LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) …

DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG JLN. S. K. LERIK, KELAPA LIMA - KUPANG

Telp. 0380 – 825 796, Fax 0380-825730, Website : www.dinkes-kotakupang.web.id, Email : [email protected]

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

TAHUN 2018

mailto:[email protected]

Page 1

PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

JL. SK LERIK Kelapa Lima, KUPANG Telp. (0380) 825796, Fax (0380) 825730 Website: www.dinkes-kotakupang.web.id, Email: [email protected]

Kupang, 15 Januari 2019

Nomor : Dinkes.440.870/157a/I/2019 K e p a d a

Sifat : - Yth. Walikota Kupang

Lampiran : 1 (satu) jepitan Cq. Kepala Bagian Pemerintahan

Perihal : Pengiriman Data Setda Kota Kupang

LPPD Tahun 2018 di –

Kupang

Menunjuk surat permintaan Data LPPD Tahun 2018, maka bersama ini

kami kirimkan Data LPPD Tahun 2018 dari Dinas Kesehatan Kota

Kupang.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Kupang,

dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra,M.Si

NIP. 19641219 199503 1 001

http://www.dinkes-kotakupang.web.id/


Page 2

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

TAHUN 2018

I. URUSAN PILIHAN / URUSAN WAJIB

1. Dasar Hukum

a) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

b) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

c) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah

d) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom.

e) KepMenkes 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan strategi

desentralisasi Bidang kesehatan

f) Permenkes nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

g) Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang

pembentukan organisasi Dinas Kesehatan

h) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi

dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Kupang

2. Prioritas Urusan Wajib

a) Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan,

b) Meningkatkan mutu manajemen kesehatan,

c) Meningkatkan lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan

masyarakat.

d) Meningkatkan status gizi masyarakat,

e) Meningkatkan kemampuan unit kerja dalam memberikan pelayanan

kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif

f) Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular, ibu hamil,

bayi, balita, remaja dan usia lanjut.

g) Meningkatkan penyediaan obat dan alat kesehatan.

h) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian makanan, minuman,

kosmetika serta bahan berbahaya.

Page 3

II. PROFIL SKPD

Pembangunan Kesehatan di Kota Kupang yang dilaksanakan selama ini telah

berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, walaupun masih ditemui

berbagai masalah dalam bidang kesehatan yang harus ditanggulangi dengan

berbagai upaya yang dilakukan.

2.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN

Rumusan Visi Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2017 – 2022 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA KUPANG YANG LAYAK HUNI, CERDAS , MANDIRI

DAN SEJAHTERA DENGAN TATAKELOLA BEBAS KKN”

Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Layak Huni, Kota Cerdas, Kota

Mandiri dan Sejahtera, dan Kota Bebas KKN.

Kota Layak Huni, mengandung arti Ketersagediaan Sarana dan prasarana

perkotaan seperti air minum yang menjangkau seluruh penduduk, listrik yang cukup

bagi kebutuhan penduduk dan tersedianya transportasi yang aman bagi warga.

Kota Cerdas, mengandung arti Membantu waga kota dengan mengelola sumber

daya yang ada dengan efisien dan memberi informasi yang tepat kepada

masyarakat, atau mengantisivasi kejadian yang tak terduka.

Kota Mandiri dan Sejahterah, mengandung arti ekonomi rakyat berkembang

dalam kemampuan daerah dan terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat.

Kota Bebas KKN, mengandung arti berprinsip pemerintahan yang baik/ Good

Governance and Clean Goverment

Misi

Berdasarkan Visi diatas, maka Dinas Kesehatan Kota Kupang menetapkan misi :

Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Sehat, Cerdas, Berakhlak,

Profesional dan Berdaya Saing (KUPANG SEHAT - CERDAS)

D. SASARAN

Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Kota Kupang di bidang kesehatan

yaitu “Memantapkan Kesehatan Warga Kota Kupang” yang tertuang dalam Misi

1 RPJMD Kota Kupang yang kemudian akan menjadi dasar penyusunan sasaran

dan indicator kinerja sasaran pembangunan kesehatan pada OPD Dinas Kesehatan

Kota Kupang.

Page 4

Berdasarkan hal tersebut kemudian di rumuskan 6 sasaran strategis dalam rangka

mencapai tujuan diatas antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kematian ibu, bayi, bayi baru lahir dan anak

2. Meningkatnya pelayanan darurat bagi masyarakat seperti BKS dan

pelayanan pada kecelakaan (PPK)

3. Meningkatnya Kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

yang bermutu, mudah merata dan terjangkau

4. Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar

5. Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

kesehatan

6. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui jasa asuransi kesehatan yang

ada (BPJS)

Page 5

E. STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

VISI TERWUJUDNYA KOTA KUPANG YANG LAYAK HUNI, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA DENGAN TATAKELOLA BEBAS KKN

MISI I MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING (KUPANG SEHAT - CERDAS)

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Tujuan I :

Memanta

pkan

Kesehata

n Warga

Kota

Kupang

1. Sasaran 1.1 : Menurunnya angka kematian ibu,

bayi, bayi baru lahir dan anak

1. Strategi 1.1 Meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

1. Arah Kebijakan 1.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi ibu melahirkan dan Anak melalui pelayanan pra dan pasca kehamilan yang berkualitas

2. Arah Kebijakan 1.2 Pelaksanaan Deteksi Dini Komplikasi pada Kehamilan

2. Strategi 1.2 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan bagi Anak dan Balita

3. Arah Kebijakan 1.3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Bayi dan Balita melalui pelaksanaan DDTK

4. Arah Kebijakan 1.4 Peningkatan Pelayanan Imunisasi bagi Bayi, Balita dan Anak

3. Strategi 1.3 Meningkatkan Pelayanan Gizi Masyarakat khususnya Balita dan Ibu Hamil

5. Arah Kebijakan 1.5 Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI

6. Arah Kebijakan 1.6 Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita

7. Arah Kebijakan 1.7 Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil

8. Arah Kebijakan 1.8 Pengembangan Kegiatan TFC (Therapeutic Feeding Centre)

2. Sasaran 2.1 : Meningkatnya pelayanan darurat

bagi masyarakat seperti BKS

dan pelayanan pada kecelakaan

(PPK)

1. Strategi 2.1 Meningkatkan Upaya pelayanan Kesehatan gawat darurat bagi masyarakat seperti BKS dan pelayanan pada kecelakaan

1. Arah Kebijakan 2.1 Penyediaan Pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam

3. Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kualitas dan akses

pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan yang bermutu, mudah

merata dan terjangkau

1. Strategi 3.1 Meningkatkan Kualitas Upaya pelayanan Kesehatan bagi masyarakat baik upaya pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan

1. Arah Kebijakan 3.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat khususnya pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas

2. Arah Kebijakan 3.2 Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan berkualitas

3. Arah Kebijakan 3.3 Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Page 6

VISI TERWUJUDNYA KOTA KUPANG YANG LAYAK HUNI, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA DENGAN TATAKELOLA BEBAS KKN

MISI I MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING (KUPANG SEHAT - CERDAS)

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

4. Arah Kebijakan 3.4 Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas

5. Arah Kebijakan 3.5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Lansia

6. Arah Kebijakan 3.6 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan yang beredar

7. Arah Kebijakan 3.7 Peningkatan Ketersediaan sistem informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan, serta ketersediaan data dan informasi kesehatan yang memadai

