DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR-RI KE PROVINSI MALUKU UTARA

27–30 APRIL 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO NOMOR

ANGGOTA NAMA KETERANGAN

1 A-91 H. Mustafa Kamal, SS Ketua Tim / Wakil Ketua Komisi II / F-PKS

2 A-182 Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M. Phil Anggota / F – PDIP 3 A-140 H. KRH. Henry Yosodiningrat Anggota / F – PDIP 4 A-220 Willy M. Yoseph Anggota / F – PDIP 5 A-197 Arteria Dahlan Anggota / F – PDIP 6 A-279 H. Agung Wisyantoro, SH,. M. Si Anggota F – GOLKAR 7 A-263 Drs. H. Dadang S. Muchtar Anggota F – GOLKAR 8 A-369 Ir. Endro Hermono. MBA Anggota F- GERINDRA 9 A-418 Saan Mustopa, M.Si Anggota F – PD

10 A-445 Libert Kristo Ibo, S. Sos,. SH,. MH Anggota F – PD 11 A-498 H. Sukiman S,Pd,.MM Anggota F – PAN 12 A-123 Muhammad Yudi Kotouky Anggota F – PKS 13 A-520 KH. Asep Ahmad Maosul Affandy Anggota F – PPP 14 A-9 Drs. Tamanuri, MM Anggota F – NASDEM 16 Dian Setiono, S. Sos Sekretaris TIM 17 Ahmad Yani Sekretaris TIM 18 Nadya S. Kharisa, SH Sekretaris TIM 19 Djafar Ruliansyah Lubis Tenaga Ahli 20 Rokhim Nugraha TV. Parlemen

Terkait Kunjungan Ke Pemerintah Provinsi maluku Utara

Gambaran Umum Wilayah Provinsi Maluku Utara.

Provinsi Maluku Utara Didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 1999 Pemekaran Dari Provinsi Maluku. Luas Wilayah : 145.801,10 Km2, Daratan : 31.512,16 Km2, Lautan : 114.288,94 Km2, Terdiri dari 809 Pulau, 82 Pulau dihuni (4 Pulau Besar dan 78 Pulau-Pulau Kecil), 727 Pulau tidak berpenghuni, 81% desa terletak di

pesisir.

Letak Geografis Provinsi Maluku Utara , yaitu: 124 BT-130 BT dan 3 LU - 3 LS, Batas wilayah, Sebelah Utara Samudra Pasifik ,sebelah Selatan Laut Seram, sebelah Barat Laut Maluku Utara, Sebelah Timur Papua Barat. Jumlah Penduduk dan Ibukota Provinsi 1.230.640 Jiwa (BPS 2014), Ibukota Provinsi berpindah dahulu di Kota Ternate, kini berada di Sofifi. Jumlah Kabupaten / Kota yakni, 2 Kota yaitu: Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Dan ada 8 Kabupaten yakni, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Pulau Taliabu. Sedangkan Posisi Geologi dan Potensi Wilayah Provinsi Maluku Utara yakni, berda di Posisi Geologi, Dikepung oleh lempeng tektonik dan lokal Bagian dari jalur the pasific ring of fire atau cincin api pasifik, atau jalur rangkaian gunung api aktif di dunia dan disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Ancaman bencana Setiap saat (Gempa dan Tsunami) dan Berkah dengan adanya Kesuburan Tanah dan Potensi Mineral. Sedangkan Potensi Wilayah Maluku Utara yaitu, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, ESDM, Pariwisata dan Budaya. TABEL Jumlah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Ibukota

No Jumlah Kabupaten Jumlah kecamatan

Jumlah kelurahan/Desa

Ibukota

1. Kota Ternate 7 77 Ternate 2. Kota Tidore 8 72 Soasio 3. Kab. Halmahera

tengah

8

34

Weda 4. Kab. Halmahera Barat

9

147

jailolo 5. Kab. Halmahera

Selatan

30

249

Labuha 6. Kab. Halmahera Utara

17

196

Tobelo 7. Kab. Halmahera Timur

10

73

Soagimalaha 8. Kab. Kepulauan Sula

12

95

Sanana 9. Kab. Pulau Morotai 5 64 Daruba 10. Kab. Pulau Taliabu 8 54 Bobong JUMLAH 114 1061 -------------------

Tabel Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara

No. Kabupaten Jumlah Penduduk (Jiwa) Keterangan 1. Kota Ternate 185.705 (2010) 15,09% 2. Kota Tidore 92.226 (2012) 7,49% 3. Kab. Halmahera

Tengah

145.234 (2010)

11,80% 4. Kab. Halmahera Barat

102.845 (2011)

8,36% 5. Kab. Halmahera

Selatan

147,919 (2012)

12,02% 6. Kab. Halmahera Utara

179,366 (2011)

14,57% 7. Kab. Halmahera Timur

73.109 (2011)

5,95% 8. Kab. Kepulauan Sula

189.381 (2012)

15,39% 9. Kab. Pulau Morotai 58.720 (2011) 4,77%

10. Kab. Pulau Taliabu 56.135 (2012) 4,56% Jumlah 1.230.640 100%

Tentang Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Isu Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan Prov. Maluku Utara yaitu, Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah, Pembentukan DOB , Pilkada Serentak Tahun 2015, Penataan Batas Daerah. Pengertian Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah berdasarkan Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan legitimasi yang kuat terhadap kedudukan dan fungsi serta peran Gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah Provinsi. Hal ini sejalan dengan dengan semangat regulasi sebelumnya yakni PP Nomor 19 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. Khusus untuk Provinsi Maluku Utara, hubungan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara umum berjalan dengan baik, namun demikian beberapa hal yang perlu segera dibenahi, antara lain, Dalam kasus tertentu Masih ditemui kabupaten/kota yang belum mematuhi kewenangan Gubernur, serta perlunya segera dilakukan pembentukan kelompok Kerja(POKJA) yang membantu Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

