LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 24 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTAt~G

USAHA HOTEL MELATI

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOT A DENP ASAR,

Menimbang a. bahwa kegiatan usaha Hotel melatimerupakan salah satu aspek penunjangkegiatan kepariwisataan yang perlu mendapatpembinaan, pengawasan dan pengendalianagar lebih berdaya guna dan berhasil guna ;

b. bahwa pembinaan, pengawasan danpengendalian k~g.iatan usaha Hotel Melatidimaksud huruf a, dilaksanakan melaluiperijinan usaha Hotel melati ;

- 1 -

c. bahwa berhubung dengan hal tersebut hurufa dan b, perlu ditetapkan dengan PeraturanDerah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990Nomor : 78, Tambahan Lembaran NegaraNomor : 4327) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentangPembentukan Kota Denpasar (Lembaran NegaraTahun 1992 Nomor 9, Tambahan LembaranNegara Nomor 3465) ;

4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Tahun 1997 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangKetentuan - Ketentuan Pokok Penge10laanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3699) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839) ;

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 18Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

- 2 -

246, Tambahan Lembaran Negara Nomor4048);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pe1aksanaan Undang-undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990

tentang Pengenda1ian Pencemaran Air(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993

tentang Ana1isa mengenai Dampak Lingkungan(Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999tentang Teknik Penyusunan PeraturanPerundang-undangan dan bentuk RancanganUndang - undang, Rancangan PeraturanPemerintah dan Rancangan KeputusanPresiden;

12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai NegeriSipi1 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun1995 Nomor 9 Seri B Nomor 3) ;

13. Peraturan' Daerah Kota Denpasar Nomor 13Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas DaerahKota Denpasar (Lembaran Daerah KotaDenpasar Tahun 2001 Nomor 13).

- 3 -

Memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Denpasar tanggal 3 Desember Tahun2001 Nomor 22 Tahun 2001 TentangPersetujuan Penetapan 9 (sembi Ian) PeraturanDaerah Kota Denpasar .

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERW AKILAN RAKY AT DAERAH

KOT A DENP ASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA DENPASARTENT ANG USAHA HOTEL ME LA TI

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar ;

Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Derah KotaDenpasar;

'-. "alikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar ;

Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Denpasar ;

-4-

e. Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakanseluruh atau sebagian bangunan yang khusus disediakan bagisetiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan ;

f. Pimpinan Hotel Melati adalah pengurus sehari-hari yangmemimpin dan bertanggungjawab atas pengusaha Hotel Melati ;

g. Tamu Hotel Melati adalah setiap orang yang menginap danmenggunakan jasa - jasa lainnya di Hotel dengan membayar;

h. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Hotel Melati yang dikeluarkanoleh Walikota Denpasar;

1. Ijin Prinsip adalah Ijin sementara yang diberikan oleh Walikotakepada Badan usaha atau usaha perorangan untuk dapatmembangun Hotel Melati ;

J. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputiPerseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnyabadan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentukapapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasiyayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiunan,bentuk usaha tetap serta betuk usaha lainnya.

Pasal2

Dikecualikan pengertian Hotel Melati adalah:

a Bangunan instansi Pemerintah maupun swasta yang hamsdigunakan sebagai tempat tinggal karyawannya ;

Tisma Instansi Pemerintah maupun swasta yang digunakansebagai tempat peristirahatan pegawailmahasiswa dan tidak

"'omersialkan untuk umum ;

Asrama clan Rumah pemondokan bagi pelajar/mahasiswa;

Pondok Wisata

- 5 -

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal3

Gsaha Hotel Melati dapat berbentuk badan atau usahaperorangan ;

_) Gsaha Hotel Melati dengan modal bersama antara Warga~egara Indonesia dengan Asing bentuk usahanya disesuaikandengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yangberlaku.

BAB III

TAT A CARA PERSY ARA TAN PENGUSAHAAN

Pasal4

Tata cara dan persyaratan pengusahaan Hotel Melati ditetapkandengan Keputusan Walikota ;

_ Pengusahaan Hotel Melati dapat dilengkapi dengan Jasapelayanan makanan dan minuman.

