Upload
doanque
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH
Modul Perkuliahan HUKUM ADMINISTRASI NEGARAUniversitas IndonesiaFakultas Hukum DEPOK
2
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Hukum administrasi negara menjadi dasar pijakan utama dan legitimasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga format hukum sangat menentukan nuansa dan dialektika otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah pusat.
Hukum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintahan daerah karena melalui hukum dapat diperoleh arah tujuan negara dalam membagi kewenangan antar-tingkatan pemerintahan.
KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAHKEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAHDALAM HUKUM ADMINSTRASI NEGARA DALAM HUKUM ADMINSTRASI NEGARA
HAN HUKUM PEMERINTAHAN
DAERAH
DAERAH
OTONOM
KEUANGAN
DAERAH
PEMBINAAN
PENGAWASAN
SISTEM
PROSEDUR
KEBIJAKAN
DAU
DAK
PAD
44
Definisi Definisi Definisi Pemerintahan Daerah Definisi Pemerintahan Daerah (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2004)(Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2004)
““Penyelenggaraan urusan pemerintahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.”dalam UUD 1945.”
Definisi Pemerintah Daerah Definisi Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 32 Tahun 2004):(Pasal 1 angka 3 UU Nomor 32 Tahun 2004):
““Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”penyelenggara pemerintahan daerah.”
5
Legaligrafi pemerintahan daerah
1. UU NOMOR 1 TAHUN 19452. UU NOMOR 22 TAHUN 19483. UU NOMOR 44 TAHUN 19504. UU NOMOR 1 TAHUN 19575. UU NOMOR 6 TAHUN 19596. UU NOMOR 5 TAHUN 19607. UU NOMOR 18 TAHUN 19658. UU NOMOR 5 TAHUN 19749. UU NOMOR 22 TAHUN 199910. UU NOMOR 32 TAHUN 2004
6
KERANGKA DASAR HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
”Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”
Pasal 18 UUD 1945 Pra-Perubahan
7
HAKIKAT PEMBAGIAN DAERAHMENURUT PASAL 18 UUD 1945PRA-PERUBAHAN1. PEMBENTUKAN DAERAH DI INDONESIA DIMUNGKINKAN SEBAGAI WUJUD PRULARISTIS BANGSA INDONESIA YANG EKA DALAM KESATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 2. SEBAGAI KONSEKUENSI YURIDIS BENTUK NEGARA KESATUAN, HUBUNGAN FORMALISTIS ANTAR-DAERAH DAN PEMBENTUKAN DAERAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT MELALUI UNDANG-UNDANG YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR).
PEMBAGIAN DAERAHPEMBAGIAN DAERAH
NEGARAREPUBLIKINDONESIA
KABUPATEN
PROVINSI
KOTA
Pembentukan Daerah Otonom harus dilakukan dengan Undang-Undang
9
ALASAN YURIDIS PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI UNDANG-UNDANG
(1) pembentukan daerah harus merupakan wujud kemauan pemerintah dan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR;
(2) konstruksi pembagian daerah harus diselaraskan dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat yang dilegitimasi oleh hukum;
(3) pembentukan daerah merupakan perjanjian publik yang mengakui suatu wilayah sebagai daerah otonom yang akan memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum;
(4) jaminan penyerahan hak otonomi akan disertai dengan jaminan pengakuan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang diserahkan dari pemerintah pusat.
1111
SIKLUS OTONOMI DAERAHSIKLUS OTONOMI DAERAH
(2)OTONOMI DAERAH
(3)DAERAH
OTONOM
(1)DESENTRALISASI
12
KONSEPSI HUKUM Desentralisasi adalah PENYERAHAN wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI
13
HAK DAERAH OTONOM1. Mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan2. Menjalankan otonomi yang seluas-
luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah
3. Urusan pemerintahan daerah dikecualikan atas urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama
DAERAH OTONOM
DEKOSENTRASIPELIMPAHAN wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentuTUGAS PEMBANTUANPENUGASAN dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
TITIK BERAT OTONOMI TITIK BERAT OTONOMI DAERAHDAERAH
OTONOMIDAERAH
DITITIKBERATKANPADA
KABUPATEN/KOTA
LUAS, keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali untuk urusan tertentu yang dikecualikan
NYATA, keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan
BERTANGGUNG JAWAB, perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban
16
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
Kewenangan lintas kabupaten/kota Kewenangan yang tidak/belum
dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota
Kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya
17
POSISI GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota
Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota
1818
PEMBENTUKAN DAERAH PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMOTONOM
Pembentukan daerah dapat dilakukan dengan Pembentukan daerah dapat dilakukan dengan PENGGABUNGAN beberapa daerah atau PENGGABUNGAN beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau bagian daerah yang bersandingan atau PEMEKARAN dari satu daerah menjadi dua PEMEKARAN dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebihdaerah atau lebih
Batas minimal PEMEKARAN daerah Batas minimal PEMEKARAN daerah dilakukan setelah mencapai usia dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan mencapai 10 penyelenggaraan pemerintahan mencapai 10 tahun (provinsi), 7 tahun (kabupaten/kota), tahun (provinsi), 7 tahun (kabupaten/kota), dan 5 tahun (kecamatan) dan 5 tahun (kecamatan)
19
SYARAT PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMSYARAT ADMINISTRATIF PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH YANG MENJADI CAKUPAN WILAYAH, PERSETUJUAN DPRD INDUK, DAN GUBERNUR SERTA REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI
SYARAT TEKNISFAKTOR KEMAMPUAN EKONOMI, POTENSI DAERAH, SOSIAL BUDAYA, SOSIAL POLITIK, KEPENDUDUKAN, LUAS DAERAH, PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN FAKTOR LAINNYA YANG MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH
SYARAT FISIK KEWLAYAHANPALING SEDIKIT 5 KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMBENTUKAN PROVINSI DAN 4 KECAMATAN UNTUK PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA, LOKASI CALON IBUKOTA, SARANA, DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
20
PENGHAPUSAN & PENGGABUNGANDAERAH OTONOM
DAPAT DIHAPUS DAN DIGABUNGKAN DENGAN DAERAH LAIN APABILA TIDAK MAMPU MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH
DILAKUKAN MELALUI PROSES EVALUASI YANG KEMUDIAN DITETAPKAN MELALUI UNDANG-UNDANG
21
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DIBAGI ATAS URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN.
