Upload
trinhdat
View
226
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI JAWA TIMUR
RESES MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2015-2016
SEKRETARIAT KOMISI VII DPR RI
2016
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai dengan
ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan DPR RI No.1/DPRRI/I/2014-2019
tentang Tata Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam Reses Masa
Persidangan IV Tahun Sidang 2015 - 2016 telah membentuk 3 (tiga) Tim
Kunjungan Kerja (Kunker), yaitu ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimntan
Utara dan Provinsi Papua. Tulisan ini berisi laporan kegiatan yang telah
dilakukan oleh Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur selama
4 (empat) hari dari tanggal 1 Mei hingga 4 Mei 2016.
2. Dasar Hukum
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR-RI, sesuai dengan
ketentuan Pasal 58 ayat (3) PeraturanDPR RI No.1/DPRRI/I/20014 tentang
Tata Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
melakukan kunjungan kerja komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur.
3. Maksud dan Tujuan
Maksud kunjungan kerja adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan
melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan
energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi
serta dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI.
Sedangkan tujuan kunjungan kerja adalah:
1. Mendapatkan masukan dan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan
bidang tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI.
2. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor
energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan
teknologi;
3. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi
Jawa Timur khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral dan
lingkungan hidup, riset dan teknologi.
4. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang
dihadapi oleh masyarakat di daerah.
Hasil kunjungan kerja ini akan digunakan sebagai bahan masukan bagi
Komisi VII DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya di
bidang pengawasan, anggaran dan legislasi di bidang energi dan sumber
daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.
4. Waktu dan Lokasi Kegiatan
Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada
tanggal 1 Mei hingga 4 Mei 2016 di Provinsi Jawa Timur. Adapun selama
melaksanakan Kunjungan Kerja, Komisi VII DPR RI akan melakukan
peninjauan lapangan dan pertemuan dengan beberapa mitra terkait
diantaranya:
1. Kunjungan lapangan di CNG Plant, dan pertemuan denganPT. PJB
(Pembangkitan Jawa Bali), PT. PLN (Persero), dan PT. PGN (Persro) Tbk.
2. Pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya.
3. Kunjungan dan pertemuan dengan PT. TPPI, PT. Pertamina (Persero),
SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah
Kabupaten Tuban.
4. Peninjauan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral PT. Gebe Industry
Nikel di Gresik.
5. Sasaran Kegiatan
Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur adalah
terkumpulnya masukan, informasi dan berbagai data yang terkait dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI, khususnya dalam
melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Sedangkan hasil
kegiatan ini diharapkan adalah dapat mendorong kebijakan dalam
pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan energi, pengelolaan sumber daya
mineral dan migas, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta
pengembangan riset dan tekonologi khususnya di Provinsi Jawa Timur yang
akan dirumuskan bersama dengan mitra terkait.
6. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan, dilakukan dengan menghimpun data dan informasi awal
sebagai informasi sekunder.
a. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait yang akan
menjadi lokasi kunjungan kerja.
b. Persiapan administrasi kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan
berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta
rekomendasinya.
7. Susunan Tim Kunjungan Kerja
Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang
merupakan representasi dari fraksi-fraksi, dengan komposisi sebagai berikut:
NO. NAMA NO.
ANGG. FRAKSI JABATAN
1. Syaikhul Islam Ali, Lc, M.Sos A-63 PKB Ketua Tim
2. Ir. H. Daryatmo Mardiyanto A-170 PDI Perjuangan Anggota
3. Yulian Gunhar, SH, MH A-136 PDI Perjuangan Anggota
4. Dony Maryadi Oekon A-167 PDI Perjuangan Anggota
5. H. N. Falah Amru, SE A-203 PDI Perjuangan Anggota
6. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.Sc A-290 Golkar Anggota
7. Bambang Atmanto Wiyogo, SE A-250 Golkar Anggota
8. Ir. H. Harry Poernomo A-358 Gerindra Anggota
9. Bambang Haryadi, SE A-367 Gerindra Anggota
10. Muhammad Nasir A-405 Demokrat Anggota
11. H. Totok Daryanto, SE A-489 PAN Anggota
12. H. Agus Sulistyono, ST, MT A-61 PKB Anggota
13. H. Rofi Munawar, Lc A-115 PKS Anggota
14. DR. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc A-116 PKS Anggota
15. H. Achmad Farial A-517 PPP Anggota
16. H. Joko Purwanto A-515 PPP Anggota
17. H. Endre Saifoel A-6 NASDEM Anggota
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBAHASAN
KUNJUNGAN/KEGIATAN
1. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Dalam pertemuan ini hadir antara lain: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Timur (Akhmad Sukardi), Dirjen Migas (I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja),
Pejabat Kementerian LHK, Pejabat Kementerian Ristek, Wakil Kepala SKK
Migas (MI Zikrullah), Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) (Nicke
Widyawati), Direktur Komersial PGN (Persero) Tbk (Danny Praditya).