4. Sasaran 4.1 : Meningkatnya kualitas

lingkungan bersih melalui

sanitasi dasar

1. Sasaran 4.1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan tempat tinggal untuk mencegah penularan penyakit berbasis lingkungan

1. Arah Kebijakan 4.1 Peningkatan kualitas lingkungan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kelurahan

5. Sasaran 5.1 : Meningkatnya promosi dan

pemberdayaan masyarakat

dalam pembangunan

kesehatan

1. Sasaran 5.1 : Meningkatkan Upaya Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalm rangka mendukung perialaku hidup sehat

1. Arah Kebijakan 5.1 Peningkatan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat

2. Arah Kebijakan 5.2 Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan Program Kelurahan Siaga

6. Sasaran 6.1 : Meningkatnya pelayanan

kesehatan melalui jasa

asuransi kesehatan yang

ada (BPJS dan

JAMKESDA)

1. Sasaran 6.1 : Meningkatkan jumlah masyarakat miskin memiliki Jaminan Kesehatan

1. Arah Kebijakan 6.1 Integrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional secara bertahap

2. Arah Kebijakan 6.2 Peningkatan Ketersediaan Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat miskin yang belum tercover JKN

Page 7

Selain itu Dinas Kesehatan Kota Kupang juga memiliki Unit Pelayanan Teknis Daerah

(UPTD) dengan gambaran Struktur Organisasi yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kota Kupang dengan Otonomi yang luas

dan dikelola oleh Dinas Kesehatan memiliki sistem, program dan organisasi tersendiri

sesuai prioritas permasalahan setempat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Kupang adalah membantu Walikota dalam

melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kesehatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan

Kota Kupang mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan Daerah dibidang

kesehatan yang meliputi kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan Dasar,

Kesehatan Keluarga, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit,

Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;

2) Koordinasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang Kesehatan, yang meliputi Pelayanan Kesehatan Dasar,

Kesehatan Keluarga, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit,

Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;

3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang

Pelayanan Kesehatan Dasar, Kesehatan Keluarga, Pengendalian dan

Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan Promosi

Kesehatan;

4) Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang Kesehatan yang diberikan oleh

Walikota.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Dinas Kesehatan

merupakan Dinas yang bertanggung jawab dalam mengelola bidang

kesehatan di Kota Kupang. Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam

Page 8

melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan mempunyai satu

Sekretariat dan empat Bidang terdiri dari; Sekretariat, Bidang P2, Bidang

PL dan Promkes, Bidang Kesga dan Bidang Yankes dengan tugas pokok

dan fungsi sebagai berikut :

SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas adalah Unsur staf/pembantu pimpinan yang dipimpin oleh seorang

sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Kesehatan. Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam

merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta mengkoordinasikan

pelaksanaan penyusunan program, dan Anggaran Dinas Kesehatan, secara terpadu,

serta mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian, urusan

Keuangan dan Perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris dinas mempunyai fungsi :

1. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan, serta melakukan

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan

penyusunan program dan anggaran Dinas Kesehatan, serta penyusunan

laporan, evalusai pelaksanaan program Dinas Kesehatan;


pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi pelaksanaan urusan

umum dan Kepegawaian yang meliputi, urusan rumah tangga, organisasi,

hukum, hubungan masyarakat, kepegawaian, Akreditasi dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Tenaga Kesehatan.


pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi pelaksanaan

administrasi keuangan dan perlengkapan, yang meliputi administrasi

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan, serta Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

administrasi pengadaan, pendistribusian., pemeliharaan dan administrasi

inventarisasi barang lingkup Dinas Kesehatan.

Page 9

Sekretariat Dinas terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam:

1. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan informasi

yang diperlukan guna penyusunan program/perencanaan Dinas Kesehatan;


yang diperlukan guna penyusunan anggaran Dinas Kesehatan,

3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan informasi yang

diperlukan guna penyusunan laporan Dinas Kesehatan, termasuk laporan

realisasi keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam:


yang diperlukan guna penyelenggaraan urusan umum, yang meliputi, urusan

rumah tangga, Hukum, Humas dan Protokoler;


yang diperlukan guna pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,


yang diperlukan guna pelaksanaan urusan administrasi akreditasi tenaga

fungsional kesehatan dan pengembangan SDM tenaga Kesehatan;

Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas, membantu Sekretaris

dalam:


yang diperlukan guna penyelenggaraan administrasi keuangan yang meliputi

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP).


yang diperlukan guna penyelenggaraan urusan perlengkapan yang meliputi

Page 10

perencanaan pengadaan barang, pendisribusian, pemeliharaan dan

pengadministrasian inventaris barang.

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Bidang Pelayanan Kesehatan adalah unsur pelaksana dinas dibidangnya yang dipimpin

oleh seorang kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta

mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan,

pelaksanaan registrasi dan akreditasi sarana kesehatan, dan pelaksanaan pelayanan

kesehatan dasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan

Pembinaan; pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penyelenggaraan

penyediaan sarana dan prasaranalperalatan kesehatan, termasuk

penyelenggaraan kefarmasian, yang meliputi perencanaan pengadaan,

pemanfaatan sarana dan peralatan kesehatan, di Puskesmas dan jaringannya,

perencanaan pengadaan, pengelolaan dan pengawasan obat, dan kosmetika;

2. Menyusun kebijakan teknis dari kebijakan pelaksanaan serta melakukan

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penyelenggaraan

registrasi dan akreditasi sarana dan peralatan Kesehatan swasta, dan

p’elayanan Kesehatan Swasta;


Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan dasar, yang meliputi pembinaan teknis pelayanan

Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, penyelenggaraan upaya kesehatan

rujukan, penyelenggaraan kesehatan khusus, dan penyelenggaraan jaminan

kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan Terdiri dari :

a. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan

b. Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan

c. Seksi Pelayanan Kesehatan

Page 11

Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pelayanan Kesehatan dalam:

1. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, dan

pemeliharaan sarana dan peralatan kesehatan bagi Puskesmas dan Jaringannya

sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian dan pemanfaatan

dan pemeliharaan obat Puskesmas dan Jaringannya,

3. Melakukan pengawasan peredaran obat, Napza dan Kosmetika,

4. Melakukan bimbingan dan pengendalian peredaran dan penggunaan narkoba,

serta melakukan bimbingan dan pengendalian penyehatan makanan dan

minuman

Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan, mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam:

1. Melakukan registrasi, akreditasi tenaga medis, dan perijinan bagi tenaga para

medis, Tenaga tradisional terlatih dan tenaga non medis,

2. Melakukan kegiatan penertiban perijinan dan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi

sarana dan peralatan kesehatan swasta.

Seksi Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan dalam:

1. Melakukan upaya pembinaan penyelenggaraan kesehatan dasar termasuk

kesehatan komunitas;

2. Melakukan upaya penyelenggaraan kesehatan rujukan, yang meliputi kesehatan

rujukan spesialistik, dan sistim rujukan;

3. Melakukan upaya penyelenggaraan Kesehatan Khusus yang meliputi,

Kesehatan Jiwa, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut;

4. Melakukan kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang meliputi,

kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan.

BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT (P2P)

Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit (P2P) adalah unsur pelaksana dinas

dibidangnya yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Page 12

Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit (P2P) mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengendalian, Pemberantasan

Penyakit, yang meliputi pengamatan penyakit, pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit, dan penanggulangan masalah kesehatan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana tersebut, Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit (P2P)

mempunyai fungsi :

1. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Pemberantasan Penyakit, yang meliputi

pengamatan penyakit, pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

2. Melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

Penyelenggaraan pengamatan penyakit (Suveilans) dan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian laboratorium dinas kesehatan dan puskesmas;

3. Menyusun rencana dan kebijakan teknis pelaksanaan serta Pembinaan,

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan

penyakit, yang meliputi surveilans, epidemiologi, pengendalian penyakit menular

langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit

tidak menular, imunisasi dan kesehatan matra;

4. Menyusun rencana dan kebijakan teknis pelaksanaan serta Pembinaan,

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan masalah

kesehatan, yang meliputi penyiapan tenaga, peralatan, bahan dan obat dalam

rangka pelaksanaan P3K, penanganan KLB, penanggulangan bencana dan

imunisasi

Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) terdiri dari :

a. Seksi Pengamatan Penyakit

b. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit

c. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan

Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Bidang pengendalian

dan pemberantasan penyakit dalam :

1. Melaksanakan pengamatan penyakit melalui surveilans terpadu, sentinel dan

surveilans khusus,

Page 13

2. Melaksanakan pengamatan vector penyakit menular langsung dan pengendalian

penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan

haji dan kesehatan dan kesehatan transmigrasi, melaksanakan survey khusus

bidang kesehatan,

3. Melaksanakan pengamatan laboratorium penunjang diagnose penyakit yang ada

pada dinas kesehatan dan puskesmas, termasuk perencanaan kebutuhan

sarana dan prasarana, tenaga dan regensia untuk menunjang kualitas

laboratorium Dinas Kesehatan, serta melaksanakan bimbingan dan

pengendalian terhadap laboratorium Dinas Kesehatan.

4. Melaksanakan pembinaan SKD (Sistem Kewaspadaan Dini) dan investigasi KLB.

Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit dalam :

1. Melakukan upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit yang meliputi

surveillance epidemilogi, pengendalian penyakit menular langsung, penyakit

menular bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi

dan kesehatan matra.

2. Melakukan upaya mengumpulkan dan menganalisa, hasil kegiatan

pemberantasan/ penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, serta

menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya,

3. Melakukan upaya mengumpulkan dan menganalisa hasil kegiatan

pemberantasan/ penanggulangan penyakit menular langsung dan tidak

langsung, serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya,

4. Melakukan upaya mengumpulkan dan menganalisa data, monitoring, evaluasi

dan pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada unit pelaksana

(Posyandu, Puskesmas dan unit pelaksana lainnya) serta menganalisa hasil

penelitian penyakit yang disebabkan oleh imunisasi (PD3I).

Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit dalam :

1. Melakukan upaya pengendalian wabah dan bencana, yang meliputi,

kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan;

Page 14

2. Melaksanakan kegiatan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang

meliputi perencanaan, pengorganisasian serta bimbingan dan pelaksanaan

kegiatan P3K termasuk penyediaan obat dan alat kesehatan serta tenaga

kesehatan yang dibutuhkan pada P3K,

3. Melakukan analisis terhadap penyebab masalah kesehatan serta

penanggulangannya.

4. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian bimbingan dan pelaksanaan

masalah kesehatan dan KLB penyakit yang meliputi managemen informasi, dana

dan sarana.

BIDANG KESEHATAN KELUARGA

Bidang Kesehatan Keluarga adalah unsur pelaksana dinas dibidangnya yang dipimpin

oleh seorang kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu, dan pelayanan

kesehatan Keluarga, pelayanan kesehatan anak, remaja dan usila serta pembinaan

peningkatan gizi keluarga dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, bidang kesehatan keluarga

mempunyai fungsi :


Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan

kesehatan ibu, keluarga dan pelayanan kontrasepsi KB;


Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebiatan peningkatan

kesehatan Anak dan Remaja, penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah

(UKS), dan peningkatan kesehatan usia lanjut,


Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan

gizi keluarga dan masyarakat.

Page 15

Bidang Kesehatan Keluarga Terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan lbu dan Keluarga

b. Seksi Anak, Remaja dan Usila

c. Seksi Gizi

Seksi kesehatan lbu dan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Kesehatan Keluarga dalam:

1. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan kesehatan ibu, keluarga

dan pelayanan KB,

2. Melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

kegiatan upaya peningkatan kesehatan lbu dan KB

3. Melakukan pembinaan kemitraan dari kerjasama lintas sektor dalam upaya

peningkatan kesehatan ibu dan KB.

Seksi Anak, Remaja dan Usila mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan

Keluarga dalam:

1. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan kesehatan anak, Remaja

Usaha Kesehatan Sekolah dan usila,

2. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesehatan anak, remaja dan Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS), melakukan bimbingan, pengawasan dan

pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesehatan anak, Remaja,

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Usila),

3. Melakukan pembinaan kemitraan dan kerjasama lintas sektor dalam upaya

peningkatan kesehatan anak, Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan

Usila,

4. Melakukan identifikasi masalah kesehatan anak, Remaja, Usaha Kesehatan

Sekolah (UKS) dan Usila,

5. Melakukan pembinaan teknis program kesehatan anak, Remaja, Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usila

Seksi Gizi mempunyai tugas tugas membantu Kepala Bidang dalam:

1. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan gizi keluarga dan

masyarakat;

2. Menyelenggarakan kegiatan program peningkatan gizi keluarga dan masyarakat,

Page 16

3. Melaksanakan bimbingan; pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

kegiatan upaya peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;

4. Melaksanakan pembinaan kemitraan dan kerjasama lintas sektor dalam rangka

upaya peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;

BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan adalah unsur pelaksana dinas

dibidangnya yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi

Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan

teknis dan kebijakan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

Penyehatan Tempat Pengolahan Makanan, Pengawasan Kesehatan Lingkungan dan

Promosi Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang

Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :


Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tempat pengolahan

makanan dan minuman baik pada tempat-tempat industri pengolahan makanan

maupun pada rumah-rumah makan dan restoran.


Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pencegahan

keracunan pada makanan dan minuman serta Pembinaan dan pengawasan

dalam rangka peningkatan kebersihan tempat-tempat umum dan melakukan

pengawasan, pemantaiuan pencemaran lingkungan tempat-tempat umum.


Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas air serta

pencegahan terhadap pencemaran air,perbaikan kualitas air dan kesehatan

Iingkungan.


Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas lingkungan

perumahan, lingkungan pemukiman, pembinaan pengelolaan sampah dan

pemantauan pencemaran di lingkungan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Page 17


Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan

kesehatan masyarakat pekerja serta pencegahan dan perlindungan terhadap

kecelakaan kerja.


Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pengendalian dan

pemberantasan vector penyakit berbasis lingkungan serta pelaksanaan kegiatan

analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL).


Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan promosi kesehatan

masyarakat, pembinaan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya

promosi kesehatan.