PasalS

Pimpinan Hotel Melati berkewajiban untuk :

_ femberikan kenyamanan kepada tamu hotel ;

__ ~enyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan~u:uran Perundang-undangan yang berlaku ;

~oa norma-norma kesusilaan, etika, martabat,"ban dan ketentraman ;

- 6 -

untuk

rangkad. Melakukan upaya secara terus-menerus

meningkatkan sumber daya manusia dalammemberikan pelayanan kepada tamu ;

e. Memelihara hygiene dan sanitasi serta keindahan di dalamdan lingkungan hotel ;

f. Menetapkan persyaratan penghunian kamar yang diletakkan pad a tempat yang mudah dilihat dan dibaca olehtamu.

BABIV

PENGGOLONGAN HOTEL MELA TI

Pasal6

Csaha Hotel Melati digolongkan kedalam 3 (tiga) kelas ;

_ Tanda golongan kelas Hotel Melati dinyatakan dengan tandaunga melati sebagai berikut :

a Golongan Kelas Melati III ;

b. Golongan Kelas Melati II ;

c. Golongan Kelas Melati I .

Pasal7

~~~:uan golongan kelas hotel melati menurut tanda bunga melati':·-~-?-"'..·~n dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Walikota

- 7 -

PasalS

Penggolongan kelas hotel melati berlaku untuk jangka waktu3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan harus diperbaharuisetelah diadakan penilaian kembali oleh Walikota ;

-) Penggolongan kelas Hotel Melati sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini dapat dirubah dengan mengajukan permohonanperubahan golongan hotel melati kepada Walikota melaluiDinas Pariwisata ;

Tata cara dan syarat pengajuan perubahan golongan kelasHotel Melati ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal9

_.ertifikat golongan kelas Hotel Melati dimaksud Pasal 7 ayat (2)i:l~ruran Daerah ini, harus dipasang di tempat yang mudah dilihat,-algan jelas oleh tamu.

PasallO

eriap perubahan nama atau pemindahtanganan kepemilikan Hotel_ ~elati harus seij in Walikota.

- 8 -

BABV

PERIJINAN

Pasal11

(1) UntlJk mengusahakan Hotel Melati harus mempunym IJmsebagai berikut :

a Ijin Prinsip ;

b. Ijin Usaha ;

(2) Ijin Prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal iniberlaku untuk jangka waktu maksimall (satu) tahun ;

(3 Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal iniberlaku selama pengusaha masih menjalankan usahanyadengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun ;

- Ijin Prinsip atau Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1)Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal12

-ntuk memperolah Ijin Prinsip mendirikan usaha Hotel Melatipermohonan diajukan secara tertulis di atas kertas bermateraisesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Walikota melaluiDinas Pariwisata dengan melampirkan :

a KTP / Surat Keterangan Domisili ;

Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum ;

Bukti hak milik / penguasaan hak atas tanah ;

Data Hotel Melati yang direncanakan akan dibangun ;

" iDersetujuan Penyanding diketahui Kepala Desa/Lurah danran Carnat setempat dimana lokasi terse but berada ;

ar rencana bangunan dan peta lokasi bangunan ;

-9-

~, Cntuk mendapatkan ijin usaha Hotel Melati permohonandiajukan secara tertulis kepada Walikota melalui DinasPariwisata dengan melampirkan :

a. Salinan Ijin Prinsip ;

b. Salinan Ijin Mendirikan Bangunan ;

c. Salinan Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dan Surat IjinTempat Usaha (SITU) ;

d. Data fasilitas Hotel Melati yang bersangkutan.

~, Permohonan pendaftaran ulang Ijin Usaha ditujukan kepadaWalikota melalui Dinas Pariwisata dengan melampirkan :

a Ijin usaha yang telah dimiliki sebelumnya ;

b. Tanda bukti pembayaran pajak terakhir ;

c. Laporan perkembangan usaha Hotel Melati ;

d. Salinan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan salinan 1JInUndang-Undang Gangguan (HO) yang masih berlaku.

-. Ijin Usaha sebagaimamana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf bPeraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kecualidengan persetujuan tertulis dari Walikota ;

-. Ijin Usaha dapat dicabut apabila : melanggar ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5 dan 12 ayat (4) PeraturanDaerah ini.

- 10 -

BABVI

PEMBIAYAAN

Pasal13

/a biaya untuk mendapatkan ijin prinsip, ijin usaha dan~" ulang ijin usaha ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BABVII

PEMBINAAN DAN PENGA W ASAN

Pasal14

dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah inioleh Walikota Cq. Diilas Pariwisata.

BABVIII

KETENTUAN PIDANA

PasallS

