LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH … · Pemerintahan Daerah (L PPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (L KPJ), serta Informasi Laporan Penyelenggaraan

LAPORANPENYELENGGARAANPEMERINTAHDAERAH (LPPD)TAHUN 2017

DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATEN

SOPPENG

LAPORAN PENYELENGGARAANPEMERINTAH DAERAH (LPPD)

DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2017

LAPORAN KINERJA( L K j )


SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATANTAHUN 2017

LAPORANPENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH(LPPD)

DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KAB.SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2017

LAPORAN KETERANGANPERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ) TAHUN 2017


SOPPENG

KATA PENGANTAR

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasilguna, bersih, dan bertanggung jawab, pemerintah telah memberikan tuntunan sebagaimanatertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ),serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah tersebut maka Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Soppeng menyusun Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah dengan maksud memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingandengan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi tentangpenyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran berdasarkan RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil berisi tentang Program dan Kegiatan selama Tahun Anggaran 2017, baikurusan wajib maupun tugas pembantuan, Realisasi Program dan Kegiatan, serta Permasalahandan Solusinya.

Watansoppeng, 16 Januari 2018

Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kab.Soppeng

Drs. H. A. MUH. ILHAM, MMNip.196209090199003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN…………..………………………………………………… 1

A. Dasar hukum............................................................................................... 1B. Gambaran umum daerah ............................................................................. 1C. Kondisi geografis daerah.............................................................................. 2D. Gambaran umum demografis........................................................................ 3

E. Kondisi ekonomi ………………………………………………………………………………………. 3

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH………… 6A. Visi dan Misi................................................................................................. 6B. Strategi dan arah kebijakan daerah .............................................................. 6C. Kebijakan..................................................................................................... 7

BAB III URUSAN KONKUREN…………………………………………….………… 8A. Urusan konkuren.......................................................................................... 6

a. Ringkasan Urusan Wajib1. Organisasi perangkat daerah pelaksana……………………………………………. 82. Program dan Kegiatan........................................................................ 83. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .............................................. 104. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional............................................ 105. Alokasi dan Realisasi Angaran.............................................................. 126. Kesesuaian Perencanaan Pembanguna Daerah..................................... 147. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan..................................... 14

8. Permasalahan dan solusi …………………………………………………………………. 16

BAB IV PENUTUP…………….…………………………………………….…………… 18

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) 2017

1

BAB IPENDAHULUAN

A. DASAR HUKUMKabupaten Soppeng dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822)

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

ASAL MULA NAMA SOPPENG : Asal mula nama Soppeng sampai saat ini para

pakar dan budayawan belum ada kesepakatan bahkan dalam sastra Bugis tertua I LA

GALIGO telah tertulis nama Kerajaan Soppeng yang berbunyi:“ IYYANAE SURE

PUADA ADAENGNGI TANAE RI SOPPENG, NAWALAINNA SEWO-GATTARRENG,

NONI MABBANUA TAUWE RI SOPPENG, NAIYYA TAU SEWOE IYANARO RI

YASENG TAU SOPPENG RIAJA, IYYA TAU GATTARENGNGE IYANARO RIASENG

TAU SOPPENG RILAU” Berdasarkan naskah lontara tersebut diatas dapat ditarik

kesimpulan bahwa penduduk tanah Soppeng mulanya datang dari dua tempat yaitu

Sewo dan Gattareng.

PERUMUSAN HARI JADI SOPPENG : Soppeng yang memiliki sejarah

cemerlang dimasa lalu, dengan memperhatikan berbagai masukan agar penempatan

Hari Jadi Soppeng, diadakan seminar karena kurang tepat bila dihitung dari saat

dimulainya Pelaksanaan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1957, sebab jauh

sebelumnya didalam lontara, Soppeng telah mengenal sistem Pemerintahan yang

Demokrasi dibawah kepemimpinan Raja dan Datu. Maka dilaksanakanlah Seminar

Sehari pada Tanggal 11 Maret 2000, yang dihadiri oleh para pakar, Budayawan,

Seniman, Ahli Sejarah, Tokoh Masyarakat, AlimUlamah, Generasi Muda dan LSM,

dimana disepakati bahwa Hari Jadi Soppeng dimulai sejak Pemerintahan TO

MANURUNGNGE RI SEKKANYILI atau LATEMMAMALA tahun 1261, berdasarkan

perhitungan dengan menggunakan BACKWARD CONTING, dan mengusulkan kepada


2

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng untuk dibahas dalam Rapat

Paripurna dan mengesahkan untuk dijadikan salam suatu Peraturan Daerah tentang

Hari Jadi Soppeng.

C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH1. LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi

Selatan yang terletak diantara 40 060 000 - 40 320 000 Lintang Selatan 1190

420 180 - 1200 060 130 Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara

Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara administratif

Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39

Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga

dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng.

2. BATAS WILAYAH

Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo.

- Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Bone.

- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone.

- Sebelah Barat : Kabupaten Barru.


3

3. LUAS WILAYAH

Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km².

4. TOPOGRAFI

Secara topografis Kabupaten Soppeng sebagian besar merupakan daerah

daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-

rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km²

berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFISAspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistic dan matematik

tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya dalam

kurun waktu tertentu. Berdasarkan data KTP-EL Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kab.Soppeng jumlah penduduk pada lima tahun terakhir mengalami

peningkatan.Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 251.102. Kondisi ini

memerlukan kebijakan pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan perempuan.

Sedangkan penyebaran penduduk Kab.Soppeng tahun 2015 didominasi di

Kec.Marioriwawo sebanyak 21,09% yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa

dan kelurahan terbanyak.Sebaran terbanyak kedua sebesar 19,97 % berada di

Kec.Lalabata yang merupakan ibu kota kabupaten atau pusat pemerintahan.

Sedangkan distribusi penduduk yang paling rendah di Kec.Citta sebesar 3,5%. Dengan

Luas wilayah sebesar 1.500 Km2, kepadatan penduduk Kab.Soppeng pada tahun 2015

sebesar 168 jiwa/km2. Kec.Liliriaja merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan

penduduk tertinggi sebesar 309 jiwa/km2, sementara kepadatan terendah berada di

Kec.Marioriawa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 94 jiwa/km2.

Pada tahun 2017 Jumlah penduduk kab.Soppeng 249,768 jiwa, dimana laki-laki

sebanyak 120,841 jiwa dan perempuan sebanyak 128,927 jiwa. Penyebaran penduduk

di dominasi di Kec.Marioriwawo sebanyak 21,12% dan kepadatan terendah berada

diKec.Citta sebanyak 3,47%.

E. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Daerah


4

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Angka konsumsi RT per kapita selama lima tahun terakhir terus

mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar Rp.23,944,000,-

meningkat 41% disbanding tahun 2011.

2. Nilai tukar petani

Selama lima tahun terakhir nilai NTP tanaman pangan Kab.Soppeng

menunjukkan tern yang berfluktuatif.

3. Ketersediaaan Restoran

Selama periode 2011-2015 jumlah usaha rumah makan di Kab.SOppeng

tidak bertambah secara signifikan. Dimana tahun 2015 jumlah rumah makan

sebanyak 33 unit.

4. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan dalam hal ini hotel kelas melati mengalami

peningkatan.Selain itu jumlah kamar dan jumlah tempat tidur juga mengalami

peningkatan

5. Ketersediaan air bersih

Selama 5 tahun terakhir persentase kesediaan air bersih di Kab.Soppeng

cukup tinggi

6. Fasilitas listrik

Selama 5 tahun terakhir persentase rumah tangga yang menggunakan

listrik semakin bertambah tiap tahun

7. Keamanan dan ketertiban

Dilihat dari jenis criminal selama 5 tahun terakhir kasus pencurian yang

mendominasi tindak criminal di Kab.Soppeng

8. Kemudahan perijinan

Salah satu inovasi dibidang investasi khususnya birokrasi perijinan

dibentuklah OSS atau pelayanan perijinan satu atap semenjak tahun 2013.

9. Kualitas Tenaga kerja

Pada tahun 2014 rasio lulusan S1/S2/S3 di kab.Soppeng sebesar 36,81

yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013 yang sebesar 360,7.


5

b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata

untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu.

Selama periode 2010-2014 PDRB perkapita Kab.Soppeng terus mengalami

peningkatan. Pemerintahan Kab.Soppeng pada tahun 2014 ADHB telah mencapai

Rp.27.360.000,- atau 65,32%.

Meskipun demikian pada kenyataanya kenaikan PDRB perkapita menunjukkan

adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama yang dikonsumsi oleh public

baik secara langsung maupun tidak langsung kenaikan harga-harga tersebut pasti

dirasakan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan perlunya kemampuan yang

lebih terutama dari sis ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.


6

BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISIVISI : “MENJADI SKPD PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK DALAM

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG”MISI : 1. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang gratis, profesional,

dan cepat (M1)

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH (SESUAI RPJMD)Adapun arah Kebijakan umum daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil mengacu Kepada RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 yang berisikan

Visi dan Misi Kabupaten :

VISI : Pemerintah Yang Melayani dan Lebih Baik.

