Upload
mohammad-taufik
View
97
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Universitas Brawijaya
Citation preview
ISI
I. SKENARIO
Drg. A anak seorang pengusaha kaya di sebuah ibukota
kabupaten, dia baru lulus 1 bulan yang lalu. Karena ortunya orang
terpandang di daerah tersebut, maka dia tidak mentia-nyiakan
kondisi tersebut. Dia membuka tempat praktek di suatu ruko,
dengan papan nama yang besar dan dihiasi dengan lampu-lampu
yang cantik. Karena anak orang kaya, dia dengan mudah menyuruh
orang-orang kepercayaan orangtuanya untuk mencarikan pasien
baru. Berapapun biayanya, ortunya tidak segan-segan untuk
mengeluarkan dana guna kelancaran praktek putranya. Bahkan
perusahaan-perusahaan farmasi yang datang diminta untuk
membantu kelancaran prakteknya.
II. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Apakah dengan sudah lulus 1 bulan sudah dapat membuka
praktek? Tahapan apa yang perlu dilalui? Berapa lama?
2. Apa saja syarat untuk membuka praktek?
3. Apa hubungan status orang tua terhadap profesi dokter gigi itu
sendiri?
4. Mengapa drg. A membuka tempat praktek di ruko?
5. Apakah boleh seorang dokter gigi menyuruh orang untuk
mencarikan pasien?
6. Apa efek menggantungkan diri dengan orang tua yang
terpandang?
7. Bagaimana membuat papan yang benar?
8. Apa hubungan perusahaan farmasi dengan kelancaran praktek?
9. Apakah boleh perusahaan farmasi membantu kelancaran
praktek?
10. Apakah membuka tempat praktek sesuai keiinginan atau
ditempatkan?
III. HIPOTESIS
1
Buka PraktekDrg. A Lulus
IV. LEARNING ISSUES
1. Norma dan Kode Etik
a) Definisi
b) Beda Kode Etik, moral, dan tradisi
c) Kode Etik Kedokteran Gigi (KODEGI)
d) Prinsip-prinsip Etika yang Harus dijunjung Dokter Gigi
2. Aspek Hukum yang Mempengaruhi
a) UU Praktek Dokter Gigi
b) Hak dan Kewajiban Dokter Gigi
V. LEARNING OUTCOMES
1. Norma dan Kode Etik
a) Definisi
Norma adalah ssuatu ukuran yang harus dipatuhi oleh
sesorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun
dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa Latin,
atau kaidah dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa
Indonesia sering juga disebut dengan pedoman, patokan, atau
aturan. Norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan
bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam
masyarakat, jadi inti suatu nora adalah aturan yang harus
dpatuhi
Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan
bermasyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai
kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sentosa. Namun
masih ada segelintir orang yang masih melanggar norma-norma
dalam masyarakat, itu dikarenakan beberapa faktor,
diantaranya adalah faktor pendidikan, ekonomi dan lain-lain.
2
Norma, Kode Etik, Hukum, dan Undang-undang
Norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, taitu
sesuatu
yang bersifat pasti dan tidak berubah. Dengan adanya norma
kita dapat
memperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya,
ukurannya, serta
kualitasnya kita ragukan. Norma berguna untuk menilai baik-
buruknya
tindakan masyarakat sehari-hari
Norma adalah pedoman manusia dalam bertingkah
(Darji, Darmodiharjo.2010. Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan
bagaimana filsafat hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia)
Norma merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai social
didalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan
dan kaidah-kaida, baik yang tertulis maupun tidak. Norma-
norma ini mengatur kehidupan dalam bermasyarakat
Pengertian etika, dalam bahasa latin "ethica", berarti
falsafah moral. Ia merupakan pedoman cara bertingkah laku
yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama.
Sedangkan menurut Keraf (1997: 10), etika secara harfiah
berasal dari kata Yunani ethos (jamaknya: ta etha), yang artinya
sama persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik
Istilah etika jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (1998) adalah nilai mengenai benar dan salah yang
dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari beberapa definisi
di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat
aturan/ norma/ pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik
yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang
dianut oleh sekelompok/ segolongan manusia/ masyarakat/
profesi.
Pengertian kode etik adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan aturan tata susila, sikap, dan akhlak.
Dapat tertulis, belum atau tidak tertulis dan dapat merupakan
sebuah konvensi. Kode etik banyak dilatarbelakangi oleh
budaya manusia yang bersifat dinamis.
Dalam hal ini berarti sebagai “kitap hukum”,sedangkan
etik berarti susunan moral yang terdiri atas nilai-nilai yang
tersusun baik dalam suatu system yang bulat. Jadi kode etik
3
pada hakikatnya adalah memuat aturan-aturan atau norma-
norma yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas
fungsi semua orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Jadi
nilai-nilai atau norma-norma itu terkandung didalam suatu
system yang dijadiakan pedoman untuk bertingkah
laku ataupun dalam menjalankan tugas yang berlaku bagi
sekelompok orang yang terlibat dalam kelompok profesi. Dalam
hal ini berarti sebagai “kitap hukum”,sedangkan etik berarti
susunan moral yang terdiri atas nilai-nilai yang tersusun baik
dalam suatu system yang bulat. Jadi kode etik pada hakikatnya
adalah memuat aturan-aturan atau norma-norma yang
dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas fungsi semua
orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Jadi nilai-nilai atau
norma-norma itu terkandung didalam suatu system yang
dijadiakan pedoman untuk bertingkah laku ataupun dalam
menjalankan tugas yang berlaku bagi sekelompok orang yang
terlibat dalam kelompok profesi.
Menurut Giddens (2003), tradisi adalah sebuah orientasi
ke masa lalu bahwa masa lalu memiliki pengaruh besar, atau,
secara lebih akurat, tradisi dibuat memiliki pengaruh yang
besar pada masa sekarang. Namun jelas, dalam arti tertentu,
tradisi adalah tentang masa depan, karena praktek-praktek
yang telah mapan digunakan sebagai cara mengorganisasi
waktu masa depan. Masa depan dibentuk tanpa perlu
menganggapnya sehagai wilayah yang terpisah dengan masa
lalu. Pengulangan, dalam sebuah hal yang perlu diteliti,
merentang untuk membalikkan masa depan ke masa lalu, di
samping mengambil masa lalu untuk merekonstruksi masa
depan. Tradisi selalu berubah-ubah, tetapi ada sesuatu tentang
gagasan tradisi yang memiliki daya tahan jika bersifat
tradisional, sebuah kepercayaan atau pnaktik yang memiliki
integritas dan keberlanjutan, yang menentang desakan
perubahan. Maka, integritas dan otentisitas sebuah tradisi
memiliki arti lebih penting di dalam mendefinisikan sebuah
tradisi dibandingkan lamanya sebuah tradisi dapat bertahan.
b) Beda Kode Etik, Moral, dan Tradisi
4
Secara filsafah istilah etika dan moral tidak memiliki
perbedaan (Ladd,1978, Lih pada megan,1989). Perbedaannya
hanya terletak pada dasar linguistiknya saja. Etika berasal dari
bahasa Yunani yaitu ethikos yang berarti adat istiadat atau
kebangsaan, sedangkan moralitas berasal dari bahasa latin
yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan.
Sumber lain menyatakan bahwa moral mempunyai arti
tuntutan perilaku dan keharusan masyarakat, sedangkan etika
yaitu prinsip-prinsip dibelakang keharusan tersebut. (Thompson
dan Thompson,1981, Lin,Dhcony,cook,Stoper,1982)
Dalam Oxford Advenced Learner’s of Current English, AS
Hornby mengartikan etika sebagai sistem dari prinsip-prinsip
moral atau aturan-aturan perilaku, sedangkan moral berarti
prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbuatan baik dan
buruk.
Menurut Curtin, etika merupakan sesuatu disiplin yang
diawali dengan mengindentifikasi, mengorganisasi,
menganalisis dan memutuskan perilaku manusia dengan
menerapkan prinsip-prinsip untuk mendeterminasi perilaku
yang baik terhadap situasi yang dihadapi. (Mac.Phail,1988)
Dari segi bahasa latin, mores yaitu jamak dari kata mos
yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus umum Bahasa
Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentu baik
buruknya terhadap perbuatan atau kelakuan. Dari segi istilah,
moral merupakan suatu istilah yang digunakan untuk
menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat atau
perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah,
baik, dan buruk.
Adat istiadat adalah tolak ukur yang digunakan dalam
moral untuk mengukur tingkah laku manusia. Moral digunakan
untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika
digunakan untuk sebagai sistem nilai yang ada.
c) Kode Etik Kedokteran Gigi (KODEKGI)
KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
5
BAB 1
KEWAJIBAN UMUM
Pasal 1
Dokter Gigi di Indonesia wajib menghayati, mentaati dan mengamalkan
Sumpah / Janji Dokter Gigi Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi
Indonesia
Ayat 1
Dalam mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi dan Etika Kedokteran
Gigi
Indonesia,Dokter Gigi wajib menghargai hak pasien dalam menentukan
nasib dan menjaga rahasianya , mengutamakan kepentingan pasien,
melindungi pasien dari kerugian, memperlakukan orang lain dengan adil,
selalu jujur baik terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat maupun
profesi lainnya, sesuai dengan martabat luhur profesi Dokter Gigi.
Pasal 2
Dokter Gigi di Indonesia wajib menjunjung tinggi norma-norma kehidupan
yang luhur dalam menjalankan profesinya.
Ayat 1
Dalam mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi dan Etika Kedokteran
Gigi
Indonesia,Dokter Gigi wajib menghargai hak pasien dalam menentukan
nasib dan menjaga rahasianya , mengutamakan kepentingan pasien,
melindungi pasien dari kerugian, memperlakukan orang lain dengan adil,
selalu jujur baik terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat maupun
profesi lainnya, sesuai dengan martabat luhur profesi Dokter Gigi.
Pasal 2
Dokter Gigi di Indonesia wajib menjunjung tinggi norma-norma kehidupan
yang luhur dalam menjalankan profesinya.
Ayat 1
Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati norma-norma yang hidup
di dalam masyarakat.
Ayat 2
Dokter Gigi di Indonesia wajib mentaati peraturan atau undang-
undang Republik Indonesia serta aturan-aturan yang dikeluarkan oleh
6
organisasi profesi.
Pasal 3
Dalam menjalankan profesinya Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh
dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi
Ayat 1
Dokter Gigi di Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk
apapun seperti memuji diri, mengiklankan alat dan bahan apapun,
memberi iming- iming baik langsung maupun tidak langsung dan lain –
lain, dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya.
Ayat 2
Dokter Gigi diIndonesia dilarang menggunakan gelar atau sebutan
profesional yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia.
Ayat 3
Dokter Gigi di Indonesia boleh mendaftarkan namanya dalam buku
telepon atau direktori lain dengan ketentuan tidak ditulis dengan huruf
tebal, warna lain atau dalam kotak.
Ayat 4
Informasi profil Dokter Gigi yang dianggap perlu oleh masyarakat
dikeluarkan oleh Pemerintah atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia baik
melalui media cetak maupun elektronik.
Ayat 5
Dokter Gigi di Indonesia, apabila membuat blanko resep, kuitansi,
amplop, surat keterangan, cap dan kartu berobat harus sesuai dengan yang
tercantum dalam SIP. Seandainya tempat praktik berlainan dengan
rumah dapat ditambahkan alamat dan nomor telepon rumah.
Ayat 6
Dokter Gigi di Indonesia dalam melaksanakan upaya pelayanan
kesehatan gigi swasta dapat melalui beberapa cara ;
praktik perorangan dokter gigi
praktik perorangan dokter gigi
spesialis
praktik berkelompok dokter gigi
praktik berkelompok dokter gigi spesialis
6.1 Untuk praktik berkelompok harus diberi nama tertentu yang diambil
dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah
7
meninggal dunia atau nama lain sesuai fungsinya.
6.2 Dokter Gigi di Indonesia yang melakukan praktik berkelompok
baik masing-masing maupun sebagai kelompok mempunyai tanggung
jawab untuk tidak melanggar Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
Ayat 7
Papan Nama Praktik
7.1 Papan nama praktik perorangan termasuk neonbox berukuran 40 X
60 cm, maksimal 60 X 90 cm. Tulisan memuat nama, dan atau sebutan
professional yang sah sesuai dengan SIP , hari dan jam praktik, Nomor
Surat Ijin Praktik, Alamat Praktik dan nomor telepon praktik (bila ada)
7.2 Dokter gigi yang praktik berkelompok papan nama praktiknya
ukurannya tidak boleh melebihi 250 x 100 cm. Tulisannya memuat nama
praktik dokter gigi/ spesialis berkelompok (misalnya Ibnu Sina) , hari
dan jam praktik, alamat, nomor telepon, Surat Ijin Penyelenggaraan dan
Jenis pelayanan
7.3 Selain tulisan tersebut di 7.1 dan 7.2 tidak dibenarkan
menambahkan tulisan lain atau gambar, kecuali yang dibuat oleh PDGI.
Dalam hal tertentu, dapat dipasang tanda panah untuk menunjukkan
arah
tempat praktik, sebanyak-banyaknya dua papan nama
praktik.
7.4 Papan nama dasar putih, tulisan hitam dan apabila
diperlukan, papan nama tersebut boleh diberi penerangan
yang tidak bersifat iklan
7.5 Papan nama praktek bila dianggap perlu bisa disertai
bahasa Inggris. Contoh papan praktik berkelompok Sesuai
buku pedoman praktik berkelompok dokter spesialis Dirjen
Bina YANMED Depkes RI Jakarta 2006 :
8
PRAKTIK BERKELOMPOK DOKTER GIGI SPESIALIS
“IBNU SINA”
Izin No : .........
Alamat : Jl. Jakarta No. 15
Bandung
Spesialis Bedah Mulut
Amin , drg., Sp. BM
SIP. ...........
Senin – Jumat
Spesialis Ortodonti
Adam drg., Sp. Ort
SIP............ Senin
dan Rabu Jam
17.00 – 20.00
Spesialis Prostodonti
Budi., drg.,Sp. Pros
SIP............. Senin
s/d Kamis Jam
17.00 – 20.00
Dokter Gigi
Amir, drg
Senin s/d Jumat
Jam 10.00 s/d 16.00
Pasal 4
Dokter Gigi di Indonesia harus memberi kesan dan keterangan atau
pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ayat 1
Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan memberi jaminan dan/
atau garansi tentang hasil perawatan
Ayat 2
Dokter gigi di Indonesia tidak dibenarkan membuat surat/pernyataan
yang tidak sesuai dengan fakta/ kenyataan.
Pasal 5
Dokter Gigi di Indonesia tidak diperkenankan menjaring pasien secara
pribadi , melalui pasien atau agen.
Pasal 6
Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kehormatan,
kesusilaan, integritas dan martabat profesi dokter gigi
Pasal 7
Dokter Gigi di Indonesia berkewajiban untuk mencegah terjadinya
infeksi silang yang membahayakan pasien, staf dan masyarakat.
Pasal 8
Dokter Gigi di Indonesia wajib menjalin kerja sama yang baik dengan
tenaga kesehatan lainnya.
9
Pasal 9
Dokter Gigi di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, wajib bertindak sebagai motivator, pendidik dan pemberi
pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif).
BAB II
KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN
Pasal 10
Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien untuk menentukan
pilihan perawatan dan rahasianya.
Ayat 1
Dokter Gigi di Indonesia wajib menyampaikan informasi mengenai
rencana perawatan dan pengobatan beserta alternatif yang sesuai dan
memperoleh persetujuan pasien dalam mengambil keputusan.
Ayat 2
Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien bila menolak
perawatan dan pengobatan yang diusulkan dan dapat mempersilahkan
pasien untuk mencari pendapat dari profesional lain (second opinion).
Ayat 3
Dokter Gigi di Indonesia wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia.
Rahasia pasien hanya dapat dibuka berdasarkan ketentuan peraturan
undang-undang, diminta oleh Sidang Pengadilan, dan untuk kepentingan
pasien atau masyarakat.
Pasal 11
Dokter Gigi di Indonesia wajib melindungi pasien dari kerugian.
Ayat 1
Dalam memberikan pelayanan dokter gigi di Indonesia wajib
bertindak efisien, efektif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan
persetujuan pasien.
Ayat 2
Dalam hal ketidakmampuan melakukan pemeriksaan atau pengobatan,
dokter gigi wajib merujuk pasien kepada dokter gigi atau profesional
lainnya dengan kompetensi yang sesuai.
Ayat 3
Dokter Gigi di Indonesia yang menerima pasien rujukan wajib
10
mengembalikan kepada pengirim disertai informasi tindakan yang
telah dilakukan berikut pendapat dan saran secara tertulis dalam amplop
tertutup.
Ayat 4
Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan ijin kepada pasien yang
ingin melanjutkan perawatannya ke dokter gigi lain dengan
menyertakan surat rujukan berisikan rencana perawatan, perawatan atau
pengobatan yang telah dilakukan, dilengkapi dengan data lainnya sesuai
kebutuhan.
Pasal 12
Dokter Gigi di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien.
Ayat 1
Dokter Gigi di Indonesia dalam melayani pasien harus selalu
mengedepankan ibadah dan tidak semata mata mencari materi.
Ayat 2
Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pertolongan darurat dalam
batas- batas kemampuannya sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali
bila ia yakin ada orang lain yang lebih mampu melakukannya.
Ayat 3
Dokter Gigi di Indonesia wajib mendahulukan pasien yang datang
dalam keadaaan darurat.
Ayat 4
Dokter Gigi di Indonesia wajib memberitahukan pasien bagaimana
cara memperoleh pertolongan bila terjadi situasi darurat.
Pasal 13
Dokter gigi di Indonesia wajib memperlakukan pasien secara adil.
Ayat 1
Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menolak pasien yang datang ke
tempat praktiknya berdasarkan pertimbangan status sosial-ekonomi,
ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan , penyakit dan
kelainan tertentu.
Ayat 2
Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan menuntut imbalan jasa
atas kecelakaan/kelalaian perawatan yang dilakukannya.
Pasal 14
Dokter Gigi di Indonesia wajib menyimpan, menjaga dan merahasiakan
Rekam Medik Pasien.
11
BAB III
KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT
Pasal 15
Dokter Gigi di Indonesia harus memperlakukan teman sejawatnya
sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
Ayat 1
Dokter Gigi di Indonesia wajib memelihara hubungan baik dengan
teman sejawat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam
menjalankan profesi. Pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh
hendaknya diinformasikan kepada teman sejawat yang lain.
Ayat 2
Sopan santun dan saling menghargai sesama teman sejawat harus selalu
diutamakan.Pembicaraan mengenai teman sejawat yang menyangkut
pribadi atau dalam memberi perawatan harus disikapi secara benar,
informatif dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa menyalahkan pihak
lain.
Ayat 3
Dalam menghormati azas hidup berdampingan dan kerjasama antar
sejawat, jasa perawatan tidak selayaknya dibebankan pada teman
sejawat maupun keluarganya. Perawatan yang membutuhkan biaya
bahan dan pekerjaan laboratorium hendaknya dipungut tidak lebih dari
biaya bahan dan pekerjaan laboratorium yang dikeluarkan.
Ayat 4
Dalam melaksanakan kerjasama, segala bentuk perbedaan pendapat
mengenai cara perawatan, pembagian honorarium hendaknya tidak
perlu terjadi dan apabila terjadi, hendaknya dapat diselesaikan secara
musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai, maka dapat
meminta pertolongan kepada Organisasi Profesi tanpa melibatkan pihak
lain.
Ayat 5
Apabila akan membuka praktik disuatu tempat sebaiknya
memberitahukan terlebih dahulu kepada teman sejawat yang praktiknya
berdekatan.
Ayat 6
Dalam menulis surat rujukan seyogianya memperhatikan tata krama
12
dengan isi meliputi : Teman sejawat yang dituju, identitas pasien, kondisi
/ masalah pasien dan bantuan yang diharapkan serta ucapan terima kasih.
Ayat 7
Apabila merujuk atau menerima rujukan pasien, para pihak tidak
dibenarkan meminta atau memberi imbalan (komisi).
Pasal 16
Dokter Gigi di Indonesia apabila mengetahui pasien sedang dirawat
dokter gigi lain tidak dibenarkan mengambil alih pasien tersebut tanpa
persetujuan dokter gigi lain tersebut kecuali pasien menyatakan pilihan
lain.
Pasal 17
Dokter Gigi di Indonesia, dapat menolong pasien yang dalam keadaan
darurat dan sedang dirawat oleh dokter gigi lain, selanjutnya pasien
harus dikembalikan kepada Dokter Gigi semula, kecuali kalau pasien
menyatakan pilihan lain.
Pasal 18
Dokter Gigi di Indonesia apabila berhalangan melaksanakan praktik,
harus membuat pemberitahuan atau menunjuk pengganti sesuai dengan
aturan yang berlaku.
Pasal 19
Dokter Gigi di Indonesia seyogianya memberi nasihat kepada teman
sejawat yang diketahui berpraktik di bawah pengaruh alkohol atau obat
terlarang . Apabila diangga perlu dapat melaporkanny kepada Organisasi
Profesi.
BAB IV
KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 20
Dokter Gigi di Indonesia wajib mempertahankan dan meningkatkan
martabat dirinya.
Ayat 1
Dokter Gigi di Indonesia harus meyadari bahwa kehidupan pribadinya
terikat pada status profesi.
Ayat 2
Dokter Gigi di Indonesia harus memelihara kehormatan,
13
kesusilaan, integritas dan martabat profesi.
Ayat 3
Dokter Gigi di Indonesia harus menghindari perilaku yang tidak
profesional.
Ayat 4
Dokter Gigi di Indonesia harus menghindari penggunaan sertifikat, tanda
penghargaan dan tanda keanggotaan yang tidak sesuai dengan kompetensi
yang diakui oleh pemerintah.
Pasal 21
Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kesehatannya supaya dapat
bekerja dengan optimal.Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh
menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi
tanpa izin dari Organisasi Profesi.
Pasal 22
Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan etika,
ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran gigi,
baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi.
BAB V
PENUTUP
Etik Kedokteran Gigi Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap
Dokter Gigi di Indonesia. Pengingkaran terhadapnya akan menyebabkan
kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi sendiri. Akibat
yang paling tidak dikehendaki adalah rusaknya martabat dan tradisi
luhur profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu
semua dokter gigi di Indonesia bersepakat, bagi dokter gigi yang
melanggar Kodekgi wajib ditindak dan diberi hukuman sesuai dengan
tingkat kesalahannya.
d) Prinsip-prinsip Etika yang Harus dijunjung Dokter Gigi
1) Pinciple of Respect of The Autonomy
Asas menghormati pasien. Pasien mempunyai
kebebasan untuk mengetahui serta memutuskan
apa yang akan dilakukan terhadapnya, sehingga
14
perlu di berikan informasi yang cukup. Pasien
berhak untuk dihormati pendapat dan
keputusannya dan tidak boleh di paksa. Untuk ini
perlu adanya Informed consent.
2) Principle of Veracity
Dokter hendaknya mengatakan secara jujur apa
yang sebenarnya terjadi, apa yang akan
dilakukan serta resiko yang dapat terjadi.
Informasi yang diberikan hendaknya disesuaikan
dengan tingkat pendidikan pasien. Dokter harus
jujur kepada pasien maupun diri sendiri.
3) Principle of non Maleficence
Dokter berpedoman primum non nocere ( first of
all do no harm), dokter tidak melakukan tindakan
yang tidak perlu dan mengutamakan tindakan
yang tidak merugikan pasien, serta
mengupayakan supaya resiko fisik, resiko
psikologik dan resiko sosial akibat tindakan
tersebut seminimal mungkin.
4) Principle of Beneficence
Semua tindakan dokter yang dilakukan harus
bermanfaat bagi pasien untuk mengurangi
penderitaan atau memperpangjang hidup pasien.
Untuk ini dokter diwajibkan membuat rencana
perawatan/tindakan berlandaskan pengetahuan
yang sahih dan dapat berlaku umum,
kesejahteraan pasien perlu mendapat perhatian
utama.
5) Principle of Confidentialy
Asas kerahasiaaan dimana seorang dokter harus
menghormati kerahasiaan pasien sekalipun
pasien telah meninggal.
6) Principle of Justice
Tenaga kesehatan harus berlaku adil dan tidak
berat sebelah waktu merawat pasien Aspek
Hukum yang mempengaruhi.
2. Aspek Hukum yang Mempengaruhi
15
a) Undang-undang praktek kedokteran gigi
Dalam UU no. 29 tahun 2004 yang dimaksud dengan praktik
kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan
dokter gigi terhadap pasien dalam melakukan upaya kesehatan,
sedangkan yang dimaksud dengan surat izin praktik adalah bukti
tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang
akan melaksanakan praktik kedokteran setelah memenuhi
persyaratan. Undang-undang ini menjelaskan tentang azas dan tujuan
praktik kedokteran.
Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatanyang dilakukan oleh
dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya
kesehatan
a. Dasar Hukum
Para dokter umum dan spesialis serta tenaga medis lainnya yang ingin
membuka praktik dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang
yang mengatur tentang izin praktik para dokter ini adalah UU RI No. 29
Tahun 2001 tentang Praktik Kedokteran.
b. Syarat Permohonan Izin Praktik
1. Foto copy STR dokter dan STR dokter gigi yang diterbitkan dan
dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku
2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan
dari saranan pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.
3. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik
4. Memiliki SIP
5. Pas foto ukuran 4x6 cm (3 lembar) dan 3x4 cm (2 lembar)
6. Bagi WNA, telah melakukan evaluasi di Perguruan Tinggi di
Indonesia berdasarkan permintaan tertulis Konsil Kedokteran
Indonesia
7. Memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan
perundang-undangan bagi WNA
8. Bagi WNA, harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang
dibuktikan dengan lulus Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa
Indonesia
16
9. Pimpinan sarana pelayanankesehatan wajib membuat daftar dokter
dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di sarana
pelayanan kesehatan yang bersangkutan
10. Daftar nama-naa tersebut harus dipasang di tempat terbuka dan
mudah dilihat
11. Bagi dokter dan dokter gigiyang menyelenggarakkan praktik
perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran
c. Prosedur Pengajuan izin praktik:
1. Untuk memperoleh SIP, dokter dan dokter gigi yang
bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran
dilaksanakan dengan melampirkan syarat-syarat tersebut di
atas.
2. Dalam pengajuan permohonan SIP harus dinyatakan secara
tegas permintaan SIP untuk tempat praktik pertama, kedua,
atau ketiga.
3. Untuk memperoleh SIP kedua, ketiga pada jam kerja, dokter
dan gokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan
pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh
pemerintah harus melampirkan surat izin dari pimipinan
instalasi/sarana prlayanan kesehatau dimN dokter dan dokter
gigi bekerja.
4. Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan
diberikan SIP untuk satu tempat praktik.
5. SIP dokter dan dokter gigi diberikan paling banyak untuk tiga
tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik
pemerintah, swasta maupun perorangan.
6. SIP tiga tempat praktik berada dalam satu Kabupaten/Kota atau
Kabupaten/Kota lain.
7. Dinas Kesehatan dalam memberikan SIP harus
mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau
dokter gigi, gigi dengan kebutuhan gigi dengan pasien.
Persyaratan
Surat Tanda Registrasi(STR)
1. Mengisi dan menanda tangani Form 1a dan Form 1b
2. Copy Ijazah yg dilegalisir asli oleh Dekan FK/FKG atau
Wakil Dekan I FK/FKG
3. Copy Sertifikat kompetensi yg dikeluarkan oleh Kolegium
17
terkait & dilegalisir asli oleh Kolegium terkait
4. Pas foto terbaru & berwarna ukuran 4x6 cm sebnyk 4 lembar
& Ukuran 2x3 cm sebnyk 2 lembar
5. Surat Keterangan sehat fisik dan mental yg dibuat o/ dokter
yg memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dengan mencantumkan nomor
SIP dokter yg memeriksa.
6. Surat pernyataan bahwa telah mengucapkan sumpah/janji
dokter/dokter gigi atau fotokopi surat bukti sumpah/janji
dokter/dokter gigi.
7. Bukti Asli pembayaran biaya Registrasi STR ditransfer ke KKI
nomor rekening:93.20.5556
BNI Cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan
sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai
surat Keputusan KKI Nomor 2 tahun 2005 tentang Penetapan
Besaran Biaya Registrasi dokter dan dokter gigi.
b) Hak dan Kewajiban Dokter Gigi serta pasien
Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi
UU no. 29 tahun 2004
Pasal 50
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran
mempunyai hak :
a. memperoleh perlindungan tand sepanjang melaksanakan tugas
sesuai dengan tandard profesi dan tandard prosedur operasional;
b. memberikan pelayanan medis menurut tandard profesi dan
tandard prosedur operasional;
c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau
keluarganya; dan
d. menerima imbalan jasa.
Pasal 51
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran
mempunyai kewajiban :
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan tandard profesi
dan standard prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai
keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu
melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
18
c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang
pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan,
kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu
melakukannya; dan
e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan
ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Hak dan Kewajiban Pasien
Pasal 52
Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran
mempunyai hak
a. Mendapat penjelasan lengkap tentang tindakan medis
sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3
b. Meminta pendapat dokter gigi lain
c. Mendapat pelayanan sesuai kebutuhan medis
d. Menolak tindakan medis
e. Mendapat isi rekam medis
Pasal 45 ayat 3, mencakup:
a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis
b. Tujuan tindakan medis yang akan dilakukan
c. Alternatif tindakan lain dan resikonya
d. Resiko dan kompilasi yang mungkin terjadi
e. Pridnosis atau prospek terhadap tindakan yang akan
dilakukan.
Pasal 53
Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran
mempunyai kewajiban :
a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang
masalah kesehatannya
b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi
c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan
kesehatan
d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
19
Daftar Pustaka
Hanafiah, Jusuf M. Prof.dr., SpOG(K) dan Amir.Prof.dr. SpF(K)., SH .2009. Etika
Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.
Setianto, Yudi A., SH dkk. 2008 . Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan
Dokumen . Jakarta: Forum Sahabat.
Indrati, Maria. 2008 . Ilmu Perundang-undangan. Jakarta: Kanisius.
20