216
Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA TATA KELOLA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK KABUPATEN/KOTA Maret 2014

tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

TATA KELOLA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK KABUPATEN/KOTA

PE

NG

HITU

NG

AN

KE

BU

TUH

AN

PE

ME

NU

HA

N TA

RG

ET S

PM

PE

ND

IDIK

AN

DA

SA

RUSAID-KINERJAGedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832Email: [email protected]

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

Maret 2014

Page 2: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang
Page 3: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

1www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

KATA PENGANTAR

Peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat

yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.

PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dengan dukungan USAID, Program KINERJA telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis

peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, Jawa Timur,

Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program

ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand

side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perbaikan iklim usaha. Pada tahun ketiga, Program

KINERJA menambah 4 kabupaten/kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan.

Di bidang pendidikan dasar Program KINERJA mendorong pemerintah daerah memperbaiki dan

meningkatkan pelayanan Pendidikan Dasar (basic education) dengan fokus pada Biaya Operasional Satuan

Pendidikan (BOSP), Distribusi Guru Proporsional (DGP) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau

Operational Costs of Education Unit, Proportional Teacher Distribution (PTD), School Based Management

(SBM). Peningkatan pelayanan tersebut dimaksudkan agar unit pelayanan dapat menyelenggarakan

kegiatannya untuk pencapaian standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal (SPM), dan

standar nasional pendidikan (SNP).

KINERJA juga mendorong munculnya kebijakan di tingkat kabupaten/kota agar praktek baik dalam

pelayanan pendidikan dasar dapat diadopsi dan disebarluaskan ke daerah-daerah lainnya, maka untuk lebih

memudahkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menerapkannya maka diperlukan

sebuah modul yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaannya.

Diharapkan modul ini dapat membantu pemerintah daerah yang ingin menerapkan tatakelola yang baik dan

penghitungan kebutuhan pemenuhan target standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan dasar. Untuk

membantu pemerintah daerah dalam proses dan teknis penerapan pendekatan ini, modul ini juga memuat

daftar organisasi/ konsultan yang selama ini membantu Program KINERJA.

Jakarta, Maret 2014

Page 4: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

2 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1DAFTAR ISI 2

BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF 3Tujuan dan Keberhasilan KINERJA 3Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah 6Rekomendasi kepada OMP dan Konsultan 7Rekomendasi kepada Lembaga Diklat 7

BAB 2 PENDEKATAN KINERJA 8Pendekatan Umum Proyek KINERJA 8Fokus Intervensi Kinerja pada Sektor Pendidikan 9Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan 11Prinsip dan Tahapan dalam Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

12

BAB 3 PENGALAMAN KINERJA DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN SPM PENDIDIKAN DASAR

14

Situasi yang Dihadapi di Daerah 14Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif 15Proses Kerja 17

BAB 4 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES 20Tantangan 20Keberhasilan Program 21

BAB 5 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI 25Rekomendasi kepada Daerah Lain yang ingin masuk Kedalam Program KINERJA 25Rekomendasi kepada Daerah Lain yang ingin untuk Replikasi Pendekatan SPM 26Rekomendasi untuk Calon Konsultan dan OMP 27Rekomendasi untuk Lembaga Diklat 27

Page 5: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

3www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Tujuan dan Keberhasilan KINERJA

1. Tujuan Umum Program KINERJA

Program Kinerja adalah sebuah program tata kelola pemerintahan yang baik yang difokuskan pada

peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di sektor Pendidikan Dasar (basic education), Kesehatan

Ibu & Anak (Mother and Child Health) dan Iklim Usaha yang baik (Business Enabling Environment). Program

Kinerja dibiayai oleh donor USAID dan dilaksanakan oleh suatu konsorsium konsultan RTI International

sebagai lead-firm dan mitra konsorsiumnya, yaitu The Asia Foundation (TAF), Kemitraan - Partnership, Social

Impact (SI), Lembaga Penelitian SMERU dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Jangka waktu pelaksanaan

program ini adalah 5 tahun dari tanggal 30 September 2010 sampai 28 Februari 2015.

Program Kinerja bekerja di 20 kabupaten/kota di 4 Propinsi yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan

Sulawesi Selatan. Kinerja bekerja dengan Pemerintah Daerah, Provinsidan Pusat serta Organisasi Masyarakat

Sipil untuk memperkuat mekanisme partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan membantu pemerintah daerah

agar dapat lebih tanggap (responsive) terhadap kebutuhan masyarakat atas tata kelola pelayanan publik yang baik.

Program KINERJA dilakukan melalui pendekatan dua sisi yaitu sisi penyedia layanan (supply) dan sisi

pengguna layanan (demand). Kedua sisi tersebut didorong untuk peningkatan aspek-aspek tatakelola yang

baik (good governance), Pada sisi penyedia layanan, dalam hal ini SKPD/Dinas, unit layanan serta Pemda

(eksekutif dan legislatif) didorong untuk meningkatkan manajemen efisien dan efektif yang berorientasi pada

standar pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan publik. Padapendekatan pengguna layanan (demand

side) dilakukan dengan meningkatkan kepedulian, keterlibatan dan pengawasan masyarakat terhadap kualitas

pelayanan publik melalui peran forum multi stakeholder (FMS) atau forum peduli serta jurnalisme warga/media.

Sedangkan pada pendekatan penyedia layanan (supply side) dilakukan dengan meningkatkan kemampuan

pemberi layanan untuk pengelolaan pelayanan berbasis inovasi dan penerapan praktik yang baikuntuk

perbaikan kualitas pelayanan publik yang mengacu kepada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang telah ditetapkan melalui peraturan perundangan

pemerintah (untuk sektor Pendidikan dengan Permendikbud No.23 th 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar di

kab/kota). Ada 27 indikator SPM yang harus dipenuhi sejakdari ketersediaan buku, alat peraga, ruang kelas,

guru, pengawas sekolah, hingga penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Page 6: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

4 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Program Kinerja mempunyai sasaran:

1. Menciptakan insentif untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Insentif tersebut

mencakup harapan hasil kinerja yang lebih baik, akibat adanya peningkatan keterlibatan warga dan

pertanggungjawaban kepada warga, penghargaan (atau sanksi) atas kinerja yang baik (atau buruk), dan

kebanggaan (atau perasaan malu) ketika kinerja pemerintah daerah diumumkan kepada publik. Bantuan

teknis menghasilkan insentif yang lebih kuat dengan memberi warga suara yang lebih efektif dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, mendukung sistem manajemen kinerja pada pemerintah daerah, dan

meningkatkan persaingan melalui benchmarking, serta program pemberian penghargaan yang kompetitif.

2. Mendorong pengadopsian penyelenggaraan pelayanan yang inovatif. Program Kinerja menawarkan

pilihan intervensi teknis yang tepat sasaran dan dirancang dengan baik di tiga sektor pendidikan,

kesehatan dan iklim usaha. Program berfokus pada elemen-elemen penting dari pelayanan di sektor-

sektor khusus tersebut, beberapa elemen yang mampu memberikan dampak, bukan melaksanakan terlalu

banyak kegiatan yang berlainan.

3. Mereplikasi sistem manajemen yang lebih baik dan mendiseminasinya dengan skala yang lebih luas

melalui organisasi-organisasi perantara dan konsultan. Dampak program Kinerja diperluas secara nasional

melalui diseminasi-diseminasi.

4. Menerapkan skema evaluasi dampak yang cermat dengan menggunakan kabupaten kontrol yang

dipilih secara teliti dan studi mendalam. Evaluasi ini mengukur hasil untuk memberikan informasi tentang

intervensi mana saja yang efektif, mengapa dan bagaimana.

2. Lokasi Program KINERJA

KINERJA bekerja di 20 kabupaten/kota di 4 provinsi, yakni:

1. Provinsi Aceh: Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Simeulue, danKota Banda Aceh

2. Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Bondowoso, Jember,Probolinggo dan Tulungagung, dan Kota

Probolinggo,

3. Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Barru, Bulukumba, Luwu dan Luwu Utara, danKota Makassar

4. Provinsi Kalimantan Barat:, Kabupaten Bengkayang, Melawi, Sambas, Sekadau dan Kota Singkawang

Dari 20 kab/kota mitra Kinerja diatas, Kinerja melaksanakan pendampingan sektor pendidikan di 16 kab/kota, 4

kab/kota lainnya memilih fokus yang lain, misal: iklim usaha/perijinan PTSP.

Page 7: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

5www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

3. Keberhasilan Program Perencanaan SPM KINERJA

Bantuan teknis KINERJA di sektor pendidikan dasardi kabupaten/kota terdiri dari 3 paket fokus pelayanan

publik, yaitu :

1. BOSP (Biaya Operasional Satuan Pendidikan): Upaya dukungan terhadap kecukupan kebutuhan

operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan metode perhitungan biaya operasional

satuan pendidikan untuk mencapai standar pelayanan yang ditetapkan sesuai dengan harga satuan

daerah setempat.

2. DGP (Distribusi Guru yang Proporsional): Upaya melaksanakan penataan dan pemerataan guru-guru

PNS agar ketersediaan dan kualifikasi gurudi tiap sekolah-sekolah dapat memenuhi standar pelayanan

yang ditetapkan.

3. MBS (Manajemen Berbasis Sekolah): Upaya meningkatkan tata kelola manajemen sekolah/satuan

pendidikan agar lebih transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif sehingga dapat menyelenggarakan

pelayanan yang baik dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Ketiga fokus tersebut merupakan kunci pendekatan universal/internasional untuk reformasi pendidikan di

seluruh sekolah, karena dengan tersedia guru yang cukup dan berkualitas, sekolah punya dana operasional

yang cukup dan mempunyai manajemen pengelolaan yang baik maka dipastikan akan terselenggara

pelayanan pendidikan yang baik dan bermutu.

Keberhasilan KINERJA pada pendampingan perencanaan dan penganggaran SPM sektor pendidikan dasar di

16 kab/kota (BOSP di 3 kab/kota, DGP di 6 kab/kota, MBS di 7 kab/kota), adalah:

• Tim SPM kab/kota dan Dinas Pendidikan telah memahami dan melaksanakan tahapan dan metode

penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM pendidikan dasar, serta mengetahui kesenjangan (gap)

masing-masing indikator-indikator SPM terhadap sasaran target SPM nasional, provinsi maupun lokal.

• Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan/sekolah telah menganalisis dan menghitung gap/kesenjangan

SPM sehingga mengetahui kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi target SPM 3 sd 5 tahun kedepan.

• Hasil penghitungan SPM (costing SPM) telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan

penganggaran Dinas atau Daerah, seperti dokumen RKA, KUA-PPAS, Renja dan digunakan sebagai

acuan penyusunan Renstra Dinas dan RPJMD kab/kota.

• Hasil perencanaan untuk pemenuhan target SPM pendidikan telah dialokasikan anggarannya melalui

APBD dan dilaksanakan untuk perbaikan & peningkatan pelayanan publik pendidikan dasar.

Page 8: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

6 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Dinas Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan/sekolah melaksanakan perbaikan pelayanan publik yang

berbasis standar pelayanan yang jelas, fokus dengan landasan regulasi yang kuat. Pendekatan KINERJA

juga berhasil mendorong perbaikan pelayanan yang berkelanjutan.

• Terjadi perluasan dan replikasi penerapan SPM di sekolah-sekolah lainnya diluar sekolah yang didampingi

oleh Kinerja.

Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah

Program perencanaan dan penganggaran SPM yang dilaksanakan Dinas Pendidikan bersama stakeholder

kabupaten/kota dengan dukungan dari KINERJA menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan telah

membawa hasil, sebagaimana disampaikan di atas. Rekomendasi pertama KINERJA kepada pimpinan daerah,

adalah untuk belajar dari pengalaman KINERJA, dari pengalaman itu menghitung kebutuhan pemenuhan SPM

Pendidikan dan mengintegrasikan hasilnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

daerah hingga tertuang dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran). Berdasarkan pengalaman tersebut, ada

beberapa rekomendasi, yakni:

a) Diperlukan komitmen yang kuat dari para pimpinan daerah Sekda, Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas

Pendidikan untuk menerapkan SPM/standar pelayanan minimal,

b) Setiap kebijakan pada pelayanan publik hendaknya berorientasi pada standar sehingga bisa diukur

capaiannya dengan jelas,

c) Melibatkan organisasi masyarakat sipil/OMS atau forum multi stakeholder (FMS) dalam penyelengaraan

tata kelola pelayanan pendidikan dasar,

d) Mendayagunakan staf, struktur organisasi dan sumber daya lokal yang ada tanpa perlu membentuk unit

organisasi baru, seperti: Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, UPTD, Dinas, Dewan Pendidikan, PGRI dan

Perguruan Tinggi setempat.

e) Berkoordinasi dan sinergi antar SKPD dan instansi pemerintah daerah terkait,

f) Menetapkan indikator kinerja dan pengukuruan keberhasilan program, dan

g) Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah disusun oleh KINERJA.

Page 9: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

7www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Rekomendasi kepada OMP dan Konsultan

Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) dan Konsultan mitra pelaksana KINERJA telah banyak membantu

Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan forum multi stakeholder, mereka merupakan aset daerah yang

berharga dan berpengalaman. Ada beberapa rekomendasi bagi OMP dan Konsultan dalam upaya melanjutkan

perannya, yakni:

a) Mengintegrasikan aspek tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan

pendampingan dengan melibatkan masyarakat danforum multi stakeholder,

b) Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatandan jumlah peserta kegiatan,

c) Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang

melaksanakan program,

d) Menggunakan modul-modul yang dikembangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri

maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.

e) Bekerjasama antar OMP dan Perguruan Tinggi setempat untuk lebih meningkatkan kapasitas/kemampuan.

f) Menempatkan tenaga lapangan dan narasumber yang kompeten dan berdedikasi tinggi.

Rekomendasi kepada Lembaga Diklat

Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan di berbagai tingkat pemerintahan (Diklat Kab/Kota, Diklat Provinsi,

Diklat Pusat) mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan aparatur negara karena secara periodik

menyelenggarakan latihan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Direkomendasi agar lembaga-lembaga tersebut

memasukkan pendekatan-pendekatan dan praktek-praktek baik KINERJA dalam kurikulum dan pelatihan yang

diselenggarakan Diklat yang meliputi:

a) Tata kelola (governance) yang melibatkan warga masyarakat sebagai pengguna layanan publik,

b) Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan

pemahaman,

c) Mengadopsi modul, inovasi dan praktek baik (good practice) yang dikembangkan KINERJA DONOR lain,

serta Kementerian Teknis terkait, seperti KemenPAN.

d) Menyelenggarakan pelatihan peningkatan pelayanan publik secara berkala, dengan membuka

kesempatan melibatkan narasumber (OMP, Konsultan, Dinas/Instansi) yang sudah menerapkan praktek

baik inovasi pelayanan publik.

Page 10: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

8 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

BAB 2PENDEKATAN KINERJA

Pendekatan Umum Proyek KINERJA

KINERJA bekerja untuk menguatkan sisi penyediaan dan permintaan pelayanan publik yang lebih baik di

bidang kesehatan, pendidikan dasar dan iklim usaha yang baik.

KINERJA bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan publik

di bidang kesehatan, pendidikan, dan iklim usaha yang baik.

Melalui insentif yang lebih baik, inovasi yang lebih luas, dan lebih banyak replikasi, pemerintah daerah di

Indonesia diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih berkualitas serta lebih responsif terhadap

kebutuhan dan permintaan warga negara atau pengguna layanan.

Salah satu aspek kunci pendekatan KINERJA adalah keterlibatan warga masyarakat, organisasi masyarakat

sipil (LSM), dan media lokal untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan pemberian bantuan teknis

kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam

perencanaan dan penerapan SPM peran legislatif DPRD sangat dominan karena fungsi penganggaran berada

di dewan perwakilan rakyat daerah. Peran Bappeda selaku koordinator perencanaan daerah juga sangat

penting.

Sebagian besar program KINERJA dilaksanakan melalui organisasi mitra pelaksana (OMP) dan Konsultan

(short term/STTA) Kinerja, yang juga menerima pelatihan peningkatan kapasitas dari KINERJA. Beberapa

contoh strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat adalah:

1. Mendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi empiris melalui kajian dan analisa, seperti Analisa

Anggaran Daerah dan Analisa Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM;

2. Membentuk forum multi-pemangku kepentingan untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dan

masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipatif;

3. Melibatkan masyarakat untuk mengawasi penyediaan pelayanan publik melalui mekanisme penanganan

pengaduan dan janji perbaikan pelayanan; serta

Page 11: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

9www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

4. Mendukung pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), media lokal, dan jurnalis warga untuk

menyediakan akses terhadap informasi publik dan meningkatkan permintaan terhadap penyediaan

pelayanan publik yang lebih baik.

5. Membentuk Tim Penyusun perencanaan SPM kab/kota yang terdiri dari multistakeholder untuk

menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang

partisipastif;

Intervensi program KINERJA berada di tiga area, yakni:

1. Menguatkan pengguna layanan yang lebih baik (demand side);

2. Meningkatkan praktik inovasi yang sudah ada dan mendukung pemerintah daerah untuk menguji dan

mengadopsi pendekatan penyediaan pelayanan pendidikan yang berstandar;

3. Memperluas inovasi yang sudah dianggap berhasil di tingkat nasional dan mendukung organisasi di

Indonesia untuk menyediakan dan menyebarluaskan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah

daerah.

Dengan bekerja disisi penyedia (supply side) dan dan pengguna layanan (demand side), maka pendekatan

yang digunakan KINERJA dalam melaksanakan program-programnya adalah transparansi, akuntablitas,

partisipatif, dan responsif.

Fokus Intervensi Kinerja pada Sektor Pendidikan

Paket bantuan teknis KINERJA di sektor pendidikan dasar di kab/kota meliputi 3 paket fokus pelayanan publik,

yaitu :

1. Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan dukungan terhadap kecukupan kebutuhan operasional

sekolah yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dan diteruskan ke

sekolah. Berdasarkan survai, jika disesuaikan dengan harga satuan (unit cost) setempat dan usaha

mencapai target SPM (IP-15 sd IP-27) Pendidikan Dasar, maka ditemukan bahwa BOS belumlah

mencukupi, sehingga masih ada kesenjangan (kekurangan) pendanaan kebutuhan biaya operasional

suatu sekolah atau disebut biaya operasional satuan pendidikan (BOSP). Dilain pihak, banyak kab/

Page 12: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

10 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

kota yang berminat untuk memenuhi kesenjangan pendanaan tersebut, tetapi belum tahu bagaimana

menghitungnya. Program DBE-USAID sebelumnya, telah memulai dengan metode penghitungan Biaya

Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Pendekatan ini mendorong SKPD dan pemangku kepentingan

terkait untuk menganalisa berapa biaya operasional yang nyata per anak/tahun di tingkat SD/MI dan

SMP/MTs sesuai dengan kondisi dan biaya setempat. Hal ini menjadi dasar untuk merancang alokasi

dana pendidikan secara menyeluruh di kabupaten/kota. Jika hasil analisis atau perhitungan menunjukkan

bahwa masih terjadi kesenjangan biaya pendidikan, maka direkomendasikan bagaimana APBD dapat

menutupi kesenjangan tersebut. Jika APBD masih belum dapat menutupi semua kesenjangan tersebut,

maka bagaimana mencari alternatif pendanaan, dari sisi pengguna atau komunitas lainnya (misal melalui

kemitraan pemerintah dan swasta), sepanjang masih diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku.

2. Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Setelah berjalan 5 tahun sejak Juli 2005, tahun 2011 Pemerintah Pusat memperkenalkan mekanisme

pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baru. Dana APBN ditransfer langsung ke Kas

Daerah, kemudian dana tersebut diberikan ke SD/MI dan SMP/MTs untuk memenuhi SPM sekolah.

Kemendiknas bersama beberapa mitra pembangunan telah mengembangkan pendekatan dan modul

dalam melengkapi mekanisme ini untuk mendampingi pemangku kepentingan di tingkat Dinas Pendidikan

kab/kota maupun di sekolah. Perencanaan dan penganggaran melalui penyusunan Rencana Kerja

Sekolah (RKS) yang partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

merupakan pendekatan yang disiapkan bagi pemangku kepentingan sekolah. Dari berbagai sumber

diketahui bahwa hal diatas belum dilaksanaakan secara konsisten dilapangan. Kinerja menyiapkan

pendekatan secara menyeluruh dari sudut pemberian pelayanan dan pengguna layanan. Penguatan

MBS ditujukan tidak hanya untuk pencapaian indikator SPM IP-27 Penerapan prinsip-prinsip manajemen

berbasis sekolah (MBS), tetapi juga untuk pencapaian 13 indikator SPM (IP-15 sd IP-27) di tingkat sekolah/

satuan pendidikan.

Pemangku kepentingan pada tingkat kabupaten/ kota, adalah orang/ lembaga yang berkepentingan

dengan pendidikan, termasukDewan Pendidikan, DPRD untuk komisi terkait, tokoh agama, tokoh

masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), perwakilan kepala sekolah, guru, Komite Sekolah

(KomSek) dan orang tua. Sedangkan pada tingkat sekolah adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah,

tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dinas pendidikan dan pemerhati.

Page 13: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

11www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

3. Distribusi Guru yang Proporsional (DGP)

Banyak kabu/kota yang melaporkan bahwa beberapa sekolahnya mengalami kekurangan guru, dan

meminta tambahan guru, baik dalam hal jumlah maupun spesialisasi guru dalam mata pelajaran tertentu.

Permintaan ini berdasarkan atas kebutuhan sesuai dengan bukti nyata di lapangan serta usaha dalam

memenuhi indikator SPM (IP-5 sd IP-9) yang berkaitan dengan kecukupan dan kualifikasi guru di SD/MI

dan SMP/MTs. Proyek rintisan BERMUTU di Kemendiknas, dengan dukungan Bank Dunia, memfasilitasi

Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang, menganalisis, dan mengembangkan rekomendasi yang

berhubungan dengan sumber daya guru, jumlah sekolah dan jumlah murid. Rasio yang dihasilkan dalam

analisis sering menunjukkan bahwa Kab/Kota mengalami surplus tenaga guru, tetapi terjadi ketimpangan

antar sekolah dan kecamatan.Para guru kurang terdistribusi dengan seimbang, lebih sering berkumpul

di daerah perkotaan, sedangkan hanya segelintir yang berminat mengajar di daerah terpencil. Bantuan

teknis dirancang untuk memberikan asistensi teknis kepada Kab/ Kota dan komunitas tentang analisis

penyebaran guru, mengembangkan rekomendasi teknis dan keuangan untuk kebijakan terkait, dan

melaksanakan inovasi dalam penyebaran tenaga guru yang proporsional, termasuk manajemen pendidikan.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan

Di sektor pendidikan, KINERJA melaksanakan paket program BOSP (Biaya Operasional Satuan Pendidikan),

DGP (Distribusi Guru yang Proporsional), dan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang berorientasi standar

pelayanan minimal (SPM).Program sektor pendidikan ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip umum sebagai

berikut:

• Keikutsertaan instansi-instansi terkait. Program-program di sektor pendidikan tidak semata-mata

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, melainkan menyangkut beberapa instansi pemerintah daerah

lainnya seperti Bappeda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan, Bagian Hukum,

Badan Kepegawaian Daerahdan DPRD. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program-program sektor

pendidikan, keterlibatan antar instansi/lembaga sangat penting.

• Keikutsertaan forum multi stakeholder. Dari sisi pengguna pelayanan, keterlibatan masyarakat sangat

diperlukan karena masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam penyelengaraan pendidikan

sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. Dengan keterlibatan masyarakat, program-

program sektor pendidikan dapat dilaksanakan secara tranparan, akuntabel dan perbaikan secara terus-

menerus.

Page 14: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

12 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Berkelanjutan. Semua pendekatan program sektor pendidikan harus dapat berlangsung terus secara

berkesinambungan. Hal ini hanya dapat terlaksana ketika manfaat program-program pendidikan dapat

dirasakan oleh masyarakat dan pelaksanaannya terus dikawal, tidak saja oleh pemerintah daerah tetapi

juga oleh masyarakat melalui forum-forum multi stakeholder.

• Berorientasi Standar. Dengan mengacu kepada standar pelayanan yang jelas sesuai regulasi maka

kinerja pelayanan dapat diukur lebih baik dan dapat diperbandingkan secara nasional, regional dan lokal.

Prinsip dan Tahapan dalam Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

Prinsip-prinsip umum perencanaan SPM sebagai berikut:

1. Dengan menerapkan SPM atau standar pelayanan akan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas

pelayanan publik yang berkelanjutan (continuous improvement).

2. Peraturan pemerintah/ kementerian terkait SPM dan standar lainnya, dimaksudkan sebagai alat untuk

meningkatkan mutu pendidikan secara merata dan terfokus.

3. Penghitungan SPM menggunakan data yang valid dan mutakhir. Untuk itu ketersediaan data yang baik di

Dinas Pendidikan dan sekolah menjadi persyaratan utama.

4. Penghitungan SPM berdasarkan pedoman peraturan regulasi Pemerintah yang berlaku dan mengacu

kepada kesenjangan (gap) antara capaian yang saat ini dengan sasaran yang ditetapkan secara nasional/

provinsi, jadi bukan hanya apa yang diinginkan kepala sekolah, kelompok warga, atau Bupati/Walikota.

5. Penghitungan SPM dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri dengan membentuk Tim Penyusun SPM

yang terdiri dari berbagai unsur: eksekutif, legislatif, masyarakat (tokoh/ahli).

6. Memuat capaian sasaran SPM sehingga pembiayaan sekolah lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan

publik, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pencapaian mutu pendidikan yang semakin tinggi.

7. Didasarkan pada regulasi daerah (Surat keputusan, Peraturan bupati/walikota atau Peraturan daerah). Hal

ini diperlukan untuk menjamin penerapan SPM dapat berlangsung terus secara berkesinambungan.

8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SPM secara periodik diperlukan agar penerapanSPM dapat

tepat sasaran dan selalu terus disempurnakan,

9. Pengelolaan setiap pengaduan masyarakat secara jujur, agar pengaduan menjadi sumber perbaikan yang

tepat sesuai kebutuhan masyarakat pengguna layanan.

Page 15: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

13www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Proses perencanaan dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM di kabupaten/kota dilaksanakan dengan

tahap-tahap sebagai berikut:

1. Membuat kesepakatan dengan Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Bappeda untuk

disepakatinya kegiatan perencanaan dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM pendidikan dasar.

2. Membentuk Tim Penyusun SPM yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan. Tim terdiri unsur-unsur

eksekutif, unsur legislatif, dan unsur masyarakat, antara lain: Bidang Perencanaa/Penyusunan Program

DisDik, Bidang Pendidikan Dasar DisDik, Bidang SosBud Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi

Setda, Komisi DPRD membidangi pendidikan, Kemenag kab/kota, Perwakilan forum masyarakat peduli

pendidikan, Dewan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Perwakilan Kepala Sekolah, Perwakilan Komite Sekolah.

3. Menetapkan Fasilitator/Pelatih yang akan mendampingi Tim diatas selama proses penyusunan costing SPM.

4. Mengadakan Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas SPM dan jika diperlukan

melakukan Studi Komparatif penerapan Standar Pelayanan bidang pendidikan.

5. Setelah proses diatas dilalui maka tahap selanjutnya adalah proses yang akan dilaksanakan oleh Tim

Penyusun SPM yang sudah dibentuk, sejak penghitungan SPM, integrasi hasil kedalam perencanaan dan

penganggaran daerah, pelaksanaan program-kegiatan, monitoring & evaluasi.

Page 16: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

14 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Situasi yang Dihadapi di Daerah

Dari hasil mini survei di 5 kab/kota di Sulawesi Selatan dan hasil angket kuisioner evaluasi diri penerapan SPM

dalam perencanaan dan penganggaran daerah kab/kota pada saat lokakarya, banyak daerah kab/kota mitra

Kinerja yang belum cukup paham berkaitan dengan SPM Pendidikan Dasar dan belum/kurang menerapkan

SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Dari hasil analisa dan penghitungan costing SPM

selama pendampingan berlangsung, masih banyak

daerah ataupun sekolah yang belum memenuhi

SPM sesuai target nasional yang ditetapkan dalam

Permendikbud No.23 Th 2013 dimana disebutkan

target SPM harus dicapai pada akhir tahun

2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah

belum memprioritaskan pencapaian SPM dalam

perencanaan dan anggaran daerahnya.

Sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Barat,

Pencapaian SPM dari 76 sekolah dasar di kab/

kota mitra yang didampingi oleh program Kinerja-USAID masih banyak yang belum memenuhi. Dari 21

indikator pencapaian untuk sekolah dasar, baru 9 indikator yang dapat dicapai oleh seluruh sekolah, yakni:

jarak maksimum siswa mengakses sekolah, rasio rombongan belajar dan ketersediaan kelas, ketersediaan

ruangan guru, ketersediaan minimal 6 orang guru, ketersediaan guru berpendidikan sarjana/setara dan

memiliki sertifikasi pendidik, ketersediaan kepala sekolah yang berpendidikan sarjana/ setara dan memiliki

sertifikasi pendidik, kunjungan supervisi pengawas, ketersediaan buku teks, ketersediaan alat peraga IPA dan

ketersediaan buku pengayaan dan referensi. Sementara 10 indikator masih belum tercapati, yakni: kecukupan

BAB 3 PENGALAMAN KINERJA DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN SPM PENDIDIKAN DASAR

Page 17: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

15www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

jam kerja guru, kecukupan jam pendidikan, ketersediaan kurikulum, rencana pelaksanaan pembelajaran,

pelaksanaan program penilaian, supervisi kepala sekolah, penyampaian hasil evaluasi oleh guru, pelaporan

UAS/ UKK/ US/UN dan pelaksanaan MBS.

Jika dilihat berdasarkan kewenangan yang bertanggung jawab memenuhi, sebagian besar yang telah tercapai

adalah indikator-indikator yang kewenangannya ada di pihak sekolah/unit layanan. Sementara indikator SPM

yang kewenangannya pada pemerintah kab/ kota sebagian besar besar belum terpenuhi di seluruh sekolah.

Catatan: dua (2) indikator lainnya, yakni: ketersediaan pengawas berpendidikan sarjana/setara dan memiliki

sertifikasi pendidik dan rencana daerah mendukung pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran,

tidak dianalisis karena tidak tersedia data. Dibeberapa daerah kesenjangan/kekurangan sudah diketahui tapi

tidak ada komitmen kuat untuk menyediakan anggaran guna memenuhi SPM tersebut. Dengan demikian,

perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM sangat penting, dan SPM menjadi acuan intervensi

peningkatan tata kelola pelayanan publik oleh KINERJA.

Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif

Bantuan Teknis KINERJA di kab/kota dalam peningkatan tata kelola pelayanan publik melalui pendekatan dua

sisi, supply dan demand, membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh Stakeholder daerah.

1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders

KINERJA memulai pendampingan perencanaan SPM dengan menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan

Pemahaman Service Standard dan Kesadaran atas SPM kepada para Stakeholder daerah termasuk

Bupati/Walikota dan DPRD.Selanjutnya memfasilitasi para pejabat daerah kunjungan studi komparatif/

banding penerapan Standar Pelayanan di kab/kota yang mempunyai praktek baik dan inovasi majudi bidang

pendidikan. Di beberapa kabupaten/kota DPRD dan Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Kepala

Dinas Pendidikan serta perwakilan masyarakat terlibat dalam kunjungan studi komparatif tersebut. Sasaran

kunjungan studi komparatif antara lain praktek MBS di Kabupaten Probolinggo-Jawa Timur, DGP di Kabupaten

Boalemo Gorontalo, BOSP di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Klaten–Jawa Tengah.

Dengan pelaksanaan lokakarya dan studi banding tersebut muncul kesadaran dan pemahaman tentang

standar pelayanan, sehingga lebih jelas dipahami para pengambil keputusan di kab/kota. Selanjutnya Dinas

Pendidikan kab/kota membentuk Tim Penyusun SPM Pendidikan Dasar

Page 18: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

16 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

2. Pengaturan Pekerjaan

Di tingkat kab/kota KINERJA memulai programnya dengan merekrut tenaga spesialis di bidang pelayanan

publikyang disebut dengan LPSS (Local Public Service Specialist) yang ditempatkan di tiap-tiap kab/kota mitra.

Tugas utamanya adalah mengkoordinir program bersama pemerintah daerah, forum multi Stakeholder (MSF),

Konsultan KINERJA (STTA) dan organisasi mitra pelaksana (OMP). Selain itu spesialis juga bertanggungjawab

atas penjaminan mutu pelaksanaan program.

Program pendampingan penghitungan kebutuhan pemenuhan (Costing) SPM dilaksanakan oleh Konsultan

KINERJA dan LPSS yang bekerja secara periodik mendampingi Tim Penyusun SPM melaksanakan tahap-

tahap perencanaan SPM. Untuk pendampingan tersebut, KINERJA merekrut seorang Konsultan SPM

Pendidikan di tiap-tiap Provinsi.Konsultan SPM telah mendapat pelatihan dari KINERJA dan bekerja sama

dengan OMP Pendidikan yang ada di tiap-tiap kab/kota mitra KINERJA.

Secara berkala Spesialis dari kantor pusat National Office (NO) Kinerja akan memperkuat pemahaman tentang

penerapan SPM di masing-masing kab/kota atau pada event penting Lokakarya integrasi SPM dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran daerah.

LPSS selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikandan Tim Penyusun SPM yang terdiri dari unsur-unsur

Kepala Bidang/Seksi Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan,

dan lembaga-lembaga non pemerintah.

3. Penyusunan Rencana Kerja

Setelah terbentuk Tim Penyusun SPM, maka Tim bersama Dinas Pendidikan danLPSS menyusun rencana

kerja berikut jadwal pelaksanaan untuk masing-masing tahap untuk kegiatan di tingkat Sekolah serta kegiatan

di tingkat kab/kota atau dinas pendidikan. Jadwal rencana kerja harus sesuai jadwal perencanaan dan

penganggaran daerah sehingga pada saat hasil penghitungan SPM selesai bisa langsung diintegrasikan ke

dalam perencanaan daerah dan dianggarkan dalam APBD kab/kota. Tahap-tahap perencanaan SPM adalah

sebagai berikut dibawah, yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran pemerintah :

1. Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas SPM dan Studi Komparatif penerapan Standar

Pelayanan bidang pendidikan.

2. Review Peraturan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penerapan SPM serta peraturan

perundangan tentang SPM Pendidikan.

Page 19: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

17www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

3. Identifikasi Status Pencapaian SPM dan Sasaran target SPM.

4. Analisis Kesenjangan Capaian (gap) terhadap Target SPM, Prioritisasi Penyebab Kesenjangan, dan

Strategi Penanganan,

5. Penghitungan Kebutuhan Anggaran untuk Mengurangi Kesenjangan Capaian (gap) dan Pelaksanaan

Program/Kegiatan

6. Integrasi Target SPM dan Kebutuhan Anggaran Pencapaian Target SPM ke dalam Dokumen Perencanaan

dan Penganggaran Daerah dan Dinas/SKPD,

7. Monitoring dan Evaluasi Capaian SPM.

8. Adopsi praktek baik/inovasi dan Replikasi/Perluasan Penerapan SPM ke Sekolah atau instansi/SKPD lainnya.

Proses Kerja

1. Peran Masing-masing Stakeholder

Pada prinsipnya semua Stakeholder bekerjasama dalam pelaksanaan perencanaan SPM di semua tahapan,

namun masing-masing Stakeholder mempunyai peran khusus, yaitu :

• Konsultan STTAdan/atau oragnisasi mitra pelaksana/OMP berperan melaksanakan lokakarya/pelatihan

yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam penghitungan kebutuhan (costing) pemenuhan

target SPM dan pendampingan dalam penghitungan.

• Tim Penyusun SPM berperan melakukan penghitungan SPM dan menyusun rekomendasi teknis yang

disampaikan kepada pengambilan keputusan, serta melaksanakan advokasi untuk pengalokasian

anggaran pemenuhan SPM dan integrasi ke dalam dok.perencanaan daerah.

• Kepala Dinas dan Bupati/Walikota berperan dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis dengan

mengintegrasikan hasil costing SPM ke dalam dokumen perencanaan dinas/daerah, serta mengalokasikan

anggaran untuk pembiayaan kegiatan prioritas pemenuhan SPM.

• Tim Anggaran dan DPRD berperan dalam menyetujui alokasi dana pemenuhan SPM yang diusulkan

sesuai dengan hasil analisis dan penghitungan serta mengawasi pelaksanaan implementasi program SPM

daerah.

• Tim SPM bersama MSF atau unsur CSO melaksanakan advokasi kebijakan dan pengawasan penerapan

SPM untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Selain terlibat dalam Tim

Penyusun SPM yang melakukan proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi teknis, forum multi

Stakeholder/MSF berperan dalam pengawasan pelaksanaan program-kegiatan prioritas pemenuhan

Page 20: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

18 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

SPM di tingkat unit layanan/sekolah dan tingkat kab/kota (SKPD/Dinas). Pengawasan dilakukan melalui

Monitoring dan pengaduan-pengaduan yang kemudian ditindaklanjuti dengan analisis dan laporan kepada

para pengambil kebijakan.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja

Kegiatan perencanaan SPMKinerja dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas SPM dan Studi Komparatif penerapan

Standar Pelayanan bidang pendidikan: Menyelenggarakan lokakarya di kab/kota dengan mengundang

semua Stakeholder terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas pentingnya SPM dan

Standar Layanan/service standard. Jika memungkinkan Pejabat daerah melakukan studi komparatif

(banding) ke kab/kota yang telah menerapkan SPM dan Standar Layanan secara baik dan berhasil

untuk memahami dan mendalami langsung permasalahan penerapan SPM.