MISI : 1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro- petani

2. Mewujudkan Pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi

semua warga.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih dalam pelayanan public.

4. Menata kepariwisataan dan system transportasi yang mulus dan

nyaman.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas

korupsi.

6. Menjamin ketersediaan system pelayanan kesehatan unggul dan

murah.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi

pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan

Sulawesi Selatan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan

terdepan dalam investasi.


7

C. PRIORITAS DAERAHAdapun Kebijakan umum Pemerintah Daerah yang diprioritaskan pada tahun

2017 adalah:

1. Perbaikan sistem penyediaan sarana produksi pertanian khususnya pupuk dan bibit

ikan.

2. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan bendung, bendungan dan jaringan

irigasi.

3. Perbaikan penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun serta dukungan

pendidikan gratis dan beasiswa.

4. Perbaikan akurasi data penduduk lahir/meninggal dan penduduk migrasi

kedalam/keluar serta penyelenggaraan pelayanan KTP di Kantor Dukcapil

Kabupaten dan Kantor Kecamatan.

5. Pelayanan akta kelahiran pada tempat kelahiran bayi (rumah sakit, puskesmas,

atau rumah penduduk).

6. Perbaikan kualitas jalan yang sudah ada dan perintisan jalan khusus serta jalan ke

lokasi terpencil.

7. Penataan struktur kelembagaan dan pengembangan sistem remunerasi berbasis

kinerja.

8. Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan data

kinerja yang akurat.

9. Pelayanan kesehatan langsung/mobile kesehatan terutama untk warga miskin.

10. Penyelengaraan layanan rumah sakit.

11. Revitalisasi spirit kegotong-royongan dan nilai-nilai integritas masyarakat (revolusi

mental)

12. Penanggulangan kemiskinan multidimensi.


8

BAB IIIURUSAN KONKUREN

A. URUSAN KONKURENa. RINGKASAN URUSAN WAJIB

1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

Berdasarkan Perda Kab.Soppeng No.5 Th.2016 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil memiliki tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau

urusan pemerintahan Daerah berdasar atas asas otonomi dan tugas

pembantuan dibidang Kependudukan Catatan SIpil yang menjadi tanggung

jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku. Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sekretariat

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan

pendaftaran penduduk

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan

pencatatan sipil

- Perumusan pelaksanaan kebiajakn teknis dibidang PIAK dan

Pemanfaatan Data

- Perumusan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi

2. PROGRAM DAN KEGIATANProgram dan kegiatan dalam urusan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng

Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantorana. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


9

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / OPS

c. Penyediaan Jasa Layanan Kebersihan Kantor

d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah serta

kedinasan lainnya.

h. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

c. Pengadaan Mebeuler

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OPS

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatura. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangana. Penyusunan laporan capian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

5. Program Penataan Administrasi Kependudukana. Implementasi system administrasi kependudukan (membangun,

updating, dan pemeliharaan)

b. Pengolahan dalam penyusunan informasi kependudukan

c. Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan pencatatan sipil

d. Pengembangan data base kependudukan


10

e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

f.Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan pendaftaran penduduk

g. Penerapan system manajemen pelayanan administrasi kependudukan

berstandar ISO

3. TINGKAT PENCAPAIAN STÁNDAR PELAYANAN MINIMALTingkat pencapaian indikator kinerja utama dalam urusan

Kependudukan dan Capil yang dilaksanakan oleh pemerintah

Kab.Soppeng tahun 2017 dapat diuraikan sbb:

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga

- Jumlah KK yang diterbitkan (dicetak) selama th 2017 sebanyak

72.627

- Jumlah KK belum tercetak sebanyak 849

- Total KK sebanyak 73.476

2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan selama tahun 2017 sebanyak

177.785

- Jumlah penduduk wajib KTP elektronik sebanyak 183.416

3. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran

- Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan 100.509

- Jumlah kelahiran yang terjadi 241.430

4. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DANGOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Jumlah pegawai kualifikasi pendidikan pangkat dan golongan, jumlah

pejabat, dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.


11

a. Berdasarkan Kualifikasi pendidikan formal

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

c. Berdasarkan Jabatan Struktural

Pendidikan Jumlah

SD -SMP -SMU 2

Diploma -S.1 22S.2 7

Total 31

Golongan Jumlah

I -II 1III 24IV 6

Total 31

Eselon Jumlah

I -II 1III 4IV 10

Total 15


12

5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Program /KegiatanAlokasi

AnggaranRealisasi (Rp)

Realisasi(%)

A. Belanja Tidak Langsung 2,242,117,812.00 1,938,301,248.00 86.45

B. Belanja Langsung2,772,818,450.00 2,663,769,484.00

96.07

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 .Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 98,010,000.00 85,371,297.0087.10

2 .Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10,350,000.00 10,184,500.0098.40

3 . Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor7,892,000.00 7,695,000.00

97.50

4 .Penyediaan Kompenen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,326,000.00 1,310,000.0098.79

5 . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4,561,000.00 4,015,000.00

88.03

6 .Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-undangan 10,000,000.00 9,790,000.0097.90

7Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi

Dalam Dan Luar Daerah 398,250,000.00 383,374,000.0096.26

8 .Peningkatan Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran 289,661,450.00 289,147,450.0099.82

Program Sarana dan Prasarana Aparatur

9 . Pengadaan perlengkapan gedung kantor100,850,000.00 99,560,000.00

98.72

10 Pengadaan peralatan gedung kantor98,585,000.00 98,585,000.00

100.00


13

11 . Pengadaan mebeulair162,819,500.00 154,505,000.00

94.89

12 .Pemeliharaan rutin/berkala gedung

Kantor 90,750,750.00 89,048,400.0098.12

13 .Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Dinas/operasional 110,712,000.00 97,760,748.0088.30

14 .Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor 18,310,000.00 17,910,000.0097.82

Program Peningkatan ProfesionalismeAparatur

15 .Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 12,500,000.00 12,500,000.00100.00

16 .Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan

Perundang-undangan 74,761,000.00 70,076,541.0093.73

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

17 .Penyusunan Laporan Capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi SKPD 14,250,000.00 14,249,750.00100.00

18 .Penyusunan Laporan keuangan akhir

tahun 9,525,000.00 9,487,500.0099.61

Program Penataan AdministrasiKependudukan

19 .Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun, updating,

dan pemeliharaan)235,575,000.00 207,858,000.00

88.23

20 .Pengolahan dalam penyusunan Laporan

Informasi Kependudukan 20,985,000.00 16,730,000.0079.72

21 .Peningkatan Pelayanan Publik dalam

Pelayanan Pencatatan Sipil 376,380,000.00 372,112,948.0098.87

22 .Pengembangan data base

kependudukan 527,106,000.00 512,969,600.0097.32


14

23 . Monitoring, evaluasi dan pelaporan28,297,500.00 28,297,500.00

100.00

24 .Peningkatan pelayanan public pada

Pelayanan Pendaftaran Penduduk 56,080,000.00 55,950,000.0099.77

25 .Penerapan Sistem Manajemen

Administrasi Kependudukan berstandar

ISO15,281,250.00 15,281,250.00

100.00

6. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHProses perencanaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

berawal dari penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT). Untuk penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan

berawal dari penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan di jadikan acuan dalam

penyusunan rancangan APBD.

7. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKANKondisi sarana dan prasarana dalam hal inventaris berupa software,

perangkat keras dan perangkat lunak perlu ada biaya pemeliharaan dan

pengadaan yang bisa menunjang kelancaran tugas sehari-hari berupa

penerbitan KTP,Akta kelahiran dan Kartu keluarga.

Dibutuhkan adanya pengadaan roda empat dan roda dua untuk

kelancaran koordinasi/konsultasi dan pembinaan di tingkat

kecamatan,kelurahan dan desa.

Dibutuhkan adanya pembangunan jaringan informasi on line dari

pusat, provinsi, ke Kabupaten Soppeng.

Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan Tahun Anggaran 2017

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan

Peralatan gedung kantor.