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan terdiri dari :

a. Seksi Penyehatan dan Tempat Pengolahan Makanan

b. Seksi Pengawasan Kesehatan Lingkungan

c. Seksi Promosi Kesehatan

Seksi Penyehatan dan Tempat Pengolahan Makanan mempunyai tugas membantu

kepala bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan dalam :

1. Melakukan upaya pengumpulan bahan, pembinaan dan pengawasan terhadap

tempat pengolahan makanan (Industri makanan dan minuman, rumah makan

dan restoran)

2. Melakukan upaya pengumpulan dan pengestimasian bahan guna pelaksanaan

kegiatan pencegahan keracunan makanan dan minuman


kegiatan peningkatan kebersihan tempat-tempat umum.


kegiatan pemantauan pencemaran makanan.

Page 18

Seksi Pengawasan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan :

1. Melakukan pembinaan dan petunjuk cara pengawasan kualitas air,

mengumpulkan dan mengestimasi bahan guna pencegahan, pencemaran dan

perbaikan kualitas air serta kesehatan lingkungan

2. Mengumpulkan bahan perencanaan peningkatan kebersihan lingkungan

pemukiman serta melakukan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan

lingkungan

3. Mengumpulkan dan melakukan estimasi bahan guna pelaksanaan kegiatan

pengawasan kualitas lingkungan perumahan serta pencegahan pencemaran

lingkungan

4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sampah serta melakukan

pemantauan pencemaran dilingkungan. Tempat pembuangan sementara (TPS)

dan tempat pembuangan akhir (TPA)

5. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberantasan

vektor penyakit berbasis lingkungan serta pelaksanaan kegiatan analisis dampak

kesehatan lingkungan (ADKL).

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyehatan

Lingkungan dan Promosi Kesehatan dalam :

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan promosi kesehatan dengan

menggunakan metode dan media penyampaian promosi kesehatan yang dapat

menjangkau masyarakat luas.

2. Melakukan pembinaan dan pengembangan kemitraan dan peran serta

masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehata

Page 19

III. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018

PROG KEG URAIAN

01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

05 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

08 Peningkatan dan Pengembangan SDM

06 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

07 Program : Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran

02 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah

15 Program : Obat dan Perbekalan Kesehatan

01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

07 Pemusnahan Obat Kadaluarsa

16 Program : Upaya Kesehatan Masyarakat

01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya

06 Revitalisasi Sistem Kesehatan

09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

16 Pendampingan Program Bantuan

Page 20

PROG KEG URAIAN

20 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi kesehatan

21 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon haji

22 Biaya Operasional Kesehatan (BOK)

23 Jampersal

17 Program : Program Pengawasan Obat dan Makanan

02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

19 Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

01 Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat

02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat


20 Program : Perbaikan Gizi Masyarakat

02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya


21 Program : Pengembangan Lingkungan Sehat

01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat


22 Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

01 Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk

02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging

04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Anak Balita dan Anak Sekolah

05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

06 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik/Epidemik

09 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah


25 Program : Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

01 Pembangunan Puskesmas

02 Pembangunan Puskesmas Pembantu

07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

21 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

24 Rehabilitasi Sedang/Berat Instalasi Farmasi

28 Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

07 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

10 Pelayanan Kesehatan Bagi PNS dan keluarga

Page 21

PROG KEG URAIAN

29 Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita


30 Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

03 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan


31 Program : Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant

32 Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

01 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

03 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Tidak Mampu

33 Program : Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

01 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

Page 22

IV. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penangangan definitif di

satu wilayah kerja pada turun waktu tertentu901 1.

Foto Copy daftar rincian Jumlah komplikasi

kebidanan yang mendapatkan penangangan

definitif di satu wilayah kerja pada turun waktu

tertentu

Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun

waktu yang sama901 2.

Foto Copy daftar rincian Jumlah Ibu dengan

komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada

kurun waktu yang sama

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja

pada turun waktu tertentu8382 1.

Foto Copy daftar rincian Jumlah ibu bersalin

yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu

wilayah kerja pada turun waktu tertentu

Jumlah ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 9099 2. Foto Copy daftar rincian Jumlah ibu bersalin di

satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Jumlah Desa/Kelurahan UCI 1.Foto Copy daftar rincian Jumlah Desa/Kelurahan

UCI

Jumlah seluruh desa/Kelurahan 2. Foto Copy daftar rincian Jumlah seluruh

desa/Kelurahan

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan

di satu wilayah kerja pada turun waktu tertentu218 1.

Foto Copy daftar rincian Jumlah balita gizi buruk

mendapat perawatan di sarana pelayanan

kesehatan di satu wilayah kerja pada turun waktu

tertentu

Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada

kurun waktu yang sama218 2.

Foto Copy daftar rincian Jumlah seluruh balita

gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja

pada kurun waktu yang sama

Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati di satu wilayah

kerja pada turun waktu tertentux 100

268

30.11

1.

Foto Copy daftar rincian Jumlah pasien baru TB

BTA positif yang ditemukan dan diobati di satu


Dinas Kesehatan

Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif di satu wilayah kerja pada


Foto Copy daftar rincian Jumlah perkiraan

pasien baru TB BTA positif di satu wilayah kerja


20 Cakupan Penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBDJumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja

selama 1 tahunx 100

238

100.00

1.

Foto Copy daftar rincian Jumlah penderita DBD

yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja

selama 1 tahun

Dinas Kesehatan

Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun



yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun

waktu yang sama

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarkes strata 1 45959 1.Foto Copy daftar rincian Jumlah kunjungan

pasien masyarakat miskin di sarkes strata 1

Jumlah seluruh Masyarakat miskin di kab/kota 179297 2. Foto Copy daftar rincian Jumlah seluruh

Masyarakat miskin di kab/kota

Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah

kerja pd kurun waktu tertentu7647 1.

Foto Copy daftar rincian Jumlah bayi

memperoleh pelayanan kesehatan sesuai

standar disatu wilayah kerja pd kurun waktu

tertentu

Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg

sama8876 2.

Foto Copy daftar rincian Jumlah seluruh bayi

lahir hidup disatu wilayah kerja dalam kurun

waktu yg sama

URUSAN NO IKK

1 KESEHATAN 15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan

16

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

SKPD

PELAKSANA

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

92.12

x 100 #DIV/0!

x 100 100.00

x 100

86.15

LAMPIRAN II.3

TATARAN PELAKSANA KEBIAJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

UNTUK PEMERINTAH KOTA KUPANG

Dinas Kesehatan

Capaian Kinerja

100.00

RUMUS / PERSAMAAN DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN

x 100

17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan

22 Cakupan Kunjungan Bayi

x 100

21Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskinx 100 25.63


penderita penyakit TBC BTA (+)

Page 23

V. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN,

JUMLAH PEJABAT, PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

a. Dinas Kesehatan Jumlah Pegawai : 99 Orang PNS : 77 Orang Pegawai Honor : 22 Orang Eselon

