69
Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

  • Upload
    ngocong

  • View
    256

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

Page 2: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah

satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh

Pemerintah Daerah. Oleh Karena itu Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melakukan

langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM).

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) ini disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah

Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan

Standar Pelayanan Minimal ( SPM ).

Laporan Standar Pelayanan Minimal ini tersusun atas kerjasama tim yang

telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran baik di seluruh jajaran Perangkat

Daerah (SKPD) dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM untuk

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kritik

dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan SPM ini. Atas bantuan dan

kerjasamanya dari berbagai pihak kami mengucapkan banyak terimakasih.

Kuningan, Desember 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI,

CAP/TTD

H. NANA SUGIANA, SE., M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19640504 199102 1 001

i

Page 3: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................................

Daftar Isi .................................................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ......................................................................... 1

B. DASAR HUKUM ............................................................................... 2

C. KEBIJAKAN UMUM ......................................................................... 3

D. ARAH KEBIJAKAN .......................................................................... 4

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Kesehatan ................................................................ 5

B. Bidang Urusan Sosial......................................................................... 10

C. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas............. 19

D. Bidang Urusan Pendidkan ................................................................ 29

E. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ................... 37

F. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ....... 47

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

I. Bidang Kesehatan ............................................................................ 49

II. Bidang Sosial ................................................................................... 49

III. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas ....................... 58

IV. Bidang Pendidkan ............................................................................ 59

V. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .............................. 63

VI. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .................. 65

BAB IV

PENUTUP............................................................................................................... 66

ii

Page 4: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang

seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain

dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan

dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan

bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan

dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi

dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan

dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan

pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan,

supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan

agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan

nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai

norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual

memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga

Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan

mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan

SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-

ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan

1

Page 5: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana,

konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta

mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang

bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai

dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga

kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik

secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya

pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan menerapkan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar

dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh

kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju

Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis

bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada.

Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya

membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan

yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.

2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM

yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan

memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai

salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015;

2

Page 6: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang SPM Bidang

Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan

Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang

Kesehatan di Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM

Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Provinsi dan Kabupaten/Kota);

8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota.

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Kuningan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan

dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan

arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk

dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan

guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan

sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Kuningan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesbilitas

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan

kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan

program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang

demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi

3

Page 7: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang ditelah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi

Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk menyusun perencanaan dan

penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten

Kuningan menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan

pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai

dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM

dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai

klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Kuningan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk

kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan

yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program

merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau

masyarakat yang dikoordinasakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan

dan sasaran.

4

Page 8: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis

pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang

kesehatan sebagai berikut :

➢ Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

➢ Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

➢ Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

➢ Pelayanan Kesehatan Balita

➢ Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

➢ Pelaynan Kesehatan pada Usia Produktif

➢ Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

➢ Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi

➢ Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

➢ Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

➢ Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB

➢ Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

2. Indikator dan Nilai SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan

standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja

pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

1. Target SPM

NO

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian (Tahun)

Satuan Kerja/ Lembaga

Penanggung Jawab

Indikator Nilai (%)

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

100 2018 Dinkes Kab.Kuningan

2 Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin

100 2018 Dinkes Kab.Kuningan

5

Page 9: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

NO

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian (Tahun)

Satuan Kerja/ Lembaga

Penanggung Jawab

Indikator Nilai (%)

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

100 2018 Dinkes Kab.Kuningan

4 Pelayanan Kesehatan Balita 100 2018 Dinkes Kab.Kuningan

5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

100 2018 Dinkes Kab.Kuningan

6 Pelaynan Kesehatan pada Usia Produktif

100 2018 Dinkes Kab.Kuningan

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

100 2018 Dinkes Kab.Kuningan

8 Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi

100 2018 Dinkes Kab.Kuningan

9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus

100 2018 Dinkes Kab.Kuningan

10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

100 2018 Dinkes Kab.Kuningan

11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB

2018 Dinkes

Kab.Kuningan

12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

100 2018 Dinkes Kab.Kuningan

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten

Kuningan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No INDIKATOR Sasaran Dalam Tahun

Target Dalam Tahun

Jumlah Absolut

%

1 PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta

20,873 100 18,869 90,4

2 PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan

19,421 100 19,689 101,38

3 PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR

Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan

19,825 100 19,447 98,09

6

Page 10: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

No INDIKATOR Sasaran Dalam Tahun

Target Dalam Tahun

Jumlah Absolut

%

kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar

4 PELAYANAN KESEHATAN BALITA

Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

87,716 100 77,793 88,7

5 PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR

Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar

41,043 100 38,949 94,92

6 PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF

Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

662,411 100 356,237 53,78

7 PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT

Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun

146,640 100 109,169 74,45

8 PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HYPERTENSI

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

70,387 100 52,680 30,5

9 PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MILITUS

Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

55,825 100 14,253 25,5

10 PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT

Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan

2,232 100 1,348 60,39

7

Page 11: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

No INDIKATOR Sasaran Dalam Tahun

Target Dalam Tahun

Jumlah Absolut

%

kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

11 PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB

Jumlah orang yang mendapatkan pelayana TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

2,626 100 2,152 81,95

12 PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV

Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun

23,963 100 13,601 56,76

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2018 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dalam

rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Kabupaten Kuningan berjumlah Rp. 170.201.611.143,- dengan rincian

sebagai berikut :

1) APBD Kabupaten Kuningan : Rp. 95.798.915.088,-

2) DAK (DAK FISIK)Bidang Kesehatan : Rp. 10.598.650.000,-

3) APBD Provinsi Jawa Barat : Rp. 799.958.400,-

4) APBN (dak non Fisik) :

BOK : Rp. 17.793.847.000,-

AKREDIATSI PUSKESMAS : Rp. 2.320.000.000,-

JAMPERSAL : Rp. 2.201.660.000,-

AKREDITASI LABKESDA : Rp. 137.254.000,-

5) Sumber lain yang sah

( Dana Kapitasi JKN) : Rp. 42.752.989.655,-

5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan

Tahun 2018 sebanyak 1.212 orang dengan perincian :

8

Page 12: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

a) PNS/ CPNS : 1.016 orang

b) PTT Pusat dan Provinsi : 91 orang

c) PTT Kabupaten (daerah) : 57 orang

d) Sukwan Katagori II : 48 orang

Jumlah tenaga PNS/ CPNS sebanyak 1016 orang, berdasarkan pendidikan

formal dengan perincian sebagai berikut :

a) S 2 : 31 orang b) S 1 : 286 orang c) D4 : 32 orang d) D3 : 469 orang e) D 2 : 1 orang f) D1 : 28 orang g) SLTA, SMF, SMAK, SPRG, SPK : 164 orang h) SLTP : 3 orang i) SD : 2 orang

6. Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Kesehatan

Masalah : Ada Beberapa Indikator SPM Bidang Kesehatan yang tidak

mendapatkan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan/

program sehingga target tidak tercapai, beberapa indikator SPM

yang tidak mencapai target salah satunya yaitu pelayanan

kesehatan pada usia produktif (53,78)%, pelayanan kesehatan

hipertensi (30,5)%, pelayanan kesehatan DM (25,5)%, pelayanan

kesehatan yang terinfeksi HIV (56,76)% yang sangat jauh dari

target.

Solusi : memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan

dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi

pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan

melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih

banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk

puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih

efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

9

Page 13: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

B. Bidang Urusan Sosial 1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis

pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial

adalah sebagai berikut :

➢ Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;

➢ Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;

➢ Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

➢ Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan

pengemis di luar panti sosial;

➢ Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap

darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara

Nasional

Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu

kepada penerapan dan pencapaian SPM pusat yaitu kepada Kementerian Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana kementerian telah

menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

No. Jenis Pelayanan Dasar &

Sub Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian (Tahun)

Indikator Nilai (%)

1

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:

a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota

1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

80 2018

10

Page 14: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

No. Jenis Pelayanan Dasar &

Sub Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian (Tahun)

Indikator Nilai (%)

b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota

2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

80 2018

2

Penyediaan sarana dan prasarana sosial:

a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota

3 Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

80 2018

b Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota

4 Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

60 2018

3

Penanggulangan korban Bencana:

a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota

5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

80 2018

11

Page 15: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

No. Jenis Pelayanan Dasar &

Sub Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian (Tahun)

Indikator Nilai (%)

b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/kota

6 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

80 2018

4

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:

- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota

7 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

40 2018

3. Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan

No. Jenis Pelayanan Dasar &

Sub Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian (Tahun)

Indikator Nilai (%)

1

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:

a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota

1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

80 2018

12

Page 16: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

No. Jenis Pelayanan Dasar &

Sub Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian (Tahun)