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- AC 2 PK 6 unit Rp.42.900.000

- TV LED 40 inch 1 unit Rp.7.480.000


15

- Banner stand 8 buah Rp.5.440.000

- Display running text 2 buah Rp.11.000.000

- Kompor gas 1 buah Rp.750.000

- Rice coocker 1 buah Rp.400.000

- Jam digital 2 buah Rp.2.800.000

- Cctv1 paket Rp.14.520.000

- Kamera cctv 2 titik Rp.1.400.000

- Lcd proyektor 1 unit Rp.6.490.000

- Layar proyektor 1 buah Rp.6.380.000

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

- Laptop (rekam mobile) 1 unit Rp.19.800.000

- Laptop (pelaporan SKPD) I unit Rp.19.800.000

- Laptop (medsos) 1 unit Rp.8.415.000

- Laptop (bidang PIAK) 1 unit Rp.8.415.000

- Laptop (KTP) 1 unit Rp.8.415.000

- Printer canon 1 unit Rp.880.000

- Printer Epson 1 unit Rp.2.860.000

- Pengadaan website 1 paket Rp.30.000.000

3. Pengadaan mebeleur

- Meja layanan administrasi kependudukan 1 paket Rp.13.695.000

- Kursi rapat 49 buah Rp.26.950.000

- Lemari arsip 2 pintu kaca 2 buah Rp.8.800.000

- Lemari arsip 2 pintu kayu 2 buah Rp.6.380.000

- Rak server 1 buah Rp.16.950.000

- Kursi tunggu 3 dudukan 3 buah Rp.8.250.000

- Kursi tamu 1 unit Rp.5.060.000

- Kursi tunggu (sofa) 4 buah Rp.22.880.000

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan Rp.89.048.400

5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

- Jasa service 1 tahun Rp.5.398.700

- Suku cadang 1 tahun Rp.38.996.339


16

- Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 tahun Rp.53.365.709

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- Pemeliharaan komputer PC 1 tahun Rp.2.000.000

- Pemeliharaan laptop 1 tahun Rp.2.000.000

- Pemeliharaan printer 1 tahun Rp.2.600.000

- Pemeliharaan AC 1 tahun Rp.5.000.000

- Cartdrige hitam 20 buah Rp.4.600.000

- Cartdrige warna 6 buah Rp.1.710.000

8. PERMASALAHAN DAN SOLUSISecara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

program dan kegiatan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil adalah

1. Masih dibutuhkan kendaraan operasional pelayanan publik (roda 4 dan

roda 2)

2. Masih dibutuhkan pendanaan yang mendukung program kegiatan

3. Masih terbatasnya SDM yang terampil dan inovatif dalam melayani

masyarakat

4. Belum memadainya Prasarana untuk mendukung kelancaran tugas

5. Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah dibidang pelayanan masih

kurang/ kurang kesadaran

6. Kesejahteraan / intensif pegawai masih kurang

7. Kurangnya Pengawasan / Controlling / Monev terhadap pelaksanaan

kegiatan

8. Masih banyak masyarakat yang belum lengkap dokumen dalam

pengurusan (K1, KK, KTP, Akte Kelahiran dan Akte kematian.

9. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan yang baru

10. Masyarakat belum memahami tentang standar pelayanan dan prosedur

yang diberlakukan

11. Kurang koordinasi dengan instansi terkait

12. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kegunaan/

pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan

(KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN, K1)


17

Dalam upaya mengatasi permasalahan di atas, solusi yang dapat

diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tenaga perencana kependudukan dan catatan sipil

dengan mengikutkan pada kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan

tentang perencanaan.

2. Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas pada bidang kependudukan dan catatan sipil.

3. Mobilisasi dan transportasi untuk pelaksanaan koordinasi/konsultasi dan

pembinaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sangat

dibutuhkan.Terkait dengan kondisi alam yang saling berjauhan tempatnya

sehingga perlu adanya pengadaan roda empat dan roda dua.

4. Masih dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dalam

meningkatkan pelayanan prima.

5. Melaksanakan stándar pelayanan minimal dan standar operasional yang

mudah dan tepat.

6. Pelaksanaan program kegiatan yang berkesinambungan

7. Meningkatkan kedisiplinan, koordinasi yang baik, komunikasi dan

informasi lancar

8. Menciptakan kreatifitas dan inovasi kerja

9. Meningkatkan kesejahteraan pelayanan dan masyarakat

10.Meningkatkan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pada setiap

program kegiatan


18

BAB IVPENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk dalam

pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep

otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan masyarakat, pada hakekatnya adalah berkat Rahmat serta karunia Allah swt,

yang syariatnya merupakan hasil kerjasama kita semua.

Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa dengan keterbatasan yang

dimiliki masih terdapat banyak kekurangan dalam LPPD ini. Tetapi dalam menghadapi

permasalahan, tantangan, dan keterbatasan, Pemerintah Kab.Soppeng telah berusaha

semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab.Soppeng

Tahun 2017, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan,

guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Watansoppeng, 16 Januari 2018KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KAB. SOPPENG

Drs.H.A.M.ILHAM, MMNip.196209090199003 1 012

TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKANDALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN : SOPPENG LAMPIRAN III.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 8 10 13 13KETENTRAMAN Peraturan Tentang Pengurusan Jumlah penduduk yang sudah Jumlah penduduk yang sudah Yang ditentukan dalam PermendagriDAN KETERTIBAN Kependudukan E-KTP terekam dalam E-KTP dibagi terekam dalam E-KTP = 177.785 No.22 tahun 2011 tentang penyusunanUMUM DAERAH Jumlah penduduk yang wajib Jumlah penduduk yang wajib APBD 2013

ber-KTP ber-KTP = 183.4162 Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA Perda No.8 tahun 2002 tentang Retribusi

penggantian biaya cetak KTP,KK, dan Akta Kelahiran

2 TEROBOSAN / INOVASIBARU DALAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAERAH

Penghargaan 1 Penghargaan daripemerintah yangditerima olehPemda dalamtahun 2017

Jumlah penghargaan daripemerintah yang diterima olehPemerintah Daerah dalam tahun2017

Penghargaan yang diterima sebanyak : 1 yangterdiri dari : Pelayanan Percepatan Perekaman KTPElektronik


Drs. H. ANDI MUHAMMAD ILHAM, MMNip. 19620909 199003 1 012

1

No ASPEK FOKUS NO IKK

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN SOPPENG

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENGDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Salotungo Telp. (0484) 21507 Watan Soppeng 90812 Fax 0494 21507

Ket

96,93

1

Jenis Data CapaianKinerja Sumber DataRUMUS

Dinas Kependudukan danPencatatan SipilDinas Kependudukan danPencatatan Sipil

IKK.III.3NO IKK ELEMEN DATA SATUAN ELLEMEN DATA DALAM LPPD CAPAIAN (%) DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA SUMBER DATA1 2 3 4 5 6 71 kepemilikan KTP Jumlah penduduk yang orang 177.785 FC daftar rincian jumlah penduduk yang dukcapil

memiliki KTP memiliki KTP rincian per kecamatanJumlah Penduduk wajib KTP orang FC daftar rincian jumlah penduduk wajib dukcapil(>17 dan atau pernah/ sudah 183.416 KTP (>17 dan atau pernah/ sudah menikah)

menikah) rincian per kecamatan2 kepemilikan akta jumlah penduduk yang orang 100.509 FC daftar rincian jumlah penduduk yang dukcapil

kelahiran memiliki akta kelahiran memiliki akta kelahiran per kecamatanjumlah penduduk orang 249.768 FC daftar rincian jumlah penduduk yang dukcapil

minimal per kecamatan3 penenrapan KTP Sudah/belum sudah sudah dukcapil

nasional berbasis NIK



96,93

40,24

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOPPENG



DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK KABUPATEN/KOTALAMPIRAN I (PENGAMBILAN KEBIJAKAN)


Jalan Salotungo Telepon ( 0484 ) 21507 Watansoppeng 90812 fax 0484 21507

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK YANG SUDAH TERBIT E-KTPBERDASARKAN JENIS KELAMIN PER KECAMATAN

TAHUN: 2017

NAMA KECAMATAN

KEPEMILIKAN KTP-ELWAJIB KTP-EL PERSEN

ADA KTP-EL BELUM KTP-EL

LK PR%

LK PR%

LK PR JUMLAH%

KODE KECAMATAN n(KTP) n(KTP) % n(KTP) n(KTP) n(KTP) n(KTP)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

01 MARIORIWAWO 17,242 19,338 95.95 961 582 4.05 18,203 19,920 38,123 95.95

02 LILIRIAJA 9,667 11,320 97.11 392 233 2.89 10,059 11,553 21,612 97.11

03 LILIRILAU 13,814 16,243 97.01 552 375 2.99 14,366 16,618 30,984 97.01

04 LALABATA 16,701 18,363 97.17 639 382 2.83 17,340 18,745 36,085 97.17

05 MARIORIAWA 10,336 11,509 97.65 348 177 2.35 10,684 11,686 22,370 97.65

06 DONRI-DONRI 8,366 9,785 97.15 340 192 2.85 8,706 9,977 18,683 97.15

07 GANRA 4,015 4,870 97.48 128 102 2.52 4,143 4,972 9,115 97.48

08 CITTA 2,810 3,406 96.46 123 105 3.54 2,933 3,511 6,444 96.46

7312 KAB. SOPPENG 82,951 94,834 96.93 3,483 2,148 3.07 86,434 96,982 183,416 96.93

Watansoppeng, 16 Januari 2018KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KAB.SOPPENG




REKAPITULASI JUMLAH WAJIB E-KTPBERDASARKAN JENIS KELAMIN PER KELURAHAN

TAHUN: 2017

NAMA DESA KELURAHAN



LK PR%

LK PR%

LK PR JML%

KODE DESA/KELURAHAN n n n n n n n

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1001 LABESSI 1,199 1,356 96.63 52 37 3.37 1,251 1,393 2,644 96.63

