PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN · dengan standar pelayanan minimal (spm)/standar nasional 23 tabel 5 pengukuran kinerja kegiatan dinas kesehatan kabupaten cirebon tahun

\

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN Jl. Sunan Muria No 6 Sumber (0231)320273

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-

Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab, sebagai wujud pertanggungjawaban

dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka

perwujudan good governance.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2017 adalah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini meliputi uraian Perencanaan Kinerja dan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selama Tahun 2017, sebagai wujud

pertanggungjawaban Dinas Kesehatan kepada Bupati Cirebon.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan

LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2017 ini. Saran dan kritik yang membangun diharapkan

untuk meningkatkan kualitas LKIP di tahun yang akan datang. Semoga LKIP ini dapat berguna bagi

semua pihak.

Sumber, 10 Februari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIREBON

Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes

NIP. 19680124 199203 2 003

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 ii

DAFTAR ISI

Hal. Kata Pengantar ............................................................................................. i Daftar isi …………………………………………………………………………. Daftar Tabel……………………………………………………………………….. Ikhtisar Eksekutif………………………………………………………………….

ii iii iv

BAB I PENDAHULUAN A. KEDUDUKAN 1

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1

C D E F

STRUKTUR ORGANISASI RENCANA STRATEGIS ISU-ISU STRATEGIS SISTEMATIKA PENULISAN

2 2 10

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIREBON 11

A PERJANJIAN KINERJA 11

B TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIREBON 18

A CAPAIAN KINERJA 18

B REALISASI ANGGARAN 37

BAB IV PENUTUP 41

LAMPIRAN-LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2017 PENILAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 iii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1 KETERKAITAN ANTARA MISI, TUJUAN,

SASARAN,STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS

KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019

8

Tabel 2 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

KINERJA TAHUN 2017

19

Tabel 3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2016,

2015 DAN 2014

21

Tabel 4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017

DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

(SPM)/STANDAR NASIONAL

23

Tabel 5 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017

25

Tabel 6 KATEGORI DALAM SKALA PENGUKURAN PADA 2

KEGIATAN YANG MEMILIKI PERSENTASE REALISASI

ANGGARAN TERENDAH

32

Tabel 7 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017

38

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi yang

menjadi kewenangannya, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara

profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan

kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Berdasarkan Renstra yang telah

tersusun tersebut diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam

jangka menengah.

Berdasarkan sasaran di dalam Renstra yang ingin dicapai pada tahun 2017,

disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang dijabarkan

dalam anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017.

Rencana Kerja tersebut selanjutnya digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Cirebon sebagai bahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017.

Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon merupakan

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam

mencapai Sasaran Strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun

2017 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2017

yang melibatkan seluruh bidang / bagian Dinas kesehatan Kabupaten Cirebon. Capaian

kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam

dokumen penetapan kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, Terdapat 50 (83.3%) kegiatan yang

mencapai cakupan >100% dengan kategori sangat baik/sangat berhasil, yang mencapai

< 100% dengan kategori baik/berhasil ada 8 kegiatan (13.3%), yang mencapai < 80%

dengan kategori cukup baik/cukup berhasil ada 2 kegiatan (3.3%).

Kendala/hambatan utama dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun program

adalah kurangnya dukungan dana dari pemerintah daerah disamping kurangnya kualitas

dan kuantitas SDM, terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya peran serta

masyarakat.

Strategi pemecahan masalah antara lain secara intensif meningkatkan advokasi

ke pemerintah daerah untuk mendapat dukungan dana, meningkatkan kualitas dan

kuantitas SDM melalui pelatihan dan memberikan motivasi untuk mengembangkan

kemampuan SDM, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan serta

meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan Peran

Serta Masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 v

BAB I GAMBARAN UMUM DINKES KAB. CIREBON

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkes Kab. Cirebon Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, maka Dinas

Kesehatan merupakan Dinas Daerah Kabupaten Cirebon yang merupakan unsur

pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin

oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2016 tentang

Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah :

(1) Tugas Umum Jabatan Struktural sesuai Bab II Pasal 2 ayat (1) adalah Setiap

jabatan struktural pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas umum:

