Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah - jatimprov.go.idjatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/IKPLHD Jawa Timur 2017... · BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas

Pelindung

Dr. Soekarwo, SH, M.Hum., Gubernur Jawa Timur

Pengarah

Dr. Ir. Diah Susilowati, MT., Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE, M.Com.Hons., Ph.D – Universitas Brawijaya, Malang

Dr. Ir. Agus Slamet, Dipl.SE, M.Sc., Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

Penanggung Jawab

Ir. Udaharipantjoro, MM., Kepala Bidang Tata Lingkungan

Penulis

Drs. Dwi Atmoko Sektiawan, MT. (Editor); Anjarwati, S.Si, M.Env.; Asri Cahaya Hati, ST;

Dian Angellia Sari, ST.; Mufnaiti Prihatini, ST, MT.; Lintang Suska H., S.Si.; Arif Palupi

Sandy, ST, MT.; Fery Indarto, ST.; Dian Tristi Agustini, ST.; Desy Gigih Pratiwi, ST, M.Si.

Ucapan Terima Kasih

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Provinsi Jawa Timur, yaitu:

BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas PRKP dan Cipta

Karya, Dinas PU Bina Marga, BPBD, Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan & Perikanan, Disperindag,

Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan & Pariwisata, Bakesbangpol, Bapenda.

Instansi Vertikal terkait di Provinsi Jawa Timur, yaitu: BPS Jawa Timur, BPDASHL

Brantas Sampean, BKSDA Jawa Timur, Perum Perhutani Divre Jawa Timur, BBWS

Brantas, Perum Jasa Tirta I Malang, BBTKL-PPM Surabaya, BMKG Stamet Juanda,

Kanwil BPN Jawa Timur.

LSM Konsorsium Lingkungan Hidup.

DIKPLHD Provinsi Jawa Timur │ 2017

Bagian Awal ii

SURAT PERNYATAAN

PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Berdasarkan amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pemerintah daerah

mempunyai kewajiban mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk

mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pengembangan sistem informasi

lingkungan hidup dilakukan melalui penyusunan Dokumen Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), yang didalamnya memuat isu utama

yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa perumusan

isu prioritas lingkungan hidup daerah dalam DIKPLHD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017 telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh

stakeholder, sehingga isu-isu prioritas lingkungan hidup daerah Provinsi Jawa

Timur ditetapkan sebagai berikut:

1. Penurunan Kualitas Air

2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

3. Perubahan Iklim

4. Perubahan Penggunaan Lahan dan Degradasi Lahan

5. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Demikian Surat Pernyataan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, April 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

GUBERNUR JAWA TIMUR


Bagian Awal iii

KATA PENGANTAR

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah (DIKPLHD) yang sebelumnya berjudul

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), merupakan

laporan mengenai kondisi lingkungan hidup Provinsi

Jawa Timur yang dipublikasi oleh Dinas Lingkungan

Hidup setiap tahunnya. Pelaporan DIKPLHD ini

dilandasi oleh amanat Undang-Undang No. 32 tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah

daerah untuk menyampaikan informasi tentang kondisi

lingkungan kepada masyarakat luas.

DIKPLHD adalah dokumen yang memuat kondisi aktual

lingkungan (state), tekanan terhadap lingkungan (pressure), dan upaya-upaya

yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup (response).

Pelaporan DIKPLHD sebagai sarana penyediaan data dan informasi pengelolaan

lingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam menyusun kebijakan

pembangunan, terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan di Jawa Timur. Pengarusutamaan lingkungan hidup dalam

pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk

mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

DIKPLHD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 menyajikan informasi terkini serta

menyajikan pilihan-pilihan alternatif tentang masa depan lingkungan hidup Jawa

Timur. Hal ini berarti masyarakat dapat lebih memahami kondisi mengenai

lingkungan hidup Jawa Timur, bagaimana risiko terhadap lingkungan, serta upaya

yang perlu dilakukan untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

Laporan ini mencatat bahwa beberapa kebijakan telah mendorong perbaikan

kondisi lingkungan. Akan tetapi, tekanan yang dihadapi lingkungan Jawa Timur

saat ini berupa perubahan iklim, perubahan penggunaan lahan dan degradasi

lahan, mengakibatkan penurunan pada bebepara indikator lingkungan hidup. Hal

ini jelas menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang berkelanjutan masih

perlu ditingkatkan. Selain itu, interaksi dari beberapa tekanan lingkungan

GUBERNUR JAWA TIMUR


Bagian Awal iv

menghasilkan dampak kumulatif yang memperkuat ancaman yang dihadapi oleh

Jawa Timur, khususnya untuk wilayah yang dinilai rentan terhadap dampak

perubahan iklim dan peningkatan aktivitas perubahan penggunaan lahan.

Dalam penyusunan DIKPLHD tentunya diperlukan dukungan dari berbagai pihak

baik dalam penyediaan data dan informasi maupun saran masukan untuk

penyempurnaannya. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah berperan serta secara

aktif hingga tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini.

Akhirnya kami berharap semoga dokumen ini bermanfaat untuk meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang berkelanjutan

dan berwawasan lingkungan hidup. Kami juga berharap bahwa dokumen ini dapat

membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat yang lebih besar tentang

masalah lingkungan Jawa Timur serta nilai sumber daya alam yang terkandung di

dalamnya. Melalui perubahan komitmen yang substansial terhadap upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan modal sumber daya

alam yang kita miliki dapat terus menyediakan layanan yang diperlukan untuk

mendukung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dalam jangka

panjang.

Surabaya, April 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO


Ringkasan Eksekutif i

Taman Nasional BromoTengger Semeru

Foto: Suwandi Chandra, Medan


Ringkasan Eksekutif 1

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017

Ringkasan Eksekutif

(Executive Summary)

PENDAHULUAN

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Dalam

kebijakan pembangunannya, Provinsi Jawa Timur telah menetapkan rencana

pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

melalui Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017 sebagai perubahan Peraturan

Daerah nomor 3 tahun 2014 terdahulu. Perubahan tersebut mengakomodasi

pembagian kewenangan urusan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan

pembangunan dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang

berkelanjutan dalam keterpaduan dan keberlanjutan program pembangunan

sehingga tercapai tujuan kesejahteraan rakyat. Provinsi Jawa Timur terletak antara

111⁰ 0’ hingga 114⁰ 4’ Bujur Timur dan 7⁰ 12’ hingga 8⁰ 48’ Lintang Selatan dan

memiliki luas wilayah 47.799,75 km2. Secara administratif Provinsi Jawa Timur

terbagi menjadi 38 kabupaten/kota, terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Secara

umum wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar, yaitu Jawa Timur

daratan sebesar 90% dan wilayah Kepulauan Madura sekitar 10%. Kondisi fisik

dan geografis Jawa Timur dikelompokkan menjadi: (1) Bagian Utara dan Madura

merupakan daerah pesisir dan berpotensi berupa pantai, dataran rendah dan

pegunungan; (2) Bagian Tengah merupakan daerah yang relatif subur; (3) Bagian

Selatan-Barat merupakan pegunungan yang memiliki potensi tambang cukup

besar; (4) Bagian Timur pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi

perkebunan, hutan dan tambang.