II : 1 Orang

III : 5 Orang

IV : 14 Orang

Pejabat struktural : 20 Orang

Staf

PNS : 52 Orang

Honor : 22 Orang

Fungsional : 5 Orang Kualifikasi pendidikan PNS/PTT

Pasca sarjana : 13 Orang

Dokter umum : - Orang

Sarjana Kesmas : 22/4 Orang

Sarjana Kebidanan : 1 Orang

Sarjana Ners : 2 Orang

Sarjana Apoteker : 5 Orang

Sarjana Keperawatan : 1 Orang

Sarjana non kesehatan : 8/9 Orang

DIV Kebidanan : 1 Orang

DIII Keperawatan : 7 Orang

DIII Kebidanan : 3 Orang

DIII Farmasi : 1 Orang

DIII Kesling : 4 Orang

SPK : 2 Orang

SMA : 6/7 Orang

Pangkat dan Golongan

Pembina Utama Muda/ IVc : 1 Orang

Pembina Utama / IVb : 1 Orang

Pembina / IVa : 8 Orang

Penata Tk. I / IIId : 14 Orang

Penata / IIIc : 14 Orang

Penata Muda Tk.I / IIIb : 18 Orang

Penata Muda / IIIa : 15 Orang

Pengatur Tk.I/IId : 2 Orang

Page 24

Pengatur Muda Tk. I/IIb : 2 Orang

b. UPTD Instalasi Farmasi PNS : 8 Orang Pegawai Honor : 2 Orang Eselon

IV : 2 Orang

Staf

PNS : 3 Orang

Honor : 2 Orang

Fungsional : 3 Orang Kualifikasi pendidikan

Sarjana Kesmas : 1 Orang

Apoteker : 1 Orang

DIII Farmasi : 2 Orang

SMF : 1 Orang

SMA : 3/2 Orang


Penata Tk I/ IIId : 3 Orang

Penata / III c : 1 Orang


Pengatur Tk. I / IId : 1 Orang

Pengatur Muda Tk. I/IIb : 2 Orang

c. UPTD Laboratorium Kesling PNS : 6 Orang Pegawai Honor/PTT : 1 Orang

Eselon

IV : 2 Orang

Honor : 1 Orang

Fungsional : 4 Orang

Kualifikasi pendidikan

Pasca sarjana : 2 Orang

Sarjana Non Kesehatan : 0/1 Orang

DIII Analis : 3 Orang

SPPH : 1 Orang Pangkat dan Golongan

Pembina IV/a : 1 Orang


Penata Muda Tk. I/IIIb : 1 Orang

Page 25



d. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu :

PNS : 477 Orang Pegawai Honor/PTT Honor/PTT Nakes : 155 Orang Honor/PTT Non Nakes : 72 Orang Eselon

IV : 21 Orang

Staf

PNS : 17 Orang

PTT

PTT Nakes : 155 Orang

PTT Non Nakes : 72 Orang

Fungsional : 439

Kualifikasi pendidikan PNS/CPNS/PTT

S2 Kesehatan Masyarakat : 9 Orang

S2 Kebidanan : 1 Orang

S2 Keperawatan : 1 Orang

Dokter umum : 18/29 Orang

Dokter gigi : 11/4 Orang

Apoteker : 2 Orang

S1 Ners : 10/13 Orang

S1 Keperawatan : 9/5 Orang

S1 Kebidanan : 2 Orang

S1 Analis : 1 Orang

S1 Gizi : 3 Orang

Sarjana Kesmas : 26/3 Orang

S1 Non Kesehatan : 3/18 Orang

D IV Kebidanan : 22/4 Orang

D IV Gizi : 2 Orang

DIV Kes Gigi : 2 Orang

D IV Analis : 1 Orang

DIII Kep. Gigi : 13/3 Orang

DIII Perawat : 82/21 Orang

DIII Bidan : 112/57 Orang

DIII AKL : 13/2 Orang

DIII AAKM : 1 Orang

Page 26

DIII Farmasi : 18/2 Orang

DIII Gizi : 15/4 Orang

DIII AAK : 6/7 Orang

DIII Non Kesehatan : 0/2 Orang

D1 SPPH : 4 Orang

D1 Kebidanan : 17 Orang

D1 SPAG : 2 Orang

SPK : 29 Orang

SMAK : 2 Orang

SMF : 7/9 Orang

SPRG : 10/1 Orang

SMA : 16/38 Orang

SMK : 4/9 Orang

SD : 3/5 Orang


Pembina / IVa : 5 Orang


Penata / IIIc : 67 Orang

Penata Muda Tk.I / IIIb : 125 Orang



Pengatur / IIc : 30 Orang

Pengatur Muda Tk.I / IIb : 4 Orang

Pengatur Muda / IIa : 2 Orang

Juru Muda Tk.I/ Ib : 2 Orang

Page 27

VI. ALOKASI DAN REALISASI

PROG KEG URAIAN PAGU REALISASI %

01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 864,193,900 775,102,317 89.69

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,800,000 1,707,000 94.83

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 111,900,000 88,886,802 79.43

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 219,535,100 191,187,462 87.09

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 138,900,000 138,840,000 99.96

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5,082,300 4,318,100 84.96

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20,400,000 15,351,766 75.25

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 58,134,800 57,621,847 99.12

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 52,494,400 36,060,300 68.69

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,042,100 2,849,700 93.68

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77,500,000 77,493,000 99.99

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3,280,000 3,150,000 96.04

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 21,505,000 16,991,224 79.01

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 138,620,200 130,870,116 94.41

19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12,000,000 9,775,000 81.46

05 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90,579,000 82,662,700 91.26

08 Peningkatan dan Pengembangan SDM 90,579,000 82,662,700 91.26

06Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 27,392,900 27,392,900 100.00

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13,835,700 13,835,700 100.00

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13,557,200 13,557,200 100.00

07 Program : Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,082,650,000 11,482,825,000 95.04

01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran 4,756,650,000 4,366,125,000 91.79

02 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah 7,326,000,000 7,116,700,000 97.14

15 Program : Obat dan Perbekalan Kesehatan 6,872,408,600 6,313,616,572 91.87

01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 6,704,571,000 6,165,461,372 91.96

02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 17,600,000 8,800,000 50.00

04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit 49,070,700 42,579,100 86.77

05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 66,301,400 61,910,600 93.38

06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6,600,000 6,600,000 100.00

07 Pemusnahan Obat Kadaluarsa 28,265,500 28,265,500 100.00

16 Program : Upaya Kesehatan Masyarakat 17,534,130,847 15,411,581,586 87.89

01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 942,952,200 862,390,500 91.46

06 Revitalisasi Sistem Kesehatan 3,050,342,300 2,817,806,175 92.38

09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 198,173,100 188,291,400 95.01

12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 1,738,377,320 1,650,522,497 94.95

13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1,896,791,327 1,611,475,681 84.96

16 Pendampingan Program Bantuan 25,000,000 23,806,800 95.23

20 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi kesehatan 123,676,600 61,083,000 49.39

21 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon haji 6,950,000 6,950,000 100.00

22 Biaya Operasional Kesehatan (BOK) 7,114,468,000 7,033,454,133 98.86

23 Jampersal 2,437,400,000 1,155,801,400 47.42

17 Program : Program Pengawasan Obat dan Makanan 106,124,800 106,099,200 99.98

02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 106,124,800 106,099,200 99.98

Page 28

PROG KEG URAIAN PAGU REALISASI %

19 Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 501,362,600 480,343,086 95.81

01 Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat 212,000,000 199,827,100 94.26

02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 265,362,600 259,815,986 97.91


20 Program : Perbaikan Gizi Masyarakat 556,901,600 522,474,100 93.82

02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 386,650,000 361,839,500 93.58

03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan

Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro Lainnya

151,651,600 149,634,600 98.67


21 Program : Pengembangan Lingkungan Sehat 441,523,600 404,821,550 91.69

01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 437,123,600 402,121,550 91.99


22 Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1,667,086,450 1,443,851,673 86.61

01 Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk 90,000,000 90,000,000 100.00

02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging 120,110,000 83,112,250 69.20

