LAPORAN AKHIR

EVALUASI PROGRAM KREDIT PENUNJANG DAKABALAREA

KABUPATEN CIREBON.

Oleh :

Subhan, Drs., M.Si

KERJASAMA LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

DENGAN BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN CIREBON

2014

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program-program pemberdayaan ekonomi untuk pembiayaan UMKM

diJawa Barat termasuk Kabupaten Cirebon dipandang memiliki potensi yang

besar dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) disamping itu

dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat miskin. Program-program

pemberdayaan ekonomi terutama pembiayaan mikro secara umum diarahkan bagi

pengusaha kecil dan menengah dengan memberikan alternatif metode penjaminan

pinjaman. Program pemberdayaan --seperti dana bergulir Dakabalarea-- yang

selama ini menggunakan basis group leading atau pinjaman berkelompok dan

sistem pengawasan bersama (Peer Monitoring).

Berawal dari tahun 1998 yang terjadi keruntuhan ekonomi bangsa kita,

hancurnya usaha konglomerasi dan usaha-usaha besar, ditandai

dengan :bangkrutnya usaha besar, bunga bank yang tinggi bisa mencapai 50%

pertahun, kurs USD hingga mencapai 15,000 per USD. Implikasi dari keadaan ini

antara lain terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karena tempat

usaha mereka bangkrutsementara usaha kecil menengah relatif bisa bertahan.

Namun begitu usaha kecil ini tetap harus didukung supaya tidak mengalami nasib

yang sama dengan usaha besar.

Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi tersebut,

pada tahun 1999 pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan strategis

untuk membantu kalangan masyarakat kecil terutama mereka yang bergerak

dalam bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) melalui program dana

bergulir yang diberi nama Kredit Program DAKABALAREA. Program ini

dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur

Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang DAKABALAREA. Dalam kebijakan ini

disebutkan bahwa tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan produktifitas

UMKM dan meningkatkan daya beli rakyat.

2

Kebijakan yang dianggap pro kepada UMKM ini diambil karena usaha

kecil dianggap paling kuat dalam bertahan dikrisis ekonomi.Program ini

menggunakan pendekatan sistem syariah, dipilihnya sistem syariah karena

dianggap sesuai dengan karakter masyarakat dan lebih adil. Dalam sistem ini tidak

mengenal istilah bunga melainkan bagi hasil.

Kredit ini disalurkan melalui Bank Pembangunan Jawa Barat (Bank Jabar)

yang sekarang menjadi Bank Jabar dan Banten (Bank BJB) kemudian setelah

terbentuknya Bank yang menggunakan sistem syariah maka penanganannya

dilimpahkan kepada Bank tersebut. Adapun Bank yang dimaksud adalah BJB

Syariah.

Untuk menunjang program DAKABALAREA Pemerintah Kabupaten

Cirebon mengalokasikan dana penunjang DAKABALAREA yang disebut Kredit

Program Penunjang DAKABALAREA yang digulirkan dari tahun 2000 sampai

2013.Pada tahun 2013 Kredit Program PenunjangDAKABALAREA ini

merupakan bagian dari program pengembangan sistem pendukung usaha bagi

UMKM.

Secara khusus Kredit Program Penunjang DAKABALAREA Kabupaten

Cirebon ini dimaksudkan agar : (1) Produksi “dahareun” diupayakan dapat

mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon. (2) Kelancaran distribusi

“dahareun” dari produsen ke konsumen lebih optimal. (3) konsumen mempunyai

daya beli untuk memenuhi kebutuhan “dahareun”.

Sedangkan tujuan Kredit Program PenunjangDAKABALAREA Kabupaten

Cirebon adalah : (1) sebagai salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan

ekonomi rakyat Kabupaten Cirebon khususnya dalam rangka meningkatkan dan

mengembangkan usaha mikro kecil dan koperasi serta lembaga ekonomi rakyat

lainnya. (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan yang

meningkat serta berkecukupan bahan pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi.