1002 TETTIKENRARAE 2,586 2,951 96.31 127 85 3.69 2,713 3,036 5,749 96.31

2003 GATTARENG 968 1,115 94.90 78 34 5.10 1,046 1,149 2,195 94.90

2004 WATU 1,363 1,508 95.76 81 46 4.24 1,444 1,554 2,998 95.76

2005 GOARIE 1,939 2,178 95.72 100 84 4.28 2,039 2,262 4,301 95.72

2006 BARAE 868 1,061 97.08 34 24 2.92 902 1,085 1,987 97.08

2007 MARIORIAJA 1,592 1,709 95.29 109 54 4.71 1,701 1,763 3,464 95.29

2008 MARIORITENGNGA 1,508 1,625 95.43 101 49 4.57 1,609 1,674 3,283 95.43

2009 MARIORILAU 1,457 1,698 95.20 88 71 4.80 1,545 1,769 3,314 95.20

2010 WATU TOA 1,451 1,596 97.10 69 22 2.90 1,520 1,618 3,138 97.10

2011 CONGKO 918 1,019 95.89 53 30 4.11 971 1,049 2,020 95.89

2012 GATTARENG TOA 804 833 95.17 50 33 4.83 854 866 1,720 95.17

2013 SOGA 589 689 97.56 19 13 2.44 608 702 1,310 97.56

01 KEC. MARIORIWAWO 17,242 19,338 95.95 961 582 4.05 18,203 19,920 38,123 95.95

1001 APPANANG 1,619 1,901 97.48 56 35 2.52 1,675 1,936 3,611 97.48

1002 JENNAE 1,827 2,160 97.79 51 39 2.21 1,878 2,199 4,077 97.79

1003 GALUNG 944 1,211 97.03 34 32 2.97 978 1,243 2,221 97.03

2005 JAMPU 985 1,145 96.82 47 23 3.18 1,032 1,168 2,200 96.82

2006 PATTOJO 922 1,074 97.37 39 15 2.63 961 1,089 2,050 97.37

2009 TIMUSU 1,608 1,780 95.98 95 47 4.02 1,703 1,827 3,530 95.98

2010 ROMPEGADING 935 1,100 96.95 39 25 3.05 974 1,125 2,099 96.95

2011 BARANG 827 949 97.37 31 17 2.63 858 966 1,824 97.37

02 KEC. LILIRIAJA 9,667 11,320 97.11 392 233 2.89 10,059 11,553 21,612 97.11

1001 UJUNG 1,315 1,517 96.85 61 31 3.15 1,376 1,548 2,924 96.85

1002 CABENGE 1,607 1,897 96.66 72 49 3.34 1,679 1,946 3,625 96.66

1003 PAJALESANG 1,856 2,130 96.37 87 63 3.63 1,943 2,193 4,136 96.37

1004 MACANRE 1,076 1,281 96.76 42 37 3.24 1,118 1,318 2,436 96.76

2005 ABBANUANGE 1,218 1,418 95.99 67 43 4.01 1,285 1,461 2,746 95.99

2006 TETEWATU 544 653 98.52 9 9 1.48 553 662 1,215 98.52

2007 BARINGENG 2,007 2,422 96.77 90 58 3.23 2,097 2,480 4,577 96.77

2009 MASING 793 912 98.21 20 11 1.79 813 923 1,736 98.21

2010 KEBO 1,021 1,273 97.33 39 24 2.67 1,060 1,297 2,357 97.33

2011 PARENRING 713 858 98.06 19 12 1.94 732 870 1,602 98.06

2012 PAROTO 1,003 1,119 96.72 39 33 3.28 1,042 1,152 2,194 96.72

2013 PALANGISENG 661 763 99.16 7 5 0.84 668 768 1,436 99.16

03 KEC. LILIRILAU 13,814 16,243 97.01 552 375 2.99 14,366 16,618 30,984 97.01

1001 LALABATA RILAU 3,265 3,466 97.28 119 69 2.72 3,384 3,535 6,919 97.28

1002 OMPO 1,079 1,280 97.04 36 36 2.96 1,115 1,316 2,431 97.04

1003 BOTTO 1,754 1,905 96.21 97 47 3.79 1,851 1,952 3,803 96.21

1004 LEMBA 1,412 1,596 97.79 37 31 2.21 1,449 1,627 3,076 97.79

1005 BILA 2,424 2,739 97.05 91 66 2.95 2,515 2,805 5,320 97.05

1006 LAPAJUNG 2,454 2,774 97.41 83 56 2.59 2,537 2,830 5,367 97.41

1007 SALOKARAJA 1,133 1,272 97.84 35 18 2.16 1,168 1,290 2,458 97.84

2008 MACCILE 1,157 1,361 97.82 37 19 2.18 1,194 1,380 2,574 97.82

2009 UMPUNGENG 1,435 1,400 95.58 97 34 4.42 1,532 1,434 2,966 95.58

2010 MATTABULU 588 570 98.89 7 6 1.11 595 576 1,171 98.89

04 KEC. LALABATA 16,701 18,363 97.17 639 382 2.83 17,340 18,745 36,085 97.17

1001 BATU-BATU 887 982 98.06 23 14 1.94 910 996 1,906 98.06

1002 KACA 901 963 97.85 29 12 2.15 930 975 1,905 97.85

1003 ATTANG SALO 885 1,022 98.15 23 13 1.85 908 1,035 1,943 98.15

1004 MANORANG SALO 1,369 1,672 97.97 36 27 2.03 1,405 1,699 3,104 97.97

1005 LIMPOMAJANG 925 937 98.10 26 10 1.90 951 947 1,898 98.10

2006 BULUE 1,012 1,004 98.58 25 4 1.42 1,037 1,008 2,045 98.58

2007 PANINCONG 1,278 1,557 97.02 53 34 2.98 1,331 1,591 2,922 97.02

2008 PATAMPANUA 760 813 96.92 35 15 3.08 795 828 1,623 96.92

2009 TELLULIMPOE 1,087 1,190 95.43 73 36 4.57 1,160 1,226 2,386 95.43

2010 LARINGGI 1,232 1,369 98.60 25 12 1.40 1,257 1,381 2,638 98.60

05 KEC. MARIORIAWA 10,336 11,509 97.65 348 177 2.35 10,684 11,686 22,370 97.65

2002 DONRI-DONRI 839 1,092 97.72 26 19 2.28 865 1,111 1,976 97.72

2003 LALABATA RIAJA 1,105 1,281 97.23 44 24 2.77 1,149 1,305 2,454 97.23

2004 LEWORENG 1,004 1,205 97.57 42 13 2.43 1,046 1,218 2,264 97.57

2005 LABOKONG 1,168 1,416 96.78 52 34 3.22 1,220 1,450 2,670 96.78

2006 SERING 628 698 97.43 28 7 2.57 656 705 1,361 97.43

2007 PESSE 1,059 1,116 96.41 50 31 3.59 1,109 1,147 2,256 96.41

2008 TOTTONG 960 1,137 97.94 30 14 2.06 990 1,151 2,141 97.94

2009 KESSING 732 837 97.64 21 17 2.36 753 854 1,607 97.64

2010 PISING 871 1,003 95.91 47 33 4.09 918 1,036 1,954 95.91

06 KEC. DONRI-DONRI 8,366 9,785 97.15 340 192 2.85 8,706 9,977 18,683 97.15

2001 BELO 1,198 1,491 98.21 33 16 1.79 1,231 1,507 2,738 98.21

2002 GANRA 1,120 1,369 97.26 38 32 2.74 1,158 1,401 2,559 97.26

2003 LOMPULLE 1,048 1,248 96.31 44 44 3.69 1,092 1,292 2,384 96.31

2004 ENREKENG 649 762 98.40 13 10 1.60 662 772 1,434 98.40

07 KEC. GANRA 4,015 4,870 97.48 128 102 2.52 4,143 4,972 9,115 97.48

2001 CITTA 1,046 1,294 96.93 36 38 3.07 1,082 1,332 2,414 96.93

2002 KAMPIRI 562 660 96.52 24 20 3.48 586 680 1,266 96.52

2003 LABAE 706 870 95.75 38 32 4.25 744 902 1,646 95.75

2004 TINCO 496 582 96.42 25 15 3.58 521 597 1,118 96.42

08 KEC. CITTA 2,810 3,406 96.46 123 105 3.54 2,933 3,511 6,444 96.46

7312 KAB. SOPPENG 82,951 94,834 96.93 3,483 2,148 3.07 86,434 96,982 183,416 96.93

Watansoppeng, 16 Januari 2018KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KAB.SOPPENG


KABUPATEN : SOPPENGNAMA SKPD : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilURUSAN YANG DILAKSANAKAN : Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 131 KEBIJAKAN Jumlah Program

TEKNIS Nasional yangPENYELENGARAAN dilaksanakanURUSAN Program PenataanPEMERINTAHAN Administrasi