Secara umum pembangunan di Jawa Timur pada tahun 2017 mengalami

peningkatan. Memandang PDRB sebagai alat ukur aktifitas eknomi di Jawa Timur

mengalami kenaikan mencapai Rp. 164,16 triliun (atas dasar harga berlaku)

dibandingkan Tahun 2016. Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja

pembangunan menunjukkan angka sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi

menjadi 5,45%, yang masih melampaui pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh

5,19%; (2) Persentase Kemiskinan menurun dari 11,85% (2016) menjadi 11,2%;

(3) Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 4,47% (2015) menjadi 4,21%;

(4) Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 69,75 (2016) menjadi 70,27;

dan (5) Disparitas Wilayah yang ditunjukkan dengan Gini rasio mencapai 0,41.



Namun demikian, keberhasilan pembangunan tersebut perlu disertai dengan

kinerja pengelolaan lingkungan yang memuaskan. Hasil perhitungan Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Timur oleh Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Jawa Timur, menunjukkan nilai 66,29 atau kategori “cukup” pada tahun

2017, sedikit lebih baik dibandingkan dengan IKLH Nasional sebesar 66,19.

Perhitungan IKLH tersebut merupakan komposit perhitungan dari indeks kualitas

udara (IKU) sebesar 85,49; indeks kualitas air (IKA) sebesar 52,77; dan indeks

kualitas tutupan lahan (IKTL) sebesar 62,02. Perhitungan IKLH tersebut berbeda

dengan kajian KLHK terhadap IKLHD Provinsi Jawa Timur karena perbedaan

dasar perhitungan.

IKLH telah ditetapkan sebagai bagian dari indeks kinerja utama Jawa Timur, yang

pada dasarnya telah menetapkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan

(sustainable development) ke dalam RPJMD. Salah satu poin kebijakan

pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Jawa Timur 2014-2019 yaitu peningkatan

fungsi kawasan lindung, kelestarian sumber daya alam dan optimasi fungsi kawasan

budidaya sebagai upaya dalam perlindungan lingkungan sumber daya alam/buatan

dan ekosistemnya dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan.

Untuk membantu perumusan kebijakan terutama yang terkait dengan pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan di Jawa Timur, diperlukan suatu sarana

penyediaan data dan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)

Provinsi Jawa Timur tahun 2017 disusun untuk menjelaskan kondisi aktual

lingkungan (state), tekanan terhadap lingkungan (pressure), dan upaya-upaya

yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup (response). Proses

1.248.767,401.382.501,50

1.539.794,601.689.882,40

1.855.042,50

1.124.464,60 1.192.789,80 1.262.697,10 1.331.418,30 1.405.236,00

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

PDRB Jatim ADHB (miliar)

PDRB Jatim ADHK 2010 (miliar)

6,646,08 5,86 5,44 5,55

6,03 5,565,02 4,79 5,07

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

Pertumb. PDRB ADHK 2010

Pertumb. PDB Nasional



penyusunan dokumen DIKPLHD dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang

meliputi pembentukan tim penyusun, pembagian tugas, penentuan isu prioritas,

perumusan struktur isi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dengan

pendekatan Pressure-State-Response (PSR), evaluasi, penyusunan/penulisan

laporan, dan finalisasi (pencetakan serta upload pada Sistem Informasi

Lingkungan Hidup di Kementerian LHK).

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas

lingkungan hidup di daerah. Penentuan isu prioritas lingkungan hidup didasari

pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan

dialami. Pada umumnya permasalahan lingkungan hidup menyangkut dimensi

yang luas, yaitu lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sektor, dan lintas generasi.

Penentuan isu prioritas Laporan IKPLHD Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan

pertimbangan: (1) Mendapat perhatian publik yang luas (aktual), (2) Perlu

ditangani segera (urgen), (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik

(signifikan), (4) Potensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda

(sensitif), dan (5) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi (konsisten).

Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif melalui Focus Group

Discussion (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pelaksanaan FGD dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018, dan 28-29 Maret

2018 dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD),

perguruan tinggi dan LSM lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan

hasil FGD dan proses penentuan prioritas isu lingkungan hidup yang

menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP), diperoleh urutan isu prioritas:

1. Penurunan Kualitas Air,

2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3,

3. Perubahan Iklim,

4. Perubahan Penggunaan Lahan dan Degradasi Lahan,

5. Pengelolaan Wilayah Pesisir.

ANALISIS PRESSURE, STATE, DAN RESPONSE ISU

LINGKUNGAN HIDUP

Kondisi lingkungan hidup dipengaruhi berbagai faktor, baik secara langsung dan

juga tidak langsung memicu perubahan lingkungan. Beberapa faktor yang secara

tidak langsung menjadi pemicu terjadinya perubahan kondisi lingkungan hidup di

Jawa Timur yang kemudian disebut sebagai pendorong / drivers adalah aspek

kependudukan dan kegiatan perekonomian.

III.1 Pendorong (Drivers) Perubahan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Sensus penduduk Jawa Timur berjumlah 37.565.706 jiwa (tahun

2010) dan meningkat menjadi 39.875,805 jiwa (tahun 2017) berpedoman pada

Permendagri 137/2017. Sehingga laju pertumbuhan selama kurun waktu 2010-



2017 sebesar 0,66% per tahun. Meskipun proyeksi pertumbuhan penduduk Jawa

Timur tahun 2010-2035 mengindikasikan pola pertumbuhan yang menurun, tetapi

migrasi desa-kota yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa Jawa Timur

memiliki pemicu yang relatif ringan, akan tetapi dalam jangka panjang berpotensi

memicu perubahan memburuknya kualitas lingkungan hidup.

Perekonomian Jawa Timur tahun 2017 (c-to-c) tumbuh sebesar 5,45%.

Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pada sisi lain, inflasi

Jawa Timur mencapai 4,04 persen pada posisi sampai dengan Bulan Desember

2017. Inflasi ini lebih tinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang tidak

mencapai 4%. Inflasi mempengaruhi laju arus barang dan perdagangan. Dari sisi

investasi, total nilai izin prinsip Tahun 2017 sebesar Rp. 328,15 T yang meningkat

sebesar 434,19% dari Tahun 2016 (Rp. 61,43 T). Total realisasi investasi 2017

sebesar Rp. 152,39 T, dengan capaian 98,29% dari s/d 2016 (Rp. 155,04 T).

Terjadi hubungan terbalik antara kebutuhan manusia dengan sumberdaya alam

atau lingkungan. Artinya semakin banyak dan bervariasi kebutuhan manusia,

maka kemampuan alam untuk menyediakannya semakin terbatas. Apabila trend

tersebut berlangsung terus-menerus, maka pada suatu saat akan terjadi suatu

keadaan dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat ditingkatkan lagi, sementara

kemampuan dan kualitas lingkungan sulit untuk diperbaiki kembali.

III.2 Analisis State-Pressure-Response

III.2.1 Tata Guna Lahan dan Laut

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Jawa Timur tahun 2017 sebesar 62,02

mengalami peningkatan dari 61,40 pada tahun 2016. Peningkatan tersebut

dipengaruhi kegiatan penggunaan lahan di daratan.

III.2.1.1 State

Luas lahan di Jawa Timur sebesar 4.779.975 ha, termasuk wilayah pesisir dan laut

sejauh 12 mil dari pantai. Berdasarkan analisa spasial peta penggunaan lahan,

penggunaan lahan utama terbesar adalah lahan kering seluas 1.550.408,59 Ha

(32,96%), disusul oleh sawah seluas 1.428.699,38 ha (30,37%), lahan hutan

1.106.486,79 ha (23,52%), lahan non pertanian 438.732,95 (9,33%), perkebunan

126.244,07 ha (2,68%) dan badan air sebesar 53.603,42 ha (1,14%). Penggunaan

lahan yang mengalami penurunan adalah sawah dan lahan hutan. Luas lahan

kering sebesar 1.550.408,59 Ha, meliputi hutan lahan kering primer (2%), hutan

lahan kering sekunder (25,37%), pertanian lahan kering (42,97%), dan pertanian

lahan kering campur (29,55%). Adapun evaluasi kerusakan tanah di lahan kering

di beberapa daerah masih belum memenuhi baku mutu kerusakan tanah berada di

Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Malang. Kawasan hutan di Jawa Timur

berdasarkan status hutan menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur,

yaitu sekitar 2.121.609,92 Ha, dimana kawasan hutan/hutan negara seluas

1.354.321,27 Ha, luas hutan hak/hutan rakyat seluas 739.156,93 Ha (mengalami

peningkatan 0,3% dari tahun 2016), luas hutan kota seluas 263,42 Ha, Luas

Taman Hutan Raya seluas 27.868,30 Ha.



Kawasan hutan difungsikan sebagai Hutan Produksi seluas 803.739,84 Ha

(meningkat 1,07% dari tahun 2016), Hutan lindung seluas 319.926,83 Ha, Taman

Nasional seluas 171.939,54 Ha, Taman Wisata Alam seluas 299,20 Ha, Cagar

Alam seluas 12.538,96 Ha, Suaka Margasatwa 18.008,6 Ha, dan Taman Hutan

Raya seluas 27.868,30 Ha. Data Bappeda Provinsi Jawa Timur yang mengacu

pada kesepakatan dengan Kabupaten/Kota di Jawa timur, Luas lahan pertanian

pangan berkelanjutan (LP2B) di Jawa Timur adalah 1.438.543,11 Ha.

Jawa Timur memiliki perairan sepanjang 208.138 km, panjang garis pantai 1.600

km, memiliki 446 pulau, dimana 60% penduduk menempati wilayah Gresik,

Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertasusilo)

sebagaimana ditetapkan dalam PP No.26 tahun 2008 tentang Rancana Tata Ruang

Wilayah Wilayah Nasional sebagai Pusat Pelayanan Nasional. Hal ini berdampak

pada trend kualitas dan kuantitas sumber daya alam pesisir.

Ekosistem mangrove di Jawa Timur pada data Tahun 2016 mempunyai kerapatan

1.280 pohon/ha dengan presentase tutupan mangrove 63,18%. Luasan mangrove

meningkat dapat dipertahankan dari tahun 2016 yang berkisar 99.935,641 Ha

menjadi 99.973,02 Ha. Luasan hutan mangrove tersebut berada di Kabupaten

Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, Jember, Sidoarjo,

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota

Surabaya.

Terumbu karang di Jawa Timur dapat dipertahankan pada luasan 649.988,35 Ha

serupa tahun 2016. Ekosistem terumbu karang yang tergolong kondisi sangat baik

mencapai 35,93% berada di Kabupaten Pamekasan, kondisi baik mencapai 95,9%

berada di Kabupaten Tuban, kondisi sedang mencapai 91,1% berada di Kabupaten

Gresik dan kondisi rusak mencapai 99,65% berada di Kabupaten Gresik.

Ekosistem padang lamun mengalami peningkatan 213% dari luasan 503,63 Ha

menjadi 1.577,45 Ha, namun laju kerusakan masih bervariasi dari 9,8%.

Kerusakan 100% berada di Kabupaten Gresik.

III.2.1.2 Pressure

Tekanan terhadap lahan di Jawa Timur salah satunya ditunjukan dengan luasan

lahan kritis. Lahan kritis mengalami penurunan 35% dari 299.019 Ha (2016)

menjadi 194.342,91 Ha pada tahun 2017. Rincian lahan kritis terdiri dari Lahan

kritis dalam kawasan hutan seluas 55.861,24 Ha. Sedangkan lahan kritis di luar

kawasan hutan seluas 138.481,66 Ha. Lahan kritis terbesar berada diluar kawasan

hutan yaitu mencapai 40% dari keseluruhan luasan lahan kritis yang ada. Untuk

lahan kritis dalam kawasan hutan, paling besar luasannya terdapat di dalam hutan

produksi yaitu 24%. Besarnya perubahan penggunaan lahan yang memengaruhi

kondisi lahan. Perubahan penggunaan lahan di Jawa Timur tahun 2017

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya luasan pemukiman sebesar 20.823 Ha

(5,39%), pertambangan 280 Ha (16,41%), tanah terbuka 2.036 Ha (16,53%),

bandara/pelabuhan 50 Ha (1,7%), tambak 7.878 Ha (24,47%), sawah 11.144 Ha

(0,79%), pertanian lahan kering 67.475 Ha (11,27%), pertanian lahan kering

campur 118.009 Ha (34,69%), dan perkebunan 847 Ha (0,68%).