2. Review Peraturan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penerapan SPM serta peraturan

perundangan tentang SPM Pendidikan: Tim Penyusun SPM dan Dinas melakukan review peraturan-

peraturan terkait SPM untuk mengkaji peraturan yang mendukung / menghambat pencapaian

pemenuhan SPM dan menentukan target sasaran SPM yang harus dicapai kab/kota.

3. Identifikasi Status Pencapaian SPM dan Sasaran target SPM: Mengidentifikasi capaian masing-masing

indikator SPM IP1 sd IP27 pada tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya, baik ditingkat unit layanan/

sekolah dan tingkat kab/kota (Dinas).

4. Analisis Kesenjangan Capaian (gap) terhadap Target SPM, Prioritisasi Penyebab Kesenjangan, dan

Strategi Penanganan: Menganalisis kesenjangan (gap) masing-masing indikator SPM Pendidikan

antara capaian dengan target Nasional/Provinsi yang ditetapkan. Serta mengidentifikasi nilai gap

yang terbesar hingga terkecil. Gap yang besar akan prioritas ditangani lebih dahulu. Dilanjutkan

menganalisis penyebab terjadinya gap dengan memilih salah satu metode misal “pohon masalah” atau

“fishbone”, kemudian menyusun program-kegiatan untuk mengatasi masalah serta membuat priotitas

rangking dan strategi penanganannya.

5. Penghitungan Kebutuhan Anggaran untuk Mengurangi Kesenjangan Capaian (gap) dan Pelaksanaan

Program/Kegiatan: Setelah ditentukan rangking program-kegiatan dan strateginya maka dilakukan

penghitungan kebutuhan biaya untuk melaksanakannya secara bertahap, pada umumnya dalam

jangka menengah 3-5 tahun, disesuaikan dengan target SPM yang harus dicapai.

6. Integrasi Target SPM dan Kebutuhan Anggaran Pencapaian Target SPM ke dalam Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Dinas/SKPD: Melaksanakan lokakarya hasil

penghitungan costing SPM dengan mengundang berbagai pihak (uji publik) dan mengintegrasikan hasil

Page 21: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

19www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

costing SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas dan Daerah, seperti : RKA,

KUA-PPAS, RENJA, RKPD, RENSTRA DINAS dan RPJMD Kab/Kota.

7. Monitoring dan Evaluasi Capaian SPM : Tim Penyusun SPM dan Dinas memantau/ Monitoring

pelaksanaan program-kegiatan yang sedang diimplementasikan, mengevaluasi capaian SPM

secara periodik serta melakukan review jika ada rencana yang pelaksanaanya perlu diperbaiki atau

ditingkatkan.

8. Adopsi praktek baik/inovasi dan Replikasi/Perluasan Penerapan SPM ke Sekolah atau instansi/

SKPD lainnya: Kab/kota yang sudah menyelesaikan tahapan penghitungan Costing SPM dapat

mengadopsi atau melaksanakan praktek baik guna memaksimalkan pelayanan publik, misalnya:

membuat Peraturan Walikota/Bupati tentang penerapan SPM beserta petunjuk teknisnya, memperluas

penghitungan costing SPM keseluruh unit layanan/sekolah, menerapkan SPM di Dinas/SKPD lain

diluar Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, menerapkan indikator-indikator SPM sebagai acuan

dalam penyusunan Renstra Dinas dan RPJMD Kab/Kota, menerapkan Standar Pelayanan Publik/SPP

untuk pelaksanaan pelayanan publik sesuai indikator SPM yang ingin dicapai.

3. Proses Perubahan dan Perkembangan Manfaat Dari Cara Kerja

Sekurang-kurangnya ada perubahan-perubahan yang segera tampak sebagai hasil pelaksanaan program

SPM dengan pendekatan KINERJA:

• Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam daya tanggap terhadap kebutuhan pembiayaan

sekolah/pendidikan berbasis SPM, ketrampilan penghitungan dan kesenjangan pembiayaan SPM

Pendidikan Dasar, Staf/Pejabat Sekolah & Dinas yang turut langsung melakukan penghitungan SPM

akan lebih menjiwai peningkatan pelayanan publik berbasis standar.

• Peningkatan keterlibatan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan program SPM. Forum-forum

multi Stakeholder di Kabupaten/Kota mitra Kinerja telah menunjukkan keterlibatan dan berperan

secara signifikan dalam setiap tahapan program.

• Peningkatan kemampuan alokasi anggaran sekolah dalam melaksanakan program-kegiatannya untuk

mencapai SPM.

Page 22: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

20 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

BAB 4 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES

Tantangan

Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam perencanaandan

pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar, yakni antara lain:

• Tantangan dalam pelayanan publik adalah belum adanya dan belum meratanya pelayanan dasar yang

diberikan daerah kab/kota kepada warga masyarakatnya. Dengan penerapan SPM maka penyediaan

pelayanan dasar yang diberikan kepada warga masyarakat dari Pemerintah Daerah lebih terjamin dengan

kualitas mutu tertentu (sudah ditetapkan standar pelayanannya).

• Begitu pula berkaitan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh dinas/instansi Pemerintah daerah,

dengan adanya penerapan SPM adalah sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat.

SPM sebagai landasan untuk menentukan anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan

dasar, dan perimbangan keuangan yang lebih merata serta transparan.

• Dalam perencanaan SPM dituntut manajemen data yang baik/valid dan lengkap, sehingga dengan

penerapan SPM, dinas/instansi Pemda penyelenggara pelayanan harus mempunyai pengelolaan data

yang baik agar dapat menerapkan SPM dengan baik juga.

• Selain tantangan utama diatas, hambatan/kendala dalam pelaksanaan pendampingan SPM di daerah adalah:

o Sebagian besar staff/pejabat Dinas Pendidikan sudah mengerti SPM Pendidikan Dasar, namun masih

banyak pejabat kab/kota yang belum memahami pentingnya penerapan SPM dalam pelayanan publik,

termasuk DPRD,Bupati/Walikota dan Wakilnya.

o Perihal manajemen data cukup bermasalah/tidak lengkap, kadang validitasnya diragukan (misal:

data murid SD negeri di UPTD dobel dengan data siswa Madrasahdi Kemenag). Sehingga pada saat

melaksanakan identifikasi capaian SPM kesulitan dalam penyediaan data yang diperlukan sehingga

dibutuhkan waktu panjang untuk mengumpulkan dan klarifikasi data. Hal ini terjadi di tingkat Sekolah

dan tingkat Dinas dan Kab/Kota.

o Proses penghitungan costing SPM oleh Tim daerah terlambat sehingga tidak tepat dengan waktu

siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Akibatnya hasil costing SPM terlambat di-integrasikan

Page 23: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

21www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

ke dalam dokumen penganggaran daerah, hal ini berdampak tidak/kurang tersedia alokasi anggaran

untuk pemenuhan target SPM.

o Keterbatasan anggaran daerah yang tersedia dan kebutuhan sektor lain yang dipandang lebih prioritas

menyebabkan pemenuhan SPM Pendidikanbelum terpenuhi dan rencana program-kegiatan pemenuhan

SPM tidak dapat direalisasikan.

o Keterbatasan waktu dan kapasitas para pegawai yang menangani SPM masih kurang sehingga proses

penghitungan, penyusunan rekomendasi teknis, dan pengintegrasian menjadi lambat. Namun secara

bertahap tantangan ini dapat diatasi melalui lokakarya dan pendampingan yang intensif.

o Kapasitas personil sebagian Konsultan atau organisasi mitra pelaksana/OMP masih kurang sehingga

pada awal pelaksanaan program proses pendampingan kepada pemerintah daerah dan multi stakeholder

belum seperti yang diharapkan. Tantangan ini diatasi melalui dukungan bimbingan teknis oleh kantor pusat

National Office KINERJA.

o Pergantian pejabat pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan komitmen dari pejabat baru.

Tantangan ini dapat diatasi dengan penjelasan dan sosialissi ulang tentang program KINERJA sehingga

pejabat baru dapat memahami dan memberi dukungan terhadap pelaksanaan program.

Keberhasilan Program

1. Contoh Keberhasilan Program SPM Pendidikandi Kabupaten Barru

Program SPM Pendidikan di Kab Barru, Sulawesi Selatan dapat dijadikan contoh keberhasilan Program

Penghitungan (Costing) Kebutuhan Pemenuhan Target SPM Pendidikan. Kabupaten ini menghadapi

masalah dalam hal kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah yang salah satunya disebabkan karena

kurangnya jumlah guru disebagian sekolah akibat tidak meratanya distribusi guru sehingga sekolah tidak

dapat mencapai standar pelayanan minimalnya. Permasalahan secara umum adalah sekolah-sekolah

dan bidang Pendidikan dasar belum dapat memenuhi standar SPM yang ditentukan dalam peraturan

perundangan.

a) Upaya Mengatasi Kekurangan Jumlah Guru di Sekolah

Dalam rangka untuk mengatasi tantangan kekurangan jumlah guru di sebagian sekolah akibat

tidak meratanya distribusi guru, pemerintah Kabupaten Barru bekerja sama dengan forum multi

Page 24: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

22 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

stakeholder pendidikan Kab. Barru (Forum Pemerhati Pendidikan Barru/FP2B) dan Konsultan STTA

KinerjasertaOMP Pepopeda (lokal), melakukan penghitungan indikator SPM (IP5 sd IP9) dan analisis

pemetaan terkait ketersediaan guru SD/MI dan SMP/MTS di 3 kecamatan (pilot project). Berdasarkan

analisis kesenjangan tentang situasi, forum multi-stakeholder (FP2B) melakukan upaya advokasi untuk

mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS dan petunjuk teknis

pelaksanaannya. Dengan komitmen Bupati dan Dinas Pendidikan diputuskan pendistribusian guru

akan dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan di Kab.Barru. Mengingat baru 3 kecamatan

yang dianalisis, maka Bappeda dengan dana APBD sendiri menyewa Konsultan (ex-konsultan Kinerja)

untuk melaksanakan analisis pemetaan guru di sisa kecamatan lainnya (4 kec.).

Melalui serangkaian diskusi dan advokasi intensif antara wakil-wakil pemerintah dan forum multi

stakeholder beserta OMP Pepopeda, peraturan tersebut disahkan dan meresmikan kebijakan

pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kekurangan guru di sekolah-sekolah dengan penataan

dan pemerataan guru PNS diseluruh kecamatan. Implementasi peraturan bupati ini dipantau oleh

forum multi-stakeholder.

b) Pendekatan KINERJA

Pendekatan KINERJA mengedepankan keterlibatan dari dua sisi, yakni sisi penyedia layanan (supply :

Dinas/SKPD dan unit layananan/sekolah) dan sisi pengguna layanan (murid/siswa, orangtua). Di sisi

penyedia layanan, pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat pemerintah daerah dalam hal:

• Meningkatkan perhatian pada dampak kesenjangan SPMdi sekolah-sekolah bidang pendidikan

dasar untuk peningkatan layanan pendidikan berkualitas.

• Meningkatkan kemampuan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM Pendidikan dalam rangka

secara bertahap memenuhi standar pelayanannya.

• Secara efektif menerapkan kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS dalam siklus

perencanaan organisasi daerah.

Disisi pengguna layanan, pendekatan ini memperkuat masyarakat dan orangtua murid, sehingga

mereka:

• Memahami hak-hak mereka terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.

• Secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan daerah

yang mempengaruhi masyarakat.

Page 25: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

23www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Melakukan peran pengawasan dan advokasi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk

melaksanakan kebijakan penataan & pemerataan guru secara transparan, akutabel, partisipatif.

Selain itu, pendekatan KINERJA juga menggunakan media massa, termasuk media massa alternatif

(jurnalisme warga) sehingga tersedia peluang bagi partisipasi masyarakat. Pendekatan terbuka ini

didorong atas dasar kesadaran perlunya tindakan mendesak dan menyoroti kebaikan bersama yang

menjadi tujuan kebijakan pemerintah daerah. Di masa lalu, mutasi guru adalah hak mutlak pemerintah

kab/kota, namun Kabupaten Barru melibatkan unsur multi stakeholder untuk melaksanakan distribusi

guru yang didasakan analisis data lapangan.

c) Strategi Program

Secara kronologi strategi untuk memperkenalkan dan keberhasilan pelaksanaan Program BOSP

adalah sebagai berikut :

1). Penguatan organisasi masyarakat sipil

Pemerintah Kabupaten Barru membuka ruang organisasi masyarakat sipil dengan melibatkan

mereka dalam analisis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain itu, instansi pemerintah dan

masyarakat sipil bekerjasama bersama-sama, berdialog-diskusi mencari solusi terbaik.

2). Pembentukan dan penguatan forum multi-stakeholder (MSF)

Pemerintah setempat juga diakui dan didukung oleh Forum Pemerhati Pendidikan Barru dan OMP

Pepopeda melibatkan anggota masyarakat, para profesional bidang pendidikan, anggota dewan pendidikan

dan wartawan. Forum ini melakukan kampanye advokasi khusus pada kebijakan distribusi guru.

3). Pembentukan Tim SPM

Pemerintah Kabupaten Barru membentuk Tim SPM yang melibatkan beberapa SKPD terkait, termasuk

Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Pendidikan dan

Pelatihan, Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Hukum , Bagian Organisasi,

dan Forum Pendidikan Barru untuk menghitung, menganalisis, dan memverifikasipenataan dan

pemerataan guru sekolah, dan untuk menyusun Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

4). Advokasi kebijakan oleh Tim SPM

Dinas Pendidikan Kabupaten Barru bekerjasama dengan forum multi-stakeholder (MSF)

mensosialisasikan Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknisnya melalui diskusi-diskusi dan lokakarya

dengan para guru, kepala sekolah, pejabat UPTD Pendidikan.

5). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh MSF

Menyusul penerbitan Peraturan Bupati forum multi-stakeholder, Dewan Pendidikan dan jurnalisme

warga (JW) memantau pelaksanaan penataan & pemerataan guru PNS.

Page 26: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

24 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

d) Perluasan Program SPM

Dengan keberhasilan melaksanakan program Distribusi Guru Proporsional (DGP) dengan pendekatan

yang governance, Kab.Barru semakin mantap untuk memperluas intervensi lainnya di sektor

Pendidikan yaitu menerapkan Program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan Program BOSP

(penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan). Sehingga dengan ketiga program tersebut

sasaran target SPM dapat dicapai untuk keseluruhan 27 indikator SPM (IP1 sd IP27). Pendekatan dan

praktek baik Program MBS dan program BOSP juga mengadopsi dari pendekatan program KINERJA.

e) Hasil-hasil Program Penerapan SPM Pendidikan

Hasil nyata yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan inisiatif adalah sebagai berikut :

• Peraturan Bupatitentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS Kab. Barru.

• Menerapkan prosedur dan petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan pemerataan guru.

• Pembentukan Tim Tim Implementasi oleh pemerintah daerah.

• Pembentukan Forum Multi Stakeholder (Forum Pemerhati Pendidikan).

• Pengalokasian anggaran biaya bidang Pendidikan untuk mencapai pemenuhan target SPM.

• Partisipasi orangtua murid dan masyarakat untuk pembangunan fasilitas sekolah.

2. Program Pengungkit

Program SPM yang diperkenalkan oleh KINERJA dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah

menunjukkan hasil-hasil yang baik. Keberhasilan ini tidak hanya ditunjukkan dengan pelaksanaan

penataan dan pemerataan guru di sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,

tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap proses program, dari inisiasi, perencanaan hingga

pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat seperti ini merupakan bentuk nyata keterbukaan dan

akuntabilitas publik yang dimandatkan oleh peraturan perundangan.

Keberhasilan Program SPM ini dapat dijadikan pengungkit untuk program-program lainnya, tidak hanya di

sektor pendidikan, tetapi juga sektor-sektor lainnya dan di instansi-instansi lainnya. Masih banyak program-

program pendidikan yang dapat dilaksanakan dengan pendekatan ini, seperti pengangkatan dan distribusi

guru, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, dan pengadaan sarana pembelajaran. Demikian juga

di sektor-sektor pelayanan publik lain seperti kesehatan, pekerjaan umum, dan kependudukan. Program-

program ini dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kepedulian dan

kemauan untuk secara bersama-sama melaksanakannya.

Page 27: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

25www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

BAB 5 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI

Program KINERJA untuk SPM Pendidikan bekerja di sebagian kabupaten/kota, dari ratusan daerah kabupaten/

kota di Indonesia. Program ini hanyalah sebagai contoh praktik yang baik dan diharapkan dapat diterapkan

di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, KINERJA berharap daerah-daerah lain dapat melihat manfaat bagi

pemerintah daerah dan masyarakat dari penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM, dan bersedia mereplikasi

dan mengadopsi pendekatan-pendekatan KINERJA dalam melaksanakan program peningkatan pelayanan

publik sektor pendidikan. Berikut ini adalah rekomendasi bagi daerah-daerah lain, termasuk lembaga-lembaga

pendidikan dan pelatihan untuk pegawai dan organisasi-organisasi mitra pelaksananya.

Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin Masuk ke Dalam Program KINERJA

Bagi daerah kab/kota yang berminat menerapkan program Perencanaan SPM Pendidikan Dasar dengan

pendekatan tata kelola (governance) dua sisi supply dan demand yang dikembangkan KINERJA, maka akan

lebih mudah memahami jika sebelumnya mengadakan Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran

atas pentingnya SPM dana kan lebih baik lagi jika para pejabat pengambil keputusan bisa melakukan studi

komparatif kunjungan kesalahsatu kab/kota KINERJA yang telah menerapkan SPM dengan baik. Sehingga

dapat melihat secara nyata penerapan SPM bidang Pendidikan.

Dalam melaksanaan program pendekatan yang dikembangkan oleh KINERJA, pemerintah daerah diharapkan

memanfaatkan Konsultan atau OMP yang telah dibina oleh KINERJA karena mereka yang mengetahui dan

menguasai pendekatan yang dikembangkan oleh KINERJA.

Page 28: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

26 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin Untuk Replikasi Pendekatan SPM

Berdasarkan pengalaman KINERJA, ada beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Daerah lain yang akan

mereplikasi metoda dan pendekatan KINERJA untuk program SPM.

a. Diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan

program SPM. Komitmen ini ditunjukkan dengan kabijakan formal dan pasti melalui penerbitan peraturan,

petunjuk teknis pelaksanaannya, dan memasukkan program ini ke dalam siklus perencanaan dan

penganggaran daerah.

b. Setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini didasarkan bahwa fungsi utama

pemerintah daerah adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan.

c. Melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder dalam penyelengaraan tata kelola perencanaan

SPM. Oleh karena kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah untuk

kepentingan masyarakat, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan,

perencanaan, dan pelaksanaannya.

d. Mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru.

Program ini tidak memerlukan struktur baru dalam organisasi pemerintah daerah maupun pegawai baru,

melainkan cukup dengan lebih mendayagunakan pegawai dalam struktur organisasi yang sudah ada.

e. Berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah terkait. Dalam pelaksanaannya, Program

SPM memerlukan keterlibatan instansi-instansi lainnya, terutama Bappeda dan Bagian Keuangan. Selain

itu, DPRD juga diperlukan keterlibatannya karena institusi inilah yang memberi persetujuan pada setiap

program dan anggaran.

f. Menetapkan indikator KINERJA dan pengukuruan keberhasilan program. Hal ini diperlukan untuk

mengetahui pencapaian program sehingga peningkatan program dari waktu ke waktu dapat dilakukan.

g. Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA.

Bahan-bahan tersebut antara lain berupa modul yang dapat digunakan untuk pelatihan, pendampingan,

dan acuan pelaksanaan program.

Page 29: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

27www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Rekomendasi Untuk Calon Konsultan dan OMP

Rekomendasi untuk Konsultan atau OMP yang akan membantu pemerintah daerah yang akan mereplikasi

program SPM adalah:

a. Selalu mengintegrasikan aspek tata kelola (governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan

pendampingan dengan melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder.

b. Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta.

c. Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang

melaksanakan program.

d. Menggunakan modul-modul yang dikembangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri

maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.

Rekomendasi untuk Lembaga Diklat

Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan (Diklat) di berbagai tingkatan pemerintahan mempunyai peran

strategis dalam pendayagunaan aparatur negara karena secara periodik menyelenggarakan latihan untuk

pegawai negeri sipil (PNS). Direkomendasi agar lembaga-lembaga Diklat:

a. Memasukkan pendekatan-pendekatan KINERJA dalam Kurikulum Diklat yang meliputi antara lain tata

kelola yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

b. Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan

pemahaman. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kegiatan lanjutan setelah pelatihan, yakni pendampingan

secara terus menerus sampai para peserta pelatihan dapat benar-benar melaksanakan hasil-hasil

pelatihan.

c. Mengadopsi sebagian modul yang dikembangkan KINERJA. Lembaga Diklat mempunyai modul-modul

tersendiri, namun direkomendasikan agar memuat juga sebagian isi modul KINERJA, terutama dalam hal

tata kelola dan ‘governance’.

Page 30: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

28 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

CARA MENGGUNAKAN LAMPIRAN

Bagi pembaca yang mau membaca komentar pihak lain tentang upaya KINERJA untuk memenuhi SPM

pendidikan, silahkan membaca Lampiran A tentang praktek baik, testimoni, laporan media dan bahan

promosi.

Bagi pembaca yang mau mempelajari lebih dalam tentang substansi modul ini, silahkan membaca Lampiran B.

Bagi pembaca yang mau mempelajari cara KINERJA melatih dan memfasilitasi, silahkan membaca Lampiran C dan lampiran berikut. Bahan lengkap dapat dibaca pada CD yang terlampir.

Lampiran D, E, F adalah Isi CD & Daftar Bacaan, serta Daftar Singkatan/Istilah.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Testimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi 32

LAMPIRAN B Uraian Substansi 35

Uraian Singkat Tentang SPM Pendidikan 35

MODUL I Pengantar: Relevansi Paket Program Kinerja dengan SPM Pendidikan 37Tujuan 37Tiga Program KINERJA Bidang Pendidikan dengan Relevansi SPM Pendidikan 38Pendekatan Tata Kelola yang Baik 46Peran serta Masyarakat 48Perspektif Gender Dalam Tata Kelola Layanan Publik 51

MODUL 2 SPM Bidang Pendidikan 52Tujuan 52Pengantar 52SPM Bidang Pendidikan 53Regulasi Tentang Standar Pelayanan Pendidikan 54Mengapa SPM Pendidikan Penting? 56Hubungan SPM dengan SNP 58Hubungan SPM dengan Peningkatan Mutu Pendidikan 59

Page 31: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

29www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Indikator SPM Pendidikan Dasar 62SPM yang Terkait dengan BOSP, Distribusi Guru dan MBS 65SPM Responsif Gender 68

MODUL 3 Analisis Gap dan Standar Biaya Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar 69Tujuan 69Pengantar 69Pengelompokan Indikator SPM Pendidikan 70Langkah-langkah Analisis 78Penghitungan dengan Menggunakan Variabel Proxi 106Referensi di CD yang Terlampir 112

MODUL 4 Integrasi Hasil Costing SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran 114Tujuan Pembelajaran 114Pendahuluan 114Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah 115Korelasi SPM dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional 117Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 118Tahapan Pengintegrasian SPM ke dalam Dokumen Perencanaan 119Proses Integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran 120Mekanisme Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM 121Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam RPJMD 122Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Renstra-SKPD 128Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam RKPD, KUA-PPAS

134

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Renja dan RKA 139

MODUL 5 Teknik Monitoring, Evaluasi & Laporan Kinerja Pemenuhan SPM Pendidikan 149Tujuan Pembelajaran 149Pendahuluan 149Memahami Monitoring dan Evaluasi 151Penyusunan Laporan Pencapaian SPM 155Memahami Pengukuran SPM 155Profil Pelayanan Dasar Pendidikan 157Umpan Balik Hasil Monev 159

Page 32: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

30 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

MODUL 6 Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Layanan di Daerah 160Tujuan Pembelajaran 160Pendahuluan 160Memahami Praktek yang Baik (Good Practice) 162Teknik Praktis Perluasan (Scale-Up) 165Penutup 168

LAMPIRAN C Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training 169

Latar Belakang 169

MODUL I Pengantar: Relevansi Paket Program Kinerja dengan SPM Pendidikan 173Peserta yang Diundang 173Fasilitasi 174Tindak Lanjut 175Contoh Bahan Presentasi 175

MODUL 2 SPM Bidang Pendidikan 176Peserta yang Diundang dan Tujuan Fasilitasi 176Fasilitasi 177Contoh Bahan Presentasi di CD 179

MODUL 3 Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional 182Peserta yang Diundang dan Tujuan Modul 182Persiapan Peserta 182Fasilitasi 183Contoh Bahan Presentasi 186

MODUL 4 Integrasi Hasil Costing SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran 189Peserta yang Diundang dan Tujuan Fasilitasi 189Persiapan untuk Training 189Fasilitasi 190Dokumen di CD yang Terlampir 193Contoh Presentasi di CD 193

MODUL 5 Teknik Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kinerja Pemenuhan SPM Pendidikan 196Peserta yang Diundang dan Tujuan 196

Page 33: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

31www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Fasilitasi 196Contoh Presentasi di CD 198

MODUL 6 Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Layanan di Daerah 201Peserta yang Diundang dan Tujuan Pembelajaran 201Fasilitasi 202Contoh Presentasi di CD 203

LAMPIRAN D DAFTAR PUSTAKA 207

LAMPIRAN E Bahan di CD 209

LAMPIRAN F Daftar Singkatan/Istilah 210

Page 34: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

32 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Lampiran ATestimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi

PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI BOSP DI BUTTA PANRITA LOPPI

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan

Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah bagian dari dana pendidikan, yang diperlukan untuk

membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar

minimal pendidikan (SPM) dan secara berkelanjutan ditingkatkan untuk mencapai standar nasional pendidikan

(SNP). Hal inilah menjadi landasan berpikir dari Bulukumba Forum untuk mengawal peningkatan layanan

pendidikan di Kabupaten Bulukumba.

Bulukumba Forum memulai engan mengidentifikasi, membuat pertemuan dengan stakeholders pendidikan

(Dewan Pendidikan Kabupaten Bulukumba, DPRD Bulukumba komisi D, Dinas Pendidikan dan Pemuda OLah

Raga, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Humas, Muhammadia, NU, Organisasi Mahasiswa

dan Pelajar, Media dan LSM) di kabupaten Bulukumba. Kemudian mengundang dalam diskusi dan lokakarya

untuk membahas pelayanan pendidikan sampai pembiayaan yang dianggarkan oleh pemerintah kabupaten

Bulukumba.

Dari hasil diskusi dan lokakarya, teridentifikasi bahwa Kabupaten Bulukumba belum mencapai standar

pendidikan yang diamanah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menetapkan bahwa tandar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan

di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, UU 20/2003 menetapkan bahwa

standar nasional pendidikan terdiri atas: (1) standarisi, (2) standar proses, (3) kompetensi lulusan, (4) standar

pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (6) standar

pembiayaan, dan (7) standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Kedua penggunaan anggaran dana BOS dan program pendidikan gratis, belum efektif dan efesien karena

Page 35: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

33www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

petunjuk penggunaan dana BOS dan Program Pendidikan Gratis masih bersifat umum. Ketiga Sekolah belum

mampu menghitung/mempergunakan anggaran tersebut, karena belum memiliki pedoman menyusun RKAS

(Rencana Kerja Anggaran Sekolah) dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) sekolah.

Dari hasil tersebut, dilakukan hearing dengan Bupati Bulukumba H. Zainuddin Hasan, yang melahirkan komit

menuntuk mengsuport proses yang telah dilaksanakan oleh Bulukumba Forum dengan Program USAID-

KINERJA, karena member manfaat yang besar bagi peningkatan layanan dan kualitas pendidikan di Butta

Panrita Loppi (Bulukumba). Ini di tandai dengan lahirnya Peraturan Bupati no. 19 tahun 2013 tentang Petunjuk

Teknis Penghitungan BOSP, peningkatan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) melalui program

pendidikan gratis kabupaten Bulukumba, pada APBD perubahan 2012 bertambah Rp. 773.476.899, APBD

murni tahun 2012 sebesar Rp. 20.296.105.600 menjadi Rp. 21.069.582.499 di APBD Perubahan 2012, APBD

murni tahun 2013, naik menjadi Rp. 23.418.129.910. Pada APBD 2013, ini dianggarkan pula pelatihan Teknis

Penghitungan BOSP berdasarkan Perbup No. 19 tahun 2013, sebesar Rp. 50.000.000,-

Menanggapi komitmen pemerintah kabupaten Bulukumba, Pahri program manejer Bulukumba Forum

menyatakanakan siap mengkawal perbaik antata kelola pemerintahan untuk peningkatan layanan pendidikan

sehingga akses masyarakat Bulukumba untuk mendapatkan pendidikan dapat terbuka lebar, tidak ada lagi

anak yang tidak bersekolah di Butta Panrita Loppi karena tidak mampu membayar uang sekolah.

KOMITMEN KUAT BUPATI UNTUK MELAKSANAKAN PENATAAN GURU

Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan

Target Program Kinerja USAID untuk mendorong implementasi distribusi guru di 3 kecamatan pilot tetapi Bupati justru mau langsung implementasi distribusi guru di semua Kecamatan (Audensi Stakeholder pendidikan dengan Bupati Kab. Barru: H. Ir. Andi Idris Syukur. MS, Tanggal 5 February 2013 di ruang Kerja Bupati).

Proses mendorong lahirnya regulasi peraturan Bupati tentang penataan dan pemerataan guru cukup lama

dibahas di berbagai forum diskusi multi stakeholder. Kurang kuatnya dorongan dari Dinas Pendidikan sebagai

leading sektor untuk segera menuntaskan perencanaan pemetaan keadaan guru khususnya 3 kecamatan

Page 36: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

34 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

contoh yang diasistensi oleh Program Kinerja melalui mitra kerjanya termasuk dalam perumusan regulasinya

sehingga tahapan pelaksanaannya masih jauh dari harapan.

Dalam sebuah pertemuan dengar pendapat dengan Bupati yang difasilitasi oleh OMP Lokal Pepopeda

mengenai pentingnya Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS di Barru sebagai

landasan hukum dalam melaksanakan distribusi guru guna memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Bupati Barru membuat penyataan mengejutkan semua stakeholder termasuk Dinas Pendidikan sebagai

leading sektor untuk melaksanakandistribusi Guru secara menyeluruh di 7 Kecamatan bukan hanya terbatas 3

Kecamatan sesuai dengan target USAID-KINERJA.

Bupati menila ikinerja Dinas Pendidikan cukup lamban, sehingga pada saat itu juga Bupati langsung

memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya untuk membuat analisis keadaan guru untuk

4 kecamatan yang belum dianalisis oleh KInerja USAID. Bupati memberi batas waktu selama 4 Bulanuntuk

melakukan persiapan baik analaisis data guru maupun dukungan regulasinya sehingga pada awal tahun ajaran

2013/2014 Bupati siap untuk melaksanakan redistribusi guru. Statement bupati untuk mengimplementasikan

distribusi guru diliput esoknya di media lokal, dan untuk memperkuat komitmen tersebut bupati mengulangi lagi

pada saat pengambilan gambar dalam rangka pembuatan film dokumenter fasilitasi penyiapan regulasi perbup

Disttibusi guru oleh OMP Pepopeda.

Setidaknya ada empat alasan sehingga bupati memiliki komitmen kuat untuk melakukan penataan guru

adalah (1) menindaklanjuti peraturan bersama 5 menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS (2)

Untuk mengupdate secara menyeluruh data keadaan guru (3) Mengantisipasi lebih awal perubahan kurikulum

(4) Pemerataan standarisasi mutu pendidikan. Selain itu bupati menginginkan dengan melaksanakan

penataan guru secara serentak di semua kecamatan akan mengurangi tahapan pekerjaan dan hanya satu

kali menghadapi stress dari kemungkinan adanya dampak protes ketidakpuasan bagi guru yang terkena

mutasi. Tetapi sepanjang tujuannya adalah untuk penataan dan pemerataan guru dan mereka tahu alasannya

sehingga mereka dimutasi maka tingkat resistensinya juga akan berkurang.

Testimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi

Disediakan dalam bentuk file di CD terlampir.

Page 37: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

35www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Lampiran B Uraian Substansi

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dasar yang menjadi

bagian dari urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana didelegasikan dalam UU 32/2004 tentang

Pemerintahan Daerah.Urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus

diselenggarakan oleh pemerintah kab/kota.Ketentuan lebih rinci mengenai pembagian kewenangan

antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dijabarkan lebih lanjut dalam PP 38/2007.

Lebih lanjut UU tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib berpedoman pada

Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan secara bertahap. SPM ditetapkan oleh Pemerintah dalam

Uraian Singkat Tentang SPM Pendidikan

Page 38: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

36 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.SPM adalah

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan dasar dari pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh

Pemerintah.

SPM Pendidikan Dasar disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu, SPM merupakan bagian integral dari pembangunan

pendidikan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional;

2. diberlakukan untuk seluruh daerah kabupaten/kota. SPM dimaksudkan untuk menjamin tersedianya

pelayanan kepada publik tanpa kecuali mencakup jenis dan mutu pelayanan yang dibutuhkan oleh

masyarakat;

3. menjamin akses masyarakat guna mendapatkan pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu;

4. merupakan indikator kinerja, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penggunaan sumberdaya;

5. bersifat dinamis, artinya dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan layanan di masyarakat;

6. ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

Permendagri 54/2010 menegaskan tentang pentingnya memasukkan indikator SPM pada penyusunan

dokumen RPJMD.

Lampiran ini menguraikan substansi tentang konsep, teknik dan langkah-langkah penyusunan

perencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM bidang pendidikan dasa, yang dapat digunakan

sebagai panduan oleh pelaku dalam perencanaan SPM pendidikan dasar, serta dapat digunakan oleh

setiap pihak yang penerapan replikasi perencanaan SPM cara KINERJA pada daerah lain.

Page 39: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

37www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Modul 1 Pengantar: Relevansi Paket Program KINERJA dengan SPM Pendidikan

Modul pertama ini penjelaskan kepentingan perencanaan untuk memenuhi SPM bidang pendidikan dan

mengenalkan pembaca secara umum mengenai pendekatan KINERJA untuk pelaksanaan perencanaan

tersebut, dengan menjelaskan:

Tiga program KINERJA di bidang pendidikan dan relevansi SPM

Pendekatan tata kelola yang baik (governance) program KINERJA

Peran masyarakat dan peran penyedia layanan dalam proses perencanaan pemenuhan SPM

Pentungnya peningkatan sensitifitas gender dalam proses perencanaan pemenuhan SPM.

Tujuan

Page 40: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

38 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

1. Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan dukungan terhadap kecukupan kebutuhan operasional

sekolah yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dan diteruskan ke sekolah.

Berdasarkan beberapa survai, jika disesuaikan dengan harga satuan (unit cost) setempat dan usaha mencapai

target Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan Dasar, maka ditemukan bahwa BOS belumlah

mencukupi, sehingga masih ada kesenjangan pendanaan kebutuhanbiaya operasional suatu sekolah atau

disebut biaya operasional satuan pendidikan

(BOSP). Dilain pihak, banyak kab/ kota yang

berminat untuk memenuhi kesenjangan

pendanaan tersebut, tetapi belum tahu

bagaimana menghitungnya. Program DBE1–

USAID, telah memulai dengan pendekatan

dan metode penghitungan Biaya Operasional

Satuan Pendidikan (BOSP). Pendekatan ini

mendorong SKPD dan pemangku kepentingan

terkait untuk menganalisa berapa biaya

operasional yang nyata per anak/tahun di tingkat SD/MI dan SMP/MTs sesuai dengan kondisi dan biaya

setempat. Hal ini menjadi dasar untuk merancang alokasi dana pendidikan secara menyeluruh di kabupaten/

kota. Jika hasil analisis atau perhitungan menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan biaya pendidikan,

maka direkomendasikan bagaimana APBD dapat menutupi kesenjangan tersebut. Jika APBD masih belum

dapat menutupi semua kesenjangan tersebut, Kinerja akan mendampingi bagaimana mencari alternatif

pendanaan,dari sisi pengguna atau komunitas lainnya (misal melalui kemitraan pemerintah dan swasta),

sepanjang masih diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku.

Adapun desain intervensi Kinerja untuk hal adalah sebagai di tabel yang berikut.