(2) Pada ayat (2) untuk melaksanakan tugas umum jabatan struktural

sesuai dengan ruang lingkup dinas/sekretariat/bidang/subbagian/seksi/UPT/

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;

b. Merencanakan kegiatan dan anggaran;

c. Menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;

d. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;

e. Memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;

f. Mengevaluasi dan menganalisa kegiatan dan program sebagai bahan

perencanaan dan pengendalian;

g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program,

kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;

h. Membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;

i. Memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangankepada pimpinan;

dan

j. Melaporkan kegiatan kepada pimpinan.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang

Organisasi Dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, Bab III Bagian

Kedua Tentang Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Pasal 5 disebutkan bahwa

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2) Subbagian Keuangan dan Aset;

3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

2) Seksi Promosi dan pemberdayaan Masyarakat;

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

4) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

5) Seksi Jaminan Kesehatan;

6) Seksi SDM Kesehatan.

g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

D. RENCANA STRATEGIS

Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, memberi peluang kewenangan daerah untuk melaksanakan secara utuh

dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian

dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, dengan maksud agar daerah

dengan leluasa melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai

dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah, termasuk

dalam sektor kesehatan yang mana lebih otonom dalam menentukan ruang



lingkup dan jenis pelayanan kesehatan, menentukan pola tarif, serta

menggunakan penerimaan dan pelayanan kesehatan untuk membiayai

operasionalnya.

Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara pemerintahan pada bidang

kesehatan di kabupaten/kota bertanggung jawab dalam perencanaan dan

pengembangan sistem kesehatan di wilayahnya serta pelaksanaan program

kesehatan termasuk dalam menentukan srtuktur organisasinya. Dengan beban

tanggung jawab tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon perlu

menyusun perencanaan strategis untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya.

Upaya pencapaian visi diwujudkan dalam berbagai aktifitas kegiatan yang

sinergis dan komprehensif. Berbagai aktifitas kegiatan tersebut dikelompokkan

dalam beberapa fungsi yang saling terkait yang disebut dengan kelompok

program pembangunan kesehatan yang meliputi:

1.1 Program dan Kegiatan Urusan

Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019,

susunan Program dan Kegiatan Urusan adalah sebagai berikut ;

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan kegiatan :

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;

b. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :

a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan;

b. Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan;

c. Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan;

d. Pelayanan Operasi Katarak;

e. Pelayanan Kesehatan Pengembangan/Khusus;

f. Pelayanan Perizinan Praktik Perseorangan dan Pembinaan Sarana

Kesehatan;

g. Peningkatan Kesehatan Calon Jemaah Haji;

h. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja;

i. Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta;

j. Penyediaan Dukungan Manajemen BOK;

k. Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas.



3. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan kegiatan :

a. Pengawasan dan pembinaan tempat pengelolaan makanan;

b. Pengawasan dan pembinaan tempat-tempat umum;

c. Pengawasan dan pembinaan industri;

d. Bimbingan dan penyuluhan Keamanan Pangan;

e. Pengawasan obat (distribusi dan penggunaan).

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan

kegiatan:

a. Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

b. Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif;

c. Pengembangan strata Posyandu;

d. Pengembangan Kabupaten Sehat.

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat,dengan kegiatan :

a. Penanggulangan kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi,

Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A. dan

kekurangan zat mikro lainnya;

b. Penanggulangan Gizi Buruk;

c. Penguatan Peningkatan cakupan Asi Eksklusif di Kabupaten.

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan kegiatan :

a. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat;

b. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

c. Klinik Sanitasi.

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan

kegiatan:

a. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan Wabah;

b. Peningkatan Imunisasi;

c. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;

d. Pencegahan dan penanggulangan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik;

e. Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS.

8. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), dengan kegiatan :

a. Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular);



9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan :

a. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan;

b. Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan;

c. Pembangunan & Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan

Kesehatan;

d. Penilaian Kinerja Puskesmas;

e. Akreditasi Puskesmas.

10. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, dengan kegiatan :

a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat;

b. Kemitraan antara pelayanan kesehatan dasar swasta dan RS dalam

rangka Penguatan sistem rujukan;

c. Kemitraan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan sistem informasi

manajeman rumah sakit (SIMRS);

d. Kemitraan dengan masyarakat umum dan organisasi profesi.

11. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, dengan kegiatan :

a. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita;

b. Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanganan Bayi dan Balita.

12. Program peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut, dengan kegiatan :

a. Peningkatan mutu pelayananan kesehatan usia lanjut.

13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dengan kegiatan:

a. Peningkatan kesehatan Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;

b. Pembangunan sistem implementasi penyelamatan ibu dan bayi baru lahir;

c. Peningkatan kapasitas kabupaten dalam penanggulangan komplikasi

kebidanan dan bayi;

d. Jaminan Persalinan;

e. Penyediaan Dukungan Manajemen Jampersal.

14. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan kegiatan :

a. Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada failitas kesehatan tingkat

pertama (Puskesmas).



15. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, dengan kegiatan :

a. Pembangunan Puskesmas;

b. Pembangunan Puskesmas pembantu;

c. Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas;

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Puskesmas;

e. Pengadaaan Sarana dan Prasarana UPT Kesehatan;

f. Pengembangan Bangunan UPT Kesehatan;

g. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas;

h. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Pembantu.

1.2 Program dan Kegiatan Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan;

c. Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja;

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan;

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

h. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan;

i. Penyediaan Makanan dan Minuman;

j. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah;

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kepegawaian.



4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, dengan kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD;

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral, dengan kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral.

Kelompok program tersebut ditetapkan untuk mencapai misi

Meningkatkan Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian

Penyakit

Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Perbaikan Gizi Masyarakat

dan Usia Lanjut

Meningkatkan Kesehatan Lingkungan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kesehatan, Ketersediaan

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatkan Sarana dan SDM Kesehatan

sehingga pada akhirnya visi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG SEHAT dapat

tercapai.

Untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pada tahun

2019 dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2014 –

2019 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:



Tabel 1.

KETERKAITAN ANTARA MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,

DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2014 – 2019

Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan pencegahan, pengawasan dan pengendalian penyakit

1. Terwujudnya pengendalian penyakit menular

Peningkatan cakupan Imunisasi

Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit

Peningkatan pelayanan imunisasi, pengendalian penyakit menular dan pengamatan faktor resiko penyakit

Pengendalian penyakit menular

2. Terwujudnya penanggulangan KLB penyakit 1x24 jam

Penanggulangan Penyakit potensial KLB

3. Terwujudnya penurunan kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular

Pengendalian penyakit tidak menular

2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, Perbaikan gizi masyarakat dan Usia Lanjut

1. Terwujudnya penurunan kasus balita gizi buruk

Balita gizi sangat kurus dapat terdeksi dan tertangani

Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak, usila dan perbaikan gizi masyarakat

Peningkatan perbaikan Gizi masyarakat

2. Terwujudnya penurunan kasus komplikasi pada ibu hamil, bulin dan bufas

Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin, bufas komplikasi

Meningkatkan deteksi resiko tinggi pada ibu hamil dan penanganan komplikasi bumil, bulin dan bufas

Peningkatan pelayanan kesehatan dan deteksi resiko pada ibu, bayi, dan balita, serta pelayanan usila

3. Terwujudnya penurunan kasus komplikasi neonatus dan peningkatan penanganan bayi dan balita sakit

Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi dan balita sakit

Meningkatkan penanganan neonatus komplikasi, bayi & balita sakit

Peningkatan penanganan neonatus komplikasi, bayi dan balita sakit



3. Meningkatkan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat

1. Terwujudnya PHBS Rumah Tangga

Meningkatnya PHBS di 5 tatanan

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan penyehatan lingkungan

Peningkatan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan penyehatan lingkungan