Adapun sasaran Kredit Program Penunjang DAKABALAREA Kabupaten

Cirebon adalah tercapainnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro / kecil

dan koperasi serta lembaga ekonomi rakyat lainnya dalam rangka menanggulangi

akibat krisis ekonomi di Kabupaten Cirebon. Sasaran penerima kredit adalah

masyarakat yang mempunyai sumber penghasilan dari kegiatan usaha mikro

3

(informal), usaha rumah tangga atau usaha berskala kecil, baik yang dilakukan

sendiri atauoun tergabung dalam suatu kelompok atau koperasi.

Penerima kredit terbanyak adalah para pelaku kegiatan usaha mikro yang

melakukan usaha perdagangan. Mereka adalah kepala rumah tangga yang harus

mencari penghasilan bagi keluarganya dengan memperoleh kredit maka tentunya

akan sedikit memperbesar modal kerja sehingga meningkatkan kelancaran dari

pendapatan usaha.Sasaran penerima kredit lainnya adalah para pelaku usaha yang

melakukan kegiatan dirumah berbentuk warung atau usaha produktif seperti

menghasilkan kerajinan dan makanan olahan, pertanian, peternakan maupun

perikanan.

Besarnya jumlah Kredit Program Penunjang yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak tahun 2000 sampai dengan 2005 sebesar Rp.

1,125,000,000 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta) yang diberikan secara

bertahap. Untuk tahun 2000 sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta

Rupiah) kemudian pada tahun berikutnya menurun sebesar Rp 35.000.000 (Tiga

Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya padatahun 2003 Pemerintah Kabupaten

Cirebon meningkatkan alokasi dana penunjang program sebesar Rp 350.000.000

(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) serta terakhir pada tahun 2005 memberikan

dana penunjang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Gambar 1.1Alokasi Kredit Program PenunjangDAKABALAREA

Di Kabupaten CirebonTahun 2000 sampai 2005

Sumber : Laporan Setda Perekonomian, 2013, data diolah

4

Berdasarkan laporan perkembangan Kredit Program

PenunjangDAKABALAREA Kabupaten Cirebon periode akhir bulan Desember

2012 dari Bank BJB Syariah Cabang Cirebon, saldo nominal alokasi Kredit

Program Penunjang DAKABALERA sebesar Rp.524.883.042. Sedangkan dana

yang masih bergulir di masyarakat penerima program sebesar Rp 600.116.958.

Tabel di bawah menjelaskan perbandingan saldo alokasi yang ada di masyarakat

dari tahun 2010 – 2012.

Tabel Perbandingan Saldo Alokasi Dana Kredit Program Penunjang Dakabalarea Yang Ada Di Masyarakat

Tahun 2010 dengan Tahun 2012

Tahun Saldo alokasi dana

Tunggakan Keterangan

2010 Rp. 437.765.607 Rp 687.234.3932011 Rp. 323.639, 542 Rp. 801.360.458 Dana digulirkan

pada tahun ini sebesar 114.126.065

2012 Rp. 524.883.042 Rp. 600.116.958

Tabel di atas menunjukkan perbandingan tahun 2011 dengan tahun 2012 saldo

alokasi dana kredit Program Dakabalarea pengembalian dari masyarakat sebesar

Rp. 201.243.500. Berdasarkan berdasarkan gambaran tersebut, maka Pemerintah

Kabupaten Cirebon melakukan MoU dengan bank pelaksana yaitu Bank BJB

Syariah. Dalam MoU tersebut ditetapkan untuk biaya administrasi sebesar 0,5%

dari realisasi pinjaman dan ditempatkan dalam rekening tersendiri (MoU Nomor

581/180-perek/2005 dan Nomor 67/kes-crb/ADUM/2005 tentang Kredit Program

Penunjang DAKABALAREA pasal 9.)

Berdasarkan data, untuk perputaran dana bergulirpada bulan Desember

tahun 2012 telah mencapai Rp. 5.007.200.000 (Laporan evaluasi Tim Teknis

2012). Dana tersebut dialokasikan untuk penerima yang berbasis kelompok.

Adapun jumlah penerima tersebut sampai dengan bulan Desember tahun 2012

dapat dilihat dalam di bawah ini :

5

Tabel Perkembangan Jumlah Penerima Kredit Program Penunjang DAKABALAREA Bulan Desember 2012

Jumlah Penerima Manfaat Keterangan Jenis UsahaKelompok Anggota

218 2.509 Lunas Perdagangan 60 725 Macet Usaha Peternakan 4 40 Usaha Perikanan3 32 Lain-lain

Sedangkan untuk perkembangan jumlah penerima program pada tahun

2013, dari data yang diterima menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini

terlihat dengan jumlah anggota yang sebelumnya besar, tapi pada tahun 2013,

jumlah kelompok menurun akan tetapi jumlah anggota dalam kelompok naik

terutama pada sektor perdagangan.

Tabel ,Perkembangan Jumlah Penerima Kredit Program Penunjang DAKABALAREATahun 2013

Jumlah Penerima Manfaat Keterangan Jenis UsahaKelompok Anggota

220 2482 Lunas Perdagangan 3 25 Macet Usaha Perikanan 3 29 Macet Usaha Peternakan

Dalam kaitannya dengan Kredit Program Penunjang DAKABALAREA,

sistem operasional pengalokasiannya atau manajemennya dengan menggunakan

sistem syariah, berdasarkan MoU Nomor 581/180-perek/2005 dan nomor 67/kes-

crb/ADUM/2005 tentang Kredit Program Penunjang DAKABALAREA pasal 10

dijelaskan bahwa sistem pembagian bagi hasil, dimana bagian keuntungan pihak

pertama yang berasal dari jasa bagi hasil (Al Mudorobah) dan pembayaran jual

beli (Al Murobaha) dengan ketentuan a) 25% untuk tim teknis kabupaten, b) 25%

untuk kelompok usaha, c) 25% untuk sarjana pendamping dan d) 25% untuk

cadangan modal.

Dari hasil temuan BPK RI Tahun 2004-2012, BPK merekomendasikan agar

pihak pemerintah dalam hal ini bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Cirebon

agar dana bergulir yang tersimpan di Bank digulirkan kembali secara selektif dan

jika tidak dapat digulirkan, maka dana yang ada di Bank tersebut disetorkan

kembali ke kas daerah dengan dibuktikan surat pernyataan kesanggupan

6

mengembalikan ke kas daerah Kredit Program Penunjang DAKABALAREA

sebesar Rp 437.765.607 yang ditanda tangani oleh kepala bagian perekonomian

selaku ketua tim teknis.Data tersebut berdasarkan hasil laporan tahun 2010.

Menindaklanjuti temuan BPK tersebut perlu kiranya pemerintah Kabupaten

Cirebon mengadakan kajian atau evaluasi tentang Program Penunjang

DAKABALAREA. Diharapkan melalui evaluasi ini pemerintah daerah akan

memperoleh gambaran tentang kondisi riil dilapangan serta dapat mengambil

kebijakan apakah program ini akan dilanjutkan kembali atau tidak. Dalam rangka

menjawab temuan BPK tersebut Bupati Cirebon mengeluarkan Keputusan Bupati

Cirebon Nomor 581/Kep.205-Perek/2014 yang antara lain berisi instruksi untuk

mengevaluasi pelaksanaan Kredit Penunjang Program DAKABALAREA secara

komprehensif untuk perbaikan dan kemajuan kredit program bagi usaha mikro

kecil dan menengah (UMKM) pada tahun berikutnya. Untuk itu, maka diperlukan

kajian evaluasi dan monitoring yang diharapkan memperoleh gambaran perbaikan

sistem dan nama program yang baru yang disesuaikan dengan kondisi yang ada

dilapangan.

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan terutama yang berkaitan dengan

penerima manfaat dapat disimpulkan bahwa program ini merupakan program

yang sangat baik untuk peningkatan produktifitas UMKM maupun daya beli

masyarakat d iJawa Barat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Cirebon.

Walaupun pada perkembangannya terdapat penerima program yang macet atau

belum mampu melunasi kewajibannya.

Kegiatan evaluasi program didalamnya termasuk kegiatan monitoring

merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan

kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi kegiatan / program. Secara

sederhana memantau (monitoring) diartikan sebagai mengamati dan mengikuti

pelaksanaan kegiatan program yang sedang berjalan. Dengan memantau, akan

diketahui apakah pelaksanaan dan pencapaian program sesuai dengan

perencanaan atau tidak. Jika tidak sesuai atau terjadi penyimpangan, dapat dengan

segera diperbaiki. Secara lebih sistematis pemantauan adalah kegiatan

pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah

7

suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan adalah

proses yang terus menerus dilakukan sepanjang siklus program dimulai dari

pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari

kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan

penyesuaian terhadap perencanaan.

Evaluasi merupakan kegiatan untuk membandingkan antara hasil yang

dicapai dengan taget yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi partisipatif

merupakan evaluasi dengan melibatkan semua pihak yang terlibat (stakeholders)

dalam program (perencana, pelaksana, penyandang dana, penerima manfaat dan

evaluator). Nilai penting evaluasi partisipatif antara lain sebagai berikut :

• Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi pada program penunjang

DAKABALAREA atas dasar apa yang telah diketahui dan dilakukan

masyarakat.

• Membantu penerima program untuk mengevaluasi program dimana mereka

terlibat.

• Membantu untuk mengetahui sejauhmana manfaat program yang dilakukan

bersama-sama memberikan manfaat.

• Membantu masyarakat mengetahui sejauhmana aktivitasnya berpengaruh dan

memberikan dampak terhadap pencapaian program.

• Membantu untuk mengetahui potensi yang termanfaatkan dan potensi yang

belum termanfaatkan.

• Membantu untuk meningkatkan kemampuan sistem program penunjang

Dakabalrea memanfaatkan fasilitas secara lebih baik.

• Membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dalam melihat

program pemberdayaannya dalam kaitannya dengan program yang lebih luas.

• Hal-hal yang dievaluasi adalah mencakup aspek input, proses, output dan

outcome.

B. Tujuan Evaluasi Program

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan evaluasi Kredit Program Penunjang

DAKABALAREAdi Kabupaten Cirebon adalah :

• Mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan

8

• Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

sehingga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan

Program selanjutnya

• Menyusun rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi.

9

II. HASIL TEMUAN LAPANGAN

A. Perkembangan Program Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Digulirkannya Kredit Program Penunjang DAKABALAREA oleh

Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan kelanjutan program Dakabalarea yang

dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program ini diperuntukkan

bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang memiliki usaha produktif berbasis

kelompok atau usaha kelompok.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah kelompok dan anggota

kelompok dari tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada di bawah ini :

Tabel Perkembangan Jumlah Kelompok dan Anggota Kelompok Program Penunjang Dakabalarea

Tahun

Jumlah Kelompok Jumlah Anggota

Pdag PetrnkPerik

nJasa Perdag Petrnk Perikn Jasa

2012 218 60 4 4 2.509 725 40 322013 220 3 3 2.509 25 29

Secara umum bahwa perkembangan Kredit program penunjang

Dakalabarea dari sisi jumlah kelompok menunjukan bahwa program ini

memberikan sumbangan bagi perekmbangan UMKM di Kabupaten Cirebon.

B. Deskripsi Kajian Pada Tanggapan Masyarakat Kredit Program

Penunjang Dakabalarea

1. Manfaat Program

Salah satu tujuan program DAKABALAREA adalah memberikan manfaat

untuk meningkatkan produksi UMKM serta meningkatknya daya beli masyarakat.

Untuk mengetahui seberapa besar manfaat program kredit penunjang

DAKABALAREA bagi penerima dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

10

Gambar Prosentase Tanggapan Penerima Manfaat Kredit Program

Dakabalarea Kabupaten Cirebon

0.0020.0040.0060.0080.00

42.75

78.2668.12 75.00 68.84 76.81 78.99

a) Indeks sebelum adanya program kredit penunjang Dakabalarea

Sebelum adanya Kredit Program Penunjang DAKABALAREA

Kabupaten Cirebon, pertumbuhan ekonomi penerima program masih

belum optimal. Gambaran tersebut dapat dilihat dari pernyataan

“Sebelum adanya program Dakabalarea tingkat perkembangan usaha

sangat lambat” memperoleh indeks 42,57%. Artinya sebelum adanya

program kredit penunjang Dakabalarea kemampuan daya beli dan

pertumbuhan industri tergolong masih rendah.

Mengenai Perkembangan Usaha sebelum ada program dapat

dilihat dalam Gambar di bawah ini

Gambar 3.4Perkembangan usaha sebelum adanya program kredit penunjang

Dakabalarea

11

Sanga

t Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Agak T

idak Se

tuju

Agak S

etuju

Setuju

Sanga

t Setu

ju0.001.002.003.004.005.006.007.00

0.21

6.63

0.621.66

3.11

0.00

b) Indeks kesesuaian program kredit penunjang Dakabalarea dengan

kebutuhan usaha

Berdasarkan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa program

Dakabalarea sesuai dengan kebutuhan usaha penerima program.

Dimana sebagian besar penerima program yaitu 78,26% mengakuinya.

Masyarakat UMKM berharap agar ada keberlanjutan dari program ini

karena memberikan manfaat yang besar. Namun sebagian besar

penerima program menginginkan dirubahnya sistem pemberian kredit

dari kelompok menjadi perorangan, terdapat juga sebagian masyarakat

yang menginginkan tetap perkelompok namun jumlah anggota

kelompoknya tidak terlalu banyak. Nilai indeks kesesuaian program

dengan kebutuhan usaha dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar Kesesuaian program kredit penunjang Dakabalarea dengan

kebutuhan usaha

12

Sanga

t Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Agak T

idak Se

tuju

Agak S

etuju

Setuju

Sanga

t Setu

ju0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0.00 0.83 0.00 0.83

20.70

0.00

c) Indeks dampak program kredit penunjang Dakabalarea.

Dari hasil penelitian menunjukkan tanggapan responden pada

pernyataan setuju terhadap dampak adanya pada program. Setelah

diberikan program dampak program kredit penunjang Dakabalarea

menunjukkan prosentase dampak langsung pada gambar sebesar

68,12%. Nilai ini berada pada interval yang cukup untuk membenarkan

pernyataan yang diajukan dari surveyor. Setelah diberikan Program

dampak langsung kredit penunjang Dakabalarea bagi masyarakat

Kabupaten Cirebon yakni meningkatnya pertumbuhan produksi

sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli. Disamping itu,

masyarakat menjadi lebih inovatif dalam mengembangkan produksi.

