172
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG SELATAN III-1 STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.1 Jenis Pelayanan Jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada umumnya adalah merupakan jenis pelayanan yang bersifat administrasi, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Jenis pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan terbagi ke dalam 4 (empat) bidang pelayanan yang di dalamnya mengatur beberapa jenis pelayanan, yaitu: 1. Pencatatan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Pencatatan Biodata Penduduk bagi WNI Yang Datang Dari Luar Negeri Karena Pindah 3. Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas 4. Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap 5. Perubahan Biodata bagi Penduduk WNI Datang dari Luar Negeri karena Pindah atau Orang Asing 6. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penduduk Warga Negara Indonesia 7. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap 8. Perubahan KK karena Penambahan Anggota Keluarga dalam KK bagi penduduk yang Mengalami Kelahiran dan Kedatangan 9. Perubahan KK karena Penambahan Anggota Keluarga untuk menumpang kedalam KK bagi Penduduk WNI 10. Perubahan KK Penambahan Anggota Keluarga bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap untuk Menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing 11. Perubahan KK karena Pengurangan Anggota Keluarga dalam KK 12. Perubahan KK karena Pengurangan Anggota Keluarga dalam KK bagi Penduduk yang Mengalami Kematian dan Kepindahan 13. Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak bagi WNI atau Orang Asing

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN … · KOTA TANGERANG SELATAN III-1 STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ... Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing

  • Upload
    lamnhan

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-1

STANDAR PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada umumnya adalah merupakan jenis

pelayanan yang bersifat administrasi, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan. Jenis pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan terbagi ke dalam 4 (empat) bidang pelayanan yang di

dalamnya mengatur beberapa jenis pelayanan, yaitu:

1. Pencatatan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Pencatatan Biodata Penduduk bagi WNI Yang Datang Dari Luar Negeri

Karena Pindah

3. Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Terbatas

4. Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Tetap

5. Perubahan Biodata bagi Penduduk WNI Datang dari Luar Negeri karena

Pindah atau Orang Asing

6. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penduduk Warga Negara Indonesia

7. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Orang Asing yang memiliki Izin

Tinggal Tetap

8. Perubahan KK karena Penambahan Anggota Keluarga dalam KK bagi

penduduk yang Mengalami Kelahiran dan Kedatangan

9. Perubahan KK karena Penambahan Anggota Keluarga untuk menumpang

kedalam KK bagi Penduduk WNI

10. Perubahan KK Penambahan Anggota Keluarga bagi Orang Asing yang

Memiliki Izin Tinggal Tetap untuk Menumpang ke dalam KK WNI atau

Orang Asing

11. Perubahan KK karena Pengurangan Anggota Keluarga dalam KK

12. Perubahan KK karena Pengurangan Anggota Keluarga dalam KK bagi

Penduduk yang Mengalami Kematian dan Kepindahan

13. Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak bagi WNI atau Orang Asing

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-2

14. Penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

15. Penerbitan KTP-el Baru bagi Penduduk WNI di Kecamatan

16. Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI melalui Online

17. Paket Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kelurahan

18. Paket Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga melalui online

19. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

20. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Online

21. Pencetakan KIA menggunakan Anjungan KIA Mandiri

22. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI dalam

Satu Desa/Keluarahan

23. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI dalam

Satu Kecamatan

24. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI Antar

Kecamatan Dalam Satu Kota

25. Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Dalam Wilayah NKRI Dalam Kabupaten/Kota

26. Pembuatan Surat Pindah WNI antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi

27. Pembuatan Surat Datang WNI antar Kabupaten/Kota atau Provinsi

28. Pendaftaran Datang Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas dan

Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap Antar Kabupaten/Kota Atau

Antar Provinsi

29. Pendaftaran Pindah Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas dan

Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap Antar Kabupaten/Kota Atau

Antar Provinsi

30. Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

31. Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara Penduduk WNI yang akan

pindah keluar negeri

32. Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara Penduduk WNI Datang dari Luar

Negeri karena Pindah dan Menetap di Indonesia

33. Pendaftaran Pindah Datang Antara Negara Orang Asing Datang dari Luar

Negeri dengan izin tinggal terbatas

34. Pendaftaran Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas yang

berubah Status menjadi Izin Tinggal Tetap

35. Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara Orang Asing yang memiliki Izin

Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri

36. Pencatatan Kelahiran di tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI

37. Pencatatan Kelahiran di Tempat Domisili Ibunya bagi Penduduk Orang

Asing

38. Pencatatan Kelahiran Orang Asing Pemegang Izin Kunjungan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-3

39. Pencatatan Kelahiran Anak yang tidak di ketahui asal-usulnya atau

keberadaan orang tuanya

40. PencatatanKelahiran Di Luar Wilayah NKRI

41. Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing di Daerah

42. Peristiwa Penting Lainnya

43. Pencatatan Perkawinan di Daerah

44. Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

45. Pencatatan Perkawinan Antar Warga Negara Asing

46. Pelaporan Perkawinan WNI di Luar NKRI

47. Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan di Luar Negeri

48. Pencatatan Pembatalan Perceraian

49. Pencatatan Kematian Di Daerah

50. Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak

Ditemukan Jenazahnya

51. Pencatatan Kematian Yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui

Identitasnya

52. Pelaporan Kematian Di Luar Wilayah NKRI

53. Pencatatan Pengangkatan Anak

54. Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

55. Pencatatan Pengakuan Anak

56. Pencatatan Pengesahan Anak

57. Pencatatan Perubahan Nama

58. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Di Daerah

59. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Di Luar Wilayah NKRI

60. Pencatatan Pembetulan Akta Pancatatan Sipil

61. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

62. Pencataan Penduduk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

63. Pendataan Orang Terlantar

64. Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

65. Scanner dan Pengelolaan Arsip

66. Legalisir Akta Catatan Sipil

67. Updating Aplikasi SIAK

68. Rekap Database SIAK

69. Pengeloaan Website

70. Pemanfaatan Data Kependudukan

71. Permohonan Data Administrasi Kependudukan

72. Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data

73. Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA)

74. Aplikasi Sistem Informasi Penduduk Tangerang Selatan (Siduta)

75. Aplikasi Sistem Informasi Geografis Tangerang Selatan (Sigantengs)

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-4

76. Disdukcapil Corner

77. Operator Pencatatan Sipil

78. Operator Pendaftaran Penduduk

3.2 Standar Pelayanan

Sebelum memulai penyusunan rancangan, penyelenggara pelayanan

terlebih dahulu perlu mengidentifikasi Standar Pelayanan yang sudah ada

sebelumnya. Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama

dalam menyusun Rancangan Standar Pelayanan selanjutnya. Melalui Standar

Pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang sudah

tertata dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan Standar

Pelayanan tersebut.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik disusun dengan memperhatikan

kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, komponen Standar

Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point)

meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu

penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran

dan masukan. Kedua, komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi dasar hukum, sarana prasarana

dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana atau pengawasan internal, jumlah

pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

dan evaluasi kinerja pelaksana.

