LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASARNOMOR 10 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASARNOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKANPENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka penataanpembangunan perumahan danpemukiman yang berwawasanlingkungan perlu diatur dandisesuaikan dengan Rencana TataRuang Wilayah ( RTRW );

b. bahwa peruntukan lahan untukkepentingan perumahan danpemukiman, perdagangan dan jasayang dilaksanakan melaluipengkaplingan tanah perlu dilakukanpengawasan dan pengendalian agarlebih berdaya guna dan berhasil gunamelalui pengaturan PerijinanPeruntukan Penggunaan Tanah ;

1

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam hurufa dan huruf b, perlu membentukPeraturan Daerah tentang RetribusiIzin Peruntukan Penggunaan Tanah.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan DasarPokok - pokok Agraria ( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1960 Nomor 104, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun1985 tentang Pajak Bumi DanBangunan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1985Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3312), sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 12Tahun 1994 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992Nomor 62, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3569);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun1992 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat IIDenpasar (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992Nomor 9, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3465) ;

2

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun1992 tentang Perumahan danPemukiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992Nomor 23, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3469);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Oaerah danRetribusi Oaerah ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor3685) sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 34tahun 2000 ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000Nomor 246, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4048) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 53, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437)Sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun

3

2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang­Undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah menjadiUndang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005Nomor 108, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6Ta hun 1988 tenta ng KoordinasiKegiatan Instansi Vertikal di Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1988 Nomor 10,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3373) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69Tahun 1996 tentang PelaksanaanHak dan Kewajiban, serta Bentukdan Tata Cara Peran SertaMasyarakat Oalam Penataan Ruang(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1996 Nomor 104,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3660)

4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 59,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3696 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66Tahun 2001 tentang RetribusiDaerah ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nemer 16Tahun 2004 tentang PenatagunaanTanah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 45,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4385 );

14. Peraturan Daerah Keta DenpasarNomer 10 Tahun 1999 tentangRencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kota Denpasar ( LembaranDaerah Kota Denpasar Tahun 1999Nomor 11 Seri D Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAHKOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

5

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANGRETRIBUSI IZIN PERUNTUKANPENGGUNAAN TANAH.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.

3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Dinas Tata Kota dan Bangunan adalah Dinas Tata Kotadan Bangunan Kota Denpasar.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota danBangunan Kota Denpasar.

6. Izin Peruntukan penggunaan Tanah adalah izin yangdikeluarkan oleh Walikota dalam rangka pelaksanaanpengkaplingan tanah di Kota Denpasar.

7. Pengkaplingan adalah pemecahan tanah menjadi bidangtanah yang telah dipersiapkan yang dilakukandikawasan permukiman,kawasan RTHK dengan KDB30 %, kawasan prasarana perdagangan dan jasa yangdimaksudkan untuk pembangunan perumahanjpermukiman, pertokoan, perdagangan dan jasa.

6

8. Setiap orang adalah orang perorang atau badan usahayang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

9. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkatKDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunandengan luas persil yang dinyatakan dalam prosentase.

10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPadalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksijual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidakterdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajakditentukan melalui perbandingan harga dengan objeklain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NilaiJual Objek Pajak Pengganti.

11. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi ataskegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberianizin kepada orang pribadi atau badan yangdimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,pengendalian dan pengawasan atas kegiatanpemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarianIingkungan.

12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenurut Peraturan Perundang-undangan Retribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusitermasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yangmerupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusiuntuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dariPemerintah Kota.

14. Surat Setoran Retribusi daerah, yang dapat disingkatSSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakanuntuk melakukan pembayaran atau penyetoran

7

retribusi terhutang ke kas daerah atau tempatpembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapatdisingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yangmenentukan besarnya pokok retribusi.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yangdapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapanretribusi yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah. kredit retribusilebih besar daripada retibusi yang terhutang atau tidakseharusnya terhutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapatdisingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihanretribusi dan atau sanksi administrasi berupa bungadan atau denda ;

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untukmencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atauketeranga n la in nya da la m ra ng ka pengawasa nkepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerahberdasarkan peraturan perundang - undangan retribusiDaerah.

19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerahadalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapatdisebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkanbukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi sertamenemukan tersangkanya.

8

BAB IIPERIJINAN

Pasal 2

(1) Setiap orang yang melaksanakan pengkaplingan tanahdi Kota Denpasar wajib mendapat Izin Peruntukanpenggunaan Tanah.