04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Anak Balita dan Anak Sekolah 695,435,350 643,427,423 92.52

05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 350,742,500 250,014,500 71.28

06 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik/Epidemik 327,390,300 321,932,300 98.33

09 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 76,808,300 51,765,200 67.40


25Program : Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 10,787,216,000 10,417,557,058 96.57

01 Pembangunan Puskesmas 3,362,100,000 3,194,407,000 95.01

02 Pembangunan Puskesmas Pembantu 316,350,000 311,209,000 98.37

07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 2,960,716,000 2,883,473,058 97.39

08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu 145,000,000 144,428,000 99.61

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 1,577,100,000 1,507,010,000 95.56

21 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 923,850,000 921,480,000 99.74

24 Rehabilitasi Sedang/Berat Instalasi Farmasi 1,502,100,000 1,455,550,000 96.90

28 Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 27,495,253,985 26,863,140,660 97.70

07 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu 15,266,511,103 15,054,668,171 98.61

10 Pelayanan Kesehatan Bagi PNS dan keluarga 12,228,742,882 11,808,472,489 96.56

29 Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 373,015,000 258,554,000 69.31

04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 363,115,000 252,054,000 69.41


30 Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 140,981,500 135,385,600 96.03

03 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 137,681,500 132,085,600 95.94


31Program : Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makanan 142,111,700 135,511,700 95.36

02Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil

Produksi Rumah Tangga 120,111,700 117,911,700 98.17

03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant22,000,000 17,600,000

80.00

32 Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 122,807,900 105,723,900 86.09

01 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu 72,928,200 66,203,200 90.78

03 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Tidak Mampu 49,879,700 39,520,700 79.23

33 Program : Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 567,020,500 532,208,891 93.86

01 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 567,020,500 532,208,891 93.86

TOTAL 80,372,760,882 75,498,852,493 93.94

Page 29

VII. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

VIII. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Total Aset pada dinas Kesehatan Kota Kupang bernilai Rp. 87.132.460.395,17,-

(Delapan Puluh Tujuh Milliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam

Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Tujuh Belas Rupiah) dan nilai

total aset yang tidak digunakan sebesar Rp. 1.070.980.669,- (Satu Miliar Tujuh

Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan

Rupiah)

Rincian Lengkap dapat di lihat pada lampiran Laporan Asset

Page 30

IX. PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

Permasalahan :

a) Belum maksimalnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam rangka

mendukung setiap program pemerintah yang berhubungan dengan Kesehatan

berkaitan dengan partisipasi untuk mengakses layanan kesehatan, dan juga

melakukan tindakan Promotif dan Preventif untuk mencegah peningkatan

kasus kejadian penyakit.

b) Belum maksimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam

pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan masalah kesehatan,

sehingga daya ungkit dalam menanggulangi masalah kesehatan menjadi

berkurang.

c) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya diantaranya tenaga

kesehatan, peralatan, sarana dan prasarana kesehatan dalam mendukung

layanan kesehatan yang Optimal.

d) Lambatnya proses pengesahan DPPA-SKPD

e) Mutu sumber daya tenaga pengelola proyek kurang memadai dari segi

pengetahuan dan keterampilan

f) Lambatnya juknis penggunaan dana bantuan yang berasal dari APBN ataupun

bantuan luar negeri

Solusi :

a) Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan dengan bermitra kerja bersama

LSM dan kelompok masyarakat

b) Meningkatkan kegiatan dan koordinasi terpadu

c) Meningkatkan kegiatan bimtek dan supervisi Program dan Keuangan

d) Melakukan on the job trainning / pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan petugas

e) Pengadaan peralatan, sarana dan prasarana

f) Pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar bagi tenaga kesehatan

g) Konsultasi ke Kemenkes untuk memperjelas pelaksanaan penggunaan

bantuan.

Page 31

X. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Format Data Indikator Kinerja Kunci (IKK) terlampir

XI. TUGAS PEMBANTUAN

11.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Tidak ada

XII. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Tidak ada.

XIII. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Data Laporan Kerjasama Pihak Ketiga Terlampir

XIV. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Tidak ada.

XV. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Tidak ada.

XVI. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Tidak ada

XVII. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tidak ada.

Kupang, 15 Januari 2018 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang

dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra,M.Si NIP. 19641219 199503 1 001

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 1

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018 KOTA : KUPANG NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG URUSAN YANG DILAKSANAKAN : WAJIB

ASPEK

FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH

1

Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH dibagi jumlah program Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program.

- Jumlah program nasional yang dilaksanakan PERANGKAT DAERAH, sebanyaK 9 program

75 %

LIHAT PROGRAM

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

2

Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Ada

Apabila Ada, sebutkan ada banyak … yang terdiri dari:

1. SOP ttg Prosedur Kerja Kearsipan dan

Surat Menyurat 2. SOP ttg Penyimpanan Rekam Medis 3. SOP ttg Menjaga Kerahasian Medis 4. SOP ttg Koordinasi dan Komunikasi

Lintas Program dan Lintas Sektor 5. SOP ttg Asuhan Keperawatan pad

Pasien ISPA 6. SOP ttg Penyampaian Informasi 7. SOP ttg Pendaftaran Pasien 8. SOP ttg Indentifikasi Pasien 9. SOP ttg Asuhan Keperawatan 10. SOP ttg Asuhan Kebidanan 11. SOP ttg Pengkajian Awal Klinis

Ada 20 SOP

1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan


ASPEK

FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

12. SOP ttg Penggunaan dan Pemberian Obat/Cairan Intravena

13. SOP ttg Penanganan Pasien Beresiko Tinggi

14. SOP ttg Pelayanan Medis/Klinis 15. SOP ttg Pemeriksaan Kimia Darah

Glukosa, Kholesterol dan Asam Urat (stick)

16. SOP ttg Pemeriksaan Kehamilan (metode test pack)

17. SOP ttg Pemeriksaan Widal 18. SOP ttg Peresepan, Pemesanan dan

Pengelolaan Obat 19. SOP ttg Penilaian, Pengendalian,

Penyediaan dan Penggunaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

20. SOP ttg Penyediaan Obat yang menjamin ketersediaan Obat

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PERANGKAT DAERAH menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 PERDA

- PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 - PERDA

100%


3 PENATAAN

KELEMBAGAAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan

4

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

- Jabatan yang ada sebanyak 47 Jabatan

- Jabatan yang harus ada, sebanyak 47 jabatan

100 %

5

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PERANGKAT DAERAH

Ada

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional : 1. Bidang Pengendalian &

Pemberantasan Penyakit/ Epidemiolog

2. Bidang PL & Promkes/ Sanitarian

ADA

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas PERANGKAT DAERAH yang relevan dengan urusan terkait

6 Rasio PNS Kota

Jumlah PNS PERANGKAT DAERAH terhadap Total PNS Kota

- PNS PERANGKAT DAERAH , sebanyak 568 personil

- Total PNS Kota, sebanyak 5.240 personil

10,8 %

7

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat PERANGKAT DAERAH yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 45 orang.

- Pejabat yang ada, sebanyak 45 orang.

100 %

8

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat PERANGKAT DAERAH yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 45 orang.

