provinsi
Kaltara
CC B B CC
Jumlah SAKIP
Kab/Kota
berpredikat CC
2 3 3 3
Predikat Nilai LPPD
Prov Kaltara
Tinggi Sedang 88% Tinggi
Jumlah Kab / Kota
yang mendapat
Predikat LPPD tinggi
5 5 100% 5
Persentase
rancangan produk
hukum daerah yang
tidak bertentangan
dengan peraturan
perundangundangan
dan kepentingan
umum
600 600 100% 80%
31
C. ANALISA CAPAIAN KINERJA
Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap pencapaian kinerja kegiatan untuk
memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau
kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan berdasarkan capaian indikator
kinerja utama tahun 2018.
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi. Kemajuan dan kendala yang
dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan
pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian
kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel. 3.3
Perjanjian Kinerja dan Target Capaian Tahun 2018
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap
layanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
C
Pada Sasaran Strategis pertama meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
layanan publik dan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan
indikator C, maka analisa capaian kinerja dituangkan pada pelayanan yang ada di RUSD
Tarakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan UPT Samsat yang ada di
Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Kota Tarakan.
Pelayanan Publik menurut Kamus Administrasi Negara (2010:194) diartikan
sebagai segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah,
termasuk pelaku bisnis BUMN/BUMD dan swasta dalam bentuk barang dan atau jasa,
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang undangan.
Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian pelayanan publik yang diatur dalam
peraturan- perundang-undangan.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
32
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sudah menjadi tuntutan bagi
pemerintah, terlebih saat ini, dimana pelayanan publik tidak hanya harus mampu
berkompetisi dengan swasta, akan tetapi pelayanan publik juga harus mampu bersaing
dengan tingkat internasional. Baiknya kualitas pelayanan akan memberikan kepuasan
bagi masyarakat pengguna pelayanan. Buruknya kualitas pelayanan publik akan
memberikan ketidakpuasan bagi masyarakat pengguna pelayanan. Berdasarkan analogi
sederhana tersebut, kualitas pelayanan publik juga dapat dilihat dari sejauh mana
kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat pengguna pelayanan publik atas
penyelenggaraan pelayanan publik. Terwujudnya Pelayanan Publik yang baik dan
berkulitas ini diukur dari Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Kepmenpan Nomor
12 tahun 2014 dengan tujuan survey adalah :
1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD
Tarakan, DPMPTSP dan UPT SAMSAT; dan
2. Untuk meningkatkan kualitas penyelengaraan pelayanan di RSUD Tarakan
DPMPTSP dan UPT SAMSAT.
Pada kegiatan ini ada 9 unsur penilaian yang dilakukan terhadap hasil survey
menurut Kepmenpan Nomor 14 Tahun 2017, yaitu :
1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
33
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang
utama terselenggaranya suatu proses(usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang
digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk
benda yang tidak bergerak (gedung).
Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019
telah dilakukan di 3 (Tiga OPD) yaitu : UPT Rumah Sakit Tarakan, DPMPTSP dan UPT
Samsat dengan Jumlah layanan yang dilakukan survey berjumlah 12 yang terdiri dari:
1. UPT RSU Kota Tarakan
- Layanan IGD
- Layanan Farmasi
- Layanan Laboratorium
- Layanan Rawat Jalan
- Layanan Rawat Inap
- Layanan Radiologi
2. DPMPTS
- Layanan PTSP Kaltara
3. UPT SAMSAT
- Samsat Tana Tidung
- Samsat Nunukan
- Samsat Tarakan
- Samsat Malinau
- Samsat Bulungan
34
Dengan beberapa langkah survey yang dilakukan pada pelayanan dari RSUD
Tarakan, DPMPTSP dan UPT SAMSAT provinsi Kalimantan sehingga target C tersebut
dapat tercapai.
Untuk penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pihak
Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) masih dalam tahap proses pengelolaan data dari
responden pengguna layanan sehingga belum diperoleh indeks Kepuasan Masyarakat
Kalimantan Utara dan menurut informasi dari pihak LAN bahwa hasil IKM sudah ada
pada bulan september 2019.
Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat:
Jumlah rencana reponden sebanyak 2.020 responden yang tersebar disemua unit
layanan Samsat, Layanan PTSP, dan Layanan Rumah Sakit namun jumlah responden
yang mengisi kuisioner meningkat menjadi 2.275 responden. Berdasarkan hasil survei
IKM berdasarkan pengisian kuisioner diperoleh hasil sementara untuk unit layanan
SAMSAT ada 1 unit mendapatkan nilai yang mendapatkan nilai B, 3 unit layanan yang
mendapatkan nilai C dan 1 unit layanan mendapatkan nilai D. untuk unit PTSP Kaltara
mendapatkan nilai C dan secara keseluruhan unit layanan Rumah Sakit mendapatkan
nilai D. namun hasil ini belum ditambahkan nilai wawancara sehingga masih
memungkinkan ada peningkatan dan penurunan nilai IKM.
Rendahnya nilai IKM dapat disebabkan oleh:
1. Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner seragam
2. Banyak data kuesioner yang tidak terisi
Solusi
Langkah-langkah yang sudah dan yang akan dilakukan:
a. Langkah yang sudah/sedang dilakukan untuk kegiatan SKM
Analisis kuesioner
1. Analisis data responden (karakteristik dan kecendrungan tingkat kepuasan
berdasarkan karakteristik
2. Analisis data likert
- Analisis IKM
- Analisis koresponden (mengetahui pengaruh sub variabel terhadap tingkat
kepuasan)
3. Analisis deskriptif (data kuesioner yang berasal dari pertanyaan yang bersifat
pilihan selain likert)
4. Analisis data kualitatif (pertanyaan terbuka)
35
b. Langkah-langkah yang akan dilakukan
1. Tabulasi data statistika
2. Rekapitulasi data kualitatif
3. Menyusun instrumen penggalian data lapangan berdasarkan analisis data
kuesioner
4. Melakukan indepth interview ke responden dan penyelenggara layanan
5. Melakukan observasi ke lapangan
6. Penyusunan laporan akhir
7. Pemaparan hasil akhir
Namun Sekretariat Daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Optimis target
C dapat diperoleh. Adapun program pendukung sasaran strategis meningkatnya
kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
b. Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang kesejahteraan
Sosial
c. Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
d. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan
e. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Layanan Media
Tabel 3.4
Perjanjian Kinerja dan Target capaian tahun 2018
No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target
2 Meningkatnya kinerja
pemerintah daerah
Nilai SAKIP SETDA B
Jumlah SAKIP Kab/Kota berpredikat CC 3
Predikat Nilai LPPD Prov Kaltara Tinggi
Jumlah Kab / Kota yang mendapat
Predikat LPPD tinggi
5
Persentase rancangan produk hukum
daerah yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundangundangan dan
kepentingan umum
80 %
36
Tabel.3.5
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
Indikator
Capaian
Kinerja
2016
Capaian
Kinerja
2017
2018 Target Akhir
Rentra 2021
Capaian Akhir
2018 terhadap
2021
Katergori
Target Realisasi Capaian
Nilai SAKIP CC B B BB BB BB B Tinggi
Nilai SAKIP
Kab/Kota
berpredikat
CC
2 3 3 3 3 3 3 Tinggi
Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah yang
Indikator Kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan
target B pada tahun 2018 melebihi target yang diharapkan dengan memperoleh
nilai hasil evaluasi 71,87 atau peringkat BB. Penilaian tersebut menunjukkan
tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian
kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientasi pada hasil yang sangat baik. Pencapaian Nilai SAKIP
Sekretariat Daerah yang melebihi target dari yang diharapkan tidak lepas dari upaya dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang
transparan dan akuntabel.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara ialah:
1. Mengintegrasikan substansi perencanaan dari sasaran Kab/Kota hingga ke Sasaran
Pembangunan Nasional.
2. Menetapkan indicator kinerja yang diharapkan dapat meningkatkan system
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan sejak dini melalui
pendampingan perumusan tujuan dan sasaran indicator kinerja yang baik untuk
dokumen RPJMD maupun Renstra setiap PD.