Tiga Program KINERJA bidang Pendidikan dengan Relevansi SPM Pendidikan

Page 41: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

39www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Disain Intervensi Kinerja untuk BOSP

Pilihan Intervensi di sisi:PENYEDIA LAYANAN

KETERKAITANPilihan Intervensi di sisi:

PENERIMA MANFAAT

Kegiatan Hasil yang diharapkan Kegiatan

Berbagai rapat/ FGD/ Lokakarya untuk SKPD dan jajaran pemangku kepentingan yang terkait:

PerhitunganBOSP dengan berpatokan pada harga satuan setempat dan SPM pendidikan

Perhitungan kesenjangan pendanaan antara BOSP dan BOS

Menganalisis total pendapatan dan belanja pada alokasi dana pendidikan di APBD

Menyetujui besaran kesenjangan pendanaan

Penyusunan rekomendasi teknis dan keuangan, dalam pemenuhan kesenjangan pendanaan

Penyusunan proposal bagi SKPD untuk penutupan kesenjangan pendanaan

Pendampingan ke SKPD dalam mengajukan proposal ke tim Anggarandan DPRD

Pendampingan kepada SKPD dan PPID untuk menyediakan dan mempublikasikan informasipublik yang relevan. ke berbagai media

Pendampingan teknis kepada SKPDdalam pemenuhan kesenjangan pendanaan

Terdapatnya informasi mengenai pendapatan dan belanja sekolah dari total alokasi anggaran pendidikan

Disetujuinya perbedaan finansial antara BOSP dan BOS serta identifikasi potensial dana untuk menutup/mengurangi perbedaan tersebut

Kabupaten/kota memberikan tambahan dana berdasarkan perhitungan perbedaan dana

Adanya sumber-seumber lain (Misal: kerjasama dengan pihak swasta) yang memberikan tambahan dana

Meningkatnya ketersediaan dana di tingkat sekolah

Pemerintah kabupaten/kota mengadopsi metodologi BOSP untuk proses penganggaran tahunan

CSO dan media melajukan pemantauan dan pemberitaan secara reguler mengenai isu terkait biaya pendidikan

Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan Dinas Pendidikan, dengan tujuan untuk menguatkan masyarakat mengenai pemahaman atas pentingnya isu terkait BOSP dan anggaran operasional pendidikan

Memperkuat masyarakat mengenai pemahaman, advokasi, dan pemantauan atas isu-isu penting seperti perbedaan finansial antara BOS dan BOSP

Memperkuat masyarakat mengenai pemahaman, advokasi, dan pemantauan mengenai beberapa hal penting seperti:

Anggaran operasional pendidikan yang sebenarnya

Rekomendasi dan proporsal atas analisa atas kesenjangan finansial

Rekomendasi berlangsung dari SKPD hingga DPRD

Rekomendasi alternatif sumber dana untuk menutup kekurangan anggaran APBD

Fasilitasi pemberitaan media mengenai anggaran operasional pendidikan yang sebenarnya, BOSP, dan alternatif sumber dana yang memungkinkan.

Memperkuat masyarakat mengenai pemahaman, advokasi, dan pemantauan atas isu penting terkait dengan pemenuhan kesenjangan pembiayaan

Page 42: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

40 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

2. Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Setelah berjalan sejak Juli 2005 s/d 2010, tahun 2011 Pemerintah Pusat memperkenalkan mekanisme

pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baru.Dana APBN ditransfer langsung ke Kas

Daerah,kemudian dana tersebut diberikan ke SD/MI dan SMP/MTs penerima BOS. Kemendiknas

bersama beberapa mitra pembangunan telah mengembangkan pendekatan dan modul dalam

melengkapi mekanisme ini untuk mendampingi pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota maupun

di sekolah. Perencanaan dan penganggaran melalui penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang

partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabelmerupakan pendekatan

yang disiapkan bagi pemangku kepentingan sekolah. Dari berbagai sumber diketahui bahwa hal di atas

belum dilaksanaakan secara konsisten dilapangan. Kinerja menyiapkan pendekatan secara menyeluruh

dari sudut pemberian pelayanan dan pengguna layanan. Penguatan MBS ditujukan tidak hanya untuk

pencapaian indikator SPM IP27 Penerapan

prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah

(MBS), tetapi untuk pencapaian 13 indikator

SPM (IP15 sd IP27) di tingkat satuan

pendidikan.

Pemangku kepentingan pada tingkat

kabupaten/ kota, adalah orang/ lembaga yang

berkepentingan dengan pendidikan, termasuk

Dewan Pendidikan/ MPD, DPRD untuk komite

terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat,

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), perwakilan kepala sekolah, guru, Komite Sekolah (KomSek)

dan orang tua. Sedangkan pada tingkat sekolah adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, tokoh

masyarakat, tokoh agama, perwakilan dinas pendidikan dan pemerhati yang terkait).

Desain intervensi Kinerja untuk hal ini sebagai di tabel yang berikut:

Page 43: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

41www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Disain Intervensi Kinerja untuk MBS

Pilihan Intervensi di sisi:PENYEDIA LAYANAN

KETERKAITAN Pilihan Intervensi di sisi:PENERIMA MANFAAT

Kegiatan Hasil yang diharapkan Kegiatan

Berbagai rapat/ FGD/ Lokakarya untuk SKPD dan jajaran pemangku kepentingan yang terkait:

Persetujuan atas tujuan dan pendekatan oleh Bupati/ Walikota, Kepala SKPD, pemangku kepentingan dan sekolah mitra.

Fasilitasi kepada kab/kota untuk menyadari gunanya proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada tata kelola di sekolah.

Menkaji ulang RKS dengan pemangku kepentingan di sekolah mitra.

Persetujuan untuk menggunakan data terbaru sebagai masukan pada RKS

Menganalisis RKS dengan menggunakan alat Analisis yang dikembangkan tim BOS dan DBE1.

Kesepakatan untuk menyusun RKSyang partisipatif, transparan, akuntabel dan terintegrasi di sekolah mitra.

Menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses publik (misal: dipajang di tembok sekolah atau papan pengumuman).

Tercapainya proses yang partisipatif dalam menyiapkan Rencana Kerja Sekolah dengan melibatkan Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah dan tokoh masyarakat

Tercapainya proses yang transparan dan akuntabel dalam implementasi RencanaTercapainya proses yang transparan dan akuntabel dalam pelaporan Rencana Kerja Sekolah Kerja Sekolah

Tercapainya proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada manajemen sekolah yang berkelanjutan ke peningkatan kualitas pendidikan

Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah dan Dinas Pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan penyusunan Rencana Kerja Sekolah yang partisipatif.

Memfasilitasi dan menguatkan proses pemantauan dan advokasiterhadap.

Dialog dan penyelesaian masalah diantara pemangku kepentingan sekolah mengenai hasil temuan pemantauan Rencana Kerja Sekolah, implementasi serta rekomendasi yang diberikan bagi pemerintah.

Menggunakan berbagai saluran media (misal: blog atau sistem SMS) untuk menyuarakan masukan mereka.

Peningkatan kapasitas kualitas isi produksi media melalui pelatihan bagi jurnalis lokal.

Memfasilitasi dan menguatkan proses pemantauan dan advokasi melalui.

Page 44: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

42 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pilihan Intervensi di sisi:PENYEDIA LAYANAN

KETERKAITAN Pilihan Intervensi di sisi:PENERIMA MANFAAT

Kegiatan Hasil yang diharapkan Kegiatan

Penyusunan Laporan Keuangan sekolah yang akurat.

Menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses publik.

Fasilitasi kab/kota tentang pentingnya proses tata kelola di sekolah yang memakai konsep partisipatif, transparan dan akuntabel.

Jika terjadi praktek yang baik (PB) di sekolah mitra, maka mendukung mekanisme proses saling belajar antar sekolah melalui mekanisme KKKS, KKG/MGMP.

Mempresentasikan hasil PB dan alternative replikasi ke kecamatan dan sekolah lainnya.

Mendukung kesiapan SKPD menyediakan informasi yang relevan ke dan dapat diakses publik ke berbagai media.

Pertemuan rutin untuk berdialog diantara para pemangku kepentingan.

Mendorong media mengenai peningkatan kualitas isi media.

Page 45: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

43www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

3. Distribusi Guru yang Proporsional (DGP)

Banyak kabupaten/ kota yang melaporkan bahwa beberapa sekolahnya mengalami kekurangan guru,

dan meminta tambahan guru, baik dalam hal jumlah maupun spesialisasi guru dalam mata pelajaran

tertentu. Permintaan ini berdasarkan atas kebutuhan sesuai dengan bukti nyata di lapangan serta usaha

dalam memenuhi indikator SPM yang berkaitan dengan kecukupan dan kualifikasi guru di SD/MI dan

SMP/MTs. Proyek rintisan BERMUTUdi Kemendiknas, dengan dukungan Bank Dunia, memfasilitasi

Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang, menganalisis, dan mengembangkan rekomendasi yang

berhubungan dengan sumber daya guru, jumlah sekolah dan jumlah murid. Rasio yang dihasilkan

dalam analisis sering menunjukkan bahwa Kab/Kota mengalami surplus tenaga guru, tetapi terjadi

ketimpangan antar sekolah dan kecamatan.Para guru kurang terdistribusi dengan seimbang, lebih

sering berkumpul di daerah perkotaan, sedangkan hanya segelintir yang berminat mengajar di daerah

terpencil. Kinerja dirancang untuk memberikan asistensi teknis kepada Kab/ Kota dan komunitas tentang

analisis penyebaran guru, mengembangkan rekomendasi teknis dan keuangan untuk kebijakan terkait,

dan melaksanakan inovasi dalam penyebaran tenaga guru yang proporsional, termasuk manajemen

pendidikan terkait.

Page 46: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

44 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Disain Layanan Distribusi Guru yang Proporsional (DGP) KINERJA

Pilihan Intervensi di sisi:PENYEDIA LAYANAN

KETERKAITAN Pilihan Intervensi di sisi:PENERIMA MANFAAT

Kegiatan Hasil yang diharapkan Kegiatan

Berbagai rapat/ FGD/ Lokakarya untuk SKPD dan jajaran pemangku kepentingan yang terkait:

Persetujuan atas tujuan dan pendekatan oleh Bupati/ Walikota, Bapeda, Kepala SKPD, BKD, dan DPRD.

SKPD, perwakilan kepala sekolah dan guru, serta pemangku kepentingan terkait mengkaji ulang data terkini, dan berkomitmen untuk mempunyai kualitas dan manajemen data yang lebih baik.

Jika diperlukan, diadakan rekoleksi data, dengan menggunakan LI dari Kemendiknas.

Verifikasi dataPersetujuan untuk memakai

data terkiniKesiapan untuk berbagi

informasi publik yang yang relevan ke publik Analysis data pendidikan yang terkait dengan menggunakan instrument yang telah teruji dan dikembangkan BERMUTU, dan dikaitkan dengan SPM Pendidikan. Hal ini akan berkait dengan rasio guru – murid, penggabungan sekolah, sekolah terpencil, dlsb.

Kesiapan untuk berbagi informasi publik yang yang relevan ke publik

Penyussunan rekomendasi dan proposal teknik serta keuangan

Valid and updated relevant education data Tersedianya data pendidikan yang terbaru dan valid

Analysis of the district education data relevant for teacher distribution Terdapatnya hasil analisa data di tingkat distrik mengenai distribusi guru

Adanya rekomendasi mengenai distribusi guru yang proporsional kepada SKPD dan DPRD

Adanya rekomendasi pemberian insentif bagi guru yang ditempatkan di daerah terpencil kepada SKPD dan DPRD

Adanya rencana kerja bagi distribusi guru

Guru didistribusikan secara proporsional

Memfasilitasi keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan terkait dengan Dinas Pendidikan, dengan tujuan untuk:

Memperkuat masyarakat untuk lebih memahami perlunya data yang terkini dan valid.

Memperkuat keterlibatan, pemantauan, dan advokasi ke masyarakat mengenai analisa data yang relevan dan sesuai.◦ Memfasilitasi keterlibatan

masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan Dinas Pendidikan, dengan tujuan untuk mengembangkan proposal mengenai.

◦ Sistem/rencana pemberian insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, misal: insentif keuangan/transportasi/perumahan, pelatihan, promosi dini, dll.

◦ Inovasi manajemen pendidikan dan pembelajaran guru, misal: pembelajaran kelas rangkap (multi-grade classroom), guru berkeliling (rolling teachers), penggabungan sekolah, peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal untuk menjadi asisten guru.

Meningkatkan penggunaan media oleh masyarakat

Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan proposal rekomendasi

Page 47: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

45www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pilihan Intervensi di sisi:PENYEDIA LAYANAN

KETERKAITAN Pilihan Intervensi di sisi:PENERIMA MANFAAT

Kegiatan Hasil yang diharapkan Kegiatan

Pendampingan pengajuan rekomendasi ke SKPD tentang:

◦ Sistem/rencana pemberian insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, misal: insentif keuangan/transportasi/perumahan, pelatihan, promosi dini, dll.

◦ Inovasi manajemen pen-didikan dan pembelajaran guru, misal: pembelajaran kelas rangkap (multi-grade classroom), guru berkeliling (rolling teachers), penggabungan sekolah, peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal untuk menjadi asisten guru.

Pendampingan SKPD dalam mengajukan proposal ke tim Executive.

Pendampingan SKPD dalam mengajukan proposal ke DPRD

Kesiapan untuk berbagi informasi publik yang relevan misal; rasio guru murid yang proporsional di seluruh kab/kota, jumlah dana yang disiapkan dalam mendukung tunjangan redistribusi guru

Penyiapan Petugas Purel/ IPO di SKPD.

Berdasarkan persetujuan rekomendasi, maka SKPD mengembangkan rencana aksi

Pendampingan penyusunan SK Bupati/ Walikota.

Mendukung Kab/Kota dan SKPD dalam melaksanakan SK dan Rencana aksi.

Mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan dan advokasi mengenai:

Implementasi dari rencana kerja.

Setuju atas komitmen rencana dan kebijakan pada SK.

Media memberitakan informasi mengenai mobilisasi distribusi ulang guru.

Page 48: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

46 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pendekatan Tata Kelola yang Baik

1. Tata Kelola (Governance) dalam Paket Program Pendidikan KINERJA

KINERJA diberi mandat untuk bekerja di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan iklim usaha. Di

sektor pendidikan fokus pada program pendidikan dasar. KINERJA akan fokus pada intervensi pada tingkat

SKPD dan pada tingkat fasilitas pelayanan primer (unit layanan/sekolah). Intervensi tidak hanya berbasis

sektor teknis, tetapi akan fokus pada perspektif governance (tata kelola). Dengan demikian, intervensi akan mencakup keduanya: sisi supply/penyedia layanan dan sisi permintaan/demand.

a) Perspektif Tata Kelola/Governance di sisi Supply Sektor Pendidikan

Di sisi supply, di SKPD maupun di unit pelayanan, KINERJA mempromosikan dan mendukung

untuk membuka dan/atau meningkatkan akses informasi, manajemen partisipatif, dan memperkuat

akuntabilitas. Kegiatannya termasuk yang berikut:

• Target reformasi kebijakan lokal.

• Bantuan teknis untuk menghitung kesenjangan dan kebijakan pendanaan untuk Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

• Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif.

• Memperkuat kemitraan antara unit pelayanan (supply) dengan masyarakat dan media masa/media

sosial.

• Memperkuat peran masyarakat dalam isu pendidikan dan advokasi.

b) Pendekatan Tata Kelola/Governance di Sisi Demand

Di sisi permintaan, KINERJA akan fokus pada penguatan kapasitas advokasi dari organisasi masyarakat sipil dan media sehingga mereka dapat terlibat mendorong layanan publik yang lebih baik atau berkualitas. Kegiatan dukungan KINERJA mungkin termasuk berikut:

• Peningkatan kesadaran dalam hak sipil sehingga mereka dapat meminta untuk layanan yang lebih baik

• Mempromosikan keterlibatan warga dalam perencanaan dan monitoring pelayanan publik melalui

forum multi-stakeholder/FMS (atau MSF).

Page 49: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

47www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Advokasi kebijakan (berupa analisis situasi sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan).

• Revitalisasi lembaga lokal/mitra dalam mengorganisir warga, mediasi pemantauan dan advokasi

• Dukungan media kampanye untuk layanan publik yang baik.

• Pembentukan atau penguatan forum warga.

• Pengembangan jaringan dengan lembaga yang lebih tinggi (Kabupaten/DPRD, provinsi dan

nasional seperti Ombudsman dan KIP) dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik.

c) Tata Kelola/Tata Pemerintahan untuk Pendidikan (Education Governance)

Tata kelola/tata pemerintahan adalah suatu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial

yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif (UNDP 2008). Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dalam tata pemerintahan,

dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Para aktor ini meliputi:

pemerintah, masyarakat sipil dan pihak swasta, termasuk juga anggota legislatif/DPRD, penegak

hukum dsbnya.

KINERJA dalam tata kelola pemerintahan untuk Pendidikan bertujuan untuk mempromosikan dan

mendukung;

• keterbukaan dan peningkatan akses terhadap informasi Pendidikan yang terkait dengan isu

tertentu seperti capaian SPM, perencanaan dan penggunaan dana pendidikan yang dikelola oleh

layanan pendidikan.

• pengelolaan layanan pendidikan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat.

• penguatan akuntabilitas dari sektor pendidikan.

d) Contoh Penerapan Tata Kelola Pendidikan yang Baik

1. Pejabat pemerintah merumuskan kebijakan, rencana, peraturan, prosedur dan standar

berdasarkan bukti tentang efektivitas intervensi Pendidikan, alokasi sumber daya, pola belanja dan

sebagainya.

2. Pejabat pemerintah membuat keputusan tentang alokasi sumber daya untuk layanan Pendidikan

berdasarkan bukti mengenai kebutuhan dan efektivitas layanan dan sesuai dengan kebijakan.

Page 50: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

48 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

3. Pembuat regulasi/kebijakan secara teratur mencari masukan dari para ahli teknis dalam organisasi

pemerintah dan masyarakat sipil dan pengguna layana sebagai masukan ke dalam kebijakan

daerah, termasuk peran dari masyarakat, masyarakat sipil dan swasta.

4. Organisasi sektor publik, relawan dan swasta ada untuk memantau kepatuhan terhadap protokol,

standar, dan kode perilaku di depan umum, LSM dan organisasiswasta penyedia

5. Struktur dan prosedur ada untuk memungkinkan / mendorong, para ahli teknis publik dan

masyarakat lokal untuk meninjau dan memberi komentar pada prioritas Pendidikan, keputusan

alokasi sumber daya dan kualitas layanan dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

Peran serta Masyarakat

1. Penguatan Forum Multi Stakeholder (MSF) tentang Pengawasan Pelayanan Publik

KINERJA bekerja melalui forum multi pihak yang ada di tingkat regional/Kabupaten Kota dan lokal/tingkat

unit layanan sebagai target perantara. Para anggota forum multi pihak akan terdiri dari OMS, Universitas, eksekutif, DPRD/DPRK, tokoh masyarakat/agama/lokal, pemerhati dan penggiat isu sektoral terkait dan sektor swasta. KINERJA mengharapkan bahwa kelompok-kelompok pada gilirannya akan bekerja di tingkat

masyarakat untuk peningkatan kesadaran dan juga secara bersama melakukan advokasi kebijakan.

Forum multi pihak 'bisa untuk pelayanan publik dalam pengawasan umum dan juga dapat dibagi menjadi sektor

yang berbasis forum multi pihak (pada tingkat dinas-dinas Pendidikan). Intervensi KINERJA akan fokus pada

penguatan kapasitas mereka dalam pemantauan dan advokasi.

Kegiatan: pertemuan reguler untuk forum multi pihak berbasis wilayah ataupun sektor/unit layanan akan

dilakukan dan aktivitas khusus akan ditetapkan tergantung pada dinamika kelompok. Analisis mendalam

hasil pemantauan BOS dan BOSDA (BOS Daerah) dan merumuskan rekomendasi untuk perubahan kebijakan

bisa menjadi contoh dari topik diskusi. Acara khusus untuk kelompok seperti hearing di DPRD atau konsultasi

publik dengan para eksekutif bisa dilakukan berdasarkan dinamika lokal.

Target : tokoh terkemuka dari OMS, Universitas, dan sektor swasta adalah target utama kegiatan ini.

Hasil yang Diharapkan: Peningkatan keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan kebijakan publik

Deliverable: kertas Kebijakan (Position/Policy Paper) untuk meningkatkan pelayanan publik

Page 51: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

49www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik Melalui Survei Pengaduan (Complaint Survey) dan Maklumat Layanan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia dan telah

diterjemahkan ke dalam hukum dan peraturan. Survey Pengaduan/Complain survei adalah alat yang terbukti

efektif partisipasi warga negara untuk meningkatkan pelayanan publik. Ini berfungsi sebagai semacam

advokasi berbasis bukti dan pada saat yang sama sebagai upaya peningkatan kesadaran bagi warga. Di

sisi lain, juga dapat berfungsi sebagai media akuntabilitas untuk unit layanan pengiriman. Survei ini harus

dilakukan melalui cara partisipatif melibatkan sebanyak mungkin stakeholder, termasuk perempuan masyarakat

adat dan/ kelompok disable. Survey Pengaduan harus dimulai dan dilaksanakan oleh masyarakat sipil tetapi

mereka juga harus dikoordinasikan dengan pimpinan daerah.

Kegiatan: Survei Pengaduan pada dasarnya terdiri dari 5 langkah sebagai berikut:

1. Persiapan: Langkah ini meliputi membangun komitmen politik di antara stakeholder, alat berbagi, sumber

daya dan pengaturan logistik.

2. Lokakarya Multi pihak yang berfokus pada peningkatan kesadaran hak-hak warga, membangun

komitmen formal antara pemegang saham, adopsi atau adaptasi dari alat-alat, dan rencana merumuskan

aksi

3. Melakukan Survey Pengaduan melalui wawancara di unit pelayanan dan user untuk mengidentifikasi

keluhan seperti terkait dengan efektivitas, responsivitas, efisiensi, sumber daya manusia, logistik dll

4. Analisis masalah dan tindak lanjut. Melalui langkah ini, penyebab dan konsekuensi dari keluhan akan

dianalisis secara strategis sehingga akar masalah dapat diidentifikasi. Dan pada gilirannya, solusi strategis

untuk meningkatkan layanan yang dapat dirumuskan.

5. Pemantauan berkala dan evaluasi harus dilakukan. Idealnya forum independen yang terdiri dari multi

forum stakeholder melakukan tugas ini. Hal ini untuk memantau jika tindak lanjut sarankan telah dilakukan

dan mengevaluasi efektivitas mereka.

Target Sasaran: Kegiatan ini ditargetkan untuk Forum Multi Pihak di tingkat kabupaten

Diharapkan Hasil: hasil dari kegiatan ini akan menjadi identifikasi keluhan, analisis dan rekomendasi untuk

menangani mereka. Hasil tersebut kemudian akan digunakan untuk kesadaran yang lebih luas meningkat pada

isu-isu kepada para pemangku kepentingan terkait, terutama LSM dan DPRD. Pada akhirnya, hasilnya akan

digunakan sebagai advokasi berbasis bukti untuk menuntut pelayanan publik yang lebih baik.

Page 52: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

50 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Deliverable: Kiriman terakhir dari laporan aktivitas dan hasil survey pengaduan dan mekanisme penanganan

di setiap wilayah kerja. Milestone/tonggak yang akan terjadi:

a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.

b. Kesepakatan di antara stakeholder/multi-pihak pada "(Piagam/Maklumat/Janji Layanan)”.

c. Laporan analisis keluhan dan rekomendasi.

d. Forum Multi Pihak/Multi Stakeholder yang secara teratur memantau pelayanan publik.

e. Laporan kemajuan penanganan keluhan.

3. Media (Berbasis Elektronik dan internet) untuk Advokasi dan Penanganan Keluhan

Liputan media mainstream - dalam hal wilayah geografis dan isi/masalah - sering memiliki keterbatasan

tertentu. Publik baru-baru ini telah membiasakan dengan media komunitas dan media sosial. Keuntungan

dari teknologi informasi membuat orang lebih mudah berkomunikasi satu sama lain dan mengekspresikan

keinginan mereka di ruang publik. Selain itu, contoh-contoh tertentu yang membuktikan efektivitas penggunaan

media sosial dan media masyarakat untuk advokasi dan penanganan keluhan. KINERJA akan menggunakan

jenis teknologi informasi untuk lebih luas bidang pengawasan publik dalam penyediaan layanan publik.

Pada akhir KINERJA 2015, publik memiliki "media" yang mudah bagi mereka untuk mengakses dan

menggunakannya untuk mengeluh dan untuk advokasi pelayanan publik.

Deskripsi Kegiatan: Pada tahun pertama, KINERJA akan menilai kemungkinan menggunakan media berbasis

elektronik, internet, media alternative lainnya untuk memperluas sistem penanganan pengaduan dan advokasi

publik.

Target/Sasaran: organisasi masyarakat sipil, LSM dan pemangku kepentingan lain yang relevan.

Hasil yang Diharapkan: Organisasi masyarakat sipil, LSM dan stakeholder terkait lainnya di daerah KINERJA

memiliki kesempatan untuk memperluas mobilisasi suara publik atau memperkuat opini publik dan keluhan

untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Deliverable: Dokumen studi terkait pengembangan penggunaan media sosial dan media masyarakat untuk

kemungkinan mekanisme penanganan keluhan dan proses advokasi di daerah wilayah kerja KINERJA.

Page 53: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

51www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Perspektif Gender dalam Tata Kelola Layanan Publik

Strategi program KINERJA mengintegrasikan pertimbangan gender di seluruh aspek pada semua paket. Pendekatan teknis yang digunakan dengan mempekerjakan dua strategi yang luas untuk integrasi

gender. Yang pertama adalah untuk melibatkan perempuan secara luas dalam (a) pengambilan keputusan

tentang pemilihan intervensi di daerah sasaran, (b) kelompok kerja yang merencanakan kegiatan-kegiatan

pelaksanaan, (c) kelompok yang tercakup dalam survei awal (d) target kelompok dipilih untuk intervensi

layanan; dan (e) kelompok yang tercakup dalam pengawasan pemantauan dan evaluasi. Pendekatan kedua

adalah memastikan bahwa KINERJA berfokus pada layanan yang sangat relevan dengan perempuan –

ini merupakan tugas yang mudah dengan adanya mandat untuk bekerja di bidang Pendidikan Ibu dan Anak,

dimana penerima manfaatutama dari layanan publik yang berkualitas adalah perempuan dan anak.

Di bawah ini adalah contoh dari perspektif gender dalam kegiatan.

1. Memantau kinerja para mitra, dalam menjamin kualitas dan kesetaraan gender dalam semua aspek

pelaksanaan proyek.

2. Dalam KINERJA "toolkit," memberikan panduan dan insentif untuk memastikan bahwa perempuan dan

kelompok yang kurang beruntung adalah mitra penuh dalam mengukur akuntabilitas layanan supply.

3. Menyediakan pelatihan yang ditargetkan untuk perempuan, dan juga laki-laki untuk meningkatkan peran

serta mereka dalam sektor pendidikan

4. Memastikan bahwa perempuan memiliki akses ke layanan dalam kerangka waktu dan konteks budaya

yang tepat, melalui kerja sama dengan pemerintah lokal dan penyedia layanan pendidikan.

5. Mempromosikan kesetaraan gender dalam pemerintahan lokal melalui penelitian, analisis, dan pelatihan

yang ditargetkan seperti kepemimpinan, penyelesaian perselisihan, manajemen, dan pemasaran.

6. Menyediakan data yang terpilah gender dalam M & E dan penilaian dampak.

Page 54: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

52 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Modul 2SPM Bidang Pendidikan

Tujuan

Substansi modul ini menguraikan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), kerangka regulasi, mampu

mengidentifikasi masing-masing indikator SPM pendidikan dasar dan kaitannya dengan Standar Nasional

Pendidikan (SNP), serta pentingnya Penerapan SPM di Kabupaten/Kota.

Pengantar

Kebijakan penerapan Standar Pelayanan sudah lebih dari sepuluh tahun yaitu sejak dikeluarkannya UU

22/99 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP 25/00 tentang Kewenangan

Page 55: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

53www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan SE Mendagri 100/757/OTDA/2002,

yang selanjutnya diperbaharui dengan UU 32/04 tentang Pemerintah Daerah yang memuat penerapan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dioperasionalisasikan dengan PP 65/05 dan Permendagri 6/07.

Terakhir SPM Pendidikan dasar dituangkan dalam Permendiknas 15/10 tentang SPM Pendidikan Dasar

di Kabupaten/Kota yang diperbaharui dengan Permendikbud 23/ 2013. Namun implemantasi dan

penerapan kebijakan tersebut belum mencapai hasil yang menggembirakan, saat ini masih banyak kab/

kota yang belum mencapai SPM pendidikan dasar karena berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh adalah belum terintregrasinya SPM dalam Perencanaan dan

Penganggaran Daerah, disamping belum adanya kesamaan pemahaman antara perumus kebijakan di

tingkat Pusat dan Pelaksana kebijakan di tingkat Daerah. Tidak tersosialisasinya dengan baik SPM dari

Pusat ke daerah merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab lambatnya pencapaian SPM di

daerah. Apalagi regulasi Pusat yang menegaskan perlunya pengintegrasian dalam perencanaan daerah

baru dimulai sejak dikeluarkan Permendagri 54/10 tentang Pelaksanaan PP8/2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Oleh karena itu Program Kinerja USAID mendukung Pemerintah Daerah dalam usaha mencapai SPM

tersebut dengan:

1. Mendukung komitmen pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian

target secara nasional terkait dengan standar pelayanan minimal pada sektor Pendidikan dasar.

2. Mendukung peningkatan pemenuhan sumberdaya pendukung bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam

menyusun strategi daerah untuk mencapai kualitas layanan yang lebih baik.

3. Dorongan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengalaman baru yang mengarah

pada perubahan-perubahan kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik terutama untuk

pencapaian SPM di daerah.

SPM Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang

merupakanurusan wajib daerah yang berhakdiperoleh setiap warga secaraminimal. Pelayanan dasar

adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhikebutuhan masyarakat dalam

kehidupan sosial ekonomidan pemerintahan. Urusan wajib pelayanan dasar dan SPM dilaksanakan

secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Page 56: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

54 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pemerintah Pusat menyusun SPM dengan maksud dan tujuan perlindungan hak konstitusional;

kepentingan nasional; ketentraman dan ketertiban umum; keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia; dan komitmen nasional sehubungan perjanjian dan konvensi internasional.

Pemerintah Propinsi berdasarkan SPM dari Pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat

di Daerah memfasilitasi Kabupaten dan Kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan

mencapai SPM tersebut.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat

dengan masyarakat adalah di tingkat daerah c.q. Kabupaten/Kota. Dalam Bidang Pendidikan, Pemerintah

telah mengeluarkan peraturan dalam upaya pelaksanaan SPM, mulai undang-undang sampai peraturan

menteri dengan tujuan untuk mendorong tercapainya mutu pendidikan.

SPM Pendidikan Dasar adalah jenis dan tingkat pelayanan minimal pendidikan yang harus disediakan

oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam PP38/07 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

SPM Pendidikan Dasar merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs),

sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-

masing daerah kabupaten/kota.

Regulasi tentang Standar Pelayanan Pendidikan

1. UU 20/03 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. UU 32/04 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 12/08

3. PP 19/05 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. PP 65/05 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

5. PP 38/07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6. PP 17/10 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP

66/10

Page 57: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

55www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

7. permendagri 6/07 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

8. Permendagri 79/07 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

9. Permendiknas 63/09 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

10. Permendiknas 12/07 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah

11. Permendiknas 13/07 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

12. Permendiknas 16/07 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

13. Permendiknas 18/07tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

14. Permendiknas 19/07 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah

15. Permendiknas 20/07 tentang Standar Penilaian Pendidikan

16. Permendiknas 24/07 tentang Standar Sarana Dan Prasaranan Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah(SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/

Madrasah Aliyah (SMA/MA)

17. Permendiknas 41/07 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Permendiknas 44/07 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran

Belanja Departemen Pendidikan Nasional

19. Permendiknas 50/07 Tentang Standar

Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

20. Permendiknas 15/10 tentang Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/

Kota, yang kemudian diperbaharui dengan

Permendikbud 23/13.

Kerangka regulasi ini bersifat wajib bagi pemerintah

dan setiap unit penyelenggara pendidikan. Karena

dasar yuridis formal ini berupa undang-undang maka

pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban

menjamin implementasinya.Disebutkan pula, bahwa

SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib

daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara

minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan merupakan paradigma baru yang

bertujuan menciptakan pemerataan mutu pendidikan serta

diharapkan mampu mempersempit

kesenjangan mutu pendidikan antar

wilayah.

Page 58: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

56 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Mengapa SPM Pendidikan Penting ?

SPM bidang pendidikan merupakan paradigma baru yang bertujuan menciptakan pemerataan mutu

pendidikan. SPM yang merupakan ketentuan minimal tentang apa yang harus tersedia dan apa yang

harus terjadi di SD/MI dan SMP/MTs, adalah tahapan paling rendah untuk mencapai sekolah bermutu.SPM

diharapkan mampu mempersempit kesenjangan mutu pendidikan yang kedepannya juga diharapkan

berimplikasi pada mengecilnya kesenjangan sosial ekonomi.

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui

jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. SPMPendidikan merupakan

ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/

Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara langsung

maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah.

Secara normatif indikator dapat diartikan sebagai sebuah ukuran tertentu yang mampu mengambarkan

kecenderungan, indikasi, nilai, perkembangan atau indek tertentu. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi

kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam

pencapaian SPM. Indikator tersebut dapat berupa indikator masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat

pelayanan dasar. Tiap indikator harus jelas standar pencapaiannya (threshold), yang dalam Permendagri

disebut dengan nilai (lihat lampiran di CD Permendagri 6/2007).

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan target untuk masing-masing

indikator yang tertuang dalam Permendiknas 15/10 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di

Kabupaten/Kota, yang kemudian diperbaharui denganPermendikbud 23/13.

Pengukuran indikator layanan SPM secara umum diformulasikan dalam bentuk pembilang dibagi penyebut x 100%.

Indikator SPM =Pembilang

X 100%Penyebut

Pembilang menunjukkan representasi dari target yang sudah dilayani, sedang penyebut merupakan

representasi dari keseluruhan target yang ada. Dengan mengikuti formula di atas, maka pencapaian indikator

Page 59: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

57www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

SPM tersebut dapat diartikan sebagai persentase jumlah target group pelayanan dasar SPM yang telah

menerima pelayanan. Hal ini menunjukkan status atau posisi pelayanan SPM pada tahun yang bersangkutan.

Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi

minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai.

SPM Pendidikan meliputi layanan-layanan yang:

1. Merupakan tanggung-jawab langsung Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas pokok dan fungsi

Dinas Pendidikan untuk sekolah atau Kantor Kementerian Agama untuk madrasah (misalnya: penyediaan

ruang kelas dan penyediaan guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi maupun kompetensi);

2. Merupakan tanggung-jawab tidak langsung Pemerintah Kabupaten/Kota c/q Dinas Pendidikan dan Kantor

Kementerian Agama - karena layanan diberikan oleh pihak sekolah dan madrasah, para guru dan tenaga

kependidikan, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian

Agama (contoh: persiapan rencana pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa terjadi di sekolah,

dilaksanakan oleh guru tetapi diawasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota).

SPM Pendidikan menyatakan secara jelas, tegas dan rinci kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat:

1. berbagai tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota c/q oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian

Agama dalam menyelenggarakan layanan pendidikan

2. berbagai hal yang harus disediakan dan dilakukan oleh dinas pendidikan, sekolah/madrasah untuk

memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik

3. tentang tingkat layanan pendidikan yang dapat mereka peroleh dari sekolah/madrasah di daerah mereka

masing-masing.

Dengan ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar maka

setiap daerah perlu menyusun perencanaan program/

kegiatan untuk mencapai SPM. Untuk mengukur

sejauh mana kinerja dinas pendidikan telah mencapai

SPM atau belum maka dinas pendidikan perlu

melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan dinas

pendidikan/depag serta sekolah-sekolah (SD/MI dan

SMP/MTs). Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja

mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana

yang sudah mencapai SPM.

“SPM bukan sasaran akhir, melainkan merupakan

tahapan antara menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan

Page 60: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

58 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dinas pendidikan perlu menganalisis pencapaian masing-masing

indikator yang tercantum dalam standar pelayanan minimum (SPM) bidang pendidikan. Hasil analisis kondisi

pencapaian SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan

juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis pencapaian SPM.Dengan demikian dalam

mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan setiap kabupaten/kota perlu memperhatikan kondisi

pencapaian SPM di daerah masing-masing. Setiap tahun program pencapaian SPM perlu dilaksanakan

sampai SPM benar-benar tercapai.

Dalam Permendikbud 23/13 pasal 6 bahkan disebutkan bahwa SPM pendidikan merupakan acuan dalam

perencanaan program dan penganggaran untuk masing-masing daerah kabupaten/kota. Perencanaan

program dan penganggaran SPM pendidikan dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang

ditetapkan. Disebutkan bahwa target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada

akhir tahun 2014 (yaitu yang seharusnya sudah direncanakan pada tahun 2013 untuk dicapai dalam TA 2014).

Juga disebut SPM bukan sasaran akhir, melainkan merupakan tahapan anatar menuju pencapaian Standar

Nasional Pendidikan (SNP).

Hubungan SPM dengan SNP

Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan

diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik. Standar Nasional Pendidikan merupakan penjabaran UU

20/03 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dituangkan dalam PP 19/05 yang kemudian diubah dengan

PP 32/13.

Implementasi SNP secara utuh membutuhkan

sumberdaya besar, kapasitas SDM tinggi dan

kelembagaan yang produktif. Karena dipahami

bahwa beberapa standar dalam SNP terlalu tinggi

dan sulit dicapai oleh semua sekolah dengan

kondisi saat ini.Untuk itulah SPM dirancang

sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP dan

standar pendidikan lainnya.

Definisi, Fungsi dan Tujuan SNP adalah sebagai berikut:

Page 61: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

59www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Definisi, Fungsi dan Tujuan SNP

Definisi Fungsi Tujuan

Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu

Menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

Untuk mencapai SNP diperlukan strategi, yaitu

melalui penerapan SPM. SNP berisi 8 standar

yang mengatur spesifikasi input, proses dan

output pendidikan yang berkualitas. Oleh

karena spesifikasi SNP cukup tinggi dan akan

berdampak pada kebutuhan sumber daya

yang besar, maka diperlukan strategi untuk

mencapainya secara bertahap.