Adapun Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan adalah:

1. PENCATATAN BIODATA PENDUDUK BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

Persyaratan Pencatatan dan penerbitan

Biodata Penduduk: a. Surat pengantar RT dan RW b. Dokumen kependudukan al:

- Kutipan Akta Kelahiran - Ijazah atau STTB terakhir

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-5

- KK

- KTP el - Kutipan Akta Perkawinan - Kutipan Akta Perceraian

- Bukti pelaporan kelahiran WNI di LN c. Formulir F.1-01

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan mencatat buku harian

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi biodata data kependudukan. c. Operator SIAK mengentry serta merekam

data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.

d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah ybs mendapatkan NIK.

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Surat Biodata Penduduk WNI

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-6

Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. BHPPK b. Ruang Pelayanan

c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi

f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-7

2. PENCATATAN BIODATA PENDUDUK WNI YANG DATANG DARI LUAR

NEGERI KARENA PINDAH

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK):

a. Formulir biodata WNI yang datang dari LN (F.1-04)

b. Paspor c. Surat Kedatangan dari LN

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan KK b. Menandatangani formulir biodata dan

melakukan perekaman data ke dalam

database kependudukan c. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani KK

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen Biodata Penduduk WNI yang datang dari LN

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-8

tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. BHPPK

b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi

e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-9

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

3. PENCATATAN BIODATA BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN

TINGGAL TERBATAS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Formulir Biodata WNA Pemegang KITAS

(F.1-04) b. Paspor

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan KK

b. Menandatangani formulir biodata dan melakukan perekaman data ke dalam

database kependudukan c. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani KK

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen biodata penduduk WNA pemegang KITAS

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-10

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. BHPPK

b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain

d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-11

pelayanan c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

4. CATATAN BIODATA BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL

TETAP

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. Formulir Biodata WNA Pemegang KITAP (F1.08)

b. Paspor KK

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan KK

b. Menandatangani formulir biodata dan melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK

3. Jangka Waktu

Pelayanan

4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen biodata penduduk WNA pemegang

KITAP

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-12

Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. BHPPK b. Ruang Pelayanan

c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi

e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana d. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. e. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

f. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-13

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

5. PERUBAHAN BIODATA BAGI PENDUDUK WNI DATANG DARI LUAR NEGERI

KARENA PINDAH ATAU ORANG ASING

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan

Pelayanan

a. Surat Pernyataan Perubahan Data

Kependudukan b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk

WNI KK

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi

b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

c. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan

d. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani surat keterangan

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen Biodata Penduduk

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-14

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. BHPPK b. Ruang Pelayanan

c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi

e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-15

Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

6. PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PENDUDUK WNI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. Formulir permohonan Kartu Keluarga (KK) b. KK lama (asli) c. Akta Perkawinan/Akta Cerai/Akta

Kelahiran/Akta Kematian d. Formulir (F1-05) apabila ada perubahan

elemen data e. Dokumen pendukung (ijazah

terakhir/paspor/SK kerja formal)

f. Data pendukung (golongan darah/nomor kontak/e-mail)

g. SKPWNI karena pindah penduduk

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan KK

b. Menandatangani formulir permohonan KK

dan melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen KK Baru

6. Penanganan

Pengaduan, Saran

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-16

dan Masukan b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. BHPPK

b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi

e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-17

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

7. PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN

TINGGAL TETAP

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. Surat Pengantar dari RT/RW b. KITAP bagi WNA

c. Kutipan Akta Pekawinan/Kutipan Akta Nikah WNA

d. Kutipan Akta Pekawinan/Kutipan Akta

Nikah Campuran e. SKDOA bagi penduduk yang datang dalam

wilayah NKRI f. SKPOA bagi penduduk yang pindah dalam

wilayah NKRI

g. EPO (exit permit only) bagi WNA pindah ke LN

h. Akta Kelahiran i. Akta Kematian

j. Formulir

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-18

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi

dan validasi data b. Petugas operator melakukan perekaman

data ke dalam database kependudukan

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen KK

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan a. BHPPK

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-19

fasilitas b. Ruang Pelayanan

c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi

f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

8. PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA DALAM KK

BAGI PENDUDUK YANG MENGALAMI KELAHIRAN DAN KEDATANGAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan

Pelayanan

a. Formulir permohonan KK

b. KK lama (asli) c. KTP el

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-20

d. Kutipan Akta Kelahiran

e. SKDWNI

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Mencatat dalam buku harian peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting b. Operator melakukan verifikasi dan validasi

c. Menandatangani formulir permohonan KK d. Petugas melakukan verifikasi dan validasi

e. Petugas mencatat dan merekam data penduduk

f. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani surat keterangan

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan KK baru

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-21

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. BHPPK

b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain

d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-22

9. PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA UNTUK

MENUMPANG KE DALAM KK BAGI PENDUDUK WNI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan

Pelayanan

a. KTP el

b. KK lama c. KK yang akan ditumpangi d. Surat Keterangan Pindah Datang bagi

penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI; dan/atau

e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri

karena pindah

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Mencatat dalam buku harian peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi biodata data kependudukan. c. Operator merekam data ke dalam

database kependudukan d. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani dokumen KK

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen KK

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-23

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-24

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

10. PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA BAGI

ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP UNTUK MENUMPANG

KE DALAM KK WNI ATAU ORANG ASING

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. KK lama

b. KK yang ditumpangi c. Paspor

d. KITAP e. Akta Kelahiran f. Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah bagi

yang sudah menikah

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

b. Petugas kelurahan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan KK

c. Lurah menandatangani formulir

permohonan KK d. Menyampaikan formulir permohonan KK

kepada camat e. Petugas kecamatan melakukan verifikasi

dan validasi f. Camat menandatangani formulir

permohonan KK

g. Menyampaikan formulir permohanan KK ke Disdukcapil

h. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan

i. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani KK

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen KK

6. Penanganan a. Media langsung atau tatap muka oleh

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-25

Pengaduan, Saran

dan Masukan

bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. BHPPK

b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain

d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-26

c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

11. PERUBAHAN KK KARENA PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA DALAM KK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir permohonan KK b. KK lama (asli)

c. KTP el d. Kutipan Akta Kematian e. SKPWNI

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Mencatat dalam buku harian peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting b. Petugas kelurahan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan KK c. Lurah menandatangani formulir

permohonan KK d. Menyampaikan formulir permohonan KK

kepada camat

e. Petugas kecamatan melakukan verifikasi dan validasi

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-27

f. Camat menandatangani formulir

permohonan KK g. Menyampaikan formulir permohanan KK

ke Disdukcapil

h. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan

a. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen KK baru

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-28

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. BHPPK b. Ruang Pelayanan

c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi

e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

12. PERUBAHAN KK KARENA PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA DALAM KK

BAGI PENDUDUK YANG MENGALAMI KEMATIAN DAN KEPINDAHAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan a. KTP el