(2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk:a. pengkaplingan dengan jumlah paling sedikit 10

(sepuluh) kapling atau lebih;b. pengkaplingan dengan luas tanah paling sedikit

2500 M2 (dua ribu lima ratus) M2 atau lebih ;c. pengkaplinganyang dilaksanakan secara bertahap

yang jumlahnya menjadi 10 (sepuluh) kapling ataulebih terhitung dari pengkaplingan yang pertama.

BABIIIPENGKAPLINGAN

Pasal 3

Pengkaplingan tanah hanya boleh dilaksanakan padaKawasan Permukiman, pada kawasan Land Consulidation(LC), Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) dengan KDB 30%, dan pada Kawasan Prasarana Perdagangan dan Jasasesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 4

(1) Pemohon Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dalamrangka pengkaplingan tanah wajib menyediakanFasilitas Umum dan atau Fasilitas sosial.

9

(2) Ketentuan mengenai Fasilitas umum dan atau FasilitasSosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkansebagai berikut :

a. Pada Kawasan Permukiman1. Pengkaplingan tanah dengan luas 1500 M2

sampai dengan 2500 M2 wajib menyediakanfasilitas umum berupa jalan dengan lebar palingkurang 6 (enam) Meter;

2. Pengkaplingan tanah dengan luas diatas 2500M2 sampai dengan 5000 M2wajib menyediakanfasilitas umum berupa jalan dengan lebar palingkurang 6 (enam) Meter dan atau fasilitas sosialdengan luas keseluruhan fasilitas umum danfasilitas sosial sebanyak 30% dari luas lahankeseluruhan;

3. Pengkaplingan tanah dengan luas diatas 5000M2 sampai dengan 10.000 M2 wajibmenyediakan fasilitas umum berupa jalandengan lebar paling kurang 6 (enam) Metersampai dengan 8 (delapan) Meter dan ataufasilitas sosial dengan luas keseluruhan fasilitasumum dan fasilitas sosial 32,5 % dari luas lahankeseluruhan;

4. Pengkaplingan tanah dengan luas 10.000 M2keatas wajib menyediakan Fasilitas umumberupa jalan dengan lebar paling kurang 8(delapan) Meter sampai dengan 10 (sepuluh)Meter dan atau fasilitas sosial dengan luaskeseluruhan fasilitas umum dan fasilitas sosial35 % dari luas keseluruhan.

10

b. Pada Kawasan land Consolidation (lC) :Pengkaplingan tanah pada kawasan landConsolidation (LC) wajib menyediakan jalanpaling kurang dengan lebar 6 Meter.

c. Kawasan RTHK dengan KDB 30 % :Pengkaplingan tanah pada KDB 30 % luasperkapling paling kurang 250 M2 wajibmenyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umumdengan ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a

d. Pada Kawasan Perdagangan dan Jasa:1. Pengkaplingan tanah dengan luas 1500 M2

sampai dengan 2500 M2 wajib menyediakanjalan dengan lebar jalan paling kurang 6 meter.

2. Pengkaplingan tanah dengan luas diatas 2500M2 sampai dengan 5000 M2 wajib menyediakanjalan dengan lebar jalan antara 6 sampai dengan8 Meter.

3. Pengkaplingan tanah dengan luas diatas 5000M2 sampai dengan 10.000 M2 wajibmenyediakan jalan dengan lebar jalan antara 8sampai dengan 10 Meter.

4. Pengkaplingan tanah dengan luas diatas 10.000M2 wajib menyediakan jalan dengan lebar jalanantara 10 sampai dengan 12 Meter.

Pasal 5

(1) Fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 wajib diserahkan kepadaPemerintah Kota untuk diatur lebih lanjut penggunaandan atau peruntukannya.

11

(2) Penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanmelalui proses pelepasan hak sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum wajibdilaksanakan selambat-Iambatnya 6 (enam) bulanterhitung sejak Izin Peruntukan penggunaan Tanahditerbitkan.

Pasal 6

(1) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 bagi kegiatan pengkaplingan tanah yangsemata-mata dilaksanakan untuk kepentinganpembagian waris atau pemberian hibah.

(2) Pengkaplingan tanah yang dilaksanakan untukkepentingan pembagian waris atau pemberian hibahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomankepada ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

BABIVTATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 7

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepadaWalikota melalui Dinas Tata Kota dan Bangunan.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pad a ayat(1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a. fotocopy KTP Pemohon yang dilegalisir;b. fotocopy Akta Pendirian bag; Badan Hukum yang

dilegalisir;

12

c. gambar site plan kapling ;d. fotocopy NPWP perorangan / Badan Hukum

yang dilegalisir ;e. fotocopy Bukti hak atas tanah (sertifikat) yang

dilegalisir;f. persetujuan penyanding.