Hubungan SPM dengan Peningkatan Mutu Pendidikan

Sistem penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan sesungguhnya tidaklah sama dengan mutu pendidikan

(quality of education) itu sendiri. Mutu pendidikan lebih sebagai wujud terbaik yang dihasilkan oleh proses

pembelajaran optimal di satuan pendidikan. Jadi, mutu pendidikan berfokus pada kualitas sosok yang tercipta

sesuai yang diharapkan. Sementara sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan siklus manajemen

dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi kegiatan mengukur, mengevaluasi, dan mengawal mutu,

menyangkut praktik dan tradisi akademik dan non akademik pada satuan pendidikan.

Ilustrasi Pemenuhan SPM dalam rangka mencapai SNP Ilustrasi Pemenuhan SPM dalam

rangka mencapai SNP

Page 62: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

60 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pemerintah telah menetapkan 8 Standar (Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompentensis Lulusan,

Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar

Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan) dalam Standar Nasional Pendidikan yang harus dijalankan

melalui siklus Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di daerah dan disekolah. Untuk menjamin

ketercapaian 8 standar pendidikan perbaikan dilakukan terus menerus tiada pernah henti (continuous

improvement), dari waktu ke waktu. Oleh karena itu parameter dan ukuran pencapaian menjadi sangat penting.

Hubungan standar SNP dan Indikator SPM Pendidikan Dasar

8 SNP(Standar Nasional

Pendidikan)

SPM Pendidikan Dasar(27 Indikator Pencapaian = IP)

Kab/Kota: 14 IP Satuan Pendidikan: 13 IP

ISI IP 13 - Pengembangan Kurikulum IP 7 - KTSP; IP 8 - Guru susun RPP

PROSES IP 14 - Kunjungan Pengawas IP 5 - Jam kerja guru; IP 6 - Jam kerja sekolah; IP 10 - Supervisi Kepsek

KOMPETENSI LULUSAN

------ ------

PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN

IP 5 - Kecukupan Guru SD; IP 6 - Kecukupan Guru SMP; IP 7 - Kualifikasi Guru SD; IP 8 - Kualifikasi Guru SMP; IP 9 - Kualifikasi Guru Mapel; IP 10 - Kualifikasi Kepala SD; IP 11 - Kualifikasi Kepala SMP; IP 12 - Kualifikasi Pengawas

-----

SARANA & PRASARANA

IP 1 - Distribusi sekolah;IP 2 - Rombel dan RK; IP 3 - Lab IPA; IP 4 - Ruang Guru

IP 1 - Buku Teks SD; IP 2 - Buku Teks SMP; IP 3 - Peraga IPA; IP 4 - Buku Pengayaan

PENGELOLAAN ---- IP 13 - Pelaksaanaa MBS

PEMBIAYAAN ----- -----

PENILAIAN PENDIDIKAN

----- IP 9 - Penilaian; IP 11 - Laporan evaluasi; IP 12 - Laporan ujian

Page 63: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

61www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Peningkatan ketercapaian SPM menuju ketercapaian indikator SNP akan meningkatkan akreditasi sekolah

dan seiring dengan waktu menuju sekolah yang berstandar nasional/internasional. Selain itu ketercapaian

SPM akan meningkatkan mutu sekolah dari indikator lain seperti jumlah guru bersertifikat, pengumpulan data

sekolah yang teratur, dan peningkatan peran monitoring Pemda terhadap sekolah.

Ilustrasi Pemenuhan SPM dalam rangka mencapai SNP

BAN S/M : Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah SPMP : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan kualitas bidang pendidikan hanya dapat diukur jika standar pelayanan pendidikan ditentukan.

Seberapa jauh pencapaian standar ditentukan melalui mekanisme analisis dan pelaporan serta penilaian. Hasil

dari proses tersebut dapat berimplikasi pada target baru peningkatan kualitas dan pemenuhan standar-standar

baru bidang pendidikan.

Page 64: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

62 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Indikator SPM Pendidikan Dasar

SPM Pendidikan mengatur indikator-indikator mengenai pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan,

sarana dan prasarana, buku dan media pembelajaran, kurikulum dan rencana pembelajaran, proses

pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan.

Sebagian indikator adalah indikator tingkat sekolah dan sebagian lain indikator tingkat kabupaten/lkota,

sebagaimana digambarkan dalam gambar dan tabel berikut.Indikator SPM diatur dengan Permendiknas 15/10

tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dengan beberapa indikatornya diubah dalam perubahan

Permendiknas tersebut dengan Permendikbud 23/13, sebagaimana ditandai bold dalam tabel.

Ilustrasi Pemenuhan Indikator SPM level Pemerintah Kab/Kota dan level Sekolah

Page 65: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

63www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Indikator SPM Pendidikan Dasar level Kabupaten/Kota

IP Indikator

1 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

4 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru

5 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

7 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

8 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh di antaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%

9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dan Pendidikan Kewarganegaraan ;

10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

11 Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

12 Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

13 Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan

14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Page 66: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

64 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Indikator SPM Pendidikan Dasar Level Satuan Pendidikan

IP Indikator

15 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

16 Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik

17 Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

18 Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;

19 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan

20 Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :Kelas I – II : 18 jam per minggu;Kelas III : 24 jam per minggu;Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atauKelas VII - IX : 27 jam per minggu

21 Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

22 Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

23 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

24 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

25 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik

26 Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan

27 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

Page 67: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

65www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Permendikbud 23/13 juga mengatur pada pasal 6, bahwa Target pencapaian pelayanan dasar bidang

pendidikan harus tercapai pada akhir tahun 2014.

SPM yang Terkait dengan BOSP, Distribusi Guru dan MBS

Tabel yang berikut menguraikan SPM yang berkaitan dengan tiga program KINERJA untuk membantu pemda

meningkatkan mutu pendidikan, yaitu BOSP (supaya sekolah dapat sumber keuangan operasional yang

memadai), Distribusi Guru (supaya sekolah dapat guru yang memadai) dan manajemen berbasis sekolah

(supaya sekolah dapat mengelola sumberdayanya secara memadai),

Kaitan Indikator SPM Pendidikan Dasar dengan BOSP, Distribusi Guru (DGP) dan MBS

DISTRIBUSI GURUIndikator5 - 9

MBSIndikator 15-27

BOSPIndikator 15-18 & 21-27

5. setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

6. setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

7. setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV

15. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

16. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;

17. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh

15. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

16. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;

17. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh PP) yang

Page 68: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

66 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

DISTRIBUSI GURUIndikator5 - 9

MBSIndikator 15-27

BOSPIndikator 15-18 & 21-27

sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

9. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

18. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;

19. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;

20. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a. Kelas I – II : 18 jam per

minggu; b. Kelas III : 24 jam per

minggu; c. Kelas IV - VI : 27 jam per

minggu; atau d. Kelas VII - IX : 27 jam per

minggu; 21. satuan pendidikan

menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

22. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan

peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

18. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;

19. -20. -21. satuan pendidikan

menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

22. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (Rdisusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;

23. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;

24. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;

25. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk

Page 69: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

67www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

DISTRIBUSI GURUIndikator 5 - 9

MBSIndikator 15-27

BOSPIndikator 15-18 & 21-27

pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;

23. setiap guru mengembangkan dan menerapkan programpenilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;

24. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;

25. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhirsemester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

26. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Page 70: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

68 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

SPM Responsif Gender

Fakta dan data membuktikan meskipun standarisasi penyediaan layanan pendidikan telah diberlakukan sama

untuk semua baik laki-laki maupun perempuan, namun kesenjangan masih tetap terjadi, contohnya: masih

terjadinya kesenjangan antara guru laki-laki dan perempuan SD yang mendapatkan sertifikasi (perempuan

25% dan laki-laki 75% ). Adanya kesenjangan angka rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan (di daerah

perkotaan perempuan 6,68sedangkan laki-laki 9,48, sedangkan di pedesaan kesenjangan lebih tinggi lagi

dimana perempuan hanya 5,72 dan laki-laki 8,53; artinya penduduk perempuan di desa rata-rata belum tamat

sekolah dasar sedangkan di perkotaan perempuan rata-rata sudah tamat SD, namun dibanding laki-laki di kota

dan pedesaan rata – rata wajib belajar 9 tahun (Diknas:2008)

Kaitan gender dan standar penjediaan layanan pendidikan yang responsif gender dapat diukur dari, misal:

1. Apakah kurikulum dan buku teks yang digunakan sudah mempertimbangkan gender?

2. Apakah sudah terdapat keseimbangan jumlah dan kualitas guru perempuan dan laki-laki, akses belajar

disekolah, dan keanggotaan komite sekolah dan dewan pendidikan?

3. Apakah fasilitas sekolah (kamar mandi, fasilitas olah raga dan tempat bermain) telah mempertimbangkan

kebutuhan laki-laki dan perempuan?

Page 71: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

69www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Modul 3Analisis Gap dan Standar Biaya Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

Modul ini menguraikan tentang cara mengidentifikasi tingkat pencapaian SPM dan menganalisi

kesenjangan (gap) kinerja SPM serta cara menguasai perhitungan biaya pemenuhan SPM.

Pengantar

Beberapa tahun terakhir Pemerintah mengejar pencapaian dua tujuan utama dalam penyelenggaraan

pendidikan dasar. Tujuan pertama adalah pendidikan dasar untuk semua warganegara dan secara

Tujuan

Page 72: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

70 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

bertahap meningkatkan akses ke jenjang pendidikan menengah. Tujuan ini akan tercapai melalui

investasi tambahan untuk infrastruktur sekolah. Tujuan kedua adalah memberikan kesempatan yang

sama untuk pendidikan yang bermutu. Ini merupakan isu yang penting karena masyarakat tahu ada

ketidakadilan penyediaan layanan pendidikan dimana ada anak yang belajar di lingkungan yang

menyenangkan dengan jumlah guru yang sesuai, sementara anak lainnya belajar di gedung sekolah yang

rusak tanpa buku dan kekurangan guru.

Salah satu instrumen kebijakan yang diinginkan untuk mencapai kesempatan yang sama terhadap pendidikan

yang bermutu adalah menerapkan standar-standar yang mengarahkan penyediaan pendidikan, yaitu standar

pelayanan minimum (SPM) dan standar biaya operasional (nonpersonel) di tingkat satuan sekolah (BOSP).

SPM adalah standar antara dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan (SNP). Setelah suatu sekolah

memenuhi SPM, standar secara bertahap ditingkatkan sampai mencapai SNP. Standar biaya operasional

satuan pendidikan (BOSP) di tingkat sekolah bertujuan menjamin bahwa sekolah akan memiliki pendanaan

yang diperlukan sesuai dengan SPM.

Namun tujuan-tujuan kebijakandiatas hanya dapat dicapai jika pendanaan yang diperlukan untuk implementasi

tersedia. Modul ini diharapkan dapat membantu para perencana pendidikan kab/kota dan para pelaku peduli

pendidikan untuk mengestimasi pendanaan yang diperlukan untukmenyelenggarakan pendidikan dasar 9

tahun (SD/MI dan SMP/MTs) yang memenuhi SPM;

Pengelompokan Indikator SPM Pendidikan

Dalam menentukan rencana pencapaian SPM, pemerintah kabupaten/kota harus mempertimbangkan:

a) Kondisi Awal Tingkat Pencapaian Pelayanan Dasar

Kondisi data awal tingkat pencapaian SPM

pelayanan dasar pada saat awal dilakukan

penghitungan/pengukuran pencapaian.

Page 73: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

71www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

b) Target Pelayanan Dasar yang akan Dicapai

Target pencapaian SPM pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai Permendikbud 23/20 seharusnya

tercapai pada akhir tahun 2014. Karena modul ini mungkin akan dipakai untuk perencanaan TA 2015 ke

atas, pemda-pemda didorong untuk merencanakan pemenuhan SPM secepat mungkin dengan sumber

daya yang ada.

c) Kemampuan, Potensi, Kondisi dan Prioritas Daerah

Analisis kemampuan, potensi dan kondisi daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat

dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam

hal ini adalah data dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM pendidikan dasar

di kabupaten/kota, diantaranya data teknis, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan,

alokasi anggaran untuk melaksanakan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota. Sedangkan pengertian

umum dalam hal ini adalah data dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM

pendidikan dasar, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan, diantaranya

kondisi geografis, demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi.

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang

dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang dapat dimanfaatkan untuk

menunjang pencapaian SPM.

Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis:

1. Penentuan status awal SPM pendidikan yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah;

2. Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian indicator SPM dan batas waktu

pencapaian SPM yang ditetapkan;

3. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan SPM dan

harga satuan; serta

4. Perkiraan kemampuan keuangan dalam pemenuhan target SPM sesuai batas waktu pencapaiannya

dan melakukan pentahapan yang diperlukan dalam pemenuhannya.

Analisis kemampuan, potensi dan kondisi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian SPM pendidikan dasar.

Page 74: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

72 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Terdapat 27 Indikator SPM (Indikator Pencapaian/IP 1-27) yaitu 14 di tingkat kabupaten/kota dan 13 di

tingkat sekolah. Standar-standar SPM berbeda sehingga pendekatan yang berbeda dibutuhkan untuk

mengukur kinerja kabupaten terhadap standar tersebut. Ke-27 standar dalam SPM dibagi menjadi

kelompok sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Kinerja kabupaten/kota pada standar kelompok 1 akan diukur melalui analisis data di tingkat kabupaten.

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan SIMP-K (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kab/Kota),

yaitu suatu aplikasi yang menggabungkan dataset Padatiweb (Pengelolaan Data Informasi Web, yaitu

pendataan persekolahan berbasis web milik Kemendiknas), sebagian sudah menggunakan data Dapodik

(Data Pokok Pendidikan, yaitu Aplikasi Pendataan Pendidikan, Ditjen Pendidikan Dasar, Kemendiknas

yang lebih baru) dan SIM-NUPTK (Sistim Informasi Manajemen Nomor Unik Pendidik dan Tenaga

Kependidikan), meliputi semua sekolah dan guru di kabupaten/kota.

Begitu gap (kesenjangan) antara kinerja sekarang dan standar-standar pada kelompok 1 telah diketahui,

kebijakan alternatif untuk mengurangi gap akan diidentifikasi, berbagai alternatif dihitung dan kemudian

alternatif terbaik dipilih. Karena SIMP-K meliputi semua sekolah dan guru di kabupaten/kota, analisis

kebijakan akan semakin baik karena kita dapat mengidentifikasisekolah-sekolah mana yang memenuhi

dan belum memenuhi standar-standar dan mengidentifikasi peluang untuk menggunakan kelebihan di

beberapa sekolah untuk dibagikan ke sekolah yang mengalami kekurangan.

Pengelompokan Indikator SPM Pendidikan Dasar

SPM Kabupaten/Kota SPM Tingkat Sekolah

SPM 1 Lokasi Sekolah SPM 15 Buku Teks SD/MI

Kel.1

SIM

P-K

Kelo

mpo

k 1

– SI

MP-

K

SPM 2 Rombel dan Ruang Kelas SPM 16 Buku Teks SMP/MTsSPM 3 Laboratorium IPA SPM 17 Alat Peraga IPA SD/MI

SPM 4 Ruang Guru dan Kepala SPM 18 Buku Pengayaan dan Referensi

SPM 5 Guru SD/MI SPM 19 Jam Kerja Guru

SPM 6 Guru SMP/MTs SPM 20 Jam Operasional SekolahSPM 7 Kualifikasi Guru SD/MI SPM 21 Kurikulum

Kelo

mpo

k 2

BOSPSPM 8 Kualifikasi Guru SMP/MTs SPM 22 Penerapan RPP

SPM 9 Kualifikasi Guru Mata Pelajaran SPM 23 Penilaian

SPM 10 Kualifikasi Kepala SD/MI SPM 24 Supervisi Kepala SekolahSPM 11 Kualifikasi Kepala SMP/MTs SPM 25 Laporan evaluasiSPM 12 Kualifikasi Pengawas Sekolah SPM 26 Laporan ujianSPM 13 Pengembangan Kurikulum SPM 27 MBSSPM 14 Kunjungan Pengawas

Page 75: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

73www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

SPM yang termasuk dalam kelompok 2 berkaitan

dengan kegiatan operasional sekolah, khususnya

kegiatan guru yang mencakup isu-isu seperti

persiapan KTSP, persiapan rencana belajar, evaluasi

siswa, dan distribusi hasil evaluasi. Ada kegiatan

yang dilaksanakan secara periodik pada tingkat

sekolah. Karena SIMP-K tidak mencakup semua

informasi tentang kegiatan-kegiatan tersebut,

pendekatan alternatif untuk pembiayaan diperlukan,

seperti perhitungan BOSP yang dirancang untuk

mengestimasi total biaya operasional di tingkat sekolah, termasuk pendanaan yang diperlukan untuk

memenuhi biaya yang berkaitan dengan SPM kelompok 2. Namun demikian untuk kebutuhan identifikasi

capaian kinerja, data sekolah dapat dicari melalui peran Pengawas dan didentifikasi secara cepat dan lebih

banyak kualitatif, termasuk untuk mengidentifikasi standar yang tidak mempunyai implikasi biaya.

Langkah-langkah Analisis

1. Mendefinisikan SPM Menjadi Indikator yang Terukur

Karena definisi SPM terlalu luas dan kadang kala mencakup lebih dari satu jenjang pendidikan, langkah

pertama adalah menformulasikan indikator-indikator yang terukur. SPM kelompok-2 merupakan standar yang

disusun paling bebas (ukuran kualitatif) karena meliputi SD dan SMP dan untuk setiap jenjang pendidikan

terkait dengan daya tampung, ketersediaan ruang kelas, dan ketersediaan perlengkapan sekolah.

Indikator dan Sub-Indikator SPM terkait Rombel dan Ruang Kelas

Indikator SPM IP Sub-Indikator Terukur

SPM 02 – Rombel dan RK 2.1. Besar Rombel SD/MI

2.2. Besar Rombel SMP/MTs

2.3. Kecukupan R. Kelas SD/MI

2.4. Kecukupan R. Kelas SMP/MTs

2.5. Sarana R. Kelas SD/MI

2.6. Sarana R. Kelas SMP/MTs

2.7. Kelayakan R. Kelas SD/MI

2.8. Kelayakan R. Kelas SMP/MTs

Page 76: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

74 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Setiap kabupaten/kota menghitung setiap Indikator Pencapaian (IP) SPM;

b. Pencapaian SPM di kabupaten/kota harus 100% pada akhir tahun 2014;

c. Indikator pencapaian SPM yang kurang dari 100% bermakna masih ada sekolah yang belum

memenuhi SPM untuk indikator terkait;

d. Selisih antara tingkat pencapaian indikator SPM dengan 100% merupakan indikator awal adanya

sekolah yang bermasalah di kabupaten/kota – terjadi kesenjangan/gap.

Ilustrasi:

IP-7.1 (guru SD yang memenuhi S1 atau D-IV) = 90%.

Angka 10% (selisih antara 90% dan 100% = gap) menyatakan bahwa ada 10% dari keseluruhan SD/

MI yang bermasalah dengan pencapaian SPM ini.

Kalau total sekolah di Kabupaten A ada 100 sekolah dan di Kabupaten B ada 120 sekolah dengan

tingkat pencapaian yang sama 90%, maka pencapaian indikator ini hanya menyatakan bahwa di

Kabupaten A ada 10 sekolah dan di Kabupaten B ada 12 sekolah yang belum mencapai SPM (belum

memenuhi IP-7.1).

e. Bila angka pencapaian SPM kurang dari 100% maka pemerintah kab/kota harus mengidentifikasi

sekolah/madrasah mana saja yang bermasalah dengan pencapaian IP tertentu.

f. Indikator pencapaian SPM tertentu memiliki nilai 100% jika seluruh sekolah/madrasah telah memenuhi

indikator pencapaian SPM.

Ilustrasi:

IP-7.1 (SPM01): 2 orang guru SD/MI memiliki kualifikasi S1/D-IV

Di Kabupaten A memiliki 10 SD/MI dengan data sebagai berikut:

No Nama Sekolah Guru dengan S1 Standar SPM Kesenjangan

1 SDN 1 3 2 0

2 SDN 2 2 2 0

3 SDN 3 2 2 0

Page 77: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

75www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

No Nama Sekolah Guru dengan S1 Standar SPM Kesenjangan

4 SDN 4 3 2 0

5 SDS 1 6 2 0

6 SDS 2 2 2 0

7 MIN 1 3 2 0

8 MIN 2 2 2 0

9 MIS 1 2 2 0

10 MIS 2 3 2 0

IP-7.1 = 10/10 x 100% = 100% 0

Data menunjukkan bahwa ke sepuluh sekolah di Kabupaten A telah memiliki guru dengan kualifikasi S1/D-IV

minimal 2 orang. Dengan menggunakan rumus:

IP-7.1 Kab/Kota =

Jumlah SD/MI yang memiliki minimal 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV

X 100%Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota

Artinya Kabupaten A memiliki nilai IP-7.1 sebesar 100%.

g. Setelah sekolah yang belum mencapai SPM teridentifikasi maka Pemerintah kabupaten/kota harus

menghitung berapa besar kesenjangan di tiap sekolah untuk IP terkait.

h. Pemerintah kabupaten/kota menghitung pencapaian seluruh indikator SPM.

Dalam melakukan analisis data, digunakan Pivot Table, yaitu sebuah tabel interaktif, yang secara cepat

melakukan penghitungan, seperti sum, count, average, dari data-data yang berjumlah besar, untuk digunakan

dalam analisis dan pengambilan kesimpulan.

3. Mengidentifikasi Kesenjangan (GAP)

a. Setiap kabupaten/kota harus mampu mengidentifikasi setiap individu sekolah/madrasah yang belum

mencapai setiap indikator dan/atau sub indikator SPM

b. Kesenjangan di setiap sekolah dihitung dari selisih nilai nominal antara pencapaian IP tertentu di

sekolah/madrasah dengan standar yang ditetapkan dalam SPM.

Page 78: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

76 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Ilustrasi:

Standar SPM setiap SD harus memiliki minimal 2 guru dengan kualifikasi S1/D-IV (IP-7.1)

Data: SD Negeri 6 jumlah guru sebanyak 8 guru; tidak ada guru dengan kualifikasi minimal S1 atau D-IV.

Kesimpulan: kesenjangan di SD Negeri 6 adalah 2 guru, artinya di SD Negeri 6 masih diperlukan 2

orang guru dengan kualifikasi S1/D-IV.

c. Kesenjangan di setiap sekolah/madrasah untuk setiap indikator SPM di jumlahkan untuk mendapatkan

besar kesenjangan setiap indikator SPM di kabupaten/kota. Identifikasi tidak hanya berapa besarnya

gap namun masuk hingga sasaran dimana gap itu berada, baik di sekolah mana atau siapa guru yang

tidak memenuhi SPM. Hal ini akan memperjelas sasaran program pemenuhan dan besarnya biaya

yang dibutuhkan.

4. Mengidentifikasi Kebijakan Alternatif

Untuk mengatasi gap ditentukan beberapa alternatif kebijakan yang memungkinkan. Alternatif kebijakan ini

dicari setelah menganalisis penyebab terjadinya gap.

Dari estimasi biaya di setiap alternatif kebijakan, dipilih kebijakan yang paling efektif dan efisien sesuai

kapasitas anggaran daerah dan sekolah, sehingga mampu dijalankan dan mengentaskan sasaran untuk

mencapai SPM. Hal ini juga memperhatikan waktu akhir capaian yang sudah ditetapkan.

5. Analisis Standar Belanja

Adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan. Perhitungan sederhananya

adalah besarnya kesenjangan dikalikan biaya satuan. Setiap kebijakan memiliki dampak biaya baik

yang besar atau yang kecil. Untuk itu analisis standar belanja diperlukan untuk setiap alternatif kebijakan

sehingga dapat dipilih kebijakan yang tepat dan efektif.. Biaya satuan dihitung dengan menggunakan harga

setempat dan disesuaikan dengan rasionalitas harga pasar.

Perhitungan biaya hanya dilakukan untuk kebutuhan investasi sumberdaya manusia, investasi sarana/

prasarana dan biaya operasional. Konsekwensi biaya yang berimplikasi pada pengeluaran rutin tidak

diperhitungkan, seperti pembayaran gaji.

Page 79: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

77www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Dalam perhitungan biaya investasi yang sejenis dikelompokkan dan diagregasikan untuk setiap kabupaten.

Pengagregasian diperlukan untuk menyiapkan usulan anggaran.

Dalam menghitung biaya digunakan 3 metode yang berbeda untuk keseluruhan indikator dengan

pembagian sebagai berikut:

Pengelompokan Indikator dan Sub-Indikator SPM

No Indikator SPM/ Metode perhitungan biaya Jumlah Indikator

A Perhitungan Langsung

1 SPM 2 Rombel dan Ruang Kelas 8

2 SPM 3 Laboratorium IPA 2

3 SPM 4 Ruang Guru dan Kepala 5

4 SPM 5 Guru SD/MI 1

5 SPM 6 Guru SMP/MTs 10

6 SPM 7 Kualifikasi Guru SD/MI 2

7 SPM 8 Kualifikasi Guru SMP/MTs 2

8 SPM 9 Kualifikasi Guru Mata Pelajaran 5

9 SPM 10 Kualifikasi Kepala SD/MI 1

10 SPM 11 Kualifikasi Kepala SMP/MTs 1

11 SPM 12 Kualifikasi Pengawas Sekolah 1

B Melalui Proxi (bila keterbatasan data)

12 SPM 3 Laboratorium IPA 1

13 SPM 13 Pengembangan Kurikulum 1

14 SPM 14 Kunjungan Pengawas 1

15 SPM 15 Buku Teks SD/MI 5

16 SPM 16 Buku Teks SMP/MTs 10

17 SPM 18 Buku Pengayaan dan Referensi 4

C Melalui perhitungan kecukupan BOSP

21 SPM 21 – Kurikulum 2

22 SPM 22 – Penerapan RPP 2

23 SPM 23 – Penilaian 2

24 SPM 24 – Supervisi Kepala Sekolah 2

Page 80: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

78 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

No Indikator SPM/ Metode perhitungan biaya Jumlah Indikator

25 SPM 25 – Laporan evaluasi 2

26 SPM 26 – Laporan ujian 2

27 SPM 27 – MBS 3

Perhitungan langsung digunakan karena ada kecukupan data sehingga jelas besarnya kesenjangan dan

dimana kesenjangan itu berada (di sekolah mana, guru/pengawas bernama siapa). Metode proxy digunakan

bila data yang dibutuhkan tidak ada atau hanya sebagian, maka dihitung dengan asumsi bahwa tidak ada

ketercapaian (kesenjangan 100%). Sementara metode ketiga dengan menggunakan perhitungan BOSP

dikarenakan ketujuh indikator tersebut adalah kegiatan operasional di sekolah yang perhitungan kecukupannya

sudah dihitung melalui perhitungan BOSP, baik yang dihitung oleh kabupaten sendiri atau oleh BSNP.

Langkah-langkah Analisis

1. SPM 2 – Rombongan Belajar dan Ruang Kelas

a) Uraian Standar Pelayanan Minimal

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan

belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang,

dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.

Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1

(satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan

meja dan kursi yang cukup untuk peserta

didik dan guru, serta papan tulis.

b) Rincian Indikator SPM

Nomor Indikator SPM

2-1 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang

2-2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang

Page 81: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

79www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Nomor Indikator SPM

2-3 Untuk setiap rombongan belajar SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas

2-4 Untuk setiap rombongan belajar SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas

2-5 Untuk setiap Ruang kelas SD/MI dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

2-6 Untuk setiap Ruang kelas SMP/MTs dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

2-7 Setiap Ruang Kelas SD/MI dalam keadaan layak

2-8 Setiap Ruang Kelas SMP/MTs dalam keadaan layak

c) Analisis IP-2.1. dan IP-2.2 (besaran rombel)

Pemenuhan Indikator SPM ini dilakukan dengan menghitung rasio siswa per rombel tiap-tiap sekolah

dengan rumus berikut ini:

Rasio Siswa per Rombel =

Jumlah Siswa

Jumlah Rombongan Belajar

Berdasarkan rasio tersebut kita membuat pengelompokan sekolah seperti contoh tabel di bawah ini.

Jumlah Sekolah Rasio siswa rombel Grand Total

<= 28 >28<=32 >32<= 36 >36<=40 > 40

Jenis & Status

Sekolah Dasar 98 12 5 4 1 120

Negeri 93 12 5 4 1 115

Swasta 5 5

Madrasah Ibtidaiyah 15 4 1 1 21

Negeri 11 3 1 1 16

Swasta 4 1

5

Grand Total 113 16 5 5 2 141

Page 82: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

80 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Dari tabel di atas kita dapat melihat hanya terdapat 12 sekolah (8%) yang mempunyai rasio siswa per rombel

di atas 32 (belum memenuhi SPM).

Alternatif Kebijakan

• Menambah rombongan belajar

• Melakukan rayonisasi

• Melakukan pembatasan penerimaan murid

• Tidak mengambil tindakan

Analisa lebih lanjut

Sebelum memutuskan alternatif kebijakan yang akan diambil akan lebih tepat bila kita melihat dahulu

gambaran umum rasio siswa terhadap rombel. Hal ini diperlukan untuk melihat penyebab dari tingginya rasio

siswa terhadap rombel di sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM. Apakah disebabkan: (1) Tidak adanya

alternatif sekolah/madrasah lain; (2) Ada alternatif sekolah lain tetapi juga memiliki rasio yang tinggi; (3)

keinginan orang tua murid untuk mendaftarkan anaknya di sekolah favorit.

Untuk itu kita akan melihat Rasio Siswa terhadap Rombel per tingkat wilayah dari kabupaten/kota ke tingkat

kecamatan (untuk SMP/MTs), atau kabupaten/kotake tingkat Desa (untuk SD/MI).

Rasio Siswa terhadap Rombel di Tingkat Kecamatan Kabupaten

Jenis Sekolah Rerata Siswa_Rb Rasio

Kec. Bandar 23

Kec. Bener Kelipah 32

Kec. Bukit 21

Kec. Gajah Putih 17

Kec. Mesidah 13

Kec. Permata 22

Kec. Pintu Rime Gayo 16

Kec. Syiah Utama 20

Kec. Timang Gajah 19

Kec. Wih Pesam 23

Rerata Rasio seluruh Kabupaten 20

Page 83: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

81www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Disini kita melihat di beberapa kecamatan yang memiliki sekolah dengan rasio mendekati batasan SPM (angka

SPM rombel). Jadi adanya sekolah yang belum memenuhi SPM lebih disebabkan akan adanya kondisi khusus

di sekolah-sekolah tersebut, bukan disebabkan kondisi makro kabupaten.

Rasio Siswa terhadap Rombel di Tingkat Desa di Kabupaten

Jumlah Sekolah Rasio siswa rombel Grand Total

<= 28 >28<=32 >32<= 36 >36<=40 > 40

Kecamatan/ Desa Total

Kec. Wih Pesam 13 3 3 1 1 21

Bener Ayu 2 2

Bener Mulie 1 1 2

Blang Benara 1 1

Blang Kucak 1 1

Burni Telong 1 1

Gegerung 1 1

Karang Rejo 1 1

Kebun Baru 1 1

Kp. Bukit Pepanyi 1 1

Lut Kucak 1 1

Merie Satu 1 1

Pante Raya 1 1 1 3

Simpang Teritit 1 1

Suka Jadi 1 1

Suka makur 1 1

Suka Ramai 1 1

Syura Jadi 1 1

Disini kita mencoba menelaah kondisi di tingkat desa. Dari sini kita dapat menarik beberapa kesimpulan atau

mengambil alternatif kebijakan untuk membantu sekolah yang tidak memenuhi SPM. Misalkan:

1. Sekolah di desa Bener Mulie, Pante Raya, Suka Makmuryang memiliki rasio diatas SPM dapat

ditanggulangi dengan pembatasan penerimaan siswa, agar kelebihan siswa dapat ditampung di sekolah

lain yang memiliki rasio rendah

Page 84: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

82 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

2. Sekolah di desa Kebun Baru karena semua

memiliki rasio jauh di atas SPM, maka

kemungkinan harus dilakukan penambahan

rombel atau bahkan unit sekolah baru.

3. Untuk kecamatan Bener Kelipah dikarenakan

rasionya tinggi di atas kecamatan yang lain

dapat dilakukan rayonisasi.

d) Analisis IP-2.3. dan IP-2.4 (kecukupan ruang kelas)

Pemenuhan Indikator SPM ini dilakukan dengan menghitung rasio ruang kelas per rombel tiap-tiap sekolah

dengan rumus berikut ini:

Rasio Ruang Kelas per Rombel =Jumlah Ruang Kelas

Jumlah Rombongan Belajar

Berdasarkan rasio tersebut kita membuat pengelompokan sekolah seperti contoh tabel di bawah ini:

Sekolah/Madrasah menurut Rasio Ruang Kelas terhadap Rombel

Jumlah Sekolah Rasio Ruang Kelas ▼ Grand Total

< 0,5 0,5-<0,75 <0,75-<1 1 >1 -1,25 > 1,25 >1,25-1,5 >1,5

Jenis & Status Sekolah ▼

Sekolah Dasar 1 14 18 53 6 4 4 100

Negeri 1 14 18 49 6 4 4 95

Swasta 4 5

Madrasah Ibtidaiyah 1 2 3

Negeri 1 1

Swasta 2 2

Grand Total 1 14 18 53 6 5 6 103

Page 85: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

83www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Alternatif Kebijakan

• Membangun Ruang Kelas Baru

• Melakukan Penggabungan Sekolah

• Melaksanakan pembelajaran kelas rangkap

• Tidak mengambil tindakan

Analisis lebih lanjut

Sebelum mengambil alternatif kebijakan, akan lebih tepat bila dilihat lebih dahulu variabel-variabel lain dari sekolah

tersebut. Seperti dapat dilakukan tabulasi silang antara rasio siswa-rombel dengan kecukupan ruang kelas.

Tabulasi Silang Rasio Siswa Rombel dengan Rasio Ruang Kelas Rombel

Jumlah Sekolah Rasio Siswa Rombel Total

Kurang RK ≤16 >16 ≤20 >20≤24 >24≤28 >28≤32 >32≤36 >36≤40 > 40

Kurang RK

-4 1 1

-3 9 1 1 11

-2 2 1 3 1 7

-1 3 1 1 5

Total 14 0 1 3 4 0 1 1 24

Dari tabel di atas kita dapat melihat, dari 24

sekolah yang kekurangan Ruang Kelas, 14 di

antaranya memiliki Rasio Siswa Rombel dibawah

16. Tentunya tidak disarankan untuk menerapkan

pembangunan RKB (ruang kelas baru) untuk

sekolah tersebut. Untuk sekolah kecil yang sangat

kekurangan Ruang Kelas akan lebih disarankan

untuk dilakukan penggabungan sekolah. Sedangkan

untuk sekolah yang sedikit kekurangan ruang kelas

dapat mencukupi kebutuhannya dengan melakukan

pembelajaran kelas rangkap. Sedangkan penambahan Ruang Kelas akan diprioritaskan pada sekolah yang

memiliki siswa per rombel tinggi, atau bahkan di atas SPM.

Page 86: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

84 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

e) Analisis IP-2.5. dan IP-2.6 (kecukupan sarana ruang kelas)

Untuk menghitung pemenuhan indikator SPM ini, kita harus melakukan perhitungan kebutuhan masing-

masing sarana yang disebutkan dalam indikator ini, dengan rumus seperti berikut:

Kebutuhan kursi siswa = Jumlah Siswa

Kebutuhan meja siswa = Jumlah Siswa

Kebutuhan meja guru = Jumlah PTK + Ruang kelas digunakan

Kebutuhan kursi guru = Jumlah PTK + Ruang kelas digunakan

Kebutuhan papan tulis = Ruang kelas digunakan

Analisis kebutuhan Lemari untuk Ruang Guru yang ada pada Analisis IP-4.3 dan IP-4.4 juga akan kita hitung

bersama dengan sarana lain yang ada pada analisis ini. Berikut adalah rumus kebutuhan lemari di ruang guru.

Kebutuhan lemari guru = Jumlah PTK

Setelah mengetahui kebutuhan masing-masing sarana kita dapat melakukan penghitungan rasio kecukupan

untuk masing-masing sarana.

Kecukupan Sarana =Ketersediaan Sarana

Kebutuhan Sarana

Dari sini kita dapat melihat tingkat pemenuhan sarana di masing-masing sekolah/madrasah, sehingga dapat

melihat beberapa banyak sekolah yang sudah atau belum memenuhi SPM untuk masing-masing sarana.

Seperti contoh di bawah ini adalah rasio kecukupan untuk kursi siswa.

Sekolah/Madrasah menurut kecukupan Kursi Siswa

SD MI Total Jml

Total %

Negeri Swasta Negeri SwastaJml % Jml % Jml % Jml %

Rasio Kecukupan <0,5 38 7% 2 18% 0% 25 15% 65 9%Rasio Kecukupan <0.5 - <1.0 209 36% 4 36% 0% 77 45% 290 38%

Rasio Kecukupan 1.0 53 9% 1 9% 0% 16 9% 70 9%Rasio Kecukupan >1-2 238 41% 3 27% 2 100% 44 26% 287 38%

Rasio Kecukupan 2 22 4% 0% 0% 5 3% 27 4%N/A 19 3% 1 9% 0% 3 2% 23 3%

Grand Total 579 100% 11 100% 2 100% 170 100% 762 100%

Page 87: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

85www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Setelah kita mengetahui adanya sekolah yang masih mengalami kekurangan jumlah sarana, disini kursi siwa,

maka kita dapat mulai mengidentifikasi kebutuhan tambahan sarana yang diperlukan agar sekolah/madrasah

tersebut memenuhi SPM.