- Jabatan yang ada, sebanyak 45 jabatan

100 %


5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh PERANGKAT DAERAH

9

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di PERANGKAT DAERAH -RENSTRA

PERANGKAT DAERAH

-RENJA PERANGKAT DAERAH -RKA-PERANGKAT DAERAH

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan PERANGKAT DAERAH berikut jumlahnya

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 Jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA

3 JENIS DOKUMEN

Sinkronisasi Program RENJA PERANGKAT DAERAH dengan Program RKPD

10

Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA PERANGKAT DAERAH dibagi jumlah program dalam RENJA PERANGKAT DAERAH yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

- program RKPD yang diakomodir dalam Renja PERANGKAT DAERAH, sebanyak 14 program.

- Program Renja PERANGKAT DAERAH yang

ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 14 program

100%

Sinkronisasi program RKA PERANGKAT DAERAH dengan Program RENJA PERANGKAT DAERAH

11

Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA PERANGKAT DAERAH

Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA PERANGKAT DAERAH dibagi jumlah program dalam RKA PERANGKAT DAERAH x 100%

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 14 program.

- Program dalam RKA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 14 program.

100%

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12

Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang tidak diakomodir dalam DPA PERANGKAT DAERAH

Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang tidak diakomodir dalam DPA PERANGKAT DAERAH dibagi jumlah program dalam DPA PERANGKAT DAERAH x 100%

- Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam DPA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 14 program.

- Program dalam DPA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 14 program.

100%


6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran 13

Anggaran PERANGKAT DAERAH terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran PERANGKAT DAERAH dibagi total APBD x 100%

- Total Anggaran PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 112.415.198.282,-

- Total Belanja APBD, sebesar Rp . 897.886.380.448,-

%

Besaran belanja modal

14

Belanja modal terhadap total belanja PERANGKAT DAERAH

Belanja modal dibagi total belanja PERANGKAT DAERAH x 100%

- Belanja Modal PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 12.632.860.474,-

- Total Belanja PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 112.415.198.282,-

11,24 %

Besaran belanja pemeliharaan

15

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa PERANGKAT DAERAH) x 100%

- Total belanja pemeliharaan PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 4.458.464.733,-

- Total belanja barang dan jasa PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 53.242.525.408,-

8,37 %

16

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja PERANGKAT DAERAH

total belanja pemeliharaan dibagi total belanja PERANGKAT DAERAH x 100%

- total belanja pemeliharaan PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 4.458.464.733,-

- Total belanja PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 112.415.198.282,-

3,97 %

Laporan keuangan PERANGKAT DAERAH

17

Keberadaan laporan keuangan PERANGKAT DAERAH (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan PERANGKAT DAERAH berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb:

1. Laporan Keuangan

ADA SEBANYAK

1 JENIS

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset PERANGKAT DAERAH

18

Keberadaan inventarisasi barang atau asset PERANGKAT DAERAH

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset PERANGKAT DAERAH

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.

Daftar Inventaris Barang

ADA


Penggunaan Asset PERANGKAT DAERAH

19 Jumlah yang tidak digunakan oleh PERANGKAT DAERAH

Jumlah asset yang tidak digunakan PERANGKAT DAERAH dibagi total asset yang dikuasai PERANGKAT DAERAH x 100 %

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 441 asset.

- Asset yang dikuasai PERANGKAT DAERAH, sebanyak 3 asset.

100 %

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

20

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan

Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di

Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Leaflet 3. Puskesmas keliling 4. Pengumuman di mass media 5. Website Dinkes 6. Kotak Saran di Puskesmas

JUMLAH SEBANYAK

6 JENIS.

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Puskesmas di Kota Kupang Tahun 2018 1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pelayanan 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 4. Biaya/Tarif Pelayanan 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan

Masukan Pelayanan 9. Sarana dan Prasarana Pelayanan

ADA

INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penangangan definitif di

satu wilayah kerja pada turun waktu tertentu901 1.

Foto Copy daftar rincian Jumlah komplikasi

kebidanan yang mendapatkan penangangan

definitif di satu wilayah kerja pada turun waktu

tertentu

Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun


Foto Copy daftar rincian Jumlah Ibu dengan

komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada


Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah

kerja pada turun waktu tertentu8424 1.

Foto Copy daftar rincian Jumlah ibu bersalin

yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu


Jumlah ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 9099 2. Foto Copy daftar rincian Jumlah ibu bersalin di

satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Jumlah Desa/Kelurahan UCI 33 1.Foto Copy daftar rincian Jumlah

Desa/Kelurahan UCI

Jumlah seluruh desa/Kelurahan 51 2. Foto Copy daftar rincian Jumlah seluruh

desa/Kelurahan

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan

kesehatan di satu wilayah kerja pada turun waktu tertentu218 1.

Foto Copy daftar rincian Jumlah balita gizi buruk

mendapat perawatan di sarana pelayanan

kesehatan di satu wilayah kerja pada turun

waktu tertentu

Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada


Foto Copy daftar rincian Jumlah seluruh balita

gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja


LAMPIRAN II.3

TATARAN PELAKSANA KEBIAJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

UNTUK PEMERINTAH KOTA KUPANG

Dinas Kesehatan

Capaian Kinerja

100.00

RUMUS / PERSAMAAN DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN

x 100

17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan

92.58

x 100 64.71

x 100 100.00

x 100

SKPD

PELAKSANA

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

URUSAN NO IKK

1 KESEHATAN 15 Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan

16

Capaian KinerjaRUMUS / PERSAMAAN DATA PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN SKPD

PELAKSANAURUSAN NO IKK

Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati di satu

wilayah kerja pada turun waktu tertentux 100

268

30.11

1.

Foto Copy daftar rincian Jumlah pasien baru TB

BTA positif yang ditemukan dan diobati di satu


Dinas Kesehatan

Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif di satu wilayah kerja pada


Foto Copy daftar rincian Jumlah perkiraan

pasien baru TB BTA positif di satu wilayah

kerja pada kurun waktu yang sama


penderita penyakit DBDJumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja

selama 1 tahunx 100

238

100.00

1.


yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah

kerja selama 1 tahun

Dinas Kesehatan

Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun



yang ditemukan di satu wilayah kerja pada


Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarkes strata 1 45959 1.Foto Copy daftar rincian Jumlah kunjungan

pasien masyarakat miskin di sarkes strata 1

Jumlah seluruh Masyarakat miskin di kab/kota 92590 2. Foto Copy daftar rincian Jumlah seluruh

Masyarakat miskin di kab/kota

Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu

wilayah kerja pd kurun waktu tertentu7647 1.

Foto Copy daftar rincian Jumlah bayi

memperoleh pelayanan kesehatan sesuai

standar disatu wilayah kerja pd kurun waktu

tertentu

Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg

sama8876 2.