KependudukanProgram Nasional Jumlah Program Jumlah Program(yang melekat di Nasional yang Nasional yang dapatkementrian/LPND) dilaksanakan dilaksanakan olehyang harus oleh SKPD SKPD dibagi jumlahdilaksanakan oleh program NasionalSKPD x 100%

Jumlah ProgramNasional

Kesesuaian dengan 2 Keberadaan ada atau tidak ada 1. SOP Sekretariat adakebijakan teknis standar poerating 2. SOP Penerbitanyang ditetepkan procudure (SOP) KTP, KK, Kartuoleh pemerintahan Angkatan Kerjacq Departemen /LPND dan Akta Kelahiran

Jumlah PERDA

pelaksanaanyang ada

2 KETAATAN Jumlah PERDA yg 3 PERDA Jumlah PERDA

TERHADAP harus dilaksanakan pelaksanaan yg pelaksanaanPERATURAN PER SKPD menurut ada terhadap PERMEN yg adaUNDANG- Peraturan Mentri PERDA yg harus dibagi jumlah PERDA AdaUNDANGAN (PERMEN ttg SPM) dilaksanakan yang harus

menurut dilaksanakanPERMEN menurut PERMENtentang SPM ttg SPM x 100% %

2. Perda No.6 th 2017 ttgpertanggungjawabanpelaksanaan APBD 2017

3. Perda No.10 TH 2017 ttgperubahan APBD th 2017

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUMDALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

1

Ket

1. Perda No.8 th 2016 ttgpenetapan APBD th 2017

1001

1

1

JENIS DATA Capaian Kinerja

Kependudukan Dan Pencatatan SipilKependudukan Dan Pencatatan Sipil

No ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS



3 SOP

Ada

Ada

ada

Jumlah PERDAyg harusdilaksanakan

Rasio sruktur Jumlah jabatan Jumlah jabatan yg 15jabatan dan yg ada (yg diisi) di terisi

PENATAAN Kesesuaian stuktur eselonering yg bagi jumlah jabatan Jumlah jabatan 16KELEMBAGAAN jabatan dengan PP terisi yg harus ada x 100% yang adaDAERAH Nomor 41/2008 Keberadaan Apa bila ada

jabatan sebutkan nama/fungsional bidang jabatandalam sruktur fungsional

PNS yg menanganiRasio PNS Jumlah PNS SKPD urusan SKPD,kabupaten terhadap Total PNS (Orang)

kabupaten Total PNS Kabupatensebanyak (personil)

7 Pejabatan yg Jumlah pejabat ygtelah memenuhi memenuhi Pejabat yg memenuhi syarat

PENGELOLAH Tingkat kompetensi persyaratan persyaratan diklat pim, sebanyakKEPEGAWAIAN SDM dalam pendidikan pendidikan pelatihan (Orang)DAERAH meyelengarakan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah pejabat SKPD

tugas SKPD kepemimpinan jumlah total SKPD yang adayang relevan yg ada x 100%dengan 8 Pejabat yg telah Jumlah pejabat yg Jumlah pejabat ygurusan terkait memenuhi memenuhi memenuhi

persyaratan persyaratan persyaratankepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan dibagi

jumlah total Jumlah pejabatpejabat SKPD yang SKPD yg adaada x 100%

Kelengkapan 9 Keberadaan Ada atau tidak Apa bila ada, Ada :

dokumen dokumen ada dokumen sebutkan dokumen

perencanaan perencanaan perencanaan SKPD yg ada pada 1. Renstra SKPD 3

pembangunan pembangunan di berikut jumlahnya tahun 2017, sebanyak 2. Renja SKPD

yang dimiliki oleh SKPD : (jenis) 3. RKA SKPD Jenis5 PERENCANAAN SKPD 1. Renstra SKPD

PEMBANGUNAN 2. Renja SKPDDAERAH 3. RKA

Sinkronisasi Program 10 Program RKPD Jumlah program RKPD Jumlah program RKPD MengacuRENJA SKPD dng yang tidak yang diakomodir dlm yang diakomodir dlm dokumen RKPDProgram RKPD diakomodir RENJA SKPD dibagi RENJA SKPD (program) % tahun 2017 dan

dalam RENJA jumlah program dlm Jumlah program dlm 100 Renja-SKPD ybs.SKPD RENJA SKPD yg di RENJA SKPD yang 5

tetapkan pada ditetapkan dlm RPJMRPJMD x 100%

Sinkronisasi Jumlah Program Jumlah Program Program RENJA RKPD Mengacuprogram RKA SKPD RENJA RKPD yg RENJA RKPD yg yg diakomodir dlm 5 dokumendng program RENJA diakomodir dlm diakomodir dlm RKA RKA SKPD sebanyak RKA-SKPD thnSKPD RKA SKPD SKPD dibagi jumlah (program) 100 2017 dan RENJA

program dalam Program dlm RKA SKPD ybsRKA SKPD x 100% SKPD sebanyak 5

6

3

4

5,300

631

5

4

tidak ada tidak ada Tidak ada

11

5

%

%

40 %

38

100

15

15

15

100

(program)Perencanaan 12 Jumlah Program Jumlah program Program RENJA SKPDPelaksanaan RENJA SKPD yg RENJA RKPD yg yg diakomodir dlmProgram dan diakomodir dlm diakomodir dlm DPA DPA SKPD, sebanyak 100anggaran DPA SKPD SKPD dibagi jumlah Program dlm DPA

program dlm DPA SKPD, sebanyakSKPD x 100% (program)

Alokasi anggaran Anggaran SKPD Alokasi anggaran Total anggaran SKPD 5.014.936.262,00terhadap total SKPD dibagi total Total APBD 0,41belanja APBD APBD x 100%

Besaran belanja Belanja modal Belanja modal dibagi Belanja modal 567.378.000,00modal terhadap total total belanja SKPD Total Belanja SKPD

belanja SKPD x 100% (realisasi)Besaran belanja Belanja total belanja Total belanjaPemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan dari pemeliharaan

dari total total belanja barang Total belanja barangbelanja barang dan jasa SKPD x 100% dan jasadan jasa (realisasi)Belanja Total belanja Total belanjapemeliharaan pemeliharaan dibagi pemeliharaan

PENGELOLAAN dari total total belanja SKPD Total Belanja SKPDKEUANGAN belanja SKPD x 100% (realisasi)DAERAH Laporan Keuangan Keberadaan Ada atau tidak ada Kompenen yang ada Ada :

SKPD laporan laporan keuangan sebanyak…. Jeniskeuangan SKPD SKPD berikut kompenen(neraca, LRA, yang ada (neraca, LRA, 1. Neraca 1. NeracaCalk) Calk) 2. LRA 2. LRA

3. Calk 3. Calk

Manajemen asset 18 Keberasaan Ada atau tidak ada Apa bila ada Daftar inventaris Ada/SKPD inventarisasi inventarisasi barang sebutkan jenis laporan mutasi Ada Tidak

barang atau atau asset SKPD dokumennya KIR Adaaset SKPD buku inventaris

daftar mutasidaftar pnghapusan

KIBPengguna Asset 19 Jumlah yang Jumlah Asset yang tdk Jumlah asset yang tdkSKPD tidak digunakan digunakan SKPD dibagi digunakan SKPD

oleh SKPD total asset yang (Rp.)

7 BARANG dikuasai SKPD x 100% Total asset yangMILIK DAERAH (diluar asset tanah ) dikuasai SKPD (Rp.)

Jenis fasilitas/ Jenis fasilitas/ Jenisprasarana prasarana partisipasi1. Papan

Bentuk-bentuk pengumuman8 PEMBERIAN fasilitas/ prasarana 2. Pos

FASILITAS partisipasi 20 pengaduanTERHADAP masyarakat 3. Leaflet 0PARTISIPASI 4. MobilMASYARAKAT keliling

5. Pengumuman

4.602.070.732,00

5

5

5

1.234.881.325.604

tidak adapemilihan

6

3

16

17

13

5,10

4.602.070.732,00

106.958.400,00

2.096.391.484,00

106.958.400,00

15

14 %

%

ada

%2,32

12,33

Jenis

1

1

1

-

0

%

di Mass Media

Responsivitas Keberadaan Ada atau tidak adanya Apa bila ada, sebutkan Ada/ Ada/terhadap partisipasi survey kepuasan hasil survey kepuasan survey kepuasan tidak ada tidak adamasyarakat masyarakat masyarakat terhadap tentang …

pelayanan politik




21

0

ada

701.274.215,00 32.103.822.645,00 50 100

3020

156.132.500 156.132.500 146.475.000 6,4465318042.421.961.215 2.012.050.313 1.020.359.251

1.051.911.323 631.146.794 420.764.529 150

701.274.215 1.255.512.089 155.680.000

1.051.911.323 631.146.794 420.764.529 43,43221171

2.421.961.215 2.012.050.313 1.020.359.251

100

7,759871 14,35524

50,27007 270,2753

31,36834 41,24

LK PR LK PR LK PR PDDK PERSENKODE KECAMATAN n n n n n n n %

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -121 MARIORIWAWO 9.948 9.312 38,07 14.710 16.626 61,93 24.658 25.938 50.596 38,07