Tambahan Sarana = Kebutuhan Sarana - Ketersediaan Sarana

Kebutuhan Tambahan Kursi Siswa Sekolah/Madrasah

SD MI Grand Total

Negeri Swasta Swasta

Jumlah Sekolah 247 6 102 355

Jumlah Siswa 40,480 1,186 14,323 55,989

Ketersediaan Kursi 28,078 792 9,100 37,970

Kebutuhan Tambahan 12,402 394 5,223 18,019

Alternatif Kebijakan

• Pengadaan Sarana Tambahan

• Hibah Sarana

f) Analisis IP-2.7. dan IP-2.8 (kelayakan ruang kelas)

Seperti penghitungan-penghitungan

sebelumnya, disini kita akan melihat seberapa

banyak sekolah yang masih memiliki Ruang

Kelas dalam keadaan tidak layak. Asumsi

keadaan ruang kelas layak adalah ruang kelas

milik dalam keadaan baik, ataupun kalau rusak

hanya rusak ringan. Asumsi ini diambil dengan

dasar bahwa perbaikan untuk kerusakan ringan

sudah masuk dalam anggaran operasional

sekolah, dan bukan anggaran investasi.

Tahap pertama penghitungan kita mulai dengan melihat berapa sekolah yang masih menggunakan Ruang

Kelas yang tidak layak untuk rombongan belajarnya. Seperti yang digambarkan dalam skema di bawah ini:

Page 88: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

86 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Dalam perhitungan pemenuhan SPM kita hanya akan menghitung biaya yang mungkin timbul dari perbaikan

RK Tidak Layak yang digunakan. Untuk itu, kita harus menghitung berapa Ruang Kelas layak yang digunakan,

dan berapa RK tidak layak yang digunakan menggunakan rumus di bawah ini:

RK Layak Digunakan = If (RK Layak > Rombel | Rombel | RK Layak)

Rombel tanpa RK Layak = Rombel-Rombel Kelas Layak

Bila Rombel Tanpa RK Layak sudah mencapai angka 0, maka semua RK yang digunakan di sekolah tersebut

dalam keadaan layak. Bila tidak, kita harus menghitung RK Tidak Layak yang digunakan

RK Tidak Layak Digunakan = If (RK Tdk Layak < Rombel tanpa RK Layak |

RK Tidak Layak | Rombel tanpa RK Layak)

Setelah ini kita bisa menghitung Rasio Ruang Kelas Tidak Layak yang digunakan

Rasio RK Tidak Layak Digunakan =RK Tidak Layak Digunakan

X 100%RK Digunakan

Pemilahan Ruang Kelas menurut penggunaan dan kondisinya

Ruang KelasDigunakan / difungsikan Tidak digunakan/difungsikan

Kondisi Tidak Layak Kondisi Layak Kondisi Tidak Layak Kondisi Layak

PrioritasRehabilitasi

Prioritas Perawatan Preventif

Bukan Prioritas Rehabilitasi

Bukan Prioritas Perawatan Preventif

RK Tidak Layak yang Digunakan

RK Layak yang Digunakan

Sekolah/Madrasah menurut Rasio Ruang Kelas Layak Digunakan

SD MI Total Jml

Total %

Negeri Swasta Negeri SwastaJml % Jml % Jml % Jml %

Kelas Tidak Layak 100% 24 4% 0% 0% 2 1% 26 3%Kelas tidak layak 50% - <100% 22 4% 0% 0% 4 2% 26 3%Kelas tidak layak < 50% 158 27% 0% 0% 47 28% 205 9%Semua dalam Keadaan Layak 364 63% 11 100% 2 100% 115 68% 492 27%N/A 11 2% 0% 0% 2 1% 13 2%Grand Total 579 100% 11 100% 2 100% 170 100% 762 100%

Page 89: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

87www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Dari tabel ini kita bisa melihat seberapa banyak sekolah yang tidak memenuhi SPM, dan sejauh mana Ruang

Kelas Tidak Layak digunakan di sekolah tersebut. Dari tabel ini pula kita bisa memulai prioritas renovasi dari

ruang-ruang kelas tersebut.

Untuk menghitung berapa ruang kelas yang harus direnovasi, maka digunakan tabel lain, yang menampilkan

total Ruang Kelas Tidak Layak yang digunakan.

Jumlah Ruang Kelas Tidak Layak yang Digunakan

SD MI GrandTotal

Negeri SwastaJumlah Sekolah 204 53 257Jumlah Ruang Kelas 1299 322 1621Ruang Kelas digunakan 1233 315 1548Ruang Kelas Tidak Layak 604 109 713

Alternatif Kebijakan

• Melakukan rehabilitasi/renovasi ruang kelas

dengan kondisi tidak layak.

• Memberikan dukungan kepada sekolah untuk

menggiatkan perawatan preventif untuk menjaga

kondisi ruang kelas yang masih layak.

• Melakukan penggabungan sekolah untuk

sekolah-sekolah yang memiliki ruang kelas tidak

layak ukuran rombel kecil.

• Melakukan pembelajaran kelas rangkap untuk

mengurangi kebutuhan ruang kelas.

Page 90: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

88 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

2. SPM 3 – Ruang Laboratorium IPA

a) Uraian Standar Pelayanan Minimal

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang Laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi

yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan

eksperimen peserta didik.

b) Rincian Indikator SPM

Rincian Indikator SPM

Nomor Indikator SPM

3-1 Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang Laboratorium IPA

3-2 Di setiap laboratorium IPA tersedia meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik

3-3 Di setiap laboratorium IPA tersedia satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

c) Analisis IP-3.1

Untuk menghitung pemenuhan SPM pada indikator ini, maka kita dapat menggunakan informasi

jumlah ruang guru di tiap sekolah yang tercatat dalam database PadatiWEB. Berikut adalah output

tabeling yang digunakan untuk melihat pemenuhan indikator ini.

Jumlah Sekolah SMP/MTs Menurut Kepemilikan Laboratorium IPA

Ketersedian Lab IPA Total

Jenis & Status Sekolah 0 1

Sekolah Menengah Pertama 10 18 28

Negeri 10 16 26

Swasta 2 2

Madrasah Tsanawiyyah 6 1 7

Negeri 2 1 3

Swasta 4 4

Grand Total 16 19 35

Page 91: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

89www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Alternatif Kebijakan

• Melakukan pembangunan Laboratorium IPA

• Merehab kelebihan ruang kelas untuk Laboratorium IPA

• Menyediakan Laboratorium IPA yang dapat digunakan untuk lebih dari satu sekolah

d) Analisis IP-3.2 (kecukupan sarana Laboratorium IPA)

Untuk menghitung pemenuhan jumlah meja dan kursi di dalam laboratorium, karena tidak adanya

data spesifik meja dan kursi khusus untuk laboratorium kita dapat menggunakan salah satu dari asumsi

berikut ini:

1. Meja dan kursi laboratorium sudah menjadi komponen integral di dalam laboratorium sehingga

tidak perlu dihitung terpisah.

2. Meja dan kursi laboratorium dianggap menggunakan meja dan kursi siswa biasa, sehingga

dihitung bersamaan dengan kebutuhan meja-kursi-siswa yang dihitung dalam IP-2.5 dan IP-2.6.

e) Analisis IP-3.3 (kecukupan alat praktek Laboratorium IPA)

Dikarenakan tidak adanya informasi detail mengenai alat praktek IPA dalam pendataan PadatiWEB

ataupun SIM-NUPTK, maka perhitungan pemenuhan SPM untuk indikator ini tidak dapat dihitung

secara langsung, penghitungan biaya pemenuhan indikator ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian

perhitungan pemenuhan SPM menggunakan proxi.

3. SPM 4 – Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah

a) Uraian Standar Pelayanan Minimal

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu

ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan

kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah

dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap

SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang

terpisah dari ruang guru.

Page 92: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

90 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

b) Rincian Indikator SPM

Nomor Indikator SPM

4-1 Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru.

4-2 Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru.

4-3 Ruang guru di SD/MI dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.

4-4 Ruang guru di SMP/MTs dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.

4-5 Di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah.

c) Analisis IP-4.1 dan IP-4.2 (kecukupan ruang guru)

Untuk menghitung pemenuhan SPM pada indikator ini, maka kita dapat menggunakan informasi

jumlah ruang guru di tiap sekolah yang tercatat dalam database PadatiWEB. Berikut adalah output

tabeling yang digunakan untuk melihat pemenuhan indikator ini.

Sekolah/Madrasah Menurut Kepemilikan Ruang Guru

Jml Sekolah Ruang Guru Total

Jenis & Status 0 1

Sekolah Dasar 53 47 100

Negeri 49 46 95

Swasta 4 1 5

Madrasah Ibtidaiyah 2 1 3

Negeri 1 1

Swasta 2 2

Grand Total 55 48 103

Alternatif Kebijakan

• Melakukan pembangunan Ruang Guru

• Melakukan konversi Ruang Kelas yang tidak terpakai atau ruang lainnya menjadi ruang guru

Page 93: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

91www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Analisis Lebih Lanjut

Salah satu alternatif adalah konversi ruang kelas yang tidak terpakai untuk menjadi ruang guru. Untuk itu

kita akan adakah sekolah yang memiliki kelebihan ruang kelas.

Jumlah Sekolah/Madrasah dengan kemungkinan konversi Ruang Kelas menjadi Ruang Guru

Jenis danStatus Sekolah

Ruang Guru

Total0 1

Tidak Lebih RK

Lebih RK

Sekolah Dasar 46 7 47 100

Negeri 42 7 46 95

Swasta 4 1 5

Madrasah Ibtidaiyah 2 1 3

Negeri 1 1

Swasta 2 2

Total 46 9 48 103

Dalam tabel di atas terlihat bahwa dari 55 sekolah yang tidak memiliki ruang guru, ternyata 9 sekolah

diantaranya memiliki kelebihan ruang kelas yang bisa dikonversi menjadi ruang guru.

d) Analisis IP-4.3 dan IP-4.4 (kecukupan sarana Ruang Guru)

Untuk analisis kebutuhan sarana di Ruang Guru, karena meja dan kursi guru juga merupakan komponen

yang dihitung dalam indikator SPM IP-2.3 dan IP-2.4, maka kecukupan meja dan kursi guru akan dihitung

dalam indikator SPM tersebut. Untuk mempermudah penjelasan teknik penghitungan, maka kebutuhan

akan lemari untuk setiap guru juga akan dihitung dalam pemenuhan SPM IP-2.3 dan IP-2.4

e) Analisis IP-4.5 (kecukupan Ruang Kepala Sekolah)

Hampir sama dengan indikator SPM IP-4.1. dan IP-4.2., kita dapat melakukan identifikasi pemenuhan

indikator ini melalui variabel jumlah Ruang Kepala Sekolah yang dicatat dalam PadatiWEB. Berikut adalah

contoh tabel untuk melihat berapa banyak SMP/MTs yang sudah memenuhi SPM.

Page 94: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

92 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Jumlah Sekolah/Madrasah dengan kemungkinan konversi Ruang Kelas menjadi Ruang Kepsek

Jenis danStatus Sekolah

Ruang Kepsek

Total0 1

Kurang RK Lebih RK 1

Lebih RK > 1

Madrasah Tsanawiyyah 2 5 7

Negeri 1 2 3

Swasta 1 3 4

Sekolah Menengah Pertama 5 2 6 15 28

Negeri 5 2 4 15 26

Swasta 2 2

Grand Total 5 2 8 20 35

Tabel di atas menunjukkan masih ada 15 SMP/MTs yang tidak memiliki Ruang Kepala Sekolah, 10

diantaranya memiliki kelebihan ruang kelas yang dapat dikonversi menjadi Ruang Kepala Sekolah.

Alternatif Kebijakan

• Melakukan pembangunan Ruang Kepala Sekolah

• Melakukan konversi Ruang yang tidak terpakai atau ruang lainnya menjadi ruang guru

4. SPM 5 – Kecukupan Guru Kelas SD/MI

a) Uraian Standar Pelayanan Minimal

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru

untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam)

orang guru untuk setiap satuan pendidikan,

dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang

guru setiap satuan pendidikan.

Page 95: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

93www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

b) Rincian Indikator SPM

Nomor Indikator SPM

5-1 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru kelas untuk setiap rombongan belajar

c) Analisis IP-5.1

Indikator SPM IP-5.1, dihitung dengan melihat Rasio Guru Kelas terhadap Rombel (Guru Kelas/

Rombel) dengan rumus berikut ini:

Rasio Guru Kelas per Rombongan Belajar =Jumlah Guru Kelas

Jumlah Rombongan Belajar

Hasil rasio ini pada idealnya ada pada angka 1, yaitu satu guru untuk satu rombongan belajar,

sementara angka di atas satu menggambarkan adanya kelebihan guru, sedangkan angka di bawah

satu menunjukkan kekurangan guru.

Rasio ini dapat digunakan baik untuk analisis di tingkat sekolah ataupun analisis di tingkat kecamatan

dan kabupaten/kota. Analisis menyeluruh membutuhkan dua tingkat analisis tersebut, dan dalam

perhitungan SPM ini kita akan melihat analisis di tingkat wilayah terlebih dahulu.

Rasio Guru Kelas per Rombel di tingkat Kabupaten/Kota

Jenis & Status Jml Guru Kelas Jml Rombel Rasio Guru Kelas +/- GK

Madrasah Ibtidaiyah 21 14 2.4 7

Sekolah Dasar 1,045 659 1.7 386

Grand Total 1,066 673 1.7 393

Seperti kita lihat dari contoh di atas, rasio di tingkat kabupaten keseluruhan (1,7 guru kelas per rombel)

menunjukkan bahwa jumlah guru kelas yang ada sudah mencukupi, bahkan kelebihan 393 orang.

Kita dapat melihat gambaran lebih mendetail mengenai rasio ini bila kita menghitung rasio ini di tingkat

lebih rendah lagi, seperti di tingkat kecamatan.

Page 96: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

94 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Jumlah Sekolah berdasarkan perselisihan diantar jumlah Guru Kelas dan jumlah Rombel di tingkat Kecamatan

KecamatanKekurangan dan kelebihan Guru Kelas dibandingkan

dengan jumlah Rombel

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot

Kec. Pulau Banyak 1 1 1 2 1 6

Kec. Singkil 1 1 3 1 3 1 1 4 2 17

Kec. Singkil Utara 2 2 1 1 2 8

Kec. Kuala Baru 1 1 1 3

Kec. Gunung Mariah 1 4 2 3 3 2 2 4 1 22

Kec. Simpang Kanan 1 3 1 1 2 3 1 1 13

Kec. Danau Paris 1 1 1 1 1 1 1 7

Kec. Suro Makmur 1 1 2 2 2 1 2 11

Kec. Singkohor 1 1 1 2 1 6

Kec. Kuta Baharu 1 1 4 1 2 1 10

Total 1 2 6 11 6 14 10 9 13 9 7 4 5 5 1 103

Dari tabel di atas, kita dapat melihat beberapa informasi menarik bahwa selain ada disparitas kecukupan guru

antar kecamatan, juga ada dipsaritas di dalam kecamatan sendiri, seperti di Kecamatan Singkil, Danau Paris

dan Kuta Baharu, kita melihat disparitas antar Satuan Pendidikan, dimana lebih banyak sekolah yang surplus

namun masih ada sekolah yang kekurangan.

Dua tabel diatas memberikan gambaran mengenai ketersediaan dan kebutuhan guru kelas di masing-masing

wilayah, tetapi SPM mensyaratkan semua SD/MI, maka kita harus melakukan analisis di tingkat sekolah untuk

mengetahui pemenuhan SPM IP-5 ini.

Berlawanan dengan kondisi yang cukup baik ketika kita melihat rasio Guru Kelas/Rombel di tingkat wilayah

yang menunjukkan ketersediaan guru kelas yang cukup. Rasio Guru Kelas/Rombel di tingkat sekolah ternyata

menunjukkan 9% sekolah (9 sekolah) masih memiliki kekurangan guru, walaupun secara makro guru kelas

sudah berlebih.

Untuk sementara, kita dapat menyimpulkan adanya sekolah yang belum memenuhi SPM lebih disebabkan

karena kurang efektifnya distribusi Guru Kelas, dan bukan karena kurangnya ketersediaan guru kelas.

Page 97: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

95www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Alternatif Kebijakan

• Melakukan pemindahan guru kelas PNS dari SD Negeri yang kelebihan guru kelas kepada SD Negeri

yang kekurangan.

• Melakukan penugasan PNS agar diperbantukan/diperkerjakan di SD/MI swasta.

• Menawarkan insentip khusus untuk guru yang bersedia ditempatkan di pelosok.

• Melakukan perekrutan Guru Kelas baru.

• Penggabungan sekolah untuk SD Negeri kecil yang kekurangan guru.

• Menyelenggarakan pembelajaran kelas rangkap untuk sekolah di daerah khusus.

5. SPM 6 – Kecukupan Guru Mata Pelajaran SMP/MTs

a) Uraian Standar Pelayanan Minimal

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus

tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

b) Rincian Indikator SPM

Nomor Indikator SPM

6-1 Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Pendidikan Agama*

6-2 Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*

6-3 Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Bahasa Indonesia*

6-4 Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Bahasa Inggris

6-5 Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Matematika*

6-6 Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam*

6-7 Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*

6-8 Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Seni Budaya*

6-9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan*

6-10 Di setiap SMP/MTs tersedia guru yang cukup untuk setiap mata pelajaran Ketrampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi*

Page 98: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

96 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

c) Analisis IP-6.5.

Analisis IP-6 membutuhkan analisis untuk dilakukan secara dua tahap. Pertama adalah identifikasi sekolah

yang masih mengalami kekurangan guru (belum memenuhi SPM), dan yang kedua adalah menghitung

total tambahan kebutuhan guru agar sekolah-sekolah tersebut memenuhi SPM. Dalam analisis ini

diasumsikan bahwa semua guru PNS mengajar 24 jam, sementara guru non PNS mengajar sesuai

faktanya dan diequivalenkan (Full Time Equivalent) dengan guru PNS.

Untuk menghitung kebutuhan guru digunakan rumus sebagai berikut:

Kebutuhan Guru (mata pelajaran) =Jumlah Rombel × Jam Per Minggu (mata pelajaran)

Kebutuhan Guru (mata pelajaran)

SMP/MTs menurut Kebutuhan Guru Mata Pelajaran di Kabupaten

Mata Pelajaran Jumlah Guru PNS

Jml FTE Guru Non PNS

Ketersediaan Guru

Kebutuhan Guru

Lebih/Kurang -3

Bahasa Indonesia 39 16 55 34 21Bahasa Inggris 35 18 53 34 19Ilmu Pengetahuan Alam 43 22 65 34 37Ilmu Pengetahuan Sosial 61 24 85 34 51Ketrampilan/TIK - 0 0 17 (17)Matematika 38 20 58 24 25Pendidikan Agama Islam 38 19 58 17 41Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 19 8 27 17 10PPKN 35 9 44 17 27Seni Budaya 17 9 26 17 9Grand Total 326 146 472 254 218

Tabel di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya bila semua guru PNS mengajar 24 jam, jumlah guru mapel

telah mencukupi, bahkan berlebih, namun demikian masih kekurangan untuk guru TIK. Sedangkan bila

dilihat distribusinya di tingkat sekolah (contoh untuk mapel Matematika) terlihat meskipun secara makro telah

mencukupi ternyata masih ada 13 sekolah yang kekurangan guru mapel tersebut, seperti tertera dalam tabel

berikut.

Page 99: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

97www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

SMP/MTs menurut kecukupan Guru Mata Pelajaran di Kabupaten

Kabupaten Kab. AcehMata Pelajaran Matematika

Jml Sekolah Lebih Kurang Grand TotalJenis & Status -5 -2 -1 0 1 2 3 4

Sekolah Menengah Pertama 1 2 4 2 10 4 4 1 28Negeri 1 1 4 2 9 4 4 1 25Swasta 1 1 2

Madrasah Tsanawiyyah 6 1 7Negeri 2 1 3Swasta 4 4

Grand Total 1 2 10 2 10 5 4 1 35

Alternatif Kebijakan

• Dilakukan praktek guru mengajar di lebih dari satu sekolah (mobilitas guru)

• Redistribusi guru antar sekolah

• Retraining guru, guru mata pelajaran lain (misal: IPA) diberikan pembekalan sebagai guru matematika

(Mengambil S1/D-IV Matematika)

• Pengangkatan guru baru

Analisis Lebih Lanjut

Salah satu alternatif kebijakan adalah adanya praktek mobilitas guru. Dimana penghitungan pemenuhan SPM

dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi bahwa guru bisa mengajar di lebih dari satu sekolah.

Untuk itu kita akan penghitungan total kebutuhan guru kita lakukan dengan melihat juga sekolah-sekolah yang

memiliki kelebihan guru, dan bagaimana bila kelebihan jam guru ini digunakan untuk mengajar di sekolah lain.

Page 100: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

98 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

6. SPM 7 – Kualifikasi Guru SD/MI

a) Uraian Standar Pelayanan Minimal

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2

(dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

b) Rincian Indikator SPM

Nomor Indikator SPM

7-1 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV.

7-2 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memiliki sertifikat pendidik.

c) Analisis IP-7.1

Dalam menghitung indikator SPM ini kita menggunakan informasi pendidikan guru yang tercatat dalam

SIM-NUPTK yang diagregatkan di tingkat sekolah untuk menghitung berapa guru dalam satu sekolah

yang sudah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV.

Jumlah Sekolah/Madrasah menurut Jumlah Guru S1

Jenis & Status Sekolah

Jumlah Guru S1Total

SekolahBelum memenuhi SPM Memenuhi

SPM0 1 2 atau lebih

Sekolah Dasar 30 26 44 100Negeri 28 25 42 95Swasta 2 1 2 5

Madrasah Ibtidaiyah 2 1 3Negeri 1 1Swasta 2 2

Total 32 26 45 103

Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa ada 58 sekolah (56%) yang belum memenuhi SPM. Dan dari output ini

kita juga bisa menghitung berapa jumlah guru S1 yang dibutuhkan agar 214 sekolah ini bisa memenuhi SPM.

Page 101: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

99www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Kebutuhan Guru S1 = Sekolah × ( 2 - n )

Kebutuhan Guru S1 = ( Sekolah 0 Guru S1 × 2 ) + ( Sekolah 1 Guru S1 ×1)

Kebutuhan Guru S1 = ( 51 × 2 ) + ( 163 × 1 ) = 265

Alternatif Kebijakan

• Melakukan peningkatan kualifikasi guru yang belum S1/D-IV

• Melakukan perekrutan guru baru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D-IV

• Melakukan pemindahan guru dari sekolah yang kelebihan guru S1/D-IV ke sekolah yang

kekurangan guru S1/D-IV

d) Analisis IP-7.2 Dalam menghitung indikator SPM ini kita menggunakan informasi sertifikasi guru yang tercatat dalam

SIM-NUPTK yang diagregatkan di tingkat sekolah untuk menghitung berapa guru dalam satu sekolah

yang sudah memiliki sertifikasi pendidik. Rumus yang digunakan sama dengan IP 7.1.

Alternatif Kebijakan

• Menyusun prioritas sertifikasi guru untuk sekolah yang kekurangan guru bersertifikasi

• Melakukan perekrutan guru baru yang sudah bersertifikasi

• Melakukan pemindahan guru dari sekolah yang kelebihan guru bersertifikasi ke sekolah yang

kekurangan guru bersertifikasi

7. SPM 8 – Kualifikasi Guru SMP/MTs

a) Uraian Standar Pelayanan Minimal

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%

danseparuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah

khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

Page 102: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

100 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

b) Rincian Indikator SPM

Nomor Indikator SPM8-1 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak

70% atau lebih8-2 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademikS-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik sebanyak 35% lebih

c) Analisis IP-8.1

Dalam menghitung indikator SPM ini kita menggunakan informasi pendidikan guru yang tercatat dalam

SIM-NUPTK yang diagregatkan di tingkat sekolah untuk menghitung berapa guru dalam satu sekolah

yang sudah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV.

Jumlah Sekolah/Madrasah menurut Persentase Guru S1

Jenis & Status SekolahJml Guru S1

Total<35% 35-<70% >=70%

Madrasah Tsanawiyyah 3 4 7Negeri 1 2 3Swasta 2 2 4

Sekolah Menengah Pertama 5 16 7 28Negeri 5 16 5 26Swasta 2 2

Grand Total 5 19 11 35

Dari output ini kita bisa melihat bahwa ada 24 sekolah (68%) yang belum memenuhi SPM. Analisis ini

bisa diperdalam dengan menghitung berapa jumlah guru S1 yang dibutuhkan agar 24 sekolah ini bisa

memenuhi SPM.

Alternatif Kebijakan

• Melakukan peningkatan kualifikasi guru yang belum S1/D-IV

• Melakukan perekrutan guru baru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Page 103: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

101www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Melakukan pemindahan guru dari sekolah yang kelebihan guru S1/D-IV ke sekolah yang

kekurangan guru S1/D-IV

Catatan: Untuk alternatif menyusun prioritas peningkatan kualifikasi guru yang belum S1/D-IV akan

lebih tepat sasaran bila prioritas disusun bersama dengan pemenuhan IP-9 yang mensyaratkan

minimal satu guru mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris harus

berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik.

d) Analisis IP-8.2

Dalam menghitung indikator SPM ini kita menggunakan informasi sertifikasi guru yang tercatat dalam

SIM-NUPTK yang diagregatkan di tingkat sekolah untuk menghitung berapa guru dalam satu sekolah

yang sudah memiliki sertifikasi pendidik.

Jumlah Sekolah/Madrasah menurut persentase Jumlah Guru S1/D-IV Bersertifikat Pendidik

Nama SekolahJml Guru S-1 Bersertifikat

Total<35% 35% - <70% >=70%

Madrasah Tsanawiyyah 9 9Negeri 3 3Swasta 6 6

Sekolah Menengah Pertama 19 6 1 26Negeri 14 6 20Swasta 5 1 6

Grand Total 30 6 1 35

Alternatif Kebijakan

• Menyusun prioritas sertifikasi guru untuk sekolah yang kekurangan guru bersertifikasi.

• Melakukan perekrutan guru baru yang sudah bersertifikasi.

• Melakukan pemindahan guru dari sekolah yang kelebihan guru bersertifikasi ke sekolah yang

kekurangan guru bersertifikasi.

Page 104: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

102 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Catatan: Untuk alternatif menyusun prioritas sertifikasi guru akan lebih tepat sasaran bila prioritas

disusun bersama dengan pemenuhan IP-9 yang mensyaratkan minimal satu guru mata pelajaran

matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris harus berkualifikasi S1/D-IV dan

bersertifikat pendidik.

8. SPM 9 – Kualifikasi Guru Mata Pelajaran SMP/MTs

a) Uraian Standar Pelayanan Minimal

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa

Indonesia, dan Bahasa Inggris.

b) Rincian Indikator SPM

Nomor Indikator SPM9-1 Di setiap SMP/MTs tersedia minimal satu guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika.9-2 Di setiap SMP/MTs tersedia minimal satu guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran IPA.9-3 Di setiap SMP/MTs tersedia minimal satu guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.9-4 Di setiap SMP/MTs tersedia minimal satu guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Bahasa Inggris.

c) Analisis IP-9.1

Dalam menghitung indikator SPM ini kita menggunakan informasi sertifikasi guru yang tercatat

dalam SIM-NUPTK yang diagregatkan di tingkat sekolah untuk apakah sudah ada guru berkualifikasi

akademik S1/D-IV dan bersertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika

Page 105: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

103www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Jumlah Sekolah/Madrasah menurut Jumlah Guru Matematika S1/D-IV dan/atau Bersertifikat Pendidik

Mata PelajaranMatematika

Jumlah Guru S1di sekolahTotal

Bersertifikasi atau belum 0 1 2 3 4 5 8Sudah 13 10 5 3 1 1 33Belum 1 1 2Total 13 10 6 3 1 1 1 35

Dari tabel diatas kita melihat bahwa hanya 15 sekolah (ditandai merah mudah) dari SMP/MTs (42%)

yang memiliki Guru Matematika tidak memenuhi SPM karena kualifikasi belum S1/D-IV atau belum

memiliki sertifikat pendidik.

Alternatif Kebijakan

• Meningkatkan kualifikasi akademik guru matematika yang belum S1/D-IV

• Menyusun prioritas sertifikasi guru untuk sekolah yang kekurangan guru mata pelajaran

matematika bersertifikasi,

• Melakukan perekrutan guru matematika baru yang sudah berkualifikasi S1/D-IV dan juga telah

bersertifikasi

• Melakukan pemindahan guru dari sekolah yang kelebihan guru yang memenuhi syarat SPM ke

sekolah yang kekurangan guru tersebut.

Catatan: Untuk alternatif menyusun prioritas peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru akan lebih

tepat sasaran bila prioritas disusun bersama dengan pemenuhan IP-8 yang mensyaratkan 70% guru

harus S1/D-IV dan 35% dari guru itu bersertifikat pendidik.

d) Analisis IP-9.2, IP-9.3, Analisis IP-9.4

Untuk analisis beberapa IP ini, secara garis besar sama dengan analisis IP-9.1., hanya berbeda dalam

mata pelajaran yang akan dianalisis.

Page 106: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

104 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

9. SPM 10 – Kualifikasi Kepala SD/MI

a) Uraian Standar Pelayanan Minimal

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik

b) Rincian Indikator SPM

Nomor Indikator SPM10-1 Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat

pendidik

c) Analisis IP-10.1

Untuk melakukan analisis indikator SPM ini kita menggunakan data guru yang tercatat dalam SIM-

NUPTK. Berikut ini adalah contoh pivot yang digunakan untuk melihat berapa banyak kepala sekolah

yang sudah memenuhi SPM.

Kepala Sekolah dan Madrasah menurut Tingkat Pendidikannya

SertifikasiTingkat Pendidikan

TotalSMA D2 S1

Lulus 5 6 11Belum 22 13 24 59Total 22 18 30 70

Alternatif Kebijakan

• Memberikan beasiswa untuk peningkatan kualifikasi akademik kepala sekolah.

• Memprioritaskan sertifikasi pendidik untuk kepala sekolah.

• Melakukan promosi/pengangkatan kepala sekolah baru yang sudah S1/D-IV yang sudah

bersertifikasi.

Page 107: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

105www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pengalaman Praktek yang Baik dari Berbagai Daerah:

KREATIVITAS KEPALA SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH DALAM MENGELOLA SEKOLAH

(Kab. Blitar, Kab. Probolinggo, Kab. Kebumen, Kab. Banyuwangi)

Kepala Sekolah “mengajak dan memberi contoh” tidak “memerintah”, menciptakan suasana agar semua warga merasa “Sekolahku adalah Istanaku” melalui Transparan

dalam hal keuangan, program-program dikembangkan secara musyawarah dan dipertanggungjawabkan bersama…

10. SPM 11 – Kualifikasi Kepala SMP/MTs

a) Uraian Standar Pelayanan Minimal

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik

b) Rincian Indikator SPM

Nomor Indikator SPM11-1 Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV, dan memiliki sertifikat

pendidik

Pengalaman Praktek yang Baik dari Berbagai Daerah:

PERAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM MEMAJUKAN MANAJEMEN DAN PEMBELAJARAN

(Kab. Magetan, Kab. Banyuwangi, Kab. Semarang)

Pelajaran yang dapat diambil (SPM yang telah menerapkan MBS) adalah:• Kepala sekolah telah berfungsi sebagai Educator, Motivator, Administrator,

Supervisor, Leadership, Inovator, dan Managerial;• Adanya kepercayaan dari warga sekolah/stakeholder;• Warga sekolah dapat mengembangkan potensinya;• Mampu menjalin kerjasama dengan warga sekolah/stakeholder;• Adanya keterbukaan oleh warga sekolah.

Page 108: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

106 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

c) Analisis

Analisis SPM IP 11-1 dan IP 11-2 ini menggunakan analisis yang sama dengan SPM IP-10, hanya

SPM IP-10 adalah untuk Kepala SD/MI, sedangkan SPM IP-11 berkonsentrasi pada Kepala SMP/MTs.

11. SPM 12 – Kualifikasi Pengawas

a) Uraian Standar Pelayanan Minimal

Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

b) Rincian Indikator SPM

Nomor Indikator SPM12-1 Semua pengawas berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV, dan memiliki sertifikat

pendidik

c) Analisis

Analisis SPM IP 12-1 dan IP 12-2 ini menggunakan analisis yang sama dengan SPM IP-10, hanya

SPM IP-10 adalah untuk Kepala SD/MI, sedangkan SPM IP-12 berkonsentrasi pada pengawas

sekolah dan madrasah

Penghitungan dengan Menggunakan Variabel Proxi

Beberapa butir SPM seperti kecukupan buku teks untuk siswa, perlengkapan dan peralatan laboratorium

IPA untuk SMP/MTs, serta alat praktik IPA untuk SD/MI tidak pernah tercatat secara baik dalam database

PadatiWEB, dan tentu saja SIMNUPTK. Untuk kebutuhan memetakan capaian kinerja memerlukan pendataan

khusus yang akan dilakukan oleh Pengawas (dengan menggunakan Form Pendataan Sekolah).

Page 109: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

107www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Selain butir-butir SPM tersebut, ada beberapa butir SPM lainnya yang pemenuhannya menimbulkan biaya

dengan sifat berulang seperti Dukungan Pengembangan Kurikulum (SPM 13) dan Kunjungan Pengawas (SPM 14).

Untuk menghitung biaya pemenuhan SPM tersebut, dilakukan penghitungan melalui proxi, yaitu penghitungan

pemenuhan SPM dengan variabel selain variabel yang menjadi obyek dalam indikator SPM. Asumsi yang

digunakan adalah capaian kinerja dianggap 0% sehingga gap yang harus dipenuhi adalah 100%. Namun

demikian perhitungan melalui proxy akan disempurnakan bila ada data pendukung.

Setelah menghitung besaran variabel proxy tersebut penghitungan biaya pemenuhan SPM dihitung sebagai

pembiayaan yang berulang yang mencakup seluruh sekolah/madrasah.

Indikator SPM dengan Variabel Proxi-nya

Nomor Indikator SPM Variabel Proxi Biaya Dihitung3-2 Laboratorium IPA dilengkapi dengan minimal satu set

peralatan praktek IPAJumlah laboratorium IPA

Biaya alat dan Perlengkapan Lab IPA

13 Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran

Jumlah Sekolah/ Madrasah

Biaya kegiatan dukungan kurikulum per satuan pendidikan

14 Pengawas melakukan kunjungan ke satuan/pendidikan

Jumlah Sekolah/ Madrasah

Biaya/ insentif kunjungan pengawas

15 Setiap SD/MI menyediakan buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS untuk setiap peserta didik

Jumlah Siswa SD/MI

Biaya pengadaan buku

16 Setiap SMP/MTs menyediakan satu set buku teks yang berisi buku teks siswa untuk semua mata pelajaran

Jumlah Siswa SMP/MTs

Biaya pengadaan paket buku

17 Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA Jumlah SD/MI Biaya pengadaan alat peraga

18-1 Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan Jumlah SD/MI Biaya pengadaan paket buku

18-2 Setiap SD/MI memiliki 10 buku referensi Jumlah SD/MI Biaya pengadaan buku

18-3 Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan Jumlah SMP/MTs Biaya pengadaan paket buku

Page 110: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

108 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

1. Pemenuhan SPM-3 (Laboratorium IPA)

Penghitungan biaya pemenuhan SPM-3 secara analisis dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:

• Di akhir umur pakai setiap komponen alat praktik IPA setiap alat praktik IPA harus digantikan dengan

alat yang baru.

• Untuk meyakinkan bahwa setiap laboratorium praktik IPA terjaga kelengkapannya, maka secara

berkala akan dialokasikan anggaran untuk pengadaan alat praktik tersebut.

• Besar anggaran dialokasikan setiap tahun adalah sebanyak alat yang dibutuhkan dibagi dengan umur

pakai alat tersebut.

Bila asumsi ini dirumuskan dalam perhitungan akan menjadi menjadi formula berikut:

Pemenuhan Alat Lab IPA = Jumlah Lab IPA × Jumlah alat IPA × Harga alat IPA

Umur Pakai alat IPA

Alat-alat IPA yang dihitung di sini secara detail dapat dilihat pada Annex 2. Untuk harga masing-masing

alat dapat menggunakan Standar Harga Tertinggi yang berlaku di Kabupaten/Kota. Umur pakai masing-

masing alat dan perlengkapan alat IPA sebetulnya berbeda, tetapi secara umum menggunakan umur pakai

lima tahun.

Alat-alat IPA yang dihitung disini secara detail dapat dilihat pada Annex 2. Untuk harga masing-masing alat

dapat menggunakan Standar Harga Tertinggi yang berlaku di Kabupaten/Kota. Umur pakai masing-masing

alat dan perlengkapan alat IPA sebetulnya berbeda, tetapi secara umum menggunakan umur pakai lima

tahun.

2. Pemenuhan SPM-13 (Pengembangan Kurikulum)

Penghitungan biaya pemenuhan SPM-13 secara analisis dilakukan dengan asumsi bahwa dinas akan

menyelenggarakan program/kegiatan dukungan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang

efektif. Dari anggaran telah lalu, atau sumber perhitungan anggaran lainnya, kita dapat memperoleh biaya

program/kegiatan tersebut per sekolah/madrasah – yang kemudian dapat dikalikan ke jumlah sekolah/

madrasah yang ada.

Page 111: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

109www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Dukungan Kurikulum SD = Jumlah SD MI ×10 × biaya satuan

3. Pemenuhan SPM-14 (Kunjungan Pengawas)

Penghitungan biaya pemenuhan SPM-14 secara analisis dilakukan dengan asumsi bahwa setiap aktivitas

kunjungan pengawas di sekolah/madrasah akan menimbulkan biaya. Maka biaya pemenuhan SPM ini

akan dihitung dengan mengkalikan jumlah kunjungan pengawas yang diperlukan dengan biaya/insentif per

kunjungan yang dikeluarkan/diterima pengawas.