Indikator Nilai (%)

b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota

2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

80 2018

2

Penyediaan sarana dan prasarana sosial:

a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota

3 Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

80 2018

b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota

4 Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

60 2018

3

Penanggulangan korban Bencana:

a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota

5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

80 2018

b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/kota

6 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

80 2018

4 Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:

13

Page 17: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

No. Jenis Pelayanan Dasar &

Sub Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian (Tahun)

Indikator Nilai (%)

- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota

7 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

40 2018

4. Realisasi Pencapaian SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan

No. Jenis Pelayanan Dasar

SPM

Batas Waktu Pencapaian Indikator

Nilai Capaian

(%)

1

Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial a. Pemberian bantuan sosial

bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kab./Kota

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

62,66

2018

b. Pelaksana kegiatan pemberdayaan sosial

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

0,51 2018

2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial a. Penyediaan sarana dan

prasarana panti sosial

Persentase (%) panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

71,43

2018

b. Penyediaan sarana pelayanan luar panti

Persentase (%) wahana kesejahteraan sosiam berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

- 2018

14

Page 18: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

No. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Batas Waktu Pencapaian Indikator

Nilai Capaian

(%)

3 Penanggulangan korban bencana a. Bantuan sosial bagi

korban bencana kab/kota

Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

100

2018

b. Evakuasi korban bencana Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten/kota yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

100 2018

4 Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial a. Penyelenggaraan jaminan

sosial

Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

59,52

2018

5. Alokasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun

Anggaran 2018, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kuningan memiliki anggaran sebesar Rp. 12.777.879.851 ( dua belas

milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu

delapan ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja tidak langsung Rp. 4.351.457.933,-

- Belanja gaji dan tunjangan Rp. 3.348.357.933,-

- Tambahan penghasilan PNS Rp. 1.003.100.000,-

b. Belanja langsung Rp. 6.559.000.000,-

- Belanja pegawai Rp. 1.424.280.000,-

- Belanja barang dan jasa Rp. 4.984.720.000,-

- Belanja modal Rp. 150.000.000,-

15

Page 19: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

Berdasarkan hasil realisasi anggaran sampai dengan bulan desember

2018, maka diperoleh data sebagai berikut :

No. Uraian Pagu

Anggaran Realisasi Anggaran

%

1. Belanja Tidak Langsung 4.351.457.933 4.332.395.531 99,56

1.1 Gaji dan Tunjangan 3.348.357.933 3.333.595.531 99,56

1.2 Tambahan Penghasilan PNS 1.003.100.000 998.800.000 99,57

2. Belanja Langsung 6.559.000.000 6.418.124.800 97,85

2.1 Belanja Pegawai 1.424.280.000 1.424.280.000 100,00

2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.984.720.000 4.843.844.800 97,17

2.3 Belanja Modal 150.000.000 150.000.000 100

Jumlah 10.910.457.933 10.750.520.331 98,53

6. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Kuningan didukung 70 orang, terdiri 53 orang PNS, 17 orang PTT. Keadaan

pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan

struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut :

Tabel 1 Keadaan PNS Dan PTT Tahun 2018

NO PENDIDIKAN PNS GOLONGAN

PTT JUMLAH I II III IV

1. S2 1 9 - 10 2. S1 17 4 8 29 3 AKADEMI / D3 1 1 4 D2 5 SLTA 12 9 7 28 6 SLTP 1 1 7 SD 1 1

JUMLAH 12 28 13 17 70

16

Page 20: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

Tabel 2 Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2018

NO PANGKAT / GOL JUMLAH

1. Pembina (Gol. IV.c) 2

2. Pembina Tk I (Gol. IV.b) -

3. Pembina (Gol. IV.a) 11

4. Penata Tk. I (Gol. III.d) 4

5. Penata (Gol. III.c) 8

6. Penata Muda Tk. I (Gol. III.b) 14

7. Penata Muda (Gol. III.a) 2

8. Pengatur Tk I (Gol. II.d) 1

9. Pengatur (Gol. II.c) 7

10. Pengatur Muda Tk. I (Gol. II.b) 4

11. Pengatur Muda (Gol. II.a) -

JUMLAH 53

Tabel 3

Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselonering Tahun 2018

NO BIDANG TUGAS ESSELON

PELAKSANA

PTT/ SUKWAN

FUNGSIONAL

JML II III IV

1 Kepala Dinas 1 - - - - - 1

2 Sekretariat - 1 3 9 17 - 30

3 Bidang

Pemberdayaan

Sosial dan

Penanganan

Fakir Miskin

- 1 2 4 - - 7

4 Bidang

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

- 1 2 4 - - 7

5 Bidang

Rehabilitasi

Sosial

- 1 2 4 - - 7

17

Page 21: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

NO BIDANG TUGAS ESSELON

PELAKSANA

PTT/ SUKWAN

FUNGSIONAL

JML II III IV

6 Bidang

Pemberdayaan

Perempuan

- 1 2 4 - - 7

7 Bidang

Perlindungan

Perempuan dan

anak

- 1 2 3 - - 6

8 Fungsional

Tertentu - - - - - 6 6

JUMLAH 1 6 13 27 17 6 70

7. Solusi dan Pemecahan Masalah

Masalah yang dihadapi selama tahun 2018 antara lain adalah, besarnya

jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang mengakibatkan

tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut

adalah :

Solusi dalam mengatasi penyadang masalah kesejahteraan sosial adalah

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan upaya peningkatan

pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pemberdayaan Fakir

Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Pembinaan

Panti Asuhan / Panti Jompo, Penangulangan Bencana Alam dan Sosial serta

melaksanakan kegiatan pelayanan / rehabilitasi kesejahteraan sosial, baik yang bersifat

pelayanan publik diantaranya, pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),

maupun pemberian bantuan langsung serta pelaksanaan program dan kegiatan

yang bersifat stimulant untuk usaha ekonomi produktif para penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

terutama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tahun 2018 PMKS yang

terdiri dari 26 kategori di Kabupaten adalah sebagai berikut :

18

Page 22: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

No Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah Satuan

1 Anak balita terlantar 309 Orang

2 Anak terlantar 904 Orang

3 Anak Berhadapan dengan Hukum 21 Orang

4 Anak jalanan 22 Orang

5 Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) 1.178 Orang

6 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan 22 Orang

7 Anak yang memerlukan perlindungan khusus 446 Orang

8 Lanjut Usia Terlantar 3.238 Orang

9 Penyandang Cacat / Disabilitas 3.505 Orang

10 Tuna Susila 21 Orang

11 Gelandangan 156 Orang

12 Pengemis 28 Orang

13 Pemulung 454 Orang

14 Kelompok minoritas 23 Orang

15 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 349 Orang

16 Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 42 Orang

17 Korban Penyalahgunaan NAPZA 97 Orang

18 Korban trafficking 5 Orang

19 Korban Tindak Kekerasan 12 Orang

20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial 10 Orang

21 Korban Bencana Alam 117 Orang

22 Korban Bencana Sosial 9 Orang

23 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 7.177 Orang

24 Fakir Miskin 94.752 Orang

25 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 230 Orang

26 Komunitas Adat Terpencil 0 Orang

Jumlah 113.127 Orang

C. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas 1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atsa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan

19

Page 23: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam

standar pelayanan minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut :

➢ Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di

Kabupaten/Kota;

➢ Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

➢ Cakupan rasio petugas ketertiban perlindungan masyarakat (LINMAS) di

Kabupaten/Kota;

➢ Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota;

➢ Tingkat waktu tanggap (response time rate);

➢ Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standr

kualifikasi;dan

➢ Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK

(Wilayah Manajemen Kebakaran).