3. Peningkatan kapabilitas APIP Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk
melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan kompetensi SDM APIP yang harus
dimiliki APIP agar dapat mewujudkanperan APIP secara efektif.
37
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga melakukan bimtek kepada semua
perangkat daerah dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB.
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan coaching clinic secara
kontinyu kepada semua perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Utara dan
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara.
6. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki Tim Asistensi Reformasi
Birokrasi yang diberi mandat oleh Kementerian PAN-RB untuk melakukan
pemdampingan dalam rangka menguatkan implementasi SAKIP pada Perangkat
daerah dan Kabupaten/Kota.
Terlepas dari keberhasilan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara pada pencapaian Nilai SAKIP dari peringkat B ke BB, masih ada beberapa hal yang
harus di perhatikan untuk dapat diperbaiki agar mendapatkan penilaian yang lebih
baik dari tahun sebelumnya yaitu :
i. integrasi antara e-planning dengan e-budgeting SIMDA belum dilaksanakan
dikarenakan kapasitas server yang tidak memadai sehingga tidak dapat
mengambarkan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efesien.
ii. cascading belum berdasarkan proses bisnis perangkat daerah sehingga Penetapan
program dan kegiatan belum seluruhnya berfokus pada pencapaian sasaran sehingga
masih terdapat program dan kegiatan yang kurang relevan menyebabkan tidak
efisien dan efektif.
iii. Laporan kinerja telah disusun di Sekretariat Daerah, namun masih banyak
mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum
sepenuhnya menggambarkan analisis capaian kinerja.
Solusi.
Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Sekretaiat Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara untuk pencapaian Nilai SAKIP lebih baik lagi di tahun yang
akan datang menjadi A ialah :
1. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja, dimulai dari
level Kepala Biro sampai indicator kinerja ke level Eselon III, IV sampai ke individu
pegawai.
2. Melakukan reviu terhadap program kegiatan dan komponen anggaran
dengan mengacu kepada penyempurnaan IKU.
38
3. Melakukan penyempurnaan perencanaan strategis (Renstra) terutama tujuan dan
sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sehingga dapat menggambarkan
target Kinerja pada masing-masing biro.
4. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome secara berkala
untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi pada biro-biro di
Sekretariat Daerah.
5. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja organisasi yang dapat
menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran.
Adapun program penunjang sebagai berikut:
Program Penunjang Nilai SAKIP
Dalam rangka menjalankan strategi meraih nilai SAKIP, Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara menuangkan dalam program, yaitu :
- Program Pengembangan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
- Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP SETDA
Tahun 2017 2018
Hasil Evaluasi 60,60 71,87
Tingkat
Akuntabilitas
Kinerja
B BB
Dari hasil evaluasi SAKIP di tahun 2018 penyelenggaraan pemerintahan yang
berorientasi pada hasil di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
menunjukkan hasil yang sangat baik namun masih memerlukan perbaikkan untuk
penyempurnaan. Ini dapat dilihat dari Perbandingan antara nilai SAKIP Sekretariat
Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2017 dengan nilai predikat B
(60,60) sedangkan tahun 2018 untuk nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara nilai BB (71,87).
39
No Kab/Kota 2017 2018
1 Tarakan CC B
2 Tana Tidung CC B
3 Bulungan C CC
4 Nunukan CC CC
5 Malinau C CC
Sedangkan kabupaten/kota dengan indikator sasaran jumlah SAKIP
kabupaten/kota berpredikat CC sebanyak 3. Target, tersebut tercapai sesuai dengan
terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau
namun pada tahun 2018 nilai sakip ada 2 kabupaten/kota predikat B yaitu Kota
Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung, sehingga target tersebut sangat tercapai.