Tentang Bidang Daerah Otonomi Baru Dapat dijelaskan bahwa usulan Daerah otonom Baru (DOB) yang telah disampaikan ke Pemerintah dan DPR RI oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga saat ini berjumlah 7 (tujuh) usulan calon DOB, yang keseluruh berkas dokumennya telah lengkap sesuai pesyaratan PP.78/ 2007, antara lain : Calon DOB Kabupaten Kepulauan OBI, Calon DOB Kabupaten Wasilei, Calon DOB Kabupaten Galela Loloda, Calon DOB Kabupaten Kao Raya, Calon DOB Kabupaten Makayoa Kepulauan, Calon DOB Kota Bacan Kepulauan, dan Calon DOB Kabupaten Pulau Mangoli GAMBARAN CALON DOB KOTA SOFIFI, Provinsi Maluku Utara Dibentuk Berdasarkan UU. No. 46/ 1999 dengan ibukota berkedudukan di Sofifi. Sofifi terletak di pesisir barat Kecamatan Oba Utara, saat ini berbagai infrastruktur pemerintahan telah berdiri dan beroperasi sesuai fungsinya. Wilayah Calon Kota Sofifi mencakup sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan yang terletak di Pulau Halmahera. 5 faktor mengapa DOB Kota Sofifi Harus dibentuk, yakni sebagai berikut, satu, Kebutuhan Provinsi Maluku Utara akan sebuah ibukota yang representatif dan layak, dua,Tuntutan dan Kebutuhan masyarakat untuk meperpendek rentang kendali dan memperoleh, tiga, pelayanan yang lebih baik, empat, Keinginan masyarakat dan Pemerintah untuk mendapatkan pengelolaan potensi SDA dan potensi daerah yang dimilikinya, lima, Keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. URGENSI PEMBENTUKAN KOTA SOFIFI, Merupakan Ibukota Provinsi Maluku Utara yang baru sesuai UU. NO.46/1999, yakni, Adanya dukungan Aspirasi yang kuat dari masyarakat di 4 Kecamatan, termasuk penyediaan lokasi perkantoran Pusat Administrasi Pemerintahan di Tingkat Provinsi, Pusat Perhubungan dan Komunikasi, Pusat Pelayanan Sosial dan Pendidikan, kawasan prioritas yang perlu didorong pengembangannya, Pusat Penjalaran dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Tentang Pilkada Serentak Desember 2105 di Provinsi Maluku Utara

Terkait dengan pelaksanaan PILKADA serentak Tahun 2015 dapat di ketahui bahwa ada 5 kabupaten/kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2015, yakni :

1. Kota Ternate (10 Agustus 2015) 2. Kab. Halmahera Timur ( 30 Agustus 2015) 3. Kab. Kep. Sula ( 15 September 2015) 4. Kab. Halmahera Utara ( 11 Oktober 2015) 5. Kota Tidore Kepulauan ( 8 November 2015) Sedangkan masa jabatan Bupati/Walikota yang berakhir sampai dengan februari 2016, yakni :

1. Kab. Halmahera Selatan (17 Januari 2016) 2. Kab. Pulau taliabu (20 januari 2016) 3. Kab. Halmahera Barat (4 Februari 2016) Saat ini dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang akan melaksanakan PILKADA serentak tahun 2015, 7 Kab/Kota secara formil telah siap. 1 Kabupaten Yakni Kab.Taliabu mash terkendala proses penganggaran.

Tentang Penataan Batas Daerah

Secara umum, penataan batas wilayah administrasi daerah otonom di Provinsi Maluku Utara hanya didasarkan pada batas geografis sebagaimana tertuang dalam Undang-undang pembentukan daerah, yang berakibat munculnya persoalan sengketa (klaim) wilayah antar kabupate/kota. Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bawah Pemerintah Provinsi menyelesaikan permasalahan menyebutkan bawah pemerintah Provinsi menyelesaikan permasalahan yang sifatnya lintas Kabupaten/kota. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, prinsip yang di terapkan oleh Pemerintah Provisi Maluku Utara adalah membangun komunikasi aktif dengan Pemerintah kabupaten/kota. Dalam tahun anggaran 2014, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memfasilitasi pelaksanaan penegasan batas daerah, sebagai berikut:

1. Kota Tidore kepulauan dengan Kabupaten Hamahera Barat; 2. Kota Tidore kepulauan dengan Kabupaten Halamahera Tengah; 3. Kota Tidore kepulauan dengan Kabupaten Halmahera Selatan; 4. Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Selatan;

Hasilnya, keempat segmen batas tersebut saat ini telah memiliki kekuatan hukum dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan keempat segmen batas antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Sedangkan polemik/sengketa batas wilayah antar kabupaten/kota yang memiliki eskalasi konflik yang cukup tinggi adalah :

- Segmen batas antar Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara (wilayah 6 desa) - Segmen batas antara Kabupaten Halmahera Timur dan kabupaten Halmahera Tengah.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini tengah memprioritaskan penyelesaian polemik batas kedua segmen ini dengan membentuk Tim PBD daerah dan selalu berkoordinasi dengan melibatkan.

Tentang Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian Serta Tenaga Honorer.

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2010 – 2014.