2. Target Pencapaian SPM Kabupaten Kuningan

Satpol PP Kabupaten telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan

program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan

masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten kuningan dari segi

penganggarannya pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No Program Indikator Target Anggaran

1. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

1). Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kab/kota

100 % 175.000.000

2). Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3x sehari

150.000.000

3). Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kab/kota

1 orang setiap RT atau sebutan lainnya

700.000.000

2. Penanggulangan bencana kebakaran

1). Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota

80% 100.000.000

2). Tingkat waktu tanggap

75% -

20

Page 24: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

No Program Indikator Target Anggaran

3). Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

85% -

4). Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000ltr pada WMK

90% -

3. Realisasi pencapaian SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban

umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta

penanggulangan bencana kebakaran oleh satpol PP kabupaten Kuningan pada

tahun 2018 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah

maupun masyarakat di kabupaten kuningan terhadap pemenuhan SPM yang

direalisasikan alokasi/pagu anggaran adalah sebagai berikut :

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Anggaran

1

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

1). Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kab/kota

175.000.000

2). Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

150.000.000

3). Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kab/kota

700.000.000

2 Penanggulangan bencana kebakaran

1). Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota

100.000.000

2). Tingkat waktu tanggap -

3). Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

-

4). Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000ltr pada WMK

-

21

Page 25: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

HASIL CAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMALKETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN PADA TAHUN 2018

NO PROGRAM INDIKATOR TARGET

KOTA PENGHITUNGAN

TARGET NASIONAL

1. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota

144 kasus pelanggaran

yang ditangani

Jml Pelanggaran Perda yang ditangani x 100% Jumlah Pelangggaran

144 x 100% 144

100 %

2. Cakupan patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

44 kelompok Di 32

Kecamatan

Jumlah Kelompok Patroli x 3 Jumlah Kecamatan

44 klp x 3 = 4.13 32

3 x Patroli dalam sehari

3. Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten /Kota

3.420 Orang Laporan bidang

tibumtranmas tahun 2018

Jumlah Linmas

Jumlah Rt

3.420 = 0,56 6.113

1 Orang setiap Rt atau sebutan

lainnya

2 Penanggulangan Bencana Kebakaran

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten kuningan

14,92% Luas WMK x 100% Luas potensi kebakaran

176.6 x 100% = 14,92% 1.197.***

80%

2. Tingkat waktu tanggap

26.92% Kasus kebakaran di WMK yang tertangani dlm waktu X 100% Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

56 x 100% = 26.29% 213

75%

22

Page 26: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018

NO PROGRAM INDIKATOR TARGET

KOTA PENGHITUNGAN

TARGET NASIONAL

3. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

51,72% Satgas damkar memiliki sertifikasi sesuai kaulifikasi x 100% Satgas damkar

15 x 100% = 51,72% 29

85%

4. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 s.d 5000 ltr pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)

57,14% WMK memiliki mobil/mesin damkar yg layak pakai X 100% WMK/lingkungan dan/ kawasan potensi kebakaran

4 x 100% = 57,14% 7

90%

Ket.

• Data Bidang Penegakan Perda Satpol PP

• Data Bidang Tibumtranmas Satpol PP

• Data Bidang Linmas Satpol PP

• Data KSD 2018

• Data UPT Damkar

23

Page 27: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 24

Salah satu gambaran pemenuhan indikator SPM bidang ketentraman Umum,

ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan

bencana kebakaran oleh Satpol PP tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di

Kabupaten/Kota :

Pada tahun 2018 data dari bidang Gakda Satpol PP telah terjadi pelanggaran

Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan sebanyak 144

kasus.

Pelanggaran Perda/Perkada yang diselasaikan dibagi pelanggaran

Perda/Perkada yang dilaporkan/dipantau dikali 100%

Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan/dipantau Pelanggaran Perda/Perkada yang diselasaikan 144 144

b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Pada tahun 2018 data dari bidang tibumtransmas kelompok patroli sebanyak

44 kelompok berpatroli wilayah kecamatan 1 kali sehari di 32 kecamatan dan

patroli tiap-tiap pos dilaksanakan 3 kali dalam sehari.

Rasio kelompok patroli :

Kelompok patroli dikali 3 patroli dalam sehari 44 x 3

Kelompok kecamatan (jumlah kecamatan) 32

c. Cakupan rasio petugas LINMAS

Rasio Jumlah Linmas Per-Rt

Menghitung rasio Linmas per – Rt digunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah Linmas 3.420

Jumlah RT 6.113

d. Cakupan Rasio Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Kuningan adalah

14,75%. Hal ini berdasarkan pada luas potensi kebakaran di Kabupaten

X 100

X 100

= 4,13

= 0,56

Page 28: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 25

Kuningan 1,197 Km2 dan wilayah manajemen kebakaran 176,62 Km2.

Untuk rencana kedepan agar capaiannya meningkat atau setidknya

mendekati nilai nasional, UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuningan

harus mengembangkan 5 wilayah manajemen kebakaran di tiap

kewadanan se kabupaten kuningan.

e. Cakupan Rasio Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Dari 213 kejadian, tingkat waktu tanggap mencapai 26,29%. Capaian

indikator kedua ini belum mencapai nilai nasional karena berdasarkan

analisis di Kabupaten Kuningan baru ada 1 WMK, seharusnya menurut

perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62

Tahun 2012 harus ada 7 WMK, sehingga 213 kasusu kebakaran yang

tertangani dengan tingat waktu tanggap adalah 65 kasus berada di dalam

WMK sedangkan sisanya 157 kejadian kebakaran berada diluar WMK.

f. Cakupan Rasio Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kulaifikasi Berdasarkan sertifikasi standar yang dilegalisasi Kementerian Dalam

Negeri capaiannya adalah 51,72% atau baru ada 15 aparat dari 29 aparat

pemadam kebakaran kabupaten kuningan yang memenuhi standar

kualifikasi pada tahun 2018.

g. Cakupan Rasio Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3.000 – 5.000 Liter pada WMK Saat ini baru ada 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 WMK/pos

pemadam kebakaran, sedangkan untuk kebutuhan WMK di Kabupaten

Kuningan minimal 5 WMK kalau mengacu ke target nasional. Untuk itu

mobil pemadam kebakaran 3.000 – 5.000 liter WMK perlu ditambah agar

capainnya bisa mendekati target nasional.

Page 29: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 26

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Satpol. PP Kabupaten Kuningan untuk

mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya

yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketertiban

Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta

Penanggulangan Bencana Kebakaran Tahun 2018 baik secara langsung

maupun tidak langsung sebesar. Rp 1.125.000.000,-(satu milyar seratus

dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

4.1. APBD Kabupaten Kuningan : Rp.1.125.000.000,-

1) Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah di Kabupaten/Kota. Rp.175.000.000,-

2) Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat. Rp. 150.000.000,-

3) Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di

Kabupaten / Kota. Rp 700.000.000,-

4) Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota

Rp. 100.000.000,-

5) Tingkat Waktu Tanggap Rp. 0,- (tidak ada alokasi anggaran)

6) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar

kualifikasi Rp. 0,- (tidak ada alokasi anggaran)

7) Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 s.d 5000 liter pada

WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran) Rp. 0,- (tidak ada alokasi

anggaran)

4.2. APBD I Propinsi Jawa Barat : Rp. -

4.3. APBN : Rp. -

4.4. Sumber dana lain : Rp. -

5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman

Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana

Kebakaran pada Tahun 2018 didukung oleh personil sebanyak 293 orang.

Page 30: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 27

5.1. Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s.d bulan Desember 2018 adalah 293

Orang dengan status sebagai berikut :

a) Pegawai Negeri Sipil : 152 Orang

b) Non Pegawai Negeri Sipil : 141 Orang

c) PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 8 Orang

d) PPNS Unit Kerja lainnya : 23 Orang

5.2. Rincian Pegawai Satpol PP dengan tingkat pendidikan

a) Tingkatan Pendidikan status PNS

NO PENDIDIKAN JUMLAH

1 S2 8 orang

2 S1 38 orang

3 D4 1 orang

4 D3 1 orang

5 SLTA 100 orang

6 SLTP 1 orang

7 SD 3 orang

Jumlah Keseluruhan 152 orang

b) Kepangkatan/Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH

1 I 1 orang

2 II 98 orang

3 III 46 orang

4 IV 7 orang

Jumlah Keseluruhan 152 orang

Page 31: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 28

c) Jenis Kediklatan

No Golongan Jumlah

1 Diklat STRUKTURAL 20 Orang

2 Diklat FUNGSIONAL 71 Orang

3 Diklat PEMERINTAHAN -

4 Diklat TEKNIS 2 Orang

5 Diklat Dasar POL. PP -

Jumlah Keseluruhan 93 Orang

5.3. Jumlah eselon :

a) Eseon II : 1 orang

b) Eselon III : 4 orang

c) Eselon IV : 12 orang

6. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan

- Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se kabupaten

kuningan.

- Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kiurang

memadai.

Solusi

- Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut

dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak pemerintah

kabupaten kuningan maupun pemerintah provinsi/pusat melalui

bantuan keuangan/hibah.

- Merencanakan penambahan personil anggota Satpol PP Kabupaten

Kuningan untuk mengikuti pendidikan PPNS.