Tekanan lainnya akibat dampak pengembangan wilayah, meliputi peningkatan

luas permukiman 5,39% dari tahun sebelumnya dengan luasan 386.289 Ha,

pemanfaatan lahan seluas 1.467 Ha (80%) dalam kawasan industri di Jawa Timur,

peningkatan permohonan izin usaha pertambangan dengan jumlah luasan 1.887,48

Ha (meningkat 8,92% dari Tahun 2016).

III.2.1.3 Response

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas

Tutupan Lahan (IKTL) telah menetapkan target capaian dalam dokumen review

RPJMD tahun 2014-2019 dan Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun

2014 – 2019. Target yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 adalah 57, sehingga

untuk saat ini tutupan lahan di Jawa Timur sudah mencukupi. Program

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan anggaran sebesar

Rp. 6.066.183.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.988.247.696,00 atau 98,72%.

Anggaran program rehabilitasi sumber daya hutan sebesar Rp. 586,803,118,00

dan terealisasi sebesar Rp. 532,516,362,00 atau 90,75%. Peningkatan tutupan

lahan dilakukan melalui kegiatan penghijauan seluas 157.726,55 Ha dengan

jumlah pohon yang ditanam 78.863.277 buah, kegiatan penghijauan melalui ruang

terbuka hijau (Hutan Kota) di Kabupaten/Kota seluas 106.131,07 Ha dengan rasio

RTH 19,55; kegiatan reboisasi dikawasan seluas 7.010,75 Ha dengan jumlah

pohon 8.607.551 buah.

Untuk menekan laju lahan kritis, DLH Provinsi Jawa Timur telah melakukan

program demplot rehabilitasi luasan lahan kritis di Kabupaten Sampang dan

Kabupaten Ponorogo. Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering dan evaluasi

kerusakan lahan kering akibat erosi dilakukan di Kab. Malang, Jember, Lumajang,

Tulungagung, Bangkalan dan Kota Surabaya. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Jawa Timur meningkatkan luasan lahan kritis yang direhabilitasi ±12 ha, dan

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur merehabilitasi kawasan hutan ± 10.326 Ha.

Kebijakan lainnya melalui inventarisasi penyusunan Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan pendelegasian wewenang

Gubernur kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan validasi

terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

Pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan

hutan rakyat seluas seluas 44.097 Ha terbesar di Kab. Malang sebesar 93.092,64

ha. Dimana rumah tangga miskin di Jawa Timur sebesar 12,93 % yang mencapai

1.368.177 rumah tangga. Upaya lainnya dilakukan melalui model desa konservasi

sebanyak 4 lokasi untuk pengembangan pertanian, ternak, penangkaran satwa dan

produksi madu di sekitar kawasan konservasi. Pengelolaan hutan bersama

masyarakat dilakukan melalaui PHBM dengan LMDH sebanyak 399 kelompok.

Kebijakan pengendalian pesisir dan laut dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur melalui Pergub No.131 tentang Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan

Perikanan Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2019 dan penyusunan penetapan

zonasi RTRW sebagi pengganti Perda No.6 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tahun 2012-2032. Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui program pengembangan



kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil juga telah menganggarkan sebesar

Rp.36.823.204.856 naik dari tahun 2015 sebelumnya Rp.23.548.703.580. Luasan

mangrove yang direhabilitasi sebesar 100 ha dan terumbu karang sebesar 10 ha.

Untuk memastikan terkelolanya sumberdaya pesisir dan peningkatan

kesejahteraan nelayan, dilaksanakan program peningkatan pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan, yang menghasilkan realisasi penurunan tingkat

kerusakan mangrove sebesar 0,02% dan terumbu karang sebesar 0,001% serta

dengan telah diterbitkannya Perda No.3 tahun 2016 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan. Pemberdayaan masyarakat melalui konservasi mangrove

juga dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi-West Madura Offshore (PHE-

WMO) di Kabupaten Bangkalan, Tuban, Lamongan dan Kota Surabaya.

Konservasi pesisir dan sumber daya laut untuk pemasaran pariwisata dilakukan

Kabupaten Banyuwangi melalui berbagai festival dengan melibatkan kelompok

Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) salah satunya di Bangsring Underwater, yang

merupakan kawasan konservasi perairan, transplantasi terumbu karang dan habitat

ikan hias.

III.2.2 Kualitas Air

DAS Brantas dengan catchment area terluas (13.880 km2) dan sungai mengalir

pada 17 kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk

terbanyak, sehingga DAS Brantas menjadi dasar informasi mengenai kualitas air.

Total penduduk di DAS Brantas hampir 50% dari total penduduk di Jawa Timur

(18.995.043 jiwa dari total 38.847.561). Adapun keberadaan DAS lain yang

berada di Jawa Timur, diantaranya wilayah sungai Bengawan Solo, Bondoyudo-

Bedadung, Madura, Pekalen-Sampean, Baru-Bajulmati, dan Welang-Rejoso tetap

dilaporkan namun tidak dianalisis secara khusus.

III.2.2.1 State

Indeks Kualitas Air (IKA) di Jawa Timur tahun 2017 sebesar 52,77 mengalami

peningkatan dari 50,75 pada tahun 2016 dan masih berada pada status “sangat

kurang”. Adapun Indeks Kualitas Air (IKA) di wilayah sungai strategis Nasional,

yaitu Wilayah Sungai brantas pada tahun 2017 sebesar 47,48 turun dari tahun

sebelumnya sebesar 47,68 dengan kondisi “waspada”. Sedangan kualitas di

wilayah sungai Bengawan Solo naik menjadi 57,75 dari angka 48,75 di tahun

sebelumnya. kondisi sungai bengawan solo dalam kondisi “sangat kurang”.

Program pengendalian pencemaran air telah dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa

Timur yang difokuskan pada DAS Brantas, tetapi kondisi hasil pemantauan

konsentrasi beberapa parameter kunci kualitas air yang dilakukan oleh DLH

Provinsi Jawa Timur, Perum Jasa Tirta I, dan Dinas Pengairan Provinsi Jawa

Timur maupun DLH kabupaten/kota menunjukkan bahwa untuk beberapa

parameter kunci melebihi baku mutu kualitas air sungai kelas II. Berdasarkan data

yang dihimpun dan dianalisis, maka kondisi kualitas air sungai di Jawa Timur

menunjukan konsentrasi BOD sebesar 94,38%, Total Coli sebesar 97,2%, Coli

tinja 88,79%, COD sebesar 10,28%, TSS sebesar 50,5% di lokasi pantau melebihi

baku mutu kualitas air sungai. Pada salah satu titik pantau, kualitas air DAS



brantas tahun 2017, menunjukan BOD 6,61 mg/lt dan COD 22,59 mg/lt,

meningkat dari tahun 2016, BOD 4,52 mg/lt dan COD 12,11 mg/lt.