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-29

Pelayanan b. KK lama

c. KK yang akan ditumpangi d. Kutipan Akta Kelahiran e. Surat Keterangan Pindah Warga Negara

Indonesia (SKPWNI)

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

b. Petugas kelurahan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan KK

c. Lurah menandatangani formulir

permohonan KK d. Menyampaikan formulir permohanan KK

ke Disdukcapil e. Petugas operator melakukan perekaman

data ke dalam database kependudukan f. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani KK

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen KK

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-30

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. BHPPK b. Ruang Pelayanan

c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi

e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-31

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

13. PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PENDUDUK WNI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir permohonan Kartu Keluarga (KK) b. KKyang rusak (bagi yang rusak) c. Surat keterangan kehilangan dari

kepolisian (bagi yang hilang) d. KTP-el

e. Paspor (bagi orang asing)

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

b. Petugas kelurahan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan KK c. Lurah menandatangani formulir

permohonan KK d. Menyampaikan formulir permohanan KK

ke Disdukcapil e. Petugas operator melakukan perekaman

data ke dalam database kependudukan

f. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen KK terbaru

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-32

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. BHPPK

b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi

e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-33

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

14. PENERBITAN KTP BARU BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN

TINGGAL TETAP

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir permohonan KTP b. Kartu Keluarga

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan mencatat dalam Buku

Harian Peristiwa Kependududkan dan Peristiwa Penting

b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi

dan validasi data c. Petugas operator melakukan perekaman

data ke dalam database kependudukan d. Kepala Dinas menerbitkan KTP-el

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan KTP el

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-34

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. BHPPK b. Ruang Pelayanan

c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi

e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-35

Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

15. PENERBITAN KTP EL BARU BAGI PENDUDUK WNI DI KECAMATAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Kartu Keluarga b. KTP lama/Surat Kehilangan c. Akta kelahiran (bagi yang baru rekam

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi

dan validasi data b. Petugas operator melakukan perekaman

data ke dalam database kependudukan c. Kepala Dinas menerbitkan KTP-el d. Petugas pelayanan mencatat dalam Buku

Harian Peristiwa Kependududkan dan Peristiwa Penting

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen KTP el

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-36

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. BHPPK b. Ruang Pelayanan

c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi

e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-37

Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

16. PENERBITAN KTP-EL BARU BAGI PENDUDUK WNI MELALUI ONLINE

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Kartu Keluarga b. KTP lama/Surat Kehilangan c. Akta kelahiran (bagi yang baru rekam)

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi

dan validasi data b. Petugas operator melakukan perekaman

data ke dalam database kependudukan c. Kepala Dinas menerbitkan KTP-el d. Petugas pelayanan mencatat dalam Buku

Harian Peristiwa Kependududkan dan Peristiwa Penting

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen KTP el

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-38

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. BHPPK b. Ruang Pelayanan

c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi

e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-39

Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

17. PAKET PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU KELUARGA DI

KELURAHAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

Membawa berkas persyaratan untuk Akta: a. Surat kelahiran asli dari

dokter/bidan/Puskesmas/Klinik b. Fotokopi KK orang tua c. Fotokopi KTP orang tua dan saksi

kelahiran d. Fotokopi buku nikah lengkap

e. Mengisi formulir surat keterangan lahir dan surat pernyataan bermateri Rp. 6000

f. Dokumen pendukung lainnya Membawa berkas persyaratan untuk KK: a. Fotokopi KK lama (asli)

b. Fotokopi buku nikah c. Fotokopi KTP bagi yang sudah memiliki

d. Fotokopi Akta Lahir (semua nama di KK) e. Dokumen pendukung (ijazah

terakhir/paspor/SK kerja formal) f. Data pendukung (golongan darah/nomor

kontak/e-mail)

g. Fotokopi Paspor yang masih berlaku

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas kelurahan melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan

b. Petugas kelurahan mencetak draft KK

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-40

c. Petugas kelurahan melakukan input data

sesuai dengan dokumen pendukung d. Petugas register mengantar berkas ke

Disdukcapil

e. Kasie kelahiran melakukan verifikasi dan validasi berkas akta kelahiran

f. Kabid pelayanan pencatatan sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas akta kelahiran

g. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan

h. Petugas operator mencetak kutipan akta kelahiran

i. Kasie identitas mengajukan pesetujuan validasi ke kabid pelayananan pendaftaran penduduk

j. Kabid menyetujui validasi dokumen KK k. Kasie identitas mengajukan cetak KK

l. Operator pelayanan pendaftaran penduduk mencetak KK

m. Dinas menyerahkan Akta dan KK ke Kelurahan

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen akta kelahiran dan KK baru

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-41

2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja a. Rapat koordinasi intern terkait

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-42

pelayanan pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

18. PAKET PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU KELUARGA MELALUI

ONLINE

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

Membawa berkas persyaratan untuk Akta: a. Surat kelahiran asli dari

dokter/bidan/Puskesmas/Klinik

b. Fotokopi KK orang tua c. Fotokopi KTP orang tua dan saksi

kelahiran d. Fotokopi buku nikah lengkap

e. Mengisi formulir surat keterangan lahir dan surat pernyataan bermateri Rp. 6000

f. Apabila mengurus anak yang kedua dan

seterusnya harus melampirkan akta kelahiaran anak sebelumnya

g. Dokumen pendukung lainnya Membawa berkas persyaratan untuk KK: a. Fotokopi KK lama (asli)

b. Fotokopi buku nikah c. Fotokopi KTP bagi yang sudah memiliki

d. Fotokopi Akta Lahir (semua nama di KK) e. Dokumen pendukung (ijazah

terakhir/paspor/SK kerja formal) f. Data pendukung (golongan darah/nomor

kontak/e-mail)

g. Fotokopi Paspor yang masih berlaku

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas persyaratan

b. Kasie kelahiran melakukan verifikasi dan validasi barkas persyaratan akta kelahiran

c. Kabid pelayanan pencatatan sipil

melakukan verifikasi dan validasi barkas persyaratan akta kelahiran

d. Petugas operator pelayanan catatan sipil mencetak akta kelahiran

e. Kasie indentitas penduduk mengajukan cetak KK

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-43

f. Operator pelayanan pendaftaran

penduduk mencetak KK g. Petugas dinas menyerahkan akta dan KK

ke loket B

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Akta kelahiran dan KK baru

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-44

d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

19. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) b. Fotokopi KTP orang tua

c. Akta kelahiran

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas dokumen persyaratan b. Petugas operator melakukan perekaman

data ke dalam database kependudukan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-45

c. Kepala Dinas menerbitkan KIA

d. Mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen KIA

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-46

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

20. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) MELALUI ONLINE

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

b. Fotokopi KTP orang tua c. Akta kelahiran

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas dokumen persyaratan

b. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan

c. Kepala Dinas menerbitkan KIA

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-47

a. Mencatat dalam buku harian peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Dokumen KIA