Kunjungan Pengawas SD = Jumlah SD MI × 10 × biaya per kunjungan

Kunjungan Pengawas SMP = Jumlah SMP MTs × 10 × biaya perkunjungan

4. Pemenuhan SPM-15, SPM-16 (Kecukupan Buku Teks)

Penghitungan biaya pemenuhan SPM-15 dam

SPM-16 secara analisis dilakukan dengan

asumsi sebagai berikut:

• Di akhir umur pakai buku maka setiap buku

harus digantikan dengan buku baru.

• Untuk meyakinkan bahwa buku selalu

tersedia untuk setiap siswa, maka secara

berkala akan dialokasikan anggaran untuk

pengadaan buku tersebut.

• Besar anggaran dialokasikan setiap tahun

adalah sebanyak buku yang dibutuhkan dibagi dengan umur buku tersebut.

Bila asumsi ini dirumuskan dalam perhitungan akan menjadi menjadi formula berikut:

Pemenuhan Buku Teks mapel = Jumlah Siswa × Harga Buku mapel

Umur Pakai Buku mapel

Page 112: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

110 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Harga buku yang menggunakan Standar Harga Tertinggi yang berlaku di Kabupaten/Kota, sedangkan umur

pakai buku yang digunakan adalah tiga tahun.

5. Pemenuhan SPM-17 (Alat Peraga IPA)

Penghitungan biaya pemenuhan SPM-17 secara analisis dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:

• Di akhir umur pakai setiap komponen alat peraga IPA setiap alat peraga IPA harus digantikan dengan

alat yang baru.

• Untuk meyakinkan bahwa setiap laboratorium peraga IPA terjaga kelengkapannya, maka secara

berkala akan dialokasikan anggaran untuk pengadaan alat peraga tersebut.

• Besar anggaran dialokasikan setiap tahun adalah sebanyak alat yang dibutuhkan dibagi dengan umur

pakai alat tersebut

Bila asumsi ini dirumuskan dalam perhitungan akan menjadi menjadi formula berikut:

Alat Peraga IPA = Jumlah SD MI × Jumlah alat IPA × Harga alat IPA

Umur Pakai alat IPA

Yang termasuk alat Peraga IPA adalah:

• Model kerangka manusia

• Model tubuh manusia

• Bola dunia (Globe)

• Contoh peralatan optic

• Kit IPA untuk eksperimen dasar

• Poster/carta IPA

Untuk harga masing-masing alat dapat menggunakan Standar Harga Tertinggi yang berlaku di Kabupaten/

Kota. Umur pakai masing-masing alat dan perlengkapan alat IPA sebetulnya berbeda, tetapi secara umum

menggunakan umur pakai lima tahun.

Page 113: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

111www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

6. Pemenuhan SPM-18 (Buku Pengayaan dan Buku Referensi)

Penghitungan biaya pemenuhan SPM-18 secara analisis dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:

• Di akhir umur pakai buku maka setiap buku

harus digantikan dengan buku baru.

• Untuk meyakinkan bahwa buku selalu

tersedia untuk setiap siswa, maka secara

berkala akan dialokasikan anggaran untuk

pengadaan buku tersebut.

• Besar anggaran dialokasikan setiap tahun

adalah sebanyak buku yang dibutuhkan

dibagi dengan umur buku tersebut.

Bila asumsi ini dirumuskan dalam perhitungan akan menjadi menjadi formula berikut:

Pemenuhan Buku

= Jumlah Sekolah Madrasah

×

jenis buku

Jumlah jenis buku × Harga jenis buku

Umur Pakai jenis buku

Setiap SD/MI membutuhkan 100 judul buku pengayaan, dan SMP/MTs membutuhkan 200 judul buku

pengayaan (SPM IP-18). Mengenai jumlah buku per judul akan menjadi kebijakan dari masing-masing

kabupaten/kota.

Harga buku bisa diambil dari Standar Harga Tertinggi, sedangkan umur pakai standar adalah tiga tahun,

tetapi karena buku pengayaan dan buku referensi tingkat penggunaannya lebih rendah dari buku teks

–dan perubahan kurikulum yang menyebabkan buku teks menjadi tidak dapat digunakan tidak begitu

mempengaruhi buku pengayaan dan referensi.

Page 114: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

112 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Referensi di CD yang Terlampir

CD yang terlampir dilengkapi dengan file sebagai berikut

a) Peraturan

• Petunjuk Teknis SPM Perhitungan Indikator Pencapaian (Peraturan Dirjen Mandikdasmen No: 575/C/

KEP/OT/2010, 28 Desember 2010)

• Lampiran Permendikbud No 23 Th 2013 tentang Pengintegrasian SPM dalam Perencanaan &

Penganggaran Kabupaten/Kota; Perhitungan Indikator Pencapaian (IP); Analisa Standar Belanja.

b) Templat

• Templat 3a Lembar Kerja Costing SPM (dalam bentuk spreadsheet excel)

• Templat 3b Lembar Kerja Harga Satuan kegiatan Utk Kalkulasi Biaya SPM

• Templat 3c data umum capaian-kebijakan-biaya

• Templat 3d Form Pendataan Sekolah (Proxy)

c) Lembar Latihan

• Lembar Latihan 3a SPM Bidang Pendidikan Dasar Relevan Dengan Kegiatan MBS

• Lembar latihan 3b SPM Bidang Pendidikan Dasar dan Manajemen Berbasis Sekolah

• Lembar Latihan 3c SPM dan Kesesuaian Dengan Kebijakan Daerah

• Lembar Latihan: Pemetaan Capaian, Analisis Gap, Analisis Penyebab, Perumusan program-kegiatan

dan biaya.

d) Contoh

• Contoh 3a Teknik Identifikasi Faktor Penyebab Kesenjangan/Gap dengan Fish bone dan problem tree

(pohon masalah)

• Contoh 3b lembar Kerja Data Simulasi Kota Beluga

Page 115: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

113www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Contoh 3c Analisis Kesenjangan Pencapaian dan Target SPM di Tingkat Satuan Pendidikan

• Contoh analisis pencapaian SPM manajemen berbasis sekolah (MBS)

• Contoh analisis pencapaian SPM Perhitungan BOSP

• Contoh analisis pencapaian SPM Distribusi guru (DGP)

Page 116: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

114 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Modul 4Integrasi Hasil Costing SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran

Tujuan Pembelajaran

Modul inimembahas tindak lanjut dari penyusunan usulan rencana pemenuhan SPM pendidikan dasar

sampai usulannya diterima dalam recnancan kerja tahunan, dan anggaran dialokasikan dalam dokumen

pelaksanaan anggaran untuk setiap instansi yang berperan dalam proses pemenuhan SPM.

Pendahuluan

SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga menjadi acuan dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung

Page 117: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

115www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

jawaban di daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka

penyelenggaraan urusan wajib. Pada setiap SPM dari seluruh SKPD yang memberikan pelayanan

wajibada indikator (tolok ukur) yang disusun sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah

daerah (RPJMD) dan rencana stratejik daerah. Tiap satuan kerja harus menyusun rencana strategis agar

dapat mencapai SPM yang menjadi tanggungjawabnya, dan kemudian dijabarkan dalam rencana kerja

SKPD.

Rencana pemenuhan SPM perlu disinkronkan dan diintregrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi SKPD (Renstra SKPD). Target tahunan pemenuhan

SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA-SKPD), APBD, sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),.

Pentingnya pengintegrasian rencana pemenuhan SPM ke dalam dokumen perencanaan dan

penganggaran daerah secara ekplisit telah disebutkan dalam berbagai peraturan. Di dalam Permendagri

79/2007 hal tersebut dinyatakan pada Bab V dan VI. Dalam Permendagri 54/2010 tentang Tata Cara

Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah juga telah mencantumkan posisi SPM dalam proses

penyusunan perencanaan daerah. Evaluasi pelaksanaannya juga telah secara jelas dicantumkan dalam

PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.Peraturan lain yang menggambarkan kedudukan SPM

dalam rencana pembangunan daerah adalah PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rencana pencapaian SPM bukan sebuah dokumen

perencanaan tersendiri namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan

pembangunan daerah.

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah

1. Peraturan Perundang-undangan tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan dan

peraturan-peraturan :

1. UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara

2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

Page 118: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

116 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

3. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo UU 12 tahun 2008

5. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara

6. Permendagri 13/2006 Jo Permendagri 21/ 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

7. PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

8. Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 8/2008

2. Skema Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional

Catatan

• Pertama; bahwa perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan

perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan yang direncanakan akan sesuai dengan

kemampuan pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu perencanaan jangka menengah daerah harus

dilengkapi dengan dokumen perencanaan pembiayaan jangka menengah.

• Kedua; seluruh satuan kerja Perangkat Daerah melaksanakan program kerja dan kegiatan

berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi/lembaga ditiap tingkat pemerintahan.

• Ketiga; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola berdasarkan prestasi kerja/

anggaran kinerja, yang berarti program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan

APBD harus dirumuskan secara jelas dan terukur apa output dan outcome-nya.

Page 119: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

117www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Korelasi SPM dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional

Keterkaitan Peraturan dalam Pelaksanaan SPM

Page 120: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

118 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Diagram Skematik Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk

menyusunperencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah

harus menyusun rencana aksipemenuhan SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM.

Dalam hal ini dibutuhkan analisis atau kajiankebutuhan pembiayaan pencapaian SPM (Costing).Rencana

aksi pencapaian SPM memperhatikan dan dituangkanke dalam RPJMD dan Renstra SKPD.Target

Page 121: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

119www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam RKPD,Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD sesuai kemampuan

keuangandaerah. Rencana aksi pencapaian target tahunan SPM sertarealisasinya diinformasikan kepada

masyarakat.

RKA-SKPD adalah masukan untuk proses penyusunan RAPBD, setelah RAPBD disahkan menjadi APBD

bersma DPRD, masing-masing SKPD menyusun DPA sebagai landasan pelaksanaan program-kegiatan. DPA

perlu disusun supaya para pelaksana di SKPD mengetahui secara detail bagaimana harus memenuhi target

SPM dan bagaimana sumberdaya dialokasikan agar target dapat dipenuhi.

Catatan Penting :

• Ketersediaan data dasar atau capaian indikator SPM saat ini (tahun dasar)

• Melakukan estimasi target capaian untuk tahun perencanaan dan 3 tahun berikutnya

• Melakukan perhitungan pembiayaan untuk setiap target capaian indikator SPM

• Melakukan pemetaan setiap kegiatan capaian indikator SPM beserta pembiayaannya ke dalam kegiatan

dan program yang ada dalam dokumen perencanaan atau menciptakan kegiatan dan program baru dalam

dokumen perencanaan

• Menentukan skala prioritas rencana capaian SPM dalam dokumen perencanaan dikaitkan dengan

kapasitas pembiayaan danrencana capaian non SPM lainnya

• Melakukan revisi dan finalisasi rencana capaian SPM dan pembiayaannya dalam dokumen perencanaan

Tahapan Pengintegrasian SPM ke dalam Dokumen Perencanaan

• Dalam perumusan visi dan misi daerah yang berkaitan denganpeningkatan penyediaan layanan dasar bagi

masyarakat danpenanggulanan kemiskinan

• Pada tahap penetapan prioritas, di mana urusan wajib dan kewajiban daerah sudah tentu harus

diprioritaskan

• Pada tahap perumusan kebijakan dan prioritas sektor dalamRenstra SKPD

• Pada tahap penyusunan program-program indikatif tahunan untuk 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan

indikator-inikatorkinerjanya.

• Pada tahap perumusan dan penetapan kebijakan dan prioritas tahunan maupun program-program tahunan

dalam RKPD maupun Renja SKPD.

Page 122: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

120 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Pada tahap proses partisipasi masyarakat melalui Musrenbang atau Forum Stakeholders atau Forum

SKPD, di mana para pemangku kepentingan menggunakan Daftar SPM sebagai referensi dan bahan

pembanding untuk menelaah program-program atau rencana tindak yang diusulkan

• Pada tahap perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), di mana target-target pencapaian SPM dari

Urusan-urusan Wajib tertentu harus ditetapkan dalam KUA.

• Pada tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Rancangan APBD sebagai

kelanjutan dari penyusunan Renja SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dalam proses penganggaran

tahunan, di mana sasaran atau target pencapaian SPM tahunan ditetapkan dan dibiayai.

Proses Integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran

Berikut ini proses integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah:

1. Mengidentifikasi daftar SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian/Lembaga Teknis

Sektoral).

2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM sekarang di daerah.

3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan daftar SPM yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Bila ada kesenjangan atau kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah.

4. Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar masalahnya.

5. Identifikasi dan analisis berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi atau tuntutan kegiatan yang

diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Gunakan Daftar Standar Teknis yang telah

disusun dan diterbitkan oleh Departemen/Lembaga teknis/sektoral SPM yang bersangkutan.

6. Identifikasi kegiatan-kegiatan serta barang-barang dan jasa-jasa apa saja yang diperlukan untuk menutupi

kesenjangan pencapaian SPM.

7. Hitung ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serta

mengadakan barang dan jasa yang teridentifikasi untuk mencapai SPM, baik biaya langsung maupun tidak

langsung (SPM Costing).

8. Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi upaya-upaya untuk mencapai SPM

9. Tetapkan berapa lama atau berapa tahun masalah-masalah atau kesenjangan tersebut di atas dapat

diselesaikan berdasarkan sumber daya tersedia dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-

target tahunan pencapaian SPM.

Page 123: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

121www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

10. Rumuskan program-program dan kegiatannya beserta indikator-indikator keluaran dan hasil (kinerja) serta

mekanisme kerja danorganisasi sebagai Rencana Tindak untuk menggali dan memobilisasisumber daya

dan dana yang diperlukan untuk mencapai SPM.

11. Integrasikan rencana tindak pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra dan Renja SKPD serta RPJMD

dan RKPD, sehingga akhirnya bisa dimasukkan juga kedalam RKA SKPD dan R/APBD.

12. Kendalikan pelaksanaan upaya-upaya tindakan (Implementasi Rencana Tindak) untuk mencapai SPM

melalui monitoring dan evaluasi (Monev) selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan

sesuai dengan rencana.

13. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan pencapaian SPM apabila suatu tahap pelaksanaanya telah

selesai, untuk memperoleh pembelajaran dan umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan rencana

tindak pencapaian SPM tahun-tahun selanjutnya.

Mekanisme Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM

Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM pendidikan dasar (gambar 4) adalah sebagai berikut:

• Pemerintah kabupaten/kota menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam

rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang

ditetapkan oleh pemerintah.

• Pemerintah kabupaten/kota daerah menetapkan batas waktu pencapaian SPM untuk daerahnya dengan

mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional, kemampuan dan potensi daerah masing-

masing.

• Pemerintah kabupaten/kota menetapkan target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu

yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah.

• Pemerintah kabupaten/kota membuat rincian belanja untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada rincian

belanja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah.

• Pemerintah kabupaten/kota dapat mengembangkan jenis kegiatan dari masing-masing jenis pelayanan

yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kebutuhan daerahnya dalam

pencapaian SPM di daerah masing-masing.

• Pemerintahkabupaten/kotamenggunakanperencanaanpembiayaanpencapaianSPMpendidikandasaruntuk

melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai SPM pendidikan dasar yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah.

Page 124: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

122 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian SPM pendidikan dasar melebihi kemampuan

keuangan kabupaten/kota maka dapat dipilih prioritas kegiatan atau dicari sumber anggaran lainnya.

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam RPJMD

Tercapainya standar pelayanan minimal merupakan tanggung jawab satuan kerja dalam menyediakan

pelayanan wajib kepada masyarakat. Di bidang Pendidikan tanggung jawab tersebut melekat di institusi Dinas

Pendidikan sebagai SKPD yang membidangi masalah Pendidikan. Dengan demikian keberhasilan pencapaian

SPM bidang Pendidikansangat dipengaruhi oleh kemampuan Dinas Pendidikan dalam menyusun rencana

pencapaian SPM serta menjabarkannyake dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah, mulai dari

RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja SKPD. Hasil costing SPM yang telah diperoleh sebagaimana dijelaskan

pada pokok bahasan sebelumnya, tidak akan banyak bermanfaat jika angka tersebut tidak menjadi input dalam

proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

RPJMDmerupakan suatu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam

jangka waktu 5 tahun ke depan. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah,

dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yg

bersifat indikatif.

Tahapan proses penyusunan RPJMD

No Kegiatan Uraian Kegiatan1 Persiapan Penyusunan

RPJMDPembentukan tim, Orientasi, Penyusunan agenda kerja RPJMD, Pengumpulan data dan Informasi

2 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah & indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan, Pembahasan dan kesepakatan

3 Penyiapan Surat Edaran KDH

-

4 Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyampaian rancangan Renstra SKPD, Verifikasi rancangan Restra SKPD

5 Musrenbang RPJMD Penyiapan data dan kegiatan, Pelaksanaan musrenbang RPJMD, Perumusan hasil musrenbang RPJMD

Page 125: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

123www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

6 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir RPJMD, Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan Kepala daerah, Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala daerah, Konsultasi rancangan akhir RPJMD, Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi

7 Penetapan Perda RPJMD

Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD, Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD, Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah, Penyampaian peraturan daerah tentang RPJMD provinsi kepada menteri dan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas

dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan RPJMD perlu

dikumpulkan data dan informasi yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan

data dan informasi yang telah terkumpul, disusunlah rancangan awal RPJMD. Tahapan penyusunan

rancangan awal RPJMD kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Page 126: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

124 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/kota

Perumusan isi dan substansi rancangan awal RPJMD sangat menentukan kualitas dokumen RPJMD yang

akan dihasilkan. Di dalam dokumen rancangan awal RPJMD diuraikan indikator kinerja daerah yang menjadi

acuan bagi penyusunan renstra SKPD. Dengan demikian rancangan awal RPJMD ini berperan sangat

strategis untuk mengarahkan penyusunan Renstra SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pem-

bangunan indikatif selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Proses perumusan rancangan awal tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan, salah satunya adalah

forum pembahasan dengan SKPD. Disinilah peran Dinas Pendidikan untuk bisa mengawal indikator SPM

bidang Pendidikan agar masuk sebagai program prioritas.

Tahap selanjutnya kepala daerah membuat surat edaran kepada semua SKPD agar masing-masing

SKPDmenyusun rancangan renstra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD dan disampaikan kepada

kepala Bapppeda, sebagai masukan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan

RPJMD. Proses ini termasuk dalam rangkaian kegiatan penyusunan rancangan RPJMD, sebagaimana terlihat

dalam gambar berikut.

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD

Penyusunan rancangan renstra SKPD

Renstra SKPD

Verifikasi dan integrasi Renstra SKPD

Rancangan RPJMD: 1. Pendahuluan 2. Gambaran umum kondisi daerah 3. Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan 4. Analisis isu-isu srategis, 5. Visi, misi, tujuan dan sasaran 6. Strategi dan arah kebijakan 7. Kebijakan umum dan program pembangunan 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai betuhan daerah Indikasi rencana program

prioritas yang disertai kebutuhan pendanan

Page 127: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

125www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Penyusunan Rancangan RPJMD

Rancangan awal Renstra SKPD antara lain memuat:

1. Perumusan gambaran pelayanan SKPD berdasarkan gambaran umum kondisi daerah;

2. Perumusan isu-isu strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan

fungsi berdasarkan analisis isu-isu strategis;

3. Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran renstra SKPD berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan jangka menengah daerah;

4. Perumusan strategi dan kebijakan program dan kegiatan jangka menengah SKPD berdasarkan strategi

dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;

5. Perumusan rencana, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran program dan kegiatan serta pendanaan

indikatif SKPD berdasarkan indikator keluaran program dan pagu per-SKPD yang tercantum dalam tabel

kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah; dan

6. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk memastikan bahwa substansi materi rancangan renstra-SKPD telah disusun sesuai dengan rancangan

awal RPJMD, dilakukan verifikasi melalui pembahasan bersama antara Bappeda dengan setiap SKPD.

Verifikasi juga bertujuan untuk mengintegrasikan dan mempertajam pencapaian sasaran program dan kegiatan

antara satu SKPD dengan SKPD lainnya (lintas SKPD), serta memperoleh klarifikasi/masukan dari SKPD

dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan arahan yang telah disampaikan dalam surat edaran. Bilamana

terdapat ketidaksesuaian dengan arahan yang telah ditetapkan, kepala SKPD wajib menyempurnakan

rancangan Renstra SKPD dan menyampaikan kembali kepada Bappeda.

Seluruh Renstra SKPD yang telah diverifikasi selanjutnya dijadikan sebagai masukan untuk penyempurnaan

rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Di dalam dokumen RPJMD tersebut disusun rumusan

indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaannya. Perumusan alokasi pagu untuk setiap

program dihitung berdasarkan capaian indikator program dengan memperhatikan rencana penggunaan

kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Rancangan RPJMD akan disempurnakan melalui Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dirumuskan

berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah

disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh

kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok

dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil musrenbang dan ditampung

Page 128: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

126 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini diajukan kepada kepala daerah untuk meminta

persetujuan dikonsultasikan kepada Gubernur.

Perumusan masalah

Analisis isu strategis

Perumusan penjelasan visi &misi

Perumusan tujan dan sasaran

Perumusan strategi dan arah kebijakan

Kebijakan umum dan program pembangunan

daerah

Indikasi rencana program prioritas disertai

kebutuhan pendanaan

Dibahas dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran

Analisis gambaran umum kondisi daerah daerah (dibandingkan

dengan standar: internasional/nasional/s

tandar lain)

Program Outcome SPM x standar belanja

Pagu

Posisi pencapaian SPM dalam RPJMD

Proses integrasi SPM ke dalam dokumen RPJMD dimulai dari awal, yaitu pada saat melakukan analisis

gambaran umum kondisi daerah. Kondisi pencapaian SPM bidang Pendidikan saat ini hars menjadi salah satu

aspek yang dikaji. Contoh hasil analisis data adalah sebagai berikut.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota.

NoAspek/fokus/bidang

urusan/indikator kinerja pembangunan daerah

Capaian kinerjaStandar

Interpretasi (belum tercapai

sesuai, melampaui)(n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)

1234567...

INDIKATOR SPM PENDIDIKAN

Page 129: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

127www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil analisis tersebut, akan dapat diidentifikasi kinerja masing-masing program dengan melihat

pada tingkat pencapain target.Proses ini dilakukan untuk mengenali masalah yang masih dihadapi sehingga

bisa menjadi dasar dalam menentukan prioritas program.Hasil analisis dapat dituangkan dalam tabel berikut ini.

Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas

No

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

InterpretasiBelum Tercapai (<)

Sesuai (=)Melampaui (>)

Permasalahan Faktor penentu keberhasilan

1234567...

Berbagai permasalahan yang teridentifikasi tersebut dianalisis faktor penyebab dan faktor penentu

keberhasilannya, untuk dirumuskan program atau kegiatan intervensi. Setiap program atau kegiatan intervensi

dihitung kebutuhan biayanya untuk menjadi dasar bagi penentuan alokasi anggarannya. Hasil akhir rencana

program prioritas dan kebutuhan pendanaannya dapat dipelajari pada tabel berikut ini.

INDIKATOR SPM PENDIDIKAN

Page 130: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

128 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi/Kabupaten/Kota

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator kinerja

program (outcome)

Kondisi kinerja pada awal

RPJMD(tahun 0)

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan

SKPD penang-

gung jawab

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi kinerja pada akhir periode

RPJMD

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

INDIKATOR SPM PENDIDIKAN

BIDANG PENDIDIKAN

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Renstra-SKPD

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program, dankegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan Renstra-SKPDberpedomanpadaRPJMDdanbersifat indikatif.

Tahapan penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan Permendagri 54/2010 adalah sebagai berikut:

Page 131: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

129www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Tahapan Proses Penyusunan Renstra SKPD

Tahap Kegiatan Uraian Kegiatan

Tahap 1 Persiapan penyusunan Renstra SKPD

Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD, Orientasi mengenai Renstra SKPD, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD, Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap 2 Penyusunan rancangan `Renstra SKPD

Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD terdiri dari:

1. Pengolahan data dan informasi,2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, 3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD,4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD,6. Perumusan isu-isu strategis,7. Perumusan visi dan misi SKPD,8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, 9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD. Rancangan

renstra s.d rumusan sasaran jangka menengah ini dikirim ke Bappeda, sebagai bahan penyusunan RPJMD. Setelah menerima SE dari kepala daerah, proses penyusunan dilanjtkan,

10. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;

11. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;

12. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

13. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan

14. Pelaksanaan forum SKPD

Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD: Penyusunan secara sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra SKPD

Tahap 3 Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD

Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD (berdasarkan hasil verifikasi dan ketetapan RPJMD)

Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD: Penyusunan secara sistematis ke dalam naskah rancangan akhir Renstra SKPD, mengikuti format yang berlaku

Tahap 4 Penetapan Renstra RKPD

Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah

Page 132: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

130 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD

yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah

Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh

SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja

layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan

tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas

kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Renstra SKPD merupakan dokumen yang tak terpisah

dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra SKPD.

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

• Pendahuluan• Gambaran pelayanan SKPD• isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi• visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan • rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

• indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra

SKPD Provinsi

Page 133: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

131www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Proses integrasi SPM Pendidikan dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikandimulai dari saat penyusunan

rancangan renstra SKPD ini. Analisis pelayanan SKPD diantaranya berisi gambaran kinerja pencapaian

SPM bidang Pendidikan. Dengan demikian jika dalam implementasi SPM bidang Pendidikan masih terdapat

masalah, hal itu akan menjadi isu strategis dan menjadi dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran Dinas

Pendidikan.

Analisis dalam menyusun target renstra SKPD berdasarkan realisasi pencapaian indikator SPM

NO Indikator *)SPM/

standar nasional

Target Renstra SKPD tahun ke

Realisasi Capaian tahun ke

Rasio capaian tahun ke Catatan

Analisis1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Indikator SPM Pendidikan menjadi prioritas

Angka pencapaian indikator SPM Pendidikan yang diisikan pada tabel di atas merupakan angka wilayah, hasil

kerja dari seluruh Sekolah dan institusi pelayanan Pendidikan lain di daerah tersebut. Catatan analisis dibuat

untuk melengkapi informasi tentang masalah atau kendala dalam pencapaian masing-masing indikator SPM

Pendidikan yang dihadapi oleh Sekolah dan jejaringnya, sebagai pertimbangan dalam merumuskan rencana

kegiatan dalam renstra Dinas Pendidikan.

Proses perumusan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mengacu pada tahapan berikut ini:

1. Perhatikan indikator program dan pagu per SKPD (memperhatikan SPM)

2. Rumuskan target outcome program SKPD untuk mencapai sasaran pemb.

Page 134: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

132 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

3. Lakukan perumusan target output/keluaran yg akan dihasilkan melalui kegiatan dalam rangka mencapai

target outcome program SKPD.

4. Lakukan perumusan kegiatan.

5. Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan.

6. Hitunglah biaya program untuk mencapai target outcome.

7. Periksalah apakah total biaya program sesuai dgn pagu SKPD. Jika melebihi pagu SKPD, lakukan

prioritisasi program dan kegiatan sehingga sesuai dgn pagu SKPD. Daftar urutan prioritas program dan

kegiatan ini menjadi salah satu bahan yg akan dibahas dalam Forum SKPD penyusunan Renstra SKPD .

8. Susunlah rincian target outcome program ke dalam target tahunan.

9. Berdasarkan target outcome tahunan, susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per

tahun.

Hasil akhir dari proses di atas selanjutnya dituangkan dalam tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan,

Indikator Kinerja, Dan Pendanaan Indikatif SKPD, seperti contoh berikut ini.

Page 135: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

133www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Ren

cana

Pro

gram

, Keg

iata

n, In

dika

tor

Kin

erja

, dan

Pen

dana

an In

dika

tif D

inas

Pen

didi

kan

Kab

upat

en

Tuju

anSa

sara

nIn

dika

tor

Sasa

ran

Prog

ram

da

n Ke

giat

an

Indi

kato

r kin

erja

pr

ogra

m (o

utco

me)

&

indi

kato

r kin

erja

ke

giat

an (o

utpu

t)

Data

capa

ian

pada

tahu

n aw

al pe

renc

anaa

n

Targ

et K

iner

ja da

n ke

rang

ka p

enda

naan

SKPD

pe

nang

gung

jaw

abLo

kasi

Tahu

n 1

Tahu

n 2

Tahu

n 3

Tahu

n 4

Tahu

n 5

Kond

isi

kine

rja

pd a

khir

perio

de

Rens

tra

Targ

etRp

Targ

etRp

Targ

etRp

Targ

etRp

Targ

etRp

Targ

etRp

Men

gacu

par

a re

ncan

a pe

ncap

aian

SPM

Page 136: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

134 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Hasil inilah yang diajukan untuk mendapat persetujuan sebagai dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan,

sehingga program dan pendanaan yang saat ini masih bersifat indikatif nantinya bisa menjadi definitif, dan

menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan.

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam RKPD, KUA-PPAS

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu

menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran

tahunan. Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam

penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan berbagai perencanaan yang bersifat

sektoral di daerah. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan

Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas

dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses

penyusunan APBD.

Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD

dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara

paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja

SKPD).

Page 137: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

135www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Tahapan Proses Penyusunan RKPD Menurut Surat Edaran Mendagri 050/200/II/BANGDA/2008.

Tahap Kegiatan UraianTahap 1 Persiapan dan

Pengorganisasian Para Pemangku Kepentingan

Pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Rencanakerja Penyiapan Dokumen, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD.

Tahap 2 Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan terkait, menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.

Tahap 3 Penyusunan rancangan Renja SKPD

Tahapan ini meliputi kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD.

Tahap 4 Penyusunan Rancangan RKPD

Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPD kepada Bappeda, pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam Rancangan Awal RKPD untuk menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan rancangan RKPD untuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah, dan penyampaian tembusan Rancangan RKPD kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan RKPD Provinsi.

Tahap 5 Musrenbang Tahap ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan, melalui pelaksanaan Musrenbang sejak tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, Forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, ForumSKPD/Gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi, sesuai jadwal yang ditetapkan.

Tahap 6 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbangtahunan daerah dengan tetap memperhatikan rancangan RKP untuk RKPD Provinsi, dan rancangan RKPD Provinsi untuk RKPD Kabupaten/Kota.

Tahap 7 Penyiapan dan Penetapan Peraturan RKPD/Renja SKPD

Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala SKPD untuk Renja SKPD.

Tahap 8 Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah

Pada tahap ini RKPD perlu diterjemahkan ke dalam proses penganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.

Page 138: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

136 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada hasil review RPJMD dan capaian kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (baik wajib maupun pilihan), hasil review terhadap usulan

SKPD yang tertuang dalam prakiraan maju yang diajukan tahun sebelumnya, serta memperhatikan perkiraan

kemampuan keuangan daerah. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi:

1. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu

2. Rancangan kerangka ekonomi daerah

3. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

4. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

5. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD.

Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan

pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran

pelayanan program dan kegiatan.

Proses Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-

masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja

SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap

ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan

penyusunan Rancangan Renja SKPD. Di dalam Permendagri 65/2007 disebutkan bahwa SPM yang ditelah

Page 139: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

137www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan

dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Artinya, kegiatan pencapaian SPM harus

diprioritaskan dan menjadi usulan wajib dalam rancangan Renja SKPD. Berikut ini contoh tabel rencana

program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam RKPD

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

PaguIndikatif

Prakiraan Maju

Keterangan

HasilProgram Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD Jenis

Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok

Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Adanya integrasi perencanaan dan pembiayaan SPM bidang Pendidikan dengan RKPD dapat dilihat pada

sinkronisasi isian indikator kinerja pada tabel diatas dengan indikator kinerja dalam SPM bidang Pendidikan.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses

penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD. Untuk itu masing-masing SKPD perlu membentuk

tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD

sampai dengan penyusunan RKA-SKPD. Kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dilakukan

sebelum Rancangan Awal RKPD diterima SKPD, atau segera setelah RAPBD tahun sebelumnya disahkan

menjadi APBD (dijadwalkan awal Desember). Terakomodasi atau tidaknya rencana pencapaian SPM bidang

Pendidikan yang telah disusun oleh Sekolah di dalam dokumen Rancangan Renja Dinas Pendidikan menjadi

beban dari tim penyusun Renja Dinas Pendidikan.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan tahap lanjutan, berupa kajian dan pembahasan atas rancangan

Renja SKPD yang diintegrasikan dengan Rancangan Awal RKPD untuk diperbaiki menjadi Rancangan RKPD,

pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi

rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang

tahunan daerah. Ringkasan rancangan RKPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bappeda Provinsi sebagai

masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi. Rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara

rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja setiap SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review

dari setiap SKPD. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan materi

program/kegiatan yang termuat merupakan bahan utama dalam penyelenggaraan musrenbang tahunan daerah.

Mengacu pada target SPM dan hasil costing

Page 140: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

138 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Proses Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Peran Bappeda dalam proses penyusunan rancangan RKPD sangat penting. Disinilah perlunya advokasi dari

Dinas Pendidikan untuk menyamakan persepsi tentang prioritas program Pendidikan agar segala kegiatan

yang terkait dengan pemenuhan SPM bidang Pendidikan mendapat tempat yang baik dalam rancangan RKPD

tersebut, sehinga pada akhirnya kegiatan pencapaian SPM bidang Pendidikan yang masih indikatif nantinya

bisa dipertahankan dan bisa menjadi definitif.

Setelah melalui forum musrenbang, disusunlah renja SKPD. Renja SKPD merupakan penyempurnaan dari

rancangan Renja SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan forum

SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/kota untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada

tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi

dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD bersifat definitif. Penyempurnaan

Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu

pada dokumen RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Supaya Renja SKPD menjadi

dokumen resmi yang digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RKA-SKPD, maka Renja SKPD

perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.

Page 141: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

139www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yaitu:

penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD, dan penyusunan RAPBD. Penyusunan KUA dan PPAS,

serta penyusunan RKA-SKPD memiliki fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses

penerjemahan rencana ke dalam penganggaran yang disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan para

pemangku kepentingan atas tujuan, sasaran, dan target perencanaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu

sangat perlu diperhatikan konsistensi dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja SKPD dengan KUA,

PPAS, dan RKA SKPD.

Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang dalam penyusunannya dibantu oleh

TAPD. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan

berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. RKA

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja

program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Penyusunan

RAPBD merupakan tahap akhir dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yang

disusun bersama TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD sebagai bahan pembahasan paripurna DPRD untuk

ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah untuk tahun

yang direncanakan.

Di halaman berikut ini berturut-turut ditampilkan alur penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan

APBD, selanjutnya alur proses penyusunan dokumen RKPD dan dokumen Renja SKPD, serta Format daftar

rancangan program dan kegiatanRKPD/Renja SKPD.

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Renja dan RKA

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perumusan program dan kegiatan

Renja SKPD dilakukan berdasarkan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan

berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal

RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional (termasuk SPM), dan kebijakan propinsi.

Page 142: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

140 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Form

at d

afta

r ra

ncan

gan

prog

ram

dan

keg

iata

n R

KPD

/Ren

ja S

KPD

Prog

ram

dan

ke

giat

an S

PM Indi

kato

r SP

M

Targ

et ta

huna

n SP

M

Mem

perti

mba

ng-

kan

hasi

l cos

ting

SPM

Page 143: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

141www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Alu

r pe

nyus

unan

RK

PD

, Ren

ja S

KP

D, K

UA

, PP

AS

dan

AP

BD

Page 144: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

142 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pro

ses

peny

usun

an d

okum

en R

KP

D d

an d

okum

en R

enja

SK

PD

Page 145: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

143www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Proses penyusunan renja SKPD terdiri dari 4 tahap utama, yaitu sebagai berikut.

Tahapan Penyusunan Renja SKPD

Tahap Kegiatan Uraian Kegiatan

1 Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD, Orientasi mengenai Renja SKPD, Penyusunan Agenda Kerja, Pengumpulan Data dan Informasi,

2 Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD:1. Pengolahan data dan informasi;2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra SKPD;4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;6. Perumusan tujuan dan sasaran;7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;8. Perumusan kegiatan prioritas;9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;11. Pembahasan forum SKPD; dan12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas

dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD: Penyajian rancangan Renja SKPD menurut sistimatika tertentu yang telah ditetapkan

3 Pelaksanaan Forum SKPD

Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten/kota: membahas rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, yang difasilitasi oleh SKPD kabupaten/kota terkait

4 Penetapan Renja SKPD

Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD, Pengesahan Renja SKPD oleh Kepala Daerah

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan

menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Berikut ini

bagan alir penyusunan Renja SKPD kab/kota.

Page 146: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

144 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Bag

an A

lir T

ahap

an P

enyu

suna

n R

enja

SKPD

Kab

upat

en/K

ota

Bag

an A

lir T

ahap

an P

enyu

suna

n R

enja

SKP

D K

abup

aten

/Kot

a

Page 147: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

145www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja SKPD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data

dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan

dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan SKPD. Analisis kinerja pelayanan SKPD

berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja

pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan

kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis

kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan

sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan

pelayanan. Berikut ini gambaran posisi SPM dalam penyusunan Renja SKPD.

Penerapan SPM Dalam Penyusunan Rancangan Renja-SKPD

Perumusan program dan kegiatan Renja SKPD dilakukanberdasarkan penyesuaian antara identifikasi

kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan

SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional (termasuk

SPM), dan kebijakan provinsi.Berikut ini contoh format untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD.

Page 148: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

146 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD tingkat Kabupaten/kota.