2 LILIRIAJA 5.897 5.826 41,17 7.691 9.060 58,83 13.588 14.886 28.474 41,17

3 LILIRILAU 7.254 7.169 36.60 11.484 13.505 63.40 18.738 20.674 39.412 36.60

4 LALABATA 12.014 12.099 49,63 11.790 12.686 50,37 23.804 24.785 48.589 49,63

5 MARIORIAWA 5.635 5.807 38,74 8.713 9.382 61,26 14.348 15.189 29.537 38,74

6 DONRI-DONRI 4.792 4.908 39,11 7.040 8.061 60,89 11.832 12.969 24.801 39,11

7 GANRA 3.169 3.433 56,42 2.350 2.749 43,58 5.519 6.182 11.701 56,42

8 CITTA 1.640 1.606 39,01 2.320 2.754 60,99 3.960 4.360 8.320 39,01

7312 KAB. SOPPENG 50.349 50.160 41,63 66.098 74.823 58,37 116.447 124.983 241.430 41,63


Drs. H. ANDI MUHAMMAD ILHAM, MMNIP. 19620909 199003 1 012



JUMLAH AKTA KELAHIRAN TAHUN 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKAB.SOPPENG

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN JUMLAHPENDUDUKADA BELUM

% %

KABUPATEN KOTAJUMLAH

PERSENTASE

n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%)1 MARIORIWAWO 24,658 10,21 25,938 10,74 50,596 20,962 LILIRIAJA 13,588 5,63 14,886 6,17 28,474 11,793 LILIRILAU 18,738 7,76 20,674 8,56 39,412 16,324 LALABATA 23,804 9,86 24,785 10,27 48,589 20,135 MARIORIAWA 14,348 5,94 15,189 6,29 29,537 12,236 DONRI-DONRI 11,832 4,90 12,969 5,37 24,801 10,277 GANRA 5,519 2,29 6,182 2,56 11,701 4,858 CITTA 3.960 1,64 4.360 1,81 8.320 3,45

7312 KAB. SOPPENG 116,447 48,23 124,983 51,77 241.430 100,00




PENDUDUKLAKI-LAKI PEREMPUAN



REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SOPPENGBERDASARKAN JENIS KELAMIN PER-KECAMATAN

KODE KECAMATANJENIS KELAMIN

NO NAMA/NIP JABATAN KETERANGAN

1ALI IMRAN MALLAWI,S.Sos.M.Si19601231 199403 1 052

Kabid Pelayanan PendaftaranPenduduk

DIKLAT PIM III

2ANDI FAIZAL,S.Sos./19681228 200112 1 010

Kabid PIAK dan PemanfaatanData

DIKLAT PIM III

3ASRIADI,S.Sos./19730409 199803 1 007

Kabid Pelayanan PencatatanSipil

DIKLAT PIM III

4ROSMINI,SE. /19720720 199603 2 006

Kasuba.g Umum danKepegawaian

DIKLAT PIM IV

5ANDI HANNA,SE. /19741208 200701 2 019

Kasi Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan

DIKLAT PIM IV

6HALIMA,S.Sos. /19670625 199303 2 011

Kasi Pendataan Penduduk DIKLAT PIM IV


PENCATATAN SIPILKABUAPATEN SOPPENG

Drs. H.ANDI MUH.ILHAM,MMPangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19620909 199003 1 012

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN SALOTUNGO NO. -- TELEPON (0484) 21507 WATANSOPPENG – 90812

DAFTAR PEJABAT YANG BELUM MENGIKUTI DIKLAT

NO NAMA/NIP JABATAN NOMOR SERTIFIKAT

1Drs.H.ANDI MUH. ILHAM,MM./19620909 199003 1 012

Kepala Dinas24.523/DIKLAT PIM TK.II/XXXII-C/XII/2011

2UMAR SONO,SH./19620909 199003 1 012

Sekretaris10236/11.9/DIKLAT PIM TK.III/LAN/2007

3ALI IMRAN MALLAWI,S.Sos.M.Si19601231 199403 1 052

Kabid Pelayanan PendaftaranPenduduk

1211/DIKLAT PIM TK.IV/LAN/2005

4ANDI FAIZAL,S.Sos./19681228 200112 1 010

Kabid PIAK dan PemanfaatanData

7258/11.9/DIKLAT PIM TK.IV/LAN/2008

5ASRIADI,S.Sos./19730409 199803 1 007

Kabid Pelayanan PencatatanSipil

200/DIKLAT PIM TK.IV/LAN/2008

6MUKHLIS,S.Sos./19701010 199803 1 011

Kasi Pindah Datang Penduduk24041/DIKLAT PIMTK.IV/LAN/2003

7ASRIANI,SE,MM./19760809 199703 2001

Kasi Perkawinan danPerceraian

6537/DIKLAT PIM TK.IV/086/73.12/LAN/2013

8MUHAMMAD ARIS,SE.MM.19720320 199402 1 001

Kasubag Perencanaan danKeuangan

00010383/DIKLAT PIM TK.IV/118/73.12/LAN/2014

9ANDI HIKMAH,S.Sos.M.Si./19790208 199803 2 002

Kasi Perubahan Status Anak,Pewarganegaraan danKematian

7.726/1198/DIKLAT PIM TK.IV/LAN/2012

10SAKIRAWATI,SH.M.Si./19690623 199703 2 021

Pemeriksa Kependudukan- 24.523/DIKLAT PIM TK.II/XXXII-C/XII/2011'- 191/ADUM/BPSDMA/2002

11Drs.SUARDI, S.M.Si./19640725 199203 1 011

Pengelola MutasiKependudukan

24.523/DIKLAT PIM TK.II/XXXII-C/XII/2011

12ANDI ASMIWATI,SH./19611231 199303 2 021

Pengawas Kependudukan 3817/DIKLAT PIM TK.III LAN /2004


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

KABUAPATEN SOPPENG

Drs. H.ANDI MUH.ILHAM,MM

Nip. 19620909 199003 1 012Pangkat : Pembina Utama Muda

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DAFTAR PEJABAT YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT

JALAN SALOTUNGO NO. -- TELEPON (0484) 21507 WATANSOPPENG – 90812 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KOTAK SARAN

Watansoppeng, 29 Desember 2017KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATENSOPPENG




PAPAN INFORMASI

Watansoppeng, 29 Desember 2017KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATENSOPPENG




PAPAN PENGUMUMAN

Watansoppeng, 16 Januari 2018KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATENSOPPENG




SIAK


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATENSOPPENG


LAKI-LAKI PEREMPUANn(JIWA) n(JIWA)

1 2 3 4 51 00-04 7.347 6.832 14.1792 05-09 10.660 9.989 20.6493 10-14 11.907 11.264 23.1714 15-19 10.147 9.948 20.0955 20-24 8.243 8.323 16.5666 25-29 8.631 8.715 17.3467 30-34 8.783 9.116 17.8998 35-39 9.163 9.834 18.9979 40-44 9.475 10.050 19.525

10 45-49 7.031 8.383 15.41411 50-54 6.346 8.027 14.37312 55-59 5.112 6.269 11.36113 60-64 4.468 5.628 10.09614 65-69 3.588 4.601 8.18915 70-74 2.400 3.104 5.50416 ≥75 2.631 4.009 6.640

115.932 124.092 240.024


1 2 3 4 51 00-04 7.132 6.626 13.7582 05-09 10.217 9.493 19.7103 10-14 11.846 11.197 23.0434 15-19 10.658 10.244 20.9025 20-24 8.513 8.701 17.2146 25-29 8.399 8.351 16.7507 30-34 8.942 9.314 18.2568 35-39 8.922 9.502 18.4249 40-44 9.753 10.348 20.101

10 45-49 7.416 8.515 15.93111 50-54 6.489 8.191 14.66012 55-59 5.275 6.542 11.81713 60-64 4.684 5.751 10.43514 65-69 3.634 4.813 8.44715 70-74 2.760 3.560 6.32016 ≥75 3.024 4.462 7.486

117.644 125.610 243.254

TOTAL

2010JENIS KELAMIN

PRESENTASEKELOMPOK UMURNO

2011

NO KELOMPOK UMURJENIS KELAMIN

PRESENTASE

TOTAL

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK, UMUR, DAN JENIS KELAMINDIKABUPATEN SOPPENG TAHUN 2010-2014


1 2 3 4 51 00-04 6.883 6.438 13.3212 05-09 9.772 9.109 18.8813 10-14 11.773 11.127 22.9004 15-19 11.202 10.709 21.9115 20-24 8.779 8.844 17.6236 25-29 8.360 8.255 16.6157 30-34 8.882 9.169 18.0518 35-39 8.750 9.375 18.1259 40-44 9.773 10.380 20.153