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-48

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

21. PENCETAKAN KIA MENGGUNAKAN ANJUNGAN KIA MANDIRI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

b. Fotokopi KTP orang tua c. Akta kelahiran

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Masukkan kode NIK anak pada aplikasi

SIAK b. Lakukan pengecekan data yang kemudian

diprint

c. Hasul percetakan KIA dilakukan serah terima

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-49

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Laporan Jumlah Blangko KIA

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-50

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

22. PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK WNI DALAM WILAYAH NKRI

DALAM SATU KELURAHAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Pengantar RT dan RW b. KTP el

c. KK d. Formulir (F.1-23)

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian persitiwa kependudukan dan

peristiwa penting lainnya b. Petugas registrasi melakukan verifikasi

dan validasi data c. Petugas registrasi mencatat dalam buku

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-51

induk penduduk dan buku mutase

penduduk d. Lurah menerbitkan dan menandatangani

SKPDWNI

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan SKPDWNI

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-52

d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

23. PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK WNI DALAM WILAYAH NKRI

DALAM SATU KECAMATAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Pengantar RT dan RW b. KTP el

c. KK

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian persitiwa kependudukan dan

peristiwa penting

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-53

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi

dan validasi data c. Dinas menerbitkan dan menandatangani

SKPDWNI

d. Petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutas

penduduk

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan SKPDWNI antar kelurahan

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-54

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

24. PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK WNI DALAM WILAYAH NKRI

DALAM SATU KABUPATEN/KOTA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Pengantar RT dan RW

b. KTP el c. KK

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-55

d. Formulir (F.1-29) yang sudah

ditandatangani pemohon

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi

dan validasi data b. Petugas registrasi mencatat dalam buku

harian persitiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya

c. Lurah mengetahui dan menandatangani pada surat pengantar RT/RW

d. Petugas registrasi mencatat dalam buku

induk penduduk dan buku mutasi penduduk

e. Petugas registrasi meneruskan berkas formulir pemohonan kepada camat

f. Petugas kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data pendudukan

g. Camat menandatangani surat keterangan

pindah

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan SKPD

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-56

Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-57

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

25. PENDAFTARAN PINDAH DATANG ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN

TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP DALAM WILAYAH NKRI

DALAM SATU KOTA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Formulir (F.1-57)

Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap:

a. KK untuk orang asing;

b. KTP untuk orang asing; c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan

aslinya; d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;

Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas:

a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

b. Fotokopi Paspor; c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi

dan validasi data b. Petugas registrasi mencatat dalam buku

harian persitiwa kependudukan dan

peristiwa penting c. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani surat keterangan pindah datang

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan SKPD OA

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-58

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-59

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

26. PEMBUATAN SURAT PINDAH WNI ANTAR KABUPATEN/KOTA ATAU

PROVINSI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Formulir permohonan pindah

b. Berkas persyaratan, meliputi: a. KK (asli dan fotokopi)/ Surat

Keterangan Hilang KK dari Kepolisian; b. KTP-el (asli dan fotokopi)/ Surat

Keterangan Hilang KTP-el dari

Kepolisian; c. Penduduk Pindah (istri dan suami) dan

membawa anak usia dibawah 17 tahun, masih dalam ikatan perkawinan

melampirkan surat persetujuan dari istri atau suami;

d. Penduduk pindah dengan status cerai

hidup (istri atau suami), melampirkan fotokopi kutipan Akta Cerai dan

Salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri;

e. Penduduk pindah (poin 5) yang membawa anak usia dibawah 17 tahun, agar melampirkan putusan

PA/PN mengenai hak asuh anal atau surat pernyataan dari mantan

istri/suami tentang persetujuan hak asuh anak, ditandatangani kedua pihak

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-60

bermaterai 6000;

f. Penduduk pindah dengan status cerai mati (istri atau suami) melampirkan fotokopi kutipan akta kematian

g. Penduduk Pindah berusia dibawah 17 tahun harus melampirkan:

1. Surat pernyataan persetujuan pindah dari orang tua bermaterai Rp. 6000

2. Fotokopi KTP-el Orang Tua

(Ayah/Ibu) 3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak

4. KIA bagi yang memiliki/Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian

5. Pas foto ukuran 4x6 (2 lembar)

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

b. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani surat keterangan pindah c. Petugas registrasi mencatat dalam buku

harian persitiwa kependudukan dan peristiwa penting

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan SKPWNI

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-61

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

d. Pemberian alat pemadam kebakaran e. Jaminan kerahasiaan data penduduk

f. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-62

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

27. PEMBUATAN SURAT DATANG WNI ANTAR KABUPATEN/KOTA ATAU

PROVINSI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Formulir permohonan pindah

b. Berkas persyaratan, meliputi: 1. Surat Keterangan Pindah WNI

(SKPWNI) dari Disdukcapil Asal

2. KTP-el daerah asal (asli dan fotokopi/ surat keterangan hilang KTP-el dari

kepolisian) 3. Surat pernyataan persetujuan

menempati dan memiliki dokumen Kependudukan dengan alamat rumah/tempat tinggal

(kontrakan/kos/asrama) dari pemilik dan melampirkan fotokopi KTP-el

Pemilik Kontrakan/Kos/Asrama; 4. Surat Pernyataan kepemilikan rumah

sendiri atau dalam ikatan keluarga

untuk memiliki dokumen kependudukan dengan melampirkan

salah satu tanda bukti kepemilikan rumah dan fotokopi KTP-el pemilik

rumah; 5. Fotokopi buku nikah/Akta

Perkawinan/Akta Cerai

6. Penduduk datang yang berusia dibawah 17 tahun harus

melampirkan: a. Fotokopi KTP Orang Tua (Ayah dan

Ibu) b. Fotokopi Akta kelahiran anak c. Fotokopi KTP-el dan KK yang

ditumpangi d. Surat Kuasa pengurusan dokumen

pindah datang dari orang tua anak kepada penduduk/kepala keluarga

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-63

yang ditumpangi bermaterai

RP.6000.