Dalam kunjungan ini diperoleh informasi antara lain sebagai berikut :
- Penolakan warga di Tanggulangin, Sidoarjo atas rencana eksploitasi gas
oleh PT. Lapindo Brantas. Penolakan tersebut disebabkan faktor trauma
psikologis akibat semburan lumpur yang telah menyebabkan tenggelamnya
640 hektar pemukiman dan kawasan industri di kecamatan Porong,
Tanggulangin, dan Jabon.
- Aktivitas pengeboran dihentikan, Gubernur Jawa Timur telah membentuk
Tim Kajian Kelayakan Teknis dan Sosial yang terdiri atas puluhan peneliti
ITS. Tim ini sedang melakukan kajian seismik dan bawah permukaan
tanah. Dari kajian tersebut, nantinya bisa dianalisis apakah pengeboran
layak dan aman.
- Pak Syaikhul Islam berpendapat bahwa eksploitasi gas di Sidoarjo boleh
dilanjutkan asalkan bisa memberikan manfaat langsung buat masyarakat
sekitar, pastinya seteleh kajian teknis selesai dilakukan. Pak Harry
Purnomo menambahkan bahwa jangan sampai terjadi konflik sosial atas
kegiatan ekploitasi migas.
- Illegal drilling masih ada di beberapa tempat di Jawa Timur, hal ini
disebabkan keadaan ekonomi masyarakat disekitar sumur yang masih
sangat memperihatinkan.
- Pemerintah daerah bersama Kementerian ESDM telah mengembangkan
desa wisata sumur tua di desa Wonocolo, kecamatan Kedewan,
Kabupaten Bojonegoro. Kawassan ini menawarkan sejarah penambangan
minyak tradisional di kawasan sumur tua Wonocolo ditambah dengan
panorama alam yang mempesona. Atas pengembangan desa wisata ini,
Pak Totok mengungkapkan ketidaksetujuannya.
- Provinsi Jawa Timur merupakan penyerap 20% kebutuhan migas nasional,
pemerintah mendesak Pertamina segera membangun kilang di daerah
Jawa Timur.
- Potensi jaringan gas di Jawa Timur harus terus dikembangkan, harus
disertai dengan pembangunan insfrastruktur gas. Di tahun 2016, 4 dari 21
proyek jaringan gas nasional ada di Jawa Timur. Pak Rofi Munawar
mendesak PGN dan Pertamina terus mengembangkan jargas di Jawa
Timur.
- Masih dijumpai problem pemadaman listrik di beberapa tempat di Jawa
Timur, meskipun produksi listrik dikatakan surplus. Menurut Direktur Bisnis
Regional Jatim PLN, hal ini dikarenakan adanya pekerjaan maintenance
dan pemasangan gardu induk.
- Ada 11 titik di Jawa Timur yang berpotensi menghasilkan energy panas
bumi. Namun dari jumlah tersebut, baru 3 titik yang sudah dieksplorasi
yakni WKP Gunung Ijen oleh Medco Cahaya Energi, WKP Telaga Ngebel
oleh Bakrie Energi, dan WKP Hyang Argopuro oleh Pertamina Geothermal
Energi.
2. Kunjungan dan Pertemuan di CNG Plant PT. PLN (Persero)
Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Ditjen ketenagalistrikan Kementerian
ESDM. Dari PLN yang hadir antara lain: Direktur Perencananaan Korporat
(Ibu Nicke Widyawati), Direktur Bisnis Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali
(Bpk Amin Subekti), Direktur Utama PT PJB (Bpk Iwan Agung) beserta
jajaran PLN lainnya.
Beberapa informasi yang diperoleh antara lain:
- Neraca kelistrikan di Jawa Timur : Daya mampu sebesar 8.860 MW,
sedangkan beban puncak sebesar 4.995 MW. Dari jumlah tersebut, 2.332
MW disalurkan ke Jateng, Jabar, dan DKI serta sejumlah 334 MW
disalurkan ke Bali. Berarti terdapat surplus sebesar 1.198 MW.
- Terdapat 9.6 juta pelanggan dengan pertumbuhan pelanggan rata-rata
sebesar 554 ribu/tahun. Dari jumlah tersebut 92,59% merupakan
pelanggan rumah tangga, 4,42% merupakan pelanggan bisnis, 2,35%
merupakan pelanggan sosial, serta 0,64% merupakan pelanggan lainnya.
