LATAR BELAKANG

Di bidang kesehatan Program KINERJA mendorong pemerintah daerah memperbaiki dan meningkatkan pelayanan Kesehatan Ibu & Anak (mother and child health) dengan focus pada Persalinan Aman, Menyusu Dini dan ASI eksklusif (atau disingkat PA-IMD-ASI atau Save delivery, immediate breast feeding, exclusive breas tfeeding/SD-IBF-EB). Peningkatan pelayanan tersebut dimaksudkan agar unit pelayanan dapat menyelenggarakan kegiatannya untuk pencapaian standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal (SPM), dan standar nasional serta mencapai tujuan-tujuan MDG (Millennium Development Goals).KINERJA juga mendorong munculnya kebijakan di tingkat kabupaten/kota agar praktek baik dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) dapat diadopsi dan disebarluaskan ke daerah-daerah lainnya, maka untuk lebih memudahkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menerapkannya maka diperlukan sebuah modul yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaannya.Diharapkan modul ini dapat membantu pemerintah daerah yang ingin menerapkan tatakelola yang baik dan penghitungan kebutuhan pemenuhan target standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. Untuk membantu pemerintah daerah dalam proses dan teknis penerapan pendekatan ini, modul ini juga memuat daftar organisasi/konsultan yang selama ini membantu Program KINERJA.Program Kinerja mempunyai sasaran:1. Menciptakan insentif untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Insentif tersebut mencakup harapan hasil kinerja yang lebih baik, akibat adanya peningkatan keterlibatan warga dan pertanggungjawaban kepada warga, penghargaan (atau sanksi) atas kinerja yang baik (atau buruk), dan kebanggaan (atau perasaan malu) ketika kinerja pemerintah daerah diumumkan kepada publik. Bantuan teknis menghasilkan insentif yang lebih kuat dengan memberi warga suara yang lebih efektif dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mendukung sistem manajemen kinerja pada pemerintah daerah, dan meningkatkan persaingan melalui benchmarking, serta program pemberian penghargaan yang kompetitif.2. Mendorong pengadopsian penyelenggaraan pelayanan yang inovatif. Program Kinerja menawarkan pilihan intervensi teknis yang tepat sasaran dan dirancang dengan baik di tiga sektor pendidikan, kesehatan dan iklim usaha. Program berfokus pada elemen-elemen penting dari pelayanan di sektor- sektor khusus tersebut, beberapa elemen yang mampu memberikan dampak, bukan melaksanakan terlalu banyak kegiatan yang berlainan.3. Mereplikasi sistem manajemen yang lebih baik dan mendiseminasinya dengan skala yang lebih luas melalui organisasi-organisasi perantara dan konsultan. Dampak program Kinerja diperluas secara nasional melalui diseminasi-diseminasi.4. Menerapkan skema evaluasi dampak yang cermat dengan menggunakan kabupaten kontrol yang dipilih secara teliti dan studi mendalam. Evaluasi ini mengukur hasil untuk memberikan informasi tentang intervensi mana saja yang efektif, mengapa dan bagaimana.Bantuan teknis KINERJA di sektor kesehatan di kabupaten/kota secara umum adalah pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA atau Maternal Neonatal and Child Health/MNCH) dengan fokus pada Persalinan Aman, Menyusu Dini dan ASI eksklusif (PA-IMD-ASI atau Save delivery, immediate breastfeeding, exclusive breastfeeding/SD-IBF-EB). Program Perencanaan dan Penganggaran SPM Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan bersama stakeholder kabupaten/kota dengan dukungan dari KINERJA menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan telah membawa hasil dan perubahan, sebagaimana disampaikan diatas. Rekomendasi pertama KINERJA kepada pimpinan daerah, khususnya daerah dengan anggaran terbatas dan kesenjangan pelayanan kesehatan yang tinggi, adalah untuk belajar dari pengalaman KINERJA, dari pengalaman itu menghitung kebutuhan pemenuhan SPM Kesehatan dan mengintegrasikan hasilnya dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dan APBD.Berdasarkan pengalaman tersebut, ada beberapa rekomendasi, yakni:a) Diperlukan komitmen yang kuat dari para pimpinan daerah (Bupati/Walikota, DPRD, Sekda, dan Kepala Dinas Kesehatan) untuk menerapkan SPM bidang Kesehatan,b) Setiap kebijakan pada pelayanan publik hendaknya berorientasi pada target standar pelayanan minimal sehingga capaiannya dapat diukur dengan jelas,c) Melibatkan organisasi masyarakat sipil/OMS atau forum-forum multi stakeholder (FMS) dalampenyelengaraan tata kelola pelayanan kesehatan,d) Mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru, seperti mendayagunakan Dewan Kota Sehatdan perguruan tinggi setempat.e) Berkoordinasi dan sinergi antar SKPD dan instansi pemerintah daerah terkait.

f) Menetapkan indikator kinerja dan pengukuran keberhasilan program, dang) Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA sebagai instrument pendukung perbaikan kinerja pelayanan publik.Salah satu aspek kunci pendekatan KINERJA adalah keterlibatan warga masyarakat, organisasi masyarakat sipil (LSM), dan media lokal untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perencanaan dan penerapan SPM peran legislatif DPRD sangat dominan karena fungsi penganggaran berada di dewan perwakilan rakyat daerah. Peran Bappeda selaku koordinator perencanaan daerah juga sangat penting.Prinsip-prinsip dalam perencanaan dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut:1. Dengan menerapkan SPM atau standar pelayanan akan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan (continuous improvement).2. Peraturan pemerintah/kementerian terkait SPM dan standar lainnya, dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan mutu pelayanan KIA secara merata dan terfokus.3. Penghitungan SPM menggunakan data yang valid dan mutakhir. Untuk itu ketersediaan data yang baik di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit menjadi persyaratan utama.4. Penghitungan SPM berdasarkan pedoman peraturan regulasi Pemerintah yang berlaku dan mengacu kepada kesenjangan (gap) antara capaian saat ini dengan sasaran yang ditetapkan secara nasional/ provinsi, jadi bukan hanya apa yang diinginkan kepala dinas/puskesmas, kelompok warga, atau Bupati/ Walikota saja.5. Penghitungan SPM dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri dengan membentuk Tim Penyusun SPM yang terdiri dari berbagai unsur: eksekutif, legislatif, masyarakat (tokoh/ahli).Dengan adanya SPM bidang kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dapat dipenuhi pada tingkat yang ditetapkan sebagai yang paling minimal secara nasional. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antar daerah, dan lebih lanjut diharapkan dapat memelihara dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.