III.2.2.2 Pressure

Kebutuhan utama kehidupan manusia adalah air bersih untuk memenuhi

kebutuhan. Berbagai macam sumber air bersih akan berpotensi mengalami

perubahan kualitas, kecenderungan penurunan kualitas, akibat peningkatan

aktifitas dan jumlah penduduk. Akibat peningkatan aktifitas penduduk penyebab

menurunnya kualitas air adalah air limbah. Sumber pencemar utama adalah air

limbah domestik dan air limbah industri. Potensi air limbah domestik dipengaruhi

penggunaan air rumah tangga di Jawa Timur yang menggunakan sumber air

minum jenis ledeng berjumlah 995.919 (8,7%), sumur berjumlah 5.571.796

(48,9%), air sungai berjumlah 12.420 (0,1%), air hujan berjumlah 31.828 (1%),

air kemasan berjumlah 3.306.120 (29%), dan sumber air minum lainnya

berjumlah 1.479.301 (13%). Dari jumlah pemakaian air bersih, buangan air dari

aktifitas penduduk berpotensi menyumbangkan salah satu sumber penyakit

mewabah di Jawa Timur, yaitu diare.

Sumber air limbah domestik, salah satunya dipengaruhi oleh perilaku buang air

sembarangan. Prosentase rumah tangga yang buang air besar sembarangan pada

tahun 2017 mencapai 14%. atau 1.638.633 rumah tangga. Adapun wilayah yang

persentase jumlah rumah tangga buang air besar sembarangan lebih dari 40%

berada di Kab. Bondowoso dan Kab. Situbondo. Pendataan 11.397.383 rumah

tangga, sebanyak 8.579.317 rumah tangga sudah memiliki tempat buang air besar

sendiri, sedangkan rumah tangga yang memilki tempat buang air besar bersama

sebanyak 316.166 rumah tangga.

Air limbah industri apabila tidak dikelola secara tepat maka akan menimbulkan

berbagai dampak lingkungan seperti diantaranya kematian ikan, keracunan pada

manusia dan ternak, kematian plankton, akumulasi dalam daging ikan dan

moluska, terutama apabila limbah cair tersebut mengandung logam seperti As,

CN, Cr, Cd, Cu, F, Hg, Pb atau Zn. Tingkat beban pencemaran dari

industri/kegiatan usaha dihitung menggunakan metode kalkulasi dasar berupa

pengkalian konsentrasi limbah terukur setiap bulan/periode pemantauan dengan

besaran debit volumetrik dari limbah cair.

Selanjutnya beban air limbah industri yang berhasil diinventarisir dari industri

yang mengikuti PROPER, yaitu sejumlah 169 industri. Dengan demikian dapat

disampaikan bahwa beban pencemaran utama yang belum bisa diturunkan

bersumber dari pencemaran air limbah domestik yang berasal dari aktifitas mandi

dan cuci (grey water) serta limbah tinja (black water). Selain itu, terdapat aktifitas

lain yang merupakan non-point sources (seperti aktifitas pertanian, perkebunan,

erosi tanah, dll).

III.2.2.3 Response

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air, Pemerintah Provinsi Jawa

Timur telah menetapkan target capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dalam dokumen

perencanaan revisi RPJMD tahun 2014-2019. Upaya penanggulangan pencemaran

air dari sektor industri dilaksanakan dengan pemberlakukan Pergub No.72 Tahun



2013 dan Pergub No.52 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri

dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya. Meskipun anggaran pengelolaan lingkungan

2,9 % APBD Jawa Timur, dengan beban dan tekanan pencemaran dan/atau

perusakan yang cenderung tinggi, pengawasan langsung terhadap 153 industri

dan/atau kegiatan usaha lainnya di Jawa Timur, terdiri dari 10 rumah sakit, 10

hotel/apartemen, 6 tempat wisata dan 121 industri telah dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Upaya pengawasan terhadap pelaku

usaha terus dipertahankan yang ditunjukan dengan pengurusan ijin lingkungan

dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengawasan

pengelolaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Hasil

pengawasan yang memberikan nilai ketidaktaatan menjadikan kewajiban

pembinaan pengelolaan lingkungan hingga taat. Patroli air dilakukan setiap bulan

sekali di DAS Brantas sebagai upaya sidak terhadap pelaku usaha yang

membuang air limbah ke Kali Brantas. Patroli air dilaksanakan dengan melibatkan

pihak kepolisian, Perum Jasa Tirta I (pengelola sungai), LSM dan Laboratorium

Lingkungan. Pemberian sanksi administrasi diberikan kepada 2 usaha dan/atau

kegiatan yang telah melanggar peraturan lingkungan hidup. Dari hasil penilaian

PROPER didapat bahwa 85,4% berstatus taat terhadap ketentuan pengelolaan

lingkungan hidup dan 14,6% tidak taat. Kontrol terhadap pelaku usaha juga

dilakukan dengan pembinaan dan bimbingan teknis kepada penghasil air limbah.

Pemberlakuan izin lingkungan dan dan rekomendasi berupa AMDAL, UKL-UPL

& SPPL sebanyak 73 rencana usaha dan/atau kegiatan. Pada tahun 2017,

inventarisir data sumber air mengalami peningkatan dalam hal perbaikan data

danau/waduk/embung, sungai dan mata air, karena pemanfaatannya sebagai

sumber air bersih untuk berbagai keperluan, irigasi, domestik dan wisata.

Program kegiatan dalam respons pengurangan air limbah domestik khususnya dari

perumahan/permukiman penduduk dan real esatate dilakukan dengan mendorong

pembuatan IPLT dan IPAL Komunal, yaitu IPAL domestik di bantaran sungai

Brantas. Pengentasan kemiskinan dan penyuluhan sanitasi sehat pada sejumlah

desa/ kelurahan di Kabupaten/Kota yang terverifikasi melakukan buang air besar

sembarangan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan realisasi renovasi

rumah tidak layak huni dengan perbaikan jamban sehat, dan penanganan

permukiman kumuh yang semakin meningkat dengan bertambah luasnya area

penanganan. Bantuan program terhadap daerah sulit air dan daerah terlanda

kekeringan dengan pembangunan embung.