No. Tahun Jumlah Presentase Pertumbuhan Keterangan 1. 2010 3550 2. 2011 3778 11,34% 3. 2012 3740 -1,89% 4. 2013 3760 1,00% 5. 2014 3967 10.30%

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Maluku Utara Per Golongan Kepegawaian Hingga 31 Desember 2014

No Golongan Jumlah Presentase Keterangan 1 IV 425 10,71 2 III 2401 60,52 3. II 1126 28,38 4. I 15 0,38 Jumlah 3967

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Maluku Utara berdasarkan jenis kelamin hingga Desember 2014

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase Keterangan 1. LAKI-LAKI 2262 57,02 2. Perempuan 1705 42,98 JUmlah 3967 100

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Maluku Utara Berdasarkan per Jabatan Hingga desember 2014

No Nama Jabatan Jumlah Presentase keterangan 1. Jabatan Struktural 867 21,84% 2. Jabatan

fungsional umum

2467

62,16%

3. Jabatn Fungsional Tertentu

635

16,00

Jumlah 3969 100%

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Maluku Utara Berdasarkan per Eselon Jabatan Hingga Desember 2014.

No Eselon Jumlah Persentase Keterangan 1. I.b 1 0,12 2. II.a 39 4,50 3. II.b 11 1,27 4. III.A 212 24,45 5. III.B 8 0,92

6. IV.A 596 68,74 Jumlah 867 100

Jumlah Pegawai Negeri Sipil provinsi Maluku Utara berdasarkan tingkat Pendidikan hingga Desember 2014

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase Keterangan 1. SD 1 0,03 2. SLTP 11 0,28 3. SLTA 1153 29,06 4. D.I 6 0,15 5. D.II 10 0,25 6. D.III 393 9,91 7. D.IV 51 1,29 8. SARJANA (S1) 2076 52,33 9. DOKTER 42 1,06 10. PASCA SARJANA

(S2) 219 5,52

11. DOKTOR (S3) 5 0,13 JUMLAH 3967 100

Pelayanan Publik

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pegawai negeri sipil Provinsi Maluku Utara yaitu dalam persoalan antara kantor dan tempat tinggal para pegawai yang berbeda di belah oleh lautan, sehingga banyaknya para pegawai yang jarang masuk kerja. Upaya Pemerintah Provinsi dalam mengatasi ini, yaitu bekerjasama dengan Pemilik kapal cepat besar yaitu dari PT.express, untuk mengantarkan para PNS pemerintah provinsi dari kota ternate ke sofifi, dengan biaya murah terjangkau dan efisien dengan waktu tempuh 30 menit setiap harinya, dibandingkan dengan kapal ferry penyeberangan yang memakan waktu 2 jam lebih ternate ke sofifi setiap harinya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melakukan terobosan agar para PNS minat bekerja dengan memberikan uang transport dan makan sebesar @Rp 100.000,00 perhari kepada setiap PNS Pemerintah provinsi Maluku Utara yang berkantor. Adapun jika para PNS bolos kerja, maka biaya uang transport dan makan sebesar seratus ribu rupiah tersebut tidak didapat oleh PNS. Kedua, tentang pelayanan publik pemerintah provinsi maluku utara itu sendiri yang sekarang berada di sofifi sedangkan mayoritas masyarakatnya berada di kota ternate, sehingga hal ini menjadi hambatan yang sangat serius sekali.

Reformasi Birokrasi

a. Beberapa kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah daerah yang efektif, efisien, rasional, proposional dan transparan diantaranya itu adalah : - Kebijakan pelaksanaan tes CPNS, Honorer K.2 dan Rekruitmen calon praja IPDN dengan

menggunakan sistem computer assisted test (CAT), belum ada hambatan berarti. - Penerapan SKP (standard Kinerja Pegawai) sebagai metode dalam meningkatkan efektifitas

kerja pegawai dalam satuan kerja masing-masing, yang mana setiap kegiatan dilakuka setiap

hari bisa langsung dinilai oleh atasan pegawai yang bersangkutan dan juga sebagai syarat dalam proses kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Salah satu hambatannya yaitu masih kurangnya sumber daya kepegawaian di setiap SKPD yang menguasai penghitungan SKP, namun hal ini masih bisa teratasi karena BKD provinsi maluku Utara selalu siap untuk sharing maupun membantu kepada setiap SKPD dalam hal Pembuatan SKP.

b. Untuk mencegah KKN beberapa langkah yang dilakukan adalah transparansi anggaran antara KPA, PPTK dan para pelaksana kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah. Perencanaan kegiatan dalam kurun waktu setahun harus dirapatkan diawal tahun, dimana dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) juga dibagikan kepada tiap PPTK agar transparansi dan pengawasan langsung dalam hal pelaporan keuangan bisa di kontrol. Hambatan yang dihaddapi berupa banyaknya kurang kesadaran beberapa oknum dalam penggunaan keuangan daerah. Dan beberapa solusi yang akan ditempuh adalah dengan membuat sosialisasi terkait UU dan Hukum yang terkait dengan KKN, membuat agenda ceramah atau siraman rohani rutin kepada para pegawai dan perketat pengawasan dalam hal pelaporan dan penggunaan anggaran. Serta dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memberikan tunjangan maupun insentif yang layak kepada pegawai.

BKD Provinsi Maluku Utara terkait manajemen kepegawaian dan validasi serta verifikasi tenaga honorer

a. Prose analisa kebutuha pegawai di lingkungan pemerintah provinsi maluku utara di analisa da beberapa indikator, yaitu: 1. Analisa Jabatan (anjab), dan 2. Analisa Beban kerja (ABK)

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai tahun 2015 secara umum setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD)mengalami kekurangan pegawai. Hasil dari analisa ini kemudian masuk usulan formasi CPNS Provinsi Maluku Utara tahun 2015.

b. Pola rekruitmen pegawai di lingkungan Provinsi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir ini telah didasarkan pada prinsip-prinsip good governance yaitu transparan dan akuntabel. Sebab metode yang digunakan dalam rekruitmen CPNS yaitu dengan menggunakan metod Computer Assisted Test (CAT). Proses transparansi sangat di kedepankan, sehingga elemen baik masyarakat, kepolisian maupun wartawan selalu dirangkul bersama-sama dalam hal pengawasan pada saat pelaksanaan tes sampai pengumuman hasil.

c. Pola pembinaan dan sistem karier pegawai yaitu sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah, hal ini karena telah dilaksanakan dengan melihat keterkaitan dan kesamaan antara satu jabatan dengan perangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan serta kompetensi yang menjadi prasyarat utama yang diamanatkan dalam Undang-Undang bidang kepegawaian.