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi

dan validasi data b. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani surat keterangan datang c. Petugas registrasi mencatat dalam buku

harian persitiwa kependudukan dan peristiwa penting

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan SKDWNI

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-64

Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-65

28. PENDAFTARAN DATANG ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL

TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP ANTAR KAB/KOTA ATAU ANTAR

PROVINSI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Formulir permohonan pindah

b. Jika datang OA yang memiliki KITAP 1. KK OA

2. KTP el OA; 3. Paspor

4. KITAP 5. SKPOA

c. Jika datang yang memiliki KITAS:

1. KTP el OA 2. Paspor

3. KITAS 4. SKPOA

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan datang

c. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian persitiwa kependudukan dan

peristiwa penting

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) jam

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan SKD OA

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-66

sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-67

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

29. PENDAFTARAN PINDAH ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL

TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP ANTAR KAB/KOTA ATAU ANTAR

PROVINSI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir permohonan pindah b. Jika pindah OA yang memiliki KITAP

1. KK OA 2. KTP el OA

3. Paspor 4. KITAP

c. Jika pindah yang memiliki KITAS: 1. KTP el OA 2. Paspor

3. KITAS

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan datang

c. Petugas registrasi mencatat dalam buku

harian persitiwa kependudukan dan peristiwa penting

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) jam

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan SKP OA

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-68

Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-69

pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

30. PENDAFTARAN PINDAH PENDUDUK YANG AKAN BERTRANSMIGRASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir b. KK

c. KTP el d. Kartu Seleksi Calon Transmigran e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi

dan validasi data b. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani surat keterangan datang c. Petugas registrasi mencatat dalam buku

harian persitiwa kependudukan dan

peristiwa penting

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) jam

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan SKP

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-70

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-71

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

31. PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

YANG AKAN PINDAH KE LUAR NEGERI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

Formulir

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

b. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani SKPLN

d. Petugas registrasi mencatat dalam buku

harian persitiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan SKPLN

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-72

c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-73

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

32. PENDAFTARAN PINDAH DATANG ANTAR NEGARA PENDUDUK WNI

DATANG DARI LUAR NEGERI KARENA PINDAH DAN MENETAP DI

INDONESIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Paspor b. Dokumen pendukung lainnya yang

dikeluarkan oleh KBRI/Konjen RI di LN c. Akta Kelahiran

d. Ijazah terakhir e. Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta

Nikah

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi

dan validasi data b. Menerbitkan dan menandatangani SKDLN

c. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian persitiwa kependudukan dan peristiwa penting

d. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan

e. Menyerahkan SKDLN kepada camat, lurah, RT/RW

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-74

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan SKDLN

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-75

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

33. PENDAFTARAN PINDAH DATANG ORANG ASING DATANG DARI LUAR

NEGERI DENGAN IZIN TINGGAL TERBATAS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir permohonan pindah b. Paspor

c. KITAS

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Menerbitkan dan menandatangani SKTT

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan SKTT

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-76

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. BHPPK b. Ruang Pelayanan

c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi

e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-77

penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

34. PENDAFTARAN ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TERBATAS

YANG BERUBAH STATUS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir b. Paspor

c. KITAP

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan

c. Menandatangani formulir pendaftaran

orang asing tinggal terbatas

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-78

5. Produk Pelayanan Formulir (F.1-64)

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. BHPPK b. Ruang Pelayanan

c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi

f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-79

penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

35. PENDAFTARAN PINDAH DATANG ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN

TINGGAL TERBATAS ATAU IZIN TINGGAL TETAP YANG AKAN PINDAH KE

LUAR NEGERI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK):

a. Formulir b. Jika pemegang KITAS

- Paspor

- KITAS - SKTT

- EPO (Exit permit only) c. Jika pemegang KITAP

- KK dan KTP el - Paspor

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-80

- KITAP

- EPO (Exit permit only)

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas b. Menyimpan KK dan KTP OA atau SKTT dari

OA yang akan pindah c. Menyampaikan formulir keterangan pindah

ke luar negeri kepada camat dan lurah domisili

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 4 (empat) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Update data kependudukan

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-81

Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. BHPPK

b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain

d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi

f. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-82

36. PENCATATAN KELAHIRAN DI TEMPAT DOMISILI IBUNYA BAGI PENDUDUK

WNI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Formulir Surat Keterangan Kelahiran (F.2-

01) b. Berkas persyaratan, meliputi:

- Surat kelahiran dari dokter/bidan/

penolong kelahiran asli/ Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

Kelahiran - nama dan identitas saksi

kelahiran/Fotokopi. KTP el - KK orang tua - KTP orang tua

- Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan lengkap 1 buku

- Dokumen pendukung lainnya - SKL kelurahan diketahui oleh lurah

- FC akta lahir anak di bawah 18 tahun dalam 1 KK

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Petugas operator mencetak register dan kutipan akta kelahiran

c. Pengajuan TTE ke Kepala Dinas d. Staf kelahiran mencatat register cetakan

kutipan akta kelahiran

e. Operator mencetak kutipan akta kelahiran

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan KutipanAkta Kelahiran

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-83

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-84

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

37. PENCATATAN KELAHIRAN DI TEMPAT DOMISILI IBUNYA BAGI PENDUDUK

ORANG ASING

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/

penolong kelahiran asli; b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan

orang tua (apabila Kutipan Akta perkawinan dalam bahasa asing harus diterjemahkan oleh peterjemah

tersumpah) c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin

Tinggal Tetap d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang

tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau

e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan

f. Dokumen pendukung lainnya

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Petugas operator mencetak register dan kutipan akta kelahiran

c. Pengajuan TTE ke Kepala Dinas

d. Staf kelahiran mencatat register cetakan kutipan akta kelahiran

e. Operator mencetak kutipan akta kelahiran

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-85

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kelahiran

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-86

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

38. PENCATATAN KELAHIRAN ORANG ASING PEMEGANG IZIN KUNJUNGAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/ penolong kelahiran asli;

b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua (apabila Kutipan Akta

perkawinan dalam bahasa asing harus diterjemahkan oleh peterjemah

tersumpah) c. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan d. Dokumen pendukung lainnya

2. Sistem, Mekanisme a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-87

dan Prosedur dan validasi barkas permohonan

b. Petugas operator mencetak register dan kutipan akta kelahiran

c. Pengajuan TTE ke Kepala Dinas

d. Staf kelahiran mencatat register cetakan kutipan akta kelahiran

e. Operator mencetak kutipan akta kelahiran

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kelahiran

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-88

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

39. PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA

ATAU KEBERADAAN ORANG TUANYA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Surat kelahiran dari

dokter/bidan/penolong kelahiran asli/Surat Pernyataan Tanggungjawab

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-89

Mutlak Kelahiran

b. nama dan identitas saksi kelahiran/Fc. KTP el

c. KK dan KTP el wali/penanggung jawab

d. Nama anak yang akan dibuatkan akte terlebih dahulu harus masuk ke KK

wali/penanggung jawab e. Dokumen pendukung lainnya f. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan

kutipan akta kelahiran c. Pengajuan TTE ke Kepala Dinas

d. Staf kelahiran mencatat register cetakan kutipan akta kelahiran

e. Operator mencetak kutipan akta kelahiran

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kelahiran

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-90

Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-91

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

40. PENCATATAN KELAHIRAN DI LUAR WILAYAH NKRI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir Pelaporan Kelahiran b. KTP el dan KK

c. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;

d. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan

e. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah f. Seluruh dokumen yang diterbitkan oleh

negara lain, diterjemahkan ke Bahasa

Indonesia oleh penterjemh tersumpah dan dilegalisir oleh negara penerbit atau

kedutaan/perwakilan Negara Orang Asing di Indonesia dan dilegalisasi oleh

Kementrian Luar Negeri RI serta Kementrian Hukum dan HAM RI

g. Dokumen pendukung lainnya

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator menginputa dan

mencatat register c. Verifikasi kasie dan kabid d. Operator mencetak kutipan akta kelahiran

e. Kepala Dinas menandatangani kutipan akta kelahiran

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Pencatatan Kelahiran

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-92

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-93

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

41. PENCATATAN LAHIR MATI WNI DAN ORANG ASING DI DAERAH

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Keterangan lahir mati dari Rumah Sakit