NO IndikatorSPM/

standar nasional

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan AnalisisTahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

(n-2) (n-1) (n) (n+1) (n-2) (n-1) (n) (n+1)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Untuk SPM bidang Pendidikan, SKPD yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan. Pencapaian SPM Dinas

Pendidikan adalah merupakan hasil kerja seluruh institusi pelayanan Pendidikan di daerah tersebut, dengan

Sekolah sebagai motor penggerak utamanya. Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam

merumuskan rencana program dan kegiatan. Berikut contoh format untuk perumusan rencana program dan

kegiatan SKPD.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun (n) dan Prakiraan Maju Tahun (n+1) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun ......... (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun .........

Lokasi

Target Capaian Kinerja (SPM)

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja (SPM)

Kebutuhan Dana/pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

Page 149: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

147www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Karena ujung tombak dari pembangunan Pendidikan di wilayah kabupaten/kota adalah Sekolah, maka

penyusunan dokumen di atas harus mengakomodasi segala permasalahan dan rencana kegiatan yang

disusun di Sekolah. Sehingga diharapkan proses penyusunan Perencanaan Tingkat Sekolah dilakukan sejalan

dengan proses penyusunan Renja Dinas Pendidikan.

Jika digambarkan dalam bentuk skematis, maka urutan penyusunan Renja Dinas Pendidikan adalah sebagai

berikut.

Penyusunan rencana kegiatan Sekolah dengan

melibatkan semua program/unit kerja

PENYUSUNAN PERENCANAAN Di

SEKOLAH

Penyusunan rencana kegiatan oleh masing-masing

Program/unit kerja di Sekolah

Renc Program

A

Renc Program

B

Renc Program

....

Kompilasi dan pembahasan semua rencana

program/unit kerja

RKS Rencana Kerja Sekolah

Kompilasi dan pembahasan semua usulan RKS

RANCANGAN RENJA DINAS PENDIDIKAN

PENYUSUNAN PERENCANAAN

DIDINAS PENDIDIKAN

Penyusunan rencana tahunan Dinas Pendidikan dengan melibatkan semua

Puskemas

RENJA DINAS PENDIDIKAN (DEFINITIF)

Pelaksanaan Forum SKPD untuk membahas

Rancanagan Renja Dinas Pendidikan

Penyesuaian dengan Renja

Dinas Pendidikan

program/unit kerja

RKS-Rencana Kerja Sekolah

Keterkaitan antara PTP dengan Renja Dinas Pendidikan

Dengan memperhatikan gambar di atas, maka penting untuk disepakati waktu penyusunan PTP yang tepat

agar kegiatan yang tercantum dalam PTP dan Renja Dinas Pendidikan bisa sejalan.

Page 150: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

148 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Berikut ini tabel yang bisa digunakan untuk mengevaluasi adanya integrasi prencanaan dan pembiayaan SPM

bidang Pendidikan ke dalam perencanaan dan pembiayaan daerah.

Analisis kesesuaian perencanaan dan pembiayaan SPM bidang Pendidikan dengan perencanaan dan pembiayaan daerah

SPM Bidang Pendidikan Kesesuain dengan Dokumen

Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD,

KUA-PPAS, Renstra SKPD dan Renja

SKPD)

No Indikator Umum Target Capaian Gap Penyebab

Intervensi Program dan

Kegiatan

Pelayanan Pendidikan Dasar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

dst.

Page 151: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

149www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Modul 5Teknik Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kinerja Pemenuhan SPM Pendidikan

Tujuan Pembelajaran

Modul ini disusun supaya para pembaja memahami tentang Teknik Monitoring & Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja SPM Pendidikan Dasar serta penyusunan umpan balik atau rekomendasi.

Pendahuluan

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

yang berhak diperoleh setiapwarga secara minimal. Untuk mengetahui suatu instansi pemerintah sudah

memenuhi SPM maka diperlukan suatu indikator, Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif

Page 152: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

150 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam

pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian SPM mempertimbangkan kondisi awal tingkat

pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar yang akan dicapai dan kemampuan, potensi, kondisi,

karakteristik daerahdan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Faktor

kemampuan dan potensi daerah juga didukung oleh partisipasi masyarakat/swasta daerah tersebut.

Rencana pencapaian SPM dalam periode waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian

pemenuhan SPM. Target tahunan pencapaian SPM harus dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA,

PPA,RKA-SKPD dan DPA-SKPD.Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja

SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas untuk dianggarkan dalam satu tahun

anggaran dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana pencapaian SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib

Pemerintah Daerah. Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian SPM dimuat

dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA

disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian SPM.

Notakesepakatan tentang KUA dan PPA tersebut menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD. Penyusunan RKA-

SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja SPM. RKA-

SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci progam dan kegiatan dalam rangka

pencapaian SPM.

Monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap kinerja pelaksanaan pencapaian SPM ada duatingkat,

yaitu di tingkat Unit layanan (sekolah atau puskesmas) dan di tingkat SKPD/Dinas atau sektordi Pemerintah

Daerah. Pendekatan program Kinerja dalam pelayanan publik yang ber-tata kelola pemerintahan yang baik

(governance), pendekatan dilaksanakan dari 2 sisi yaitu sisi penyedia layanan (supply side) dan sisi pengguna

layanan (demand side). Dalam Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pencapaian SPM bidang

pendidikan dasar juga dilakukan oleh unsur dari dua sisi yaitu Unit Layanan dan Dinas/SKPD serta unsur

masyarakat. Masyarakat dapat diwakili dari forum multi stakeholder. Program Kinerja juga telah menyusun

program lathan tentang metode dan teknik advokasi dan pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik

berbasis standar pelayanan untuk masyarakat dan media. Program tersebut bisa menjadi bahan pengayaan

teknik Monitoring dan evaluasi.

Keberhasilan pelaksanaan suatu program/kegiatan memang diawali oleh adanya perencanaan yang baik.

Tetapi sebaik apapun dokumen perencanaan yang telah disusun, tidak akan banyak bermanfaat jika dalam

pelaksanaannya tidak menggunakan perencanaan tersebut sebagai acuan. Disinilah poin penting bagi adanya

Page 153: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

151www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

kegiatan Monitoring dan evaluasi. Monitoring akan membantu pelaksana program agar proses yang dijalankan

sesuai dengan yang seharusnya, sehingga pada akhirnya target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Melalui kegiatan evaluasi, akan dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta hambatan

atau kendala yang ada, sebagai feedback untuk perbaikan program pada tahap selanjutnya.Merujuk pada pola

pikir tersebut, maka dalam program Kinerja tentang SPM Pendidikan ini pokok bahasan mengenai Monitoring

dan evaluasi, serta pelaporan kinerja menjadi bagian yang penting.

Memahami Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah pemantauan terus menerus pada pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang

dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksaan program atau kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi yang

seharusnya. Evaluasi adalah penilaian yang sistematik dan objektif pada desain, implementasi, dan hasil yang

dicapai oleh sebuah program atau kegiatan yang sedang atau telah berlagsung. Tujuan dari evaluasi adalah

untuk memperbaiki kebijakan dan rencana intervensi selanjutnya berdasarkan feedback dari hasil evaluasi saat

ini, serta sebagai mekanisme pertanggungjawaban kegiatan kepada masyarakat.

Berdasarkan waktu pelaksanaannya evaluasi dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu evaluasi formatif dan

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan ketika program sedang berjalan, sedang

evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan diakhir pelaksanaan suatu program. Evaluasi bertujuan agar

diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar

dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Monitoring jugasuatu proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis dan kontinyu/periodik

bagi proses peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan (continues process improvement).

Sedang Evaluasi merupakan penilaian pencapaian tujuan dan penanganan masalah atau kesenjangan

kinerja peningkatan pelayanan publik, untuk memberikan umpan balik (feedback) bagi tindakan koreksi

dan penyempurnaan skema tindakan.Umpan balik akan digunakan untuk dalam pengambilan keputusan

selanjutnya:

• Apakah suatu tindakan akan diteruskan, disempurnakan, atau dihentikan

• Apakah hal positif/negatif sebagai hasil pembelajaran akan direplikasi atau dihindari dalam kegiatan

selanjutnya atau kegiatan di bidang/tempat lain.

Pada tingkat SKPD, Monitoring dan evaluasi juga harus dilaksanakan. Sebagaimana diketahui bahwa

penanggungjawab operasional SPM bidang pendidikan adalah Dinas Pendidikan. Dalam mengemban

Page 154: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

152 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

kewajiban menyelenggarakan SPM Dinas Pendidikan bekerja bersama dengan Sekolah, Unit Pelaksana

Teknis (UPT) dan institusi mitra lain serta unsur masyarakat (dan media) di daerah. Pemberi pelayanan

pendidikan yang langsung berhadapan dengan masyarakat adalah Sekolah. Sekolah dengan wilayahnya

mengemban tanggung jawab atas terselenggaranya SPM bidang pendidikan dasar pada masyarakat di

wilayah kerjanya. Di area wilayah kerja ini, Sekolah Negeri tidak bekerja sendiri, ada Sekolah Swasta dan

Madrasah. Gambaran ini menjelaskan bahwa ada pembagian tanggungjawab berjenjang dalam penerapan

SPM bidang pendidikan ini. Oleh karena itulah, pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penerapan SPM juga

dilaksanakan secara berjenjang. Berikut gambaran ringkasnya.

Skema pelaksanaan Monev

1. Mengapa Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standar Layanan Penting?

Monitoring dan Evaluasi penting dapat membantu para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan

menjawab hal-hal berikut:

• Sudahkah kebijakan, program dan proyek mengarah pada hasilyang diinginkan?

• Bagaimana kita tahu dari mana kita mulai sehingga kita bisa tahu berapa jauh lagi kita harus berjalan?

• Bagaimana kita tahu kita berada di jalan yang benar?

• Bagaimana kita mengetahui jika terdapat masalah dalam perjalanan kita?

Page 155: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

153www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Bagaimana kita dapat memperbaikinya setiap waktu?

• Bagaimana kita mengukur kemajuan?

• Bagaimana kita bisa membedakan antara keberhasilan dan kegagalan?

2. Manfaat Kegunaan Evaluasi Bagi Para Pengambil Keputusan di Pemerintahan

Manfaat Evaluasi Bagi Para Pengambil Keputusan di Pemerintahan anatara lain sebagai berikut :

1. Membantu dalam membuat keputusan alokasi sumber daya, program dan kebijakan apa yang lebih

atau kurang berhasil secara hasil/outcome dan pada tingkat layanan mana keberhasilannya.

2. Memandu keputusan mengenai apakah hasil dari usaha-usaha percontohan menyarankan untuk

memperluas, memperbaiki rancangan, atau bahkan menghentikan usaha tersebut.

3. Membantu mempertimbangkan kembali penyebab-penyebab masalah.

4. Evaluasi dapat menumbuhkan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan kembali atas dugaan

penyebab masalah dan apa alternatif ukuran-ukuran yang mungkin dibutuhkan.

5. Mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul misalnya meningkatnya gap suatu indikator.

6. Mendukung pengambilan keputusan atas alternatif yang saling bersaing atau yang terbaik.

7. Mendukung reformasi sektor publik misalnya Pembuktian pada masyarakat dan media.

8. Membangun konsensus atas penyebab masalah dan cara mengatasinya.

9. Menjawab pertanyaan manajemen.

a. Strategi: apakah hal yang benar telah dilakukan/dikerjakan?

b. Operasional: apakah hal-hal tersebut dilakukan/dikerjakan dengan benar?

c. Kepuasan pelanggan/pengguna layanan?

d. Pembelajaran: apakah ada cara yang lebih baik?

3. Monev dalam Peraturan Perundang-undangan

a) PP 65/ 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM

Pasal 15 :

(1) Pemerintah melaksanakan Monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintahan

Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

Page 156: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

154 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. Pemerintah untuk Pemerintahan Daerah Provinsi; dan

b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Permendiknas 15/2010

Pasal 8

(1) Menteri Pendidikan Nasional Melaksanakan Monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh

Pemerintahan Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah untuk

Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Hasil Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan sebagaimana dalam pasal 8

digunakan sebagai:

a. Bahan Masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM

Pendidikan;

b. Bahan Pertimbangan dalam pembinaan dan fasilitasi penerapan SPM Pendidikan termasuk

penghargaan Pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan

c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak

berhasil mencapai SPM Pendidikan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan

mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan.

Page 157: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

155www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Penyusunan Laporan Pencapaian SPM

Pemerintah daerah secara rutin harus melaporkan hasil pelaksanaan SPM yang menjadi tanggungjawabnya.

Di dalam Permendagri 6/2007 disebutkan bahwa penerimaan data SPM dilaporkan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Aplikasi SPM (yang diinput oleh pengelola data kab/kota atau provinsi)

2. Langsung dari daerah (berkunjung/dikunjungi) dan diinput ke aplikasi SPM

3. Faksimili, E-mail (diinput ke aplikasi SPM)

Pelaporan data SPM bidang Pendidikan saat ini dilakukan sekali setahun. Updating (pemutakhiran) data hasil

SPM bidang Pendidikan dapat dilakukan oleh pengelola data di kabupaten/kota.

Di dalam Permendagri 6/2007 selain disebutkan tentang kewajiban untuk membuat laporan, juga menjelaskan

sistematika pelaporan yang harus disusun. Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja

penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri. Berdasarkan laporan teknis tahunan tersebut Menteri

melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM.

Memahami Pengukuran SPM

1. Formulir

Untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan pelaksanaan SPM bidang pendidikan,

harus memahami konsep pengukuran indicator SPM. Masing-masing indikator SPM memiliki formula

pengukuran yang spesifik. Penjelasan selengkapnya tentang formula pengukuran SPM telah dibahas pada

modul sebelumnya.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data kegiatan SPM sebagai bahan menyusun laporan pelaksanaan SPM bidang pendidikan secara garis besar

terdiri dai 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung

dari aktivitas pelayanan dasar di Sekolah dan Dinas/SKPD, misalnya catatan jumlah kelas, jumlah Rombel,

Page 158: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

156 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

jumlah buku teks, sedang data sekunder adalah data yang diperoleh dari pelaporan pihak lain, misal jumlah

penduduk, jumlah desa/kecamatan.

Data pencapaian SPM yang dilaporkan berasal dari beberapa sumber. Secara garis besar,sumber data yang

diperlukan untuk menghitung pencapaian SPM bidang pendidikan dasar berasal dari:

1. Data dari Institusi Pendidikan :

• Dinas Pendidikan

• Sekolah/Madrasah

• Kantor Kemenag kab/kota/provinsi

• Pemberi pelayanan pendidikan swasta

2. Data dari institusi non pendidikan :

• BPS

• Kecamatan/Kelurahan

• SKDP/Dinas/Lembaga Tingkat Kabupaten/kota

Uraian selengkapnya mengenai jenis dan sumber data telah dibahas dalam Modul 3 buku modul ini.

3. Waktu Pengumpulan Data

Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Dinas Pendidikan wajib membuat laporan penerapan dan

pencapaian SPM bidang pendidikan dasar. Laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan untuk

daerah kabupaten/kota diserahkan kepada propinsi paling lambat bulan Februari.

Page 159: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

157www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pelaporan SPM dilakukan secara rutin periodik dengan mekanisme sebagai berikut:

Skema hubungan pelaporan SPM bidang pendidikan

4. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Data kegiatan bidang kesehatan yang terkumpul dari berbagai sumber, selanjutnya ditotal untuk memperoleh

nilai akhir, dan dimasukkan ke rumus SPM untuk bisa mengetahui tingkat pencapaiannya. Seperti yang telah

dijelaskan pada Modul 3, beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data SPM kesehatan meliputi:

1. Cleaning dan Editing

2. Categorizing

3. Calculating

4. Tabulating

Profil Pelayanan Dasar Pendidikan

Dalam pelaksanaan pencapaian target prestasi kerja pelayanan dasar untuk setiap bidang SPM, maka

SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menganalisa profil penerapan dan pencapaian SPM,

mengembangkan sistem informasi serta memutahirkan data pada setiap indikator SPM, memuat program

dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai misi SKPK menyangkut kapasitas dan sumber daya yang

dimiliki Daerah serta menghitung pembiayaan pencapaian SPM.

Page 160: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

158 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Pengertian dari profil pelayanan dasar adalah sekumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, distrukturkan

dan diolah untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar sebagai bahan masukan dalam mengembangkan

rencana pencapaian SPM kedepan. Penyusunan profil difokuskan kepada data dan informasi yang dibutuhkan

untuk menghitung pencapaian masing-masing indikator SPM.

Profil pelayanan dasar disusun dengan tujuan untuk:

a. Mengetahui gambaran umum, status, kedudukan, dan kinerja daerah dalam penerapan dan

pencapaian SPM;

b. Mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu segera ditangani dalam rangka pencapaian SPM;

c. Mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan/ketidakberhasilan penerapan SPM;

Profil pelayanan dasar yang selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis:

1. Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian SPM di Daerah.

2. Perbandingan bila terdapat kesenjangan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu

pencapaian SPM.

3. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM,

dan satuan harga kegiatan.

4. Perhitungan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang

memaksimalkan sumber daya daerah serta memproyeksikan tingkat pencapaian dan biaya pemenuhan

SPM.

Hasil Analisa Profile Penerapan dan Hasil Pencapaian SPM ini akan dipergunakan sebagai:

a. Bahan masukan dalam pemutahiran data dan pengembangan sistem informasi pada setiap SKPD yang

bertanggungjawab dengan pendataan indikator SPM.

b. Sebagai masukan dalam melaksanakan perhitungan pembiayaan SPM.

c. Sebagai masukan dalam menyusun Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Kesehatan.

d. Sebagai masukan dalam mengintegrasikan SPM kedalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Daerah

e. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM.

f. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian

penghargaan dan sangsi bagi Unit/UPTD/SKPD yang berprestasi.

Page 161: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

159www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Umpan Balik Hasil Monev

Jika laporan data SPM Pendidikan memenuhi kriteria valid maka data SPM dapat dimanfaatkan untuk

beberapa tujuan berikut:

1. Evaluasi kinerja jajaran pendidikan (tiap jenjang administrasi), efektivitas & efisiensi

2. Penyusunan profil pelayanan pendidikan/paket data lain

3. Penghitungan hasil/cakupan program

4. Data daerah setempat (penyusunan bahan kunjungan kerja)

5. Bahan pengusulan anggaran

6. Dasar pengalokasikasi sumber daya pendidikan, misal: pendistribusian guru proporsional, atau

penggabungan sekolah/rombel.

Contoh: Berikut cara menulis Rekomendasi tentang Analisis Masalah SPM

• Tentukan kesenjangan/isu/masalah kinerja

• Latar belakang :

o Siapa, apa, kapan, dimana, mengapa, bagaimana ?

• Opsi solusi

• Pro / kontra dalam solusi

• Rekomendasi (Mengapa ini solusi terbaik )

• Analisis pro dan kontra

o Membandingkan dan menyandingkan

o Bagaimana / langkah untuk menerapkan rekomendasi

o Waktu / kapan rekomendasi diterapkan.

Page 162: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

160 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Modul 6Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Layanan di Daerah

Tujuan Pembelajaran

Modul ini ditulis untuk presentasikan contoh-contoh Praktek Yang Baik dalam penerapan standar layanan

pendidikan sebagai motivasi untuk para pembaca pelaksanaan praktek yang baik.

Pendahuluan

Satu hal yang paling esensial dalam UU32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ialah pembagian

urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (kab/kota dan provinsi).

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah

Page 163: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

161www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

dengan daerah otonom. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU 32/2004 ditentukan menjadi urusan

Pemerintah (pusat).Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan berdasarkan otonomi. Sesuai isi pasal 10 ayat (3) UU tersebut, urusan pemerintahan yang

tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah : (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan,

(4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama.

Bidang-bidang lain diluar 6 bidang diatas

menjadi urusan pemerintahan daerah dalam

rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata.

Dalam rangka merealisasikan otonomi

daerah yang luas dan nyata ini menuntut

pemerintahan daerah yang tanggap, mampu

dan mempunyai kinerja yang tahan uji, yang

menyangkut pemerintah daerah dan DPRD.

Pembagian urusan pemerintahan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

telah memasuki horison baru dalam tata

pemerintahan daerah di Indonesia.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib

dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber

pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang

didesentralisasikan. Dalam hubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh

pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/Kota maka pelaksanaan urusan wajib

dan pilihan tersebut menjadi acuan dan tolok ukur keberhasilannya. Penyelenggaraan urusan wajib

merupakan penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan SPMsebagai alat ukur yang

ditetapkan pemerintah.

Sedemikian pentingnya pemberian pelayanan ini, sehingga PP 65/ 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan SPM telah menetapkan aturan keharusan diterapkannya SPM dalam urusan wajib

daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk pencapaian SPM tersebut berdasarkan

perundang-undangan dan peratura-peraturan, banyak daerah melakukan inovasi-inovasi yang dapat

dijadikan praktek yang baik dalam upaya penerapan SPM di daerah

Page 164: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

162 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Memahami Praktek yang Baik (good practice)

1. Praktek yang Baik

Upaya memperbaiki pendidikan dasar perlu mengetahui apa yang dapat berhasil secara efektif. Untuk

mengetahui apa yang berjalan secara efektif, dapat menggunakan praktik yang baik (good practice).

Banyak kegiatan melalui berbagai proyek telah didedikasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar

di Indonesia, sebagian kegiatan dinyatakan berhasil, namun sebagiannya lagi masih kurang berhasil.

Untuk itu, upaya selanjutnya untuk memperbaiki pendidikan dasar perlu mengetahui apa saja yang dapat

berhasil secara efektif. Untuk mengetahui apa yang berjalan secara efektif, dapat menggunakan

praktik baik.

2. Tujuan Praktek yang Baik

• Mengidentifikasi praktik-praktik yang baik guna diadaptasi ke dalam kondisi daerah masing-masing

• Memperkenalkan proses perbaikan berkelanjutan dan proses analisis kekuatan diri yang digunakan

dalam memfasilitasi proses penyusunan rencana aksi.

3. Manfaat Praktek yang Baik

Ada tiga keuntungan dalam menggunakan praktik

baik. Pertama, tingkat keberhasilan program akan

lebih terjamin karena telah melalui berbagai uji

coba dan evaluasi serta perbaikan. Kedua, dapat

menghemat sumber daya yang ada seperti tenaga

dan dana. Menghasilkan suatu praktik baik sudah

barang tentu membutuhkan biaya yang besar

dan waktu yang lama. Ketiga, dengan praktik

baik, pengguna dapat diarahkan secara lebih baik sejak awal kegiatan. Masalah-masalah yang muncul

seringkali sudah diantisipasi dalam praktik baik.

Menghemat sumber daya

yang adaTingkat

keberhasilan lebih terjamin

Proses lebih mudah dan

terarah

Praktik Baik

Page 165: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

163www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Diantara contoh Praktek yang Baik yang dapat dilakukan di daerah

• Kebangkitan Komite Sekolah SD Sidomekar 8 di Kabupaten Jember dalam standar pelayanan MBS.

• Peningkatan Layanan Pendidikan Melalui BOSP di Kabupaten Bulukumba.

• Komitmen Kuat Bupati Kabupaten Barru Untuk Melaksanakan Penataan Guru.

• Penerapan Bosda Berformula di Kota Banda Aceh.

4. Kriteria Praktik Baik dalam SPM Pendidikan

Tidak semua inisitaif dapat langsung diadopsi oleh daerah lain. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan

indikasi suatu inisiatif disebut Praktek Baik (good practice) adalah:

1. Kentalnya unsur governance (tata kelola pemerintahan yg baik) pada praktik baik tersebut.

2. Relatif baru pendekatannya atau penerapannya di suatu daerah dan memiliki daya tarik untuk

disosialisasikan kepada wilayah lainnya. Ada pelajaran yang bisa diambil.

3. Memiliki kepedulian yang besar dari masyarakat, kepala daerah, dan media. Hasil penerapan inisiatif

memiliki pengaruh yang besar dan penerapan inisiatif berkelanjutan. Misal: adanya penandatanganan

maklumat atau MoU dihadiri yang disaksikan oleh Bupati/Walikota/gubernur dan banyak orang

sehingga kegiatan itu bisa dianggap sudah bisa merubah perilaku pihak yang terkait (SKPD atau

masyarakat).

4. Telah terjadi perubahan di unit pelayanan, dinas dan/atau di masyarakat (misal: memberikan layanan

sesuai dengan standar SPM dan telah dipublikasikan).

5. Sudah mulai diimplementasikan atau diterapkan di unit layanan atau dinas/SKPD.

6. Berpotensi meningkatkan kinerja unit layanan atau SKPD/Dinas (misal: jumlah guru cukup dan

terdistribusi dengan merata). Ada perbedaan sebelum dan sesudah inisiatif diterapkan. Lebih baik jika

ada data perbandingan sebelum intervensidan sesudah intervensi.

7. Inisiatif dapat diterapkan ke daerah/wilayah lain.

Contoh lain praktik baik perlu diidentifikasi dan dipelajari kemungkinan implementasinya di daerah kita,

meskipun persoalan tpendidikan relatif sama antar satu daerah dengan daerah lain, namun dalam

implementasinya perlu penyesuaian dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial politik dan

budaya lokal.

Page 166: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

164 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

5. Pengembangan Praktek yang Baik di daerah mitra Program Kinerja-USAID

Program KINERJA telah mengawali implementasi Good Practices ini dalam berbagai bentuk, diantaranya

adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan dan Penguatan Forum Multi Stakeholder

Forum Multi Stake Holder adalah media untuk mempertemukan antar pemangku kepentingan untuk

merespon isu-isu yang menjadi kepedulian bersama serta untuk melakukan upaya mencapai tujuan

bersama. Anggotanya dari berbagai unsur kepentingan dari masyarakat (individu dan atau kelompok),

eksekutif, legislatif, media, sektor bisnis, dan lain-lain. Pertemuan dan forum juga akan menjadi ajang

untuk menyepakati apa saja yang akan dilakukan oleh masing-masing pelaku/berbagi peran dan tanggung

jawab, berbagi informasi, saling mendukung dalam upaya perbaikan bersama. Forum Multi Stake

Holder, tidaklah harus merupakan pertemuan formal, loka karya atau bahkan merupakan organisasi atau

lembaga formal. Namun, bisa juga merupakan forum-forum terbatas yang informal. Pada tahapan lebih

lanjut, Forum Multi Stakeholder bisa saja didorong menjadi organisasi atau lembaga formal jika memang

diperlukan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan lokal.

b) Sosialisasi Konsep SPM Bidang Pendidikan Kepada Berbagai Pihak

Upaya pencapaian SPM bidang Pendidikan memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Dinas Pendidikan

dalam hal ini berperan sebagai leading sector, tetapi peran serta, kontribusi dan dukungan dari SKPD lain

sangat diperlukan. Menyadari hal tersebut, KINERJA dalam mengawali upaya percepatan pencapaian

SPM di setiap kabupaten/kota mitra, selalu menyelenggarakan workshop yang melibatkan semua unsur

yang terkait, misalnya dari Bappeda, Bagian Organisasi Pemkab, Lintas sektor lain, termasuk dari unsur

pimpinan pemerintah daerah dan DPRD. Melalui langkah ini diharapkan ada kesamaan persepsi dan

kesatuan gerak langkah dari berbagai pihak tersebut untuk bersama-sama mengawal dan mewujudkan

penyelenggaraan SPM Pendidikan secara optimal.

c) Training of Trainer SPM Bidang Pendidikan

Filosofi mendasar yang dimunculkan dalam kegiatan training of trainer SPM bidang Pendidikan yang

diselenggarakan oleh KINERJA adalah penguatan kapasitas lokal (capacity building). Dengan demikian

setiap daerah akan mempunyai tenaga ahli lokal yang bisa berperan sebagai rujukan permasalahan SPM

di daerahnya masing-masing.

Page 167: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

165www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

d) Pelaksanaan Costing SPM Bidang Pendidikan dan Integrasi Rencana Pemenuhan SPM ke dalam Perencanaan dan Pembiayaan Daerah

Dukungan dana yang memadai merupakan modal bagi terselenggaranya upaya pemenuhan SPM. Agar

rencana kegiatan pemenuhan SPM mendapatkan alokasi dana yang sesuai, Dinas Pendidikan selaku

penanggungjawab teknis SPM Pendidikan harus mampu menyusun anggaran SPM dengan berdasarkan

pada standar pembiayaan yang jelas dan rasional. Disinilah peran pentingnya costing SPM dilakukan.

KINERJA mendorong dan memfasilitasi daerah dalam melakukan costing SPM, dan mengawal proses

integrasinya ke dalam perencanaan dan pembiayaan daerah.

e) Janji Layanan

Sebagai lembaga yang concern dengan standar pelayanan publik (SPP), KINERJA mendorong dan

membentuk sistem pelayanan yang baik di kabupaten/kota mitra KINERJA. Salah satu bentuknya adalah

fasilitasi penyusunan janji layanan.

f) Benchmarking Implementasi SPM

Bentuk upaya akselerasi pencapaian SPM lain yang dilakukan KINERJA adalah melalui kegiatan

benchmarking. Melalui kegiatan benchmarking, kabupaten/kota dapat belajar secara cepat keberhasilan

daerah lain sehingga diharapkan mampu menjadi motivator dan acuan dalam pengembangan di

daerahnya masing-masing.

Teknik Praktis Perluasan (Scale-Up)

KINERJA adalah program pemerintahan yang didanai USAID (2010-2015) untuk meningkatkan pelayanan

publik di Indonesia. KINERJA bekerja dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat pelayanan

lebih responsif sambil membangun kapasitas masyarakat sipil dan masyarakat untuk menuntut layanan yang

lebih berkualitas dari pemerintah.

Kegiatan pendampingan penerapan SPM bidang Pendidikan oleh Kinerja USAID saat ini dilakukan secara

terbatas. Success story atau keberhasilan penerapan SPM di suatu unit layanan/Dinas/SKPD dan suatu

wilayah yang mendapat pendampingan ini diharapkan dapat menyebar ke unit layanan/Dinas/SKPD dan

wilayah/kecamatan lain, sehingga daerah/unit lain yang tidak mendapat pendampingan langsung juga dapat

Page 168: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

166 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

mengalami keberhasilan yang sama. Untuk itulah perlu dilakukan kegiatan perluasan atau pengembangan

(scale up).

Teknik scale up diartikan sebagai sebuah teknik yang dapat ditempuh untuk memperluas cakupan keberhasilan

suatu program atau kegiatan sehingga dampaknya bukan hanya dirasakan oleh sasaran langsung kegiatan

saja. Daerah lain yang bukan sasaran utama kegiatan intervensi bisa mengadaptasi dan meraih keberhasilan

yang serupa dengan daerah proyek.

Istilah scaling up digunakan dalam sektor Pendidikan dalam konteks yang luas, diantaranya:

1. Scaling up input, misal berupa: peningkatan government expenditure dalam kegiatan tertentu, pengadaan

SDM Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, pengadaan bahan dan alat Pendidikan

untuk menjangkau kebutuhan yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Scaling up penyediaan layanan, misalnya dengan menambah jumlah unit layanan, mendekatkan unit

layanan ke masyarakat, bekerja sama dalam penyediaan layanan dengan pihak lain.

3. Menggunakan existing input dengan lebih efisien, misalnya melalui penataan organisasi, penataan beban

kerja pegawai, dan sebagainya.

4. Scaling up untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

5. Scaling up dari proyek yang kecil ke yang lebih luas (from a small project to a much larger client group).

Scaling up dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu Vertical scaling up dan Horizontal scaling up.

Vertical scaling up dilakukan dengan meluncurkan konsep yang sistematis yang telah terbukti keefektifannya

di tingkat lokal dengan melembagakannya sehingga mencapai dampak yang lebih luas di dalam lembaga/

instansi/Dinas. Contohnya adalah pembuatan peraturan atau kebijakan yang lahir dari konsep percontohan.

Horizontal scaling up berarti meluncurkan suatu konsep yang dapat memperluas cakupan area geografis

kegiatan. Horizontal scaling up yang dapat dilakukan melalui beberapa contoh kegiatan berikut ini:

1. Membuka kesempatan dan memfasilitasi daerah lain untuk melakukan kaji banding dan belajar di daerah

dampingan.

2. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai daerah lain agar

konsep pendampingan yang telah dilakukan bisa dipahami dan diadaptasi oleh daerah lain tersebut.

3. Membentuk Self Help Group (SHG) yang terdiri dari tokoh kunci yang berasal dari daerah pendampingan,

untuk bisa berperan sebagai technical assistance bagi daerah lain yang ingin mengadaptasi pola dari

daerah pendampingan.

Page 169: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

167www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

4. Mengadakan ‘road show’ di level propinsi dengan melibatkan Self Help Group tersebut agar propinsi lain

mengatui success strory di daerahnya dan berkeinginan untuk mengadaptasi.

Beberapa hal diperlukan agar proses scaling up dapat dijalankan diantaranya adalah:

1. Scaling up pada umunya melibatkan partnership dengan organisasi lain, terutama organisasi yang

bergerak di bidang Pendidikan, keuangan (bisa berupa lembaga donor), dan pemerintah selaku regulator.

2. Scaling up membutuhkan komitmen organisasi yang tinggi untuk mendorong agar proses terus berjalan

3. Pelaksanaan monitoring merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur kemajuan terhadap

pencapaian sasaran dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat proses scaling up.

Berikut ini checklist yang dapat digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan scale up.

Checklist Persiapan Pelaksanaan Scalling Up

Tahapan kegiatan Pertanyaan kunci + + + - - -

Evaluasi pengalaman

Sudahkah kita menggambarkan pengalaman dan good practices dari kegiatan kita secara jelas dan mudah dipahami?

Apakah kita memahami kondisi organisasi dan kecukupan pendanaan untuk scaling up?

Strategi Scaling up

Sudahkah kita mendiskusikan skenariokegiatan scaling up ini dengan berbagai pihak mitra lain?

Sudahkah kita menyepakati tahapan kegiatan dengan pihak mitra?

Sudahkah kita mendiskusikan berbagai kemungkinan yang terjadi saat scaling up dan menyepakati cara mengantisipasinya?

Memilih partners Sudahkah kita melakukan Stakeholder analysis dan mendiskusikanna dengan berbagai pihak mitra?

Apakah Stakeholder kunci memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk proses scaling up?

Sumber daya Apakah kita memiliki sumber daya manusia dan dana yang mencukupi untuk fase inisiasi?

Apakah inovasi proses scaling up yang akan dilakukan aman dari sisi finansial, ataukah ada skenario pembiayaan yang lain?

Page 170: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

168 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Tahapan kegiatan Pertanyaan kunci + + + - - -

Monitoring dan upaya jaga mutu

Apakah kita memiliki instrumen untuk memonitor dan mengendalikan proses yang dijalankan bersama mitra kerja?

Apakah kita sudah memahami ide inti inovasi yang akan di scaling up?

Dengan mengisi checklist di atas akan dapat diketahui kesiapan proses scaling up serta dapat digunakan

untuk menyiapkan proses scaling up agar berhasil dengan baik.

Penutup

Lampiran ini disusun berdasarkan pengalaman pendampingan kegiatan perencanaan SPM di kabupaten/kota

mitra program Kinerja periodeTh 2012- 2013 dan dirasa masih belum sempurna, sehingga diharapkan dapat

disempurnakan dari berbagai masukan pada Edisi berikutnya.

Substansi modul-modul dalam lampiran ini seperti telah diuraikan, bersifat sekuensial. Hasil kerja dari modul

terdahulu menjadi bahan untuk dilanjutkan pada modul selanjutnya. Oleh karena itu diharapkan adanya

konsistensi pihak yang terlibat dalam kegiatan pelatihan maupun pendampingan, sehingga alur berpikir

menjadi runtut dan komprehensif.

Page 171: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

169www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Lampiran C CARA PELAKSANAAN FASILITASI DAN TRAINING

Latar Belakang

1. Tujuan

Lampiran ini disusun sebagai pedoman untuk pihak

yang mau melaksanakan fasilitasi dan training

di Pemda yang mau ikut cara KINERJA untuk

merencanaan dan menganggarkan pemenuhan SPM

di bidang pendidikan yang terbukti sukses dalam

peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar.

Himpunan modul training ini ditujukan bagi lembaga/

instansi yang hendak melakukan fasilitasi untuk

pemenuhan SPM tersebut. Lembaga/instansi tersebut

bisa berbentuk pemda sendiri, calon organisasi mitra

pelaksana (OMP) yang ingin memberi fasilitasi, atau calon lembaga latihan yang memasarkan training saja.

Pada awal program KINERJA, pekerjaan penyusunan rencana dan anggaran SPM diatur dalam seri lokakarya,

dengan modul training pada awal setiap lokakarya. Proses yang sama dipakai pada tahun berikutnya,

karena ada peserta tim yang belum mengerti tugasnya, dan juga peserta lama tertarik untuk ingat kembali

substansinya. Pada tahun ketiga penyusunan rencana pemenuhan SPM, masih direncanakan seri lokakarya

diaman tim dapat bekerjasama, walaupun tidak semua daerah rasa perlu ulang trainingnya. Lokakarya masih

penting agar:

• Semua pemangku kepentingan dapat mengatur waktunya untuk berpartisipasi.

• Ada fasilitator yang mendorong tim untuk menyempurnakan penghitungannya agar makin adil, efisien,

transparan, dan bertanggungjawab kepada publik.

