Laporan Penyiapan Grand Design Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2011 - Kementerian Perumahan Rakyat

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jl. Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax (021) 72799056, (021) 7245751, (021)7226601(sentral) www.kemenpera.go.id

Laporan Penyiapan

GRAND DESIGN Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2011

Draft Laporan Final Penyiapan Grand Design Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan Rakyat

1/ 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan sektor penting dalam

pembangunan karakter dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai

sebuah product, wujud rumah merupakan sintesis antar rantai produksi material,

pencapaian teknologi, serta daya dukung lingkungan sebagai penyedia bahan mentah

maupun tapak hunian; sebagai sebuah process, pembangunan perumahan dipengaruhi

oleh kemampuan pembiayaan individu serta faktor pembentuk daya beli yang bersifat

makro.

Faktor yang mempengaruhi suplai perumahan1 sedemikian kompleks sehingga, dengan

struktur kelembagaan Indonesia saat ini, membutuhkan kordinasi antar sektor/

Kementerian/ Lembaga. Efektivitas kordinasi inter-sektoral program PKP ini seyogianya

bermula sejak fase perencanaan hingga implementasi sedemikian sehingga dapat

memperkecil kesenjangan konsep dengan implementasinya, menihilkan benturan antar

peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multi-tafsir implementasi kebijakan.

Berdasar pada harapan tersebut, dengan memperhatikan karakteristik penanganan

persoalan perumahan yang cenderung jangka panjang2, mempertimbangkan sistem

perencanaan pembangunan Nasional, maka suatu Grand Design PKP dinilai berpotensi

menjadi landasan penanganan persoalan PKP yang terencana, sistematis dan

berkesinambungan.

Upaya formulasi Grand Design PKP ini dimulai dari tahap penyiapan yang memuat

kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan

melalui konsensus yang hasil-hasilnya terumuskan dalam Laporan Penyiapan Grand

Design bidang Perumahan dan Permukiman ini. Sebagai suatu langkah mula

pengembangan dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi,

strategi memainkan peran penting sehingga penyempurnaannya membutuhkan

dukungan informasi yang kontinu. Oleh karena itu, laporan ini diproyeksikan menjadi

modal awal yang akan melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat komprehensivitas

isu yang hendak ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholders

1Lima faktor penentu harga rumah yakni harga tanah, biaya prasarana jalan, biaya bangunan, harga dana, dan perizinan. Lihat: Komarudin, 1997, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman. hal. 347, Jakarta: Yayasan REI PT. Rakasindo. Pada tingkat Nasional maupun Daerah, 5 faktor tersebut ditangani oleh Kementerian/Lembaga yang berlainan; ini merupakan dasar kebutuhan pengembangan platform inter-sektoral agar pasokan mampu mengimbangi kebutuhan perumahan.

2Tenor dalam penyediaan perumahan formal pada umumnya berlangsung selama 15 tahun.


2/ 28

yang terlibat, maupun dinamika variabel yang mendeterminasi backlog dan kualitas

perumahan.

1.2. Tujuan Dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Grand Design PKP bertujuan memberi arah kebijakan pencapaian sasaran

pembangunan bidang PKP dan menjadi pedoman penyusunan roadmap tahun 2015-

2019, 2020-2024 di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,

Masyarakat dan Dunia Usaha.

1.2.2. Sasaran

Sasaran umum Grand Design PKP diarahkan untuk meningkatkan koordinasi antar

pemangku kepentingan bidang PKP, penyediaan sistem pembiayaan jangka panjang

yang mampu diakses oleh berbagai tipe kelompok penerima manfaat, pengembangan

produk perumahan yang terjangkau dan berwawasan lingkungan dalam upaya

mewujudkan reduksi backlog, peningkatan kualitas bermukim, serta pengentasan

kawasan kumuh.

1.3. Pengertian

Grand design terdiri atas 2 kata yakni (i) grand yang berarti hal yang paling penting,

besar, menjadi induk3, serta (ii) design yang berarti suatu skema pengaturan (sinonim

dari designing), sesuatu yang ditujukan sebagai pedoman untuk melaksanakan sesuatu

lainnya (sinonim dari blueprint), suatu anticipated outcome yang ingin dicapai (sinonim

dari aim).4 Secara praktikal, grand design kerap diterjemahkan/diimplementasikan

sebagai rencana induk5 atau kerangka utama6.

Sebagai sebuah rencana induk maka grand design merujuk pada dokumen

pembangunan Nasional serta memuat visi, arah kebijakan, visi dan misi, tujuan dan

sasaran, sasaran 5 tahunan (roadmap)7; rencana induk ini bertujuan untuk memberikan

arah kebijakan8 pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien,

3Sonny Harry B. Harmadi, 2011, Desain Induk Kependudukan, slide 4, Jakarta: Lembaga Demografi FEUI. 4 Ibid. 5Suratman Woro, Sudibyakto, Suyono, 30 Agustus 2003, Penyusunan Rencana Induk (Grand Design) Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kasus: SWS Bengawan Solo Prosiding Lokakarya Nasional Menuju Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berbasis Ekosistem untuk Mereduksi Potensi Konflik Antar Daerah, Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM. Anonim, Mei-Juni 2011, Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Marga, Slide 15, Jakarta. Anonim, 19 April 2011, Grand Design Program, Kegiatan 2011 dan Konsep PHBK, slide 5, Jakarta: Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan

6 Anonim, 2009 a, Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran 2009, hal. 6, Jakarta.

7 Adaptasi dari Gambar 4. Kerangka Pikir Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.Lampiran Perpres RI No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025, hal 12.

8Anonim, 19 April 2011, Op. cit., slide 8.


3/ 28

terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.9 Sebagai kerangka

utama maka grand design merupakan gambaran umum secara menyeluruh tentang

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan

dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan keterkaitan antara kegiatan, sub

kegiatan dengan program-program yang telah ditetapkan.10 Memberi arah kebijakan,

pedoman K/L dalam perencanaan pembangunan, rujukan penyusunan roadmap

merupakan sejumlah ciri grand design yang telah berjalan selama ini.

1.4. Kedudukan

Selain dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap kesamaan persepsi, suatu grand

design juga diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah hal seperti kesenjangan tataran

konsep maupun implementasinya, benturan antar peraturan, perbedaan pendapat,

konflik kewenangan, multi-tafsir implementasi kebijakan. Guna mencapai tujuan

tersebut serta posisinya yang menjadi acuan antar K/L maka grand design diharapkan

pula menjadi bagian dari aturan perundang-undangan.11 Adapun kedudukan Grand

Design dalam kaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya

[RPJPN 2005-2025 (UU No.17 Tahun 2007), RPJMN 2010-2014 (Perpres No.5 Tahun

2010)] dapat ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 1-1. Kedudukan/Keterkaitan Grand Design dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

12

9 Lampiran Perpres Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025, hal 12 10 Anonim, 2009 a, Op.cit., hal. 8. 11Anonim, 2009 b, Grand Design Desentralisasi Fiskal, hal.5, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan

12 Adaptasi terhadap diagram kedudukan Grand Design Reformasi Birokrasi dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, 2015-2019, 2020-20254 . Lihat: Lampiran Perpres Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025, hal 12


4/ 28

Grand Design merupakan rancangan induk yang diderivasi mengacu kepada RPJPN

(UU No.17 Tahun 2007) serta minimum dikukuhkan melalui Peraturan Presiden13;

bilamana suatu Grand Design diproyeksikan untuk menjadi acuan K/L sekaligus

Pemerintah Daerah maka kedudukan Grand Design dapat berada di atas RPJMN

(ditetapkan oleh Peraturan Presiden14). Adapun roadmap merupakan bentuk

operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun

beralih ke tahap lainnya; roadmap bersifat living document15 dan ditetapkan melalui

Peraturan Menteri agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai

dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

Sebagaimana disajikan secara ideal dalam Gambar I-1, dapat dijelaskan bahwa

dokumen Roadmap PKP mendapat pengaruh langsung dari Grand Design PKP

sedangkan RPJMN menginternalisasi Grand Design PKP melalui Roadmap PKP.

Terkait dengan penyiapan Grand Design PKP yang direncanakan pada lingkup waktu

2015-2025 maka secara praktikal, Roadmap PKP 2015-2014 merupakan

operasionalisasi Grand Design PKP pada periode 2015-2019 yang akan menjadi

rujukan penyusunan RPJMN 2020-2024; Roadmap PKP 2015-2019 hingga 2020-2024

akan mengalami pemutakhiran sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN, Roadmap

PKP periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Grand Design PKP mencakup (i) lingkup jangkauan waktu, yakni

memberi arah penyelenggaraan bidang PKP untuk kurun waktu 2015-2025, (ii) lingkup

sistem perencanaan yakni merupakan acuan perencanaan bagi dokumen roadmap PKP

dan RPJMN, serta (iii) lingkup pemangku kepentingan, yakni mengintegrasikan segenap

upaya dan mendistribusikan peran Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,

Masyarakat dan Dunia Usaha.

13 Ibid., hal 4. Terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa bentuk hukum formal Grand Design ini sebaiknya tidak lebih rendah dari Undang-Undang. Lihat: Anonim, 2009 b, Op.cit., hal. 5. Adapun hirarki legislasi Indonesia, dari yang tertinggi hingga terendah, sebagai berikut: Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan daerah.

14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 19 menyebutkan bahwa RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden Paling Lambat 3 (Tiga) Bulan Setelah Presiden Dilantik

15 Living document diartikan sebagai dokumen yang harus mengalami revisi atau mengalami pemutakhiran seiring dengan perubahan yang terjadi.