Nilai indeks dampak kredit program penunjang Dakabalarea dapat

dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar Gambaran dampak program kredit penunjang Dakabalarea

13

Sanga

t Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Agak T

idak Se

tuju

Agak S

etuju

Setuju

Sanga

t Setu

ju0.002.004.006.008.00

10.0012.0014.0016.0018.00

0.002.90

0.00 0.00

16.56

0.00

d) Indeks manfaat program kredit penunjang Dakabalarea

Manfaat diberikannya program kredit penunjang Dakabalarea secara

langsung dapat dirasakan masyarakat terutama dalam penambahan

modal dan secara tidak langsung pada pertumbuhan usahanya. manfaat

inipun sesungguhnya dirasakan oleh penerima program kredit

penunjang Dakabalarea yang mengalami kemacetan dalam

pengembaliannya. Mereka beranggapan kemacetan pengembalian kredit

disebabkan adanya faktor lain sehingga usaha mereka tidak dapat

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nilai indeks manfaat program

kredit penunjang Dakabalarea terhadap keberlangsungan usaha dapat

dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar Gambaran manfaat program kredit penunjang Dakabalarea

14

0.00

4.00

8.00

12.00

16.00

20.00

0.001.30

0.001.73

18.40

0.00

e) Indeks peningkatan penghasilan dari kredit program penunjang

Dakabalarea

Dari hasil penelitian pada masyarakat penerima program KPPD (Kredit

Program Penunjang DAKABALAREA) menyatakan setuju dengan

adanya kredit yang diterima dari program dapat meningkatkan

penghasilan dengan indeks sebesar sebesar 68.24% dengan kategori

cukup. Hal ini dapat menjelaskan bahwa KPPD (Kredit Program

Penunjang DAKABALAREA) dapat mengembangkan usaha telah

dirintis. Nilai indeks adanya peningkatan penghasilan setelah menerima

kredit program penunjang dapat dilihat pada gambar 3.8 dibawah ini.

Gambar 3.8Peningkatan penghasilan responden setelah menerima program

kredit penunjang Dakabalarea

Sanga

t Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Agak T

idak Se

tuju

Agak S

etuju

Setuju

Sanga

t Setu

ju0.002.004.006.008.00

10.0012.0014.0016.0018.00

0.002.48

0.001.66

15.53

0.00

f) Indeks kelangsungan usaha

15

Dari hasil penelitian dengan masyarakat penerima KPPD (Kredit

Program Penunjang DAKABALAREA) Kabupaten Cirebon

menyatakan setuju dengan jenis program tersebut karena bermanfaat

bagi kelangsungan usaha. Prosentase yang menginginkan adanya

keberlanjutan dari program ini sebesar 76,81%.

Nilai indeks dari keberlangsungan us

Gambar 3.9Adanya keberlangsungan usaha masyarakat penerima kredit

penunjang Dakabalarea

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0.00 1.24 0.00 0.00

20.70

0.00

g) Indeks keberlanjutan program kredit penunjang Dakabalarea

Bedasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat penerima Program

kredit penunjang Dakabalarea, sebagian besar menginginkan

dilanjutkannya program karena program ini memberi manfaat bagi

kelangsungan usaha. Ditunjukkan dengan tingginya prosentase yang

menginginkan adanya keberlanjutan dari program ini sebesar 78,99%.

Gambar di bawah ini menunjukkan tanggapan mayarakat penerima

program tentang keberlanjutan program.

Gambar Tanggapan masyarakat terhadap keberlanjutan program

16

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0.00 0.83 0.00 0.00

21.74

0.00

2. Mekanisme Program

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pencairan

kredit program penunjang DAKABALAREA pada umumnya relatif tidak

memberatkan masyarakat penerima. Hal ini ditunjukkan dengan gambar dibawah

ini :

Gambar Prosentase Tanggapan Masyarakat Penerima Terhadap

Mekanisme Kredit Program Dakabalarea Kabupaten Cirebon

0.0020.0040.0060.0080.00

78.26 81.1665.22 65.22 64.49 62.32

a) Indeks kesesuaian jumlah pencairan

Berdasarkan hasil penelitian untuk kesesuaian jumlah yang dicairkan

dengan jumlah nominal yang tertulis menunjukkan bahwa masyarakat

menganggap bahwa jumlah nominal yang ditentukan dengan realisasi

yang diterima sudah sesuai. Hasil ini diperkuat dengan nilai prosentase

17

tanggapan masyarakat penerima sebesar 78,25%. Meskipun terdapat

beberapa kelompok masyarakat penerima yang mengeluhkan masih

terlalu kecilnya jumlah yang diterima dengan kebutuhan usaha. Nilai

indeks dari kesesuaian jumlah pencairan dengan proposal yang diajukan

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar Gambaran kesesuaian jumlah pencairan