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN DISERTAI DENGAN SUMBER PENDANAAN, PENGALIHAN SARANA DAN PRASARANA, SERTA KEPEGAWAIAN.
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR DISERTAI DENGAN PENDANAAN SESUAI DENGAN URUSAN YANG DIDEKONSENTRASIKAN
22
PENDANAAN DAN HUBUNGAN KEUANGAN
Pemberian sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah;
Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah.
23
PEMBIAYAAN DAERAH YANG DIBERIKAN
Bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama
Pembiayaan bersama atas kerja sama antar-daerah
Pinjaman dan/atau hibah antar-pemerintahan daerah
24
KEWENANGAN MENGELOLASUMBER DAYA LAUT
Daerah memperoleh bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut.
Kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya laut adalah:1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut;2. pengaturan administratif;3. pengaturan tata ruang;4. penegakan hukum;5. pemeliharaan keamanan6. pertahanan kedaulatan negara
Luas wilayah pengelolaan sumber daya laut adalah 12 mil dan 1/3 nya untuk kabupaten/kota
25
ORGAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perangkat Daerah, yang meliputi
(1) Sekretariat Daerah(2) Sekretariat DPRD
(3) Dinas Daerah(4) lembaga teknis Daerah
26
KEPALA DAERAH & WAKIL
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih melalui pemilihan kepala daerah langsung.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindakan pidana kejahatan dengan pidana minimal 5 tahun atas tuduhan korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
27
KRISIS KEPERCAYAAN TERHADAPPEMERINTAH DAERAH
DPRD menggunakan HAK ANGKET jika kepala daerah dan atau wakilnya menghadapi krisis kepercayaan karena tindak pidana yang dilakukannya.
Jika kepala daerah dan atau wakilnya terbukti bersalah karena tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP, DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD.
Jika sudah diputuskan dalam PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP, DPRD mengusulkan pemberhentian yang disampaikan kepada Presiden
28
POSISI YURIDIS DPRD Pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah:“DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.”
Pasal 42 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:
“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.”
TINDAKAN TINDAKAN PENGAWASAN PENGAWASAN
PENGAWASANmenyarankan agar ditekan adanya pemborosan
mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.
30
PENGAWASAN DPRDPENGAWASAN DPRDTugas dan kedudukan DPRD sangat penting untuk mencegah secara dini (early warning system) penyimpangan pengelolaan APBD dan kebijakan dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah
3131
HAK DPRDHAK DPRD INTERPELASIINTERPELASI
Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara.daerah, dan negara.
ANGKETANGKETPelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.dengan peraturan perundang-undangan.
MENYATAKAN PENDAPATMENYATAKAN PENDAPATHak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala Hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angketlanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
32
KEPEGAWAIAN DAERAH Gaji dan tunjangan PNS Daerah
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari alokasi dasar dalam DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Pembinaan dan pengawasan PNS Daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.
PERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAH
KEPALA DAERAH/
WAKIL
SEKRETARIATDAERAH
SEKRETARIATDPRD
DINAS DAERAH
BADAN/KANTOR/RSUD
KELURAHAN
KECAMATAN
PERATURAN DAERAHPERATURAN DAERAH
PERDA
DPRD
MATERI MUATAN PERDA MENGANDUNG ASAS
1. Pengayoman;2. Kemanusiaan;3. Kebangsaan;4. Kekeluargaan;5. Kenusantaraan;6. Bhineka tunggal ika;7. Keadilan;8. Kesamaan dalam
hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastuian hukum
10. Keseimbangan, keserasiaan, dan keselarasan
KEPALA DAERAH
KEUANGAN DAERAHKEUANGAN DAERAH
KEUANGANDAERAH
APBD
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEUANGAN DAERAH TIDAK PERNAH DIDEFINISIKAN
SUMBER PENDAPATANDAERAH(1)PENDAPATAN ASLI
DAERAH a. Pajak Daerahb. Retribusi Daerahc. BUMDd. lain-lain yang sah
(1)DANA PERIMBANGAN(2)LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
BUMD
PAJAKDAERAH
DANA PERIMBANGANDANA PERIMBANGAN
DANAPERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL
DANA ALOKASI UMUM
DANA ALOKASIKHUSUS
PAJAK
SUMBER DAYA ALAM
ALUR HUKUM PENGELOLAAN ALUR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KEUANGAN NEGARA
MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2003MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2003
PASAL 4 AYAT (1)UUD 1945PRESIDEN
MEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHANMENURUT
UUD
PASAL 6 AYAT (1) UU NO. 17 TAHUN 2003
PRESIDEN SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN MEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
DIKUASAKAN KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK FISKAL DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN
PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN:ANTARA LAIN MENGELOLA KEUANGAN NEGARA MEMILIKI REPRESENTASI
SEBAGAI CHIEF FINANCIAL OFFICER YANG SECARA YURIDIS MENJADI REGULATOR UTAMA DALAM MENENTUKAN
STATUS HUKUM PENGELOLAAN UANG NEGARA
DIKUASAKAN KEPADA MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA UNTUK PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
DISERAHKAN KEPADA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA UNTUK KEUANGAN DAERAH DAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
TIDAK TERMASUK KEWENANGAN MONETER
MEKANISME PENGAWASAN/PEMERIKSAAN MEKANISME PENGAWASAN/PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAHKEUANGAN DAERAH
EKSTERNAL DAN INTERNAL PEMERINTAH YANG IDEALEKSTERNAL DAN INTERNAL PEMERINTAH YANG IDEAL
LANDASAN FILOSOFI
PEMERIKSAAN, PENGAWASAN PASAL 23 UUD
1945
Pemeriksaan tanggung
jawab keuangan
negaraBPK
Pengawasan pengelolaan
APBDProvinsiDPRD &
Bawasda Provinsi
Pengawasan Pengelolaan
APBD Kab/kotaDPRD & Bawasda
Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara BPKP
3939
KEMLPND
BPK
KEM BPKP KEM
Bawasda Provinsi
Bawasda Provinsi
Bawasda Kabupaten
Bawasda Provinsi
Bawasda Kabupaten
Bawasda Kabupaten
Bawasda Kabupaten
HASIL PEMERIKSAA
N BPKP
HASIL PEMERIKSAAN
BAWASDA PROVINSI
HASIL PEMERIKSAAN
KABUPATEN/KOTA
ESI
ESI
ESI
ESI
MEKANISME PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BERJENJANG
4040
HUBUNGAN BPK DAN DPRD (1)HUBUNGAN BPK DAN DPRD (1)
Pasal 23E ayat (2) dan (3) Pasal 23E ayat (2) dan (3) UUD 1945UUD 1945““Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan kepada DPR, DPD, dan DPRDDPRD sesuai dengan sesuai dengan kewenangannya.”kewenangannya.”““Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”dengan undang-undang.”
4141
HUBUNGAN BPK DAN DPRD (2)HUBUNGAN BPK DAN DPRD (2)
Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2003 Tentang Keuangan Negara
““Gubernur/Bupati/Walikota Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya enam oleh BPK selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.”bulan setelah tahun anggaran berakhir.”
4242
HUBUNGAN BPK DAN DPRD (3)HUBUNGAN BPK DAN DPRD (3) Pasal 17 ayat (2), (4), dan (5) UU Nomor 15 Tahun Pasal 17 ayat (2), (4), dan (5) UU Nomor 15 Tahun
2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraTanggung Jawab Keuangan Negara
““Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan seteleh DPRD selambat-lambatnya 2 bulan seteleh menerima lapioran keuangan dari pemerintah menerima lapioran keuangan dari pemerintah daerah.”daerah.”
““Laporan hasil pemeriksaan kinerja dan Laporan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPRD.” kepada DPRD.”
TINDAK LANJUT DPRD TERHADAP HASIL TINDAK LANJUT DPRD TERHADAP HASIL
PEMERIKSAAN BPK YANG ADA UNSUR PEMERIKSAAN BPK YANG ADA UNSUR PIDANAPIDANA
BPK
DPRD
DPRD DAPAT MEMINTA BPK MELAKUKAN PEMERIKSAAN LANJUTAN ATAS KEMUNGKINAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH
HAK ANGKET
HAK INTERPELAS
I
PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN/PENUNTUTAN
KEPOLISIAN/KEJAKSAAN/
KPK
TINDAK LANJUT DPRD TERHADAP HASIL TINDAK LANJUT DPRD TERHADAP HASIL
PEMERIKSAAN BPK YANG ADA UNSUR PEMERIKSAAN BPK YANG ADA UNSUR PIDANAPIDANA
DPRD BPK
KERUGIAN DAERAH ADALAH KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN BARANG YANG NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA SEBAGAI
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM, BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI
PEMERIKSAAN LANJUTAN
MENILAI/MENETAPKAN
ADANYA KERUGIAN DAERAH
Terima kasih