5/ 28

1.6. Metode

1.6.1. Jalur Formulasi

Berdasar kedudukan grand design terlihat bahwa RPJPN berperan sebagai rujukan

utama sumber derivasi. Selain itu ditemukan pula dokumen yang berperan sebagai

pedoman terkait penyelenggaraan perumahan dan permukiman, yakni Kebijakan dan

Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)16. Sementara itu terdapat

fakta bahwa sejumlah pelaku pembangunan non-Pemerintah secara independen

mengimplementasikan strategi yang berdampak positif bagi penerima manfaat

bidang PKP meski tanpa merujuk pada dokumen bidang PKP yang dihasilkan

Pemerintah (Lampiran 1). Pada sisi lain, sejumlah program PKP yang telah

diselenggarakan Pemerintah sejak periode 2004-2009 juga memiliki kontribusi yang

signifikan dalam upaya memenuhi kebutuhan bidang PKP (Lampiran 2).

Pertimbangan terhadap kondisi tersebut serta kebutuhan untuk memperkecil

gap/inkoherensi yang terdapat dalam dokumen kebijakan perumahan dan

permukiman kemudian memunculkan strategi formulasi Grand Design PKP menjadi

3 jalur (Gambar 1-2) yakni: (i) jalur kajian dokumen kebijakan,(ii) jalur kajian praktik

unggulan dan pembelajaran, (iii) jalur kajian akademik. Sebagaimana tertera pada

gambar 1-2, proses formulasi tersebut dimulai melalui jalur kajian dokumen kebijakan

yang diarahkan guna menelaah dokumen RPJPN dan KSNPP (Lampiran 3)

sehingga isu, visi, dan strategi bidang PKP, yang akan menjadi sumber derivasi,

dapat teridentifikasi. Selanjutnya, praktik unggulan dan pembelajaran bidang PKP

yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah (Lampiran 4) dikaji untuk

mencermati tentang efektivitas program eksisting terhadap penyelesaian persoalan

bidang PKP yang telah dideksripsikan dalam dokumen RPJPN dan KSNPP.

16 Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) merupakan arahan bagi Instansi terkait dalam

rangka koordinasi dan sinkronisasi program penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan tetap mengacu pada Propenas dan Propeda. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) digunakan sebagai pedoman untuk penyiapan pengaturan dan rencana penyelenggaraan perumahan dan permukiman baik di Pusat maupun di Daerah sesuai kondisi dan potensi setempat. Lihat: Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua BKP4N, No. 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP), Bagian Pertama, hal iii, Jakarta: Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah. Maksud. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) ini dimaksudkan sebagai pedoman di dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, dan kegiatan yang berada dan atau terkait di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, baik di lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, maupun bagi Masyarakat dan Dunia Usaha. Tujuan. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor perumahan dan permukiman melalui peningkatan keterpaduan yang efektif di dalam penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, baik di lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, maupun oleh Masyarakat dan Dunia Usaha. Lihat: Ibid., Bagian Kedua, hal 2.


6/ 28

Gambar 1-2. Kedudukan dan Keterkaitan Jalur Formulasi Grand Design PKP

Pada sisi lain, jalur kajian akademik (Lampiran 5) dibangun untuk (i) mengurai

kompleksitas persoalan bidang PKP ke dalam komponen dan faktor pembentuk

rumah/perumahan, serta (ii) memberi alur logika yang koheren atas derivasi di

tingkat dokumen grand design. Penetapan isu dilakukan melalui analisis korelasi

antara tren faktor pembentuk komponen rumah dengan tren realisasi program

pemerintah. Sementara visi dibentuk melalui hasil kajian dokumen kebijakan yang

didukung verifikasi atas realisasi program yang tengah berjalan. Adapun strategi

dikembangkan berdasar preseden praktik unggulan dan pembelajaran untuk

mengatasi kesenjangan antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diharapkan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari 3 jalur kajian tersebut pada hakikatnya bersifat

teknokratis. Oleh karena itu, forum konsultasi/Focussed Group Discussion (FGD)

diselenggarakan untuk memverifikasi hasil kajian lalu menghasilkan konsensus yang

menjadi materi dasar Grand Design PKP.

1.6.2. Pemangku Kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan penyusunan Grand Design PKP didasarkan pada

kesesuaian tugas pokok dan fungsi kelembagaan, rekam jejak dan kompetensi

terhadap pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Pada akhirnya

teridentifikasi 33 pemangku kepentingan yang menjadi mitra inti dalam forum


7/ 28

konsensus, yaitu: 5 peserta dari Kementerian Perumahan Rakyat, 11 peserta dari

Kementerian/Lembaga tingkat Pusat, 14 dari Lembaga Profesi, Swasta, LSM, serta 3

peserta Perguruan Tinggi (Lampiran 6).

1.6.3. Metode Focused Group Discussion (FGD)

FGD dilaksanakan dengan mendistribusikan peserta berdasar kedekatan lingkup

kelembagaan dan kontribusi ke dalam 4 (empat) kelompok isu strategis, yakni:

a. Kelompok I membahas isu 1 Sinergitas manajemen penyelenggaraan

perumahan dan permukiman melalui keterpaduan antar kementerian/lembaga,

relasi pusat dan daerah, interaksi desa-kota.

b. Kelompok II membahas isu 2 Sistem pembiayaan, desain skema pembiayaan

dan kelembagaan keuangan bidang perumahandan permukiman.

c. Kelompok III membahas isu 3 Penyediaan lahan, pengendalian

harga,penggunaan, alih fungsi dan redistribusi kepemilikanlahan.

d. Kelompok IV membahas isu 4 Pembangunan perumahan yang berwawasan

pembangunan berkelanjutan dan isu 5 Pengembangan teknologi dan material

lokal untuk peningkatan kualitas rumah, Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dan

infrastruktur permukiman.

1.6.4. Pengembangan Roadmap

Pengembangan pentahapan implementasi (roadmap) Grand Design PKP dilakukan

melalui kombinasi antara (i) derivasi atas periodisasi RPJPN 20052025, yakni

periode 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024, (ii) hasil FGD yang

mengamanatkan tema pokok akselerasi pemenuhan kebutuhan perumahan,

transformasi konteks perumahan ke dalam welfare state dan multi-moda penyediaan

perumahan17 serta (iii) teori perubahan organisasi. Akibat penyiapan Grand Design

PKP bermula pada tahun 2011, dengan proyeksi penyempurnaan 2 tahun, maka

roadmap secara praktikal akan dialokasikan pada periode 2015-2019, 2020-2024

(Lampiran 7).

17Multi moda penyediaan perumahan merupakan suatu proses dan cara-cara tertentu dalam penyediaan perumahan sedemikian sehingga tujuan penyediaan dapat dicapai. Hal ini dilakukan melalui pemahaman terhadap pelaku dalam suatu moda (upaya penguasaan dan pengelolaan sumberdaya) untuk kemudian mengambil keputusan dan melakukan serangkaian aksi menghasilkan produk perumahan dan permukiman. Lihat: M. Jehansyah Siregar, Multi-moda Penyediaan Perumahan Rakyat dalam Ismet Belgawan Harun, Editor, 2010, Realita dan Visi ke Depan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, hal. 170, Bandung: Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung (ITB).


8/ 28

1.7. Sistematika

Dokumen ini terbagi dalam 5 (lima) bagian utama, yaitu

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latarbelakang, tujuan dan sasaran, pengertian, kedudukan,

ruang lingkup, dan metode Grand Design.

Bab II Hasil Kajian Dokumen

Bab ini mendeskripsikan sejumlah temuan yang merupakan hasil dari kajian

dokumen kebijakan, praktik unggulan dan pembelajaran, maupun kajian

akademik menjelang forum konsensus penyiapan Grand Design PKP.

Bab III Visi dan Isu Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP)

Bagian ini menjabarkan visi dan isu Grand Design Perumahan dan Kawasan

Permukiman (PKP) yang diharapkan menjadi rujukan berbagai pemangku

kepentingan di Pusat maupun Daerah.

Bab IV Strategi Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Bab ini menguraikan sejumlah strategi Nasional yang diharapkan dapat

terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen

pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan

Bab V Peta Jalan (Roadmap)

Bagian ini merupakan penahapan implementasi Grand Design PKP sesuai

periode tertentu, yakni 2015-2019, 2020-2024. Selain penahapan yang

bersifat umum sebagai derivasi RPJPN 2005-2025, terdapat pula penahapan

akselerasi yang diproyeksikan sebagai upaya percepatan pemenuhan

kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman.


9/ 28

BAB II

HASIL KAJIAN DOKUMEN

Ketiadaan Grand Design PKP yang menjadi acuan lintas sektor dan merespon intensifikasi

persoalan backlog perumahan, UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, strategi multi-moda penyediaan perumahan, serta aspirasi akelerasi

pemenuhan kebutuhan menyebabkan penurunan keterjangkauan terhadap perumahan,

ketidakjelasan distribusi peran sehingga memicu konflik di level penerima-manfaat dan

penurunan kualitas perumahan. Suatu Grand Design PKP yang dikembangkan melalui

pendekatan teknokratis dan konsensus, diformulasi melalui partisipasi pemangku

kepentingan PKP, serta didukung oleh komitmen implementasi merupakan pencapaian yang

diharapkan; melalui kondisi tersebut kesenjangan antara konsep dan implementasi dapat

direduksi; konflik di tingkat penerima-manfaat, akibat multi-tafsir implementasi

kebijakan,dapat dieliminasi. Pendekatan teknokratis penyusunan Grand Design PKP

diupayakan melalui konsolidasi berbagai jalur kajian (kajian dokumen kebijakan, praktik

unggulan dan kajian akademik) atas pertimbangan bahwa pembangunan perumahan dan

kawasan permukiman diselenggarakan berlandaskan beragam panduan yang memiliki nilai

solutifnya masing-masing.