Meningkatnya nilai SAKIP Kabupaten/Kota tak lepas dari upaya-upaya yang akan
di dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk menguatkan nilai SAKIP
Kabupaten/Kota, adapun upaya tersebut sebagai berikut:
1. melakukan Pendampingan Penguatan Implementasi SAKIP Kab/Kota Secara
Kontinyu;
2. Melakukan penyelaraskan perencanaan strategis pada level Kab/Kota (RPJMD)
terutama tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sehingga
berorientasikan outcome dan dapat menggambarkan kinerja utama yang akan
dicapai oleh pemerintah Kab/Kota
3. Melakukan penandatangan Komitmen Pimpinan dalam menerapkan SAKIP
kepada Kepala OPD yang ada di Kab/Kota
4. Memerintahkan Tim SAKIP Kab/Kota untuk melakukan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan sehingga diketahui keberhasilan pencapaian hasil
program/kegiatan dan memberikan feedback perbaikan perencanaan kinerja
dan perbaikan pelaksanaan manajemen kinerja;
40
Tabel.3.6
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
Sedangkan Sasaran strategis Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dan
indikator Predikat Nilai LPPD target tinggi, Indikator Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak,
berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan
tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum,
dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan
daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.
Undang-Undang ini telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan
Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Indikator
Capaian
Kinerja
2016
Capaian
Kinerja
2017
2018 Target
Akhir
Rentra
2021
Capaian Akhir
2018 terhadap
2021
Katergori
Target Realisasi Capaian
Nilai LPPD
Provinsi
Kalimantan
utara
- Sedang Tinggi
Menunggu
hasil dari
Tim
EKPPD
0 Tinggi Sedang sedang
Jumlah
Kab/Kota
yang
mendapat
nilai LPPD
Tinggi
2 5 5 5 100 5 5 Tinggi
41
Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara
urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban
berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan
asas umum penyelenggaraan negara.
Pada Tahun 2018 ini, perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
mempunyai indikator kinerja terwujudnya Good Governance dengan Nilai LPPD
Tinggi dengan target nilai 3,00 (Tinggi). Adapun tujuan dilakukannya pengukuran
kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah. Dalam
Sasaran Strategis Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) dimana indikator kinerjanya adalah Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan penyusunan
LPPD Provinsi. Seperti yang tersaji pada tabel diatas bahwa Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip good governance telah
dilaksanakan dengan sangat baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan
target sangat tinggi dengan realisasi capaian tinggi membuktikan bahwa Pemerintah
Provinsi Kalimanta Utara mampu melaksanakan Prinsip-prinsip Good Governance
yaitu, Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi dan
Efektifitas, Tranparansi, Kesetaraaan, Wawasan Kedepan, Partisipasi dan Penegakkan
Hukum yang semuanya telah dilaksanakan disegala aspek pemerintahan. Sementara
untuk penyusunan LPPD Provinsi dengan mencantumkan target sangat tinggi tidak
dapat terealisasi karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kalimantan Utara yang telah diajukan ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kemendagri dan menunggu pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD) oleh Tim Nas EKPPD sehingga belum diketahui
hasil/predikat LPPD sehingga untuk Nilai LPPD Provinsi masih menunggu hasil dari TIM
EKPPD Nasional.
Program pendukung meningkatnya Nilai LPPD Provinsi Kalimantan Utara dan
Jumlah Kab/Kota yang mendapat nilai LPPD tinggi yang ada di Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Administrasi Pemerintahan Umum
42
3. Penataan Daerah dan Pertanahan
4. Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
5. Peningkatan Kerjasama Pembangunan
6. Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan
7. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kawasan Perbatasan
8. Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Bidang
Ekonomi
Yang menjadi faktor keberhasilan dan kegagalan dari pencapaian sasaran ini
adalah :
a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk membentuk
Penyelenggaraan yang Pemerintahan yang good governance.
b. Motivasi SDM provinsi Kalimantan Utara untuk meningkat kapabilitas dan
kapasitasnya akan mendukung pemerintah yang good governance.
Hambatan /masalah :
a. Kualitas kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam upaya
mewujudkan pembangunan dan kepemerintahan yang baik (Good Governance)
belum optimal;
b. Kuantitas sumber daya manusia yang masih terbatas sehingga capaian sasaran
strategis terlaksanannya urusan pemerintahan yang baik belum dapat
dioptimalkan.
Solusi
Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Sekretariat Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara untuk pencapaian Nilai LPPD lebih baik lagi di tahun yang
akan datang ialah:
a. Meningkatkan Kemampuan dan keterampilan SDM guna mendukung dan
mewujudkan pembangunan dan pemerintahan yang baik (Good Governance)
b. Melakukan Bimtek terkait pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga
data yang disajikan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan
penyelenggaran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara.
c. Meningkatkan Koodinasi dan harmonisasi penyelenggaran pemerintah provinsi
Kalimantan Utara dengan Kabupaten/Kota yang ada.
43
Tabel.3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
Pada Tahun 2017 capaian persentase indikator persentase produk hukum
daerah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 56,3
%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, capaian kinerja pada tahun ini (2018)
dapat dikatakan meningkat dengan persentase 60.3 %. Untuk perbandingan
pencapaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pada tahun 2017 rancangcan perda yang masuk berjumlah 20 rancangan.
Sedangkan rancangan yang ditindaklanjuti berjumlah 6 ranperda. Jadi,
persentase produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan adalah 30 %. Apabila dibandingkan dengan pencapaian
tahun 2018, maka dapat dikatakan pencapaian di tahun 2018 meningkat dari
tahun 2017 yaitu dari pada tahun 2017 persentasenya 30 % meningkat pada
tahun 2018 dengan persentase 50 %.
2. Pada tahun 2017 rancangan peraturan gubernur yang masuk berjumlah 121
rancangan. Sedangkan rancangan yang ditindaklanjuti berjumlah 100 ranpergub.
Jadi, persentase produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan adalah 82,6 %. Apabila dibandingkan dengan pencapaian
tahun 2018, maka dapat dikatakan pencapaian di tahun 2018 menurun dari
Indikator
Capaian
Kinerja
2016
Capaian
Kinerja
2017
2018 Target
Akhir
Rentra
2021
Capaian
Akhir 2017
terhadap
2021
Katergori
Target Realisasi Capaian
Persentase
rancangan produk
hukum daerah yang
tidak bertentangan
dengan peraturan
perundangundangan
dan kepentingan
umum
- 56,3 % 100% 60,3 60,3 100 60,3 Rendah
44
tahun 2017 yaitu dari pada tahun 2017 persentasenya 82,6 % menurun pada
tahun 2018 dengan persentase 70,6 %.
3. Perbandingan capaian kinerja pada indikator persentase produk hukum daerah
yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2018
dengan target jangka menengah perangkat daerah Tahun 2021 adalah 60,3 %
pada tahun tersebut. Jika dikalkulasi total capaian indikator ini dari Tahun 2017
sampai dengan 2021 adalah 90 %. Tahun 2018 angka tersebut belum tercapai
dan masih perlu peningkatan lagi.
Berdasar keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Pencapaian indikator
persentase produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tidak dapat tercapai 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan
dimana target Tahun 2018 untuk Mewujudkan Harmonisasi Produk Hukum Daerah
Provinsi Kaltara dengan Peraturan Perundang-undangan yang Hierarkinya Lebih Tinggi
dengan persentase 100 %, sedangkan untuk realisasi di Tahun 2018 berkisar di angka
60.3 %
No Produk Hukum Jumlah Usulan Realisasi Persentase
1 Ranperda 26 Rancangan 13 Rancangan 50%
2 Ranpergub 58 Rancangan 41 Rancangan 70,6%
Rancangan peraturan daerah yang masuk pada tahun 2018 ada sebanyak 26
rancangan. Sedangkan ranperda yang ditindaklanjuti sebanyak 13. Artinya persentase
indikator ini berkisar 50 %.
Rancangan peraturan gubernur yang masuk pada tahun 2018 ada sebanyak 58
rancangan. Sedangkan ranpergub yang ditindaklanjuti sebanyak 41 rancangan
peraturan gubernur. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator
persentase produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bersikar di angka 70,6 %
Program pendukung untuk meningkatkan Persentase rancangan produk hukum
daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
kepentingan umum adalah sebagai berikut:
45
1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2. Program Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Penyebab belum maksimalnya pencapaian kinerja dengan indikator persentase
produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
adalah masih kurangnya komunikasi dan koordinasi antara OPD teknis (pengusul)
rancangan produk hukum daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Biro Hukum
sehingga masih kurangnya pemahaman OPD terkait tentang penyusunan rancangan
produk hukum daerah. Hal ini menyebabkan beberapa rancangan yang diusulkan tidak
dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu pencapaian kinerja pada Tahun 2018 berkisar
pada angka 60,3 % dengan target yang harus dicapai 100 %. Pencapaian ini sudah
melebihi 50 %, akan tetapi masih perlu peningkatan secara maksimal agar target dapat
dicapai.