Page 32: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 29

D. Bidang Urusan Pendidikan 1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten

Kuningan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar,

Pendidikan Menengah, dan Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana

pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar

yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

a. Pendidikan anak usia dini;

b. Pendidikan dasar; dan

c. Pendidikan kesetaraan

2. Indikator Dan Realisasi Pencapaian SPM

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum

(SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang telah

dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dapat digambarkan sebagai berikut

a. Indikator 1

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan

kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari

kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. Berdasarkan hasil

isian SPM, terdapat minimal 1 SD dalam jarak 3 KM dan 1 SMP dalam

jarak 6 KM, sehingga terpenuhi 100%.

b. Indikator 2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak

melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.Untuk

setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta

papan tulis. Berdasarkan hasil isian SPM, terdapat 482 SD dan 84 SMP

Page 33: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 30

yang memenuhi sehingga capaian SD sebesar 74,25 % dan SMP

sebesar 88%.

c. Indikator 3

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu)

set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta

didik. Berdasarkan hasil isian SPM, terdapat 20 SMP yang memenuhi

sehingga capaian SMP sebesar 1,06%.

d. Indikator 4

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah

dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang

kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. Berdasarkan hasil isian

SPM terdapat 214 SD dan 62 SMP yang memenuhi sehingga capaian

SPM SD sebesar 30,92 % dan SMP sebesar 26,6 %.

e. Indikator 5

Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta

didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk

daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 606 SD yang memenuhi sehingga

capaian SPM SD sebesar 95,66 %.

f. Indikator 6

Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata

pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap

rumpun mata pelajaran. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 18 SMP

yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 19,15 %.

g. Indikator 7

Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi

kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah

Page 34: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 31

memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 648 SD

yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 98 %.

h. Indikator 8

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-

IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru)

telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing

sebanyak 40% dan 20%. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 93 SMP

yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 92,89 %.

i. Indikator 9

Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang

untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa

Inggris. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 50 SMP yang memenuhi

sehingga capaian SPM SMP sebesar 52,53 %.

j. Indikator 10

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 596 SD yang memenuhi sehingga

capaian SPM SD sebesar 92,77 %.

k. Indikator 11

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 82 SMP yang memenuhi sehingga

capaian SPM SMP sebesar 86,31%.

l. Indikator 12

Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah

memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat

pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 146 pengawas SD dan 1

Page 35: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 32

Pengawas SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar

100%.

m.Indikator 13

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan

kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan

kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Berdasarkan hasil isian

SPM terdapat SD 1 dan SMP 1 yang memenuhi sehingga capaian SPM

SD dan SMP sebesar 100%.

n. Indikator 14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap

bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan

supervisi dan pembinaan. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 349 SD

dan 50 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 51,08

% dan SMP sebesar 53%.

o. Indikator 15

Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan

kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia,

IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap perserta

didik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 143 SD yang memenuhi

sehingga capaian SPM SD sebesar 22,03 %.

p. Indikator 16

Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan

kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan

perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik. Berdasarkan hasil

isian SPM terdapat 6 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP

sebesar 6,31%.

q. Indikator 17

Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang

terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia

Page 36: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 33

(globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan

poster/carta IPA. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 149 SD yang

memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 22,95 %.

r. Indikator 18

Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku

referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan

dan 20 buku referensi. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 217 SD dan

38 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 37,43 %

SMP sebesar 40 %.

s. Indikator 19

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan,

termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan

melaksanakan tugas tambahan. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat

311 SD dan 13 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar

47,91 %.dan SMP sebesar 13,68 %.

t. Indikator 20

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34

minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :

Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu

Kelas 3 : 24 Jam per minggu

Kelas 4-6 : 27 Jam per minggu

Kelas 7-9 : 27 Jam per minggu

Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 256 SD dan 49 SMP yang

memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 39,44 % dan SMP

sebesar 52 %.

u. Indikator 21

Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 608 SD dan 86 SMP yang

Page 37: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 34

memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 93,54 % dan SMP

sebesar 90,43%.

v. Indikator 22

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang

diampunya. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 525 SD dan 57 SMP

yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 80,8 % dan SMP

sebesar 60 %

w. Indikator 23

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk

membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 520 SD dan 57 SMP yang

memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 80,12 % dan SMP

sebesar 60 %.

x. Indikator 24

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik

kepada guru dua kali setiap semester. Berdasarkan hasil isian SPM

terdapat 487 SD dan 16 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM

SD sebesar 75,03 % dan SMP sebesar 18,84 %.

y. Indikator 25

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta

hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir

semester dalam bentuk laporan hasil belajar. Berdasarkan hasil isian

SPM terdapat 496 SD dan 58 SMP yang memenuhi sehingga capaian

SPM SD sebesar 92,92 % dan SMP sebesar 92,63 %.

z. Indikator 26

Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK

serta Ujian Akhir (US/UN). Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 604 SD

Page 38: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 35

dan 88 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 92,92

% dan SMP sebesar 89,36 %.

aa. Indikator 27

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS). Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 613 SD dan 89

SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 94,96 % dan SMP

sebesar 93,53 %.

3. Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan selama tahun 2018 (sampai dengan bulan November)

telah dialokasikan dana sebesar Rp. 180.603.460.188 dengan realisasi

sebesar Rp. 171.023.022.988, dengan rincian sebagai berikut:

S

e

selain realisasi anggaran, berikut adalah rincian total APBD, total anggaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta peresentase tahun 2018.

Tahun

Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Total APBD Total Anggaran

Dinas Persentase

2018 2.647.141.947.477 175.589.560.188 6.63%

4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten kuningan adalah sebagai berikut :

Tahun Belanja

Anggaran Realisasi Sisa

2018

s.d Bulan

November

180.603.460.188

171.023.022.988

9.580.437.200

Page 39: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 36

No Jumlah Pegawai

Kualifikasi Pendidikan

Pangkat / Gol

Pejabat Struktural

Pejabat Fungsional

1

132

S3 : - orang

S2 : 14 orang

S1 : 53 orang

D3 : 8 orang

D2 : - orang

D1 : - orang

SMA : 57 orang

SMP : - orang

SD : - orang

Gol I : - orang

Gol II : 47 orang

Gol III : 73 orang

Gol IV : 12 orang

Esl.II : 1

Esl.III : 6

Esl.IV : 14 orang

154 orang

5. Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan secara umum

mengalami perkembangan kea rah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai

dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka

Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap

tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun

demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat

di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus

dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi

dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi

tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar

mengajar;

2. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan

SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan

S-1;

Page 40: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 37

3. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya

pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi

didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;

4. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu

diupayakan standar Nasional;

5. Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan metode penghitungan

baru belum mencapai angka 7,58 Tahun sebagai indikasi penuntasan

wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun.

Solusi

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD

Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta

masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;

2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai

pemerintah maupun swadaya murni para guru;

3. Melalui pemeratan di tingkat kecamatan dan menekan adanya

perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah

memenuhi kecukupan guru;

4. Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB;

5. Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang

pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah.

E. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1. Jenis Pelayanan Dasar

Kebijakan umum pembangunan daerah Tahun 2014 - 2018

menggambarkan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang

dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam mewujudkan

keberhasilan pembangunan tahun 2014-2018, Pemerintah Daerah telah

menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan

Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Page 41: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 38

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk

mencapai misi pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2014-2018

berjumlah 189 (Seratus Delapan Puluh Sembilan ) Program, yang terbagi

kedalam 158 program urusan wajib dan 31 program urusan pilihan, dan yang

berkaitan dengan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah

sebagai berikut:

➢ Pekerjaan Umum

a. Program pembangunan jalan dan jembatan;

b. Program peningkatan jalan dan jembatan;

c. Program rehabilitasi jalan dan jembatan;

d. Program peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana

kebinamargaan;

e. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya;

f. Program pengembangan dan pengelolaan sungai, danau dan

konservasi sumberdaya air lainnya;

g. Program pengembangan dan penyediaan air baku;

h. Program pengendalian banjir;

i. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah;

j. Program pembangunan saluran drainase dan sanitasi lingkungan;

k. Program peningkatan sarana aparatur pemerintah.

➢ Penataan Ruang

a. Program perencanaan tata ruang;

b. Program pengendalian pemanfaatan ruang;

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pekerjaan Umum dan Renataan Ruang adalah sebagai berikut:

Page 42: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 39

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal

Indikator

I Sumber Daya Air

Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat

1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.

2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

II Jalan Jaringan Aksesbilitas 3 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

Mobili tas 4 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.

Keselamatan 5 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

Ruas Kondisi Jalan 6 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

Kecepatan 7 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

III

Air minum

Cluster Pelayanan 8 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari

Sangat buru

Buruk

Sedang

Baik

Sangat Baik

IV Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampah-an

Air Limbah Permukiman 9 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.

10 Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

Pengelolaan Sampah 11 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

12 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

Drainase 13 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

13 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

V Jasa Konstruksi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

15 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

Sistem Informasi Jasa Konstruksi

16 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

VI

Penataan Ruang

Informasi Penataan Ruang

17 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog

Page 43: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 40

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal

Indikator

18 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog

Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR

19 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR

20 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang.

Izin Pemanfaatan Ruang

21 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

22 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

23 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara

Nasional

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian Keterangan

Indikator Nilai

II Jalan Jaringan Aksesbilitas 1 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

100% 2019 Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota

Mobilitas 2 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.