Saat ini Pemerintah provinsi Maluku Utara sedang melakukan persiapan terkait tata cara pengangkatan pegawai dalam jabatan yang berpedoman pada Undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini diharapkan akan menjamin kenyamanan kerj dari pegawai dan memacu kinerja pegawai.

d. Kendala dan hambatan, yaitu dalam hal rekruitmen, sejauh ini tidak terjadi hambatan yang berarti dalam hal pelaksanaan rekruitmen pegawai. Namun terdapat beberapa hal yang prinsip dalam penggunaan sistem rekruitmen seperti jaringan internet dan ketenaga listrikan. Sedangkan dalam hal pembinaan pegawai dan jenjang karir, sejauh ini terkait pembinaan dan jenjang karier tidak ada hambatan berarti, hanya beberapa kendala kecil yang mungkin dalam hal jumlah anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berpengaruh pada jumlah peserta pelatihan. Serta tentang dalam hal peningkatan kesejahteraan itu sendiri, bahwa Provinsi Maluku Utara yang hanya 1,8 triliyun anggarannya setiap tahun, merupakan salah satu provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di indonesia, oleh karena itu diharapakn ada kebijakan dari pemerintah pusat agar PNS di wilayah Provinsi Maluku Utara dapat diberikan tunjangan kemahalan guna mengimbangi tingkat inflasi yang dimaksud.

e. Tenaga Honorer Tenaga honorer K.2 provinsi maluku utara sebanyak 499 orang. Tenaga Honore K.2 yang mengikuti Tes kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) hanya sebesar 477 orang dan dinyatakan lulus oleh panitia seleksi nasional (panselnas) adalah sebanyak 122 orang. Dalam proses verifikasi dan validasi kembali terhadap tenaga honore K.2 yang dinyatakan lulus tersebut terdapat 5 orang yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan 1 orang lagi meninggal dunia. Sehingga tersisa 116 orang yang kemudian diusulkan dan telah ditetapkan NIP-nya oleh BKN, selanjutnya gubernur telah menetapkan SK CPNS terhitung mulai tanggal 01 juli 2014. Dan telah diserahkan kepada yang bersangkutan pada tanggal 23 juli 2014. Adapun jumlah tenaga honorer K.2 yang telah mengikuti TKD dan TKB namun dinyatakan tidak lulus oleh PANSELNAS , serta telah diverifikasi dan divalidasi kembali data atau berkasnya adalah sebanyak 355 orang. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara mengharapkan sekali agar sisa tenaga honorer K.2 sebanyak 355 orang tersebut bisa seluruhnya dapat diangkat menjadi CPNS.

Terhadap Implementasi UU no. 6 tahun 2014 tentang Pemerintah desa. Dalam Pemerintahan Provinsi Maluku Utara ada 10 kabupaten/kota dengan total jumlah desa secara keseluruhan sebanyak 1064 Desa. Sejauh ini pemerintah provinsi telah melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada para perangkat desa untuk dapat memahami tentang Undang-undang desa serta pola pemanfaatan yang efektif dan efisien dalam hal persoalan penggunaan anggaran desa yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat secara langsung yaitu sebesar 1,4 Milyard per desa di seluruh indonesia. Hambatan yang di hadapi yaitu, tentang waktu atau jarak tempuh antar kabupaten /kota yang diantara pulau-pulau, tingkat pendidikan perangkat desa yang masih minim dan terhadap masih kurang cepatnya informasi yang didapat dkarena keterbatasan jaringan dan fasilitas.

Terkait Kunjungan Ke BPN Provinsi Maluku Utara Tentang Permasalahan Sengketa Tanah Ada di Kabupaten Halmahera Selatan, Konflik tanah antara PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM) dengan masyarakat seluas 10.000 Ha, Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh BPN yakni, Membuat kesepakatan secara tertulis antara PT. GMM dengan masyarakat sebagai berikut, yaitu, terhadap hasil pengukuran BPN diminta oleh masyarakat untuk dirubah batas rencana HGU PT. GMM, serta Menginclave tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat dalam rencana HGU apabila tidak ingin