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0.00 0.83 0.00 0.83

20.70

0.00

b) Indeks pemotongan biaya persyaratan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa jumlah pemotongan untuk biaya

persyaratan pencairan program yang meliputi biaya adminidstrasi dan

tabungan beku sebesar 10% dari jumlah pencairan masyarakat tidak

mempermasalahkan karena sebelumnya sudah dikemukakan diawal

pada saat melakukan analisa kelayakan usaha masing-masing

kelompok. Disamping itu dalam hal tabungan beku diperhitungkan

sebagai pelunasan pada tahap akhir angsuran. Hasil ini diperkuat

dengan nilai prosentase tanggapan masyarakat penerima sebesar

81.16%. Nilai indeks dari adanya beban biaya persyaratan dapat dilihat

pada gambar dibawah ini.

Gambar Gambaran pemotongan biaya persyaratan

18

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0.00 0.41 0.00 0.00

22.77

0.00

c) Indeks penggunaan dana kredit

Hasil penelitian untuk penggunaan dana kredit program penunjang

Dakabalarea, menunjukkan bahwa penggunaan dana yang diterima oleh

masyarakat pada dasarnya digunakan untuk melakukan pengembangan

usaha, walaupun sebagian masyarakat penerima program ada yang

menggunaan dana tersebut untuk kebutuhan lain. Hasil ini diperkuat

dengan nilai prosentse tanggapan masyarakat penerima sebesar 65.22%.

Nilai indeks dari penggunaan dana kredit untuk usaha dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.

Gambar Gambaran penggunaan dana kredit program penunjang

Dakabalarea

Sanga

t Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Agak T

idak Se

tuju

Agak S

etuju

Setuju

Sanga

t Setu

ju0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0.00 0.83 0.00 0.83

20.70

0.00

d) Indeks kesesuaian angsuran dengan kemampuan

19

Hasil penelitian untuk kesesuaian angsuran dengan kemampuan,

masyarakat mengakui bahwa mereka relatif mampu untuk mengangsur.

Akan tetapi disisi lain ada banyak keluhan terutama ketika angsuran

yang semakin besar. Masyarakat berharap masa tenggang diperpanjang,

sehingga besarnya angsuran masih dapat dijangkau oleh kemampuan

mereka. Hasil ini diperkuat dengan nilai prosentase tanggapan

masyarakat penerima sebesar 65.22%. Nilai indeks dari kesesuaian

jumlah angsuran dengan kemampuan dapat dilihat pada gambar

dibawah ini.

Gambar Gambaran kesesuaian jumlah angsuran dengan kemampuan

membayar

0.002.004.006.008.00

10.0012.0014.00

0.002.07 2.48 1.66

12.42

0.00

e) Indeks jangka waktu pengembalian

Hasil penelitian untuk jangka waktu pengembalian, masyarakat relatif

tidak keberatan terhadap jangka waktu pengembalian yang telah

ditetapkan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang memperdulikan

dengan jangka waktu, semakin pendek maka semakin baik, namun

tanggapan masyarakat tersebut disesuaikan dengan skala usahanya.

Hasil ini diperkuat dengan prosentase tanggapan masyarakat penerima

sebesar 64.49%. Nilai indeks dari jangka waktu pengembalian kredit

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar

20

Gambaran jangka waktu pengembalian kredit

0.002.004.006.008.00

10.0012.0014.00

0.00

2.900.62

2.48

12.42

0.00

f) Indeks ketepatan waktu pembayaran angsuran

Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar angsuran tepat pada

waktunya cukup. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan

masyarakat penerima program tidak tepat waktu dalam membayar

angsuran. Faktor tersebut antara lain : fluktuasi usaha yang tidak

menentu, adanya kebutuhan lain diluar aktivitas usaha yang

membutuhkan dukungan dana (kebutuhan sekolah anak, keluarga sakit).