Peningkatan strata Posyandu

Meningkatkan pembinaan Posyandu

Peningkatan strata Posyandu dari madya ke Purnama

2. Terwujudnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar

Meningkatknya sarana sanitasi dasar di masyarakat

Meningkatkan pengguna sarana air bersih (SAB), rumah sehat, jamban, SPAL dan TPS

Peningkatan upaya kesehatan lingkungan

Meningkatnya TTU dan Industri yang memenuhi syarat kesehatan

Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan TTU dan Industri

Peningkatan upaya kesehatan TTU dan Industri

4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

1. Terwujudnya mutu pelayananan kesehatan dasar dan rujukan pada faskes pemerintah dan swasta yang optimal

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan pelayanan

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

5. Meningkatkan sarana dan sumber daya manusia kesehatan

1. Terpenuhinya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Kesehatan

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar dan pemenuhan SDM Kesehatan



E. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan capaian program selama kurun waktu 2009-2013, serta masalah

kesehatan yang ada maka dapat dinyatakan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular

2. Penanggulangan KLB.

3. Peningkatan status Gizi Balita sangat kurus.

4. Peningkatan gizi masyarakat baik makro maupun mikro.

5. Peningkatan kesehatan ibu,bayi dan balita

6. Peningkatan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan.

7. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

8. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN

9. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan TTU

10. Peningkatan PHBS Pada lima tatanan

11. Peningkatan Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

12. Peningkatan pengawasan makanan dan minuman.

13. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan

14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan pemerintah

15. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia

Untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut perlu strategi dan kebijakan yang

dapat mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Seperti yang tercantum

dalam RPJMD Tahun 2014-2019 untuk urusan wajib bidang kesehatan menitikberatkan

kepada peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, dengan

arah kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas

terutama bagi keluarga tidak mampu, perbaikan tata kelola penyelenggaraan kesehatan,

peningkatan dan pemerataan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan peningkatan

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA


A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan

tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya.

B. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2017 beserta lampirannya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hj. ENI SUHAENI , SKM, M.Kes

Jabatan . : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : DR. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, Drs. MM. M.Si Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DR. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, Drs. MM.MSi

Sumber, Oktober 2017

Pihak Kesatu,

Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes NIP. . 196801241992032003

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No.06 Telp. 320273 Fax. 320923

SUMBER - CIREBON

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINKES KAB. CIREBON


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Pelaporan kinerja ini adalah untuk ;

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai,

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun

perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang :

1. Uraian singkat organisasi;

2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

3. Pengukuran kinerja;

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga

mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin). Pada

tahun anggaran 2017, Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai

program/kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut:



1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;

TABEL 2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA


TAHUN 2017

No.

SASARAN

REALISASI PERSENTA

SE CAPAIAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

OUTCOME

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1


Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk

160 169 105,63

Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%

83 77 92,77

2 Pengendalian penyakit tidak menular

Prosentase penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar

>25 2,2 8,8

3

Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani

Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus

0,12 0,13 108,33

Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk

0,85 1,01 118,82

4

Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan bufas komplikasi

Menurunnya Rasio kematian ibu 85,38 84,01 101,6

5

Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi & balita sakit

Rasio Kematian Bayi

3,96

3,99

99,24

6 Meningkatnya PHBS di 5 tatanan

Persentase Rumah Tangga ber PHBS

66,90 58,53 87,49

7

meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat

Presentase penduduk akses jamban

86,6 83,15 96,02

8


Presentase rawat jalan

15 21,61 144,07



Presentase rawat inap

1,5 0,42 28

9

Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak dijamin dalam PBI pusat

Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

70 100 142,86

10


Indeks Kepuasan Masyarakat

3,15 3,05 96,83

Puskesmas berkinerja baik

10 20 200

2. Perbandingan antara realiasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

Berikut disajikan data capaian kinerja 3 tahun terakhir ;

TABEL 3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2016, 2015, DAN 2014 DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No. SASARAN REALI