dilepas ke PT. GMM. Dan menjadikan sebagian tanah rencana HGU PT. GMM sebagai kawasan konservasi. Ada di Kabupaten Halmahera Utara, Konflik tanah antara TNI AU dengan masyarakat (Bandara Landasan Perang Dunia ke II di Morotai) seluas 1.000 Ha Upaya penyelesaian oleh BPN sebagai berikut: BPN telah melakukan pengukuran pada objek tersebut, Hasil pengukuran terdapat penguasaan oleh masyarakat, BPN melakukan koordinasi dengan TNI AU selaku pemegang aset, hasilnya TNI AU akan mengusulkan untuk mengeluarkan sebagian tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Dan Konflik tanah antara PT. NHM dengan Koperasi BARI seluas 800 Ha, Upaya penyelesaian oleh BPN sebagai berikut yaitu, BPN telah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak namun tidak ada kesepakatan penyelesaian, sehingga disarankan untuk menempuh jalur hukum. Ada di Kabupaten Halmahera Barat, Konflik tanah yang dihibahkan oleh Kesultanan Ternate kepada POLRI (Brimob) dan TNI (KOREM) dengan masyarakat seluas 20 Ha. Upaya penyelesaian oleh BPN,yaitu: BPN telah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak namun tidak ada kesepakatan penyelesaian, sehingga disarankan untuk menempuh jalur hukum. Proses penanganan, pengkajian dan penyelesaian sengketa yang dilakukan BPN Provinsi Maluku Utara terhadap kasus sengketa tanah : Ø Menyurati kedua belah pihak yang menimbulkan konflik tersebut. Ø Diadakan mediasi permasalahan apa yang menjadi konflik tersebut. Ø Kemudian dipertemukan kedua belah pihak. Ø Apabila ada kesepakatan maka dibuat perjanjian secara tertulis. Ø Apabila tidak ada kesepakatan maka disarankan ke jalur hukum. Tentang Sengketa tanah yang berbenturan dengan Kehutanan (Kawasan Hutan) terjadi di provinsi Maluku Utara: 1. Lokasi transmigrasi yang berada dalam kawasan hutan 2. Kebun masyarakat masuk dalam kawasan hutan 3. Lokasi pengembangan kota berada dalam kawasan hutan Upaya yang telah dilakukan oleh BPN,yaitu: Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten /kota agar mengusulkan ke Balai Penetapan Kawasan Hutan ( BPKH ) untuk dilepaskan dari kawasan hutan melalui Panitia Tata Batas (PTB), Membentuk tim IP4T dalam kawasan hutan dengan SK Bupati/Walikota sesuai peraturan bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kemen PU dan Kepala BPN tahun 2014. Kendala yang dihadapi yaitu, Kendala Geografis Provinsi Maluku Utara, Kendala Sumber Daya Manusia (SDM), Kendala Sarana dan Prasarana (Transportasi antar pulau). Adapun cara mengatasinya dengan melakukan mobilisasi SDM dan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Tentang Program Pendaftaran Tanah Ø Proses pendaftaran tanah di provinsi Maluku utara sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku

itu di buktikan dengan sekarang adanya sistim Geo KKP ( Komputerisasi Kantor Pertanahan) yang didalamnya sudah diatur cara pendaftaran tanah dan lamanya pendaftaran tersebut dan untuk Kantor Perwakilan yang masih menggunakan sisitim catat di buku atau manual juga sudah sesuai ketentuan yang berlaku yang di buktikan dengan buku pendaftaran di kantor Perwakilan tersebut.

Ø Untuk jumlah bidang yang sudah bersertipikat di Provinsi Maluku Utara sejumlah 144.033 Bidang dan untuk jumlah tanah yang belum terdaftar kurang lebih sejumlah 1.740.024.kami lampirkan tabel jumlah tanah terdaftar dan belum terdaftar menurut Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota

Kendala yang kami hadapi dalam legalisasi tanah adalah Ø Kita terkendala dengan jaringan yang kurang begitu bagus di Maluku Utara ini karena kita

sekarang sudah menggunakan sistim Geo KKP yang harus menggunakan jaringan internet Ø Kurangnya tenaga kerja di masing-masing Kantor Pertanahan sehingga menyulitkan kita untuk

bekerja secara efektif karena 1 orang bisa merangkap beberapa kerjaan dan rata-rata setiap Kantah sekitar 15-20 Pegawai tetap dan sedangkan untuk Perwakilan Kantor Pertanahan di Kabupaten Halmahera Timur Cuma ada 3 Pegawai tetap dan 2 tenaga bantu, sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Sula hampir samaCuma ada 3 Pegawai tetap dan 2 tenaga bantu.

Ø Kondisi wilayah Maluku Utara yang terdiri dari pulau-pulau dan Transportasi yang sebagian daerah belum ada rutin menyulitkan kita untuk melakukan kegiatan legalisasi tanah tersebut

Ø Dan yang tidak kalah penting kendala kita adalah wilayah Maluku Utara masih terkendala dengan masih banyak Kawasan Hutan,kenyataan yang ada di daerah yang masuk kawasan hutan sudah terjadi aktifitas yaitu berupa perkebunan dan rumah warga.

Tentang sistem pelayanan pertanahan di kantor wilayah pertanahan Provinsi Maluku Utara Belum berjalan dengan optimal terkendala dengan jumlah SDM, jaringan internet dan kondisi geografis Provinsi Maluku Utara. Tentang dengan program LARASITA diwilayahProvinsi Maluku Utara. SARANA MOBILITAS LARASITA Tabel Kendaraan Operasional Larasita dilingkup Kanwil BPN Prov. Maluku Utara

No Kabupaten Roda 4 Roda 2 Roda 4 Roda 2

B RB B RR RB

1. Kota Ternate 1 2 1 - - 2 - -

2. Kota Tidore 1 2 1 - - 2 - -3. Kab.Hal. Tengah 1 2 - 1 - 2 - -4. Kab. Hal. Barat 1 2 1 - - 2 - -5. Kab.Hal. Selatan 1 2 1 - - 2 - -6. Kab. Hal. Utara - - - - - - - -7. Kab. Hal. Timur - - - - - - - -8. Kab. Kep. Sula - - - - - - - -

Pendaftaran Tanah Melalui Layanan Kantor Bergerak ( LARASITA ) Tahun 2009 – 2014

No. Kantor Pertanahan Kota / Kabupaten

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Kota Ternate 37 97 292 0 64 119

2. Halmahera Tengah 0 0 0 0 0 0

3. Halmahera Barat 0 0 0 0 0 0

4. Kota Tidore Kepulauan 0 0 0 0 0 43

5. Halmahera Selatan 0 0 0 0 0 0

6. Halmahera Utara 0 0 0 0 0 0

7. Halmahera Timur ( Perwakilan )

0 0 0 0 0 0

8. Kepulauan Sula ( Perwakilan )

0 0 0 0 0 0

Jumlah 37 97 292 0 64 162

Tentang Hambatan dan Kendala Kegiatan LARASITA

1. Sumber Daya Manusia

Masih ada keterbatasan petugas dalam mengerjakan seluruh target disebabkan jumlah petugas yang sangat terbatas serta secara teknis maupun administrasi merangkap tugas

2. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat

Persepsi dan Partisipasi Masyarakat masih perlu ditingkatkan terutama kerjasama dengan aparat pemerintahan desa/kelurahan sebagai ujung tombak di lapangan.

3. Jaringan Internet

Keterbatasan akses internet sehingga mengganggu pelaksanaan KKP maupun SKMPP.

Tentang bidang tanah yang sudah di legalisasi BPN Maluku Utara

DAFTAR TANAH TERDAFTAR DAN BELUM TERDAFTAR DI PROVINSI MALUKU UTARA S/D DESEMBER 2014

NO KABUPATEN / KOTA

JUMLAH TANAH JUMLAH TANAH JUMLAH TANAH

(Bidang) TERDAFTAR (Bidang)

BELUM TERDAFTAR (Bidang)

1. KOTA TERNATE 70,591 31,208 39,383

2. KOTA TIDORE KEPULAUAN 90,210 14,046 76,164 3. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 189,914 10,216 179,698 4. KABUPATEN HALMAHERA BARAT 241,684 27,817 213,867 5. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 266,407 21,749 244,658

6. KABUPATEN HALMAHERA UTARA 386,644 13,841 372,803 7. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 460,063 12,334 447,729 8. KABUPATEN KEPULAUAN SULA 178,544 12,822 165,722

JUMLAH 1,884,057 144,033 1,740,024

LEGALISASI ASET

LEGALISASI ASET 2009 (Bidang)

2010 (Bidang)

2011 (Bidang)

2012 (Bidang)

2013 (Bidang)

2014 (Bidang)

2015 (Bidang)

1. PRONA 5.000 1.620 4.700 23.300 30.626 20.000 23.500

2.REDISTRIBUSI TANAH

400 1.350 1.000 3.000 3.000 4.000 3.000

3. NELAYAN - - 300 400 300 - -

4. PETANI - - - - - 950

5. UKM - 300 200 463 - 400 300

6. BMN - - 45 100 100

7. IP4T 4.500 4.000 3.700 1.000 1.000 1.000 -

8. TRANSMIGRASI - - 1.620 200 - - -

9. MENPERA - - 100 - - - 600

Tabel Tanah Terdaftar dan belum terdaftar di lingkup Kanwil BPN. Prov. Malut dari Tahun 2011 sampai 2013

No Kantor Pertanahan Kota / Kabupaten

Jumlah Bidang Tanah Terdaftar Jumlah Bidang Tanah Belum Terdaftar

2011 2012 2013 2011 2012 2013

1. Kota Ternate 26.010 28.010 29.610 43.581 42.381 40.981

2. Halmahera Tengah 5.098 8.115 8.145 198.294 190.179 181.769

3. Halmahera Barat 15.498 19.598 24.708 226.186 222.086 216.976

4. Kota Tidore Kepulauan 1.815 5.315 10.815 95.525 90.210 79.395

5. Halmahera Selatan 1.830 6.243 13.869 263.622 259.209 252.538

6. Halmahera Utara 1.911 5.411 10.311 384.733 381.233 376.333

7. Halmahera Timur ( Perwakilan )

1.764 5.534 9.534 465.597 460.063 450.529

8. Kepulauan Sula ( Perwakilan )

2.712 5.712 10.212 176.332 173.332 168.832

Jumlah penerimaan PNBP dari legalisasi aset tanah di BPN Provinsi Maluku Utara

PERSENTASE PNBP DARI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2010-2015

NO TAHUN PNBP PERSENTASE DARI ANGGARAN

BELANJA KETERANGAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 1 2010 1,309,830,000 1,543,443,618 8.37 > dari target 2 2011 3,728,078,000 1,846,301,606 13.91 < dari target 3 2012 18,125,535,900 2,336,218,031 25.77 < dari target 4 2013 3,237,347,673 2,841,036,803 6.30 < dari target 5 2014 2,992,121,631 3,425,546,091 6.60 > dari target 6 2015 3,729,002,960 - 7.75 JUMLAH 33,121,916,164 11,992,546,149 12.86

Terkait KPUD Provinsi Maluku Utara

Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan UU no. 8 tahun 2015tentang perubahan UU no.1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota. Maka di daerah maluku utara akan ada 8 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pemilihan Bupati/walikota pada tahun 2015 terdiri dari:

1. Kota ternate (AMJ 10 agustus 2015 2. Kota tidore Kepulauan (AMJ 8 November 2015) 3. Kab. Halmahera utara (AMJ 12 oktober 2015) 4. Kab. Halmahera Timur (AMJ 31 agustus 2015) 5. Kab. Kepulauan Sula (AMJ 15 september 2015) 6. Kab. Halmahera Selatan (AMJ 17 januari 2016) 7. Kab. Halmahera Barat ((AMJ 4 Februari 2016) 8. Kab. Kepulauan taliabu (DOB tahun 2013)

A. Kesiapan Anggaran.

Berdasarkan laporan KPU kabupaten/kota dari delapan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pemilukada serentak tahun 2015, baru dua kabupaten /kota yang telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), walaupun terhadap anggaran yang telah tersedia dalam APBD tersebut yaitu: - KPU Kota Tidore kepulauan telah menanda tangani NPHD bersama Pemerintah daerah

setempat sebesar 5 Milyard yang telah tersedia dalam APBD tersebut, yang mana dari kesepakatan bersama sebesar kurang lebih 13 milyard. Sisa anggaran akan di akomodir dalam perubahan atau mendahului perubahan APBD.

- Kabupaten Halmahera Timur telah menandatangani NPHD bersama pemerintah daerah untuk 7 milyard, yang mana telah disepakati bersama dari total anggaran sebesar 22

milyard lebih yang telah diajukan oleh KPU kab. Halmahera Timur. Sisanya akan dibahas kemudian.