2.1. Kajian Dokumen Kebijakan

Grand Design PKP secara struktural merupakan derivasi dari RPJPN 20052025;

memperhatikan bahwa terdapat pula dokumen KSNPP yang berperan sebagai acuan

pemangku kepentingan perumahan dan permukiman maka format analisis kebijakan

akan berfokus pada kedua dokumen tersebut (Lampiran 3). Sejumlah informasi yang

teridentifikasi dalam proses kajian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

Pada domain visi, RPJPN 20052025 memfokuskan pada pembiayaan jangka panjang, kelengkapan prasarana-sarana pendukung dan pengurangan permukiman

kumuh. Sementara, KSNPP memfokuskan pada rumah layak dan terjangkau.

Pada domain isu, dua isu (suplai dan reformasi intersektoral) dalam RPJPN dikembangkan ke dalam tiga isu KSNPP, yang relatif lebih kompleks. Sebagai

ilustrasi: isu suplai dalam RPJPN diterjemahkan oleh KSNPP sebagai isu

kesenjangan pelayanan yang muncul akibat keterbatasan peluang untuk

memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan dalam pembangunan perumahan;

sedangkan isu reformasi intersektoral dimaknai sebagai isu manajemen

pembangunan yang dipengaruhi oleh keterbatasan kinerja dalam tata pemerintahan.

Isu-isu perumahan dan permukiman dalam KSNPP adalah sebagai berikut: (i) isu


10/ 28

kesenjangan pelayanan muncul karena terbatasnya peluang untuk memperoleh

pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman,

khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah; (ii) isu

lingkungan pada kawasan perumahan dan permukiman umumnya muncul karena

dipicu oleh tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak

pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang terkendali; (iii) isu manajemen

pembangunan muncul umumnya karena dipengaruhi oleh keterbatasan kinerja tata

pemerintahan di seluruh tingkatan, sehingga berdampak pada lemahnya

implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, inkonsistensi di dalam pemanfaatan

lahan untuk perumahan dan permukiman, dan munculnya dampak negatif terhadap

lingkungan. 18

Pada domain strategi, RPJPN secara tersamar melekatkan strategi ke dalam tiga arah kebijakan (penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, membangkitkan

pembiayaan non-Pemerintah, serta keseimbangan lingkungan hidup); KSNPP

mengembangkan strateginya dalam bentuk pengembangan aspek regulasi,

pemenuhan kebutuhan rumah layak dan terjangkau, serta perwujudan lingkungan

permukiman yang berkelanjutan.

2.2. Praktik Unggulan dan Pembelajaran

2.2.1. Praktik Unggulan

Secara umum, praktik unggulan penerapan kebijakan dan metode pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman memiliki sejumlah karakteristik sebagai

berikut:

pada aspek pembiayaan dan kelembagaan, masyarakat yang terkategori non bankable pada dasarnya mampu diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan

perumahan melalui kombinasi dana bergulir (revolving fund) berbasis tabungan,

kredit, dan dana donor yang disalurkan kepada penerima-manfaat dalam format

kelompok.

mutu bangunan, PSU, penyediaan lahan yang terjangkau, serta harga konstruksi atau keterjangkauan harga rumah merupakan faktor penting dalam pembangunan

perumahan;

percepatan implementasi program dapat dilakukan melalui kantor pelayanan satu atap19 yang menyederhanakan proses perizinan serta mengurangi inefisiensi

ekonomi biaya tinggi (Lampiran 4). Metode ini layak dikembangkan di berbagai

18 Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah no. 217/KPTS/M/2002 tentang KSNPP. Hal 13. 19 Contoh badan pelayanan terpadu satu atap ialah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) serta Multi Donor Fund (MDF) untuk pasca bencana gempa-tsunami di Aceh-Nias dan Java Reconstruction Fund (JRF) untuk pasca gempa di Yogyakarta dan Klaten-Jawa Tengah.


11/ 28

daerah, khususnya yang terdampak bencana, karena menguntungkan bagi MBM

dan MBR di perkotaan. Selain itu terdapat manfaat berupa waktu pengurusan

singkat, administrasi sederhana, biaya murah, serta tepat sasaran.

2.2.2. Pembelajaran

Pembelajaran atas penerapan kebijakan dan metode pembangunan perumahan dan

kawasan permukiman dalam penyelenggaraan perumahan mencatat sejumlah hal

(Lampiran 4), yakni:

Aspek sosial-budaya penerima manfaat merupakan penentu pemerimaan sebuah program. Skema pembiayaan perbaikan rumah yang diluncurkan PT

Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui lembaga keuangan mikro (LKM)

bank dan non-bank ternyata dipersepsi secara berbeda oleh MBR di Kota Palu,

Sulawesi Tengah dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Calon penerima

manfaat, terutama para pekerja informal, telah memiliki cara pandang positif

terhadap LKM non-bank (seperti: bank perkreditan rakyat (BPR), badan kredit

desa (BKD), baitul mal wal-attanwil (BMT) dan koperasi) yang pelayanannya

jemput-bola (pick up services) dan ramah sesuai kondisi sosial-ekonomi

nasabahnya. Dengan demikian di daerah-daerah tertentu, masyarakat lebih

memilih LKM non-bank daripada bank formal.

Kriteria layak bank (bankable) bagi MBR calon pemanfaat program perumahan patut dikaji ulang, mengingat MBR pada umumnya bermasalah secara legalitas.

Perlu terobosan kebijakan yang tidak semata-mata aman (prudence) bagi

lembaga keuangan maupun pemerintah, namun semestinya juga aman (safe)

dan terjangkau bagi pemanfaat demi berlangsungnya program PKP yang

berkelanjutan. Perubahan kriteria tentang kenaikan batas penghasilan pokok20

pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)21 merupakan

revisi yang patut diapresiasi dalam upaya mendorong perbankan dan

pengembang perumahan untuk berperan lebih banyak dalam penyelenggaraan

perumahan bagi MBR.

20 Batas penghasilan pokok maksimal MBR untuk Rumah Sejahtera tapak berubah dari Rp2,5 juta per bulan menjadi Rp.3,5

juta per bulan, dan untuk Rumah Sejahtera susun berubah dari Rp. 4,5 juta per bulan menjadi Rp. 5,5 juta per bulan. Suku bunga tetap (fixed rate) kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP turun dari 8,15-9,85 persen menjadi 7,25 persen, jangka waktu pinjaman (tenor) 15 tahun, perbandingan sumber dana penyertaan pemerintah dan bank menjadi 50:50 (semula 60:40). Nilai KPR maksimal rumah tapak menjadi Rp63 juta (semula Rp80 juta) dan Rp126 juta untuk rumah susun (semula Rp135 juta), luas lantai rumah tapak minimal 36 meter-persegi (semula hanya sampai dengan 36 meter-persegi).

21 Permenpera Nomor 4 Tahun 2012 dan Permenpera Nomor 5 Tahun 2012.


12/ 28

2.3. Kajian Akademik

Kompleksitas persoalan dan keterkaitan antar komponen dalam bidang perumahan dan

kawasan permukiman membutuhkan penelusuran-ulang agar rantai reaksi yang

berujung pada upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dapat dipetakan. Kajian

akademik mengidentifikasi sejumlah komponen inti yang memformulasi eksistensi rumah

beserta infrastrukturnya, yakni (i) lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) dengan

faktor determinan berupa ketersediaan lahan yang sesuai, dukungan aspek legal tata-

ruang terhadap tata-guna lahan perumahan, nilai strategis lahan, harga lahan untuk

perumahan, serta perizinan, (ii) daya beli dengan faktor determinan berupa pola

konsumsi, ketersediaan alokasi dana untuk rumah, sistem pembiayaan perumahan dan

(iii) bangunan rumah denganfaktor determinan berupa ketersediaan material, teknologi

pembangunan rumah, serta desain dan standardisasi rumah (Lampiran 5).

Beberapa hal yang terdapat dalam kajian akademik tersebut (lahan dan PSU,

ketersediaan lahan, aspek legal tata-guna lahan perumahan, harga lahan, perizinan,

daya beli, sistem pembiayaan, material , teknologi dan standarisasi bangunan rumah)

telah menjadi pengetahuan umum sebagaimana tercatat dan ditanggapi dalam berbagai

dokumen kebijakan PKP pra Grand Design PKP 2012. Terdapat pula sejumlah hal baru

yang kiranya dapat menjadi informasi komplementer dalam perumusan upaya yang

diperlukan demi ketepatan perencanaan perumahan, meliputi:

Perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia selalu berada dalam salah satu siklus kebencanaan (tanggap darurat, rehabilitasi-rekonstruksi, kesiapsiagaan) yang

berimplikasi pada kebutuhan untuk menginternalisasi manajemen dan prinsip

penanganan bencanadalam perencanaan kawasan permukiman. Secara khusus,

prinsip build back better pada tahap rekonstruksi akan menyebabkan kebutuhan

lahan baru akibat relokasi bila lokasi eksisting tak lagi mampu mendukung fungsi

permukiman; solusi yang selama ini berkembang, seperti land banking, sosialisasi

bermukim di hunian vertikal, teknologi rumah ramah bencana agaknya akan semakin

diperlukan di masa mendatang seiring tren kebencanaan yang terus meningkat.