SASI PERSENTASE CAPAIAN

URAIAN INDIKATOR RENCANA



KINERJA OUTCOME

TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

2017 2016 2015 2014

1



160 169 105,63 89,03 94


83 77 92,77 93,93 98,6

2



>25 2,2 8,8

3



0,12 0,13 108,33 92,3 100


0,85 1,01 118,82 125,77 93,5 183,72

4


Menurunnya Rasio kematian ibu 160 84,01 101,6

5


Rasio Kematian Bayi

83

3,99 99,24



66,90 58,53 87,49 160,42 100 58,3

7



86,6

83,15 96,02 138,38 100 70,1

6

8



15

21,61 144,07 221.4 99,3

3 153,

3


1,5 0,42 28 30 100 20

9


Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan

70 100 142,86



10



3,15 3,05 96,83


10 20 200 300 100 50

Kekosongan isian tabel menunjukkan ketiadaan kegiatan di tahun tersebut dan

perbedaan penetapan indikator kinerja.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;

Penetapan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon disusun secara kumulatif sehingga

penyajian data pada sub bab ini tidak berbeda dengan Tabel 2. PERBANDINGAN

ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, di Kabupaten Cirebon

ditetapkan sejumlah target nasional sampai dengan Tahun 2017.

TABEL 4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) / STANDAR NASIONAL


No.

SASARAN

REALISASI

STANDAR PELAYANAN

MINIMAL (SPM) 2017/STANDAR

NASIONAL

URAIAN INDIKATOR

KINERJA OUTCOME

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1



160 169


83 77

2



>25 2,2 33,4

3



0,12 0,13




0,85 1,01

4


Menurunnya Rasio kematian ibu 160 84,01

5


Rasio Kematian Bayi

83

3,99



66,90 58,53

7



86,6

83,15

8



15

21,61


1,5 0,42

9


Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan

70 100

10



3,15 3,05


10 20

5. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2017 tercermin dalam pencapaian sasaran-

sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam usaha

mencapai sasaran tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menjabarkan

dalam 15 program dan 60 kegiatan, dengan 10 sasaran dan 14 indikator, sesuai

dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017.

Berikut hasil capaian pengukuran kinerja kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Cirebon Tahun 2017 :





6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan ;

Terdapat 50 (83.3%) kegiatan yang mencapai cakupan >100% dengan kategori

sangat baik/sangat berhasil, yang mencapai < 100% dengan kategori

baik/berhasil ada 8 kegiatan (13.3%), yang mencapai < 80% dengan kategori

cukup baik/cukup berhasil ada 2 kegiatan (3.3%), yang mencapai < 60% dengan

kategori kurang baik/kurang berhasil tidak ada dan yang mencapai < 50%

dengan kategori tidak baik/tidak berhasil tidak ada.

Ada Dua kegiatan dengan kategori Cukup baik/Cukup berhasil adalah ;

1. Peningkatan Imunisasi dengan prosentase cakupan 70.72%

2. Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan prosentase

cakupan 74.26%

Delapan kegiatan dengan kategori baik/berhasil adalah ;

1. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik dengan prosentase

cakupan 86.22%.

2. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah dengan

prosentase cakupan 84.31%

3. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan

Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro Lainnya dengan prosentase cakupan 91.52%.

4. Penanggulangan Gizi buruk dengan prosentase cakupan 91.66%

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita dengan prosentase

cakupan 98.93%

6. Pengembangan Strata Posyandu dengan prosentase cakupan 91.2%

7. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat dengan prosentase cakupan

82.9%

8. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja dengan prosentase

cakupan 88.3%

Ada 50 kegiatan dengan kategori sangat baik/sangat berhasil, dan 8 kegiatan

dengan kategori baik/berhasil. Adapun keberhasilan dalam pencapaian target

tersebut didukung oleh:

1) Kebijakan dari Kepala Dinas Kesehatan;

2) Dukungan anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, TP dan DAK;

3) Koordinasi lintas program yang baik;

4) Sistem rujukan baik;

5) Sarana dan prasarana yang memadai;

6) Laporan data lengkap;

7) Mengaktifkan puskesmas keliling;

8) Tersedianya anggaran yang cukup untuk pengadaan obat.