Solusi
Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Sekretaiat Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan Persentase rancangan produk hukum
daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
kepentingan umum lebih baik lagi di tahun yang akan datang ialah:
1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan organisasi teknis sebagai leading
sector dalam pengusulan ranperda/ranpergub Provinsi Kalimantan Utara dengan
tujuan memberikan pemahaman agar draf yang disampaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut maka
rancangan produk hukum daerah yang masuk ke Biro Hukum dapat
ditindaklanjuti sehingga akan meningkatkan kualitas produk hukum daerah
Provinsi Kalimantan Utara dan tujuan serta sasaran organisasi dapat tercapai.
2. Mengoptimalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target
indikator kinerja yang telah ditetapkan.
46
D. REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasran strategis pada
tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.8
Realisasi keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
No Program Anggaran Realisasi
Capaian
(%)
Tingkat
Efisiensi
1 2 3 4 5
1 Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Rp. 7.602.335.370,00 Rp. 6.819.139.525,00 89,70 10,30
2 Penataan Daerah dan
Pertanahan
Rp. 1.818.682.000,00 Rp. 1.642.719.154,00 90,32 9,68
3 Administrasi Pemerintahan
Umum
Rp. 669.400.000,00 Rp. 627.330.226,00 93,72 6,28
4 Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Rp. 2.814.608.000,00 Rp. 2.478.909.796,00 88,07 11,93
5 Peningkatan Kelompok
Masyarakat Sadar Hukum
Rp. 995.974.234,00 Rp. 510.158.366,00 51,22 48,78
6 Peningkatan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
Rp. 606.230.000,00 Rp. 514.711.282,00 84,90 15,10
7 Perencanaan, Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
Rp. 2.616.610.000,00 Rp. 1.803.605.637,00 68,93 31,07
8 Peningkatan Kerjasama
Pembangunan
Rp. 395.910.000,00 Rp. 316.846.272,00 80,03 19,97
9 Pengelolaan Batas Negara
dan Kawasan Perbatasan
Rp. 1.466.264.938,00 Rp. 1.336.857.304,00 91,17 8,83
10 Pengembangan
Kelembagaan Ekonomi
Kawasan Perbatasan
Rp. 362.720.000,00 Rp. 356.736.190,00 98,35 1,65
11 Peningkatan Koordinasi,
Fasilitasi, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan di
Bidang Ekonomi
Rp. 2.692.236.000,00 Rp. 1.713.481.104,00 63,65 36,35
12 Pengembangan Sistem
Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Rp. 1.695.966.240,00 Rp. 1.597.604.259,00 94,20 5,80
13 Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Rp. 2.502.175.600,00 Rp. 2.349.530.059,00 93,90 6.10
14 Penyelenggaraan
Kehumasan dan
Rp. 2.051.240.000,00 Rp. 1.863.467.640,00 90,85 9,15
47
Keprotokolan
15 Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi Dalam
Layanan Media
Rp.43.786.750.000,00 Rp. 40.668.485.271,00 92,88 7,12
16 Peningkatan Koordinasi,
Monitoring dan Bidang
Kesejahteraan Sosial
Rp. 6.444.891.442,50 Rp. 5.550.096.086,00 86,12 13,88
Jumlah Rp. 78.521.993.824,50 Rp. 70.149.678.171,00 89,33 10,67
Sumber: Simda Keuangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018
Dalam pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah didukung 16
program dengan jumlah anggararan Rp. 78.521.993.824,50 realisasi anggaran dalam
menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp. 70.149.678.171,00 (89,33%),
persentase realisasi keuangan masuk dalam kategori Tinggi dengan tingkat Efisiensi
mencapai 10,67%, tetapi masih terdapat 1 (satu) program dengan realisasi anggaran
Rp. 510.158.366,00, yaitu Program Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum
dengan realisasi anggaran 51,22% (Kategori rendah).
48
Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2018
Sasaran
Strategis
Indikator
Sasaran
Capaian Kinerja Anggaran Tingkat
Efisensi Target Realiasi Capaian Anggaran Realiasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap
layanan
publik
Indek
Kepuasan
Masyarakat
C Menunggu
hasil Survei
Kepuasan
Masyarakat
dari LAN
- 60.491.446.812,50 55.415.899.804,00 91,61 8.39
Meningkatnya
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Nilai SAKIP
Setda
B BB BB 18.030.547.012,00 14.733.778.367,00 81,71 18.29
Nilai SAKIP
Kab/Kota
yang
mendapat
predikat CC
3 3 3
Nilai LPPD
Provinsi
Kalimantan
Utara
Tinggi Masing
menunggu
hasil dari
Tim EKPPD
-
49
Nasional
Jumlah
Kab/Kota
yang
mendapat
Nilai LPPD
Tinggi
5 Masing
menunggu
hasil dari
Tim EKPPD
Nasional
-
Persentase
rancangan
produk
hukum
daerah yang
tidak
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-
undangan
dan
kepentingan
umum
100% 60,3 60,3
50
Berdasarkan tabel 3.9 perbandingan capaian sasaran dengan capaian
realisasi keuangan dapat digambarkan bahwa sebagai berikut:
1. Pada sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, tingkat
capaian realisasi program dan keuangan hingga 91,61% dengan kategori sangat
baik dan tingkat efisiensi anggaran hingga 8,39 %.
2. Pada sasaran meningkatnya kinerja pemerintah, tingkat capaian realisasi program
dan keuangan hingga 81,71% kategori Tinggi dengan tingkat efisiensi anggaran
18,29 %
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi serta dalam rangka mewujudkan
good governance pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas
akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari pemanfaatan
sumberdaya termasuk didalamnya dalam pemanfaatan anggaran.
Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana
dituangkan dalam dokumen ini, merupakan kerja keras seluruh aparatur Pemerintah
Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan dukungan
serta partisipasi masyarakat serta dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha
dan pendidikan yang telah memberikankan sumbangsihnya untuk kemajuan Provinsi
Kalimantan Utara.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018 meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik masih dalam
tahap pengelolaan data survei kepuasan masyarakat oleh pihak LAN RI yang akan realis
pada bulan september 2019, namun pemerintah provinsi kalimantan utara Optimis dapat
mencapai target yang telah ditentukan yaitu C. Dalam rangka mencapai target IKM nilai C
Sekretariat Daerah provinsi Kalimantan Utara di dukung 5 Program proritas yang
dilaksanakan di Biro-biro Sekretariat Daerah.
Pelaksanaan sasaran strategis meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan 5
indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Setda dan Nilai SAKIP Kab/Kota yang mendapat predikat
CC telah mencapai target yang telah ditentukan, Nilai LPPD Provinsi Kalimantan Utara dan
Jumlah Kab/Kota yang mendapat predikat LPPD Tinggi masih menunggu hasil dari tim
EKPPD nasional namun pemerintah provinsi Kalimantan Utara Optimis dapat mencapai
target yang telah ditentukan, dan Persentase rancangan produk hukum daerah yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum dengan
tingkat capaian masih dalam kategori rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi
antar perangkat daerah dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah.
52
Dengan didukung 16 program dengan jumlah anggararan Rp. 77.571.787.584,50
realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp.
69.252.669.412,00 (89,28%), persentase realisasi keuangan masuk dalam kategori Tinggi.
Efesiensi capaian kinerja sasaran strategis atas pengunaan sumberdaya sebesar 10,72%,
tetapi tingkat efesiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya
khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas
persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.
Harapan kami untuk tahun–tahun mendatang LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam
menjalankan misi dan sasaran strategis organisasi, juga dapat digunakan sebagai upaya
memacu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik, dan dapat dimanfaatkan untuk
memperbaiki keputusan dan kebijakan dari pemerintah.
Demikian LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menggambarkan
capaian kinerja sasaran srategis dan indikator kinerja utama dan pada tahun 2018 dalam
mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