100% 2019 Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota

Keselamatan 3 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

60% 2019 Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota

Ruas Kondisi Jalan

4 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

60% 2019 Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota

Kecepatan 5 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

60% 2019 Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota

Page 44: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 41

3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2018 di

Kabupaten Kuningan berdasarkan RPJMD/Renja.

No

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian

Keterangan Indikator Target

I Sumber Daya Air

Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat

1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.

100% 2018 Berdasarkan atas target minimal kebutuhan air bersih di tiap kabupaten/ kota

2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

75% 2018 Dinas yg membidangi Pekerjaan Umum

II Jalan Jaringan Akses-bilitas

3 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

100% 2018 Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota

Mobilitas 4 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.

100% 2018 Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota

Kesela-matan

5 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

79% 2018 Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota

Ruas Kondisi Jalan

6 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

79% 2018 Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota

Kecepatan 7 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

75% 2018 Dilaksanakan oleh PEMDA kab./kota

III Air minum Cluster Pelayanan 8 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari

Sangat buruk

40% 2018 Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum

Buruk 50% 2018

Sedang 70% 2018

Baik 80% 2018

Sangat Baik

100% 2018

IV

Penyehatan Lingkungan

Air Limbah Permukiman

9 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.

63% 2018 Dinas yang membidangi

Page 45: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 42

No

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian

Keterangan Indikator Target

Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan

Pekerjaan Umum

10 Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

15% 2018 Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum

Pengelolaan Sampah 11 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

45% 2018 Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum

12 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

75% 2018 Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum

Drainase 13 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

100% 2018 Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum

V Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

14 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

15% 2018

VI Penataan Bangunan dan Lingkungan

Izin Mendirikan Bangunan

15 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.

100% 2018 Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum

Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

16 Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota

100% 2018 Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum

VII Jasa Konstruksi

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

17 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

100% 2018 Unit yang melakukan Pembinaan Jasa konstruksi

Sistem Informasi Jasa Konstruksi

18 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

100% 2018 Unit yang melakukan Pembinaan Jasa konstruksi

VIII Penataan Ruang

Informasi Penataan Ruang

19 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

100% 2018 Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang

100% 2018

Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR

20 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.

100% 2018 Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang

Page 46: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 43

No

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian

Keterangan Indikator Target

Izin Pemanfaatan Ruang

21 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

100% 2018 Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang

Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

22 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

100% 2018 Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

23 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

100% 2018 Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan

Daerah selama 1 Tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana

target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang

bersangkutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

4.1. Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Kuningan

No Kondisi Tahun 2018

1 Baik 192,55

2 Sedang 67,97

3 Rusak 40,47

Jumlah 300,99

4.2. Kondisi Jembatan Kabupaten Kuningan

No Kondisi Tahun 2018

1 Baik 332

2 Sedang 84

Page 47: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 44

3 Rusak 14

Jumlah 430

4.3. Jaringan irigasi dengan kondisi baik

No Jaringan Irigasi Tahun 2018

1 Bendung 738 buah

2 Bangunan 1484 buah

3 Panjang saluran primer dan sekunder 468,168 m2

5. Alokasi Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kuningan Tahun 2018 dalam penerapan pencapaian SPM

adalah sebagai berikut :

5.1. APBD Kabupaten

No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

(Rp) (Rp) (%)

1 Bidang Bina Marga

program pembangunan jalan dan jembatan

8.250.000.000 7.925.740.000 96

program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

15.447.660.000 14.786.474.600 95

program peningkatan jalan dan jembatan

9.261.050.000 8.914.941.000 96

program peningkatan / pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

8.650.000.000 8.526.387.130 98,5

2 Bidang Pengelolaan SDA

program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

4.700.000.000 4.596.726.700 97,8

program pengembangan dan pengelolaan sungai, danau dan konservasi sumber daya air lainnya

3.800.000.000 3.670.283.000 96,5

Program pengembangan 200.000.000 191.430.000 95,7

Page 48: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 45

dan penyediaan air baku

No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

(Rp) (Rp) (%)

3 Bidang Tata Ruang

Program perencanaan tata ruang

500.000.000 492.704.000 98,5

Program pengendalian pemanfaatan ruang

100.000.000 99.553.060 99

5.2. APBD Provinsi

No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

(Rp) (Rp) (%)

1 Bidang Bina Marga

program pembangunan jalan dan jembatan

11.200.000.000 10.757.287.000 96

program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

150.000.000 147.460.000 98,3

5.3. APBN / DAK

No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

(Rp) (Rp) (%)

1 Bidang Bina Marga

program pembangunan jalan dan jembatan

17.713.081.000 17.634.990.500 99,5

2 Bidang Pengelolaan SDA

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

7.068.958.000 6.546.684.000 92,6

6. Dukungan Personil

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kuningan telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi

dinas.Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuningan adalah sebanyak 251 orang.dengan

rincian sebagai berikut :

Page 49: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 46

1. Jumlah Pegawai keseluruhan

No Bidang Tugas Eselon

Staf Jafung Jumlah Ket. II III IV

1 Kepala Dinas - - - - - - Pensiun

2 Sekretariat - 1 2 19 1 23

3 Bid. Perencanaan Teknik - 1 3 17 - 21

4 Bid. Pengelolaan SDA - 1 3 16 - 20

5 Bidang Bina Marga - 1 3 23 - 27

6 Bidang Penataan Ruang - 1 3 13 - 17

7 UPTD Penelitian dan Pengujian

- - 1 12 - 13

8 UPTD Peralatan dan Perbengkelan

- - 2 21 - 23

9 UPTD Wil. PUPR - - 13 94 - 107

J u m l a h 5 30 215 1 251

2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No Jabatan Eselon Jumlah Ket

1 Kepala Dinas II/b - Pensiun

2 Sekretaris III/a 1

3 Kepala Bidang III/b 4

4 Kasi/Kasubag IV/a 14

5 UPTD IV/a 7

6 Kasubag TU UPTD IV/b 9

3. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No Jenjang

Pendidikan Teknik

Non Teknik

Jumlah Ket.

1 S.2. 6 18 24

2 S.1. 32 64 96

3 D.3. 3 - 3

4 SMU - 65 65

5 STM 37 0 37

6 SMEA - 11 11

7 SLTP - 11 11

8 SD - 4 4

J U M L A H 78 173 251

Page 50: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 47

7. Permasalahan yang dihadapi

Secara umum permasalahan yang dihaddapi pemerintah kabupaten kuningan

terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan

karena terbatas anggaran / APBD;

b. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;

c. Belum sinerginya upaya implementasi SPM

F. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN a. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan

rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang

perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran

yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang

perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Menteri

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang

Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan

dasar, terdiri dari :

1. Rumah layak huni dan terjangkau

2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan

utilitas umum (PSU).

b. Indikator Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional

NO Jenis Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian Indikator Nilai

Page 51: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 48

NO Jenis Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian Indikator Nilai

1 Rumah layak huni dan terjangkau

a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

100% 2009 – 2025

b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

70% 2009 – 2025

2 Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum

c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU

100% 2009 – 2025

c. Pencapaian SPM Kabupaten Kuningan

NO Jenis Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan Minimal Waktu

Pencapaian Indikator Nilai

1 Rumah layak huni dan terjangkau

a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

84% 2018

b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

91% 2018

2 Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum

c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU

100% 2018

d. Jumlah Personil

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Perumahan

Kabupaten Kuningan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang

adalah sebanyak 176 orang.dengan rincian sebagai berikut :

Eselon II/b : 1 orang

Eselon III/a : 1 orang

Eselon III/b : 4 orang

Eselon IV/a : 16 orang

Page 52: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 49

Eselon IV/b : 5 orang

Staf (PNS) : 121 orang

Staf (THL) : 28 orang

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

I. Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Strategis

Dinas Kesehatan, program dan kegiatan yang tercakup adalah sebagai

berikut :

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2. Program Lintas Batas Bidang Kesehatan

3. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Pembantu dan Jaringannya

4. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB

5. Program Surveillans dan Imunisasi

6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

11. Program Pengawasan Obat dan Makanan

12. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

13. Program Kesehatan Khusus

II. Bidang Sosial

Program kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Tahun 2018 seperti diuraikan diatas tidak terlepas dari tujuan, sasaran dan

kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan

Page 53: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 50

Perempuan dan Perlindungan Anak 2017 - 2018. Untuk dapat merealisasikan tujuan,

sasaran dan kebijakan tersebut, maka perlu disusun program dan kegiatan.

Adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan

kegiatan tersebut diatas berasal dari APBD Kabupaten Kuningan dan Bantuan dari

Pemerintah Pusat/ APBN (Kementrian Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia).