Nilai pendapatan/pola pengeluaran keluargadan inflasi perlu ditangani secara integral dalam sistem pembiayaan perumahan. Hal ini terkait dengan kriteria alokasi 30% dari

pendapatan sebagai prasyarat akses kredit formal perumahan. Upaya penanganan

hal ini dipengaruhi oleh pembinaan pola konsumsi yang efisien serta sejauhmana

Pemerintah Daerah memperbaiki iklim investasinya yang berujung pada peningkatan

daya saing dan upah minimum. Oleh karena itu, suatu pedoman pengelolaan

komponen daya beli secara inter-sektoral yang terpadu dalam sistem pembiayaan


13/ 28

perumahan seyogianya dikembangkan sebagai upaya penyelenggaraan pembiayaan

perumahan yang berkelanjutan.

UN-Habitat mendefinisikan hunian yang memadai (adequate shelter) sebagai hunian yang memiliki karakteristik minimum sebagai berikut: privasi, ruang (space) yang

memadai, aksesibilitas, keamanan, jaminan kepemilikan (security of tenure),

stabilitas dan durabilitas struktural, kecukupan pencahayaan, pemanas dan ventilasi,

dukungan infrastruktur-dasar (air, sanitasi dan manajemen limbah), lingkungan dan

faktor-terkait-kesehatan yang berkualitas, aksesibilitas lokasi ke tempat kerja dan

fasilitas dasar, serta keterjangkauan biaya untuk mewujudkan kritera-kriteria tersebut

di atas. Berdasar deskripsi tersebut maka teknologi perumahan, pembangunan

berwawasan lingkungan, tata ruang dan sistem pembiayaan memiliki konektivitas

yang sebaiknya dikonsolidasikan dalam setiap penyelenggaraan pembangunan

perumahan.


14/ 28

BAB III

VISI DAN ISU

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)

3.1. Visi

Sebagaimana kedudukan Grand Design dalam konstelasi dokumen perencanaan

pembangunan Nasional (Gambar 1-1) seyogyanya visi Grand Design PKP diderivasi

dari RPJPN (2005-2025), yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur22. Visi

pembangunan Nasional tersebut ditempuh melalui 8 misi, diantaranya misi ke 5

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan23 yang ukuran

pencapaiannya (20 tahun) berupa Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi

dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung

oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan

akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh(Lampiran 8). Berdasar

hal tersebut dapat diformulasikan bahwa visi Grand Design PKP yaitu setiap keluarga

Indonesia mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau pada

lingkungan yang sesuai dengan kriteria teknis, administratif, tata ruang dan ekologis.

3.2. Isu

3.2.1. Sinergitas Manajemen

Upaya pemenuhan backlog perumahan, mengurangi luasan permukiman kumuh dan

sistem penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan terletak pada sinergitas

manajemen melalui keterpaduan antar Kementerian/Lembaga, relasi Pusat-Daerah

dan interaksi Desa-Kota (Lampiran 9). Isu ini merupakan implikasi atas persoalan

pembagian peran antar lembaga dan integrasi implementasi yang belum

terselesaikan, keragaman produk perumahan yang memicu konflik di tingkat penerima

manfaat, serta kapasitas Pemerintah Daerah yang belum optimum.

Ilustrasi yang terkait dengan isu sinergitas ini dapat dideskripsikan melalui hal-hal

sebagai berikut: (i) permasalahan pasokan: kesenjangan antara kebutuhan dan

kemampuan pasokan yang mencapai 800.000 unit/tahun ditambah backlog yang

mencapai lebih dari 8.600.000 unit sementara kemampuan pasokan rata-rata hanya

22Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 20052025, hal. 36

23Ibid., hal 39. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.


15/ 28

100.000 unit/tahun; (ii) kurangnya dukungan Pemda; adanya rusunami yang disegel

dan didenda oleh Pemda menunjukkan kurangnya perhatian dan koordinasi antar

kebijakan Pemerintah24; (iii) kurangnya dukungan infrastruktur vital, yaitu listrik dan air

bersih menjadi permasalahan pembangunan sebagaimana laporan dari REI dan

APERSI mencatat bahwa ada lebih dari 100.000 rumah RSH yang terbangun namun

belum tersambung listrik; (iv) layanan publik biaya tinggi, yang mencakup biaya-biaya

pengurusan ijin pembangunan, pengurusan sertifikat, pengurusan kredit, pengurusan

bantuan uang muka yang dirasakan masih berbelit danwaktu yang kurang menentu.25

3.2.2. Keterjangkauan Perumahan

Isu ini merupakan implikasi atas produk dan skema pembiayaan perumahan yang

belum dikembangkan sepenuhnya berdasar pada keragaman karakteristik kelompok

sasaran (multi moda) serta pengendalian faktor pembentuk harga rumah

(ketersediaan lahan, biaya infrastruktur, nilai subsidi, material, perizinan) yang masih

terkendala regulasi dan kordinasi kelembagaan (Lampiran 9). Selain faktor tersebut,

keterjangkauan perumahan turut dipengaruhi oleh penghasilan, pola konsumsi dan

inflasi yang membutuhkan penanganan di tingkat ekonomi regional serta tergantung

pada daya saing Daerah.

Ilustrasi yang terkait dengan isu tersebut dideskripsikan melalui hal-hal sebagai

berikut: (i) marjin RSH dan Rusunami masih kurang menarik animo pengembang,

karena kurang atraktif dibandingkan marjin properti mewah, sedangkan proses

bisnisnya menghadapi kesulitan yang hampir sama; (ii) daya beli Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) terus terkikis dan sangat bergantung pada

ketersediaan KPR (pembeli RSH via KPR mencapai 95%); (iii) keterbatasan modal

pengembang RSH, khusunya untuk pengadahan lahan yang membutuhkan modal

yang cukup besar sementara sekitar 80% pengembang RSH masuk dalam kategori

UKM; (iv) beban pajak dan retribusi yang berlebihan, yang terdiri dari BPHTB (5%),

APPKD, PBB, kompensasi makam, retribusi IMB, PPN jasa konstruksi (10%), PPh 1%

dan beban-beban lainnya; (v) pengadaan lahan skala besar belum bisa terealisasikan

karena belum ada kebijakan pemerintah, belum ada kelembagaan yang menangani

24Terbitnya Pergub DKI Jakarta No. 27/2009 sebagai revisi atas Pergub No.136/2007 terlalu lama (10 bulan), sementara pengembang sudah mulai kegiatan konstruksinya dan pemasaran sehingga konsumen sudah membayar uang muka dan akadkredit indent. Oleh karena itu penghentian pembangunan karena penyegelan dapat berdampak negatif pada konsumen karena waktu penyelesaian yang tidak tepat, kehilangan kepercayaan, mengundurkan diri dan peralatan serta bahan bangunan dan juga tenaga kerja terpaksa tidak dapat difungsikan. Lihat: Faisal Basri, dkk., 2009, RoadmapPembangunanEkonomi Indonesia2009 2014, hal 104, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Nasional (KADIN).

25Ibid.


16/ 28

dan belum tersedianya anggaran khusus; (vi) ketersediaan lahan yang sesuai untuk

fungsi perumahan di perkotaan dan perdesaan semakin menyusut.26

3.2.3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan mencakup perencanaan, pengembangan teknologi,

material dan pengelolaan yang memenuhi kriteria keseimbangan antara ketersediaan

sumberdaya alam, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial (Lampiran 9).

Isu ini merupakan implikasi atas alokasi lahan dan infrastruktur yang menekan daya

dukung lingkungan, pengembangan material bangunan yang tidak berbasis

sumberdaya lokal, inefisiensi sistem konstruksi sehingga menghasilkan limbah yang

tak sepenuhnya tertangani lewat reuse dan recycle, serta kebutuhan mengatasi

penurunan kualitas lingkungan perumahan.

Ilustrasi yang terkait dengan isu tersebut dapat dideskripsikan melalui hal-hal sebagai

berikut: (i) inefisiensi dana dan material dalam pembangunan perumahan akibat

ketiadaan standardisasi komponen rumah27, (ii) amanat Undang-undang mengenai

pemenuhan kriteria teknis, ekologis, administrati28 dalam pembangunan perumahan

belum sepenuhnya diimplementasikan; namun demikian terdapat kecenderungan

umum yang mengindikasikan perbaikan situasi sebagaimana terlihat dari Jumlah

Rumah Tidak Layak Huni mengalami tren menurun29 demikian pula halnya dengan

Jumlah Rumah Rentan Tidak Layak Huni30.

26Analisis proyeksi berdasar Variabel Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Lokasi/ Letak Rumah di daerah rawan bencana 2001-2029 mengindikasikan kecenderungan peningkatan (tren perkotaan + 153%, tren perdesaan +323%) yang berarti bahwa kuantitas lahan yang sesuai (suitable) dengan fungsi perumahan semakin menyusut.

27Pada Pelita IV nilai yang terbuang sekitar Rp. 450 Milyar. Lihat: Komarudin, 1997, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, hal. 348, Jakarta: Yayasan REI PT. Rakasindo.