Pasal 8

(1) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) telah lengkap, makadilakukan verifikasi untuk membuktikan kebenaranpersyaratan administrasi dengan kondisi di lapangan/lokasi pelaksanaan pengkaplingan dilakukan.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Tim paling lama 12 (dua belas) harikerja terhitung sejak tanggal diterimanya persyaratanadministrasi secara lengkap.

Pasal 9

(1) Atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) Walikota dapat menerima ataumenolak setelah mendapat pertimbangan Tim.

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) telah memenuhi ketentuan, maka ijinpelaksanaan pengkaplingan diterbitkan dalam waktupaling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejaktanggal selesainya verifikasi.

(3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak memenuhi ketentuan, Walikota menolakmenerbitkan ijin pelaksanaan pengkaplingan disertai

13

alasan-alasan secara tertulis dalam waktu paling lama6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainyaverifi kasi.

Pasal 10

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BABVPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DinasTata Kota dan Bangunan untuk melaksanakan pengendaliandan pengawasan pelaksanaan pengkaplingan agar sesuaidengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 12

Dalam rangka Pengendalian dan pengawasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 Kepala Dinas Tata Kota danBangunan dapat mengambil tindakan berupa :

a. menghentikan pelaksanaan pengkaplingan tanah yangtidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) ;

b. menghentikan pelaksanaan pengkaplingan tanah yangtidak mempunyai ijin pelaksanaan pengkaplingan ;

c. menghentikan dan menertibkan pelaksanaanpengkaplingan tanah yang telah mempunyai ijin tetapidalam pelaksanaan tidak sesuai dengan ijin yang telahdiberikan.

14

Pasal 13

(1) Disamping tindakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 Walikota dapat membatalkan IzinPeruntukan Penggunaan Tanah yang telah diterbitkanapabila :

a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5;

b. tidak menghentikan pelaksanaan pengkaplingantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf c.

(2) Tata cara pembatalan Izin Peruntukan PenggunaanTanah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkandengan Peraturan Walikota.

BAB VINAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Dengan nama retribusi Izin Peruntukan PenggunaanTanah dipungut retribusi sebagai pembayaran ataspemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepadasetiap orang yang melaksanakan pengkaplingantanah.

(2) Obyek retribusi adalah pemberian Ijin PelaksanaanPengkaplingan Tanah yang dilaksanakan padakawasan permukiman, Ruang Terbuka Hijau Kota(RTHK) dengan KDB 30 % dan pada kawasanprasarana perdagangan dan jasa.

(3) Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yangmendapat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

15

BAB VIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah termasukgolongaan retribusi perijinan tertentu.

BABVIIIDASAR PENGENAANTARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Dasar pengenaan tarif retribusi adalah setiappemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yangdidasarkan pada prosentase, luas kapling. jumlah kaplingdan NJOP.

BABIX

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPANTARIF

Pasal 17

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur danbesarnya tarif retibusi Izin Pruntukan PenggunaanTanah didasarkan pada tujuan untuk menutupisekaligus atau sama dengan biaya penyelenggaraanpemberian Izin Peruntukan penggunaan Tanah.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputikomponen biaya survey lapangan, biaya transportasidan biaya operasional dalam rangka pengawasan,pengendalian, dan penertiban.

16

BAB XBESARNYARETRIBUSI

Pasal 18

Atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusiyang besarnya ditetapkan dengan perhitungan yaitu :

0,50/00 (per mil) X luas kapling (M2) Xjumlah kaplingX NJOP.

BAB XIWlLAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retibusi yang terutang dipungut di Kota Denpasartempat pelayanan Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanahdiberikan.

Pasal 20

(1) pemungutan retibusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SuratKetetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumenlain yang dipersamakan.

17

BAB XIISAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkanSurat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumenlain yang dipersamakan.

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat padawaktunya atau kurang membayar dikenakan sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiapbulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar danditagih dengan menggunakan Surat Tagihan RetribusiDaerah ( STRD).

BAB XIIITATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayarsekaligus dimuka.

(2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, tempatpembayaran retribusi diatur dengan PeraturanWalikota.

18

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yangsejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihanretribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saatjatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelahtanggal surat teguran atau surat peringatan atau suratlain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harusmelunasi retribusi yang terutang.

(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelahtanggal surat teguran atau surat peringatan atau suratlain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi belummembayar retribusi terutang, maka izin tidak dapatditerbitkan.

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yangsejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGURANGAN,KERINGANAN,DAN PEMBEBASANRETRIBUSI

Pasal 25

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan,dan pembebasan retribusi.

(2) pengurangan, keringanan, dan pembebasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikandengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

19

(3) Tata Cara pengurangan, keringanan, dan pembebasanretribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIKADALUWARSA

Pasal 26

(1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampauijangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saatterutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusimelakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retibusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusibaik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerahini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Walikotamulai dari teguran sampai dengan penghentiankegiatan dan / atau pencabutan ijin;

(2) Teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat (1)diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali denganselang waktu masing-masing maksimal 1 (satu)bulan;

20

(3) Apabila sampai dengan teguran tertulis terakhir yangbersangkutan tetap tidak memenuhi ketentuanperaturan yang berlaku, kegiatan pelaksanaanpengkaplingan dapat dihentikan dan atau IjinPelaksanaan Pengkaplingan Tanah dapat dicabut danatau dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIIIKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di Ling kunganPemerintah Kota Denpasar diberi wewenang khususoleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikanatas pelanggaran Peraturan Daerah ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, danmeneliti keterangan atau laporan berkenaandengan tindak pidana di bidang perpajakanDaerah dan Regtribusi agar keterangan ataulaporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkanketerangan mengenai orang pribadi atau bdantentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana perpajakanDaerah dan Retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau badan sehubungan dengan tindakpidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribus;

21

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dandokumen-dokumen lain berkenaan dengantindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatbahan bukti pembukuan, pencatatan, dand 0 k u men - d0 k u men Ia in, 5e rt a m e Ia k u k a npenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanadibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. Menyuruh berhenti dan / atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atau tempatpada saat pemeriksaan sedang berlangsung danpemeriksaan identitas orang dan / ataudokumen yang dibawa sebagaimana dimaksudpada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengantindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untukkelancaran penyidikan tindak pidana dibidangPerpajakan Daerah dan Retribusi menuruthukum yang bertanggungjawab.

22

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal2,3,4, dan 5 Peraturan Daerah ini diancam pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendapalng banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutarupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

23

Agar setiap orang mengetahu memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasarpada tanggal 22 September 2005

WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasarpada tanggal 27 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

MADE WESTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2006 NOMOR 10

24

PENJELASAN ATAS

PERATURAN OAERAH KOTA OENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKANPENGGUNAAN TANAH

1. UMUM

Bahwa dalam rangka penataan pembangunanperumahan dan pemukiman yang berwawasanlingkungan dipandang perlu perlu diatur sesuai denganRencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota Oenpasar.

bahwa peruntukan penggunaan tanah untukkepentingan pembangunan perumahan danpemukiman, perdaganagan dan jasa yangdilaksanakan melalui pengkaplingan tanah perlupengawasan dan pengendalian agar lebih berdaya gunadan berhasil guna dalam upaya mewujudkanpembangunan perumahan dan pemukiman,perdagangan dan jasa yang tertib, nyaman danberwawasan lingkungan.

bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas makadipandang perlu mengatur pelaksanan pengkaplingantanah melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yangditetapkan dengan Peraturan Oaerah.

II. PASAL OEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

25

Pasal2 Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf aCukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf cPengkaplingan sejak awal dilaksanakansecara bertahap dan subyek pengkaplinganadalah sama.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal4 Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat (2)kalau sudah ada jalan 6 (enam) meter tidakperlu jalan lagi, kalau kurang dari 6 (enam)meter wajib menyesuaikan menjadi 6 (enam)meter.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal6 Ayat (1)Yang dimaksud pembagian waris adalahpembagian waris yang menyangkut tanahyang dilaksanakan melalui prosespengkaplingan tanah dari pewaris kepada ahliwaris yaitu terbatas kepada anak kandungdan atau anak angkat yang telah ditetapkanberdasarkan ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku, sedangkan hibah

26

dilaksanakan terbatas kepada anak kandungdan atau anak angkat yang telah ditetapkanberdasarkan ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 11Cukup jelas.

Pasal 12Cukup jelas.

Pasal 13Cukup jelas.

Pasal 14Cukup jelas.

Pasal 15Cukup jelas.

Pasal 16Cukup jelas.

Pasal 17Cukup jelas.

27

Pasal 18Cukup jelas.

Pasal 19Cukup jelas.

Pasal 20Cukup jelas.

Pasal 21Cukup jelas.

Pasal 22Cukup jelas.

Pasal 23Cukup jelas.

Pasal 24Cukup jelas.

Pasal 25Cukup jelas.

Pasal 26Cukup jelas.

Pasal 27Cukup jelas.

Pasal 28Cukup jelas.

Pasal 29Cukup jelas.

Pasal 30Cukup jelas.

28