(RS)/penolong kelahiran b. KTP, KK c. Surat Keterangan tempat tinggal bagi

pemegang ijin terbatas d. e. Paspor bagi pemegang ijin kunjungan

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. lurah menerbitkan dan menandatangani

Surat Keterangan Lahir Mati b. Melaporkan Surat Keterangn ke bidang

Catatan Sipil Disdukcapil

c. Staff kelahiran membuat dan mencetak Surat Keterangan

d. Validasi oleh kasie dan kabid e. Kepala Dinas menandatangani Surat

Keterangan

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-94

Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-95

pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

42. PERISTIWA PENTING LAINNYA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir Pelaporan Peristiwa Penting b. penetapan pengadilan mengenai peristiwa

penting lainnya c. KTP dan KK yang bersangkutan d. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan

peristiwa penting lainnya.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Petugas menginput dan mencatat di buku pembantu

c. Verifikasi kasie dan kabid

d. Operator mencetak kutipan akta peristiwa penting

e. Kepala Dinas menandatangani kutipan akta peritiwa penting

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Catatan pinggir Pencatatan Peristiwa Penting

6. Penanganan

Pengaduan, Saran

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-96

dan Masukan b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-97

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

43. PENCATATAN PERKAWINAN DI DAERAH

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Surat keterangan telah terjadinya

perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat

Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan

b. KTP suami dan isteri c. Pas foto suami dan isteri Berwarna dan

Berdampingan 4 lbr

d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; Khusus Orang Asing Harus di

Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Tersumpah dan diLegalisir serta legalisasi

Kemenlu dan Kemenhukam e. Copy Paspor bagi suami atau isteri Orang

Asing, Untuk Orang Asing Sampai Visit

Terakhir. f. Bila salah satu di luar Tangsel, harus ada

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-98

surat pengantar catatan sipil setempat

g. Copy KTP saksi 2 orang.

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan

kutipan akta perkwainan c. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani kutipan akta kelahiran

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 5 (lima) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Perkawinan

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-99

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

44. PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Menunjukkan penetapan pengadilan dan Surat Dari Panitera

b. Copy KTP, KK & Akta Kelahiran

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-100

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan

kutipan akta perkwainan

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani kutipan akta kelahiran

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 5 (lima) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Perkawinan

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan a. Ruang Pelayanan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-101

fasilitas b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Perkawinan dan Perceraian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

45. PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA ASING

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir b. Surat keterangan telah terjadinya

perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat

c. Kepercayaan yang ditanda tangani oleh

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-102

Pemuka Penghayat Kepercayaan

d. Paspor Republik Indonesia e. Pas foto suami dan isteri f. Berdampingan dan berwarna

g. Ukuran 6x4=4 Lbr h. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;

Khusus Orang Asing Harus di Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Tersumpah dan diLegalisir serta legalisasi

Kemenlu dan Kemenhuka i. Ijin dari Kedutaan Besar yang ada di

Indonesia j. Copy KTP 2 orang saksi

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan

kutipan akta perkwainan

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani kutipan akta kelahiran

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 5 (lima) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Perkawinan

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-103

Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Perkawinan dan Perceraian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-104

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

46. PELAPORAN PERKAWINAN WNI DI LUAR NKRI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir pencatatan perkawinan b. Bukti pencatatan perkawinan/akta

perkawinan dari negara setempat; Yang Sudah Diterjemahkan dan Dilegalisir serta

legalisasi Kemenlu dan Kemenhumkam c. Bukti Pelaporan dari Perwakilan

RI/Kemendlu d. Paspor Republik Indonesia e. KTP dan KK suami dan isteri bagi

penduduk Indonesia f. Kutipan Akte Kelahiran suami dan Istri

g. Foto Berdampingan Berwarna 6x4=2 lbr h. Copy KTP 2 Orang Saksi

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Petugas operator mencetak register dan pelaporan perkwainan

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani pelaporan kelahiran

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 5 (lima) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Pelaporan Perkawinan

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-105

Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-106

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

47. PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Fotokopi KTP el

b. Fotokopi Kartu Keluarga c. Fotokopi Kata Notaris Tentang Perubahan

Perjanjian Perkawinan Yang telah Dilegalisir

d. Kutipan AKta perkwinan/dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain

e. Surat Keterangan Pelaporan Akta

Perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan

kutipan akta perkwainan

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani kutipan akta kelahiran

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 5 (lima) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Perjanjian Perkawinan

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-107

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Perkawinan dan Perceraian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-108

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

48. PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Salinan putusan pengadilan

b. Kutipan Akta Perceraian

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan

pembatalan perceraian c. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani surat keterangan pembatalan perceraian

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 5 (lima) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-109

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Perkawinan dan Perceraian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-110

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

49. PENCATATAN KEMATIAN DI DAERAH

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Formulir

b. Fotocopy KTP dan KK Domisili Tangsel yang sudah meninggal

c. Surat Pengantar dari RT dan RW

d. Surat Keterangan Kematian online dari Kelurahan

e. Surat Keterangan Kematian asli (visum) dari dokter/rumah sakit

f. Nama, identitas saksi (Fc. KTP 2 orang)

g. Fc. Akta Kelahiran (bagi yang memiliki/SPTJM bagi yang dikuasakan)

h. Fc. Akta Perkawinan (bagi yang terikat perkawinan/SPTJM Perkawinan)

i. Surat Kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan

j. Fc. Akta/Perubahan Nama Indonesia

(apabila ada)

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Petugas operator mencetak register dan kutipan akta kematian

c. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani kutipan akta kematian

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas hari) hari

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-111

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kematian

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-112

penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

50. PELAPORAN KEMATIAN SESEORANG YANG HILANG ATAU MATI YANG

TIDAK DITEMUKAN JENAZAHNYA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Formulir

b. Fotocopy KTP dan KK yang sudah meninggal

c. Surat Pengantar dari RT dan RW d. Surat Keterangan Kematian online dari

Kelurahan

e. Surat Keterangan Kematian asli (visum) f. Nama, identitas saksi (2 orang)

g. Fc. Akta Kelahiran h. Fc. Akta Perkawinan

i. Surat keterangan catatan kepolisian

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-113

j. Salinan penetapan pengadilan

k. FC. Akta perubahan nama

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan

kutipan akta kematian c. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani kutipan akta kematian

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kematian

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-114

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

51. PENCATATAN KEMATIAN SESEORANG YANG DITEMUKAN JENAZAHNYA

TETAPI TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-115

Pelayanan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Petugas operator mencetak surat keterangan kematian