- Rencana penambahan dan uprating trafo GI tahun 2016 sebanyak 10
Gardu Induk (Kediri baru, Pacitan, Trenggalek, Undaan, Sudimoro,
Tulunggagung, Sekarputih, Sengkaling, Sumenep, Probolinggo, dan
Ngoro), dengan total kapasitas 540 MVA. Di tahun 2017 sebanyak 8 Gardu
Induk ( Kertosono, Lumajang, Sukolilo, Tuban, Turen, Alta Prima, Babat,
Tanggul, Sutami) dengan total kapasitas 450 MVA.
- Kendala pengembangan dan perkuatan hulu sistem kelistrikan Jawa Timur:
a. Gardu Induk
Status kepemilikan tanah
Proses perijinan IMB
Ketidaksediaan warga sekitar
Tuntutan kompensasi warga
Proses pembangunan lama
b. Transmisi
Jalur pembebasan lahan untuk Menara tower
Jalur ROW/clearance
Isu dampak SUTT & SUTET
Overlapping dengan pengembangan tata ruang/ wilayah Pemda
Melintasi wilayah Perhutani dan PTPN
c. Distribusi
Jalur padat penduduk
Ketidaksediaan warga ditempati asset system distribusi
Overlapping dengan pengembangan tata ruang/wilayah Pemda
Distribusi beban tidak merata
Penempatan gardu tiang
Perabasan pohon yang mengganggu jaringan
- Terkait PT PJB (Pembangkitan Jawa Bali). Saat ini memiliki 7 lokasi
pembangkit dengan daya mencapai 6.981 MW. Produksi listrik di 2015
sebesar 26,48TWh dengan ekuivalent availability Factor (EAF) sebesar
93,42% dan Ekuivalent Forced Outage Rate (EFOR) sebesar 1,21%.
- Peran CNG Marine Gresik Lombok :
a. Memanfaatkan kelebihan pasokan gas UP Gresik saat beban rendah
sehingga penyerapan gas UP Gresik lebih optimal
b. Menekan potensi penggunaan BBM UP Gresik pada saat periode
peaker
c. Gasifikasi pembangkit Lombok untuk mengurangi penggunaan BBM
pembangkit di pulau Lombok.
- Bapak Harry Purnomo meminta ada sinergi lintas BUMN dalam
pengembangan sistem energi nasional. Tidak ada ego sek toral yang
mendominasi, namun kepentingan bangsa yang di kedepankan. Dalam
usaha pengembangan energi baru terbarukan semestinya PLN, Pertamina,
dan PGN bisa bekerjasama dan fokus ke core business masing-masing.
3. Kunjungan dan pertemuan dengan PT. TPPI (Trans Pacific
Petrochemical Indotama), PT. Pertamina (Persero) di Tuban
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI disambut oleh Direktur
Pengolahan PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT TPPI, Wakil Kepala
SKK Migas, perwakilan dari Kementerian LHK, serta Sekretaris daerah
Kabupaten Tuban.
Dalam kunjungan ini diperoleh informasi antara lain sebagai berikut:
- TPPI membangun ki lang olefin & aromatic dengan kapasitas 100.000 bbl
per hari. Namun karena krisis moneter 1998, hanya kilang BBM dan
aromatic yang diselesaikan.
- Komposisi Saham :
2,92% PEMERINTAH INDONESIA
8,88% 48,59%
5,15% KEMENKEU
4,51% 19,16%
4,02% 6,77%
- Kilang TPPI adalah ki lang aromatic dengan kapasitas pengolahan
kondensat 100.000 bbls/hari. Menghasilkan hingga 1 juta ton/tahun produk
aromatic dan 900 ribu bbl/bulan komponen Mogas.
- Sejak Oktober 2012, TPPI dijalankan oleh manajemen perwakilan dari
Pertamina dan PPA. TPPI telah menyelesaikan proses PKPU dan
mengimplementasikan keputusan pengadilan sehinga struktur hutang
menjadi jauh lebih baik dari perusahaan sejenis dan masalah hokum tidak
lagi menjadi kendala.
- Sejak Oktober 2015 hingga kini ki lang Tuban beroperasi melalui kerjasama
Tolling dengan Pertamina.
a. Rata-rata bahan baku = 2.121.000 bl/bulan
b. Rata-rata produksi mogas 88 = 1.511.400 bbl/bulan
c. Selain itu juga menghasilkan Gas/Diesel oil, LPG dan Fuel Oil
Others
Vitol
Siam Cement
UOP
NIPPON
TPPI
PERTAMINA
Tuban Petro
Polytama
- Terkait rencana pembangunan kilang baru di Tuban (New Grassroot
Refinery), Pertamina berencana memanfaatkan lahan milik LHK
seluas 340 ha. Di situ juga akan dibangun pelabuhan umum oleh
Pemprov Jatim.