Belum tercapainya cakupan pelayanan kesehatan disebabkan oleh:

1) Kemitraan dengan LSM, lintas sektor dan swasta belum berjalan optimal;

2) Sumber daya tenaga kesehatan belum merata di tempat pelayanan;

3) Kunjungan rumah belum maksimal;

4) Ketersediaan sarana belum merata di sarana pelayanan;

5) Kurangnya kesadaran petugas tentang pencatatan dan pelaporan;

6) Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan masih kurang;

7) Adanya petugas puskesmas yang rangkap kegiatan.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

Penggunaan sumber daya yang dibahas pada Lakip ini adalah sumber dana

yang menjadi penunjang utama seluruh kegiatan yang berjumlah 60.

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian masing-masing

kegiatan kemudian dikategorikan dalam skala pengukuran sebagai berikut:

- ≥ 100% = Sangat baik (sangat berhasil)

- 80% - < 100% = Baik (berhasil)

- 60% - 80% = Cukup baik (cukup berhasil)

- 50% - 60% = Kurang baik (kurang berhasil)

- < 50% = Tidak baik (tidak berhasil)

Dari 60 kegiatan terdapat 50 kegiatan yang berkategori sangat baik/sangat

berhasil, 8 kegiatan baik, dan 2 kegiatan cukup baik. Untuk 2 kegiatan yang

cukup baik dapat dilihat pada tabel berikut ;

TABEL 6. KATEGORI DALAM SKALA PENGUKURAN PADA 2 KEGIATAN

YANG MEMILIKI PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TERENDAH

No. Program Kegiatan

Persentase

realisasi

anggaran

Kategori

dalam skala

pengukuran

Keterangan

1.

2.

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Peningkatan

Imunisasi

Pengembangan

Perilaku Hidup

Bersih dan

Sehat

70.72%

74.26%

Cukup Baik

Cukup Baik



8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja ;

Sasaran 1: Pengendalian Penyakit Menular.

Kegiatan yang mendukung pada sasaran ini ada 5 yakni ;

1. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan Wabah;

2. Peningkatan Imunisasi;

3. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;

4. Pencegahan dan penanggulangan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik;

5. Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS.

Untuk Kegiatan Peningkatan Imunisasi memiliki kendala berupa ;

Ketersediaan vaksin sering mengalami keterlambatan/kekosongan karena

harus menunggu dropping dari gudang vaksin Provinsi Jawa Barat

Dinkes Kabupaten Cirebon tidak mempunyai mobil vaksin untuk distribusi

vaksin baik dari provinsi ke kabupaten maupun dari kabupaten ke

puskesmas, hal ini menghambat kelancaran distribusi vaksin ke 57

puskesmas

Keterbatasan penyimpanan vaksin di gudang vaksin Dinkes Kabupaten

Cirebon

Distribusi sasaran per desa belum proporsional sehingga cakupan tidak

merata

Sasaran 2: Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

Kegiatan yang mendukung pada sasaran yang kedua ini adalah ;

1. Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular);

Sasaran 3: Balita Gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani

Pada sasaran ke-3 ini didukung Program Perbaikan Gizi Masyarakat,dengan

kegiatan :

1. Penanggulangan kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan

Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A. dan kekurangan zat mikro

lainnya;

2. Penanggulangan Gizi Buruk;

3. Penguatan Peningkatan cakupan Asi Eksklusif di Kabupaten

Melalui kegiatan Penanggulangan Gizi Buruk.



Jumlah balita gizi buruk berdasarkan Bulan Penimbangan Balita ; Data hasil Bulan

Penimbangan Balita (BPB) Tahun 2017 menunjukkan jumlah status gizi balita

meliputi 3 indikator :

BB/U : Buruk 1.853 (1.01%), Kurang 15.707 (8.56%), Baik 161.713

(88.12%), Lebih 4.248 (2.31%)

BB/TB : Sangat Kurus 233 (0.13%), Kurus 7.647 (4.16%), Normal 169.174

(92.10%), Gemuk 6.572 (3.58%)

TB/U : Sangat Pendek 3.390 (1.85%), Pendek 16.627 (9.05%), Normal

160.018 (87.11%), Tinggi 3.657 (1.99%).