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan

kematian

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Kematian

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-116

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

52. PELAPORAN KEMATIAN DI LUAR WILAYAH NKRI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Formulir

b. Berkas persyaratan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-117

c. KTP el dan KK

d. Bukti pencatatan kematian dari negara setempat; Yang Sudah Diterjemahkan dan Dilegalisir serta legalisasi Kemenlu dan

Kemenhumkam e. Bukti Pelaporan dari Perwakilan

RI/Kemendlu f. Fotokopi Paspor Republik Indonesia;

dan/atau identitas lainnya

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak surat

keterangan kematian c. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani surat keterangan kematian

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Kematian

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-118

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan

Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-119

53. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir pelaporan pengangkatan anak b. Penetapan pengadilan tentang

pengangkatan anak c. Kutipan Akta Kelahiran

d. KTP pemohon e. KK pemohon f. Fotocopy Akta Nikah Orang Tua Angkat

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan

catatan pinggir pada akta kelahiran c. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani kutipan catatan pinggir

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-120

Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan

Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-121

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

54. PELAPORAN PENGANGKATAN ANAK DI LUAR WILAYAH NKRI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir pelaporan pengangkatan anak b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak

sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat

c. Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing

d. Fotokopi Paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat

e. Fotocopy Akta Nikah Orang Tua Angkat

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak surat

keterangan pengangkatan anak c. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani surat keterangan

pengangkatan anak

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-122

Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan a. Pemberian alat pemadam kebakaran

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-123

dan keselamatan

pelayanan

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

55. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir pelaporan pengangkatan anak b. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui

Lurah c. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis

yang disetujui oleh ibu kandung d. Kutipan Akta Kelahiran Anak (asli)

e. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Petugas operator mencetak register, catatan pinggirdan akta pengakuan anak

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani catatan pinggir dan akta pengakuan anak

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Catatan pinggir pengakuan anak

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-124

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-125

Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

56. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir pelaporan pengesahan anak b. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui

Lurah

c. Kutipan Akta Kelahiran (asli) d. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan

e. Fotokopi KK f. Fotokopi KTP pemohon

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Petugas operator mencetak register, catatan pinggir dan akta pengesahan anak

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani catatan pinggir dan akta pengesahan anak

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Catatan pinggir dan Akta Pengesahan anak

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-126

Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan

Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-127

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

57. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Formulir pelaporan perubahan nama

b. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama

c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

d. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin

e. Fotokopi KK dan KTP

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Petugas operator mencetak register dan

catatan pinggir peubahan nama c. Validasi oleh kasie dan kabid

d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Catatan pinggir Perubahan Nama

6. Penanganan

Pengaduan, Saran

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-128

dan Masukan b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-129

c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

58. PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI DAERAH

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan

Pelayanan

a. Formulir pelaporan Perubahan Status

Kewarganegaraan b. Salinan Keputusan Presiden/Menteri

mengenai Perubahan Status

Kewarganegaraan menjadi WNI c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

d. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin

e. Fotokopi KTP dan KK f. Fotokopi Paspor

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Petugas operator mencetak register dan catatan pinggir perubahan status

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-130

kewarganegaraan

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Catatan pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-131

c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan

Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

59. PELAPORAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI LUAR WILAYAH

NKRI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Formulir pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan di luar negeri beserta

Berkas persyaratan b. Surat Persetujuan Perubahan Status

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-132

Kewarganegaraan WNI menjadi WNA dari

negara yang bersangkutan c. Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil d. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah

kawin e. Fc. Paspor

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan

catatan pinggir perubahan status

kewarganegaraan di luar negeri c. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan di

luar negeri

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Catatan pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan Di Luar Negeri

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-133

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan

Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-134

60. PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Akta Pencatatan Sipil asli b. Dokumen pendukung lainnya

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas pelayanan memeriksa hasil

scanner berkas akta b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi

dan validasi barkas permohonan c. Petugas pelayanan mengajukan TTE d. Petugas operator mencetak register dan

kutipan akta kematian e. Operator mencetak akta pencatatan sipil

baru

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 14 (empat belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Baru

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-135

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-136

61. PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1 Persyaratan Pelayanan

a. Akta Pencatatan Sipil asli b. Penetapan pengadilan pembatalan Akta

Pencatatan Sipil

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan

b. Petugas operator menarik dan mencabut kutipan akta asli yang dibatalkan dari pemiliknya

c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 5 (lima) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Akta

Pencatatan Sipil (perkawinan dan perceraian)

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-137

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-138

62. PENDATAAN PENDUDUK KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan

a. Formulir pendataan b. Dokumen kependudukan yang tercatat

dalam data kependudukan Dinas

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Pembentukam SK Tim Pendataan b. Tim mendatangi penduduk ditempat

penampungan sementara

c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk

d. Petugas melakukan verifikasi dan validasi e. Petugas mencatat dan merekam data

penduduk

f. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan

pengganti tanda identitas

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 3 (tiga) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-139

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-140

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

63. PENDATAAN ORANG TERLANTAR

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan

b. Formulir pendataan c. Dokumen kependudukan yang tercatat

dalam data kependudukan Dinas

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Mengisikan formulir pendataan untuk

ditandatangani penduduk b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi

c. Petugas mencatat dan merekam data penduduk

d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pengganti tanda identitas

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Orang Terlantar

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-141

Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-142

pelayanan c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

64. PENDATAAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan

b. Formulir pendataan

c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Pembentukam SK Tim Pendataan

b. Tim mendatangi penduduk ditempat orang yang tidak mampu

c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk

d. Petugas melakukan verifikasi dan validasi

e. Petugas mencatat dan merekam data penduduk

f. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pengganti tanda identitas

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-143

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Identitas Penduduk

5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-144

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

65. SCANNER DAN PENGELOLAAN ARSIP CAPIL

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan

Pelayanan

a. Berkas dokumen Capil

b. Buku serah terima berkas

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Penerimaan berkas dokumen capil dari

kelahiran ke arsip b. Petugas operator merekam dokumen

disimpan ke server c. Petugas arsip merapihkan dokumen hasil

scanner dan kemudian menjilid buku register akta capil dijilid kemudian disimpan di gudang

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 10 (sepuluh) menit/dokumen

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Buku hardcover jilid register akta capil

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-145

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Pengelola Database

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-146

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

66. LEGALISIR AKTA PENCATATAN SIPIL

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan

Pelayanan

Akta Catatan Sipil Asli dan Fotocopy

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Petugas mengecek keabsahan dan

menstempel copy serta memberikan nomor register akta yang akan dilegalisir

b. Pejabat penunjukan legalisir menandatangani akta copy

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 2 (dua) jam

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Fotocopy yang sudah dilegalisir

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-147

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-148

Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

67. UPDATING APLIKASI SIAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas menerima surat permohonan updating aplikasi SIAK dari kelurahan

b. Menganalisa bentuk conten atau penambahan menu

c. Update aplikasi SIAK oleh konsultan IT d. Kepala Dinas menerbitkan dan

menandatangani Kutipan Akta

Pengangkatan Anak

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 27 (dua puluh tujuh) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Aplikasi terinstal di server