Sementara ini ada tiga kabupaten/kota yang telah selesai melakukan pembahasan dan telah tercapai kesepakatan mengenai besaran anggaran , akan tetapi hingga kini belum dilakukan penandatanganan oleh Pemda dan KPU kab/kota , karena adanya tambahan anggaran untuk biaya alat peraga dan aktivitas kampanye yang harus dibiayai oleh APBD. Hal ini terlambat diajukan karena sampai sekarang PKPU belum disahkan oleh KPU-RI, sehingga dasar perhitungannya belum jelas. Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Kab. Halmahera barat, Kab. Halmahera Selatan dan kab. Halmahera utara.

Dalam PKPU no. 3 tahun 2015 tentang tata kerja telah dijelaskan bahwa kpu Provinsi berhak melaksanakan Pemilukada terhadap DOB sepanjang KPU di DOB tersebut belum terbentuk dan KPU induknya juga melaksanakan Pemilukada serentak 2015. Berdasarkan ketentuan berikut, KPU Provinsi telah menerbitkan SK KPU Provinsi no. 04/kpts/KPU-Prov.029/tahun 2015 tentang Penetapan KPU provinsi sebagai penyelenggara Pilkada di kabupaten Kepulauan taliabu. KPU Provinsi telah selesai melakukan pembahasan dan kesepakatan besaran anggaran untuk pemilihan Kepala Daerah Kab. Kepulauan Taliabu tahun 2015, akan tetapi oleh pemda setempat belum bisa dilakukan penandatanganan NPHD dengan KPU Provinsi sebelum mendapat penjelasan resmi dari KPU-RI tentang status KPU Provinsi sebagai penyelenggara pemilukada di kab. Kepulauan taliabu yang sampai sekarang belum terbentuk KPU Kabupaten tersebut.

Satu kendala lain yakni, satu kabupaten yang sampai sekarang belum ada pembahasan antara tim TAPD pemda dengan KPU Kabupaten tersebut yaitu kab. Kepulauan sula yang hingga sekarang ini baru tersedia 5 milyar dalam APBD dari usulan KPU kabupaten kota sebesar 16 milyard.

B. Pemutakhiran Data pemilih Sesuai dengan PKPU No. 2 thun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tahapan pemuktahiran data akan dimulai dengan penyerapan DP4 oleh mendagri ke KPU-RI yang baru akan dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 19 juni 2015. Sehingga sampai proses ini pemuktahiran data pemilih baru dimulai, namun demikian dengan adanya pengalaman KPU Provinsi selama ini masih tetap saja banyak pemilih yang tidak terdaftar . hal ini di sebabkan oleh : - Kurang maksimalnya PANTARLIH atau Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (PPDP)

Tidak bisa dipungkiri bahwa penyelenggara di tingkat bawah terutama PPDP dalam melaksanakan pemuktahiran Data Pemilih kadang tidak bisa bekerja sesuai ketentuan dimana petugas tidak turun rumah ke rumah untuk melakukan coklit seperti yang telah diatur. Tetapi ke depan mudah-mudahan akan bisa maksimal, karena formulir yang harus ditanda tangani oleh kepala keluaraga, sehingga petugas harus berkewajiban mendatangi.

- Pemilih Apatis Selama ini Pemilih sangat tidak aktif melihat namanya di kantor lurah atau desa, walaupun petugas sudah mensosialisasikan, apalagi sekarang dengan ketentuan bahwa yang tidak terdaftarpun dapat memilih pada hari pemungutan suara.

c. Konflik Internal Antar Penyelenggara

Sesuai dengan pertanyaan yang dikirim oleh Komisi II DPR-RI pada KPU Provinsi mengenai konflik internal 3 KPU Kab/kota di maluku utara, yaitu, bahwa masalah yang dihadapi atau yang terjadi adalah ada di 3 kab/kota yaitu, kab. Pulau morotai, kab. Halmahera selatan dan kota ternate dalam hal persoalan jabatan sekretaris KPU kab/kota yang masih merupakan pegawai pemda, yang diperbantukan di sekretariat KPU kab/kota, karena pegawai organik KPU belum memenuhi Persyaratan. Adapun solusi untuk mengatasinya yaitu: - Untuk KPU Kab. Halmahera Selatan, Konflik yang terjadi adalah antara anggota

Komisioner KPU dan sekretaris. KPU Provinsi telah memanggil ketua dan anggota KPU Kabupaten halmahera selatan untuk mengklarifikasi, sementara sekretaris KPU Provinsi Baperjakat Provinsi telah memeriksa sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan tersebut , Maka KPU Provinsi menindak lanjuti pleno pergantian sekretaris KPU kab. Halmahera selatan dan sekarang lagi di proses oleh Sekjen KPU RI.

- Untuk Kab. Pulau morotai sebenarnya hanya pada sekretaris yang adalah pegawai pemda yang telah ditarik oleh pemda setempat, sementara pengusulan penggantinya berjalan lambat, karena pemerintah mengajukan personil yang seluruhnya tidak memenuhi syarat sehingga dikembalikan untuk diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi hingga kini proses tidak berjalan optimal dan oleh KPU-RI disarankan untuk melakukan rekruitmen calon sekretaris melalui lelang, sehingga sementara dilakukan persiapan proses lelang oleng KPU Provinsi.

- Untuk KPU kota ternate, bahwa KPU Provinsi telah memanggil ketua dan anggota maupun sekretaris KPU Kota Ternate , dan melakukan klarifikasi serta melakukan pembinaan sehingga sekarang sudah berjalan lancar.

Terkait Bawaslu Provinsi Maluku Utara

BENTUK PENGAWASAN BAWASLU PADA PILKADA SERENTAK 2015

• Melakukan Rekruitmen Panwas pada 8 Kabupaten/Kota yang akan melakukan Pilkada serentak tahun 2015.