III.2.3 Kualitas Udara

Kondisi lingkungan hidup yang berkaitan dengan kualitas udara terpengaruh juga

dengan kondisi iklim. Informasi kualitas udara disampaikan berdasar hasil

pemantauan kualitas udara menggunakan passive sampler yang melanjutkan

kegiatan Kementerian LHK. Pemantauan menggunakan pengamatan sesaat tetap

dilaporkan namun tidak dianalisis secara khusus. IKU menggunakan metode

passive sampler lebih memberikan keberlanjutan pelaksanaan pemantauan

kualitas udara daerah/perkotaan karena lebih dapat dilaksanakan Kabupaten/Kota.



III.2.3.1 State

IKU di Jawa Timur tahun 2017 dihitung berdasarkan hasil pemantauan passive

sampler pada 38 (seluruh) Kab./Kota di Jawa Timur. Hasil perhitungannya

menunjukkan nilai 85.49, yang berarti sangat baik. Pada tahun sebelumnya

(2016), passive sampler dilakukan pada 15 Kab./Kota di Jawa Timur dengan

perolehan IKU sebesar 83,37. Angka IKU secara keseluruhan mengalami

peningkatan. IKU terbaik Jawa Timur dicapai oleh Kab. Sumenep dengan nilai

89,07. IKU terendah terdapat pada Kab. Probolinggo 79,69, Kota Surabaya 74,86

dan Kab. Gresik 65,81.

Dengan metode passive sampler diperoleh konsentrasi CO tidak memenuhi Baku

Mutu dibeberapa wilayah di Jawa Timur, diantaranya Kabupaten Kediri,

Kabupaten Lamongan, Kota Mojokerto dan Kabupaten Situbondo. Konsentrasi

CO rata-rata diseluruh lokasi adalah 6.917,34µg/Nm³. Nilai CO tertinggi ada pada

area perumahan dan road side di Kab. Situbondo (29.002,00µg/Nm³). Konsentrasi

O3 di seluruh wilayah Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur memenuhi Baku Mutu,

dimana O3 rata-rata diseluruh lokasi adalah 31,05µg/Nm³. Nilai O3 tertinggi ada

pada area Industri di Kab. Bangkalan (131,3µg/Nm³). Konsentrasi Debu/Total

Suspended Particulate Partikulat (TSP) secara umum masih memenuhi baku

mutu, dimana konsentrasi rata-rata partikulat di seluruh lokasi adalah

95,67µg/Nm³. Namun demikian, di beberapa lokasi tampak kadar partikulat

melampaui baku mutu yang ditetapkan, antara lain di area Permukiman

Lamongan, Mojokerto, Nganjuk, dan area Industri di Surabaya. Area Industri di

Surabaya memiliki nilai partikulat tertinggi (781,6µg/Nm³). konsentrasi Pb di

seluruh wilayah Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur jauh dibawah Baku Mutu,

dimana Konsentrasi Pb rata-rata diseluruh lokasi adalah 0,16µg/Nm³.

Menurut laboratorium kualitas udara Badan Meteorologi Klimatologi dan

Geofisika (BMKG), rata-rata kualitas air hujan di Jawa Timur pada tahun 2017

mempunyai kandungan derajat keasaman (pH) sebesar 5.14, lebih tinggi dari

tahun 2016 (4,77) dan tahun 2015 (5,08). Hal ini menunjukan bahwa air hujan di

Jawa Timur mempunyai kecenderungan bersifat asam. Curah hujan rata-rata di

Jawa Timur mengalami peningkatan, dengan suhu udara rata-rata 26,16º.

III.2.3.2 Pressure

Tekanan kondisi kualitas udara di Jawa Timur disampaikan berasal dari beberapa

kegiatan berikut untuk melihat kecenderungan perubahan tekanan dari tahun

terdahulu:

1. Transportasi

Pada tahun 2017, penggunaan bahan bakar sektor transportasi didominasi oleh

bensin sebanyak 15,34 juta kilo liter per tahun (naik dari tahun 2016 sebesar 14,46

juta kilo liter per tahun) dan solar 10,27 juta kilo liter per tahun (naik dari tahun

2016 sebesar 6,72 juta kilo liter per tahun) menghasilkan emisi gas rumah kaca

sebesar 63,91 Gg CO2e, naik dari tahun 2016 sebesar 52,12 Gg CO2e. Jumlah

kendaraan di Jawa Timur pada tahun 2016 sebanyak 15,67 juta unit dan menjadi

17,96 juta unit di tahun 2017, artinya mengalami peningkatan sebesar 15,25%.



2. Industri & pembangkit

Jumlah industri pada tahun 2017 menunjukkan angka 792 ribu untuk industri

kecil, 21,5 ribu industri skala menengah dan 118 industri besar. Angka ini

meningkat dari tahun 2016, dimana berturut-turut untuk industri kecil 0,07%,

industri menengah 5,36% dan industri besar 2,96%. Keberadaan industri kecil dan

menengah dengan jumlah besar berkontribusi besar terhadap pencemaran udara.

Keberadaan teknologi pengendali pencemaran udara yang murah belum banyak

berkembang dan digunakan oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah. Industri

skala besar pada umumnya telah diawasi sedemikian rupa oleh pemerintah dan

pihak-pihak terkait sehingga sebagian besar telah memiliki infrastruktur

pengendali pencemaran udara yang baik. Jawa Timur memiliki beberapa industri

pembangkit (PLTU) untuk menyuplai energi listrik di Jawa, Madura dan Bali.

Bahan bakar utama industri pembangkit adalah batubara. Pada sektor pembangkit,

penggunaan energi pembangkit dengan batu bara sebesar 15.875.006 ton/tahun.

Sektor yang berpotensi tinggi dalam pencemaran udara yang menghasilkan gas

SO2 dan NO2.

3. Sampah domestik

Pengelolaan sampah di Jawa Timur sebagian besar belum melaksanakan sistem

sanitary landfill, serta beberapa masih menggunakan sistem controled landfill dan

open dumping. Potensi timbulan gas dari aktifitas pengelolaan sampah oleh

masyarakat dengan cara pembakaran langsung juga masih besar. Timbulan

sampah domestik berpotensi mengemisikan CO2, N2O dan CH4. Timbulan

sampah di Jawa Timur tahun 2017 sebesar 17.498.160 Kg/hari, terbesar di Kota

Surabaya (1.717.440 Kg/hari) dan terkecil di Kota Mojokerto (63.200 Kg/hari).