Foto Copy daftar rincian Jumlah seluruh bayi

lahir hidup disatu wilayah kerja dalam kurun

waktu yg sama

22 Cakupan Kunjungan Bayi

x 100

21Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskinx 100 49.64


penderita penyakit TBC BTA (+)

86.15

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

TANGGAL

PERJANJIAN

1 2 4 5 11 12

1 BPJS Kesehatan

Puskesmas Kupang Kota 176/KTR/XI-04/1217 440.870/275/TU/XII/2017 29 Des 2017

Pelayanan kesehatan

tingkat pertama bagi

peserta BPJS

2 BPJS Kesehatan

Puskesmas Bakunase 174/KTR/XI-04/1217 440/827/BKNS/XII/2017 29 Des 2017

Pelayanan kesehatan


peserta BPJS

3 BPJS Kesehatan

Puskesmas Pasir Panjang 177/KTR/XI-04/1217 357/445/PP/XII/2017 29 Des 2017

Pelayanan kesehatan


peserta BPJS

4 BPJS Kesehatan

Puskesmas Naioni 179/KTR/XI-04/1217 440.870/I/PN/XII/2017 29 Des 2017

Pelayanan kesehatan


peserta BPJS

5 BPJS Kesehatan

Puskesmas Oebobo 175/KTR/XI-04/1217 1260/I/POEB/XII/2017 29 Des 2017

Pelayanan kesehatan


peserta BPJS

6 BPJS Kesehatan

Puskesmas Penfui 173/KTR/XI-04/1217 440.870/2111.a/Pusk.Penfui/XII/2017 29 Des 2017

Pelayanan kesehatan


peserta BPJS

7 BPJS Kesehatan

Puskesmas Oepoi 171/KTR/XI-04/1217 440/121/P.Oepoi/XII/2017 29 Des 2017

Pelayanan kesehatan


peserta BPJS

8 BPJS Kesehatan

Puskesmas Manutapen 181/KTR/XI-04/1217 440.870/205.a/PM/XII/2017 29 Des 2017

Pelayanan kesehatan


peserta BPJS

9 BPJS Kesehatan

Puskesmas Alak 178/KTR/XI-04/1217 440.870/279/PA/XII/2017 29 Des 2017

Pelayanan kesehatan


peserta BPJS

10 BPJS Kesehatan

Puskesmas Oesapa 172/KTR/XI-04/1217 440/295/OSP/XII/2017 29 Des 2017

Pelayanan kesehatan


peserta BPJS

11 BPJS Kesehatan

Puskesmas Sikumana 180/KTR/XI-04/1217 440/3451.b/XII/PSKM/2017 29 Des 2017

Pelayanan kesehatan


peserta BPJS

12 Nutrition Internasional (NI) 16 Maret 2018 1Peningkatan cakupan pemberian kapsul Vitamin A pada balita khususnya di daerah-daerah yang memiliki

cakupan daerah.2 Peningkatan konsumsi garam beryodium untuk semua (KGBS)

3 Penanggulangan anemia gizi besi (AGB) pada ibu hamil, remaja putri di institusi sekolah

4 Suplementasi zinc & oralit untuk tata laksana diare pada balita

5 Integrasi zat gizi mikro

6 Fortifikasi tepung terigu

13Yayasan Dompet Dhuafa

RepublikaPK.04.02/B.VI/3073/2016 098a/MOUDD.LKC.LEGAL/XII/2016

13 Desember

2016Kesehatan Keluarga 1 Peningkatan kesehatan ibu & anak

2 Pengendalian penyakit tidak menular

3 Penanggulangan penyakit menular

4 Peningkatan kesehatan reproduksi

5 Peningkatan kesehatan lingkungan (STBM & sekolah sehat)

6 Peningkatan gizi masyarakat (1000 hari pertama kehidupan)

7 Peningkatan kesehatan keluarga

8 Peningkatan kesehatan tradisional

Pemberian pelayanan kesehatan tingkat pertama berupa pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non

spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan & rawat inap





















REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI NOMOR PERJANJIAN

3 10

B. KERJASAMA ANTAR DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (LSM DAN ORGANISASI LAINNYA)

NO NAMA MITRA KERJA

SAMA

KEBIJAKAN

KEGIATAN

DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG JLN. S. K. LERIK, KELAPA LIMA - KUPANG

Telp. 0380 – 825 796, Fax 0380-825730, Website : www.dinkes-kotakupang.web.id, Email : [email protected]

DATA DUKUNG

LAPORAN KETERANGAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH (LPPD)

TAHUN 2018


PEMBERANTASAN PENYAKIT

UPTD UPTD UPTD

KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS OEBOBO PUSK. KUPANG KOTA PUSK.SIKUMANA PUSK. PASIR PANJANG PUSK. BAKUNASE

BOB D. DE KOCK, Ssi,Apt, M.Ph drg. LINDAWATI ALIM JERMIAS D. LEDOH, SKM drg. SHINTA NDAUMANU dr. MARIA STHEPANI drg. DIAN ARKIANG dr. MARIA I. D. RAY dr. MARIA. I HUSNI drg. SUWIDJI D.R.BANAMTARI

CHRISTIN E. CAROLINA, SKM NAOMI A. PINGAK PAULUS P. LONGA WELEM SUEK, SKM OKTAVIANA R. NAHAK BATSE MBUILIMA, SKM LAZARUS SABA FERDERIKA FEOH CHRISTIANUS NONO

KTU KTUKTU KTU KTU KTU

MONIKA FERNANDEZ

KTU KTU KTU KTU

JASINTHA I.G.W. NGONGO, SKM

KTU

MARYANTI F.L. NONO, SKM

KTU

PENGAWASAN KESEHATAN

LINGKUNGAN

-

SEKSI

PROMOSI KESEHATAN

drg. HARIYONO

UPTD

PUSKESMAS PENFUI PUSK. OESAPA PUSKESMAS ALAK

dr. TRIO HARDHINA

PUSKESMAS OEPOI

UPTD UPTD UPTD

PENYEHATAN LINGKUNGAN

& PROMOSI KESEHATAN

MELANY A. S. BOLLA, SKM MURNIYATI K. DJOU, SKM TEREN BONAVENTURA

UPTD LABORATORIUM

FRANS Y. PANIE, SKM

SEKSI

PENYEHATAN DAN TEMPAT

PENGOLAHAN MAKANAN

UPTD UPTD

PUSK. NAIONI

UPTD UPTD

FRANS BEN TANONE

INSTALASI FARMASI

URSULA PUDE

NURHAYATI MUKKA, SKM

SEKSI

PELAYANAN KESEHATAN PENANGGULANGAN ANAK, REMAJA DAN

MASALAH KESEHATAN USILA

MARIA A. INDRAWATI NI LUH PUTU YUNI PARWATI, S.KM MARIANAH, SKM

SEKSI SEKSI

SEKSI SEKSI SEKSI

SEKSI

REGISTRASI & AKREDITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN GIZI

SARANA PENYAKIT

PELAYANAN PENYAKIT KELUARGA

VITALIS DAKI, SKM FERDINAND S. SINAGA, ST DINA S. LUDJI, S.ST, M.Kes

SEKSI SEKSI SEKSI

SARANA & PRASARANA PENGAMATAN KESEHATAN IBU &

PELAYANAN KESEHATAN PENGENDALIAN & KESEHATAN KELUARGA

JULTJE J. J. FRANS, SE SRI WAHYUNINGSIH, SKM I.G.A. NGURAH SUARNAWA, SKM

ALFRIDA PALEBANGAN, SKM MARIA L. IRAWATI, SH LENTHAR N. LEDOH, S.IP

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUBAG PERENCANAAN

UMUM & KEPEGAWAIAN KEUANGAN & PERLENGKAPAN EVALUASI & PELAPORAN

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

Perda Kota Kupang Nomor 05 tahun 2009

SEKRETARIAT

RUDY PRIYONO, S.KM, M.KES

KELOMPOK

KEPALA DINAS

dr. I WAYAN ARI WIJANA S. PUTRA, M.Si

Documents

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) …