10 45-49 7.935 8.905 16.84011 50-54 6.521 8.141 14.66212 55-59 5.589 7.069 12.65813 60-64 4.870 5.882 10.75214 65-69 3.850 5.044 8.89415 70-74 2.936 3.818 6.75416 ≥75 3.378 4.931 8.309

119.253 127.196 246.449


1 2 3 4 51 00-04 6.561 6.050 12.6112 05-09 9.358 8.868 18.2263 10-14 11.611 10.811 22.4224 15-19 11.609 11.011 22.6205 20-24 9.041 9.146 18.1876 25-29 8.258 8.171 16.4297 30-34 8.883 8.997 17.8808 35-39 8.741 9.352 18.0939 40-44 9.561 10.169 19.730

10 45-49 8.618 9.427 18.04511 50-54 6.706 8.287 14.99312 55-59 5.750 7.390 13.14013 60-64 5.142 6.115 11.25714 65-69 4.106 5.453 9.55915 70-74 3.000 3.849 6.84916 ≥75 3.734 9.376 9.110

120.679 128.472 249.151

2012


TOTAL

2013


PRESENTASE

PRESENTASE

TOTAL


1 2 3 4 51 00-04 7.664 7.059 14.7232 05-09 9.371 8.865 18.2363 10-14 11.596 10.810 22.4064 15-19 11.534 10.980 22.5145 20-24 9.030 9.101 18.1316 25-29 8.164 8.117 16.2817 30-34 8.751 8.948 17.6998 35-39 8.666 9.345 18.0119 40-44 9.513 10.153 19.666

10 45-49 8.573 9.407 17.98011 50-54 6.696 8.290 14.98612 55-59 5.783 7.429 13.21213 60-64 5.170 6.161 11.33114 65-69 4.131 5.489 9.62015 70-74 3.034 3.884 6.91816 ≥75 3.824 5.458 9.282

121.500 129.496 250.996

Watansoppeng, 14 Januari 2015Kepala Dinas Kependudukan,Capil,

Nakertrans Kab.Soppeng

Drs. MASRIADI, M.SiPangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610506 198903 1 009

JENIS KELAMINPRESENTASE

TOTAL

2014

NO KELOMPOK UMUR

KELOMPOK

UMUR

n(JIWA) (%) n(JIWA) (%) n(JIWA) (%)

00-04 6,755 2,80 6,209 2,57 12,964 5,37

,05-09 8,912 3,69 8,414 3,49 17,326 7,18

,10-14 9,964 4,13 9,284 3,85 19,248 7,97

15-19 11,056 4,58 10,55 4,37 21,606 8,95

20-24 9,812 4,06 9,331 3,86 19,143 7,93

25-29 7,82 3,24 7,867 3,26 15,687 6,50

30-34 7,641 3,16 7,712 3,19 15,353 6,36

35-39 8,19 3,39 8.640 3,58 16.830 6,97

40-44 8,19 3,39 8,964 3,71 17,154 7,11

45-49 9,022 3,74 9,829 4,07 18,851 7,81

50-54 6,861 2,84 8,084 3,35 14,945 6,19

55-59 5,932 2,46 7,744 3,21 13,676 5,66

60-64 4,76 1,97 6,111 2,53 10,871 4,50

65-69 4,075 1,69 5.300 2,20 9,375 3,88

70-74 3,064 1,27 4,328 1,79 7,392 3,06

>=75 4,393 1,82 6,616 2,74 11,009 4,56

116,447 48,23 124,983 51,77 241.430 100,00




JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK, UMUR, DAN JENIS KELAMINDIKABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017



JENIS KELAMINPENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN

KODE KECAMATAN TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016

731201 MARIORIWAWO 50.683 51.361 52.006 52.570 52.924 53.072 53.437731202 LILIRIAJA 28.402 28.808 29.182 29.492 29.726 29.694 29.884731203 LILIRILAU 40.085 40.597 41.107 41.493 41.718 41.734 41.742731204 LALABATA 47.814 48.499 49.168 49.808 50.140 50.217 50.420731205 MARIORIAWA 28.602 28.991 29.402 29.734 30.066 30.106 30.369731206 DONRI-DONRI 24.265 24.584 24.914 25.185 25.378 25.398 25.731731207 GANRA 11.761 11.912 12.062 12.185 12.263 12.268 12.326731208 CITTA 8.412 8.502 8.608 8.684 8.781 8.613 8.768

JUMLAH 240.024 243.254 246.449 249.151 250.996 251.102 252.677




JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2010-2016



n(JIWA) (%) n(JIWA) (%) n(JIWA) (%)

1 MARIORIWAWO 25,822 10,34 26,937 10,78 52,759 21,12

2 LILIRIAJA 14,138 5,66 15,336 6,14 29,474 11,80

3 LILIRILAU 19,622 7,86 21,473 8,60 41,095 16,45

4 LALABATA 24.470 9,80 25,403 10,17 49,873 19,97

5 MARIORIAWA 14,734 5,90 15,526 6,22 30.260 12,12

6 DONRI-DONRI 12,179 4,88 13,297 5,32 25,476 10,20

7 GANRA 5,737 2,30 6,416 2,57 12,153 4,87

8 CITTA 4,139 1,66 4,539 1,82 8,678 3,47

7312KAB.

SOPPENG 120,84 48,38 128,93 51,62 249,77 100,00



Jalan Salotungo Telp. (0484) 21507 Watan Soppeng 90812 Fax 0494 21507DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KODE KECAMATAN

JENIS KELAMINPENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SOPPENGBERDASARKAN UMUR PER-KECAMATAN

UMUR

MEDIAN

33

34

36

32

33

34

36

34

34

Jalan Salotungo Telp. (0484) 21507 Watan Soppeng 90812 Fax 0494 21507DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SOPPENGBERDASARKAN UMUR PER-KECAMATAN

BELANJA TIDAKLANGSUNG

BELANJALANSUNG

TOTAL BELANJABELANJA TIDAK

LANGSUNGBELANJA

LANGSUNGTOTAL BELANJA

1 2 3 4 5 = (3+4) 6 7 8 = (6+7) 9 = 8/5 * 100 10 11 = (5-8)

1 DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL

1.816.325.288,00 2.693.745.450,00 4.510.070.738,00 - - - - - 4.510.070.738,00

1.816.325.288,00 2.693.745.450,00 4.510.070.738,00 - - - - - 4.510.070.738,00

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANPELAKSANAAN KEGIATAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENGDINAS KEPENDUDUKAN, CAPIL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


NIP. 19620909 199003 1 012

Watansoppeng, 2017

KEADAAN BULAN JANUARI S/D MARET 2017 (TRIWULAN I) TA.2017

KEUANGAN (%) FISIK (%)

Kepala Dinas Kependudukan,Capil,Nakertrans Kab.Soppeng

Drs.H.A.MUHAMMAD ILHAM, MM

JUMLAH

NO SKPD

PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA

SISA ANGGARAN(Rp)

TENAGA KERJA TRANSMIGRASIBELANJA5.454.370.781,00 1.636.311.234,30 #REF!

5.335.031.433,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG2.176.368.881,002.135.099.129,00

BELANJA LANGSUNG3.278.001.900,003.199.932.304,00

BELANJA PEGAWAI635.574.000,00628.936.000,00

BELANJA BARANG JASA2.175.183.900,002.112.256.304,00

BELANJA MODAL467.244.000,00458.740.000,00

BELANJA TIDAK TOTAL BELANJA REALISASI JUMLAH JUMLAH REALISASI

LANGSUNG BELANJA BELANJA BARANG BELANJA LANGSUNG BELANJA BELANJA BELANJA BARANG BELANJA REALISASI BELANJA

PEGAWAI DAN JASA MODAL TIDAK LANGSUNG PEGAWAI DAN JASA MODALBELANJA

LANGSUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 KEPENDUDUKAN 2.242.117.812,00 164.760.000,00 2.003.228.950,00 604.829.500,00 2.772.818.450,00 5.014.936.262,00 1.938.301.248,00 162.635.000,00 1.933.756.484,00 567.378.000,00 2.663.769.484,00 4.602.070.732,00 91,77

2.242.117.812,00 164.760.000,00 2.003.228.950,00 604.829.500,00 2.772.818.450,00 5.014.936.262,00 1.938.301.248,00 162.635.000,00 1.933.756.484,00 567.378.000,00 2.663.769.484,00 4.602.070.732,00 91,77



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL KABUPATEN SOPPENG

%

TOTAL



ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2017SKPD PELAKSANA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO BIDANG

BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJA

REALISASI BELANJA LANGSUNG

KEPENDUDUKAN TENAGA KERJA TRANSMIGRASIBELANJA

############## ############## ############ -5.335.031.433,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG2.176.368.881,002.135.099.129,00