Sesuai dengan prioritas dan strategi pelaksanaan yang telah ditetapkan maka

rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan Tahun 2018 yang telah diuraikan diatas dapat

digambarkan dalam tabel Sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN 2018

No Program Kegiatan Indikator

Kinerja Output

Indikator Kinerja

Outcome

Anggaran (Rp 000,-)

1 2 3 4 5 6

A. Program/ Kegiatan APBD Kabupaten

1. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan jasa

komunikasi,

sumberdaya air

dan listrik

Terpenuhinya 3

jenis jasa, air

komunikasi dan

listrik

Meningkatnya

komunikasi dan

penerangan

100.000

2. Penyediaan alat

tulis kantor

Tersedianya alat

tulis kantor

Lancarnya

administrasi

kantor

80.000

3. Penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

Tersedianya 21

jenis barang

cetakan dan

penggandaan

Meningkatnya

adminitrasi kantor

80.000

4. Penyediaan

komponen

instalasi listrik/

penerangan

kantor

Tersedianya 14

jenis komponen

listrik

Meningkatnya

penerangan

kantor

15.000

5. Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Tersedianya 96

exemplar bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

Meningkatnya

pengetahuan dan

informasi

40.000

Page 54: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 51

No Program Kegiatan Indikator

Kinerja Output

Indikator Kinerja

Outcome

Anggaran (Rp 000,-)

1 2 3 4 5 6

undangan

6. Penyediaan

makanan dan

minuman

Tersedianya

kebutuhan

makanan dan

minuman

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

kantor

75.000

7. Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

Terlaksananya

koordinsi dan

konsultasi

Meningkatnya

Sinergitas

perencanaan dan

pembangunan

bidang sosial PP

dan PA

85.000

2. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1. Pengadaan

perlengpakan

dan peralatan

gedung kantor

Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan dan

peralatan kantor

Terpenuhinya

kebutuhan

perlengkapan dan

peralatan kantor

150.000

2. Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya

gedung kantor

Meningkatnya

kondisi gedung

kantor

320.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Meningkatnya kondisi kendaraan dinas operasional yang terpelihara

125.000

4. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya kualitas perlengkapan kantor

10.000

5. Pemeliharaan

rutin peralatan

gedung kantor

Terpeliharanya

peralatan kantor

Meningkatnya

kualitas peralatan

kantor

10.000

3. Program

Peningkatan

pemngembangan

Sistem pelaporan

Capaian kinerja

dan Keuangan

Penyelenggaran

Perencanaan,

Monitoring dan

Pelaporan

Keuangan

Terlaksananya

perencanaan dan

pelaporan Dinas

Tersedianya data

perencanaan dan

pelaporan kinerja

Dinas

25.000

4. Peningkatan

Informasi

Pembangunan

Pameran

Pembangunan

Tahunan dan

Hari Jadi

Kuningan

Terlaksananya

penyampaian

informasi

pembangunan

bidang sosial

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Meningkatnya

sarana informasi

pembangunan

bidang sosial

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

40.000

Page 55: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 52

No Program Kegiatan Indikator

Kinerja Output

Indikator Kinerja

Outcome

Anggaran (Rp 000,-)

1 2 3 4 5 6

Anak

5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Penunjang Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)

Terlaksananya Bintek dan Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana ternak domba bagi 12 Kube FM

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana ternak domba dan Terciptanya pengelolaan Kube FM yang baik

200.000

2. Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia (UEP Lansia)

Terlaksananya Bintek UEP bagi 20 orang lansia

Terciptanya UEP bagi 20 orang Lansia

100.000

3. Pendataan PMKS dan PSKS

Terlaksananya Pemutahiran data PMKS dan PSKS

Terciptanya optimalisasi kepemilikan data PMKS dan PSKS

150.000

4. Pembinaan lanjut keluarga fakir miskin

Terbinanya Manajemen KUBE Mandiri bagi 60 kelompok

Tercapainya KUBE Memiliki Manajemen Yang Baik

100.000

6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial

1. Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH)

Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Terwujudnya Sinergitas Pengelolaan PKH

674.000

2. Bimbingan

sosial

keterampilan

bagi

penyandang

disabilitas

Terlaksananya

bimbingan teknis

dan penyaluran

bantuan modal

usaha bagi 15

orang

penyandang

disabilitas

Terciptanya

kemandirian

usaha bagi

penyandang

disabilitas

100.000

3. Bimbingan

Sosial dan

Keterampilan

Bagi Orang

Dengan

HIV/AIDS

Terlaksananya

bimbingan teknis

dan penyaluran

bantuan modal

usaha bagi 15

orang dengan

HIV/AIDS

Terciptanya

emandirian usaha

bagi Orang

Dengan HIV/AIDS

100.000

4. Temu Konsultasi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Terlaksananya temu konsultasi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Terciptanya sinergitas upaya Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

200.000

Page 56: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 53

No Program Kegiatan Indikator

Kinerja Output

Indikator Kinerja

Outcome

Anggaran (Rp 000,-)

1 2 3 4 5 6

(ABH)

5. Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi 30 orang penyandang disabilitas

Terpenuhinya kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas

100.000

6. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Orang Tua/Wali ODK Berat

Terlaksananya bimbingan teknis usaha ekonomi produktif bagi 15 orang tua/wali ODK Berat

Terciptanya pemahaman tentang manajemen usaha ekonomi produktif bagi 15 orang tua/wali ODKB

100.000

7. Fasilitasi Pengiriman Klien PMKS Ke Balai/Panti Rehabilitasi Sosial dan Daerah Asal

Terlaksananya Pengiriman 50 Klien PMKS dan 15 Anak OTDP ke Balai/ Panti Rehabilitasi Sosial, Rumah Sakit Jiwa dan Daerah Asal

Terlatihnya Klien PMKS pada Panti rehabilitasi Sosial dan dipertemukan nya kembali OT dengan keluarganya

100.000

8. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Terlaksananya Rehabilitasi 50 unit Rumah tidak layak huni

Terpeliharanya Rumah Tidak Layak huni bagi keluarga tidak mampu

400.000

9. Bimbingan UEP Bagi Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA

Terlaksananya Bimbingan Teknis UEP Bagi Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA

Terciptanya UEP bagi eks korban penyalahgunaan NAPZA

100.000

10. Penunjang Lembaga Konsultasi Kesejahteeraan keluarga (LK3)

Terlaksananya pelayanan bagi keluarga yang bermasalah

Terpecahkanya permaslahan keluarga

100.000

7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi 100 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Terciptanya pemahaman bagi 100 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tentang tugas pokoknya dalam penanganan

100.000

Page 57: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 54

No Program Kegiatan Indikator

Kinerja Output

Indikator Kinerja

Outcome

Anggaran (Rp 000,-)

1 2 3 4 5 6

PMKS

2. Optimalisasi forum karang taruna Kabupaten Kuningan

Terlaksananya bimbingan teknis bagi 50 orang pengurus karang taruna

Terciptanya optimalisasi forum karang taruna

150.000

3. Pemberdayaan

advokasi dan

pelayanan

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial (PMKS)

Terlaksananya

bimbingan teknis

bagi 100 orang

relawan dan 200

orang PMKS

Terciptanya

sinergitas relawan

dalam upaya

penanganan

PMKS

100.000

4. Bimbingan

sosial usaha

ekonomi

produktif

karang taruna

Terlaksananya bimbingan teknis bagi 15 karang taruna dalam menciptakan usaha ekonomi produktif

Terciptanya usaha ekonomi produktif bagi 15 karang taruna

200.000

5. Pelatihan dan

pengerahan

TAGANA

dalam

Penanggulang

an Bencana

Terlaksanannnny

a pelatihan dan

pengerahan bagi

anggota TAGANA

dalam

penanggulangan

bencana

Terlatihnya

keterampilan 60

orang anggota

TAGANA dalam

penanggulangan

bencana

200.000

8 Program

Kelestarian Nilai-

nilai Kepahlawanan

Pemeliharaan

Taman

Makam

Pahlawan

Haur Duni

Terlaksanannya

pemeliharaan 1

unit Taman

Makam Pahlawan

haur Duni

Terpeliharanya

kebersihan dan

keindahan Taman

Makam Pahlawan

Haur Duni

75.000

9 Program

Pembinaan Panti

Asuhan dan Panti

Jompo

1. Penunjang

pemenuhan

kebutuhan

dasar anak

dalam panti

Terlaksananya

penyaluran

pemenuhan

kebutuhan dasar

anak bagi 454

anak dalam panti

Tersalurkannya

bantuan

pemenuhan

Kebutuhan Dasar

bagi 454 Anak

Dalam Panti

100.000

2. Pemeliharaan

sarana dan

prasarana

panti asuhan /

jompo

Terlaksananya

pemeliharaan

sarana dan

prasarana bagi 10

panti asuhan

asuhan / panti

jompo

Tersedianya

sarana prasarana

bagi 10 panti

yang memadai

100.000

Page 58: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 55

No Program Kegiatan Indikator

Kinerja Output

Indikator Kinerja

Outcome

Anggaran (Rp 000,-)