• Melakukan Pelantikan dan Pembekalan Pada tanggal 15 sd 16 April 2015

• Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi, Pemda terkait persiapan Pelaksanaan Pilkada

DUKUNGAN KESEKRETARIATAN/ANGGARAN

No. Kabupaten/Kota anggaran sekretariat Pembentukan panwascam

1. Ternate 2 milyard Belum ada penugasan dari walikota

Dalam proses

2. Halbar 2 milyard Penugasan bupati sudah ada Dalam proses

3. Halut 3,5 milyard Belum ada penugasan bupati Dalam proses 4. Tidore kepulauan 1 milyard Belum ada penugasan bupati Dalam proses 5. haltim 2,5 milyard Belum ada penugasan bupati Dalam proses 6. halsel belum Penugasan bupati sudah ada Dalam proses 7. Kep. sula belum Belum ada penugasan bupati Dalam proses 8. Taliabu DOB DOB DOB

Kendala Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada 2015 Terdapat 3 kab. Halmahera Timur, Halmahera Barat dan Kab. Taliabu yang belum terdapat Kejaksaan Negeri hal tersebut berpengaruh pada penanganan tindak pidana pemilu

1. Kacab jari di Halmahera Barat yang merupakan unsur Gakkumu di Kabupaten Halmahera Barat ketika hendak memutuskan sesuatu terkait penanganan tindak pidana harus berkoordinasi dengan Kejari Ternate,

2. Kabupaten halmhera timur Karena Kajari belum ada jadi unsur Gakkumdu di ambil dari Kasipidum Kota Tidore Kepulauan, hal tersebut berpengaruh padaa efektifitas penanganan Tindak Pidana Pemilu

3. Kabupaten Taliabu unsur Gakkumdu belum terdapat Polres dan Kejari.

Kendala & Hambatan

• Selama ini kendala dalam penanganan tindak pidana Pemilu adalah terkait perbedaan penafsiran antara pengawas pemilu, kepolisian & kejaksaan dalam sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Contoh dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu legislatif 2014 di Kota Tidore Kepulauan terkait dugaan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali, kepolisian & kejaksaan membebankan kepada Panwas untuk menghadirkan barang bukti surat suara yang dicoblos padahal surat suara tersebut sudah dimaksukkan dalam kotak suara.

• Perbedaan penafsiran di Sentra Gakkumdu terkait daluwarsa penanganan/waktu tindak pidana (sejak ditemukan atau sejak diketahui).

Langkah Bawaslu dalam Merangkul Stakholder Masyarakat.

- upaya merangkul media dalam mengawal Pilkada dengan melibatkan media cetak 8, media online 6, media elektro 8 dan radio 3 di 8 (delapan) kab.Kota yang mealksanakan Pilkada 2015, dan

- merangkul stake holder peserta pemilihan, akademisi, LSM, gunanya dalam tujuan untuk mengingatkan kembali akan peran penting stake holder dalam mensukseskan Pilkada.

- Merangkul Tokoh Pemuda dalam Pengawasan Partisipatif masyarakat untuk ikut berperan dalam mengawal dan Mensukseskan serta mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan bermartabat.

Persoalan DPT di Kab. Halut dan Halbar

1. Pada Saat Pilgub tahun 2013 Daftar Pemilih Desa Pasir Putih, Desa Bobaniego, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi dan Desa Dum-Dum masuk daerah Kabupaten

Halmahera Utara akan tetapi karena sebagian warga menginginkan masuk di Kabupaten Halmahera Barat sehingga untuk memastikan 6 (enam) desa tersebut tidak kehilangan hak pilihnya, KPU Provinsi Maluku Utara menyediakan 1 (satu) TPS untuk warga yang menginginkan menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Halmahera Utara dan 1 (satu) TPS khusus bagi warga 6 (enam) Desa yang menggunakan hak suaranya di Kabupaten Halmahera Barat

2. Pada saat Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD kabupaten Kota Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dimana keberadaan Desa Pasir Putih, Desa Bobaniego, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi dan Desa Dum-Dum persoalan muncul;

Ø Pemutakhiran daftar pemilih under presure (sampai dikawal polisi)

Ø Persoalan jumlah logistik (surat suara) yang harus disiapkan oleh Penyelenggara;

Rekomendasi pernah dikeluarkan terkait masalah DP4 Halut, Halbar:

• Surat Rekomendasi Kepada Nomor: 229/BAWASLU-PROV.MU/2014, Tgl. 21 Okt 2014, Isi Rekomendasi berkoordinasi dengan KPU Pusat dan Pemerintah Daerah permaslahan pemilih tidak terdaftar di wilayah perbatasan Kab. Halbar dan Kab.Halut dimana terdapat 6 desa diperbatasan Kab. Halut dan Kab. Halbar yang tidak terdata dengan jumlah jiwa pilih sebanyak ± 3000 jiwa karena masih terjadi konflik tapal batas antar kedua wilayah tersebut alasan karena tidak didata karena masyarakat menolak untuk di data oleh penyelengaran pemilu di Kab. Halut

Temuan terkait DPT

Bawaslu & jajaran panwas Kab.Kota saat Pileg 2014 pada tahapan penyusunan daftar pemilih menemukan NIK kosong sebanyak 125.557 NIK GANDA 527 NKK kosong sebanyak 100.862 dan temuan tersebut telah direkomendasikan kepada KPU Provinsi.

Upaya Bawaslu dalam menghadapi Pilkada 2015

• Bawaslu Prov. pada tanggal 5 Mei 2015 telah mengundang Dukcapil, Kesbangpol, DPPKAD, Kab.Kota dalam rangka dukungan Pemda pada Penyelengara.

Jakarta April 2015

KETUA TIM KUNKER MALUKU UTARA

ttd

H. Mustafa Kamal, S.S A-91