Sasaran 4: Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan

bufas komplikasi

Pada sasaran ke-4 ini didukung Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak, dengan kegiatan:

1. Peningkatan kesehatan Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;

2. Pembangunan sistem implementasi penyelamatan ibu dan bayi baru lahir;

3. Peningkatan kapasitas kabupaten dalam penanggulangan komplikasi kebidanan

dan bayi;

4. Jaminan Persalinan;

5. Penyediaan Dukungan Manajemen Jampersal.

Di tahun 2017 terdapat jumlah kematian ibu sebanyak 39 dari target 42 kasus, ini

lebih rendah dari tahun sebelumnya 48 kasus

Sasaran 5: Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi dan balita

sakit

Pada sasaran ke-5 ini didukung Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita, dengan kegiatan :

1. Pe Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanganan Bayi dan Balita

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita

Di tahun 2017 terdapat jumlah kematian bayi sebanyak 185, ini lebih rendah dari

tahun sebelumnya 209 kasus.

Sasaran 6: Meningkatnya PHBS di 5 tatanan

Pada sasaran ke-6 ini didukung Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;



2. Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif;

3. Pengembangan strata Posyandu;

4. Pengembangan Kabupaten Sehat.

Melalui kegiatan Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pada kegiatan ini masih ada kendala kekurangan tenaga untuk melakukan

pendataan PHBS. Pada kegiatan Pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat

terdapat beberapa alasan sebagai berikut ;

Masyarakat masih belum menyadari akan pentingnya ber-PHBS, mereka masih

menganggap penting kesehatan setelah merasakan sakit

Peran aparat desa dan kader belum maksimal dalam pendataan PHBS.

Dari peserta / petugas promkes sebanyak 57 orang yang mengikuti pertemuan

sudah sekitar 74% yang dapat memahami dan mengisi blanko laporan PHBS

sesuai dengan juknis karena sebagian nya lagi adalah petugas promkes yang

baru.

Sebanyak 30 orang generasi muda yang mendapatkan pembinaan tentang

PHBS dan 65% mengerti dan memahami apa itu PHBS dan menerapkan nya di

kehidupan sehari-hari

Sebanyak 36% petugas promkes yang belum memahami cara mengisi blanko

PHBS.

Kurang tersedianya blanko PHBS

Sasaran 7: Meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat

Pada sasaran ke-7 ini didukung Program Pengembangan Lingkungan Sehat,

dengan kegiatan yang mendukung sasaran adalah :

1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat;

2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

3. Klinik Sanitasi.

Sasaran 8 : Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan

pelayanan

Pada sasaran ke-8 ini didukung 2 program yaitu :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :

a. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan;

b. Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan;

c. Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan;

d. Pelayanan Operasi Katarak;



e. Pelayanan Kesehatan Pengembangan/Khusus;

f. Pelayanan Perizinan Praktik Perseorangan dan Pembinaan Sarana

Kesehatan;

g. Peningkatan Kesehatan Calon Jemaah Haji;

h. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja;

i. Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta;

j. Penyediaan Dukungan Manajemen BOK;

k. Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas.

2. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan kegiatan :

a. Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada failitas kesehatan tingkat

pertama (Puskesmas).

Sasaran 9 : Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak di jamin dalam PBI Pusat

Pada sasaran ke-7 ini didukung Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan, dengan kegiatan :

1. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat;

2. Kemitraan antara pelayanan kesehatan dasar swasta dan RS dalam rangka

Penguatan sistem rujukan;

3. Kemitraan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan sistem informasi

manajeman rumah sakit (SIMRS);

4. Kemitraan dengan masyarakat umum dan organisasi profesi.

Sasaran 10: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar

Pada sasaran ke-10 ini didukung Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan,

dengan kegiatan :

1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan;

2. Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan;

3. Pembangunan & Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan;

4. Penilaian Kinerja Puskesmas;

5. Akreditasi Puskesmas.



B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarakan melalui

APBD Kabupaten Cirebon Rp. 391.229.159.069 dengan realisasi Rp.

345.166.120.849 (88,2%), dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 126.204.193.500 dengan realisasi Rp.

116.275.733.250 (92,1%).

Anggaran Belanja Langsung Rp. 265.024.965.596 dengan realisasi Rp.