28Penjelasan Pasal 34, UU 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menyatakan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman selalu diusahakan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, industri, bahan bangunan, jasa konstruksi dan rancang bangun yang sesuai dengan lingkungan dan sejauh mungkin menggunakan bahan bangunan lokal secara bijaksana dan hemat energi serta sejauh mungkin menggunakan tenaga kerja setempat. Lihat: Ibid., hal. 359 Pasal 26, ayat 1, UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis. Pasal 32, ayat 2, UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Pasal 32, ayat 3, UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

29Berdasar data BPS, analisis tren periode 2008-2029 terhadap variabel Rumah Tidak Layak Hunimenghasilkan nilai tren-148.72 yang mengindikasikan bahwa teknologi (sanitasi dan sumber energi listrik) yang berkembang telah mampu diakses kelompok sasaran.

30Berdasar data BPS, analisis tren periode 2008-2029terhadap variabel Rumah Rentan Tidak Layak Hunimenghasilkan nilai tren -262.30yang mengindikasikan bahwa pengembangan material (lantai) telah mampu diakses oleh kelompok sasaran.


17/ 28

BAB IV

STRATEGI

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Strategi PKP ini diharapkan menjadi muatan yang terinternalisasi dalam penjabaran

operasional di berbagai dokumen resmi pemerintah yang secara struktural merujuk pada

Grand Design PKP sesuai penahapan yang direncanakan. Selain itu, berbagai pemangku

kepentingan, baik di Pusat maupun di Daerah, seyogianya mampu mengakomodasi,

menyesuaikan dan menerjemahkan substansinya seiring pencapaian kapasitas

kelembagaan pada tahap tersebut. Selanjutnya strategi Perumahan dan Kawasan

Permukiman (PKP) meliputi:

Srategi 1. Pengembangan pusat data dan informasi yang dirujuk oleh pemangku

kepentingan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pada berbagai

tingkat penyelenggaraan PKP, baik di Pusat maupun Daerah. Strategi ini

Realisasi strategi ini diharapkan memunculkan komunikasi antar berbagai

pemangku kepentingan dan mendorong efektivitas kordinasi antar lembaga

Pemerintah seiring prakarsa pihak swasta serta masyarakat untuk turut

mengatasi kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan.

Gambar 4-1. Keterkaitan Strategi Pengembangan Pusat Data dan Informasi PKP dengan Penyelesaian Isu Sinergitas Manajemen


18/ 28

Penggunaan konsep, variabel, dan indikator output-outcome pemrograman yang

terstandardisasi dalam suatu sistem data dan informasi PKP merupakan

prakondisi atas upaya mengintegrasikan potensi kontribusi pemangku

kepentingan PKP. Konsensus atas sejumlah konsep dasar ((backlog, kelompok

sasaran, permukiman kumuh, hunian layak) akan terjembatani melalui

pencermatan dan analisis terhadap data yang dipaparkan dalam forum antar

pemangku-kepentingan menjelang internalisasi hasil-hasilnya ke dalam program

internal masing-masing lembaga; hal ini akan menjadi landasan sinergi

perencanaan-implementasi-pengawasan-evaluasi para penyelenggara bidang

PKP.

Pencapaian atas kondisi tersebut akan memperjelas konsep, peran, moda

penyediaan PKP, dan jenis kontribusi yang dapat diberikan oleh Pemerintah,

Swasta, dan Masyarakat. Seiring hal tersebut, melalui penetapan target

pencapaian dan realisasi yang transparan maka komitmen para penyelenggara

bidang PKP akan terpantau oleh kelompok sasaran sehingga mendorong

peningkatan peran pelaku pembangunan PKP [I-6].

Pararel terhadap strategi tersebut, kebutuhan terhadap penjaminan kualitas

bidang PKP tentu menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan yang

beragam kapasitasnya; peningkatan status dokumen teknis perencanaan-

implementasi-pengawasan-evaluasi ke tahap Standar Nasional Indonesia (SNI)

menjadi solusi logis sekaligus memperkuat komunikasi dan sinergi yang telah

dibina mengingat bahwa proses penetapan SNI selalu menyertakan tahap

konsensus dan jajak pendapat kepada para pelaku kepentingan. 31

Dampak ikutan dari informasi yang terakses oleh publik tersebut ialah peluang

untuk turut melakukan pengawasan terhadap ketepatan-sasaran bantuan PKP

[I-7]. Publik akan mampu mengidentifikasi siapa (regulator, operator, penerima

manfaat) yang berperan dalam program tersebut sekaligus mencermati mutu

realisasinya. Oleh karena itu, pengembangan pusat data dan informasi bidang

PKP ini seyogianya dibangun secara hirarkis dari level administratif Desa

sehingga membentuk jaringan di level Nasional; interkonektivitas data

31 Proses dan tahapan perumusan SNI telah mengikuti prosedur secara berurutan, yaitu: (1) pencermatan kebutuhan SPM melalui diagram pohon (family tree); (2) kajian naskah akademik; (3) kajian subpantek (rapat teknis dan konsensus); (4) pemutakhiran pantek dalam bentuk RSNI maupun pedoman; (5) jajak pendapat (public hearing) terhadap stakeholder terkait; (6) proses penetapan ke BSN; dan (7) pemberlakuan SNI. Lihat: Agus Taufik Mulyono, 2009, Capaian Program Standardisasi Bidang Bahan Konstruksi Bangunan Dan Rekayasa Sipil Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Ke-PU-an (2004 - 2008), Prosiding PPI Standardisasi 2009 - Jakarta, 19 November 2009, hal. 3, Jakarta.


19/ 28

dibutuhkan untuk memahami dinamika interaksi Desa-Kota sedangkan

konsistensi data di berbagai level sangat diperlukan sebagai justifikasi

pengambilan keputusan yang verifikatif. Selanjutnya, data (numerik dan spasial)

dan program PKP yang terkomunikasikan ke ranah publik akan mempermudah:

(i) percepatan proses identifikasi berbagai kesenjangan dalam

penyelenggaraan PKP melalui umpanbalik ke dalam sistem informasi PKP;

(ii) memperluas potensi dukungan yang dibutuhkan (penelitian, sistem

informasi, dan pendidikan [I-2]) yang pelaksanaan dan pengembangannya

membutuhkan justifikasi data yang kontinu. Dukungan tersebut termasuk

pula adopsi SNI dan sertifikasi kompetensi bidang PKP yang ditujukan

untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara dalam membangun dan

mengelola berbagai moda PKP [I-1], khususnya Kawasan Siap Bangun [III-

6], sehingga berbagai persoalan yang menyertai siklus proyek dan usia

produk PKP dapat diupayakan solusinya secara terencana.

Selain solusi konvensional, solusi alternatif penyediaan perumahan juga

perlu dieksplorasi; karakter kelembagaan, ekonomi, budaya masyarakat

perdesaan diperkirakan mampu menjadi obyek penelitian yang berpotensi

melahirkan pola-alternatif pemberdayaan [I-4] di luar skema formal yang

telah berkembang. Pada tahap normal/siapsiaga maupun rehabilitasi-

rekonstruksi kebencanaan maka peningkatan kapasitas ke taraf

profesionalisme dalam penyediaan lahan, pemberdayaan kelompok

sasaran di tahap operasional-pemeliharaan, dan peremajaan produk PKP

menjadi faktor yang berkontribusi dalam reduksi backlog perumahan [I-3].

(iii) memperjelas perencanaan dan proyeksi tataguna lahan PKP sehingga

efektivitas tata ruang meningkat [I-8] seiring manfaat praktisnya, yakni

menjadi panduan investasi dan kepastian hukum pembangunan bidang

PKP. Tata ruang yang diimplementasikan secara konsisten serta didukung

penegakan hukum merupakan unsur penting dalam perencanaan dan

alokasi spasial bidang PKP karena melaluinya penyusunan Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP) secara implisit dapat mereduksi deviasi dalam perencanaan

manajemen lahan (redistribusi kepemilikan lahan [III-2], pengendalian harga

lahan [III-5], penyediaan lahan perumahan [I-9, III-4]) maupun alokasi PSU

dan infrastruktur wilayah [I-5].


20/ 28

Srategi 2. Penguatan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang.

Penyelenggaraan pembiayaan perumahan jangka panjang dapat berlangsung

apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu (i) sumber dana jangka panjang,

(ii) dasar hukum pembiayaan berupa undang-undang, (iii) inflasi yang terkendali,

serta (iv) pengelolaan secara profesional. Sumber pembiayaan jangka panjang

dapat berasal dari (i) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (ii)

dana yang dibentuk dan dimiliki oleh negara melalui penerbitan obligasi

(investment grade), (iii) dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui

penerbitan surat berharga32. Pemenuhan terhadap syarat-syarat tersebut akan

mampu membentuk lembaga pembiayaan sektor perumahan [II-9] yang

berperan signifikan terutama terkait mekanisme penyampaian (delivery

mechanism) dana kepada kelompok sasaran (target group).

Gambar 4-2. Keterkaitan Strategi Penguatan Sistem Pembiayaan Perumahan Jangka Panjang dengan Penyelesaian Isu Keterjangkauan Perumahan

Salah satu produk pembiayaan jangka panjang ialah Fasilitas Likuiditas

Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diselenggarakan sejak tahun 2010.

Penerapan suku bunga tetap (fixed rate) dalam FLPP merupakan solusi

pengelolaan subsidi bunga yang berkelanjutan [II-3]. Sementara, stabilitas

tersebut bisa mengatasi dampak inflasi terhadap penghasilan masyarakat

32 Darmin Nasution, 9 Desember 2011, Mewujudkan Keseimbangan yang Efisien Menuju Pertumbuhan yang Berkesinambungan, dalam Kompas, 20 September, Bank Infrastruktur: Kuncinya pada Pembiayaan Jangka Panjang.