Page 172: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

170 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Training dan fasilitasi diatur dalam 6 modul sebagaimana uraian substansi di Lampiran B, sebagai berikut:

1. Pengantar: Relevansi Paket Program Kinerja dengan SPM Pendidikan

2. Mengidentifikasi Tingkat Pencapaian SPM

3. Analisis Gap, Costing dan Standar Biaya pemenuhan SPM

4. Integrasi Hasil Costing SPM dalam Perencanaan dan PenganggaranDaerah dan SKPD

5. Teknik Monitoring & Evaluasi serta Laporan Kinerja SPM

6. Praktek Yang Baik dalam penerapan Standar Layanan dan merekomendasikan teknik praktis untuk

perluasan (scale-up).

Alokasi waktu yang disediakan untuk membahas setiap topik pada setiap modul bersifat estimasi ideal, tetapi

jika dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian waktunya.

Lampiran tentang training dan fasilitasi Penghitungan Pemenuhan Target SPM Pendidikan Dasar ini disusun

belum memasukan substansi tentang Teknik Fasilitasi dan pembelajaran orang dewasa. Diharapkan fasilitator

yang akan menggunakan bahan ini sudah menguasai dan trampil dalam teknik fasilitasi dan pelatihan serta

pembelajaran orang dewasa, atau dilakukan pelatihan terpisah untuk peningkatan aspek tersebut.

2. Fasilitator.

Orang yang ditugaskan untuk fasilitasi yang disebutkandiatas selanjutnya disebut sebagai Fasilitator. Sangat

penting para Fasilitator, baik untuk fasilitasi proses perencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM di

bidang kesehatan, maupun fasilitasi training untuk itu, menguasai substansi yang diuraikan di lampiran B, dan

berfokus baik kepada keberhasilan Tim Penyusun SPM Pendidikan yang dibentuk pemda dalam menyusun

perencanaan SPM. Ia harus memiliki pengetahuan tentang pelayanan pendidikan di daerah dan keterampilan

sebagai fasilitator yang memadai sehingga dapat melaksanakan training, memfasilitasi, dan mendampingi

pemerintah daerah di dalam proses pembentukan tim, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

program kesehatan.

Dalam upaya pemda tersebut, tugas pokok Fasilitator adalah untuk mengarahkan Tim Penyusun SPM

Pendidikan yang dibentuk dari aparat staf Dinas/UPTD, Pengawas/KaSekolah/guru, wakil dari Komite-

Komite Sekolah, Perguruan Tinggidan LSM yang berkepentingan, untuk merencanakan dan menganggarkan

pemenuhan SPM tersebut. Bahan dukungan fasilitasi ini disusun dari pengalaman KINERJA-USAID, dimana

tugas fasilitasi dilaksanakan oleh Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) KINERJA-USAID yang mengadakan

fasilitator baik untuk training dan dukungan on-the-job.

Page 173: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

171www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

3. Proses

Tujuan dari Lampiran ini adalah untuk memberi arahan kepada Fasilitator dalam tugasnya untuk fasilitasi

proses penyusunan rencana dan anggaran pemenuhan SPM, termasuk penyelenggaraan serangkaian

lokakarya yang diatur untukTim Penyusun SPM menyelesaikan tugasnya. Proses fasilitasi KINERJA-USAID

digambarkan dalam bagan yang berikut:

4. Fokus Training

Dalam pengalaman KINERJA-USAID langkah 1 sampai 5 diatas difasilitasi Organisasi Mitra Pelaksana.

Langkah 4 didukung training lain tentang Masyarakat Stakeholder Forum dan juga training tentang peran

media. Fokus kumpulan modul ini adalah langkah ke-6 dan ke-7. Training yang disampaikan secara bertahap

selama proses fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM sampai hasilnya dipakai dalam

proses penganggaran tahunan. Setiap langkah training ditindaklanjuti dengan dukungan on-the-job kepada Tim

Penyusun SPM Kesehatan.

Pemaparan materi dilakukan sebagai langkah awal setiap kegiatan pihak dinas kesehatan dan Puskesmas

dalam perencanaan dan pengganggaran pemenuhan SPM bidang kesehatan.Ada satu modul fasilitasi untuk

setiap modul substansi yang dipresentasikan pada lampiran B.

Page 174: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

172 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Alokasi waktu yang disediakan untuk membahas setiap topik dalam modul-modul berikut bersifat estimasi dari

pengalaman KINERJA, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, baik waktu

lebih lama dimana tim kurang cepat memahami substansinya, atau lebih singkat bila tim sudah menguasai

substansi dan aplikasi yang dipakai dalam penghitungan.

Page 175: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

173www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Modul 1Pengantar: Relevansi Paket Program Kinerja dengan SPM Pendidikan

Peserta yang Diundang

Modul pertama disampaikan kepada pembentuk kebijakan pendidikan dasar di daerah di dinas

pendidikan, sekretariat daerah dan Bappeda, kepala sekolah terpilih dan pimipinan LSM yang dapat

mewakilipemangku kepentingan di masyarakat. Tujuan pelatihannya agar para peserta memahami

bagaimana Program KINERJA dapatmembantu daerah memenuhi SPM Pendidikan. Setelah itu, peserta

akan memberi masukan kepada Sekda dan Kepala Dinastentang perencanaan program.

Diharapkan modul ini akan dibuka oleh Kepala Daerah, untuk menitikberatkan kepentingan perencanaan

peningkatan mutu pendidikan secara sistematis.

Page 176: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

174 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Fasilitasi

1. Waktu

2 x 45 menit (90 Menit)

2. Proses

a) Pembukaan

Kepala Daerah atau yang mewakilinya membuka sesi dengan menyampaikan isu tentang peningkatan/

perbaikan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat luas, khususnya pendidikan dasar.

Bahan disiapkan dan disajikan melalui power point yang telah disiapkan pada infokus. Fasilitator bisa

merancangkan pidato pembukaannya.

b) Ringkasan Program yang Diusulkan

• Fasilitator atau narasumber untuk menyajikan tentang program, latar belakang, tujuan dan

sasarannya. Contoh presentasi dapat dilihat di file Presentasi 1a SPM pendidikan di CD yang

dilampirkan.

• Diusulkan presentasi dilengkapi dengan presentasi tentang isu gender dalam sektor pendidikan

dasar.

• Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya dan berdiskusi.

c) Pembahasan Perencanaan Program

• Fasilitator mempresentasikan usulan program untuk menyusun rencananapemenuhan SPM

pendidikan, dan hubungan dengan proses perencanaan dan pengangaran daerah

Page 177: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

175www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Peseerta diminta memberi masukan tentng pembentukan Tim Penyususan SPM

d) Kesimpulan dan Penutup

Kepala Dinas atau Fasilitator menutup sesi ini dengan menarik kesimpulan dari hasil diskusi, dan

keputusan mengenai persiapan program.

Tindak Lanjut

Setelah modul ini dilaksanakan, Kepala Dinas dengan bantuan Fasilitator merancangkan SK untuk

pembentukan dan memberi tugas kepada Tim Penyusun SPM.

Contoh Bahan Presentasi

Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD

yang terlampir:

a) Presentasi 1a SPM Pendidikan

Lihat materi presentasi pada folder modul-1: Presentasi 1a SPM Pendidikan

Page 178: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

176 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Modul 2SPM Bidang Pendidikan

Peserta yang Diundang dan Tujuan Fasilitasi

Anggota Tim PenyusunSPM serta nara sumber dari Dinas Pendidikan, Kantor Agama, Bappeda, dan

Forum multi stakeholder (MSF).

Sebelum modul ini dilaksanakan, Tim Penyusun SPM harus ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota atau

SK Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Fasilitasi diberi agar, sebelum mulai tugasnya, Tim Penysusn SPM mengenal:

1. Latar belakang SPM pendidikan dan regulasi standar pelayanan bidang pendidikan serta pentingnya SPM

Pendidikan

2. hubungan SPM dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Page 179: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

177www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

3. hubungan SPM dalam peningkatan Mutu Pendidikan

4. indikator-indikator SPM

5. hubungan SPM dengan pengarusutamaan gender.

Fasilitasi

1. Waktu

Satu hari (sekitar 5,5 sampai 6 jam)

2. Proses

a) Pembukaan

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan isu tentang standar pelayanan yang sangat penting

untuk peningkatan/perbaikan pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan. Bahan disiapkan dan

disajikan melalui power point yang telah disiapkan pada infokus.

Page 180: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

178 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

b) Sesi 1 Introduksi SPM

• SPM Pedidikan dan Regulasi Standar Pelayanan Sektor Pendidikan dan Pentingnya SPM

dipresentasikan dengan powerpoint Presentasi 2a SPM PENDIDIKAN DASAR.

• Hubungan SPM dengan SNP dipresentasikan dengan powerpoint Presentasi 2b SPM Pendidikan

Dasar dan Standar Nasional Pendidikan.

• SPM dan Peningkatan Mutu Pendidikan Diskusi.

• Tanya jawab.

c) Sesi II Indokator dan Aplikasi

• Indikator-Indikator SPM Pendidikan Dasar dipresentasikan dengan powerpoint Presentasi

2c Indikator SPM, Fasilitator atau narasumber menyajikan Indikator SPM Pendidikan Dasar

berdasarkan Permendiknas 15/10 dan Permendikbud 23/13.

• Diskusi Kelompok Terfokus, bertujuan agar peserta memahami lebih mendalam indikator-indikator

SPM pendidikan, permasalahannya dan upaya mengatasinya. Kelompok diberi tugas menganalisa

indikator SPM, yaitu mengidentifikasi hambatan/masalah dan upaya solusinya. Hasilnya ditulis di

kertas plano. Ada 27 indikator dibagi rata sesuai jumlah kelompok. Waktu sekitar 45 Menit.Setelah

selesai tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil analisanya masing-masing, dan kelompok

lainnya menambahkan/mengkoreksi jika ada yang salah.

• SPM terkait BOSP, DGP, MBS dan SPM Responsif Gender dipresentasikan dengan powerpoint

Presentasi 2d Hubungan SNP dengan 27 SPM Pendidikan Dasar.

d) Kesimpulan, Persiapan dan Penutup

• Fasilitator menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.

• Fasilitator serta tim menyusun rencana kerja untuk proses perencanaan pemenuhan SPM.

Page 181: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

179www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Contoh Bahan Presentasi di CD

Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD

yang terlampir:

a) Presentasi 2a SPM Pendidikan Dasar

Lihat Presentasi 2b SPM Pendidikan Dasar dan Standar Nasional Pendidikan

Lihat materi presentasi pada folder modul-2 : Presentasi 2a SPM Pendidikan Dasar

• PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (PUP) merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 (PP 25/2000).

• PP 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan SPM merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.

SPMLATAR BELAKANG

Page 182: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

180 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

b) Presentasi 2c Indikator SPM Pendidikan

Lihat materi presentasi pada folder modul-2 : Presentasi 2c Indikator SPM

• SPM Pendidikan Instrumen untuk mencapai SNP secara bertahap sesuai kemampuan fiskal

• SPM Pendidikan Simbol: ≥ (lebih besar atau sama dengan)

SPM Pendidikan Dasar

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

PENDIDIKAN DASARPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO 23 TH 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO 15 TH 2010 TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA

Page 183: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

181www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

c) Presentasi 2d Hubungan SNP dengan 27 SPM Pendidikan Dasar

Lihat materi presentasi pada folder modul-2 : Presentasi 2d Hubungan SNP dengan 27 (Indikator) SPM

Dendidikan Dasar

Page 184: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

182 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Modul 3Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional

Peserta yang Diundang dan Tujuan Modul

Anggota Tim Penyusunan SPM serta nara sumbernya diundang dengan tujuan memahami cara

mengidentifikasi tingkat pencapaian SPM dan menganalisi kesenjangan (gap) kinerja SPM serta

menguasai perhitungan biaya pemenuhan SPM.Peserta harus sama dengan tahap modul sebelumnya

dan juga tahap yang berikut demi kelancaran kegiatan penyusunan rencana pemenuhan SPM.

Persiapan Peserta

Peserta diminta membawa dokumen berikut ini pada saat lokakarya:

1. Lembar kerja penyimpulan hasil pengolahan data SPM untuk tahun sebelumnya

2. Profil sekolah/ Evaluasi diri sekolah (EDS) / hasil TRIMS

Page 185: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

183www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

3. Data informasi terkait indikator-indikator SPM tingkat kab/kota (jumlah & kualifikasi guru, dll). Bisa dari data

DAPODIK /PadatiWeb.

4. Dokumen perencanaan SKPD dank ab/kota : Renstra Dinas, RPJMD.

Fasilitasi

1. Waktu

8 x 45 menit (360 Menit)

2. Proses

a) Pembukaan

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya sesihari ini yang sehari penuh akan

membahas dan berlatih tentang costing SPM pendidikan. Menyampaikan jalannya pelatihan sesuai

alur sesi diatas.

b) Langkah-langkah Analisis Pencapaian SPM

• Fasilitator sedikit mereview indikator-indikator SPM pendidikan dasar yang telah dijelaskan pada

sesi hari sebelumnya.

Page 186: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

184 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Fasilitator atau narasumber menyampaikan tentang langkah-langkah analisis costing SPM dan biaya

pencapaian SPM pendidikan sejak identifikasi kondisi awal capaian SPM, analisis gap, analisis

penyebab, alternatif kebijakan & kegiatan dan analisis standar biaya pencapaian target SPM.

• Penyajian dilakukan dalam paparan power point yang juga didukung dengan naratif.

• Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya.

c) Analisis untuk Setiap Indikator SPM

• Fasilitator atau narasumber menyampaikan dan menjelaskan satau-persatu tentang analisis untuk

setiap indikator SPM dari 27 indikator SPM pendidikan, sesuai uraian substansi dalam modul Bab IV

ini.

• Penyajian dilakukan dalam paparan power point yang juga didukung dengan naratif. Jika diperlukan

atau ada hal yang kurang jelas bisa ditunjukan Petunjuk Teknis (juknis) SPM dari lampiran

Permendikbud.

• Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya.

d) Analisis untuk Indikator dengan Perhitungan Menggunakan Variabel Proxy

• Fasilitator atau narasumber menyampaikan dan menjelaskan tentang analisis untuk indikator SPM

yang tidak bisa dihitung langsung atau data tidak tersedia (SPM IP3, & IP13-18), sesuai uraian

substansi dalam modul Bab IV ini.

• Penyajian dilakukan dalam paparan power point yang juga didukung dengan naratif.Jika diperlukan

atau ada hal yang kurang jelas bisa ditunjukan Petunjuk Teknis (juknis) SPM dari lampiran

Permendikbud.

• Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya.

e) Simulasi dan Latihan Costing SPM

• Diskusi kelompok ini ditujukan agar peserta

memahami lebih mendalam indikator-

indikator SPM pendidikan, permasalahannya,

upaya mengatasi dan agar peserta lebih

trampil dalam costing SPM. Peserta

dibagikan lembar kertas form untuk simulasi/

latihan atau bisa menggunakan komputer.

Page 187: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

185www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Peserta dibagi 3 kelompok (bisa juga 2 atau 4 kelompok). Setiap kelompok diberi tugas melaksanakan

latihan: pemetaan capaian SPM di tk sekolah & kab/kota, pendataan sekolah indikator SPM,

menghitung analisis gap, menganalisis penyebab, dan yaitu mengidentifikasi hambatan/masalah dan

upaya solusinya. Hasilnya ditulis di kertas plano atau setiap kelompok diberi tugas indikator SPM yang

tanpa variabel proxi dan dengan proxi. Waktu sekitar 60 Menit.

• Setelah selesai tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil latihan dan simulasinya masing-masing,

dan kelompok lainnya menambahkan/mengkoreksi jika ada yang salah.

f) Contoh Analisis dan Perhitungan MBS, BOSP dan DGP

• Fasilitator atau narasumber menyampaikan contoh-contoh analisis dan perhitungan pencapaian

indikator SPM untuk sub-bidang BOSP, DGP, MBS. Narasumber/fasilitator menyampaikan contoh cara

perhitungan standar biaya belanja dan biaya satuan. Materi sudah dilampirkan dalam modul Bab IV ini.

• Penyajian dilakukan dalam paparan power point dan spreadsheet excel (contoh analisis & perhitungan

BOSP, DGP, MBS) yang juga didukung dengan naratif dan

• Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya.

g) Kerja Kelompok

• Kerja kelompok ini dimaksudkan peserta memahami dan lebih trampil dalam melakukan analisis

perhitungan costing SPM, serta langsung mengerjakan costing yang akan benar-benar dilaksanakan

nantinya. Tiap kelompok mengerjakan paket BOSP atau DGP atau MBS sesuai mandat masing-

masing peserta.

• Kelompok bekerja dengan menggunakan form lembar kerja dalam komputer dan data-data riil yang

sudah dipersiapkan sebelumnya.

• Peserta dibagi 2 atau 3 kelompok sesuai dengan interest paketnya atau sesuai daerah. Setiap

kelompok diberi tugas mengerjakan analisa dan perhitungan costing SPM sesuai paket masing-

masing.Waktu sekitar 60 Menit.

• Setelah selesai tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil analisanya masing-masing, dan kelompok

lainnya menambahkan/mengkoreksi jika ada yang salah.

h) Kesimpulan dan Penutup

Fasilitator menutup sesi ini dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi masing-masing kelompok

saat sesi latihan & simulasi dan sesi kerja kelompok. Perlu disimpulkan apakah peserta sudah cukup

menguasai materi atau masih kurang, jika perlu peserta bisa diberi tugas untuk dibawa pulang.

Page 188: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

186 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Contoh Bahan Presentasi

Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses

di CD yang terlampir:

Page 189: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

187www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

a) Presentasi 3a Perhitungan Biaya SPM

Lihat materi presentasi pada folder modul-3: Presentasi 3a Perhitungan Biaya SPM

Langkah Kuantitatif

• Pendanaan untuk indikator SPM 1–14 adalah tanggung- jawab Pemerintah Daerah dan Departemen Agama. ○ costing dilakukan oleh Pemda dan Depag• Pendanaan indikator SPM 15–27 adalah tanggung-jawab Satuan Pendidikan. ○ costing dilakukan oleh sekolah/madrasah

Siapa yang melakukan perhitungan biaya?

Page 190: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

188 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

b) Presentasi 3b Analisis Gap & Standar Biaya pemenuhan SPM pendidikan

Lihat materi presentasi pada folder modul-3: Presentasi 3b Analisi Gap & Standar Biaya pemenuhan SPM

Pendidikan.

PROSES ANALISIS

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan-Kabupaten/Kota (SIMP-K)

PendataanAnalisis Capaian

KinerjaAnalisis Gap

Analisis Kebijakan

Analisis Standar Biaya

Implementasi

PemetaanSPM

SIM NUPTKPadatiWEB

Setiap GuruSetiap Sekolahdan Madrasah

SIMP-KExcel Pivoting Table

NSS

Page 191: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

189www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Modul 4Integrasi Hasil Costing SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran

Peserta yang Diundang dan Tujuan Fasilitasi

Anggota Tim penyusun rencana pemenuhan SPM beserta nara sumbernya.

Tujuan modul ini agar tim memahami tentang sistem perencanaan dan pengganggaran pemerintah dan

kolerasinya dengan pencapaian SPM serta peran yang dapat mereka lakukan agar hasil costing dapat

ter-integrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah/SKPD.

Persiapan untuk Training

Untuk kegiatan sesi latihan atau pendampingan nantinya, dokumen-dokumen sebagai bahan penunjang yang

diperlukan adalah :

Page 192: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

190 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Profil Tahunan Pendidikan

• Dokumen RKS (Rencana Kerja Sekolah)

• Bahan bacaan terkait: Permendagri No. 54 Tahum 2010

• Dokumen Renja Dinas Pendidikan

• Dokumen Renstra Dinas Pendidikan

• Dokumen RKPD Kabupaten/kota

• Dokumen RPJMD Kabupaten/kota

Fasilitasi

1. Waktu

4 x 45 menit (180 Menit)

2. Proses

a) Pengantar

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan menyampaikan isu penting

Integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah, dimana peserta diharapkan mampu

Page 193: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

191www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

mengintegrasikan hasil costing dan pembiayaan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah

dan SKPD, Bahan disajikan melalui power point yang telah disiapkan pada infokus dan ada sesi latihan.

Fasilitator menjelaskan alur kegiatan dan pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan.

b) Presentasi Mengenai Perencanaan

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah dan Korelasinya dgn SPM

• Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang Sistem Perencanaan&

Penganggaran, Regulasi Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan yang terkait dengan

Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Korelasi SPM dengan Sistem Perencanaan &

Penganggaran, Siklus Perencanaan dan Penganggaran.

• Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya.

Tahapan & proses Integrasi SPM dalam dokumen Perencanaan. &Penganggaran Daerah

• Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang Tahapan penintegrasian SPM ke

dalam dokumen Perencanaan dan Proses pengintegrasian SPM ke dalam dokumen Perencanaan &

Penganggaran daerah. Narasumber menjelaskan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM.

• Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya.

Integrasi hasil costing dan Pembiayaan SPM dalam RPJMD

• Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang integrasi hasil costing dan

pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan 5 tahunan daerah (RPJMD).

• Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya.

Integrasi hasil costing dan Pembiayaan SPM dalam Rentra

• Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang integrasi hasil costing dan

pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan 5 tahunan renstra daerah (Renstra).

• Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya.

Page 194: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

192 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

c) Latihan Kelompok Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan

• Latihan dan Diskusi kelompok ini ditujukan agar peserta memahami lebih mendalam item-item dan

indikator SPM pendidikan yang diintegrasikan dalam perencanaan daerah. Peserta dibagikan lembar

kertas form untuk latihan atau bisa menggunakan komputer.

• Peserta dibagi 3 kelompok (bisa juga 2 atau 4 kelompok). Setiap kelompok diberi tugas melaksanakan

latihan : pengintegrasian SPM dalam dokumen perencanaan & penganggaran daerah. Materi form

kelompok sudah disediakan dalam modul 4 ini. Waktu sekitar 60 Menit.

• Setelah selesai tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil latihan masing-masing, dan kelompok

lainnya menanggapinya. Jika waktunya terbatas maka satu kelompok saja yang mempresentasikan

hasilnya dan ditanggapi oleh kelompok lain.

d) Presentasi Mengenai Proses Penganggaran

Integrasi hasil costing & Pembiayaan SPM dalam RKPD dan KUA-PPAS

• Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang integrasi hasil costing dan

pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah

(RKPD, KUA-PPAS).

• Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya.

Integrasi hasil costing & Pembiayaan SPM dalam Renja dan RKA.

• Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang integrasi hasil costing dan

pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah

(Renja dan RKA).

• Selesai paparan peserta diberi kesempatan bertanya.

e) Kesimpulan dan Penutup

Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil latihan dan tanya jawab.

Page 195: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

193www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Dokumen di CD yang Terlampir

Lihat juga

• File Excel templat 4a Lembar Kerja + Latihan Integrasi SPM dalam Perenc-Penganggaran Drh_1 yang

dapat diadaptasi untuk membantu proses latihan.

• File MS word Bahan Bacaan Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Dasar Hukum.

Contoh Presentasi di CD

Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD

yang terlampir:

Page 196: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

194 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

a) Presentasi 4a Integrasi SPM dlm Planning & Budgeting_1

Lihat materi presentasi pada folder modul-4: Presentasi 4a Integrasi SPM dlm Planning & Budgetig_1.

IMPLIKASI PENERAPAN SPM

DAERAH HARUS MEMPUNYAI KAPASITAS DANKOMPETENSI UNTUK MENDUKUNG SPM

• ALOKASI ANGGARAN• SDM• KELEMBAGAAN• SARANA PRASARANA• SISTEM INFORMASI • KERJASAMA ANTAR DAERAH

SosialisasiSPM

PenyusunanRencana Kerja

Data DasarSPM

ProsesPerencanaanPembiayaan

PenetapanSasaranCapaian SPM per Indikator

Proses Pelaksanaan SPM

Page 197: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

195www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

b) Presentasi 4b Penentuan Skala Prioritas

Lihat materi presentasi pada folder modul-4: Presentasi 4b PENENTUAN SKALA PRIORITAS

Tujuan

• Membantu perencanaan dalam menyusun program, menganalisis kegiatan dan program-program usulan, sehingga dihasilkan daftar usulan kegiatan yang realistis terpadu dan operasional.

• Untuk menguji serangkaian usulan alternatif program yang dipertimbangkan dengan serangkaian tujuan dan sasaran.

• Untuk mempermudah sejumlah usulan program kegiatan dengan plafon anggaran yang disediakan.

Page 198: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

196 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Modul 5 Teknik Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kinerja Pemenuhan SPM Pendidikan

Peserta yang Diundang dan Tujuan

Anggota Tim Penyusun Rencana Pemenuhan SPM beserta narasumber.

Setelah selesai mengikuti modul ini, Tim akan memahami tentang teknik monitoring, evaluasi dan

pelaporan kinerja SPM Pendidikan Dasar termasuk penyusunan umpan balik dan rekomendasi.

Fasilitasi

1. Waktu

2 x 45 menit (90 Menit )

Page 199: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

197www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

2. Proses

a) Pengantar

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tentang bagaimana pentingnya Monitoring & Evaluasi

dan Pelaporan monev. Misal mengambil contoh yang sederhana: Menyuruh murid sekolah dasar lari

dari 1 km melalui gang-gang kampung, jika tiap belokan tidak ada yang jaga dan memantau maka

kemungkinan besar murid kesasar tidak sampai tujuan.

b) Presentasi: Memahami Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporannya

• Fasilitator atau narasumber menyajikan dan menjelaskan tentang

o Memahami Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Pendidikan

o Pelaporan Pelaksanaan SPM Pendidikan (proses pengumpulan data dan penyusunan laporan)

o Manfaat umpan balik (feedback) dan Penulisan Rekomendasi

• Bahan disajikan melalui power point yangtelah disiapkan pada infokus didukung dengan naratif

selama 45 menit.

• Selesai paparan peserta diberi kesempatan berdiskusi dan bertanya.

c) Latihan Menyusun Monev

• Fasilitator Memberikan penugasan latihan monev

• Peserta dibagi dalam kelompok kerja, menurut unsur manajemen pendidikan dan unit pendidikan.

• Bagi lembar kerja latihan Menyusun rencana monitoring dan evaluasi

Page 200: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

198 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

• Peserta dari unit manajemen memilih indikator 5 SPM tingkat daerah dan melengkapi lembar kerja

yang telah disediakan.

• Peserta dari unit mendidikan memilih 5 SPM tingkat Kabupaten/Kota berkaitan dengan program

MBS atau PTD dan melengkapi lembar kerja yang telah disediakan.

• Fasilitator memilih 1-2 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya.

• Presentasi dan Diskusi kerangka kerja monitoring pelaksanaan SPM di tingkat kabupaten/kota.

• Fasilitator akan menjaga waktu presentasi dan waktu tanya jawab serta curah pendapat sesuai

dengan masing-masing daerah.

• Diskusi berbagai pengalaman dapat juga disampaikan secara paralel ketika narasumber

menyampaikan materi.

• Peserta yang bertanya dan narasumber yang menjawab harus ringkas dan padat.

d) Kesimpulan dan Penutup

Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil latihan dan tanya jawab.

3. Templet di CD

Templet 5a Formulir laporan monitoring penerapan SPM

Templet 5b Lembar Kerja Latihan Monitoring SPM

Templet 5c Lembar Kerja Teknik Pengumpulan Data Kinerja Untuk Menilai Hasil Kinerja

Templet 5d Pendataan Dinas Pendidikan untuk Standar Pelayanan Minimal

Templet 5e Pendataan Sekolah untuk SPM SD MI

Templet 5f Pendataan Sekolah untuk SPM SMP MTs

Templet 5g Contoh Formulir Survey Pengumpulan Data

Contoh Presentasi di CD

Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD

yang terlampir:

Page 201: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

199www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

a) Presentasi 5a Monitoring dan Evaluasi SPM

Lihat materi presentasi pada folder modul-5 : Presentasi 5a Monitoring dan Evaluasi SPM

EVALUASI

1. Evaluasi formatif Evaluasi yang dilakukan ketika program sedang berjalan,

sedang.

2. Evaluasi sumatif

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan diakhir pelaksanaan suatu program.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPM

Page 202: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

200 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

b) Presentasi 5b Penyusunan Laporan SPM

Lihat materi presentasi pada folder modul-5: Presentasi 5b Penyusunan Laporan SPM

PROFIL PELAYANAN DASAR

Sekumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, distrukturkan dan diolah untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar di daerah sebagai bahan masukan dalam mengembangkan rencana pencapaian SPM ke depan.

SUMBER PENGUMPULAN DATA

1. Unit Layanan (sekolah/madrasah)2. UPTD / Cabang Dinas Pendidikan3. Dinas Pendidikan4. SKPD/Dinas terkait (Bappeda, Bagian Keuangan)5. Dinas Pendidikan Provinsi6. Website Kementerian Pendidikan & Kebudayaan 7. Media

Page 203: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

201www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Modul 6 Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Layanan di Daerah

Peserta yang Diundang dan Tujuan Pembelajaran

Anggota tim penyusun rencana pemenuhan SPM dan para pemangkau kepentingan seperti yang telah

diundang pada tahap modul pertama. Wakil dari pemerintah provinsi dan sekolah lainnya dapat diundang

sebagai calon daerah penerapan pendekatan yang sama.

Setelah tim penyusun rencana pemenuhan SPM berhasil dalam tugasnya, modul ini memberi

kesempatan kepada peserta untuk membandingkan keberhasilan mereka dengan praktek baik (best

practice) di daerah lain, dan dapat memberi motivasi kepada instansi dan daerah lain untuk juga ikut

praktek yang baik.

Page 204: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

202 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Fasilitasi

1. Waktu

2 x 45 Menit (90 Menit)

2. Proses

a) Pengantar

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tentang Praktek Yang Baik (Good Practices) atau

Inisiatif Baik.

b) Presentasi

Memahami Identifikasi Praktek Yang Baik

• Fasilitator atau narasumber untuk menyajikan dan menjelaskan tentang indikasi dan manfaat

Praktek yang Baik, serta menyebutkan beberapa contohnya, dilanjutkan tanya-jawab.

Teknik Praktis perluasan/scale-up

• Fasilitator atau narasumber untuk menyajikan dan menjelaskan tentang teknik praktis perluasan/

scale-up suatu Praktek yang Baik, dilanjutkan tanya-jawab.

Page 205: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

203www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

c) Diskusi Kelompok

• Diskusi kelompok ini ditujukan agar peserta memahami lebih mendalam tentang Praktek baik dan

mengindentifikasi apakah suatu praktek baik bisa diterapkan didaerah mereka.

• Peserta dibagi 3 kelompok. Tiap kelompok peserta dibagikan lembar kertas form cek list untuk

latihan dan bahan bacaan/hand-out contoh-contoh praktek baik.Waktu sekitar 30 Menit.

• Setelah selesai tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil latihan masing-masing, dan

kelompok lainnya menanggapinya. Jika waktunya terbatas maka satu kelompok saja yang

mempresentasikan hasilnya dan ditanggapi oleh kelompok lain.

• Tanya jawab dan berbagai pengalaman dapat juga disampaikan pada sesi ini.

d) Kesimpulan dan Penutup

Fasilitator menutup sesi ini dengan menarik kesimpulan dari hasil diskusi kelompok dan tanya jawab.

Contoh Presentasi di CD

Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD

yang terlampir:

Page 206: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

204 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

a) Presentasi 6a Praktek yang Baik

Lihat materi presentasi pada folder modul-6: Presentasi 6a Praktek Yang Baik

Apa yang dilakukan?:

• Percepatan kesetaraan kualifikasi guru, Kepala sekolah, pengawas sekolah

• Persamaan kesempatan peningkatan profesi • Pengembangan sistem kinerja lokal sekolah capaian SPM ( Adanya

pemberian Insentif dan sanksi) untuk pemenuhan capaian indikator Standar Nasional Pendidikan)

• Sistem penanganan pengaduan berumpanbalik peningkatan kinerja • Peningkatan akreditasi sekolah • Pemetaan indikator kinerja berbasis kecamatan dan gugus (geografisasi

capaian rendah dan tinggi)

PRAKTIK YANG BAIK (Good Practice)

Upaya memperbaiki pendidikan dasar perlu mengetahui apa yang dapat berhasil secara efektif. Untuk mengetahui apa yang berjalan secara efektif, dapat menggunakan praktik yang baik (good practice).

Page 207: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

205www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

b) Presentasi 6b Teknik Praktis Scale-Up

Lihat materi presentasi pada folder modul-6: Presentasi 6b Teknis praktis scale-up.

ISTILAH SCALE UP

• Scaling up input• Scaling up penyediaan layanan• Menggunakan existing input dengan lebih efisien• Scaling up untuk memperoleh hasil yang lebih baik• Scaling up dari proyek yang kecil ke yang lebih luas

SCALE UP

• Teknik yang ditempuh untuk memperluas cakupan keberhasilan suatu program atau kegiatan sehingga dampaknya bukan hanya dirasakan oleh sasaran langsung kegiatan saja.

• Daerah lain yang bukan sasaran utama kegiatan intervensi (bukan daerah proyek) bisa dengan cepat mengadaptasi dan meraih keberhasilan yang serupa dengan daerah proyek.

Page 208: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

206 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

c) Presentasi 6c Hasil Riset UNFGI-UGM tentang Best Practices Daerah Mitra Kinerja

Lihat materi presentasi pada folder modul-6: Presentasi 6c Hasil Riset UNFGI-UGM tentang best practices

daerah mitra Kinerja.

Metode• Kajian Dokumen laporan OMP, PC, LPSS • Interview dan FGD dengan responden terpilih

- Instrumen penelitian disusun dengan kerangka pertanyaan sebagai berikut:

○ Latar Belakang (Urgensi dan konteks)○ Proses inisiasi, implementasi dan institusionalisasi○ Monitoring dan evaluasi○ Capaian (substantif, kelembagaan, sistemik)○ Peran dan Intervensi Kinerja○ Replikasi dan Keberlanjutan

Tujuan Riset Kolaboratif II

• Mendokumentasikan good practices di daerah-daerah

dampingan Program KINERJA

• Mengidentifikasi capaian-capaian dan kendala yang

dihadapi oleh Program Kinerja di daerah.

• Menyiapkan paket replikasi Kinerja.

Page 209: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

207www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Lampiran D DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); kemudian diperbaharui dengan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah

Peraturan MenteriPendidikanNasionalNomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

Page 210: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

208 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN D - Daftar Pustaka

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasaranan Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Alokasi, Klasifikasi, MekanismeBelanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, yang kemudian diperbaharui dengan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Page 211: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

209www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Lampiran E BAHAN DI DALAM CD

Page 212: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

210 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN F - Daftar Singkatan/Istilah

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

Lampiran FDAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

APBN Anggaran Pendapatan Belanja Nasional

APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Banggar Badan Anggaran

BAS Badan Akreditasi Sekolah

BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BONSP Biaya Operasi Nonpersonalia Satuan Pendidikan

BOP Bantuan Operasional Pendidikan

BOPSP Biaya Operasi Personalia Satuan Pendidikan

BOS Bantuan Operasional Sekolah

BOSDA Bantuan Operasional Sekolah Daerah

BOSP Biaya Operasinal Satuan Pendidikan

BP Biaya Pendidikan

BPK Badan Pemeriksa Keuangan

BPKAD Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah

BSNP Badan Standar Nasional Pendidikan

BSP Biaya Satuan Pendidikan

BUMN Badan Usaha Milik Negara

CSR Coperate Social Responsibility

DAK Dana Alokasi Khusus

DBE Desentralized Basic Education

DPKAD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DUDI Dunia Usaha dan DuniaIndustri

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

EDS Evaluasi Diri Sekolah

GTT Guru Tidak Tetap

IKK Indeks Kemahalan Konstruksi

KBM Kegiatan Belajar Mengajar

KCD Kantor Cabang Dinas

Kepsek Kepala Sekolah

KKG Kelompok Kerja Guru

KKKS Kelompok Kerja Kepala Sekolah

KSM Kesejahteraan Siswa dan Masyarakat

KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KUA Kebijakan Umum Anggaran

LK Lembar Kerja

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

MA Madrasah Aliyah

MBS Manajemen Berbasis Sekolah

Mendiknas Menteri Pendidikan Nasional

Mendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

MGMP Musyarah Guru Mata Pelajaran

MI Madrasah Ibtidayah

MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

Page 213: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

211www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan Dasar untuk Kabupaten/Kota

MSF Multi Stakeholder Forum

MTs Madrasah Tsanawiyah

PAD Pendapatan Asli Daerah

PAS Pendapatan Asli Sekolah

PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia

PNS Pegawai Negeri Sipil

PP Peraturan Pemerintah

PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PPG Pemerataan dan Penataan Guru

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PTT Pegawai Tidak Tetap

RAPBS Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah

Renja Rencana Kerja

Renstra Rencana Strategi

Renstrada Rencana Strategi Daerah

RKA Rencana Kerja dan Anggaran

RKAS Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah

RKS Rencana Kerja Sekolah

Rombel Rombongan Belajar

RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPP Rencana Pelaksanaan Pengajaran

SD Sekolah Dasar

SDLB Sekolah Dasar Luar Biasa

SKL Standar Kompetensi Lulusan

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah

SMP Sekolah Menengah Pertama

SMPLB Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

SMA Sekolah Menengah Atas

SMALB Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

SMK Sekolah Menengah Kejuruan

SNP Standar Nasional Pendidikan

SPM Standar Pelayanan Minimal

SPP Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan

TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TK Taman Kanak-Kanak

ToF Training of Facilitator

ToT Training of Trainer

UAS Ulangan Akhir Sekolah

UKK Ulangan Kenaikan Kelas

UN Ujian Nasional

US Ujian Sekolah

UUD Undang-undang Dasar

UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas

Wakasek Wakil Kepala Sekolah

Page 214: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang
Page 215: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang
Page 216: tata kelola penerapan standar pelayanan minimal (spm) bidang

USAID - KINERJAGedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832Email: [email protected]

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS