INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN ...v2.karangasemkab.go.id/assets/download/ILPPD_846589.pdfImformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 dapat

KAR AN G ASEM

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( ILPPD )

KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013

PEMERINTAHAN KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN 2014

i i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadapan Ida Sang Hyang

Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya

Imformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2013 dapat terselesaikan penyusunannya, guna

disampaikan kepada Masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun

berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27, yang diatur lebih

lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2013 merupakan ringkasan pelaksanaan Program dan

kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini merupakan bahan evaluasi oleh Pemerintah dan

merupakan bahan informasi bagi publik tentang penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Karangasem. Semoga apa yang dimuat dapat bermanfaat

dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terima kasih.

Amlapura, Maret 2014

Imformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 1

BAB l PENDAHULUAN

Bahwa sesuai pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah

mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat dan memberikan keterangan

pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2013 merupakan ringkasan Laporan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun

anggaran yang dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2014, sebagai bahan evaluasi

dan koreksi untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta

transparansi sesuai prinsip Tata Pemerintahan yang baik.

Mengingat isi dari Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ini sangat ringkas, namun padat dari segi materi, dengan harapan

dapat dimengerti oleh halayak atau masyarakat.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah :

1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2006 – 2025;


10. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pokok – Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2008 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2008 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008

Nomor 7)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah

Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2012 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penjabaran

Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

B. Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Kabupaten di

Provinsi Bali yang terletak di ujung timur Pulau Bali. Secara geografis

terletak pada posisi antara 8º 00’ 00” - 8º 41’ 37, 8” Lintang Selatan, dan

115º 35’ 9,8 “ - 115º 54’ 8,9 “ Bujur Timur dengan batas-batas :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung,

Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng.

Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran

tinggi ini memiliki Luas wilayah secara keseluruhan kurang lebih 839,54

km2 dengan menempati posisi sebagai kabupaten terluas ketiga di provinsi

bali (14,19%) dari luas wilayah pulau Bali (5.632,86 Km2).


Bila dilihat dari daratan yang ada secara topografi 43,5 % wilayahi

Kabupaten Karangasem ini memiliki ketinggian lebih dari 500 m di atas

permukaan laut, selain itu 74,8% wilayah Kabupaten Karangasem memiliki

tekstur yang sedang dan 25,2% sisanya memiliki tekstur yang kasar.

Selain itu wilayah Kabupaten Karangasem juga memiliki bentangan

pantai sepanjang 87 km.

Kabupaten Karangasem secara umum beriklim laut tropis yang

dipengaruhi oleh angin musim. Terdapat musim kemarau dan musim hujan

yang diselingi oleh musim pancaroba. Curah hujan terbanyak terjadi pada

bulan Januari hingga Maret curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari

mencapai 420,4 mm dan dengan hari hujan selama 25 hari. Sedangkan

pada bulan September, berdasarkan pengamatan di stasiun Meteorologi

Kahang – Kahang cuaca berada pada kondisi yang paling kering

dibandingkan bulan – bulan lainnya. Kelembaban udara relatif rendah

dengan rata – rata penyinaran matahari yang paling tinggi. Meskipun

demikian, kecepatan angin yang cukup tinggi, membuat suhu pada bulan ini

relatif rendah. Adapun puncak terpanas terjadi pada bulan Nopember

dengan rata – rata suhu mencapai 28,4º C.

Secara administratif Kabupaten Karangasem, terdiri dari 8

Kecamatan, dengan 3 kelurahan, 75 Desa Dinas, 529 Banjar Dinas 52

Lingkungan, 190 Desa Adat dan 716 Banjar Adat.

Jumlah penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2013

tercatat 559.989 jiwa terdiri dari 281.616 jiwa laki-laki dan 278.373 jiwa

perempuan, meningkat 7,12% sedangkan tahun 2012 tercatat 522,757

jiwa terdiri dari 263.307 jiwa laki-laki dan 259.450 jiwa perempuan,

dengan jumlah rumah.tangga pada tahun 2013 sebanyak 152.314 kk

sedangkan tahun 2012 berjumlah 141.879 kk, Jumlah Angka

pertumbuhan ini berada diatas angka rata-rata pertumbuhan daerah Bali

dalam kurun yang sama sebesar 1 % dengan tingkat kepadatan

penduduk rata-rata 667 jiwa/km2.

Adapun sebaran penduduk per kecamatan dan tingkat kepadatan

penduduk sebagaimana teretuang dalam tabel 1 sebagai berikut :


TABEL 1 JUMLAH PENDUDUK, LUAS DAERAH, DAN KEPADATAN PENDUDUK

MENURUT KECAMATAN 2013

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Luas Daerah (Km2)

Kepadatan Penduduk per

Km2

% Penduduk Kecamatan Terhadap Penduduk Kabupaten

(1) (2) (3) (4) (5)

01. Rendang 02. Sidemen 03. Manggis 04. Karangasem 05. Abang 06. Bebandem 07. Selat 08. Kubu

44.117 42.807 65.946

109.202 91.808 64.146 48.994 92.969

109,70 35,15 69,83 94,23

134,05 81,51 80,35

234,72

402 1.218

944 1.159

685 787 610 396

7,88 7,64

11,78 19,50 16,39 11,45

8,75 16,60

Karangasem : 2013

2012 2011 2010 2009

559.989 522.757 448.537 438.475 432.791

839,54 839,54 839,54 839,54 839,54

667 623 534 522 516

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Catatan : Data untuk tahun 2013 Disdukcapil Kab.Karangasem

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN DI KAB. KARANGASEM TAHUN 2013

PENDIDIKAN L P Total %

TIDAK / BELUM SEKOLAH 75.497 85.298 160.795 28,71%

TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 33.053 33.498 66.551 11,88%

TAMAT SD/SEDERAJAT 85.457 95.974 181.431 32,40%

SLTP/SEDERAJAT 33.172 27.758 60.930 10,88%

SLTA/SEDERAJAT 43.721 28.638 72.359 12,92%

DIPLOMA I/II 2.647 1.663 4.310 0,77%

AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 1.933 1.636 3.569 0,64%

DIPLOMA IV/STRATA I 5.682 373 9.412 1,68%

STRATA II 435 161 596 0,11%

STRATA III 19 17 36 0,01%

T O T A L 281.616 278.373 559.989 100,00%


c. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.

Gambaran mengenai ketenaga kerjaan Kabupaten Karangasem

menunjukan angkatan kerja pada tahun 2013 adalah 86.747 orang dengan

usia kerja 139.905 orang, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak

53.158 seperti sekolah sebanyak 21.772 orang, mengurus rumah tangga

30.879 orang dan pensiun 507 orang.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR DAN ANGKA PARTISIASI ANGKATAN KERJA DI KAB KARANGASEM TAHUN 2013

UMUR

ANGKATAN KERJA BUKAN ANGKATAN KERJA JUMLAH

USIA KERJA BEKERJA TIDAK/BELUM

BEKERJA JUMLAH MRT MHS/PEL PENSI UNAN JUMLAH

15-19 728 7.219 7.947 208 12.626 1 12.835 20.782

20-24 5.386 7.488 12.874 1.832 6.904 1 8.737 21.611

25-29 10.856 4.440 15.296 4.330 1.663 1 5.994 21.290

30-34 10.702 1.740 12.442 4.873 316 4 5.193 17.635

35-39 9.140 811 9.951 4.608 103 6 4.717 14.668

40-44 7.713 394 8.107 3.982 53 4 4.039 12.146

45-49 6.896 305 7.201 3.636 36 7 3.679 10.880

50-54 5.483 248 5.731 3.135 33 36 3.204 8.935

55-59 3.965 219 4.184 2.333 21 144 2.498 6.682

60-64 2.762 252 3.014 1.942 17 303 2262 5.276

Total 63.631 23.116 86.747 30.879 21.772 507 53.158 139.905

Sumber Disdukcapil data siak tahun 2013

d. Penduduk Menurut Pendidikan Angkatan kerja tertampung dalam berbagai sektor lapangan kerja

pada tahun 2013 sangat kecil sekali, namun demikian berbagai upaya dan

cara baik melalui pelatihan keterampilan maupun magang dilakukan

pemerintah, hal ini untuk mempertinggi nilai saing pada bursa tenaga kerja.


Bahkan mereka sesungguhnya diharapkan untuk bisa membuka

lapangan kerja baru bagi masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Walaupun pencari kerja masih cukup tinggi dan masih terbatasnya

lapangan kerja program ketenagakerjaan di Kabupaten Karangasem boleh

dikatakan berhasil dengan semakin meningkatnya kualitas tenaga kerja

yang berpendidikan diatas SLTA.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PERKECAMATAN

DI KAB. KARANGASEM 2013

PENDIDIKAN ABANG BEBAN DEM

KARANG ASEM KUBU MANGGIS RENDANG SELAT SIDEMEN Total

TIDAK/BELUM SEKOLAH 25.718 16.136 27.192 38.725 17.038 11.361 12.339 12.286 160.795

TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 9.068 6.813 12.033 13.150 8.621 5.436 6.321 5.109 66.551

TAMAT SD/SEDERAJAT 36.234 22.095 34.139 26.033 19.240 15.227 16.105 12.358 181.431

SLTP/SEDERAJAT 10.639 7.878 11.730 7.612 7.579 4.858 5.348 5.286 60.930

SLTA/SEDERAJAT 8.286 9.127 18.621 5.814 11.342 5.735 6.888 6.546 72.359

DIPLOMA I/II 617 353 1.075 572 527 477 325 364 4.310

AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 338 527 826 292 355 377 571 283 3.569

DIPLOMA IV/STRATA I 847 1.154 3.335 730 1.174 583 1.052 537 9.412

STRATA II 46 57 249 39 70 58 44 33 596

STRATA III 15 6 2 2 - 5 1 5 36

Total 91.808 64.146 109.202 92.969 65.946 44.117 48.994 42.807 559.989

2. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah.

Selama periode tahun 2008-2012, produksi kegiatan ekonomi di

Kabupaten Karangasem meningkat ditunjukkan dengan kenaikan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), dari 3,19 trilyun rupiah di tahun 2008

menjadi 5,2 trilyun rupiah di tahun 2012. Kabupaten Karangasem


mempunyai tiga sektor ekonomi utama yang diandalkan untuk

menggerakan roda perekonomian di daerah. Ketiga sektor tersebut

secara berurutan adalah pertanian, jasa-jasa, serta perdagangan, hotel

dan restoran.

Diakui bahwa selama ini Kabupaten Karangasem belum cukup

banyak dikenal oleh wisatawan domestik ataupun mancanegara.

Bahkan, daerah di ujung timur Bali itu seperti terlupakan dalam promosi

pariwisata Bali maupun nasional. Selain promosi yang masih kurang,

persoalan infrastruktur tetap menjadi kendala.

Kabupaten Karangasem yang berbatasan langsung dengan tiga

kabupaten di sebelah barat, yakni Kabupaten Klungkung, Bangli dan

Buleleng. Di sebelah timur berbatasan dengan selat lombok, sedangkan

di sebelah utara berbatasan dengan laut Bali, dan di sebelah selatan

dengan Samudra Indonesia, juga menyimpan potensi lain yang

merupakan sandaran ekonomi utama kabupaten ini, yakni sektor

pertanian dalam arti luas termasuk di dalamnya sub sektor peternakan,

perikanan dan kelautan, maupun industri kerajinan.

Potensi unggulan Daerah Kabupaten Karangasem, didominasi

oleh sektor Penggalian, Pertanian secara luas, sektor pariwisata, yang

merupakan penyumbang yang signifikan dalam perekonomian

Kabupaten Karangasem. Hal ini dapat dilihat bahwa sumber

penerimaan PAD terbesar adalah pajak hotel dan restoran, dan disusul

oleh sektor pengangkutan, keuangan, konstruksi/bangunan dan jasa –

jasa ) diharapkan masih tetap memberikan share yang tinggi.

Pembangunan bidang pariwisata dilaksanakan melalui

pengembangan dan pemeliharaan peninggalan sejarah serta obyek

dan daya tarik lainnya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya

daerah. Sedangkan pembangunan bidang industri terbatas pada

kegiatan industri kecil dan menengah didukung dengan

pengembangan koperasi yang diarahkan untuk mendukung bidang

pertanian dalam arti luas dan pariwisata.


Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 – 2012

SEKTOR 2008 2009 2010 2011 2012

1. Pertanian 29,60 28,96 28,33 27,33 26,13

2. Pertambangan dan Penggalian 2,46 2,64 2,93 3,27 3,81

3. Industri Pengolahan 6,82 6,79 6,86 6,91 6,44

4. Listrik Gas &Air Bersih 1,09 1,13 1,14 1,17 1,21

5. Bangunan 4,76 4,75 4,90 4,97 5,07

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 17,33 17,42 17,25 17,25 17,58

7. Pengangkutan dan Komunikasi 8,78 9,20 9,29 9,38 9,57

8. Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan 6,46 6,46 6,56 6,60 6,61

9. Jasa – jasa 22,71 22,64 22,74 23,14 23,59

PDRB 100 100,00 100,00 100.,00 100,00

Suber Data : PDRB Kecamatan Tahun 2012

1. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Daerah Kabupaten Karangasem

tahun 2013 masih sangat bertumpu pada sektor tersier dengan

kontribusi 55,84%, sektor primer memberikan konstribusi 31,26%

dan sektor sekunder sebesar 12,90%.

STRUKTUR PEREKONOMIAN KAB. KARANGASEM TAHUN 2008 SAMPAI 2012

SEKTOR 2008 2009 2010 2011 2012

1. Primer 32,06 31,60 31,26 30,60 29,94

2. Sekunder 12,67 12,67 12,90 13,04 12,71

3. Tersier 55,27 55,73 55,84 56,36 57,35

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


2. PDRB Per Kapita

Berdasarkan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi

Karangasem dari tahun 2009 sebesar 5,01% dan tahun 2010

sebesar 5,09 dan PDRB PerKapita Tahun 2013 direncanakan

sebesar 12-13 juta rupiah atas dasar harga berlaku, sedangkan

atas dasar harga konstan direncanakan sebesar 5-6 juta rupiah

dengan asumsi pertumbuhan penduduk mencapai maksimum

1,00%.

PDRB PERKAPITA PENDUDUK KAB. KARANGASEM TAHUN 2008 - 2012

3. Inflansi.

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflansi

perlu dikendalikan pada kisaran 5 ± 1 % khususnya terhadap harga

barang – barang kebutuhan pokok masyarakat.

4. Kemiskinan.

Data tahun 2009 Rumah Tangga Miskin di Kabupaten

Karangasem sebanyak 33.199, sedangkan berdasarkan PPLS

Tahun 2011 RTM (Sangat Miskin + Miskin + Hampir Miskin)

sebanyak 17.061 RTM. Berdasarkan perkiraan capaian tahun

TAHUN PDRB Perkapita Atas Dasar

Harga Berlaku (Rupiah) PDRB Perkapita Atas Dasar

Harga Konstan 2000 (Rupiah)

[1] [2] [3]

2008

2009

2010

2011

2012

8.272.786,52

9.477.310,83

10.414.916,85

11.454.175,71

12.765.825,35

4.317.669,55

4.514.673,16

4.623.595,90

4.772.637,90

5.017.629,44


2012, dan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program

pembangunan, ditargetkan pada tahun 2013 jumlah penduduk

miskin terus diturunkan berkisar mencapai angka 10%.

Faktor geografis merupakan salah satu penyebab terjadinya

kemiskinan (secara alamiah) seperti yang terjadi di Kecamatan

Kubu, Abang dan Karangasem. Sedangkan kemiskinan yang

disebabkan oleh nilai – nilai sosial budaya adalah seperti gender,

tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi kesehatan yang buruk

(penyebab kemiskinan kultural) demikian juga kemiskinan yang

berhubungan dengan kebijakan peraturan dan lembaga yang ada

di masyarakat, adalah kemiskinan yang menghambat produktivitas

dan mobilitas masyarakat (penyebab kemiskinan struktural)


BAB ll

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran tentang kondisi edial yang diinginkan pada

masa mendatang oleh pimpinan dan semua unsur lapisan masyarakat Daerah

Kabupaten Karangasem . Visi harus mampu memberikan gambaran

keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat,

memberikan inspirasi sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas

dalam pelaksanaannya

Berkenaan dengan hal tersebut Kebijakan pembangunan daerah

Kabupaten Karangasem selaras dengan Visi dan Misi pembangunan daerah

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD)

Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

Visi Kabupaten Karangasem “ Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya

Ca Iti Dharma Periode II“ yang mempunyai arti bahwa “ Jagaditha berarti

kondisi masyarakat yang berada pada keadaan ekonomi yang sejahtera

dengan ukuran menurut terminologi ilmiah, yang selama ini dijadikan indikator

oleh pemerintah.

Ya Ca Iti Dharma berarti bahwa dasar filosofi yang dijadikan kerangka

di dalam berinteraksi sosial adalah nilai – nilai kebenaran universal yang

menurut terminologi Agama Hindu dan Hukum Positif. Periode II artinya dalam

pelaksanaan pembangunan tidak bisa instan selalu mengalami proses waktu

atau periodenisasi, untuk itu guna melanjutkan Visi yang terdahulu perlu

berkelanjutan sehingga tujuan menjadi optimal.

Misi Kabupaten Karangasem :

1. Misi Penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan Bebas KKN yang

meliputi : optimalisasi pelayanan, pendayagunaan dan peningkatan

kompetensi aparatur, pendayagunaan organisasi dan sistem, fasilitas antar


stakeholder, demokratisasi, dan pelaksanaan aturan perundangan negara

dalam lingkup wilayah Kabupaten Karangasem.

2. Misi peningkatan dan penyelarasan pembangunan yang meliputi :

pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan, peningkatan

investasi berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat bertanggung

jawab, peningkatan dan penelarasan pembangunan di segala bidang dan

menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik

3. Misi penyelenggaraan tugas fungsi sosial kemasyarakatan yang meliputi :

Pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif, kesejahteraan sosial,

mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pemanfaatan IT, menjalin

kemitraan strategis dengan stakeholders, menjaga keamanan dan

ketertiban sosial, pelestarian nilai – nilai budaya Bali.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .

Berdasarkan kondisi, permasalahan pembangunan dan hasil yang

telah dicapai tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013 Daerah Kabupaten

Karangasem, serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan,

dikaitkan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karangasem

Tahun 2010 – 2015 dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang

dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Karangasem Tahun 2013, maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan yang

dituangkan kedalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan penanggulangan Kemiskinan.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan.

3. Peningkatan akses dan mutu kesehatan.

4. Peningkatan Pembangunan Pertanian, Industri Kecil, dan Pariwisata dan

Dunia Usaha

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan kualitas lingkungan

hidup.


6. Peningkatan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban.

7. Peningkatan pengembangan kebudayaan daerah.

8. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Dilihat dari sisi penerimaan kemampuan keuangan daerah sangat

terbatas, oleh karena itu besaran belanja daerah disesuaikan, agar terjadi

keseimbangan antara penerimaan / pendapatan dengan belanja. Disamping itu

penggunaan belanja daerah dilakukan secara efektif dan efesien sehingga

mencapai sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan prioritas belanja yang

diselaraskan dengan prioritas pembangunan, sehingga antara proses

perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan baik dalam upaya

mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten

Karangasem menyelenggarakan 26 Urusan Wajib dan 8 bidang Urusan

pilihan.

Diantaranya :

1. Pendidikan.

Dalam anggaran perubahan Tahun 2013 plafon anggaran yang

dialokasikan untuk SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga,

sebesar Rp.468.735.584.821,12 yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas

Pendidikan Pemuda an Olah Raga. Urusan Pendidikan merupakan

program prioritas dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat

serta terwujudnya SDM melalui peningkatan mutu pendidikan, tenaga

pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Kesehatan

Dalam anggaran perubahan plafon anggaran yang dialokasikan

untuk penyelenggaraan urusan kesehatan sebesar Rp.134.619.476.704,37,


pelaksanaanya dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan dan RSUD. Urusan

kesehatan juga merupakan program prioritas dalam upaya meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat..

3. Pekerjaan Umum

Dalam anggaran Perubahan Tahun 2013 plafon yang dialokasikan

untuk Pekerjaan Umum sebesar Rp.75.116.761.881,80,- urusan yang

diselenggarakan oleh SKPD ini, Dinas PU, Bappeda dan Sekretariat

Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan untuk membangun

infrastruktur wilayah dalam upaya menunjang pembangunan di bidang

ekonomi maupun sosial dasar.

4. Perumahan

Dalam anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang

dialokasikan untuk Perumahan sebesar Rp.4.583.202.000,00 urusan

Perumahan dilaksanakan oleh SKPD Dinas PU, Bappeda dan SKPD

Kecamatan.

5. Penataan Ruang

Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013 ,Plafon anggaran yang

dialokasikan untuk penataan ruang sebesar Rp. 2.005.905.000,00 Urusan

Penataan Ruang dilaksanakan oleh SKPD Dinas PU dan Bappeda.

6. Perencanaan Pembangunan.

Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, Plafon anggaran yang

dialokasikan untuk Perencanaan Pembangunan sebesar

Rp.6.122.521.059,50 Urusan Perencanaan pembangunan dimaksiudkan

untuk mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta

untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya yang dimiliki daerah.

Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh SKPD Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah juga oleh Kecamatan dan Kelurahan.


7. Perhubungan


dialokasikan untuk urusan perhubungan sebesar Rp.15.723.939.840,50,-

Anggaran ini diperuntukkan untuk membangun prasarana perhubungan

dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan keselamatan transportasi

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan

dan Pemadam Kebakaran.

8. Lingkungan Hidup.


dialokasikan untuk Urusan Lingkungan Hidup sebesar

Rp.18.813.488.720,10,- Anggaran dimaksudkan untuk meningkatkan

kelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan manfaat bagi

manusia dan makhluk hidup lainnya. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD

Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta

Sekretariat Daerah..

9. Pertanahan


dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pertanahan sebesar Rp.

3.419.503.625,00,- Anggaran dimaksud untuk pengadaan tanah dan

pensertifikatan sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun

instrastruktur wilayah. Untuk urusan ini dilaksanakan oleh SKPD

Dispendik, PU dan Sekretariat Daerah .

10. Kependudukan dan Catatan Sipil.


dialokasikan untuk urusan kependudukan dan catatan sipil sebesar

Rp.6.884.524.260,30,- Anggaran ini diperuntukkan untuk meningkatkan

tertib administrasi kependudukan dan pengendalian mobilitas penduduk.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan


catatan sipil, Kecamatan Karangasem, Kubu, Bebandem dan Manggis

serta Kelurahan Padangkerta dan Kelurahan Subagan.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak sebesar Rp.5.768.742.699,50,- Anggaran ini

diperuntukkan untuk peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan

keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memberikan

perlindungan terhadap anak. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta SKPD

Kecamatan.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.


dialokasikan untuk urusan ini dialokasikan sebesar Rp.1.871.544.644,00,-

Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Baan Pemberdayaan Perempuan dan

KB.

13. Sosial.


dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan ini sebesar

Rp.6.494.922.237,80,- Anggaran dimaksud diperuntukkan untuk membina

dan memberdayakan masyarakat penyandang masalah sosial,

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial.

14. Ketenagakerjaan.



Rp.5.074.936.066,50,- Anggaran dimaksud diperuntukkan untuk mendata

jumlah tenaga kerja, meningkatkan keterampilan pencari kerja,

menciptakan peluang kerja dalam rangka mengurangi penggangguran.


Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.



Rp.3.492.443.996,40,- Anggaran ini diperuntukkan untuk meningkatkan

akses permodalan, kewirausahaan, keterampilan dalam rangka

meningkatkan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi dan

UKM.

16. Penanaman Modal.


dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sebesar

Rp.530.000.000,00,- Anggaran ini diperuntukkan untuk inventarisasi,

monitoring penanaman modal dan pendataan potensi terkait penanaman

modal. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Bappeda.

17. Kebudayaan.


dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Kebudayaan sebesar

Rp.11.786.654.183,10,- Anggaran ini digunakan untuk menggali,

mengembangkan dan melestarikan serta mempromosikan budaya dan

kesenian daerah sebagai modal dasar pembangunan. Urusan ini

dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretariat

Daerah serta seluruh SKPD Kecamatan.

18. Kepemudaan dan Olah Raga.


dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.4.393.188.500,00 Anggaran ini

digunakan untuk membina dan peningkatan sarana prasarana untuk

meningkatkan prestasi dan kesehatan masyarakat. Urusan ini


dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, serta

Sekretariat Daerah

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Dalam anggaran perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang

dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.20.978.734.489,32,- Anggaran

dimaksud digunakan untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan

perlindungan masyarakat. Mendata dan membina organisasi social politik

dan kemasyarakatan, menciptakan iklim demokrasi yang kondusif serta

menjamin kebebasan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Badan Kesatuan Bangsa

Perlindungan Masyarakat dan Politik , Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

serta seluruh SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Karangasem.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Dalam anggaran perubahan Tahun 2013, Planfon anggaan yang


ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah,

meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam

pembangunan serta peningkatan kemampuan dan kualitas SDM aparatur.

Urusan tersebut dilaksanakan SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas

Perhubungan dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan, Kelurahan, Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pendapatan Daerah, Badan

Kepegawaian Daerah dan BPMPD.

21. Ketahanan Pangan.

Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang



tersebut diperuntukkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan pangan

daerah, meningkatkan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dalam

arti luas, penyuluhan kepada kelompok tani, menjamin swasembada dan

pendistribusian pangan daerah. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan

oleh SKPD Kantor Ketahanan Pangan.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran

masyarakat serta kelembagaan desa dalam proses perencanaan maupun

pelaksanaan pembangunan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeintahan Desa, Bappeda, SKPD

seluruh Kecamatan dan Kelurahan.

23. Statistik.

Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, tidak dialokasikan secara

tegas pada program dan kegiatan yang menyangkut urusan statistik.

Namun demikian urusan statistik telah dilaksanakan dalam bentuk

program dan kegiatan pada urusan lain seperti Penyusunan Kabupaten

Dalam Angka, Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis PDRB

dilaksanakan oleh Bappeda bekerja sama dengan BPS, Data Statistik

Lingkup Pertanian berupa SP yang juga sebagian besar bekerja sama

dengan BPS.

24. Kearsipan.


dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.413.517.350,00 Anggaran

tersebut diperuntukkan untuk mengelola arsip daerah. Urusan kearsipan

diselenggarakan oleh SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.


25. Komunikasi dan Informasi.


dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.3.060.960.160,30 Anggaran ini

diperuntukkan untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi serta

informasi penyelenggaraan pemerintahan. Urusan ini dilaksanakan oleh

SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

26. Perpustakaan.


dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.2.350.590.529,30 Anggaran

dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca, melalui operasional

perpustakaan keliling dan menambah buku – buku perpustakaan. Urusan

ini dilaksanakan oleh SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Adapun 8 bidang urusan pilihan yang dilaksanakan SKPD adalah :

1. Pertanian

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan

pertanian sebesar Rp.27.248.012.731,25 Anggaran ini dipergunakan untuk

meningkatkan produksi pertanian dan pengembangan produk unggulan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Peternakan, Kelautan dan

Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Sekretariat Daerah.

2. Kehutanan Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang

dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kehutanan sebesar

Rp.13.931.792.286,90 Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan

fungsi kawasan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi

kehidupan masyarakat. Urusan ini diselenggarakan oleh SKPD Dinas

Kehutanan dan Perkebunan.


3. Energi dan Sumber Daya Mineral.



Rp.3.393.833.959,82 Dana tersebut diperuntukkan untuk memonitoring

pelaksanaan pemanfaatan energi sumberdaya mineral sehingga tidak

berdampak buruk terhadap lingkungan. Urusan ini dilaksanakan oleh

SKPD Sekretariat Daerah.

4. Pariwisata.



Rp.2.281.923.400,00 Dana tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan

sarana prasarana pariwisata, promosi sehingga dapat meningkatkan daya

tarik wisata dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan mendukung pembangunan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata.

5. Kelautan dan Perikanan.



Rp.3.917.210.615,00 Dana tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan

produksi dan mutu produk unggulan dengan memanfaatkan potensi

sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan petani, nelayan. Urusan ini diselenggarakan oleh SKPD

Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan.

6. Perdagangan.




Rp.32.713.473.230,00 Dana tersebut diperuntukkan untuk peningkatan

sarana dan prasarana, pembinaan dalam upaya meningkatkan nilai ekspor

dan volume perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Urusan ini

diselenggarakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta

Sekretariat Daerah.

7. Perindustrian



Rp.4.180.852.498,20 Dana tersebut diperuntukkan untuk pembinaan

industri kecil dan promosi dalam upaya meningkatkan nilai tambah industri

kecil dan kerajinan dalam rangka menunjang pembangunan bidang

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,

8. Ketransmigrasian.



Rp.300.000.000,00 Dana tersebut diperuntukkan untuk pembinaan dan

penyiapan transmigran yang akan diberangkatkan. Urusan ini

dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


BAB III URUSAN DESENTRALISASI

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem dari

tahun ke tahun pada dasarnya merupakan bagian dari tahapan pencapaian visi

yang merupakan tujuan yang ingin dicapai yaitu “ Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode II “. Dalam mewujudkan visi tersebut

disadari akan membutuhkan periode waktu yang cukup panjang, namun

demikian dengan keberhasilan–keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Karangasem setiap periodenya diharapkan tujuan tersebut secara

bertahap akan tercapai.

Terkait dengan hal tersebut, merupakan suatu keharusan dan menjadi

tanggung jawab moral bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten

Karangasem untuk menginformasikan pelaksanaan program dan kegiatan

Tahun Anggaran 2013 yang berupa capaian kinerja hasil pelaksanaan

pembangunan di setiap akhir tahun anggaran. Penyajian informasi pelaksanaan

pembangunan pada akhir tahun anggaran ini selain memberikan gambaran

mengenai perkembangan pembangunan Kabupaten Karangasem dalam

mencapai tujuan akhir pembangunannya, juga berfungsi sebagai bentuk

pertanggungjawaban kinerja penyelenggara pemerintahan Daerah selama

menjalankan roda pemerintahan.

Dengan menitik beratkan pada capaian hasil pelaksanaan

pembangunan sebagai kontribusi peran seluruh kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang ada dan harus dipertanggungjawabkan, maka kinerja

hasil penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun

Anggaran 2013 disajikan dengan menggunakan indikator kinerja Kunci, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Selanjutnya penyajian kinerja hasil

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013

dikelompokkan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan


dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan

kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan

pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan

kekhasan daerah.

A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berdasarkan kondisi, permasalahan pembangunan dan hasil yang telah

dicapai tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013 Daerah Kabupaten

Karangasem, serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan,

yang dikaitkan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maka dengan berbagai kemajuan

yang dicapai tahun sebelumnya, maka permasalahan dan tantangan pokok

yang dihadapi pembangunan daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2013

adalah :

Permasalahan dan Tantangan Pokok Kabupaten Karangasem

1) Permasalahan sosial yang dihadapi masih diwarnai dengan permasalahan

kemiskinan, pengangguran, dan kesempatan kerja, yang lebih lanjut

mengakibatkan keterbatasan kemampuan dalam mengakses berbagai

sumber pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan

kebutuhan dasar lainnya. Sedangkan dari aspek sosial lainnya seperti

pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Pembangunan pendidikan sampai saat ini masih menghadapi masalah

dan tantangan yang terkait dengan pemerataan pendidikan, baik

pendidikan dasar dan menengah, yang ditandai dengan tingkat

kesenjangan partisipasi pendidikan yang lebih lebar antar kelompok.

Sedangkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam

pembangunan kesehatan adalah ketersediaan fasilitas pelayanan

kesehatan, rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan dan

rendahnya jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.

Disisi lain kualitas pelayanan sosial dasar kepada masyarakat belum

sesuai harapan, keterbatasan jangkauan dan kemampuan pelaku


pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, sebagai

sumber dan potensi kesejahteraan sosial merupakan tantangan lain yang

harus dihadapi. Adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah

dalam penanganan masalah sosial telah mendorong bergesernya

paradigma pembangunan kesejahteraan sosial kearah yang lebih

mengedepankan peran aktif masyarakat, baik secara perorangan maupun

berkelompok.

2) Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah sudah menunjukkan

perkembangan kearah yang lebih baik, namun masih perlu dilakukan

upaya-upaya peningkatan keberhasilan agar dapat lebih bermanfaat bagi

masyarakat. Selain itu karakteristik perekonomian daerah dominant

dipengaruhi oleh sektor pariwisata, sehingga bila terjadi gangguan

terhadap sektor ini maka otomatis mempengaruhi tingkat kemajuan

ekonomi daerah.

Permasalahan lainnya adalah pengembangan sektor pertanian, perikanan

dan kehutanan yang diharapkan dapat menyangga perekonomian daerah,

belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini diakibatkan berbagai

permasalahan seperti masih banyaknya lahan-lahan yang belum produktif

akibat ketersediaan air, masih rendahnya produktivitas pertanian dan mutu

produk pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan,

belum bagusnya pemasaran komoditas spesifik daerah dan masih

rendahnya minat investasi untuk pengembangan di bidang pertanian.

3) Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, secara umum masih ada

beberapa wilayah terpencil, sedangkan kondisi jalan kabupaten cukup

memadai. Dengan panjang jalan lebih dari 771 km, tantangan kedepan

adalah memelihara kondisi jalan tersebut agar tetap berfungsi optimal.

Namun demikian untuk pengembangan wilayah secara keseluruhan, maka

kedepan diperlukan peningkatan infrastuktur transportasi yang dapat

menstimulir terciptanya keseimbangan antar wilayah.


Air baku, baik untuk air minum maupun pertanian dan peternakan, masih

menjadi permasalahan, terutama untuk wilayah-wilayah kering.

Pembangunan system penyediaan air baku dihadapkan pada masalah

sumber mata air. Sumber mata air berada disebagian wilayah saja dan

berada umumnya lebih rendah dari wilayah pelayanan.

Penataan ruang merupakan salah satu alat untuk mengendalikan

perkembangan pembangunan. Pengendalian pemanfaatan ruang masih

dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain masih rendahnya

kemampuan masyarakat untuk memnuhi berbagai peraturan yang berlaku,

bahkan masih ada berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat

dalam mematuhi peraturan terkait penataan ruang.

Dari berbagai permasalahan dan tantangan dimaksud yang dikaitkan dengan

ketersediaan dana yang ada maka dapat dijabarkan sebagai berikut

RINGKASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN

A. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah

Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum daerah di Kabupaten

Karangasem ditetapkan berdasarkan Perda No 4 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban

Umum yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2013 :

1) Peraturan tentang Ketertiban Penataan Ruang

Ketertiban penataan ruang di Kabupaten Karangasem berdasarkan

Indikator Perda IMB telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Retribusi izin Mendirikan Bangunan yang telah diundangkan dalam

Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 .

2) Rasio jumlah rumah yang telah memiliki IMB dibandingkan dengan

jumlah rumah seluruhnya = 20.934 unit jumlah rumah ber IMB dibagi

dengan 114.987 jumlah rumah seluruhnya jadi baru mencapai


18,09% Disamping itu, sebagai pedoman dalam melaksanakan

pembangunan khususnya dalam penataan ruang,

3) Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah menetapkan Perda

RTRW. Yaitu Perda No. 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten

Karangasem sehingga untuk tahun 2013 izin pemanfaatan ruang

dikeluarkan sebanyak 187 izin, izin penanaman modal 0 izin, izin

lokasi sebanyak 0 izin, izin penetapan lokasi 9 izin,izin mendirikan

bangunan sebanyak 112 izin, izin tempat usaha 65 izin, izin Undang

– undang gangguan 105 izin, izin lingkungan 96 izin, izin usaha

pertambangan (IUP) 9 izin, izin pengambilan air bawah tanah dan air

permukaan sebanyak 0 izin, izin penyimpanan bahan bakar 7 izin,

izin taman Rekreasi 1 izin, izin Gelanggang Renang 2 izin, izin

Padang Golf 0 izin, izin Kolam Memancing 0 izin, izin Gelanggang

Permainan dan Ketangkasan 1 izin, izin Gelanggang Bowling 0 izin,

izin Rumah Billiard 0 izin, izin Panti Mandi Uap 0 izin, izin Karaoke 0

izin, izin Panggung Terbuka 0 izin, izin Panggung Tertutup 0 izin, izin

Salon Kecantikan 4 izin, izin Fitnes Center 0 izin izin Bioskop 0 izin

izin Pusat seni dan Pameran 0 izin, izin Dunia Fantasi (Theme Park)

0 izin, izin Taman Pentas Pertunjukan Satwa 0 izin, izin Usaha

Restoran 21 izin, izin Usaha Bar 17 izin, izin Usaha Jasa Boga 3 izin,

izin usaha pondok wisata 20 izin, izin usaha hotel melati 11 izin, izin

usaha rumah makan 0 izin, izin usaha perdagangan 498 izin, izin

usaha industri 1 izin, izin depo obat hewan 3 izin, izin usaha pakan

ternak 2 izin, izin operasional klinik 1 izin, izin operasional apotek 2

izin, izin produksi pangan industri rumah tangga 7 izin, izin usaha

toko modern 3 izin, Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja

Asing (Perpanjangan IMTA) 4 izin, izin Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta 1 izin, izin toko Obat 2 izin, izin Optikal 1 izin, izin

Pembuangan Air limbah ke sumber Air 2 izin, izin Penyimpanan

Sementara Limbah B3 1 izin, Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi,

Huller dan Penyosoh Beras 1 izin, Tanda Daftar Industri 20 izin,

Tanda pendaftaran Peternak Rakyat 5 izin, Tanda daftar Perusahaan

505 izin, jumlah keseluruhan 1.729 izin


4) Peraturan Tentang Kependudukan.

Pelaksanaan urusan kependudukan di Kabupaten Karangasem telah

diatur dengan Peraturan Daerah yaitu PERDA Nomor 2 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana

jangka waktu untuk pengurusan KTP paling lama 14 hari kerja,

5) Apabila selama masa berlaku KTP, KK dan Akta Kelahiran

tersebut terjadi kehilangan, kerusakan dan lain sebagainya,

apabila pemegang KTP bermaksud menggantinya maka

dikenakan biaya sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan

besaran biaya pengurusan Rp.3.300,- untuk tahun 2013

kepemilikan KTP dimana jumlah yang seharusnya memiliki KTP

adalah 418.032 orang sedangkan jumlah penduduk yang memiliki

KTP manual berjumlah 28.344 orang di tambah jumlah EKTP

yang sudah dikeluarkan (diterima penduduk ) = 260.193 orang

jadi kepemilikan KTP + EKTP di Kabupaten Karangasem baru

mencapai 288.537 dibagi 418.032 di kali 100% = 69,02%,

sedangkan kepemilikan Akta kelahiran per 1000 penduduk adalah

113.005 dibagi 559.989 kali 1000 = 201,80 sampai saat ini

Kabupaten Karangasem sudah menerapkan EKTP

6) Personil Satpol PP

Jumlah personil Satpol PP Kabupaten Karangasem sampai dengan

akhir tahun 2013 adalah sebanyak 94 orang. Jika dilihat dari rasio

personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk hanya mencapai

0,009 per 10.000 orang penduduk. dari 559.989 orang penduduk

7) Keberadaan Perda tentang PSK, PKL atau PMKS ini diatur

berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No 4 Tahun 2010 tentang

Ketertiban Umum.yang diundangkan tahun 2013 nomor 4

8) Keberadaan Pengaturan kebersihan di wilayah pemerintahan

Kabupaten Karangasem termasuk di Ibukota Kabupaten sudah

dituangkan dalam Peraturan Daerah, yaitu Perda No. 6 Tahun 2012

tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus


diundangkan tanggal 2 Januari 2012 No 6 dan Perda Nomor 20

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah diundangkan tanggal 20

Desember No 20, sehingga kebersihan tetap merupakan hal yang

tidak dapat diabaikan, hal ini terbukti dengan keberhasilan

Karangasem beberapa kali memperoleh penghargaan Adipura.

B. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah.

Penyampaian LPPD untuk Kabupaten Karangasem pada tahun 2012 lewat

waktu yakni dikirim tanggal 15 April 2013 dengan Pengantar Nomor :

045.2 / 1367 / T.Pem. tanggal 15 April 2013, dan untuk LPPD tahun

2013 terdapat bentuk dan isi sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 120.04 / 7303 / OTDA, tanggal 26 Desember 2012,

9.) Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja untuk Kabupaten

Karangasem

Dalam penyampaian Laporan Keuangan, tahun 2012 Pemerintah

Kabupaten Karangasem belum tepat waktu, yaitu dikirim tanggal 3

September 2013 dengan Nomor surat 900 / 2791 / Keu/2013. Jadi

belum sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yaitu 31 Maret 2013

Laporan Kinerja Tahun 2012 disampaikan pada tanggal 14 Maret

2013 sesuai surat pengantar nomor : 061.1/ 724 / Org tertanggal 14

Maret 2013

11) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Kabupaten Karangasem sampai Tahun 2013 berupaya

untuk menerapkan SPM urusan wajib sebagaimana pedoman yang

diterbitkan oleh Pemerintah yaitu PP 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM sehingga tidak lagi

SKPD yang belum menerapkan standar pelayanan minimal.

Kenyataan sampai sekarang tahun 2013 SKPD yang telah

melaksanakan SPM yaitu Urusan 1. Kesehatan, 2. Lingkungan

Hidup, 3. Catatan Sipil, 4. Sosial, 5. Perumahan, 6. Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, 7. Keluarga Berencana dan


Keluarga Sejahtera, 8. Pendidikan, 9. Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, 10. Kesenian (Kebudayaan) 11. Komunikasi dan

Informatika, 12. Perhubungan, 13. Penanaman Modal, 14. Ketahanan

Pangan, 15.Ketenagakerjaa. jadi 15 Urusan Wajib. Ini diambil dari

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2013 di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem oleh Bagian

Organisasi.

12) Kerjasama dengan daerah lain pada tahun anggaran 2013

Pemerintah Karangasem mengadakan kerjasama dengan

Pemerintah Lain sebanyak 29 kerjasama yang masih berjalan

diantaranya :

C. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

13) Singkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) mendukung prioritas

pembangunan Nasional sebanyak 7 program sedangkan prioritas

pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program prioritas. 7

program tersebut antara lain : 1.Penanggulangan Kemiskinan dan

Pembangunan Sosial, 2.Peningkatan Aksesibilitas Kualitas

Pendidikan dan Kesehatan, 3. Peningkatan Pembangunan Pertanian,

Industri Kecil dan Pariwisata serta Pengembangan Dunia Usaha, 4.

Peningkatan Pengembangan Pelestarian Kebudayaan Daerah, 5.

Peningkatan Penegakkan Hukum dan HAM serta Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat, 6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.dan 7. Peningkatan Kualitas

Aparatur dan Pelayanan Publik.

14) Kewenangan

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah berdasarkan PP 38

Tahun 2007 adalah 26 Urusan diantaranya : 1.Pendidikan,

2.Kesehatan, 3.Pekerjaan Umum, 4. Perumahan 5. Penataan Ruang,

6. Perencanaan Pembangunan, 7. Perhubungan, 8. Lingkungan

Hidup. 9. Pertanahan, 10. Kependudukan dan Catatan Sipil, 11.


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 12. Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera, 13. Sosial, 14. Ketenagakerjaan,

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 16. Penanaman Modal, 17.

Kebudayaan, 18 Kepemudaan dan Olah Raga, 19. Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri, 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian, 21. Ketahanan Pangan, 22.Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, 23. Statistik, 24. Kearsipan, 25. Komunikasi

dan Informasi, 26. Perpustakaan.

Sedangkan Urusan Pilihan yang dilaksanakan sebanyak 8

Urusan diantaranya :

1. Pertanian, 2. Kehutanan, 3. Energi Sumbetdaya Mineral, 4.

Pariwisata, 5. Kelautan dan Perikanan, 6. Perdagangan, 7.

Perindustrian dan 8. Ketramigrasian.

15) Keuangan

Waktu Penetapan Perda APBD 2013 Nomor 22 Tahun 2012 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan pada

tanggal 28 Desember 2012 sehingga waktu penetapan tepat tidak

lewat 31 Desember 2012

16) Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah

berdasarkan PP 58 Tahun 2005 dimana daerah Kabupaten

Karangasem sudah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Karangasem.

17) Jumlah Plafon belanja untuk pelayanan dasar tahun 2013:

Urusan Pendidikan 468.735.584.821,12

Urusan Kesehatan 134.619.476.704,37

Urusan Lingkungan Hidup 18.813.488.720,10

Urusan PU 75.116.761.881,80

Urusan Sosial 6.494.922.237,80

Urusan Tenagakerja 5.074.936.066,50

Urusan Koperasi 3.492.443.996,40

Urusan Kest.Bgs dan Politik Luar Negeri 20.978.734.489,32


Urusan Kependudukan dan Capil 6.884.524.260,30

Total Belanja Untuk Pelayanan Dasar 740.210.873.177,71 Total Belanja APBD 1.168.307.272.471,63 Total Belanja Untuk Pelayanan Dasar dibagi Total Belanja APBD

sebesar 63,,36%.

18) Jumlah belanja untuk Kesehatan dan Pendidikan di bagi Jumlah

Total Belanja di kali 100% = 51,64% Dimana Belanja untuk

Pendidikan sebesar Rp.468.735.584.821,12 (40,12%) sedangkan

Kesehatan sebesar Rp.134.619.476.704,37 (11,52%) Total Belanja

Kabupaten Karangasem sebesar Rp.1.168.307.272.471,63

19) Pelayanan Publik

Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai

dengan peraturan perundang – undangan untuk Kabupaten

Karangasem belum mempunyai standar pelayanan publik.

20) Kepegawaian PENATAAN KELEMBAGAAN TAHUN 2013

KEADAAN DESEMBER 2013

SKPD KABUPATEN /

KOTA NAMA / NOMENKLATUR

JUMLAH PERSONIL

(PNS) KET

Sekretariat Daerah 1 Sekretariat Daerah 1 2 Staf Ahli 1 Asisten 1 Asisten Tata Praja 1 2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1 3 Asisten Administrasi Umum 1 Bagian 1 Bagian Tata Pemerintahan 10 2 Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 12 3 Bagian Organisasi 10 4 Bagian Ekonomi 13 5 Bagian Pengendalian Pembangunan 10 6 Bagian Kesejahteraan Rakyat 9 7 Bagian Hubungan Masyarakat Protokol 17 8 Bagian Perlengkapan 31 9 Bagian Umum 40 10 Bagian Keuangan 32 Sekretariat DPRD 1 Sekretariat DPRD 40 Dinas Daerah 1 Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran 50 2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 48 3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 52 4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 84 5 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 30


6 Dinas Kesehatan 67 7 Dinas Komunikasi dan Informatika 30 8 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 34 9 Dinas Pekerjaan Umum 123 10 Dinas Pendapatan 64 11 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25 12 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 77

13 Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan

75

14 Dinas Sosial 28 15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 50 16 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 129 Badan 1 Inspektorat 32 2 Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan 35 Masyarakat 3 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 29 4 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 68 5 Badan Kepegawaian Daerah 46 6 Badan Lingkungan Hidup 32 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 43 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22 Kantor 1 Kantor Ketahanan Pangan 19 2 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) 13 3 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 14 4 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 94 5 Rumah Sakit Umum Daerah 317 6 Sekretariat KPUD 5 Kecamatan 1 Kecamatan Abang 31 2 Kecamatan Bebandem 27 3 Kecamatan Karangasem 32 4 Kecamatan Kubu 24 5 Kecamatan Manggis 32 6 Kecamatan Rendang 30 7 Kecamatan Selat 28 8 Kecamatan Sidemen 30 Kelurahan 1 Kelurahan Karangasem 9 2 Kelurahan Padangkerta. 11 3 Kelurahan Subagan 13 UPTD 1 UPTD Kesehatan 495 2 UPTD Pendidkan 138 Unit Kerja 1

TK 96

2 SD 3.121 3 SMP 999 4 SMA 529

Total PNS 7.609 21) Sistem Informasi Kepegawaian untuk Kabupaten Karangasem

Sudah ada yaitu SIMPEG.


22) Kelembagaan Jumlah Kelembagaan / Jumlah Pembentukan SKPD

berdasarkan PP 41 tahun 2007 berjumlah :

o Bagian (Setda) 10 unit

o Dinas 16 unit

o Badan 7 unit

o Kantor 4 unit

o Rumah Sakit 1 unit

o Lembaga Teknis lainnya 5 unit

o Kecamatan 8 unit

o Kelurahan 3 unit

Jumlah SKPD 54 Unit Diantaranya :

1. Bagian Umum.

2. Bagian Keuangan

3. Bagian Ekonomi

4. Bagian Pengendalian Pembangunan

5. Bagian Kesra.

6. Bagian Tata Pemerintahan

7. Bagian Perlengkapan

8. Bagian Humas dan Protokol

9. Bagian Hukum dan Ham

10. Bagian Organisasi

11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

12. Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan

13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15. Dinas Pendapatan Daerah

16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

17. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

18. Dinas Kesehatan.

19. Dinas Sosial

20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

21. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.


22. Dinas Komunikasi dan Informatika

23. Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran

24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

25. Dinas Pekerjaan Umum.

26. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

27. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

28. Badan Kesatuan Bangsa Pilitik dan Linmas

29. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

30. Badan Kepegawaian Daerah.

31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

32. Badan Lingkungan Hidup.

33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

34. Kantor Ketahanan Pangan

35. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

36. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah

37. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

38. Rumah Sakit Umum Daerah

39. Inspektorat

40. DPRD

41. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

42. Sekretaris Daerah

43. Sekretaris Dewan

44. Kecamatan Rendang

45. Kecamatan Selat

46. Kecamatan Sidemen

47. Kecamatan Bebandem

48. Kecamatan Manggis

49. Kecamatan Karangasem

50. Kecamatan Abang

51. Kecamatan Kubu

52. Kelurahan Karangasem

53. Kelurahan Subagan

54. Kelurahan Padangkerta


D. Efektivitas Hubungan Antara Pemda dan DPRD

23) Jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2013 sebanyak 11 Perda

Diantaranya Nomor :

1. Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok,

ditetapkan tanggal 4 Maret 2013,

2. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan tanggal 22 Maret 2013,

3. Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Pajak Restoran, ditetapkan tanggal 3 Juni 2013,



Ketertiban Umum ditetapkan tanggal 12 Agustus 2013,

5. Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2012 ditetapkan tanggal 23 Agustus 2013,

6. Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah

Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

Dana Penguatan Modal ditetapkan tanggal 25 September 2013,



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

ditetapkan tanggal 10 Oktober 2013,

8. Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

ditetapkan tanggal 9 Desember 2013.

9. Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggunaan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diitetapkan tanggal 27

Desember 2013,


Daerah Kabupaten Karangasem No.16 Tahun 2011 tentang Pajak

Hotel ditetapkan tanggal 27 Desember 2013,


11. Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ditetapkan pada tanggal 31

Desember 2013,

24) Jumlah Perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh Pemerintah ada 6

Perda diantaranya : 1. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol.



Pajak Restoran.

3. Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan

4. Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin

memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.



Pajak Hotel.

6. Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

25) Jumlah Raperda yang diusulkan ke DPRD tahun 2013 sebanyak 20

Ranperda dalam program legislasi daerah, sedangkan yang dibahas

DPRD tahun 2013 sebanyak 11 sisanya ditarik oleh SKPD dengan

beberapa alasan.

E. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan

26) Jumlah keputusan DPRD dalam tahun 2013 adalah 16 keputusan

ditambah 3 Keputusan Pimpinan, Jenis Kegiatan DPRD untuk Tahun

2013 diantaranya : Rapat Paripurna sebanyak 31 Kali Rapat Fraksi

Fraksi 25 Kali, Rapat Pimpinan 7 Kali Rapat Badan Musyawarah 16

Kali Rapat Komisi 14 Kali Rapat Gabungan komisi 4 kali Rapat Badan

Anggaran 9 Kali Rapat Kerja 18 Kali Rapat Panitia Khusus 30 Kali

Rapat Badan Legislasi 3 kali dan Rapat


Gabungan/Pleno/Khusus/Fraksi/Inter sebanyak 8 kali sehingga

capaian kinerja untuk Tahun 2012 sebanyak 16 keputusan ditambah 2

Persetujuan dan 2 Rekomendasi jadi capaian kinerja 100% mengingat

semua kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan

27) Jumlah Keputusan Bupati tahun 2013 sebanyak 665 keputusan dan

yang ditindak lanjuti sebanyak 665 keputusan.

28) Jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2013 sebanyak 42 Perbup,

sedang peraturan Bupati yang ditindaklanjuti sebanyak 42 Perbup.

Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang – undangan.

29) Jumlah Perda yang dibatalkan sebanyak 0 perda.

Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah.

30) Keberadaan Perda / Perbup tentang Konsultasi Publik untuk

Kabupaten Karangasem belum mempunyai perda ataupun Perbup

tentang konsultasi Publik namun pelaksanaan kegiatan kompetisi

peningkatan kualitas pelayanan publik antar daerah terus dibina.

31) Media informasi Pemda yang dapat diakses oleh Publik ada yaitu

(website dan Tool gate ) yaitu www.karangasemkab.go.id dan Tool

Gate ke 081 236 465 000 disamping melalui Kotak Pos, Bagian

Humas dan Protokol, Majalah Gema Karangasem dan Mobil

Keliling yang dikelola oleh Dinas Komonikasi dan Informatika dan

bahkan disetiap pelayanan umum diwajibkan ada kotak pengaduan

dan saran yang mana nantinya dipakai sebagai acuan untuk

keberhasilan dari instansi yang bersangkutan.namun sampai saat

ini belum di buatkan aturan yang mengatur tentang media

informasi ini.

http://www.karangasemkab.go.id/


I. Transparansi dalam Pemanfaatan alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU,

DAK dan Bagi Hasil

32) Jumlah dana Perimbangan yang terserap tahun 2013 sebesar

Rp.644.192.869.504,00 dari dana perimbangan yang direncanakan

sesuai dengan APBD tahun 2013 sebesar Rp.644.582.008.338,79

atau 99,94%

33) Jumlah belanja publik (belanja langsung APBD tahun 2013 )

sebesar Rp.426.130.326.579,59 sedangkan Dana Alokasi Umum

tahun 2013 sebesar Rp.563.981.785.000,00

34) Total belanja langsung APBD tahun 2013 sebesar

Rp.426.130.326.579,59 sedangkan Total belanja APBD terserap

tahun 2013 sebesar Rp.1.168.307.272.471,63

J. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber – Sumber PAD dan Pinjaman / Obligasi Daerah.

35) Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD untuk

Kabupaten Karangasem PAD tahun 2013 terealisasi sebesar Rp.

168.652.789.874,71 sedangkan total pendapatan dalam APBD

(Realisasi) untuk tahun 2013 sebesar Rp.1.041.577.611.027,12

atau 100,91% dari target.








PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DENGAN 31 DESEMBER 2013

NO. URUT URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 %

1. 2. 3. 4. 5.

1. PENDAPATAN 1.032.147.093.964,95 1.041.577.611.027,12 100,91 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 158.141.863.594,16 168.652.789.874,71 106,65 1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 95.720.400.000,00 103.841.035.929,04 108,48 1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 10.209.448.850,00 11.994.980.423,92 117,49 1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 15.235.409.461,67 15.235.409.461,67 100,00 1.1.4. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 36.976.605.282,49 37.581.364.060,08 101,64 1.2. PENDAPATAN TRANSPER 825.643.952.928,79 827.131.107.642,69 100,18 1.2.1. Transfer Penerimaan Pusat - Dana Perimbangan 644.582.008.338,79 644.192.869.504,00 99,94 1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak 28.656.063.059,00 28.190.490.454,00 98,38 1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber Daya Alam) 734.520.279,79 810.954.050,00 110,41 1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 563.981.785.000,00 563.981.785.000,00 100,00 1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 51.209.640.000,00 51.209.640.000,00 100,00 1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat b- Lainnya 116.152.134.000,00 116.152.134.000,00 100,00 1.2.2.2. Dana Penyesuaian 116.152.134.000,00 116.152.134.000,00 100,00 1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi 64.909.810.590,00 66.786.104.138,69 102,89 1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 64.909.810.590,00 66.786.104.138,69 102,89 1.3. LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH 48.361.277.442,00 45.793.713.509,72 94,69 1.3.1. Pendapatan Hibah 420.000.000,00 425.450.000,00 101,30 1.3.3. Pendapatan Lainnya 47.941.277.442,00 45.368.263.509,72 94,63 2. BELANJA 1.168.307.272.471,63 1.078.485.760.842,26 92,31 2.1. BELANJA OPERASI 925.056.128.472,08 853.476.454.219,53 92,26 2.1.1. Belanja Pegawai 638.756.405.953,79 595.750.601.346,09 93,27 2.1.2. Belanja Barang 178.198.940.866,19 160.534.883.240,50 90,09 2.1.3. Belanja Bunga. 8.165.000.000,00 3.421.036.514,14 41,90 2.1.5. Belanja Hibah 71.990.051.799,82 69.353.213.453,00 96,34 2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 5.701.800.000,00 4.825.021.500,00 84,62 2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan 22.243.929.852,28 19.591.698.165,80 88,08 2.2. BELANJA MODAL. 196.319.184.893,58 180.737.648.153,00 92,06 2.2.1. Belanja Tanah 3.770.912.400,00 1.710.015.718,00 45,35 2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin 29.492.414.084,98 25.280.220.310,00 85,72 2.2.3. Belanja Bangunan dan Gedung 111.516.267.747,55 104.678.640.767,00 93,87 2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 50.879.365.661,05 48.735.789.058,00 95,79 2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya 660.225.000,00 332.982.300,00 50,43

2.3. BELANJA TAK TERTUGA 4.700.000.000,00 3.100.598.816,29 65,97 2.3.1. Belanja Tak Tertduga 4.700.000.000,00 3.100.598.816,29 65,97 2.4. TRANFER 42.231.959.105,97 41.171.059.653,44 97,49 2.4.1. Transfer Bagi Hasil ke KAB/KOTA/DESA 42.231.959.105,97 41.171.059.653,44 97,49

2.4.1.1. Bagi Hasil Pajak 10.359.808.077,98 10.359.773.151,18 100,00 2.4.1.2. Bagi Hasil Retribusi 6.355.851.026,99 6.355.843.869,98 100,00 2.4.1.3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 25.516.300.001,00 24.455.442.632,28 95,84 SURPLUS / (DEFISIT) (136.160.178.506,68) (36.908.149.815,14) 27,11 3. PEMBIAYAAN 136.160.178.505,75 138.305.125.411,45 101,58 3.1. PENERIMAAN DAERAH 147.405.178.505,75 147.340.373.328,75 99,96 3.1.1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 80.587.755.315,75 80.587.755.315,75 100,00 3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - 0 3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah 65.817.423.190,00 65.744.495.791,00 99,89 3.1.6. Penerimaan Piutang Daerah - 8.122.222,00 - 3.1.7. Penarikan Kembali Penyertaan Modal Pemda (Divestasi) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 3.2. PENGELUARAN DAERAH 11.245.000.000,00 9.035.247.917,30 80,35 3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - 3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 60,00 3.2.3. Pembayaran Pokok Utang. 6.245.000.000,00 6.035.247.917,30 96,64 PEMBIAYAAN NETTO 136.160.178.505,75 138.305.125.411,45 101,58

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) - 101.396.975.596,31 -

K. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD

36) Kewajaran Laporan Keuangan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

tahun 2011 dengan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian)


sedangkan tahun 2012 dengan Opini WDP (Wajar Dengan

Pengecualian)

37) Besaran SILPA untuk Kabupaten Karangasem SILPA tahun 2013

sebesar Rp.101.396.975.596,31 sedangkan total pendapatan

dalam APBD realisasinya sebesar Rp.1.041.577.611.027,12 . atau

100,91% dari target yang direncanakan.

38) Realisasi belanja tahun 2013 untuk Kabupaten Karangasem

sebesar Rp.1.078.485.760.842,26 sedangkan total anggaran

belanja dalam APBD tahun 2013 sebesar Rp.1.168.307.272.471,63

atau 92,31%

39) Jumlah Temuan BPK RI sampai dengan tahun 2013 sebanyak 243

temuan dengan 635 rekomendasi sedangkan temuan yang sudah

ditindaklanjuti sampai tahun 2013, sebanyak 575 rekomendasi =

90,55 %.

L. Pengelolaan Potensi Daerah

40) Rasio realisasi PAD tahun 2013 terhadap potensi PAD Realisasi

PAD untuk tahun 2013 sebesar Rp.168.652.789.874,71 sedangkan

potensi PAD tahun berjalan sebesar Rp.169.500.000.000,00

=99,50%

41) Peningkatan PAD Kenaikan / penurunan PAD dibagi PAD tahun

lalu kali 100 % PAD tahun 2013 sebesar Rp.168.652.789.874,71

sedangkan PAD tahun 2012 sebesar Rp.144.019.629.474,70 atau

naik 17,10%

M. Terobosan / Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

42) Jumlah penghargaan yang diterima Kabupaten Karangasem Tahun

2013 sebanyak 12 penghargaan terdiri dari :

a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia memberikan Penghargaan Kepada

Pemerintah Kabupaten Karangasem atas prestasinya dalam

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dengan predikat nilai CC”

b. Piagam Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Penghargaan kepada


SMAN 1 Selat Kabupaten Karangasem Bali sebagai Sekolah

Adiwiyata Nasional Tahun 2013.

c. Piagam Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Penghargaan Kepada

SMAN 1 Rendang Kabupaten Karangasem Bali sebagai

Sekolah Adwiyata Nasional Tahun 2013

d. Piagam Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Penghargaan Kepada

SMAN 1 Sidemen Kabupaten Karangasem Bali sebagai Sekolah

Adiwiyata Nasional Tahun 2013.

e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.

192 Tahun 2013 tentang Penghargaan Adipura Tahun 2013

kepada Kabupaten Karangasem

f. Menteri Pertanian Republik Indonesia memberikan

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara diberikan kepada I

Gusti Ngurah Alit sebagai Pemangku Ketahanan Pangan atas

Prakarsa dan Prestasinya dalam Mempelopori, Meningkatkan

dan Memberikan Keteladanan untuk Mewujudkan Ketahanan

Pangan, Kemandirian Pangan

g. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Piagam Penghargaan

kepada Ni Ketut Puspawati,SST sebagai Tenaga Kesehatan

Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2013.

h. Gubernur Bali memberikan Piagam Penghargaan kepada Ni

Ketut Puspawati,SST sebagai Peringkat I Tenaga Kesehatan

Gizi Teladan Tahun 2013

i. Gubernur Bali memberikan Piagam Penghargaan kepada Drs.

Ni Luh Sari Pansos Parwita Sari sebagai Peringkat II Tenaga

Medis Teladan Tahun 2013

j. Gubernur Bali memberikan Piagam Penghargaan kepada Ni

Wayan Henihayati sebagai Peringkat II Tenaga Kesehatan

Masyarakat Teladan Tahun 2013


k. Gubernur Bali memberikan Piagam Penghargaan kepada

Puskesmas Karangasem I sebagai Peringkat IV Lomba

Puskesmas Berprestasi Provinsi Bali Tahun 2013

43) Pengadaan barang dan jasa untuk Kabupaten Karangasem

Lounching LPSE (layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik) Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah bulan April

2012 Namun Penerapan keberadaan E-procurement mulai operasi

pada bulan September tahun 2014.

44) Daya saing daerah jumlah persetujuan investasi dalam tahun 2013

sebanyak 0 izin

2. TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

A. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

1) Program Nasional (yang melekat di Kementerian/LPND) yang

harus dilaksanakan oleh SKPD

Prosentase jumlah Program Nasional (RKP) sebanyak 104

Program Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD

sebanyak 52 program (50,00%) diantaranya :

1. Program Pendidikan anak usia dini

2. Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun

3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Pendidikan Non Formal

5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

7. Program Promusi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

11. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.

12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


13. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup.

14. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi

Sungai,Danau dan Sumber Air lainnya.

15. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

16. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.

17. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

18. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah.

19. Program Penataan Ruang.

20. Program Pengembangan Perumahan.

21. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan

Pemuda.

22. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

23. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

UMKM

24. Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keuanggulan Kompetitif UKM

25. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

26. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

27. Program Peningkatan Kualitas dan Produksi Tenaga Kerja.

28. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Tenaga Kerja.

29. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

30. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak.

31. Program Keluarga Berencana.

32. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAL

33. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan

LLAL

34. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP


35. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

36. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah.

37. Program Peningkatan Kerja sama antar Daerah.

38. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan.

39. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

40. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial lainnya.

41. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial.

42. Program Pengembangan Nilai Budaya

43. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

44. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

45. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

46. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,

47. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

48. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

(IKM)

49. Program Penataan Struktur Industri.

50. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

51. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri.

52. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan.

2) Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

pemerintah c/q Departemen/LPND

Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP) dalam

pelaksanaan program dan kegiatan ada berdasarkan

Keputusan Bupati atau Kepala SKPD. Yaitu Perbup No. 37


Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

Karangasem serta Perbup lain sesuai dengan SKPD masing

masing dinas, badan dan kantor, begitu juga dalam

pelaksanaan keuangan pun ada yaitu : DPA dan DPPA serta

Surat Keputusan Bupati tentang pelaksanaan Kegiatan pada

DPA ataupun DPPA masing – masing SKPD.

B. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

3) Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut

Peraturan Menteri semua peraturan yang mengatur tata laksana

SKPD telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku

Prosentase jumlah Perda yang dilaksanakan oleh SKPD

mencapai 100% dimana 11 Perda telah ditetapkan pada tahun

2013, keseluruhan telah dapat dilaksanakan oleh SKPD.

C. Penataan Kelembagaan Daerah

4.) Kesesuaian Struktur Jabatan dengan PP 41/2007

Struktur kelembagaan perangkat daerah Kabupaten

Karangasem telah sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007

dengan diberlakukannya PP tersebut SKPD semakin banyak

dengan banyaknya SKPD pelayanan terhadap masyarakat

diharapkan semakin cepat. Adapun penetapan Perda

Kelembagaan serta pengisisan personil berdasarkan PP No. 41

Tahun 2007 telah terealisasi bulan September tahun 2008.

Jumlah Jabatan yang ada tahun 2013 sebanyak 604 personil

Jumlah Jabatan yang seharusnya ada tahun 2013 ada

sebanyak 762 personil jadi baru terisi 79,3%.

5.) Keberadaan Jabatan fungsional dalam struktur Organisasi

SKPD ada pada Dinas Pendidikan, RSUD, Kantor KB, Dinas

Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas


Kehutanan dan Perkebunan, dan pada Dinas Kesehatan.nama

bidang/jabatan fungsional. Sebagai berikut :

Dinas Kesehatan :

• Doter

• Dokter Gigi

• Penyuluh Kesehatan Masyarakat

• Apoteker

• Perawat

• Bidan

• Pranata Lab.Kesehatan

• Sanitarian

• Nutrisionis

• Perawat Gigi

• Teknisi Elektromedis

• Etomologi Kesehatan

• Administrator Kesehatan

• Radiografer

• Rekam Medik

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

• Penyuluh Pertanian (PP)

• Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

• Pengawas Benih Tanaman (PBT)

• Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)

Dinas Peternakan,Kelautan dan Perikanan

• Penyuluh Perikanan

• Pengawas Benih Ikan

• Pengawas Mutu

• Pengawas Sumberdaya

• Pengendali Hama Penyakit

• Penyuluh Peternakan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

• Penyuluh KB


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

• Pengantar Kerja

• Pengawas Ketenagakerjaan

• Instruktur Latihan Kerja

• Perantara Hubungan Industrial

Dinas Pendidikan dan Olahraga

• Pengawas Sekolah

• Pamong Belajar

• Guru

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

• Penyuluh Kehutanan Lapangan

• Penyuluh Pertanian Lapangan

Rumah Sakit Umum Daerah

• Doter Umum

• Dokter Gigi

• Penyuluh Kesehatan Masyarakat

• Apoteker

• Asisten Apoteker

• Perawat

• Bidan

• Pranata Lab.Kesehatan

• Sanitarian

• Nutrisionis

• Perawat Gigi

• Teknisi Elektromedis

• Administrator Kesehatan

• Radiografer

• Rekam Medik

D. Pengelolaan Kepegawaian Daerah

a) Tingkat Kompetensi SDM dalam Menyelenggarakan Tugas

SKPD yang Relevan dengan Urusan Terkait


6.) Jumlah PNS SKPD sebanyak. 2.864 personil, PNS untuk

Guru, SD,SMP,SMA berjumlah 4.745 personil, total PNS

Kabupaten Karangasem sebanyak.7.609 personil.

7.) Prosentase struktur jabatan di Kabupaten Karangasem

yang terisi pada tahun 2013 adalah mencapai

79,3%.jabatan yang ada dari eselon II, III, IV, V jadi jumlah

jabatan yang terisi sejumlah 604 dan jabatan yang kosong

terdiri dari jabatan eselon II, III, IV, V jumlah jabatan yang

belum terisi 158. Begitu halnya dalam penempatan

seorang dalam jabatan, Pemerintah Kabupaten

Karangasem selalu berdasarkan pada peraturan

perundangan sehingga prosentase pejabat yang telah

memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan

bidang tugasnya mencapai 100%.

8.) Disamping itu, dilihat dari prosentase pejabat yang telah

memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan

kepemimpinan mencapai 68,3%. Dari jumlah pejabat yang

ada sebanyak 604 pejabat yang telah mengikuti pelatihan

kepemimpinan sebanyak 412 pejabat

Begitu halnya dengan jumlah pejabat yang telah memenuhi

persyaratan kepangkatan mencapai 100%. Semua pejabat

telah memenuhi syarat kepangkatan.


II/A II/B III/A III/B IV/A IV/B V

1. Sekretariat Daerah 1 - - - - - - - 1 2. Asisten Tata Praja - 1 - - - - - - 1 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan - 1 - - - - - - 1 4. Asisten Administrasi Umum - 1 - - - - - - 1 5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik - - - - - - - 1 1 6. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan - 1 - - - - - - 1 7. Staf Ahli Bidang Pemerintahan - - - - - - - 1 1 8. Staf Ahli Bidang Pembangunan - - - - - - - 1 1 9. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM - - - - - - - 1 1

10. Bagian Tata Pemerintahan - - 1 - 3 - - - 4 11. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia - - 1 - 3 - - - 4 12. Bagian Organisasi - - 1 - 2 - - 1 4 13. Bagian Ekonomi - - 1 - 3 - - - 4 14. Bagian Pengendalian Pembangunan - - 1 - 3 - - - 4 15. Bagian Kesejahteraan Rakyat - - 1 - 3 - - - 4 16. Bagian Hubungan Masyarakat Protokol - - 1 - 3 - - - 4 17. Bagian Perlengkapan - - 1 - 3 - - - 4 18. Bagian Umum - - 1 - 3 - - - 4 19. Bagian Keuangan - - 1 - 3 - - - 4 20. Sekretariat DPRD - 1 4 - 9 - - 3 17 21. Inspektorat - - 4 - 3 - - 2 9 22. Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat - 1 1 4 7 - - 4 17 23. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - 1 1 4 7 - - 4 17 24. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana - 1 - 1 17 - - 9 28 25. Badan Kepegawaian Daerah - 1 1 4 11 - - - 17 26. Badan Lingkungan Hidup - - 1 4 8 - - 4 17 27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 1 1 5 10 - - 3 20 28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - 1 - 4 - - - 5 29. Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran - 1 1 4 10 - - 7 23 30. Dinas Kebersihan dan Pertamanan - 1 1 3 9 - - 7 21 31. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - 1 1 5 12 - - 6 25 32. Dinas Kehutanan dan Perkebunan - - 1 4 17 - - 11 33 33. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - 1 1 3 9 - - 7 21 34. Dinas Kesehatan - 1 1 4 14 - - 1 21 35. Dinas Komunikasi dan Informatika - 1 1 3 8 - - 4 17 36. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - 1 1 4 10 - - 5 21 37. Dinas Pekerjaan Umum - 1 1 4 10 - - 5 21 38. Dinas Pendapatan - 1 1 4 13 - - 2 21 39. Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - 1 4 5 - - 11 21 40. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura - 1 1 2 19 - - 7 30 41. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan - 1 1 4 21 - - 8 35 42. Dinas Sosial - 1 1 4 8 - - 8 22 43. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 1 1 4 9 - - 7 22 44. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga - 1 1 6 19 - 18 7 52 45. Kantor Ketahanan Pangan - - 1 - 3 - - 1 5 46. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) - - 1 - 5 - - - 6 47. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - - 1 - 4 - - - 5 48. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - - 1 - 2 - - 2 5 49. Rumah Sakit Umum Daerah - - 1 4 9 - - - 14 50. Sekretariat KPUD - - 1 - 3 - - 1 5 51. Kecamatan Abang - - 1 1 5 1 - 2 10 52. Kecamatan Bebandem - - 1 1 3 2 - 3 10 53. Kecamatan Karangasem - - 1 1 2 3 - 3 10 54. Kecamatan Kubu - - 1 1 5 2 - 1 10 55. Kecamatan Manggis - - 1 1 5 3 - - 10 56. Kecamatan Rendang - - 1 1 4 3 - 1 10 57. Kecamatan Selat - - 1 1 5 3 - - 10 58. Kecamatan Sidemen - - 1 1 4 2 - 2 10 59. Kelurahan Karangasem - - - - 1 3 - 2 6 60. Kelurahan Padangkerta. - - - - 1 4 - 1 6 61. Kelurahan Subagan - - - - 1 3 - 2 6 62. UPTD Kesehatan - - - - 22 - - - 22

1 24 54 96 382 29 18 158 762 Jumlah Jabatan yg terisi 604

JMLH

DATA PEJABAT STRUKTURAL DI KABUPATEN KARANGASEM S/D 31 DESEMBER 2013

JUMLAH

ESELONNO. BADAN/DINAS/KANTOR KR


Jumlah Jabatan yang terisi = 604 Jabatan

Jumlah Jabatan yang harus ada = 762 Jabatan

Jabatan yang masih kosong = 158 Jabatan

E. Perencanaan Pembangunan Daerah

9) Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimiliki

oleh SKPD

Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menyusun dan

Menetapkan dokumen perencanaan pembangunan pada SKPD

baik berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD dan RKA-SKPD.

10) Sinkronisasi Program Renja SKPD dengan Program RKPD

Seluruh Program RKPD Kabupaten Karangasem telah diakomodir

dalam Renja SKPD, sehingga prosentase program RKPD yang

tidak diakomodir pada Renja SKPD adalah 0%.

11) Sinkronisasi Program RKA SKPD dengan Program RENJA

SKPD. Begitu juga halnya dengan RKA SKPD dimana seluruh

program RENJA RKPD telah diakomodir dalam RKA SKPD,

sehingga telah terdapat sinkronisasi.

12) Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran

Sinkronisasi juga terdapat pada perencanaan program dan

anggaran dimana seluruh Program dan anggaran dimana seluruh

Program RENJA SKPD telah terakomodir dalam DPA SKPD.

F.Pengelolaan Keuangan Daerah

13) Alokasi Anggaran

Total anggaran SKPD Tahun 2013 sebesar

Rp.1.168.307.272.471,63 terhadap total Belanja APBD tahun

2013 sebesar Rp.1.168.307.272.471,63 atau mencapai 100%

semua anggaran dibagi habis untuk SKPD

14) Besaran Belanja Modal.

Presentase belanja modal Rp.196.319.184.893,58 terhadap total

belanja SKPD sebesar Rp.1.168.307.272.471,63 mencapai

16,80%

15) Besaran Belanja Pemeliharaan.


Presentase belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp.

8.091.840.066,40 terhadap total belanja barang dan jasa sebesar

Rp.209.130.292.666,01 hanya mencapai 3,87% Begitu juga

dengan presentase total belanja pemeliharaan sebesar

Rp.8.091.840.066,40 dari total belanja SKPD sebesar

Rp.1.168.307.272.471,63 yang hanya mencapai 0,69%

16) Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.8.091.840.066,40

Total Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.209.130.292.666,01

17) Keberadaan laporan keuangan SKPD sudah disertai dengan

komponen berupa Neraca , Calk. Dan LRA

Pengelolaan Barang Milik Daerah

18) Manajemen Asset SKPD.

Keberadaan inventarisasi barang / asset SKPD ada pada Bagian

TU masing – masing SKPD. Dengan dokumen diantaranya KIR,

KUR dan Inventaris barang SKPD.Nilai Buku s/d Desember 2013

Jumlah Aset tetap Kabupaten Karangasem

Rp.897.635.061.024,49

19) Penggunaan Tanah oleh SKPD.

Rasio bidang tanah yang digunakan 96.269.222.033,50

dibandingkan dengan total bidang tanah yang dikuasai di Daerah

Kabupaten Karangasem mencapai 99,7% artinya tanah yang

tidak dipergunakan 0,3% Rp. 366.065.000,00. Total aset tanah

yang di kuasai Kabupaten Karangasem nilai buku s/d Desember

2013 Rp.96.635.287.033,50

Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat.

20) Bentuk – bentuk Fasilitasi /prasarana Partisipasi Masyarakat

keberhasilan pembangunan sudah pasti sebagai akibat dari

partisipasi berbagai komponen termasuk masyarakat. Untuk

dapat optimalnya dukungan masyarakat, maka Pemerintah

Kabupaten Karangasem menyediakan fasilitas / prasarana

partisipasi bagi masyarakat diantaranya Karangasem tool gate ke

081 236 465 000 WWW.karangasemkab.go.id ,papan



pengumuman yang terdapat di seluruh SKPD, Leaflet, Mobil

keliling sebanyak 1 unit, dan pengumuman di Mass Media baik

cetak maupun elektronik.

21) Responsivitas Terhadap Partisipasi Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Karangasem pada tahun 2013, sudah

melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik yang diberikan, melalui Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Karangasem dan Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Karangasem mengenai hasil survey

dimaksud belum ditentukan masih dalam proses pelaksanaan

lanjutan..

3. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. URUSAN WAJIB. 1). Pendidikan.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tercapai sebesar 25,73 %

yang mana capaian tersebut adalah sebesar 85,7 % dari target

pada tahun 2013. Walaupun Keberhasilan pencapaian

partisipasi pendidikan dan masih dibawah target yang ditetapkan

sebesar 30 % tahun 2013, walaupun terjadi peningkatan

partisipasi akan tetapi masih diperlukan langkah strategis untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

pendidikan bagi anak sejak usia dini untuk meningkatkan mutu

masukan pada jenjang pendidikan selanjutnya.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/Sederajat telah

tercapai sebesar 103,71 yaitu 90,7 % dari target yang yang

ditetapkan tahun 2013 sebesar 114,22 %. Capaian target APK

menunjukkan laju pertumbuhan penduduk usia sekolah untuk

tingkat pendidikan SD yang menurun. Dalam rangka penuntasan

Wajib Belajar Sembilan Tahun jenjang SD Pemerintah telah

menargetkan secara nasional capaian partisipasi secara murni

(APM) bagi anak usia 7-12 tahun sebesar 99,58 % yang juga


dijadikan target oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem di tahun

2013. Capaian APM SD Kabupaten Karangasem pada tahun 2013

masih dibawah target minimal diatas dengan capaian APM

sebesar 90,85 % atau sebesar 90,9 % dari target yang ditetapkan

pada tahun 2013 APM tersebut menunjukan masih ada sebesar

9,1 % anak usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan

jenjang SD.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP/Sederajat telah

tercapai sebesar 96,23% yang mana masih dibawah target yang

ditetapkan tahun 2013, yaitu sebesar 99,01 % atau hanya

tercapai 97.1 % . APM jenjang SMP/Sederajat tahun 2013 bagi

anak usia 13-15 tahun 2013 tercapai sebesar 74,41 % yaitu

melampaui target yang ditetapkan sebesar 66,79 %di tahun 2013

maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan partisipasi

masyarakat dalam jenjang pendidikan menengah pertama.

Dalam rangka penuntasan Wajar 9 Tahun jenjang SMP

Pemerintah juga telah menetapkan target nasional yaitu capaian

APK minimal 100 % di tahun 2013 sehingga dapat disimpulkan

bahwa walaupun terjadi peningkatan APM akan tetapi hal tersebut

belum mencapai target nasional.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/Sederajat telah

tercapai sebesar 70,58 % yaitu diatas target yang ditetapkan

tahun 2013 sebesar 51,87 %. APM jenjang SMA/Sederajat tahun

2013 bagi anak usia 16-15 tahun tercapai sebesar 52,79 % yaitu

sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 36,09 %,

ditahun 2013.

5. Partisipasi pendidikan juga dapat dilihat dari perbandingan antar

jenjang pendidikan yaitu rasio siswa/sekolah, rasio siswa/kelas,

rasio siswa/guru, rasio kelas/ruang kelas dan rasio kelas/guru.

Capaian rasio diatas rata-rata dibawah target ideal yang

ditetapkan, artinya perluasan akses dan pemerataan pendidikan

pada jejang PAUD, Wajar 9 Tahun jenjang SMP dan layanan


pendidikan pendidikan menengah perlu lebih ditingkatkan

sehingga tercapai target secara nasional. Sedangkan partisipasi

pendidikan jenjang SD perlu dipertahankan serta diupayakan

meningkat sehingga tercapai tuntas secara paripurna yaitu APM

100 % dan jenjang SMP dan SMTA diupayakan meningkat

sehingga tercapai target nasional tuntas wajar 9 tahun di tahun

2013 dengan capaian APK minimal 95 % dan APK SMA tercapai

minimal 70 % di tahun 2013 dimana untuk tahun 2013 APK untuk

jenjang SMP dan SMA/SMK terlampaui di tahun 2013.

6. Peningkatan Mutu Pendidikan

1. Peningkatan persentase lulusan dan rata-rata nilia ujian

nasional

Meskipun nilai ujian nasional (NUN) bukan merupakan satu-

satunya parameter mutu pendidikan, namun sampai saat ini

dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah NUN

merupakan salah satu indikator keberhasilan siswa.

Keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan tahun 2013

nampak dari capaian rata-rata NUN SD = 7,48 lebih tinggi dari

0,48 dari target pada tahun 2013, Rata-rata NUN SMP tercapai

sebesar 5,872 . Pada jenjang pendidikan menengah rata-rata

NUN SMA/MA tahun 2013 adalah sebesar 6,224 dan SMK

sebesar 6,887.

2. Menekan angka mengulang dan angka putus sekolah

Angka mengulang dari tahun ketahun sedapat mungkin dapat

ditekan sehingga tidak ada lagi siswa yang mengulang dengan

tetap mempertimbangkan objektivitas standar penilaian. Pada

tahun 2013 tingkat siswa SD yang mengulang masih diatas

target yang ditentukan yaitu 2% dari siswa yaitu 3,6%.

Walaupun angka mengulang dapat ditekan namun posisi tahun

2013 masih diatas standar yang ditetapkan sebesar 2,5 %.

Berbeda dengan di SMP dimana angka mengulang tahun 2013


sudah berada dibawah target 1 % yaitu untuk SMP 0.1 % dan

SLTA 0,1 %. Masih tingginya angka mengulang pada jenjang

SD disebabkan diantaranya rendahnya mutu masukan dan

juga adanya siswa baru SD umurnya dibawah standar yang

ditetapkan sehingga anak belum memiliki kesiapan secara

optimal untuk masuk di SD.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Dilihat dari rata-rata lama sekolah pada semua jenjang

pendidikan belum mencapai siklus yang ditetapkan yaitu 6

tahun di SD, 3 tahun di SMP dan SMTA. Capaian tahun

pelajaran 2011/2013 yaitu 6 untuk SD, 3 untuk SMP dan 3

untuk SMTA. Lamanya lama sekolah juga menunjukan mutu

pendidikan di suatu sekolah, namun disadari pula bahwa

tingkat kemampuan siswa yang rendah berpotensi untuk tidak

naik kelas ataupun tidak lulus sehingga siswa harus

mengulang untuk terpenuhinya pengembangan potensi yang

kompetetif.

4. Kelayakan Guru Mengajar

Semua guru pada jenjang pendidikan sudah layak mengajar

karena telah memenuhi persyaratan ber ijazah guru. Dari data

yang terhimpun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Karangasem terkait data individual guru menurut

tingkat pendidikan untuk SD sejumlah 2.932 orang sudah

berpendidikan S1/Diploma IV/lebih tinggi dan 775 orang belum

berpendidikan S1.Untuk jenjang SMP sejumlah 1116 orang

berijasah S1 keatas dan 134 orang masih dibawah S1.Untuk

jenjang SMA/SMK 1116 orang sudah berijasah S1 keatas dan

134 orang masih belum.

Angka Melek Huruf.


Sesuai target nasional angka buta aksara menjadi 5 % di

tahun 2011, sedangkan di Kabupaten Karangasem angka buta

aksara sampai tahun 2011 sudah menunjukan penurunan dari

25,77 % di tahun 2010 menurun menjadi 24,85 % di tahun

2011 menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi 3,2%

dari jumlah penduduk di tahun 2013. Dalam upaya

meningkatkan angka melek huruf pemerintah kabupaten

karangasem berupaya mempercepat penuntasan buta aksara

dan hasilnya dari tahun ke tahun tingkat buta aksara telah jauh

menurun (dalam tahun anggaran 2013 tertangani 1.250

orang).

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

7. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tercapai sebesar 25,73

% yang mana capaian tersebut adalah sebesar 85,7 % dari

target pada tahun 2013. Walaupun Keberhasilan pencapaian

partisipasi pendidikan dan masih dibawah target yang

ditetapkan sebesar 30 % tahun 2013, walaupun terjadi

peningkatan partisipasi akan tetapi masih diperlukan langkah

strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya pendidikan bagi anak sejak usia dini untuk

meningkatkan mutu masukan pada jenjang pendidikan

selanjutnya.

8. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/Sederajat

telah tercapai sebesar 103,71 yaitu 90,7 % dari target yang

yang ditetapkan tahun 2013 sebesar 114,22 %. Capaian target

APK menunjukkan laju pertumbuhan penduduk usia sekolah

untuk tingkat pendidikan SD yang menurun. Dalam rangka

penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun jenjang SD

Pemerintah telah menargetkan secara nasional capaian

partisipasi secara murni (APM) bagi anak usia 7-12 tahun

sebesar 99,58 % yang juga dijadikan target oleh Pemerintah


Kabupaten Karangasem di tahun 2013. Capaian APM SD

Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 masih dibawah

target minimal diatas dengan capaian APM sebesar 90,85 %

atau sebesar 90,9 % dari target yang ditetapkan pada tahun

2013 APM tersebut menunjukan masih ada sebesar 9,1 %

anak usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan

jenjang SD.

9. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP/Sederajat

telah tercapai sebesar 96,23% yang mana masih dibawah

target yang ditetapkan tahun 2013, yaitu sebesar 99,01 %

atau hanya tercapai 97.1 % . APM jenjang SMP/Sederajat

tahun 2013 bagi anak usia 13-15 tahun 2013 tercapai sebesar

74,41 % yaitu melampaui target yang ditetapkan sebesar

66,79 %di tahun 2013 maka dapat disimpulkan terjadi

peningkatan partisipasi masyarakat dalam jenjang pendidikan

menengah pertama.

Dalam rangka penuntasan Wajar 9 Tahun jenjang SMP

Pemerintah juga telah menetapkan target nasional yaitu

capaian APK minimal 100 % di tahun 2013 sehingga dapat

disimpulkan bahwa walaupun terjadi peningkatan APM akan

tetapi hal tersebut belum mencapai target nasional.

10. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/Sederajat

telah tercapai sebesar 70,58 % yaitu diatas target yang

ditetapkan tahun 2013 sebesar 51,87 %. APM jenjang

SMA/Sederajat tahun 2013 bagi anak usia 16-15 tahun

tercapai sebesar 52,79 % yaitu sudah melampaui target yang

ditetapkan sebesar 36,09 %, ditahun 2013.

11. Partisipasi pendidikan juga dapat dilihat dari perbandingan

antar jenjang pendidikan yaitu rasio siswa/sekolah, rasio

siswa/kelas, rasio siswa/guru, rasio kelas/ruang kelas dan

rasio kelas/guru. Capaian rasio diatas rata-rata dibawah target

ideal yang ditetapkan, artinya perluasan akses dan


pemerataan pendidikan pada jejang PAUD, Wajar 9 Tahun

jenjang SMP dan layanan pendidikan pendidikan menengah

perlu lebih ditingkatkan sehingga tercapai target secara

nasional. Sedangkan partisipasi pendidikan jenjang SD perlu

dipertahankan serta diupayakan meningkat sehingga tercapai

tuntas secara paripurna yaitu APM 100 % dan jenjang SMP

dan SMTA diupayakan meningkat sehingga tercapai target

nasional tuntas wajar 9 tahun di tahun 2013 dengan capaian

APK minimal 95 % dan APK SMA tercapai minimal 70 % di

tahun 2013 dimana untuk tahun 2013 APK untuk jenjang SMP

dan SMA/SMK terlampaui di tahun 2013.

12. Peningkatan Mutu Pendidikan

1. Peningkatan persentase lulusan dan rata-rata nilia ujian

nasional

Meskipun nilai ujian nasional (NUN) bukan merupakan satu-

satunya parameter mutu pendidikan, namun sampai saat ini

dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah NUN

merupakan salah satu indikator keberhasilan siswa.

Keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan tahun 2013

nampak dari capaian rata-rata NUN SD = 7,48 lebih tinggi dari

0,48 dari target pada tahun 2013, Rata-rata NUN SMP tercapai

sebesar 5,872 . Pada jenjang pendidikan menengah rata-rata

NUN SMA/MA tahun 2013 adalah sebesar 6,224 dan SMK

sebesar 6,887.

2. Menekan angka mengulang dan angka putus sekolah

Angka mengulang dari tahun ketahun sedapat mungkin dapat

ditekan sehingga tidak ada lagi siswa yang mengulang dengan

tetap mempertimbangkan objektivitas standar penilaian. Pada

tahun 2013 tingkat siswa SD yang mengulang masih diatas

target yang ditentukan yaitu 2% dari siswa yaitu 3,6%.

Walaupun angka mengulang dapat ditekan namun posisi tahun


2013 masih diatas standar yang ditetapkan sebesar 2,5 %.

Berbeda dengan di SMP dimana angka mengulang tahun 2013

sudah berada dibawah target 1 % yaitu untuk SMP 0.1 % dan

SLTA 0,1 %. Masih tingginya angka mengulang pada jenjang

SD disebabkan diantaranya rendahnya mutu masukan dan

juga adanya siswa baru SD umurnya dibawah standar yang

ditetapkan sehingga anak belum memiliki kesiapan secara

optimal untuk masuk di SD.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Dilihat dari rata-rata lama sekolah pada semua jenjang

pendidikan belum mencapai siklus yang ditetapkan yaitu 6

tahun di SD, 3 tahun di SMP dan SMTA. Capaian tahun

pelajaran 2011/2013 yaitu 6 untuk SD, 3 untuk SMP dan 3

untuk SMTA. Lamanya lama sekolah juga menunjukan mutu

pendidikan di suatu sekolah, namun disadari pula bahwa

tingkat kemampuan siswa yang rendah berpotensi untuk tidak

naik kelas ataupun tidak lulus sehingga siswa harus

mengulang untuk terpenuhinya pengembangan potensi yang

kompetetif.

4. Kelayakan Guru Mengajar

Semua guru pada jenjang pendidikan sudah layak mengajar

karena telah memenuhi persyaratan ber ijazah guru. Dari data

yang terhimpun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Karangasem terkait data individual guru menurut

tingkat pendidikan untuk SD sejumlah 2.932 orang sudah

berpendidikan S1/Diploma IV/lebih tinggi dan 775 orang belum

berpendidikan S1.Untuk jenjang SMP sejumlah 1116 orang

berijasah S1 keatas dan 134 orang masih dibawah S1.Untuk

jenjang SMA/SMK 1116 orang sudah berijasah S1 keatas dan

134 orang masih belum.


Angka Melek Huruf.

Sesuai target nasional angka buta aksara menjadi 5 % di

tahun 2011, sedangkan di Kabupaten Karangasem angka buta

aksara sampai tahun 2011 sudah menunjukan penurunan dari

25,77 % di tahun 2010 menurun menjadi 24,85 % di tahun

2011 menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi 3,2%

dari jumlah penduduk di tahun 2013. Dalam upaya

meningkatkan angka melek huruf pemerintah kabupaten

karangasem berupaya mempercepat penuntasan buta aksara

dan hasilnya dari tahun ke tahun tingkat buta aksara telah jauh

menurun (dalam tahun anggaran 2013 tertangani 1.250

orang).

2). Kesehatan.

a. PELAYANAN KESEHATAN DASAR :

1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

Cakupan kunjungan ibu hamil ( K4) pada tahun 2013 sebesar

89,24%, turun dari cakupan tahun 2012 sebesar 92,61%, belum

mencapai target SPM sebesar 95,%, ini disebabkan karena rata-rata

ibu hamil memeriksakan kehamilannya pada usia kehamilan diatas

24 minggu, mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga banyak ibu

hamil yang tinggal diluar wilayah.

2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani pada tahun 2013

sebesar 47,08 %, meningkat dari cakupan tahun 2012 sebesar

45,56% namun masih dibawah target SPM sebesar 80 %. Data

sasaran Komplikasi Kebidanan untuk tahun 2013 yang ada didapat

dari : 20 % dari bumil (8.749) yaitu 1.746. Kenyataan riil komplikasi

kebidanan yang ada dilapangan ditemukan 822 bumil yang

mengalami komplikasi kebidanan dan semua sudah tertangani ( 100

% ).


3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan/Tenaga Kesehatan yang

Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan/Tenaga Kesehatan

yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada Tahun 2013 sebesar

95,61% turun dibandingkan dengan cakupan tahun 2012 yaitu

sebesar 97,13 % sudah melebihi target SPM yang telah ditetapkan

90 %, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan/pemerataan

tenaga Bidan sebagai penolong Persalinan serta masyarakat sudah

mulai meningkat kesadarannya untuk bersalin di tenaga kesehatan.

4. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan Pelayanan Nifas pada Tahun 2013 sebesar 95,82%

meningkat kalau dibandingkan dengan cakupan tahun 2012 sebesar

96,74% dan sudah melebihi target SPM 90%. Ini berarti ibu pasca

persalinan sudah mulai mengerti dan sadar akan pentingnya

perawatan ibu pasca persalinan.

5. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun

2013 sebesar 51,97% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar

50,68% dan masih dibawah target SPM 80%. Adapun perhitungan

sasaran Neonatus dengan komlikasi dihitung berdasarkan 15% dari

jumlah bayi baru lahir, kenyataan riil komplikasi neonatur dilapangan

ditemukan 620 orang dan semuanya sudah tertangani sesuai standar

( 100 % sudah tertangani ).

6. Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Imunization ( UCI)

Pelayanan imunisasi dilaksanakan guna menurunkan angka

kesakitan dan kematian bayi dan balita yang disebabkan terkena

penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ( PD3I ).

Keberhasilan pelayanan imunisasi dapat diukur dengan Indikator

desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunitation). Cakupan

Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Karangasem pada tahun 2013

sebesar 94,87% yaitu 74 desa dari 78 Desa meningkat bila

dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu 93,59% namun belum

mencapai target SPM ( 100% ). Ini disebabkan mulai tahun 2011


kriteria UCI ditentukan oleh capaian 5 ( lima ) jenis antigen yang

harus memenuhi syarat sesuai dengan target, sedang tahun 2013

ada 4 (empat) antigen yang harus dipenuhi sesuai dengan target

yang telah ditetapkan, dan untuk tahun 2013 ada 4 (empat) desa

yang belum memenuhi target kriteria UCI yang telah ditetapkan.

21. Balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten

Karangasem tahun 2013 sebanyak 29 orang meningkat bila

dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebanyak 23 orang balita gizi

buruk dan semuanya telah mendapat perawatan sehingga cakupan

balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%, dan

sudah mencapai target yang ditentukan dalam SPM (100%), ini

menunjukan kemampuan manajemen program Gizi sudah baik .

22. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

a) Penemuan penderita baru TBC BTA positif di Kabupaten

Karangasem tahun 2013 sebesar 56,70 % menurun bila

dibandingkan dengan cakupan tahun 2012 yaitu sebesar 52,23 %

dan belum memenuhi target SPM sebesar 100 %, ini disebabkan

karena kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke

Puskesmas masih sangat kurang.

b) Penderita DBD yang ditangani

Tingkat keberhasilan pencegahan dan pemberantasan penyakit

Demam Berdarah Dengue (DBD) dapat dilihat dari penderita DBD

yang ditangani tahun 2013 100 % sama dengan cakupan tahun

lalu dan sudah memenuhi target SPM ( 100 % ) ini berarti

semua penderita DBD sudah tertangani 100 %.

b. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan

strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama& baru).

Cakupan rujukan pasien maskin di Kabupaten Karangasem

Tahun 2013 sebesar 12.427 pasien maskin yang berkunjung ke


sarana kesehatan strata dua dari semuanya sudah terlayani

(100%). Bila dibandingkan dengan target SPM sebesar 100%

maka Kabupaten Karangasem sudah mencapai target. Namun jika

dibandingkan dengan jumlah sasaran masyarakat miskin yang

ditanggung dari program jamkesmas yaitu sebesar 127.235 jiwa,

maka cakupan pelayanan pelayanan rujukan sebesar 9,77%. Hal ini

disebabkan karena pasien program jamkesmas sudah mendapat

penanganan di puskesmas, dan jika tidak dapat ditangani di

Puskesmas akan dirujuk ke Rumah Sakit.

2. Cakupan kunjungan bayi tahun 2013 sebesar 101,06.%, sudah

melebihi target SPM (90%), namun ini sudah menujukkan bahwa

kemampuan manajemen program KIA sudah semakin baik dalam

melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan

pelayanan kesehatan.

3). Lingkungan Hidup.

1. Penanganan sampah di Kabupaten Karangasem tercapai 82,03% yang artinya 164,58M³ produksi sampah per hari baru bisa tertangani 135M³ per hari melalui TPA Linggasana Kecamatan Bebandem, TPST 3R Besakih Kecamatan Rendang, TPST 3R Kecamatan Manggis dan kelompok-kelompok pengomposan yang tersebar di kecamatan. Timbulan sampah berasal dari sampah rumah tangga, sampah komersial, sampah kelembagaan, sampah pasar, sampah upakara dan sampah alam yang tersebar terarah di 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, Kecamatan Abang, Kecamayan Kubu dan Kecamatan Sidemen. Bila dibandingkan dengan IKK Tahun 2012 sebesar 97,38% menunjukan tidak ada kenaikan volumen sampah di tahun 2013 artinya adanya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah.

2. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kabupaten Karangasem per satuan penduduk tercapai sebesar 0,34% yang artinya dari 438.475 Jiwa tersedia TPS dengan daya tampung 150 M³. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 stabil hal ini menunjukan masih adanya


kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk mengolah sampahnya sendiri sehingga penyediaan TPS berkurang seimbang dengan partisipasi masyarakat dalam mengolah sampah rumah tangganya.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampahnya sendiri khususnya di Kota Amlapura berkorelasi positif dengan tingkat perolehan prestasi di bidang lingkungan hidup, hal ini terbukti dengan diraihnya Penghargaan Tropi Adipura Kota Amlapura Peringkat I Nasional 6 (enam) kali berturut-turut yaitu dari tahun 2007 - 2012.

4). Pekerjaan Umum.

1. Panjang jalan di Kabupaten Karangasem sampai akhir 2013 dalam

kondisi baik adalah mencapai 49,32% ini terlihat dari panjang jalan

Kabupaten dalam kondisi baik mencapai 380,33 km dibandingkan

dengan jumlah panjang seluruh jalan Kabupaten yang mencapai

771.147 km

2. Sedangkan prosentase luas irigasi di Kabupaten Karangasem dalam

kondisi baik mencapai 58,3% dimana luas irigasi Kabupaten dalam

kondisi baik seluas 5.032,45 Ha dibandingkan dengan total luas irigasi

kabupaten yang mencapai 8.632 Ha.

3. Adapun prosentase rumah tangga bersanitasi telah mencapai 48,76%

dimana jumlah rumah bersanitasi sebanyak 56.067 unit dibandingkan

dengan total rumah yang ada di kabupaten karangasem sebanyak

114.986 unit,

4. Kabupaten Karangasem hingga akhir 2013 kawasan kumuh tidak ada

lagi.

5). Penataan Ruang.

5. Prosentase ruang terbuka hijau di Kabupaten Karangasem pada tahun

2013 yaitu 67,90% dimana luas ruang terbuka hijau 3.005,86 ha

sedangkan luas wilayah ber HPL/HGB seluas 4.421,4 ha. Perkotaan

Amlapura Perda No. 17 Tahun 2006.

6). Perencanaan Pembangunan.

6. Dokumen Perencanaan RPJPD Kabupaten Karangasem telah

ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2006.tahun 2006-2025.


7. Dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Karangasem telah

ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 - 2015

8. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD telah ditetapkan dengan

peraturan Bupati Karangasem setiap tahun yang diimplementasikan

dalam APBD Kabupaten Karangasem peraturan Bupati Nomor 24

Tahun 2012 tentang RKPD Kabupaten Karangasem tahun 2013 yang

ditetapkan tanggal 21 Mei 2012

9. Prosentase penjabaran program RPJMT ( Renstra) ke dalam RKPD

mencapai 100% dimana jumlah program RKPD tahun berkenan

sebanyak 239 program sedangkan jumlah program RPJMD yang harus

dilaksanakan tahun berkenan sebanyak 239 program.

7). Perumahan.

10. Rumah tangga yang ada di Kabupaten Karangasem yang telah

menggunakan air bersih dari PDAM mencapai 47,02% dari jumlah

rumah seluruhnya yang mencapai 114.986 unit sedangkan jumlah

pelanggan sebanyak 54.066 pelanggan mengingat mata air di

Kabupaten Karangasem banyak dan cukup bersih banyak penduduk

yang mempergunakan air tersebut secara langsung.

11. Kabupaten Karangasem tidak lagi mempunyai lingkungan pemukiman

kumuh

12. Prosentase rumah layak huni sudah mencapai 76,937 % dimana

jumlah rumah layak huni adalah 90.490 unit dibandingkan dengan

jumlah rumah seluruhnya adalah 117.615 unit.

8). Kepemudaan dan Olah raga.

13. Jumlah gelanggang / balai remaja selain milik swasta di Kabupaten

Karangasem per 1000 penduduk adalah 25%

14. Jumlah lapangan olahraga per 1000 penduduk adalah mencapai 25%

Lapangan sepak bola = 16 lapangan

Lapangan basket = 8 lapangan

Lapangan volley = 8 lapangan

Lapangan bulu tangkis = 4 lapangan


Kolam renang = 1 kolam

Jumlah =37 lapangan

9). Penanaman Modal

15. Pada tahun 2013, penanaman modal oleh investor di Kabupaten

Karangasem 0 perusahaan

10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

16. Presentase koperasi aktif di Kabupaten Karangasem pada tahun 2013

adalah mencapai 92%, dimana jumlah koperasi aktif sebanyak 284

koperasi sedangkan jumlah seluruh koperasi di Karangasem sebanyak

306 koperasi,

17. Sedangkan prosentase Usaha Mikro dan kecil mencapai 99% dimana

jumlah usaha Mikro dan Kecil sebanyak 37.368 Unit dibandingkan

jumlah seluruh UKM yang mencapai 37.788 UKM.

11). Kependudukan dan Catatan Sipil.

18. Presentase penduduk Karangasem yang wajib KTP (berusia 17 tahun

dan atau pernah/sudah menikah) berjumlah 418.032 orang yang telah

memiliki KTP(menerima KTP baik itu EKTP maupun KTP manual )

karena untuk tahun 2013 s/d tahun 2014 masih diberikan kewenangan

daerah oleh pusat untuk mengeluarkan KTP manual ini disebabkan

EKTP yang sudah terekam belum keluar seluruhnya. EKTP baru keluar

sebesar 260.193 KTP manual sebanyak 28.344 maka jumlahnya

288.537 mencapai 69,02 %

19. Kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Karangasem baru mencapai

70% orang per 1000 orang penduduk. Artinya jumlah penduduk yang

memiliki akta kelahiran sebanyak 393.750 orang sedangkan jumlah

penduduk tahun 2013 sebanyak 559.989 orang

12). Ketenagakerjaan.

20. Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2013 di Kabupaten

Karangasem telah mencapai 86.747 / 139.905 X 100% = 62 % yang

dilihat dari perbandingan jumlah penduduk angkatan kerja sebesar

86.747 jiwa dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun).usia

kerja = 139.905 jiwa


21. Tahun 2013, Jumlah pencari kerja yang terdaftar ditempatkan

sebanyak 321 orang sedangkan jumlah pencari kerja yang mendaftar

sebanyak 2.293 orang capaian kinerja 14,00%

Pemerintah Kabupaten Karangasem, masih menjalin hubungan dan

berusaha bekerjasama dengan pemerintah jepang dalam hal

pengiriman tenaga kerja sehingga kegiatan pendidikan, pelatihan dan

keterampilan selalu di prioritaskan.

Tenaga Kerja Perempuan berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan

pada tahun 2013 berjumlah 448 orang.

13) Ketahanan Pangan.

22. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah memiliki regulasi ketahanan

pangan dalam bentuk Keputusan Bupati Karangasem Nomor 452

tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan

Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten

Karangasem.

23. Adapun rata – rata ketersediaan bahan pangan utama untuk tahun

2013 dimana jumlah ketersediaan pangan utama per tahun 92.160,24

kg jumlah penduduk 559.989 jiwa kebutuhan pangan equivalen beras

per orang per tahun 164,58 kg/capita/tahun sehingga kebutuhan

pangan Kabupaten Karangasem berarti telah melampaui angka tingkat

kecukupan pangan untuk wilayah Bali sebesar 116 kg/Kap/Th,

sehingga ketersediaan Pangan untuk Tahun 2013 Surplus 27.204,27

Ton.

14). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

24. Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan Kabupaten

Karangasem, untuk tahun 2013 pekerja perempuan di lembaga

pemerintahan sebanyak 2.939 orang sedangkan jumlah pekerjaan

perempuan sebanyak 160.193 orang jadi capaian kinerja = 1,83%.

25. Tahun 2013, angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas

65,73% dimana jumlah anak perempuan usia ˃ 15 yang melek huruf

berjumlah 105.295 orang sedangkan jumlah anak perempuan usia ˃

15 berjumlah 160.193 orang.


26. Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2013 adalah

2,67%. Dimana jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak

4.274 sedangkan jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 160.193

orang.

15). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

27. Presentase tingkat prevalensi peserta KB aktif mencapai 81,84%

dimana peserta program KB aktif berjumlah 70.607 pasangan

dibandingkan pasangan usia subur yang mencapai 86.266 pasangan.

28. Presentase Keluarga Para Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I tahun

2013 mencapai 24,66%, dimana jumlah keluarga para sejahtera dan

sejahtera I mencapai 25.135 KK dibandingkan jumlah keluarga

seluruhnya yang mencapai 101.925 KK.

16). Perhubungan.

29. Presentase jumlah angkutan darat 66.158 dibandingkan dengan jumlah

penumpang 230.812 sehingga mencapai 1 : 3 dengan 1 angkutan = 9

seet..

17). Komunikasi dan Informatika.

30. Pemerintah daerah telah memiliki Website yaitu

www.karangasemkab.go.id yang dioperasikan oleh Kantor Informasi

dan Komunikasi dan Karangasem Tool Gate ke 081 236 465 000.

31. Sedangkan jumlah pameran / expo yang diikuti untuk tahun 2013 satu

kali Karnaval pada bulan Agustus 2013.

18). Pertanahan.

32. Prosentase luas lahan di Kabupaten Karangasem yang sudah

bersertifikat mencapai 69,23% dimana luas lahan bersertifikat adalah

581.217.423 m2 dibandingkan luas lahan keseluruhan yaitu

839.540.000 m2.

33. Di Karangasem pada tahun 2013 tidak ada penyelesaian Kasus Tanah

Negara.

34. Dalam pelayanan Ijin Lokasi, untuk tahun 2013 telah berhasil

diterbitkan sebanyak 0 buah ijin lokasi, dan 9 buah penetapan lokasi

yang artinya mencapai 100 % dari 0 buah permohonan yang masuk ijin



lokasi dan 9 buah ijin penetapan lokasi yang telah diselesaikan tepat

waktu.

19). Kesatuan Bangsa dan Politik.

35. Kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Karangasem tahun

2013 adalah sebanyak 1 kegiatan.

36. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan dalam pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP.1 kegiatan.

20). Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

37. Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh

Pemda baru 1 sistem yaitu Sistim Manajemen Kepegawaian (Simpeg) .

38. Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah melaksanakan Survey

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat namun hasilnya belum

ditentukan, ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten

Karangasem.

21). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

39. Prosentase PKK aktif di Kabupaten Karangasem mencapai 100 % dari

jumlah seluruh PKK baik di Tingkat Kabupaten Kecamatan,

Desa/Kelurahan untuk ditingkat Kabupaten dimana PKK aktif berjumlah

48 orang sedangkan jumlah anggotanya 48 orang jadi kesemuanya

aktif

40. Begitu juga halnya dengan Posyandu, dimana seluruh Posyandu yang

ada di setiap desa dan kelurahan yang berjumlah 671 Posyandu, 70

Pustu, 80 Poskesdes, 12 Pusling seluruhnya 100% merupakan

posyandu yang masih aktif.

22). Sosial.

41. Di Kabupaten Karangasem terdapat 4 buah sarana sosial baik panti

asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang tersebar di seluruh

Kecamatan.

42. Selama tahun 2013, prosentase penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial mencapai 81,48%, dimana jumlah PMKS yang


tertangani adalah 22 PMKS dibandingkan jumlah PMKS seluruhnya 27

PMKS.

43. Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial berjumlah 11

PMKS sedangkan yang mendapatkan penangnan yaitu mencapai

50%, dari jumlah PMKS seluruhnya, 22 PMKS .

23). Kebudayaan.

44. Selama tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Karangasem

menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 2 kali

45. Adapun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di

Kabupaten Karangasem sebanyak 5

46. Sedangkan prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

yang dilestarikan sudah mencapai 100% dari total Benda, Situs dan

Kawasan yang harus dilestarikan. Jumlah benda situs dan kawasan

cagar budaya yang dilestarikan ada 28 sedangkan total benda situs

dan kawasan yang dimiliki daerah 28

24). Statistik.

47. Tahun 2013, sudah disusun dan tersedia Buku Karangasem Dalam

Angka Tahun 2012, yang penyusunannya bekerjasama dengan Kantor

Statistik Kabupaten Karangasem namun penyelesaiannya rampung

setiap bulan september Karangasem Dalam Angka Tahun 2012 sudah

rampung. .

48. Buku PDRB Tahun 2012 Kabupaten Karangasem telah tersusun dan

telah disampaikan kepada setiap SKPD.

25). Kearsipan.

49. Prosentase penerapan pengelolaan arsip secara baku sudah mencapai

100%, dimana didapat dari jumlah SKPD yang ada yaitu 50 SKPD

yang telah menerapkan arsip secara baku 50 SKPD.

50. Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola perngarsipan adalah

sebanyak 1 kali pata tahun 2013 kegiatan pengelolaan kearsipan tidak

didanai namun masalah kearsipan tetap dilakukan walaupun itu hanya

berupa pembinaan dan arahan – arahan.

26). Perpustakaan.


51. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah Kabupaten

Karangasem jumlahnya baru mencapai 16 exp sedangkan jumlah judul

koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sebanyak 8.000 judul jika

jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan dibagi jumlah

koleksi huku yang ada di kali 100 persen, maka didapat 70,52%.

52. Sedangkan pengunjung perpustakaan ditargetkan 12 ribu dalam

setahun baru mencapai 75 % dimana 8.640 orang pengunjung

perpustakaan selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah orang

dalam populasi yang harus dilayani yaitu berjumlah 30% dari jumlah

penduduk karangasem 109.202 orang = 32.760 orang

B. URUSAN PILIHAN

1). Kelautan Dan Perikanan

1. Produksi perikanan Kabupaten Karangasem tahun 2013 adalah

mencapai 104,3% dimana jumlah produksi ikan 21.394,01 ton

sedangkan target daerah sebesar 20.527,30 ton

2. Sedangkan untuk pencapaian konsumsi ikan oleh masyarakat pada

tahun 2013 yaitu jumlah konsumsi ikan 29,37 kg/orang sedangkan

target daerah 29,8 kg/orang. Capaian kinerja 98,56%

2). Pertanian

3. Adapun produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

adalah :

Produksi padi 74.999,51 dibagi luas panen 12.937 ha = 5,80 ton /ha

Produksi Jagung 18.030,77 dibagi luas panen jagung 7.794 ha =

2,31 ton / ha.

Produksi ubi kayu 99.916,39 dibagi luas panen ubi kayu 5.920 ha =

16,88 Ton/ha.

Produksi Ubi jalar 21.941,02 dibagi luas panen ubi jalar 1.843 ha =

11.91 ton /ha

4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten

Karangasem tahun 2013 didapat dari jumlah kontribusi PDRB dari

sektor pertanian sebanyak 1.357.802,97 juta dibagi jumlah total


PDRB sebanyak 5.195.588,79 juta sehingga kontribusi sektor

pertanian terhadap PDRB tahun 2013 sebesar 26,2%

3). Kehutanan.

5. Pelaksanaan Rehabilitasi hutan dan lahan kretis di Kabupaten

Karangasem pada tahun 2013 didapat dari luas hutan dan lahan

kritis yang direhabilitasi 5.390 ha dibagi dengan luas total hutan dan

lahan kritis seluas 23.453 dikali 100 % hasilnya 22,98%

6. Kawasan hutan di Kabupaten Karangasem, masih mengalami

kendala sehingga setiap saat kemungkinan kebakaran masih terjadi

pada tahun 2013 luas kerusakan hutan 60 ha sedangkan luas

kawasan hutan 14.260,43 ha sehingga kerusakan hutan terjadi

0,42%

4). Energi dan Sumber Daya Mineral.

7. Sektor pertambangan di Kabupaten Karangasem yaitu berasal dari

galian golongan C yang beralatannya sebagaian besar masih

bersifat manual. Luas pertambangan liar yang diterbitkan tidak ada

menerbitkan ijin pertambangan liar sedangkan luas areal

pertambangan liar 20 ha

8. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten

Karangasem pada tahun 2013 yaitu 3,8% ini didapat dari jumlah

kontribusi PDRB dari sektor pertambangan sebesar 197.755,26 juta

dibagi jumlah total PDRB yaitu sebesar 5.195.588,79 juta dikali

100%

5). Pariwisata.

9. Jumlah kunjungan wisatawan selama tahun 2013 ke Kabupaten

Karangasem mencapai 461.515 orang.

10. Adapun kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten

Karangasem tahun 2013 mencapai 17,6% ini didapat dari jumlah

kontribusi PDRB dari sektor pariwisata sebesar 913.172,27 juta

dibagi jumlah total PDRB sebesar 5.195.588,79 juta.

6). Industri


11. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Karangasem

tahun 2013 adalah sebesar 6,5%, dimana didapat dari jumlah

kontribusi dari sektor industri 334.420,89 juta dibagi jumlah total

PDRB yaitu 5.195.588,79 juta

12. Disamping itu, jumlah industri di Kabupaten Karangasem pada

tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,01 % dimana didapat

dari jumlah industri tahun 2012 sebanyak 13.323 dikurangi jumlah

industri tahun 2011 sebanyak 13.331 dibagi jumlah industri sampai

dengan tahun 2012

7). Perdagangan.

13. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten

Karangasem tahun 2013 mencapai 17,58 % dimana didapat dari

jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan sebanyak

913.172,27 juta dibagi jumlah total PDRB yaitu 5.195.588,79 juta

14. Adapun nilai eksport bersih perdagangan pada tahun 2013 yaitu

sebesar 0 milyard

8). Ketranmigrasian.

15. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka pemerintah Kabupaten

Karangasem bekerja sama dengan daerah lain yaitu Sulawesi

Tenggara dimana untuk tahun 2013 Karangasem mengirim

Transmigrasi Lokal sebanyak 25 KK.


BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka secara umum Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 telah

berjalan dengan baik. Namun demikian masih perlu untuk ditingkatkan

sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan

lebih baik lagi, dengan demikian kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat

lebih ditingkatkan.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 semoga dapat bermanfaat

dan dapat dijadikan sebagai bahan koreksi oleh masyarakat sehingga

kepedan merupakan bahan pertimbangan dalam evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah oleh Pemerintah, guna peningkatan kinerja pemerintah

daerah dimasa yang akan datang.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 431,692,380,976.12 1,981,330,200.00 8,424,796,277.00 32,488,450,868.00 42,894,577,345.00 474,586,958,321.12 40.62 6.85

2 Dinas Kesehatan 32,279,752,756.07 908,245,000.00 9,059,011,062.00 3,084,930,281.00 13,052,186,343.00 45,331,939,099.07 3.88 6.81

3 BLUD 26,984,210,795.30 89,550,000.00 18,961,859,000.00 43,280,827,810.00 62,332,236,810.00 89,316,447,605.30 7.64 48.46

4 Dinas Pekerjaan Umum 6,333,680,036.80 827,490,000.00 24,572,188,620.00 50,130,239,050.00 75,529,917,670.00 81,863,597,706.80 7.01 61.24

5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2,753,756,253.50 782,340,000.00 4,043,577,606.00 551,272,000.00 5,377,189,606.00 8,130,945,859.50 0.70 6.78

6 Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran. 3,441,907,240.50 199,575,000.00 8,284,718,950.00 3,894,198,250.00 12,378,492,200.00 15,820,399,440.50 1.35 24.62

7 Badan Lingkungan Hidup 1,948,109,277.00 351,430,000.00 3,022,249,800.00 186,798,000.00 3,560,477,800.00 5,508,587,077.00 0.47 3.39

8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2,952,816,848.10 137,635,000.00 8,500,656,575.00 1,744,354,970.00 10,382,646,545.00 13,335,463,393.10 1.14 13.08

9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2,260,859,210.30 518,090,500.00 3,305,074,600.00 711,051,000.00 4,534,216,100.00 6,795,075,310.30 0.58 10.46

## Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 4,606,836,449.50 353,050,000.00 1,608,494,824.00 1,085,146,250.00 3,046,691,074.00 7,653,527,523.50 0.66 14.18

## Dinas Sosial. 1,999,133,637.80 412,430,000.00 4,218,533,651.40 1,060,379,358.60 5,691,343,010.00 7,690,476,647.80 0.66 13.79

## Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2,808,141,966.50 679,630,000.00 1,756,204,100.00 140,960,000.00 2,576,794,100.00 5,384,936,066.50 0.46 2.62

## Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2,184,878,526.40 151,695,000.00 1,161,294,970.00 66,465,500.00 1,379,455,470.00 3,564,333,996.40 0.31 1.86

## Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3,283,888,983.10 1,105,623,000.00 3,863,722,400.00 367,624,000.00 5,336,969,400.00 8,620,858,383.10 0.74 4.26

## Badan Kest Bgs Politik dan Perlindungan Masyarakat 2,099,863,239.71 1,567,800,000.00 3,384,372,475.00 229,685,725.00 5,181,858,200.00 7,281,721,439.71 0.62 3.15

## Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 4,553,211,217.30 358,420,000.00 1,078,022,800.00 475,291,400.00 1,911,734,200.00 6,464,945,417.30 0.55 7.35

## Badan Pengendalian Bencana Daerah 1,231,988,472.31 477,710,000.00 2,691,089,000.00 189,932,000.00 3,358,731,000.00 4,590,719,472.31 0.39 4.14

## DPRD 8,912,375,300.00 - - - - 8,912,375,300.00 0.76 -

## Kepala Daerah 746,149,987.00 - - - - 746,149,987.00 0.06 -

## Bagian Tata Pemerintahan - 146,195,000.00 841,513,100.00 7,500,000.00 995,208,100.00 995,208,100.00 0.09 0.75

## Bagian Hukum - 173,020,000.00 813,110,000.00 49,500,000.00 1,035,630,000.00 1,035,630,000.00 0.09 4.78

## Bagian Oraganisasi - 82,855,000.00 701,950,200.00 39,858,800.00 824,664,000.00 824,664,000.00 0.07 4.83

## Bagian Ekonomi - 83,855,000.00 2,378,493,500.00 27,869,089,910.00 30,331,438,410.00 30,331,438,410.00 2.60 91.88

## Bagian Pengendalian Pembangunan - 482,398,000.00 368,263,600.00 124,050,000.00 974,711,600.00 974,711,600.00 0.08 12.73

## Bagian Kesejahteraan Masyarakat - 530,415,000.00 4,502,400,000.00 18,935,000.00 5,051,750,000.00 5,051,750,000.00 0.43 0.37

## Bag. Humas - 83,810,000.00 2,390,079,400.00 46,010,000.00 2,519,899,400.00 2,519,899,400.00 0.22 1.83

## Bagian Perlengkapan - 417,380,000.00 4,475,216,800.00 11,535,724,500.00 16,428,321,300.00 16,428,321,300.00 1.41 70.22

## Bagian Umum 11,868,480,702.10 331,888,250.00 7,046,109,750.00 544,844,000.00 7,922,842,000.00 19,791,322,702.10 1.69 2.75

## Bagian Keuangan - 842,185,000.00 1,665,592,182.00 122,810,000.98 2,630,587,182.98 2,630,587,182.98 0.23 4.67

## Sekretariat Dewan 3,981,835,567.90 530,065,700.00 24,378,532,600.00 3,644,146,950.00 28,552,745,250.00 32,534,580,817.90 2.78 11.20

## Inspektorat Daerah 2,540,397,640.60 195,989,500.00 1,621,355,950.00 313,890,000.00 2,131,235,450.00 4,671,633,090.60 0.40 6.72

## Kecamatan Karangasem 1,851,658,852.31 59,655,000.00 524,942,800.00 287,355,000.00 871,952,800.00 2,723,611,652.31 0.23 10.55

## Kecamatan Abang 1,657,881,939.20 74,565,000.00 567,435,000.00 294,500,000.00 936,500,000.00 2,594,381,939.20 0.22 11.35

## Kecamatan Kubu 1,532,608,030.20 46,905,000.00 521,494,000.00 250,000,000.00 818,399,000.00 2,351,007,030.20 0.20 10.63

## Kecamatan Bebandem 1,639,015,764.00 56,065,000.00 447,270,000.00 293,930,000.00 797,265,000.00 2,436,280,764.00 0.21 12.06

## Kecamatan Selat 1,857,647,773.60 43,540,000.00 511,879,800.00 298,400,000.00 853,819,800.00 2,711,467,573.60 0.23 11.01

## Kecamatan Rendang 2,000,449,830.31 449,400,000.00 581,230,000.00 343,930,000.00 1,374,560,000.00 3,375,009,830.31 0.29 10.19

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA BELANJA MODAL

PLAFON ANGGARAN PER SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

JUMLAH PLAFON

BELANJA

LANGSUNG

TOTAL PLAFON

BELANJA % M/TT NO SKPD

PLAFON BELANJA

TIDAK LANGSUNG

PLAFON BELANJA LANGSUNG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA BARANG

DAN JASA BELANJA MODAL

JUMLAH PLAFON

BELANJA

LANGSUNG

TOTAL PLAFON

BELANJA % M/TT NO SKPD

PLAFON BELANJA

TIDAK LANGSUNG

PLAFON BELANJA LANGSUNG

## Kecamatan Sidemen 1,624,513,548.20 55,545,000.00 477,960,700.00 293,400,000.00 826,905,700.00 2,451,419,248.20 0.21 11.97

## Kecamatan Manggis 1,955,013,003.20 95,562,000.00 470,864,000.00 346,850,000.00 913,276,000.00 2,868,289,003.20 0.25 12.09

## Kelurahan Karangasem 591,837,813.10 528,510,000.00 200,159,870.00 18,319,500.00 746,989,370.00 1,338,827,183.10 0.11 1.37

## Kelurahan Padangkerta 569,204,812.90 271,985,000.00 156,091,000.00 103,000,000.00 531,076,000.00 1,100,280,812.90 0.09 9.36

## Kelurahan Subagan 685,214,107.40 220,995,000.00 174,541,700.00 87,589,250.00 483,125,950.00 1,168,340,057.40 0.10 7.50

## Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 966,042,294.30 174,477,370.00 995,885,410.00 307,392,970.00 1,477,755,750.00 2,443,798,044.30 0.21 12.58

## Dinas Pendapatan Daerah 12,125,248,486.60 373,865,000.00 5,668,741,850.00 1,423,393,800.00 7,466,000,650.00 19,591,249,136.60 1.68 7.27

## Badan Kepegawaian Daerah 3,089,657,404.60 512,692,000.00 2,765,204,600.00 775,337,900.00 4,053,234,500.00 7,142,891,904.60 0.61 10.85

## Bag. Keuangan SKPD 124,101,388,958.25 - - - - 124,101,388,958.25 10.62 -

## Kantor Ketahanan Pangan 953,155,978.00 67,593,000.00 1,174,118,500.00 33,096,500.00 1,274,808,000.00 2,227,963,978.00 0.19 1.49

## Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa1,998,511,262.80 1,662,725,000.00 6,063,361,351.82 631,810,300.00 8,357,896,651.82 10,356,407,914.62 0.89 6.10

## Dinas Komunikasi dan Informatika 1,880,910,160.30 147,620,000.00 947,225,000.00 85,205,000.00 1,180,050,000.00 3,060,960,160.30 0.26 2.78

## Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1,143,126,923.30 85,539,500.00 1,069,813,456.00 477,075,800.00 1,632,428,756.00 2,775,555,679.30 0.24 17.19

## Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan HT 5,685,372,995.30 208,115,000.00 7,596,350,660.00 1,110,192,000.00 8,914,657,660.00 14,600,030,655.30 1.25 7.60

## Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 4,818,072,245.16 141,990,000.00 7,193,124,315.00 1,228,519,000.00 8,563,633,315.00 13,381,705,560.16 1.15 9.18

## Dinas Kehutanan dan Perkebunan 6,052,881,156.90 384,085,000.00 9,118,853,460.79 1,319,412,800.00 10,822,351,260.79 16,875,232,417.69 1.44 7.82

## Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1,932,877,468.20 217,320,000.00 2,785,261,400.00 2,306,509,450.00 5,309,090,850.00 7,241,968,318.20 0.62 31.85

Total Belanja SKPD 742,176,945,892.04 20,680,849,020.00 209,130,292,666.01 196,319,184,893.58 426,130,326,579.59 1,168,307,272,471.63 100

Documents

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN ...v2.karangasemkab.go.id/assets/download/ILPPD_846589.pdfImformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 dapat