21/ 28

sehingga mobilisasi tabungan masyarakat untuk perumahan [II-4] tetap memiliki

peran karena nilai uang yang relatif tetap selama tenor yang direncanakan.

Upaya memperluas akses MBR terhadap FLPP dilakukan melalui revisi atas

sejumlah persyaratan FLPP, yakni kriteria sasaran penerima kredit, nilai

maksimum kredit, dan harga maksimum rumah33. Meskipun demikian, FLPP

tetap dipandang belum cukup terjangkau MBR selama masih mensyaratkan

uang muka, peminat FLPP harus memenuhi kriteria layak-bank (bankable)34,

dan tipe rumah sederhana sehat tidak boleh kurang dari 36 meterpersegi (Tipe

36)35. Prinsip kehati-hatian (prudent), dalam bentuk kriteria bankable, yang kerap

menjadi kendala pengembangan skema alternatif pembangunan perumahan

sebenarnya dapat diwujudkan dalam format penyaluran melalui kelembagaan

berbasis komunitas dan pembentukan kelompok penerima-manfaat yang

menganut sistem responsibilitas kolektif atau tanggung renteng (collegial

liability).36 Kombinasi antara sistem tersebut dan ketersediaan dana jangka

panjang akan membuka potensi diversifikasi skema kredit perumahan [II-2]

sesuai dengan beragamnya kelompok sasaran dan aspek peubah (variable)

lainnya seperti lokasi, jenis produk pembiayaan maupun kemampubayaran

(payment capacity)37.

Diversifikasi skema kredit perumahan merupakan dukungan langsung bagi

penerima-manfaat yang kawasan hunian produktif [II-5], komunitas perdesaan,

dan kalangan berpenghasilan rendah (MBR) [II-7]; akses ini diharapkan mampu

meningkatkan keterjangkauan harga rumah [II-1] serta mengurangi pengalihan

aset pertanian sebagai sumber pendanaan perumahan sedemikian sehingga

mengurangi alih fungsi lahan pertanian [III-3]. Variasi skema pembiayaan dan

multi moda penyediaan perumahan merupakan potensi untuk memperluas

lingkup dukungan swasta terhadap pembiayaan perumahan [II-8] karena

33 Permenpera Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengadaan Perumahan melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan FLPP dan Permenpera Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan rumah dengan Dukungan FLPP.

34 Uang muka yang disyaratkan dalam FLPP merupakan kendala utama bagi MBR yang pada umumnya tidak layak bank (non bankable). Selain itu, sekitar 43.000 unit rumah dengan luas kurang dari 36 meterpersegi yang dibangun pengembang anggota APERSI tidak bisa dipasarkan sebagai dampak UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP. Lihat: Kompas, 27 Maret 2012.

35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pasal 22 Ayat 3; 36 Program PNPM Mandiri Perkotaan menyalurkan dana pembangunan melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)/ Unit Pengelola Keuangan (UPK) kepada individu berkategori miskin yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Prinsip kehati-hatian (prudent), sebagaimana berlaku pada skema penyaluran formal, diimplementasikan melalui, antara lain: uji kelayakan peminjam, analisis 5C (character, condition, capacity, capital dan collateral) terhadap pinjaman anggota KSM, serta adopsi Loan at Risk (LAR) dan Portfolio at Risk (PAR) sebagai indikator kinerja pinjaman bergulir. Lihat: Anonim, 2008, Pinjaman Bergulir, hal 14-24, Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

37 Bank BTN mengantisipasi proyek perumahan di bawah Tipe 36 yang terlanjur dibangun melalui suku bunga pinjaman tetap (fixed rate) 8,5 persen dengan jangka waktu (tenor) dua tahun, selanjutnya diberlakukan suku bunga komersial. Lihat: Kompas, 27 Maret 2012.


22/ 28

ketersediaan sejumlah alternatif produk selain produk konvensional; peluang ini

diharapkan pula dipergunakan pihak swasta untuk ikut berperan dalam

pengendalian harga lahan [III-5] karena lahan merupakan komponen integral

dalam penyediaan perumahan tersebut. Ketersediaan pembiayaan jangka

panjang, keterjangkauan harga rumah, dan pengendalian harga lahan

merupakan bentuk perpaduan yang menjadi solusi bagi pembiayaan kawasan

siap bangun [II-6].

Keselarasan antara pembangunan perumahan, konservasi, dan produktivitas

ekonomi akan memperbesar potensi penyelenggaraan kawasan siap bangun

dan kawasan hunian yang memperhatikan aspek kearifan lokal [V-1].

Internalisasi sejak dini atas prinsip tersebut ke dalam dokumen Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP) akan menjadi solusi pemenuhan kebutuhan perumahan dan

permukiman akibat dampak bencana alam dan kerusuhan sosial [II-10].

Srategi 3. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di berbagai tahap

pembangunan perumahan.

Amanat untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) telah diutarakan

secara eksplisit dalam UU Nomor 1 Tahun 201138. Pada bidang PKP,

pencantuman ayat tersebut merupakan kemajuan penting dalam upaya

mempertegas peran penting SNI dan dukungan penguatan terhadap berbagai

regulasi [IV-1] sebagaimana telah diupayakan pula oleh Undang-Undang RI

Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maupun Keputusan Presiden

(Keppres) RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Dalam jangka pendek, pengembangan dan penelitian material

untuk peningkatan kualitas rumah dan PSU [V-5] akan terpacu untuk memenuhi

persyaratan tersebut. Pada jangka menengah-panjang, memenuhi kriteria SNI

berarti menjadi bagian dari mewujudkan tujuan standardisasi nasional yakni

pelestarian fungsi lingkungan hidup.39 Sebagai fokus implementasi, industri

bahan bangunan yang sesuai dengan SNI akan mengadopsi proses produksi

ramah lingkungan dan menjadi simpul yang menarik rantai produksi tautan-

suplai (backward linkage) untuk bertransformasi ke dalam sistem yang

38 Pasal 32, ayat 3: Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

39 Tujuan standardisasi Nasional ialah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, perilaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Lihat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional, Bab III, Tujuan Standardisasi Nasional, Pasal 3


23/ 28

berkelanjutan pula. Pemenuhan terhadap tuntutan tersebut, optimasi dengan

variabel ekonomi, sekaligus suplai end-product yang bermutu akan mendorong

pengembangan penelitian dan implementasi teknologi untuk peningkatan

kualitas rumah dan PSU [V-6].

Gambar 4-3. Keterkaitan Strategi Penerapan SNI dengan Penyelesaian Isu Pembangunan Berkelanjutan

Seiring dengan peningkatan potensi implementasi SNI, misal SNI mengenai

konservasi energi40, maka wawasan dan praktik pembangunan berkelanjutan

akan terinternalisasi dalam penyelenggaraan bidang PKP sedemikian sehingga

akan menjadi determinan atas perencanaan baru maupun restrukturisasi produk-

produk PKP. Praktik berbasis pembangunan berkelanjutan secara inheren

bersandar pada teknologi ramah lingkungan atau green technology. Penetapan

kewajiban implementasi teknologi ini akan memicu eksistensi pasokan dan

permintaan yang selanjutnya menghasilkan pasar yang berupaya memenuhi tren

tersebut. Skema kredit teknologi yang diusung lembaga keuangan akan

terdorong untuk muncul41 sebagai bagian dari transformasi pasar menuju green

development. Pada tahap inilah, inovasi teknis akan terakselerasi bersamaan

40 SK SNI T-14-1993-03 tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada Bangunan Gedung dan SNI 03-6389-2000 tentang Konservasi Energi Selubung Bangunan Pada Bangunan Gedung.

41 International Finance Corporation (IFC) merupakan lembaga keuangan yang muncul seiring dengan pengembangan Peraturan Gubernur DKI tentang Bangunan Hijau.


24/ 28

dengan ketersediaan dana [IV-2] domestik maupun internasional. Dampak

lanjutan yang dihasilkan pencapaian tersebut ialah penyelenggaraan kawasan

siap bangun dan kawasan hunian yang memperhatikan aspek kearifan lokal [V-

1], peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui penerapan

teknologi dan material yang berwawasan lingkungan [V-2], peningkatan kualitas

dan ketersediaan PSU melalui penerapan teknologi dan material yang

berwawasan lingkungan [V-3].

Pada sisi lain, karakteristik kebencanaan di Indonesia telah lama menjadi faktor

pembentuk keberadaan standardisasi yang diorientasikan untuk

mengakomodasi kriteria keselamatan, keamanan, maupun kesehatan. Sejalan

dengan strategi pengembangan sistem data dan informasi PKP yang dapat

diakses publik maka perencanaan kesesuaian lahan (land suitability) berbasis

kebencanaan, land banking, dan poyeksi alokasi pemukiman-kembali

(resettlement) dapat dipersiapkan sejak dini. Keseluruhan proses dan produk

tersebut membutuhkan konsensus berbagai pihak dan standarisasi prosedur

implementasi agar tidak menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan.

Produk SNI, khususnya dalam format pedoman, merupakan solusi untuk

mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akibat dampak

bencana alam dan kerusuhan sosial [V-4].