228.890.387.599 (86,4%) yang terbagi atas :

Anggaran untuk pelaksanaan 5 PROGRAM NON URUSAN guna

mendukung pencapaian sasaran organisasi Rp. 3.574.588.750 dengan

realisasi Rp. 3.140.530.920 (87,86%).

Anggaran untuk pelaksanaan 15 PROGRAM URUSAN guna pencapaian

10 sasaran & 14 indikator kinerja sebesar Rp. 261.450.376.819 dengan

realisasi Rp. 225.380.108.679 (86,20%).

Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tahun 2017

dapat di lihat pada table berikut ini :

BAB IV PENUTUP


BAB IV

P E N U T U P

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis terhadap

kegiatan program seperti yang diuraikan pada Bab III, sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Dinas Kesehatan Tahun 2017. Dari 15 program dan 60 kegiatan, dengan 10 sasaran

dan 14 indikator diperoleh simpulan sebagai berikut :

1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik/sangat berhasil) : 50 (lima puluh) kegiatan

(83.3%)

2) Capaian < 100 % (Baik/sangat baik) : 8 (delapan) kegiatan (13.3%)

3) Capaian < 80 % (Cukup baik/cukup berhasil) : 2 (dua) kegiatan (3.3 %)

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja 97.7% dan mengalami peningkatan

dibanding capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 97.4%. Pada tahun 2017 anggaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebesar Rp.391.229.159.069,- ( tiga ratus

sembilan puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh

Sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah), yaitu dari belanja tidak langsung/belanja

pegawai sebesar 126.204.193.500 dan dari belanja langsung/non urusan dan urusan

yang merupakan penunjang utama untuk pelaksanaan program yang Secara

keseluruhan anggaran belanja langsung sebesar Rp.265.024.965.569,-

dengan realisasi sebesar Rp. 228.890.387.599,- atau 86.4% Serapan anggaran ini

lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 (81.83%)

BAB IV PENUTUP


Kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai

tujuan adalah sebagai berikut :

1. Proses pengumpulan, pengolah dan analisa data kesehatan tidak didukung dengan

kemampuan SDM yang memadai, sehingga berpengaruh terhadap kualitas data

yang digunakan untuk pengambil keputusan/kebijakan program kesehatan.

2. Keterbatasan jumlah SDM di puskesmas menyebabkan over lapping tugas, sehingga

timbul ekses rendahnya kualitas kinerja.

3. Sarana penunjang operasional kegiatan (BOK) tidak dimanfaatkan secara optimal

sehingga implementasi dan pencapaian hasil beberapa program/kegiatan kurang

memuaskan.

4. Kerja sama lintas program dan lintas sektor kurang terbina dengan baik, sehingga

implementasi program/kegiatan belum optimal.

5. Peran aktif dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan masih

kurang, sehingga berpengaruh pada rendahnya target pencapaian program

kesehatan.

6. Keterlambatan realisasi anggaran, menyebabkan operasionalisasi kegiatan tidak

sesuai dengan rencana yang dijadwalkan.

HAMBATAN – HAMBATAN

DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

BAB IV PENUTUP


Setelah dilakukan evaluasi kinerja kegiatan, kebijakan dan sasaran tahun 2017, masih

dijumpai beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendorong tercapainya visi, misi

dan tujuan yang ditetapkan serta meningkatkan kinerja di masa mendatang, meliputi :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan secara in house training (pelatihan di

kantor sendiri) maupun lembaga pelatihan serta memotivasi guna mengembangkan

kemampuan SDM melalui jalur formal maupun informal.

2. Peningkatan jumlah SDM melalui usulan penambahan tenaga sesuai formasi yang

dibutuhkan serta pembagian tugas secara proporsional.

3. Melakukan advokasi dengan pihak terkait secara intensif untuk memperoleh

dukungan anggaran yang mencukupi.

4. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor guna mendukung

implementasi program kesehatan.

5. Melakukan pemberdayaan masyarakat secara persuasif untuk mendukung program

kesehatan.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN · dengan standar pelayanan minimal (spm)/standar nasional 23 tabel 5 pengukuran kinerja kegiatan dinas kesehatan kabupaten cirebon tahun