orang yang melanggar ketentuan Pasal':'pasal yang diaturBab II sampai dengan Bab VI Peraturan Daerah ini

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau. g banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

.dana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

- 11 -

BABIX

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal16

"Jeiabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan PemerintahDenpasar diberi wewenang khusus sebagai penyidikmelakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi

.~~enang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

mencari, mengumpulkan dan meneliti"eterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana"f-,idang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan

:ersebut menjadi lengkap dan jelas ;

_.feneliti, mencari, dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan hukum tentang

ebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan. dak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

•. _"feminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiatau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana

ibidang Retribusi Daerah ;

_uemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen ­,kumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di

Iidang Retribusi Daerah ;

'" ~.lelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti,pembukuan, pencatatan dan· dokumen - dokumen lain, serta~ elakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but ;

_~eminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan-~, penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- 12 -

__ .1enyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan:-uangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

rlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atauokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf eyat (2) Pasal ini ;

- _'\lemotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.. idang Retribusi Daerah ;

_.:emanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan;Mriksa sebagai tersangka atau saksi ;

_.:enghentikan penyidikan ;

_:elakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran;e:::idikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah-~u:rut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Illij.itahukan dimulainya penyelidikan dan penyampaian:nyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun~ :entang Hukum acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal17

otel Melati yang telah ada dan belurn memenuhi• _. ;;n seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar

dengan ketentuan yang tercanturn dalam-~ :Ja..orah ini ;

~ prosedur penyesuaian Ijin sebagaimana dimaksud'tetapkan dengan Keputusan Walikota.

- 13 -

BABXIKETENTUANPENUTUP

Pasal18

e:..."'Tab. ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

setiap orang dapat mengetahuinyapengundangan Peraturan Daerah ini dengan

.:(i dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar .

. Denpasaro Desember 2001

))AERAH KOTA DENPASAR,

ERAH KOT A DENP ASARjfOR24

- 14-

PENJELASAN

ATAS

;RAN DAERAH KOTA DENPASAR

OMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

USAHA HOTEL MELA TI

rangka mengembangkan usaha pen~ang di---=--: :..::.....J...~isatakhususnya usaha Hotel Melati, dipandang

_ ~~gCln~ kan penataan dan pengaturan usaha Hotel Melati

.="-u. dengan hal tersebut diatas dan dengan'::::e:-"'''~~7!"mra Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

erintahan Daerah yang memberikan keleluasaan.....;c.."I'ah Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan

I(t-:-:--'-l ::)a..<>rah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan_ ~enpasar tentang usaha Hotel Melati.

- 15 -

:AL

jelas.

jelas.

jelas

ila jasa pelayanan makanan, minuman danlainnya diberikan juga kepada tamu

selain yang menginap di Hotel bersangkutan,~ tersebut harns mendapat ijin tersendiri dari~i berwenang.

jelas.

- _~ila permohonan ijin Hotel Melati beradakawasan pemukiman, campuran, jumlahdiijinkan maksimum 25 kamar.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

lila persetujuan prinsip telah berakhir (telah.iperpanjang dua kali) sedangkan

bangunannya belum selesai clan apabilaegang persetujuan prinsip ingin melanjutkanbangunannya roaka yang bersangkutan dapat

~"'lanjutkan pembangunannya tanpa hamscari persetujuan prinsip bam.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.·elas.

- 16 - .