Pada akhirnya, dalam rangka memperkecil kesenjangan implementasi

(kompetensi sumberdaya manusia, komitmen, kehandalan alat uji) maka

pengembangan SNI perlu didukung pengembangan perangkat hukum [IV-3]

yang dapat dibangun berdasar praktik unggulan Internasional (misal: pola

council dan rating system) maupun kearifan lokal (misal: pengaturan jadual

eksploitasi bahan mentah untuk konstruksi bangunan). Pada fase awal, pola

tersebut dapat bersifat sukarela (voluntary); bila cukup teruji kehandalannya

maka praktik unggulan tersebut dapat diadopsi ke dalam regulasi Pemerintah

yang skala pengaturannya lebih luas dan lebih mengikat (mandatory). Sejalan

dengan manfaat yang dirasakan oleh berbagai pemangku kepentingan PKP,

pengembangan perangkat hukum berpotensi besar dan merupakan bagian

integral untuk mendukung pembangunan perumahan berwawasan lingkungan

[IV-3] .


25/ 28

BAB V

PETA JALAN (ROADMAP)

5.1. Periode 2010-2014

Penahapan RPJPN 20052025 periode II (2010-2014) berfokus pada memantapkan

penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan

kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan

teknologi serta penguatan daya saing perekonomian42. Berdasar hal ini maka derivasi

arah Grand Design PKP berupa pemantapan penataanulang aspek teknis dan

kelembagaan penyelenggaraan PKP; pentahapan yang dilakukan mencakup:

Penahapan Umum:

Pengembangan visi dan pengomunikasian visi kepada pemangku kepentingan, yakni penyiapan materi Grand Design PKP melalui pendekatan teknokratis dan konsensus

lalu mematangkannya melalui proses partisipatif seiring peningkatan komitmen

implementasi berbagai pemangku kepentingan.

Konsolidasi pemangku kepentinganuntuk meningkatkan kinerja internal dan kordinasi inter-sektoral, yakni meningkatkan pemenuhan kebutuhan PKP melalui penataan

internal kelembagaan serta kerjasama antar lembaga.

Penahapan Akselerasi43:

Pengembangan pusat data dan informasi PKP, yakni melakukan standardisasi terminologi, metode survey dan sampling, serta data sharing terkait bidang PKP

sebagai langkah untuk melakukan pemetaan menyeluruh dan dukungan teknis

terhadapmulti moda penyediaan perumahan.

Aktivasi pembahasan PKP di kantor Wakil Presiden, yakni meningkatkan tema PKP ke level konteks welfare state44 yang menetapkan pemenuhan perumahan sebagai

bagian dari kriteria kesejahteraan rakyat.

42Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 20052025, hal. 93.

43KADIN juga mengidentifikasi kebutuhan akselerasi ini, sebagaimana usulan untuk melakukan akselerasi pembebasan lahan dan akselerasi pembangunan infrastruktur pada tahun ke III (2012) dan akselerasi pembangunan pada tahunke IV (2013) dan V (2014). Lihat: Faisal Basri, et.al, 2009, Op. cit., hal 106

44 Welfare state atau negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) warga negara secara adil dan berkelanjutan. Lihat: Edi Suharto, 2006, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, hal. 6-7, Jakarta.


26/ 28

Desain platform/pedoman kolaborasi inter-sektor, yakni acuan teknis mengenai distribusi peran, bentuk intervensi, serta tata laksana lainnya sebagai upaya

peningkatan integrasi, efektivitas, serta mereduksi konflik di level penerima-manfaat.

Revitalisasi dan reposisi lembaga kordinasi/ pokja/Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N), yakni

menghidupkan kembali berbagai bentuk kordinasi yang relevan sebagai modal untuk

pembentukan kelembagaan yang sesuai dengan transformasi posisi PKP ke dalam

konteks welfare state.

5.2. Periode 2015-2019

Penahapan RPJPN 20052025 periode III (2015-2019) berfokus pada memantapkan

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian

daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus

meningkat.45 Berdasar hal ini maka derivasi arah Grand Design PKP berupa

pemantapan berbagai aspek (teknis, kelembagaan, pembiayaan dan regulasi)

penyelenggaraan PKP.

Penahapan Umum:

Pemanfaatan pusat data dan informasi PKP sebagai mitra-kerja dalam proses perencanaan internal dan inter-sektoral, yakni penggunaan rujukan databaseyang

sama sebagai dasar proses penyusunan perencanaan maupun evaluasi pencapaian

internal maupun antar lembaga.

Distribusi peran pemangku kepentinganPKP yang semakin jelas seiring peningkatan efektivitas kordinasi implementasi program.

Revisi dan pengembangan regulasi untuk meningkatkan kemampuan implementasi nyata bidang PKP, yakni pengakajian-ulang terhadap berbagai regulasi yang menjadi

kendala pemenuhan kebutuhan PKP serta mengembangkan regulasi yang

berkontribusi terhadap upaya memperkecil kesenjangan antara konsep normatif

dengan operasionalisasi.

Pengembangan aspek pembiayaan Public-Private Partnership46 dan dukungan terhadap pembiayaan swadaya, yakni mengembangkan terobosan dalam

penyediaan sumber pembiayaan PKP melalui kemitraan dengan swasta maupun


46KADIN mengemukakan program pelaksanaan PPP pada setiap kawasan pengembangan sebagai usulan program di tahun ke IV (2013) dan V (2014). Lihat: Faisal Basri, et.al, 2009, Op. cit., hal 106


27/ 28

komunitas; khusus swadaya maka suatu sistem dukungan pembiayaan yang sesuai

karakteristik bankable.

Pengembangan proyek perintis PKP di Kota-kota Besar Indonesia,47 yakni pembangunan proyek perintis yang mengintegrasikan berbagai moda perumahan

dalam satu kawasan seiring dengan dukungan Pemerintah Daerah, pihak swasta,

maupun masyarakat yang; proyek perintis ini diarahkan sebagai strategi pemenuhan

backlog perumahan.

5.3. Periode 2020-2024

Penahapan RPJPN 20052025 periode IV (2020-2024) berfokus pada mewujudkan

masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di

berbagai bidang dengan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan

berdaya saing.48 Berdasar hal ini maka derivasi arah Grand Design PKP berupa

perkuatan berbagai aspek menuju sistem yang berkelanjutan.

Penahapan Umum:

Evaluasi pencapaian jangka panjang, yakni memapankan sistem yang efektif serta merevisi/menyempurnakan sistem yang kurang berdampak positif.

Konsolidasi untuk menghadapi tahap pertumbuhan mendatang, yakni menghimpun pemangku kepentingan PKP untuk bekerjasama - sesuai peran, fungsi dan

kapasitasnya - mengelola dinamika yang akan muncul.

47KADIN mengemukakan studi pembangunan wilayah di 10 Kota Besar sebagai usulan program di tahun ke IV (2013) dan V (2014). Lihat: Faisal Basri, et.al, 2009, Op. cit., hal 106



28/ 28

Gambar 5-1. Tahapan Roadmap

Laporan Final Penyiapan Grand Design Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan Rakyat

Lampiran _0/46

LAMPIRAN


Lampiran _1/46

LAMPIRAN 1

PELAKU PKP INDEPENDEN

Nama Lembaga Program Kerja Terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun Sasaran Kegiatan

Multi Donor Fund1 (1) bermitra dengan Pemerintah Indonesia (MDF merupakan penyumbang utama bagirekonstruksi dan rehabilitasi infrastrukturskala besar di Aceh dan Nias USD227,04juta);

2005-2012 Penyediaan perumahan berikut infrastruktur dan PSU bagi penduduk terdampak bencana secara sinergi dengan kebijakan dan program Pemerintah RI;

World Bank dan Asian Development Bank2

(2) Program sertifkasi tanah bebas-biaya untuk lahan perumahan dan kawasan permukiman pasca bencana di Aceh dan Nias periode 2005-2008 (Land Acquisition Program, LARAS);

2005-2008 Penyediaan lahan perumahan bagi penduduk terdampak bencana yang berketetapan hukum;

Asian Development Bank3 dan World Bank4 dibawah koordinasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR)

(1) Asian Development Bank: Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP) 2005-2009 (Grant INO-0002)5;

(2) Asian Development Bank:Japan Fund for Poverty Reduction (Grant 9074-INO), Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera 2006-20096;

(3) World Bank7: Multi Donor Fund for Aceh and Nias 2005-2012;

2005-2012 Penyelenggaraan perumahan yang mengedepankan kearifan lokal bagi penduduk terdampak bencana gempa bumi-tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;

World Bank Java Relief Fund8: 2006-2008 Perbaikan dan pembangunan rumah yang menyertakan aspek kearifan lokal bagi penduduk terdampak bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah;

Asian Development Bank Water Supply Sector Project9; 2001 Adopsi model penyediaan air bersih yang dikelola masyarakat untuk menjangkau mereka yang tidak mendapatkan pasokan air memadai10;

Asian Development Bank (1) Roadmap for Development11;

2007-2011 pemberdayaan ekonomi melalui penyediaan PSU dan infrastruktur;

Multi Donor Fund12:

(2) Projek Pemulihan Masyarakat Pasca Bencana di Aceh dan Nias;

2005-2011 Keberhasilan proyek pemulihan masyarakat MDF: pendekatan berbasismasyarakat berhasil guna pada

1 Multi Donor Fund, 2011, Laporan Kemajuan per Desember 2011: Kemitraan untuk Mencapai Keberlanjutan, hal.19. 2 Asian Development Bank, 2010, Project Report: Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP). 3Ibid. 4 World Bank, 2008, Multi Donor Fund (MDF): Investing in Institution, Sustaining Reconstruction and Economic Recovery, Four Years After the Tsunami. 5 Asian Development Bank, 2010, Project Report: Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP). 6 Asian Development Bank, 2010, Project Report: Japan Fund for Poverty Reduction (9074-INO), Seismicallay Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera. 7 World Bank. 2010, Multi Donor Fund (MDF): Progress Report. 8 World Bank. 2009, Project Report: Java Relief Fund. 9 Asian Development Bank, 2001, Project Audit Report: Water Supply Sector Project (Loan 1069-INO). 10Ibid., Appendix 1, p.2. 11 Asian Development Bank, 2012, Mid-term Review of the IMT-GT Roadmap for Development 2007-2011. 12 Multi Donor Fund, 2011, Op. cit.