Hasil ini diperkuat dengan prosentase tanggapan masyarakat penerima

sebesar 64.49%. Nilai indeks dari ketepatan dalam pengembalian

angsuran dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.17Ketepatan dalam pengembalian angsuran

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

0.00

2.481.24

5.80

8.28

0.00

3. Prosedur Program

21

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur kredit program

penunjang DAKABALAREA pada umumnya relatif tidak memberatkan

masyarakat penerima. Hal ini ditunjukkan dengan gambar dibawah ini :

Gambar 3.18Prosentase Tanggapan Masyarakat Penerima Terhadap

Prosedur Kredit Program Dakabalarea Kabupaten Cirebon

a) Indeks kesesuaian prosedur

Hasil penelitian untuk kesesuaian prosedur Kredit Program Penunjang

DAKABALAREA, masyarakat mengakui bahwa prosedur yang

ditetapkan pada program tersebut sesuai dengan apa yang disepakati.

Hasil ini diperkuat dengan prosentase tanggapan masyarakat penerima

sebesar 78,26 %. Nilai indeks dari prosedur pengajuan kredit program

penunjang Dakabalarea dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.19Gambaran kesesuaian prosedur kredit program Dakabalarea

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0.41 0.62 1.66

19.67

b) Indeks pengajuan kredit kolektif

22

Menurut ketentuan kredit program penunjang Dakabalarea, penerima

program berbentuk kelompok dengan jumlah keanggotaan antara 5 – 15

orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat penerima

program sebagian besar tidak menginginkan berbentuk kelompok. Hal

ini disebabkan bahwa dalam sistem kelompok apabila terjadi

ketidakdisiplinan dari satu atau sebagian anggota, maka kemudian yang

bertanggungjawab adalah seluruh anggota kelompok karena

menggunakan sistem tanggung renteng. Dan yang paling memberatkan

adalah bagi mereka pemilik agunan akibatnya kalau terjadi

ketidaklancaran dalam pembayaran menyebabkan agunan tersebut

tertahan di Bank. Hasil ini diperkuat dengan prosentase tanggapan

masyarakat penerima sebesar 37.68%. Nilai indeks dari hal tersebut

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar Gambaran pengajuan kredit program Dakabalarea

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

0.00

8.70

0.00 0.00

2.07

0.00

c) Indeks agunan pinjaman

Masyarakat dapat menyadari bahwa dalam hal pengajuan kredit

biasanya disertai dengan persyaratan agunan. Hasil penelitian tentang

agunan menunjukkan bahwa masyarakat tidak keberatan. Hasil ini

diperkuat dengan nilai prosentase tanggapan masyarakat penerima

sebesar 76,81%. Nilai indeks dari hal tersebut dapat dilihat pada gambar

dibawah ini.

23

Gambar Gambaran agunan/penjaminan pada kredit program Dakabalarea

0.00

4.00

8.00

12.00

16.00

20.00

0.00 0.41 1.24 1.66

18.63

0.00

d) Indeks prosedur yang memberatkan

Hasil penelitian untuk prosedur, masyarakat mengakui bahwa prosedur

yang dipersyaratkan tidak memberatkan. Namun dalam hal prosedur

perlu adanya perbaikan terutama berkaitan dengan lamanya proses

pencairan di Bank. Hasil ini diperkuat dengan prosentasi tanggapan

masyarakat penerima sebesar 76, 81%. Nilai indeks dari hal tersebut

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar Gambaran agunan/penjaminan pada kredit program Dakabalarea

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

0.00

8.70

0.00 0.00

2.07

0.00

24