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-149

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-150

Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

68. REKAP DATABASE SIAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. Server b. Database Kependudukan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Masuk ke server database b. Melakukan backup database atau backup

aplikasi c. Cek backup berhasil atau tidak pada PC

client d. Menggandakan hasil backup ke media

penyimpanan

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 5 (lima) jam

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan File Backup

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-151

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-152

Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

69. PENGELOLAAN WEBSITE

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. Akses sistem website b. Akses server

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Monitoring secara berkala status pembaruan konten

b. Mengupdate siklu pelayanan jasa koneksi hosting dan nama domain

c. Melaporkan situasi kondisi permasalahan dan aternatif pemecahan ke bagian IT

d. Melakukan penyelesaian permasalahan

secara personel

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 113 (sebelas hari) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Akses website tersedia

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-153

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Tata Kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan Komunikasi

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-154

Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

70. PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

Dokumen PKS, Draft SK Tim Teknis dan Draft Kesepakatan Elemen data

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Perjanjian kerjasama yang telah

ditandatangani antara Lembaga Pengguna (OPD dan lembaga swasta) dengan

Disdukcapil b. Dinas Dukcapil dan Lembaga Pengguna

(OPD dan lembaga swasta) melakukan

pembahasan elemen data yang akan diakses

c. OPD / Lembaga Swasta membuat laporan realisasi pemanfaatan data kependudukan ke Disdukcapil setiap bulan.

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 27 (dua puluh tujuh) jam

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Laporan semesteran hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan data

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-155

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-156

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,

Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

71. PERMOHONAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan

Pelayanan

Surat Permohonan

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Mengirimkan surat permohonan data

administrasi kependudukan b. Mengolah data-data administrasi

kependudukan sesuai dengan surat permohonan data

c. Memverifikasi data-data yang diserahkan oleh ADB.

d. Menandatangani surat balasan

permohonan data administrasi kependudukan beserta laporannya

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 9 (sembilan) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Laporan/dokumen

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-157

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-158

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data

Kependudukan

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

72. PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PEMANFAATAN DATA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara Lembaga Pengguna

(OPD dan lembaga swasta) dengan Disdukcapil

b. Dinas Dukcapil dan Lembaga Pengguna (OPD dan lembaga swasta) melakukan

pembahasan elemen data yang akan diakses

c. OPD / Lembaga Swasta membuat laporan

realisasi pemanfaatan data kependudukan ke Disdukcapil setiap bulan.

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 15 (lima belas) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Naskah Perjanjian Kerjasama (PKS

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-159

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi

kependudukan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-160

c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

73. PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PEMANFAATAN DATA KARTU IDENTITAS

ANAK (KIA)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan

Pelayanan

a. Surat Kerjasama Pemanfaatan KIA

b. Prolog Kerjasama Pemanfaatan KIA

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara Lembaga Pengguna

(OPD dan lembaga swasta) dengan Disdukcapil

b. Pembuatan Draf Perjanjian Kerjasama

(PKS) Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA)

c. Dinas Dukcapil dan Lembaga Pengguna (OPD dan lembaga swasta) melakukan pembahasan elemen data yang akan

diakses d. OPD / Lembaga Swasta membuat laporan

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-161

realisasi pemanfaatan data kependudukan

ke Disdukcapil setiap bulan.

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 8 (delapan) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Naskah PKS Pemanfaatan KIA

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-162

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

74. APLIKASI SISTEM INFORMASI PENDUDUK TANGERANG SELATAN

(SIDUTA)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. PC / Komputer b. Jaringan VPN & Internet

c. Browser

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

d. Melakukan login e. Memilih menu kependudukan f. Memilih menu pencatatan sipil

g. Memilih menu statistic h. Memilih menu laporan DKB

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-163

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 7 (tujuh) menit

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Tampilan Biodata Penduduk

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-164

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

75. APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAPHIS TANGERANG SELATAN

(SIGANTENGS)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. PC / HP b. Jaringan Internet

c. Browser

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Masuk ke website dukcapil Tangsel b. Memilih menu laporan DKB

c. Mengklik peta wilayah Tangsel berdasarkan kecamatan

d. Memilih menu demografi

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 4 (empat) menit

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-165

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Menampilkan data demografi

6. Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-166

penyelenggaraan administrasi

kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

76. DISDUKCAPIL CORNER

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. Formulir pengajuan KIA b. KK yang bertandatangan Kadisdukcapil

c. Fotokopi KTP-el kedua orang tua d. Fotokopi Akta Kelahiran

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas melakukan verifikasi persayaratan b. Operator menginput data pemohon

c. Operator mencetak dokumen kependudukan

e. ke Disdukcapil setiap bulan.

3. Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-167

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan

aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-168

c. Mampu bersikap ramah dengan para

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala

Seksi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.

b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan

kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja

pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait

pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan

IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

77. OPERATOR PENCATATAN SIPIL

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. Komputer b. Printer

2. Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

a. Login ke aplikasi SIAK

b. Pilih menu WNI kemudian KK setelah itu daftar permintaan NIK

c. Menginput isian sesuai kolom yang dibutuhkan

d. Pengaujan TTE dan menunggu

persetujuan e. Mencetak akta kelahiran WNI

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

6. Penanganan a. Media langsung atau tatap muka oleh

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-169

Pengaduan, Saran

dan Masukan

bidang kependudukan.

b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.

c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan

fasilitas

a. Ruang Pelayanan

b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi

d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-170

pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada setiap Kepala Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”.

d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk

c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.

78. OPERATOR PENDAFTARAN PENDUDUK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan (service point)

No Komponen Uraian

1. Persyaratan Pelayanan

a. Surat nikah/perkawinan/perceraian b. Akta kelahiran c. Ijazah terkahir

d. SK kerja (pekerjaan formal) e. No HP

f. Paspor g. Gol darah

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Login ke aplikasi SIAK b. Pilih menu WNI kemudian KK setelah itu

daftar permintaan NIK c. Menginput isian sesuai kolom yang

dibutuhkan d. Menyimpan input data base ke dalam

aplikasi SIAK e. Mencetak dokumen sesuai klasifikasi yang

diproses

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-171

3. Jangka Waktu

Pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari

4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

6. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Media langsung atau tatap muka oleh

bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-

156-793. c. Media internet melalui Web Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g

o.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (manufacturing)

No Komponen Uraian

1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana, prasarana dan fasilitas

a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain

c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi

e. Komputer dan aplikasi SIAK

3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG SELATAN

III-172

b. Menguasai tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.

4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada setiap

Kepala Seksi Kelahiran

5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas

pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh

hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.

c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian

proses pelayanan.

e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.

7. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

a. Pemberian alat pemadam kebakaran

b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya

8. Evaluasi kinerja pelayanan

a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.

b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan

setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.