1 2 3 4 5 6

3. Bimbingan

sosial dan

kewirausahaa

n panti

asuhan/

jompo

Teraksananya

bimbingan teknis

kewirausahaan

bagi 10 panti

asuhan dan

jompo

Terwujudnya

kewirausahaan

panti asuhan dan

panti jompo

100.000

10 Program Penyediaan

Sarana Prasarana

dan Logistik

Penanggulangan

Bencana

1. Pengadaan

bufferstock

tanggap darurat

bencana

Terlaksananya

pembangunan

gudang logistik

bufferstock

Terpenuhinya

kebutuhan

gudang

bufferstock

tanggap darurat

bencana

250.000

2. Penunjang

pelayanan

SKTM dan

OTDP

Terlayaninya

permohonan

rekomendasi

surat keterangan

tidak mampu 100

orang dan orang

terlantar dalam

perjalanan 100

orang

Terpenuhinya

kebutuhan SKTM

bagi 100 orang

pemohon dan

terpenuhinya

kebutuhan OTDP

100orang

100.000

11 Program

Peningkatan Peran

Serta dan

Kesetaraan Gender

dalam

Pembangunan

1. Pembinaan

organisasi

perempuan

Terselenggara

nya Bimtek

manajemen

Organisasi

Wanita bagi 38

Organisasi

Terciptanya

kemampuan

Anggota dan

Pengurus

Organisasi

Wanita dalam

memanajemen

pelaksanaan

acara kegiatan

organisasi

90.940

2. Peningkatan peran perempuan dalam politik

Terlaksananya bimtek Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik

Dimilikinya pengetahuan dan keterampialan aktifis perempuan dalam pengambilan keputusan politik bagi kepentingan perempuan

175.045

3. Pemberdayaan

ekonomi

perempuan

(PEKKA)

Terlaksananya

bimtek bagi 8

kelompok PEKKA

Terciptanya

kewirausahaan

bagi 8 kelompok

PEKKA

100.000

Page 59: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 56

No Program Kegiatan Indikator

Kinerja Output

Indikator Kinerja

Outcome

Anggaran (Rp 000,-)

1 2 3 4 5 6

4. Peningkatan

peran wanita

dan keluarga

sehat sejahtera

(P2WKSS)

Terlaksananya

Peningkatan

Peran Wanita

Menuju Keluarga

Sehat Sejahtera

(P2WKSS)

Terciptanya

perempuan dalam

pembangunan

keluarga

berkualitas

225.000

5. Peningkatan

Produktivitas

Ekonomi

Perempuan

Terlaksananya

bimibingan teknis

kewirausahaan

bagi 30 orang

perempuan

Terciptanya

usaha ekonomi

peroduktif bagi 30

orang perempuan

89.015

6. Fasilitasi

peraihan

penghargaan

APE (Anugra

Parahita

Ekapraya)

Teraihnya

penghargaan

APE (Anugra

Parahita Eka

Praya)

Meningkatnya

standarisasi

Implementasi

PUG

pembangunan

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan

anak di Kab.

Kuningan

100.000

7. Penguatan Tim

Fungsional

Focal Point

PUG

(pengarusutam

aan Gender)

Tersedianya

dokumen

inventarisasi hasil

pemabangunan

PUG

Meningkatnya

sinergitas dan

kualitas

perencanaan

pembangunan

responsif gender

200.000

12 Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

1. Pengembangan kelembagaan forum anak

Terlaksananya bimtek pengembangan kelembagaan forum anak

Terbentuknya 32 Forum Anak Tingkat Kecamatan

100.000

2. Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Terlaksananya Evaluasi pengembangan KLA

Tersedianya Dokum evaluasi indikator KLA

89.000

3. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

Terlaksananya pembinaan terhadap 100 orang perempuan dan anak korban kekerasan

Terbinanya 100 orang perempuan dan anak korban kekerasan serta terlatihnya SDM P2TP2A dalam mengelola kasus kekerasan perempuan dan anak

143.000

Page 60: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 57

No Program Kegiatan Indikator

Kinerja Output

Indikator Kinerja

Outcome

Anggaran (Rp 000,-)

1 2 3 4 5 6

4. Fasilitasi penanganan KDRT dan human traficking

Terlaksananya bimtek upaya pencegahan tindak KDRT dan traficking

Terciptanya upaya pencegahan tindak KDRT dan traficking serta terfasilitasinya 224 orag korban KDRT dan traficking

93.000

Jumlah A 6.559.000

B Program dan Kegiatan APBN

1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1. Penyelenggaraan Program Keluarga harapan (PKH)

Terselenggaranya Program Keluarga Harapan bagi 29.000 KSM

Meningkatnya kesejahteraan bagi 29.000 Keluarga Sangat Miskin dengan terpenuhinya fasilitas pendidikan dan kesehatan

55.853.280

2 Perlindungan dan

Jaminan

Kesejahteraan

Sosial

2. Asistensi Orang

Dengan

Kecacatan

(ASODK)

Tersedianya

kebutuhan dasar

hidup bagi 75

orang dengan

kecacatan berat

Terpenuhinya

kebutuhan dasar

hidup bagi 75

orang dengan

kecacatan berat

270.000

3. Asostensi Sosial

Lanjut Usia

Telantar

(ASLUT)

Tersedianya

kebutuhan dasar

hidup bagi 81

orang lanjut usia

Terpenuhinya

kebutuhan dasar

hidup bagi 81

orang lanjut usia

194.900

3 Prongram

Pembinaan Panti

Asuhan / Jompo

Bantuan Sosial

Dukungan

Tabungan Anak

dan Bantuan Sosial

Tabungan Sosial

Anak Pada

Program

Kesejahteraan

Sosial Anak

(PKSA)

Tersedianya

kebutuhan dasar

hidup bagi 290

orang anak dalam

panti

Terpenuhinya

kebutuhan dasar

hidup anak dalam

panti

290.000

Jumlah B 56.608.180

Page 61: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 58

Jumlah A + B 63.167.180

III. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan

Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM

program pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan

perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang

tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2014-

2018 sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan

Tahun 2018

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rp. 250.000.000,-

a. Patroli Pengamanan Wilayah

Rp. 150.000.000,-

b. Evaluasi dan Monitoring Pencegahan Bahaya Kebakaran

Rp. 100.000.000,-

2. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminalitas

Rp. 175.000.000,-

a. Pemberdayaan PPNS dalam penegakan Perda

Rp. 100.000.000,-

b. Pembinaan pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan

Rp. 75.000.000,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Rp. 700.000.000,-

a. Pemutakhiran data anggota Linmas se Kabupaten Kuningan

Rp. 50.000.000,-

Page 62: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 59

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

b. Pemberdayaan anggota Linmas Desa/Kelurahan

Rp. 150.000.000,-

c. Pengukuhan anggota Satlinmas se Kabupaten Kuningan

Rp. 400.000.000,-

a. Pembinaan anggota Satlinmas dalam menghadapi Pemilukada

Rp. 100.000.000,-

IV. Bidang Pendidikan Dasar

Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2018

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

(1) Rehabilitasi TK Negeri

(2) Peningkatan Kompetensi Penilik

(3) Gebyar PAUD

(4) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Formal dan Non

Formal

(5) Pengadaan Sarana Prasarana APE PAUD Non Formal

(6) Pengadaan Sarana Prasarana APE PAUD Formal

(7) Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 PAUD

(8) Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan DAK BOP PAUD

(9) Pengadaan Laptop dan Infocus untuk TK dan PAUD se-Kecamatan

Pasawahan

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

(1) Lomba Karya Ilmiah Pelajar

(2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

(3) Pengembangan Sekolah Literasi

(4) Pengadaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

(5) Pengadaan Ujian Berbasis Komputer (UNBK)

Page 63: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 60

(6) Rehab Kelas 3 Lokal Rusak Berat dan 1 Lokal Rusak Ringan SD 2

Sumberjaya

(7) Pengadaan Mebelair SDN 6 Cibingbin Kec. Cibingbin

(8) Rehab Ruang Kelas SDN 2 Citenjo Kec. Cibingbin

(9) Rehab Ruang Kelas SDN 1 Sindangjawa Kec. Cibingbin

(10) Rehab Gedung SDN Widarasari di Dusun Puhun Desa Widarasari

Kec. Kramatmulya

(11) Pembangunan Gedung Sekolah SDN Cikubangsari Kec.