4. Kebakaran hutan dan aktifitas pembakaran lain

Kebakaran hutan pada tahun 2017 seluas 1.013,90 Ha, meningkat dari tahun 2016

sebesar 1.852,05 Ha. Kebakaran hutan dan aktifitas pembakaran lain berpotensi

menghasilkan Emisi gas berupa CO2, CO, PM10, PM2.5, NOx, CH4, senyawa

organik volatil, HC, dll. Kebakaran hutan di dalam kawasan pada tahun 2017

tercatat berasal dari wilayah Kab.Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Lumajang,

Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Mojokerto, Kab.

Nganjuk, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, dan Kota Batu. Aktifitas

pembakaran lain yang terpantau sebagai sebaran titik panas dan berbentuk seperti

pembakaran sampah pertanian dan pembakaran untuk aktifitas domestik juga

berkontribusi menambah beban pencemaran.

III.2.3.3 Response

Pengendalian kualitas udara dapat diupayakan ddari peningkatan Indeks Kualitas

Udara (IKU). Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan target capaian

IKU dalam revisi RPJMD tahun 2014-2019. Kebijakan pengendalian pencemaran

udara dilakukan melalui penerapan baku mutu udara emisi dan ambien melalui

Peraturan Gubernur Jawa Timur No.10 Tahun 2009. Upaya lain juga melalui

Penerapan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.67 Tahun 2012 tentang Rencana

Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dikontrol oleh SKPD



terkait di level provinsi dengan dana APBD Provinsi Jawa Timur. Pemantauan

kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan

sekitar industri di 38 kabupaten/kota. Penerapan ecco office melalui surat edaran

Gubernur Jawa Timur.

Program kegiatan melalui pendekatan/pengenalan dilakukan dengan program

pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi pemerintah, swasta maupun

masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara seperti pembinaan

pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya, penghargaan

PROPER dan industri hijau untuk industri oleh K/L terkait, penghargaan

Kalpataru, Adiwiyata, Program Desa/Kelurahan Bersih Sehat Lestari (Berseri),

Perindangan dan Hutan Kota, Program Kampung Iklim untuk skala dusun, car

free day, penghijauan dan reboisasi. Program kegiatan melalui pengendalian

berupa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

III.2.4 Resiko Bencana

III.2.4.1 State

Jawa Timur mengalami 413 kejadian bencana pada tahun 2017. Akibat banjir di

tahun 2017 diperkirakan total area terpendam seluas 4.764 Ha dengan kerugian

sebesar Rp. 1.072.000.000,00. Kerugian ekonomi akibat banjir tersebut dialami 15

Kabupaten/Kota. Bencana kekeringan terjadi pada kisaran Bulan Agustus sampai

dengan September yang mengenai 130 desa yang tersebar di Kab. Tuban, Kab.

Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Sumenep, Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab.

Lumajang, Kab. Pasuruan, Kab. Situbondo, Kab Nganjuk, Kab. Jombang, Kab.

Trenggalek, Kab Banyuwangi, Kab. Mojokerto, dan Kab. Bojonegoro. Kebakaran

wilayah hutan di Jawa Timur pada tahun 2017 seluas 1.907,22 Ha meningkat

893,32 Ha dibanding tahun 2016.

III.2.4.2 Pressure

Intensitas bencana pada 2017 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, dari

2.384 bencana selama 2016, menjadi 413 bencana selama 2017. Kejadian bencana

dikarenakan tingginya curah hujan di awal tahun (Januari s.d Maret) 2017 dengan

curah hujan tertinggi 749,8 mm dari pengamatan di Stasiun Geofisika Sawahan

Nganjuk. Rata-rata curah hujan dari 5 (lima) stasiun pengamatan sebesar 188,751

mm. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 29 hari. Curah

hujan terkecil terjadi pada bulan Agustus sebesar 6,38 mm/bulan. Bencana juga

diprakirakan disebabkan adanya perubahan tata guna lahan terutama di daerah

hulu dan bantaran sungai, serta adanya lahan kritis di DAS.

III.2.4.3 Response

Pengendalian bencana di Jawa Timur dilakukan dengan pemetaan wilayah rawan

bencana, penyusunan rencana terintegrasi (rencana kontigensi) yang dilakukan

oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat serta lembaga usaha dalam

menghadapi ancaman bencana. Guna mengantisipasi terjadinya longsor akibat

curah hujan yang cukup tinggi di awal tahun 2016 ini, BPBD Jatim

mengoptimalkan ekstensometer. Alat untuk mendeteksi dini gerakan tanah atau

longsor itu menjadi upaya mitigasi mengurangi resiko jatuhnya korban dan



pemasangan sistem peringatan dini Early Warning Systems (EWS) yang dipasang

berfungsi untuk pengendali bencana tsunami, banjir, tanah longsor dan gunung api

sebanyak 74 titik. Kegiatan lainnya adalah pembangunan embung untuk

pengendalian kekeringan.

Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana dilakukan edukasi

penanggulangan bencana (pena sekolah), simulasi/gladi posko bencana banjir,

tsunami dan gunung api, inisiasi KKN tematik bencana, serta pembentukan desa

tangguh bencana yang sudah terbentuk sebanyak 72 selama tahun 2017. Terhadap

korban terdampak bencana, Pemerintah Provinsi menangani 100% korban

sebanyak 18.460 jiwa. Pelaksanaan program kegiatan konservasi kawasan hutan

seluas 10.300 Ha. Meningkatkan kegiatan patroli dan pengawasan terhadap lokasi

yang berpotensi terjadi kebakaran hutan. Penyuluhan/bimbingan kepada

masyarakat sekitar hutan untuk aktif berpartisipasi dalam upaya melakukan

pencegahan kebakaran hutan.

III.2.5 Perkotaan

III.2.5.1 State

Jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 39.292.972 jiwa dengan perkiraan jumlah

rumah tangga sebesar 10,580,406, dimana 12,93% merupakan rumah tangga

miskin. Penduduk berkontribusi terhadap besarnya timbulan 17.498.160 kg/hari

sampah dengan asumsi komposisi sampah organik 60% dan sampah plastik 14%.

Berkaitan dengan potensi penyakit yang ditimbulkan permasalahan sanitasi,

penyakit masyarakat tertinggi ISPA dilanjutkan diare. Tak hanya sampah rumah

tangga maupun sampah sejenis rumah tangga, jenis sampah spesifik yang

mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) juga memiliki

potensi besar dihasilkan dari sektor industri. Limbah B3 yang dihasilkan di Jawa

Timur bersumber dari kegiatan industri dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Sedangkan, industri pengelola limbah B3 di Jawa Timur masih sedikit.