Lampiran _2/46



situasipascabencana; Asian Development Bank (3) Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP)

bekerja sama dengan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman dan PT Permodalan Nasional Madani13 (Loan 2072/2073-INO);

2003-2010 Aksesbilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/miskin untuk pemenuhan kebutuhan perbaikan rumah14; Skema pembiayaan (delivery mechanism) bagi MBR untuk perbaikan rumah melalui Lembaga Keuangan Mikro dan perbankan;

(4) Pro-Poor Planning and Budgeting, TA-4762, Project Code 39063;

Skema pembiayaan (delivery mechanism) bagi MBR;

World Bank (5) Bengkulu Regional Development Program (BRDP)15; 2002-2004 Mobilisasi tabungan masyarakat untuk perumahan; World Bank (6) PNPM Mandiri PISEW16; 2009 Pendampingan alih teknologi guna tercapainya

menentukan mutu pekerjaan pembangunan dan perbaikan perumahan;

Asian Development Bank17

(7) Metropolitan Sanitation Management and Health, Asian Development Bank: Project Code 39071;

(8) Supporting Water Operators Partnerships Project Code 44090, TA-7739;

(9) Water Supply Sector Project

2012-2014 Sanitasi, pengelolaan air dan kesehatan masyarakat urban;

Asian Development Bank (10) Flood Management in Selected River Basins, Asian Development Bank: Project Code 35182, MFF: Multi-tranche Financing Facility - Flood Management in Selected River Basins Proposed, for approval in 2012

2012-2014 Penanggulangan bencana banjir;

Asian Development Bank (11) Regional Roads Development, Asian Development Bank: Project Code 39071 & 38479;

(12) Infrastructure Financing Facility Project Code 42109 Loan-2516;

Pembangunan jalan dan infrastruktur;

Asian Development Bank18

(13) Polytechnic Development ProjectTA-7453, Loan; Dukungan penelitian, sistem informasi dan pendidikan dalam pembangunan;

Asian Development Bank (14) Urban Sanitation and Rural Infrastucture Support to PNPM Mandiri Project, Asian Development Bank (Loan 2768 -INO),19;

Pembangunan infrastruktur dan sanitasi melalui PNPM Mandiri20;

13 Asian Development Bank, 2011, Project Report: Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP). 14 Asian Development Bank, 2004, Program Kredit Mikro Perbaikan Rumah, PT Permodalan Nasional Madani bekerja sama dengan Departemen Permukiman dan Prasarana

Wilayah, Direktorat Jenderal Perumahan danPermukiman, Bab 8, Kesimpulan, H.36. 15 World Bank-CGAP, 2004, Bengkulu Regional Development Project. 16 Bank Dunia, 2009, PNPM Mandiri News Letter, Edisi V 2009: PNPM Mandiri PISEW. 17 Asian Development Bank, 2001, Op. cit. 18 Asian Development Bank, 2010, Envisions an Indonesia, Regional disparity in infrastructure, hal 31, in collaboration with International Labour Organizations (ILO) and Islamic Development Bank (IDB): National Long-Term Development Plan 20052025

19 Asian Development Bank, 2011, Project Loan 2768-INO. Urban Sanitation and Rural Infrastucture Support to PNPM Mandiri Project. 20Ibid.


Lampiran _3/46



Asian Development Bank (15) Support Trade, Energy Financing21;Loan-2619: Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project

2012-2014 Penyediaan pinjaman guna mendukung pengadaan listrik;

(16) Financing Integrated Settlements Development Project, Project Code 37473, TA-4368: Loan;

(17) Strengthening Indonesia's Economic Early Warning System, Project Code 42212 TA-7338;

(18) Secondary Mortgage Facility, Project Code 39427, TA-4715;

Pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan (pasar primer dan pasar sekunder)22;

(19) Sustainable Livelihood Development for the Poor Coastal and Small Island Communities Project,Grant-9049, Project Code 32176;

(20) Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction, Loan-2285, TA-4148;

(21) Participatory Irrigation Sector Project, Project Code 32359 Loan-2064/2065;

Pembangunan infrastruktur permukiman perdesaan skala kawasan agropolitan dan tepi pantai;

(22) Preparing ADB Support for PNPM in Rural Areas (formerly Second Community and Local Government Support)TA-4683, Project Code 35183 & 38385;

Pembangunan infrastruktur permukiman perdesaan;

Habitat for Humanity (23) Pembiayaan berasal dari tabungan komunitas (minimal 12 KK sebagai prasyarat), cicilan rumah dan NGO (sumber dana dari Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, donor, dan swasta)23

1999- Nov 2007

Pembangunan rumah secara berkelompokdan bersifat bergulir

(24) Pembiayaan perumahan bersifat bergulir (1 cicilan rumah untuk 1 rumah yang lain)24

1999- Nov 2007


(25) Tabungan bersama dengan ketentuan menabung untuk 1 rumah akan memperoleh pinjaman 2 rumah.25

1999- Nov 2007


(26) Pembiayaan tersebut untuk membangun rumah dan toilet bersama26

1999- Nov 2007

Pembangunan perumahan dan toilet bersama

21Asian Development Bank, 2011, ADB $200 Million Loans to Support Trade, Energy Financing in Indonesia. 22 Departemen Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman, Strategi (2). 23 Habitat for Humanity Indonesia Yogyakarta, 1999- Nov 2007, Program Regular: Save and Build, Habitat for Humanity Indonesia Yogyakarta. 24 Ibid 25 Ibid 26 Ibid


Lampiran _4/46

LAMPIRAN 2

PROGRAM PKP TAHUN 2004-2009 DARI PEMERINTAH

Lampiran 2.1. Bangkim Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perdesaan; Skala Kawasan; Agropolitan

Nama Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Skala Kawasan; Agropolitan

Deskripsi Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang memiliki satu atau lebih pusat kegiatan di wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keuangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis (UU No 26 tahun 2007).27

Dasar Hukum UU No 26 tahun 2007 Latar Belakang Tujuan dan Sasaran Mendorong serta mempercepat pembangunan kawasan perdesaan yang berbasis kerakyatan sehingga berdaya saing, berkelanjutan,

terdesentralisasi, serta fokus.28. Lingkup Program Percepatan pengembangan yang terjadi di kawasan agropolitan akan berujung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat. Demi pencapaian tersebut, dilaksanakan program-program berikut: Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku agrobisnis melalui pengembangan sistem dan kegiatan agrobisnis yang efisien,

menguntungkan, dan berwawasan lingkungan. Penguatan kelembagaan petani Pengembangan kelembagaan sistem agrobisnis Pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pembangunan Terpadu Pengembangan iklim kondusif untuk usaha dan investasi Pengembangan sarana dan prasarana

Lokasi Implementasi

Tahun 2002 terpilih 8 Provinsi sebagai kawasan rintisan agropolitan Tahun anggaran 2005-2009 sebanyak 347 kawasan menjadi target. Pada akhir 2009, pengembangan kawasan agropolitan mencapai 95,39% atau 331 kawasan di 212 kabupaten di 32 Provinsi.

Sumber Pembiayaan

APBD

Kelembagaan Penetapan kawasan dilakukan oleh Bupati, Gubernur, dan Menteri Pertanian/Menteri Pekerjaan Umum Penetapan RPJM kawasan agropolitan oleh Bupati dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

Target dan Pencapaian

Program Unit Tahun Target Renstra

2005 2006 2007 2008 2009 Agropolitan Kawasan 89 148 194 276 331 347

27 Pencapaian Renstra Cipta Karya 2005-2009, hal 28, Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. 28 Ibid., hal 28


Lampiran _5/46

Lampiran 2.2. Bangkim Prasarana dan Sarana Air Minum

Nama Program Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Prasarana dan Sarana Air Minum

Deskripsi Dasar Hukum Permendagri No. 2 tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum29

penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang sistem pengembangan air minum (SPAM) dan badan pendukung pengembangan PDAM.

penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang sistem pengem-bangan air minum (SPAM) dan badan pendukung pengembangan PDAM.30

Latar Belakang Air bersih merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Namun, sumber kehidupan ini justru tidak tersedia dengan memadai di kawasan permukiman kumuh perkotaan, perdesaan tertinggal/terpencil, serta kawasan perbatasan. Minimnya sarana air bersih erat hubungannya dengan masalah kesehatan. Oleh karena itu, salah satu fokus dalam implementasi program DJCK adalah pengadaan dan sarana air bersih.

Tujuan dan Sasaran meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan upaya mencapai sasaran air minum. Mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum hingga mencapai ambang batas normal sebesar 20%. meningkatkan cakupan pelayanan air minum per-pipaan dan sanitasi dasar secara nasional yang berkualitas, efisien, dengan harga

terjangkau oleh semua lap

Documents

Laporan Penyiapan Grand Design Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2011 - Kementerian Perumahan Rakyat