BELANJA LANGSUNG3.278.001.900,003.199.932.304,00

BELANJA PEGAWAI635.574.000,00628.936.000,00

BELANJA BARANG JASA2.175.183.900,002.112.256.304,00

BELANJA MODAL467.244.000,00458.740.000,00

SUDAH BELUM SUDAH BELUM SUDAH BELUM SUDAH BELUM731201 MARIORIWAWO 36.580 1.543 14.698 156 19.260 31.336 8.707 15.003731202 LILIRIAJA 20.987 625 8.387 87 11.723 16.751 5.185 8.083731203 LILIRILAU 30.057 927 12.294 165 14.423 24.989 5.742 13.367731204 LALABATA 35.064 1.021 14.033 197 24.113 24.476 8.786 13.456731205 MARIORIAWA 21.845 525 9.387 93 11.442 18.095 5.456 8.985731206 DONRI-DONRI 18.151 532 7.638 81 9.700 15.101 4.123 7.400731207 GANRA 8.885 230 3.744 37 6.602 5.099 2.165 3.302731208 CITTA 6.216 228 2.446 33 3.246 5.074 1.499 2.202

JUMLAH 177.785 5.631 72.627 849 100.509 140.921 41.663 71.798






PENGELOMPOKAN PENDUDUK BERDASARKAN KEPEMILIKAN DOKUMEN TAHUN 2017

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEPEMILIKAN

KODE KECAMATAN KTP KK AKTE LAHIR AKTE NIKAH

n(Klrg) (%) n(Klrg) (%) n(Klrg) (%)

1MARIORIWAWO 14,039 18,56 1,406 1,86 15,445 90,90

2 LILIRIAJA 7,824 10,34 900 1,19 8,724 89,68

3 LILIRILAU 11,169 14,77 1,724 2,28 12,893 86,63

4 LALABATA 12,844 16,98 1,725 2,28 14,569 88,16

5 MARIORIAWA 8,549 11,30 1,066 1,41 9,615 88,91

6 DONRI-DONRI 6,808 9,00 1,06 1,40 7,868 86,53

7 GANRA 3,451 4,56 456 0,60 3,907 88,33

8 CITTA 2,321 3,07 262 0,35 2,583 89,86

7312KAB.SOPPENG 67,005 88,59 8,599 11,37 75,604 88,63 75,604

LK PR LK PR LK PR JUMLAH

KODE KECAMATAN n(KTP) n(KTP) % n(KTP) n(KTP) n(KTP) n(KTP)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

1MARIORIWAWO 16.974 19.001 35.975 19,03 2.029 1.629 3.658 1,93 19.003 20.630 39.633 90,77

2 LILIRIAJA 9.580 11.152 20.732 10,96 847 694 1.541 0,81 10.427 11.846 22.273 93,08

3 LILIRILAU 13.732 16.117 29.849 15,79 1.294 1.079 2.373 1,25 15.026 17.196 32.222 92,64

4 LALABATA 16.390 17.961 34.351 18,17 1.407 1.192 2.599 1,37 17.797 19.153 36.950 92,97

5 MARIORIAWA 10.294 11.379 21.673 11,46 625 475 1.100 0,58 10.919 11.854 22.773 95,17

6 DONRI-DONRI 8.289 9.657 17.946 9,49 676 504 1.180 0,62 8.965 10.161 19.126 93,83

7 GANRA 4.010 4.818 8.828 4,67 305 312 617 0,33 4.315 5.130 9.445 93,47

8 CITTA 2.779 3.329 6.108 3,23 280 278 558 0,3 3.059 3.607 6.666 91,63

7312KAB.SOPPENG 82.048 93.414 175.462 92,79 7.463 6.163 13.626 7,21 89.511 99.577 189.088 92,79

KODE KECAMATAN

KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA (KK)

KELUARGASUDAH

CETAK KK

BELUM

CETAK KK

NAMA KECAMATAN



% % %

KABUPATEN KOTA

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRANJUMLAH PENDUDUK

JUMLAH

LK PR LK PR LK PR PDDK PERSEN

KODE KECAMATAN n n n n n n n %

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

1MARIORIWAWO 9.714 9.114 18.828 7,54 16.105 17.821 33.926 13,58 25.822 26.937 52.759 21,12

2 LILIRIAJA 5.613 5.526 11.139 4,46 8.525 9.810 18.335 7,34 14.138 15.336 29.474 11,8

3 LILIRILAU 6.866 6.743 13.609 5,45 12.754 14.729 27.483 11 19.622 21.473 41.095 16,45

4 LALABATA 9.953 9.625 19.578 7,84 14.516 15.778 30.294 12,13 24.470 25.403 49.873 19,97

5 MARIORIAWA 5.496 5.610 11.106 4,45 9.238 9.916 19.154 7,67 14.734 15.526 30.260 12,12

6 DONRI-DONRI 4.522 4.616 9.138 3,66 7.655 8.681 16.336 6,54 12.179 13.297 25.476 10,2

7 GANRA 2.254 2.270 4.524 1,81 3.482 4.146 7.628 3,05 5.737 6.416 12.153 4,87

8 CITTA 1.598 1.571 3.169 1,27 2.541 2.968 5.509 2,21 4.139 4.539 8.678 3,47

7312KAB.SOPPENG 46.016 45.075 91.091 36,47 74.816 83.849 158.665 63,52 120.841 128.927 249.768 100

LK PR LK PR LK PR PDDK PERSEN

KODE KECAMATAN n n n n n n n %

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

1MARIORIWAWO 4.293 4.428 8.721 7,44 7.872 8.173 16.045 13,7 12.165 12.601 24.766 21,14

2 LILIRIAJA 2.548 2.602 5.150 4,4 4.172 4.405 8.577 7,32 6.720 7.007 13.727 11,72

3 LILIRILAU 2.743 2.942 5.685 4,85 6.995 7.191 14.186 12,11 9.738 10.133 19.871 16,96

4 LALABATA 4.359 4.311 8.670 7,4 6.893 7.216 14.109 12,04 11.252 11.527 22.779 19,44

5 MARIORIAWA 2.546 2.690 5.236 4,47 4.629 4.771 9.400 8,02 7.175 7.461 14.636 12,49

6 DONRI-DONRI 1.994 2.084 4.078 3,48 3.811 3.960 7.771 6,63 5.805 6.044 11.849 10,11

7 GANRA 1.120 1.057 2.177 1,86 1.672 1.836 3.508 2,99 2.792 2.893 5.685 4,85

8 CITTA 727 765 1.492 1,27 1.164 1.183 2.347 2 1.891 1.948 3.839 3,28

7312KAB.SOPPENG 20.330 20.879 41.209 35,18 37.208 38.735 75.943 64,82 57.538 59.614 117.152 100

KABUPATEN KOTAJUMLAH PENDUDUK

PERSENTASEADA BELUM

% %

KABUPATEN KOTA

KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN PENDUDUK STATUSKAWIN JUMLAH PERSENTASE

ADA BELUM

% %

L R A

Watansoppeng, 29 Desember 2017

Pangkat : Pembina Utama Muda


Jl. Salotungo Tlp : ( 0484 ) 21507 – Fax : ( 0484 ) 21507 Watansoppeng

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.SOPPENG

KEPALA DINASDrs. H.A.M.ILHAM,M.M

NIP. 19620909 199003 1 012 Gol : Pembina Utama Muda IV.c

NIP.19720720 199603 2 006 NIP. 19720320 199402 1 001

UMAR SONO, SHKELOMPOK NIP. 19601231 199403 1 052

IV/BJABATAN

FUNGSIONAL

Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubag Perencanaan dan KeuanganROSMINI, SE MUHAMMAD ARIS, SE.,MM

III/C III/C

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengolaan Informasi AdministrasiKependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data

IV/A III/D III/D

ALI IMRAN MALLAWI, S.Sos,.M.Si ASRIADI, S. Sos ANDI FAIZAL, S.SosNIP. 19720525 200212 1 011 NIP. 19730409 199803 1 007 NIP. 19681228 20212 1 010

Kasi Identitas Penduduk Kasi Kelahiran Kasi Sistem Informasi AdministrasiKependudukaan

ATIKA, SE ANDI HANNA, SE

Kasi Pindah Datang Penduduk Kasi Perkawinan dan Perceraian Kasi Pengolahan dan Penyajian DataKependudukan

NIP. 19661030 200901 2 002 NIP. 19741208 200701 2 019III/C III/B

III/D III/D III/C

MUKHLIS, S.Sos ASRIANI, SE,MM FIRDAUS, SENIP. 19701010 199803 1 011 NIP. 19760809 199703 2 001 NIP. 19720207 200801 1 010

Kasi Pendataan Penduduk Kasi Perubahan Status Anak,Pewarganegaraan dan Kematian Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan

HALIMA, S.Sos ANDI HIKMA, S.Sos JUHRAH, SE

Drs. H.ANDI MUH. ILHAM,MM

Nip : 19620909 199003 1 012

KEPALA DINAS

NIP. 19670625 199303 2 011 NIP. 19790208 199803 2 002 NIP. 19691231 200212 2 018III/C III/D III/D

Documents

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH … · Pemerintahan Daerah (L PPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (L KPJ), serta Informasi Laporan Penyelenggaraan