Kramatmulya

(12) Rehab SDN IV Cimara Kec. Cibingbin

(13) Pembangunan RKB 1 Lokal SDN Tarikolot Kec. Cibeureum

(14) TPT dan Pemagaran SDN 1 Ciangir Kec. Cibingbin

(15) Penyelenggaraan Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam SD

(16) Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

(17) Penyelenggaraan Lomba Baca Tulis, Hitung (Calistung) SD

(18) Penyelenggaraan Olimpiade Sains (OSN) SD

(19) Pelatihan Gerakan Pengembangan Kemampuan Baca Tulis Qur’an SD

(20) Diklat Kepala Sekolah Dasar

(21) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SD

(22) Rehab Toilet Sekolah SDN Cikubangsari Kec. Kramatmulya

(23) Pemagaran SDN II Ciangir Kec. Cibingbin

(24) Pemagaran SDN 3 Selajambe Desa/ Kecamatan Selajambe

(25) Pemagaran SDN 2 Japara

(26) Rehab Ruang Kelas 2 Lokal SDN Cikahuripan

(27) Rehab Ruang Kelas 2 Lokal SDN Galaherang

(28) Rehab Ruang Kelas MI Sidaraja

(29) Perbaikan Sekolah SDN 2 Manis Kidul Kec. Jalaksana

(30) Pemagaran SD Maniskidul 2 Desa Maniskidul Kec. Jalaksana

(31) Pemagaran SDN Cahiyangan Kec. Pancalang

(32) Pembuatan Pagar Sekolah SD 1 Manggasari Desa Manggari Kec.

Lebakwangi

Page 64: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 61

(33) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP IT Desa Cihirup Blok Manis

Kec. Ciawigebang

(34) Rehab Ruang Kelas Sekolah Madrasah Kelurahan Sukamulya Kec.

Cigugur

(35) Pengadaan Drum Band MI Fatahilah, MI Susukan dan MI

Kapandayan

(36) Pemagaran SDN 1 Sindangjawa Kecamatan Cibingbin

(37) Rehab 2 Lokal SDN Sukamukti Kecamatan Jalaksana

(38) Renovasi Ruang Belajar SD Negeri 1 Peusing

(39) Pengadaan Sarana Prasarana SMPN 1 Cilimus Kec. Cilimus

(40) Penataan Lingkungan SDN 1 Galaherang

(41) Rehab Kantor UPTD Pendidikan Pasawahan Kec. Pasawahan

(42) Rehab Kantor UPTD Pendidikan Cilebak Kec. Cilebak

(43) Rehab Ruang Kelas SDN 2 Bakom Kecamatan Darma

(44) Rehab Ruang Kelas SDN 1 Sagarahiang KEc. Darma

(45) Pembangunan RKB SDN Karangsari Kec. Darma

(46) Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar

(47) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD

(48) Pemagaran SDN Kutamandarakan Kecamatan Maleber

(49) Bimbingan Teknis Penyusunan RKS dan RKAS Sekolah Dasar

(50) Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar

(51) Pemagaran SDN 2 Cikubangmulya

(52) Pemagaran SDN 1 Manggari

(53) Pemagaran SDN Ciwiru 2 Kec. Pasawahan

(54) Pemagaran SMPN 2 Kuningan

(55) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Cilimus

(56) Rehab Ruang Kelas SDN 1 Kasturi

(57) Rehab Ruang Kelas SDN 1 Winduherang

(58) Rehab Ruang Kelas SDN 2 Winduherang

(59) Pemagaran SDN 1 Sukadana Kec. Cibeureum

(60) Pemagaran SDN Garahaji Kec. Maleber

Page 65: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 62

(61) Pemagaran SDN Kutaraja Kec. Maleber

(62) Pemagaran SDN 1 Padamulya Kec. Maleber

(63) Pemagaran SDN 2 Citenjo Kecamatan Cibingbin

(64) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP

(65) Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP

(66) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

(67) Pemagaran SD Dukuh Dalam Desa Dukuh Dalam Kec. Japara

(68) Pemagaran SDN Buniasih Desa Buniasih Kec. Maleber

(69) Pemagaran SDN II Sidaraja Kec. Ciawigebang

(70) Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) Satdik SD Negeri

(71) Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) Satdik SMP Negeri

(72) Luncuran Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017

(73) Pembangunan RKB SD NEgeri 1 Ciawigebang Kec. Ciawigebang

(74) Pemagaran SD Negeri 1 Margamukti Kec. Cimahi

(75) Penyelesaian Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD

(76) Pengadaan Mebelair SD Tersebar

(77) Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMPN 2 Kuningan

(78) Pemegaran SD Negeri 1 Kalimanggiswetan Kec. Kalimanggis

3. Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI)

(1) Peningkatan Kompetensi Pendidik Kesetaraan PKBM

(2) Gelar Karya Program Pendidikan Masyarakat

(3) Lomba Apresiasi PTK dan Lembaga PAUD dan DIKMAS

(4) Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket C

(5) Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B

(6) Penyelenggaraan UNPK Paket B dan C

(7) Pendataan DAPODIK DIKMAS dan Kursus

(8) Gerakan Indonesia Membaca

(9) Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

(1) Fasilitas Kenaikan Pangkat

Page 66: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 63

(2) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas SMP

(3) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas SD

(4) Fasilitas Sidang Angka Kredit (FAK) SMP

(5) Fasilitas Sidang Angka Kredit (FAK) SD

(6) Fasilitas Sidang Angka Kredit (FAK) TK

(7) Pelaksanaan PKG dan PKB Guru SMP

(8) Pelaksanaan PKG dan PKB Guru SD

(9) Lomba Guru Berprestasi dan Dedikasi Tingkat Kabupaten, Tingkat

Provinsi dan Tingkat Nasional untuk jenjang SMP

(10) Lomba Guru Berprestasi dan Dedikasi Tingkat Kabupaten, Tingkat

Provinsi dan Tingkat Nasional untuk jenjang SD

(11) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP

(12) Pelaksanaan Sertifikasi Penduduk SD

(13) Pelaksanaan PKG dan PKB Guru TK

(14) Lomba Guru Berprestasi dan Dedikasi Tingkat Kabupaten, Tingkat

Provinsi, dan Tingkat Nasional untuk jenjang TK

(15) Penilaian Kinerja Kepala TK, Penilik, Pamong Belajar dan Pamong Budaya

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

(1) Rembug Daerah Bidang Pendidikan

(2) Pengelolaan dan Pengembangan Jardiknas

(3) Penyelenggaraan Bimbingan Bagi Tenaga Pengolah Data UPTD

Pendidikan Kecamatan

(4) Pengelolaan Data Pokok Pendidikan Melalui Sistem dan Informasi

(5) Inventarisasi Barang Milik Negara Sektor Pendidikan

(6) Penyusunan Profil Pendidikan dan Buku Saku

V. Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun

2018 adalah sebagai berikut :

Page 67: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 64

APBD Kabupaten

No Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp)

1 Bidang Bina Marga

program pembangunan jalan dan jembatan

8.250.000.000

program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

15.447.660.000

program peningkatan jalan dan jembatan 9.261.050.000

program peningkatan / pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

8.650.000.000

2 Bidang Pengelolaan SDA

program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

4.700.000.000

program pengembangan dan pengelolaan sungai, danau dan konservasi sumber daya air lainnya

3.800.000.000

Program pengembangan dan penyediaan air baku

200.000.000

3 Bidang Tata Ruang

Program perencanaan tata ruang 500.000.000

Program pengendalian pemanfaatan ruang

100.000.000

7.1. APBD Provinsi

No Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp)

1 Bidang Bina Marga

program pembangunan jalan dan jembatan

11.200.000.000

program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

150.000.000

7.2. APBN / DAK

No Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp)

1 Bidang Bina Marga

program pembangunan jalan dan jembatan

17.713.081.000

2 Bidang Pengelolaan SDA

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

7.068.958.000

Page 68: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 65

VI. Bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan

pemangku kepentingan lainnya untuk menyelenggaraan pelayanan bidang

perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;

2) Melakukan pendataan dan pemutakhiran data lingkungan perumahan

secara berkala;

3) Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk

memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi lingkungan yang

sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas

umum (PSU)

4) Perizinan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);

5) Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan

pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi.

.

Page 69: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 fileLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 KATA PENGANTAR Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 66

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar

dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis

pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada SKPD terkait untuk

menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan

tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional,

penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan

mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah

tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk

kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai

bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar padatahun berikutnya.

Demikian Laporan Penerapan Percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kabupaten Kuningan Tahun 2018 ini dibuat dan dapat dijadikan acuan dalam

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita

harapkan dapat terwujud.

Kuningan, Desember 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI,

H.NANA SUGIANA, SE., M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19640504 199102 1 001