- Saat ini, tinggal 1 strategic partner yang serius untuk bekerjasama
dalam pengembangan kilang Tuban yakni Rosneft, perusahaan migas
asal Rusia. Sebelumnya ada beberapa investor yang berminat
diantaranya : Saudi Aramco (Arab Saudi), Kuwait Petroleum (Kuwait),
Sinopec (China), dan Thai Oil (Thailand).
- Bpk Syaikhul Islam mengingatkan dalam proses pemilihan investor,
agar Pertamina berkonsultasi dengan Lemhanas. Hal ini dimaksudkan
supaya Pertamina mendapatkan masukan komprehensif tentang
situasi/peta geopolitik, tidak hanya melihat aspek bisnis semata.
Sehingga dalam jangka panjang kepentingan bangsa dan negara
tidak dirugikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Eni Maulani
Saragih.
- Bpk Satya Yudha mendesak percepatan pembangunan kilang baru
Pertamina, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi angka
ketergantungan impor BBM.
4. Kunjungan lapangan ke PT. Gebe Industry Nikel
Tim kunjungan Komisi VII DPR RI diterima langsung oleh Direktur Utama
PT Gebe Industri Nikel, Perwakilan dari AP3I (Asosiasi Perusahaan
industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia) dan pejabat dari Ditjen
Minerba Kementerian ESDM.
Beberapa informasi yang diperoleh antara lain:
- Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta nasional (100%
kepemilikan nasional), dengan kapasitas produksi 6.000 ton per tahun.
Perusahaan ini masih menyelesaikan pembangunan pabriknya, namun
saat ini sudah beroperasi. Total nilai investasi yang ditanamkan sebesar
US$ 150 juta.
- Fakta lapangan menunjukkan bahwa industri pengolahan dan
pemurnian bijih mineral menunjukkan perkembangan baik. Bapak Satya
Yudha mendorong industri hi lirisasi ini terus dikembangkan, karena hal
ini selaras dengan amanat UU no.4 tahun 2009 tentang pertambangan
mineral dan batubara.
- Bapak Syaikhul mengapresiasi terhadap kegiatan hilirisasi yang telah
berjalan di PT. Gebe Industri Nikel, dan berharap adanya duplikasi oleh
perusahaan-perusahaan lain.
- PT Gebe Indutri Nikel memberikan masukan mengenai peri jinan usaha
ini. Semestinya perijinan hanya dilakukan di 1 atap saja, tidak ada
duplikasi ijin. Saat ini, perusahaan harus mengurus ijin di 2
Kementerian yakni Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.
BAB III
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi
Jawa Timur dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Provinsi Jawa Timur memiliki potensi panas bumi yang cukup besar
(1.206 MW) yang tersebar di 11 titik. Namun potensi ini hanya baru
dikembangkan di 3 titik yakni WKP Gunung Ijen, WKP Telaga Ngebel, dan
WKP Hyang Argopuro. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendesak
Pemerintah cq Dirjen EBTKE untuk melakukan eksplorasi panas bumi di
Jawa Timur.
2. Kegiatan Eksploitasi gas di Tanggulangin, Sidoarjo bisa dilakukan setelah
mempertimbangkan hasil kajian teknis dari Tim yang dibentuk oleh
Gubernur Jawa Timur. Namun kegiatan tersebut tetap harus
mendatangkan manfaat langsung buat masyarakat sekitar.
3. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta pemerintah (Dirjen
Migas) untuk terus menambah jaringan gas di Provinsi Jawa Timur.
4. BUMN energi (PLN, Pertamina, dan PGN) harus bersinergi untuk
pengembangan CNG plant di Gresik.
5. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendorong percepatan
pembangunan ki lang minyak baru di Tuban. Namun tetap berhati-hati
dalam pemilihan mitra bisnisnya, dengan terlebih dahulu
mengkonsultasikan calon mitranya ke lembaga terkait (Lemhanas). Terkait
kegiatan yang telah dilakukan di TPPI Tuban, Tim menyatakan
dukungannya.
6. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI menerima aspirasi dari PT Gebe
Industri Nikel terkait proses simplifikasi perijinan perusahaan industry
pemurnian dan pengolahan mineral.
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi
Jawa Timuryang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 4 Mei
2016. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan
Komisi VII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Jakarta, Mei 2016
Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI Ketua Tim,
Syaikhul Islam Ali, Lc, M.Sos