III.2.5.2 Pressure

Pengelolaan sampah selama ini masih menggunakan metode controlled landfill

dan open dumping, sehingga belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan

sampah yang berwawasan lingkungan. Permasalahan sampah mulai muncul pada

saat jumlah lahan yang tersedia semakin terbatas akibat dari tingginya angka

pertumbuhan penduduk dan semakin beragamnya aktifitas seiring dengan

pesatnya kegiatan pembangunan. Selain itu, aspek pembiayaan sering menjadi

kendala suatu daerah dalam mengatasi masalah sampah, karena APBD yang

terbatas untuk penanganan dan pengelolaan sampah. Begitu juga, partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengurangan jumlah sampah yang

dihasilkan masih minim. Pengelolaan sampah di Jawa Timur dilakukan dengan

berbagai cara, yaitu diangkut, ditimbun, dibakar, dibuang ke kali atau tempat

lainnya. Pengelolaan dengan cara diangkut khususnya untuk pemukiman yang

terlayani angkutan truk sampah untuk selanjutnya dikelola di TPA, sedangkan

bagi yang tidak terlayani angkutan truk sampah pada umumnya sampah ditimbun



atau dibakar di pekarangan rumah, bahkan ada sebagian penduduk yang masih

membuang sampah ke sungai terutama yang pemukimannya di bantaran sungai.

Pengelolaan limbah B3 oleh beberapa hotel dan rumah sakit di Provinsi Jawa

Timur masih belum optimal. Jenis limbah B3 yang umumnya dihasilkan hotel

adalah lampu bekas, oli bekas dan aki bekas. Sedangkan untuk rumah sakit, yaitu

limbah laboratorium dan sisa operasi juga termasuk dalam limbah B3. Hal inilah

yang menyebabkan biaya pengolahan limbah B3 menjadi mahal. Dikarenakan

biayanya yang mahal, beberapa hotel dan rumah sakit kurang memperhatikan

pengolahan limbah B3 dan melakukan tindakan pembuangan limbah B3 ke media

lingkungan secara illegal. Padahal, jenis limbah ini termasuk jenis yang berbahaya

bagi lingkungan.

III.2.5.3 Response

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kebijakan pengelolaan

sampah diwujudkan melalui Perda No.4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

Regional. Selain itu, berbagai kajian potensi limbah B3 dan timbulan sampah

telah mendorong kebijakan rencana pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah dan

Limbah B3 (PSLB3) yang akan dibangun di Kabupaten Mojokerto sebagai solusi

pengelolaan limbah B3 secara tepat dengan biaya yang relatif terjangkau.

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui program Adiwiyata,

Desa/Kelurahan Berseri, Program Kampung Iklim (Proklim) dan Adipura.

Pelayanan masyarakat untuk memastikan lingkungan yang baik dan sehat melalui

penanganan kasus pengaduan sebanyak 49 kasus. Disisi lain para pihak yang

terkait juga mengembangkan rumah bank sampah, dan perbaikan kondisi TPA

minimal menjadi controlled landfill. Penumbuhan kesadaran masyarakat

meminimasi timbulan sampah ke TPA dengan meningkatkan peran bank sampah

jumlah 3.981 dan peningkatan pembangunan tempat pembuangan sampah 3R.

Kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam programnya tidak

bergantung pada bantuan Pemerintah pusat melalui satuan kerja pengembangan

penyehatan lingkungan permukiman Jawa Timur dalam pembangunan TPST.

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP

Pengelolaan lingkungan hidup sebagai unsur terpenting dalam pembangunan di

Jawa Timur, hal tersebut telah dilakukan sinergi/sinkronisasi RPJMN dan

RPJMD, dengan merevisi RPJMD 2014-2019. Indikator Kepala Daerah yang

sebelumnya hanya fokus pada Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical

Oxygen Demand (COD), kini telah diubah menjadi Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH) dengan target hingga akhir 2019 sebesar 68,50.

Anggaran pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur tahun 2016

sebesar Rp.721.182.711.296 atau sekitar 2,91% dari total belanja daerah, pada

tahun 2017 naik menjadi Rp. 832.116.780.640,00 pada tahun 2017. Secara khusus

anggaran DLH Provinsi Jawa Timur naik dari Rp.24.848.114.500 pada tahun

2015 menjadi Rp.42.885.309.000 pada tahun 2016, dan Rp. 46.934.772.800,00

pada tahun 2017. Penggunaan anggaran di tahun 2017 difokuskan untuk



melanjutkan rencana pembangunan pusat pengelolaan sampah dan limbah B3

(PSLB3), yang nantinya diharapkan mampu untuk mengurangi biaya operasional

pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha di Jawa Timur. Dalam mendukung

penguatan pendanaan bidang lingkungan hidup telah dilakukan kerjasama dengan

beberapa perusahaan melalui CSR, Public Private Partnership Agreement (PPPA)

dan Non-Governmental Organization (NGO).

Peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan melalui beberapa program

unggulan tingkat nasional dan daerah. Penghargaan yang diperoleh pada tahun

2017, antara lain: Kalpataru (untuk Kelompok Nelayan Samudra Bakti) dan 7

pelestari lingkungan hidup, Adipura Kencana (3 Kabupaten/Kota), Adipura (17

Kabupaten/Kota), Adiwiyata (Tingkat Mandiri 25 sekolah, Tingkat Nasional 108

sekolah, Tingkat Provinsi 120), 3 Desa Proklim Utama, dan penghargaan

IKPLHD Provinsi terbaik tingkat Nasional. Sedangkan untuk beberapa program

yang dikembangkan di Jawa Timur antara lain: Program BERSERI (Bersih Indah

dan Lestari), PERMATA (Perlindungan Mata Air), sejuta biopori, pengembangan

bank sampah, pengembangan energi alternatif (energi terbarukan), sistem EWS

bencana, embung geomembran, pembangunan sanitasi untuk limbah domestik

pada kawasan kumuh dan bantaran sungai.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Perda

No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

Pergub Jawa Timur No.76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Timur. Dengan penetapan tersebut Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur berubah

menjadi lembaga yang portofolio dalam pengelolaan lingkungan di Jawa Timur.

Dalam rangka penguatan pemantauan kualitas lingkungan, Provinsi Jawa Timur

telah memiliki UPT Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi KAN. Dalam

mendukung pembangunan berkelanjutan Provinsi Jawa Timur juga telah

menetapkan kawasan ekoregion sebagai dasar penyusunan Kajian Daya Dukung

dan Daya Tampung Lingkungan (D3TL) dan Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

-o§§§o-

Documents

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah - jatimprov.go.idjatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/IKPLHD Jawa Timur 2017... · BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas