LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI

PENINJAUAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI KE MEDAN– PROVINSI SUMATERA UTARA

TANGGAL 5 – 7 FEBRUARI 2018

KOMISI V DPR RI JAKARTA, 2018

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN …………………………………………….……………………… 3

I.1. Dasar Hukum………. ………….…………………..…………………………. 3

I.2. Maksud dan Tujuan ………….…………………..…………………………. 3

I.3. Lokasi dan Waktu ………….…………………………….…………………… 4

I.4. Agenda Kunjungan ………………………….…….…………………………. 4

II. HASIL KUNJUNGAN DAN TEMUAN LAPANGAN ……….……….…. 5

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …………….……………………… 7

IV. LAMPIRAN DAFTAR ANGGOTA KOMISI V DAN MITRA…………8

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI

PENINJAUAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI KE MEDAN– PROVINSI SUMATERA UTARA

TANGGAL 5 – 7 FEBRUARI 2018

=======================================

I. PENDAHULUAN

I.1 Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20,

Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;

2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-

Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah :

1. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung kondisi infrastruktur

dan transportasi Provinsi Sumatera Utara

2. Untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah terkait kebutuhan dan

permasalahan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi pada

umumnya

Sedangkan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka

melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk

APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup

tugasnya;

butir d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa: ”Dalam

melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak

lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:”

butir f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan

kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi

untuk ditindaklanjuti.

I.2. Lokasi dan Waktu

1. Pelaksanaan Kunjungan diadakan pada Tanggal 5-7 Februari 2018;

2. Lokasi Kunjungan Kerja di Kota Medan dan sekitarnya Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Agenda Kunjungan

1) Peninjauan Tol Kuala Namu - Kampung Pon, Hambatan Jalan Tebing - Kampung Pon,

Jalan Tebing -Parapat, Jalan Nasional Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Jalur KA

Bandar Tinggi – Kuala Tanjung

2) Peninjauan fasilitas sarana dan prasarana Pelabuhan Kuala Tanjung

3) Ekspose PT. Railink, PT. KAI dan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub terkait

perkembangan perkeretaapian di Sumatera Utara

1.4. Hasil Kunjungan

1. Jalan Tol Sumatera merupakan jalan tol yang terdiri atas:

Koridor Bakauheni- Banda Aceh, menelusuri lintas timur Sumatera dengan

panjang ±2.017 KM

Feeder dengan panjang + 720 KM

Menghubungkan 8 kota besar (PKN), 8 bandara pengumpul, 6 pelabuhan

internasional

Terkoneksi dengan Jembatan Selat Sunda dan jalan tol Trans Jawa o

Merupakan bagian dari ASEAN/ASIAN Highways

Pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera dapat mengurangi beban lalu lintas

dan biaya pemeliharaan jalan lintas

Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi Tahap I (Ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi)

DATA PROYEK

Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi yang dimulai dari Tahap I yaitu

ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi sepanjang + 39.68 km dengan

kebutuhan Lahan yang harus dibebaskan + 347,25 Ha dan dikelola

oleh BUJT (Badan Usaha Jalan Tol).

❖ BUJT : PT. HUTAMA MARGA WASKITA

❖ Pelaksana Konstruksi : Seksi 1 oleh PT. HUTAMA KARYA

(T. Tinggi – Indrapura) + 23,68 km

Seksi 2 oleh PT. WASKITA KARYA

(Indrapura – K. Tanjung) + 16,00 km

Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi

Rencana pembangunan Jalan Bebas Hambatan/Tol Kisaran – Tebing Tinggi Tahap I ruas

Kuala Tanjung – Tebing Tinggi Sepanjang + 39,68 Km dengan perkiraan kebutuhan Lahan +

347,25 Ha terletak di 3 Kabupaten, 6 Kecamatan dan 16 Desa, yaitu:

1. Kabupaten Serdang Bedagai :

1. Kecamatan : TEBING TINGGI

1. Desa : Paya Bagas

2. Desa : Kuta Baru

2. Kecamatan : TEBING SYAHBANDAR

3. Desa : Penggalangan

4. Desa : Binjai

5. Desa : Laut Tador

2. Kabupaten Simalungun :

3. Kecamatan : BANDAR MASILAM

6. Desa : Partimbalan

7. Desa : Bandar Tinggi

8. Desa : Bandar Rejo

3. Kabupaten Batu Bara :

4. Kecamatan : SEI SUKA

9. Desa : Tanjung Kasau

10. Desa : Pematang Jering

11. Desa : Perkebunan Tanjung Kasau

12. Desa : Perkebunan Sipare-pare

5. Kecamatan : AIR PUTIH

13. Desa : Sipare-pare

14. Desa : Pasar Lapan

6. Kecamatan : MEDANG DERAS

15. Desa : Mandarsah

16. Desa : Lalang

Perkiraaan Luas Tanah Yang dibutuhkan

Tata Guna Lahan

II. PERKERETAAPIAN SUMATERA UTARA

Perkembangan Perkeretaan di Sumatera Utara

Maping Permasalahan Pembangunan Jalan Ka Antara Bandar Tinggi – Kuala Tanjung

Pada Km 13+000 ditemukan beberapa kendala antara lain:

- Masyarakat melaksanakan pekerjaan. Tututan Warga adalah : Penurunan elevasi

- Pembuatan akses jalan

- Pembebasan lahan

Pada Km +20+050 sudah di konsignasi dan tidak lanjutnya persiapan peringatan pertama dan

eksekusi

Pada Km. 21+500 ditemukan kendala Klaim tanah masyarakat di atas HPL Otorita Asahan

dan tidak lanjutnya akan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Asahan terkait

pengambilan salinan putusan kasasi

Termasuk kendala Relokasi gedung kantor KSOP dan Posmat TNI AL dan Perlu tidak lanjut

dari PT. Inalum mengenai perubahan lokasi tersebut pada KSOP dan Posmat TNI AL

Data dan Fakta Proyek

Pembangunan Jalan KA Antara Bandar Tinggi – Kuala Tanjung (Km. 0+000 sd Km.

5+000) (BTK-1) sebagai pelaksana kontraktor adalah PT. Wijaya Karya (Persero)

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 96,125,936,000,- (5 Juli 2017). Saat ini total

penyerapannya telah mencapai Rp. 62,650,609,000,00 (65,15 %) terdiri dari

Pembangunan Jalan KA Antara Bandar Tinggi – Kuala Tanjung (Km. 5+000 sd Km.

21+500) (BTK-2) sebagai pelaksana kontrak adalah PT.Pembangunan Perumahan

dengan nilai kontrak sebesar Rp Rp. 180,381,969,000,- (5 Sept 2017). Saat ini

penyerapannya telah mencapai Rp. 101,850,722,415.00 (56,5%)

Pembangunan Stasiun KA Antara Bandar Tinggi – Kuala Tanjung (BTK-3) sebagai

pelaksana kontraktor adalah PT. Trimuda Tunggal Sejahtera dengan nilai kontrak

sebesar Rp. 26,491,957,000.00 (5 Juli 2017). Saat ini penyerapannya telah mencapai

Rp. 10,729,242,585.00 (41 %)

Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Antara Bandar Tinggi-Kuala

Tanjung (BTK-4) dengan Kontraktor Pelaksana adalah PT. Len Railway Systems

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 217,789,140,000.00 (5 Sept 2017). Saat ini

penyerapannya telah mencapai Rp. 46,759,873,000.00

Manfaat Pembangunan Double Track Kereta Api Medan – Araskabu – Kuala Namu

1.Indikator

a) Penyerapan Tenaga Kerja : Sebelum pembangunan Double Track Kereta Api Medan-

Araskabu-Kualanamu, belum kegiatan masyarakat yang bersifat padat karya. Tapi setelah

pembangunan jalur ganda telah menciptkan kegiatan yang bersifat padat karya yang

menyerap tenaga kerja dari tahun 2015-1017 berjumlah 920.315 orang

b) Pertumbuhan ekonomi : Sebelum pembangunan Double Track Kereta Api Medan-Araskabu-

Kualanamu, aktivutas ekonomi terbatas hanya untuk masyarakat setempat namun setelah

pembangunan terjadi perputaran roda ekonomi dengan transaksi jual – beli kebutuhan

bahan pokok pekerja dan suplai material untuk kegiatan pembangunan dan Meningkatkan

pilihan sarana transportasi untuk konektivitas antara Medan – Kualanamu sehingga dapat

menarik Investor berinvestasi di wilayah tersebut.

c) Waktu tempuh : Sebelum adanya jalur ganda, waktu tempuh untuk mencapai tujuan sekitar

45 menit dari Stasiun Medan menuju Kualanamu dan setelah pembangunan waktu tempuh

dipangkas menjadi hanya 30 menit

d) Potensi angkutan : Sebelum adanya jalur ganda terjadi kemacetan pada 7 perlintasan

sebidang yang ada di Kota Medan serta adanya perlintasan tidak sebidang liar pada lintas

Medan-Araskabu-Kualanamu tapi setelah adanya jalur ganda dirasakan menfaatnya seperti

mengurangi pintu perlintasan dan menutup cikal bakal perlintasan dan perlintasan liar,

akanmengurai kemacetan yang ada di Kota Medan saat ini Vc = 0,72 diprediksi akan

menurun menjadi Vc = 0,4 setelah pembangunan JLKA dan menambah kapasitas lintas Jalan

Kereta Api dari 76 KA/Hari Menjadi 156 KA/Hari.

Kendala/Hambatan Pembangunan Jalan Layang Kereta Api

1) Keterbatasan waktu kerja, window time yang tersedia selama 3 jam dalam 1 hari

untuk pengerjaan Stasiun Medan di atas jalan rel, agar tidak mengganggu perjalanan

KA. Sebagai solusinya diperlukan pengoptimalan Free time pada saat lintasan KA

kosong

2) Proses Pemasangan Box Girder tidak dapat dilakukan secara bersamaan, karena

harus menggunakan alat LG (Launcher Gantry). Sebagai solusinya diperlukan

Pengoptimalan 3 buah alat LG (Launcher Gantry)

3) Adanya perubahan Track Layout di Stasiun Bandar Khalipah yang mengakibatkan

banyak pergeseran Wesel dan Jalur Eksisting termasuk perlintasan serta pergeseran

Tiang Sinyal Eksisting sehingga lintas Bandar Khalipah – Araskabu belum dapat di

operasikan . Untuk dibutuhkan penambahan tenaga kerja dan jam kerja

4) Anggaran masih di blokir dikarenakan perpanjangan MYC Kontrak keluar tanggal 22

Desember 201 dan DIPA tanggal 18 Desember 2017.Masih dibutuhkan rekomposisi

untuk kegiatan KA Layang. Untuk itu diperlukan percepatan proses di DITJENKA dan

DJA

5) Adanya ketergantungan antar paket pekerjaan, antara lain : pembangunan stasiun

Medan (paket JLKA 25) baru bisa dilaksanakan jika pemasangan lantai oleh paket

JLKA-7 (pemasangan H-beam) selesai. Untuk itu dibutuhkan percepatan pekerjaan di

Paket JLKA-7

III. Peninjauan fasilitas sarana dan prasarana Pelabuhan Kuala Tanjung

Peninjauan fasilitas sarana dan prasarana Pelabuhan Kuala Tanjung diteruskan karena tidak

hadirnya Direktur Utama PT. Pelindo I dan akan dijadwalkan kunjungan kembali ke Kuala

Tanjung.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Sumatera

Utara

Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

untuk segera menyelesaikan pengadaan tanah dan permasalahan lahan agar tidak

berlarut-larut dalam proyek pembangunan Jalan Tol di seluruh Provinsi Sumatera

Utara sehingga pembangunan Jalan Tol dapat segera diselesaikan.

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

untuk membangun jalan dan sarana serta prasarana pendukung lainnya dalam

rangka menunjang pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau

Toba.

Bidang Perhubungan:

1 Komisi V DPR RI sepakat untuk melakukan penjadwalan kunjungan kerja kembali ke

Pelabuhan Kuala Tanjung dan meminta pihak-pihak terkait utamanya Direktur

Utama PT. Pelindo I dapat hadir untuk memberikan presentasi dan penjelasan.

2 Komisi V DPR RI sepakat untuk memperjuangkan anggaran perkeretaapian untuk

Provinsi Sumatera Utara agar program dan kegiatan yang telah direncanakan baik

single year maupun multiyear dapat segera diselesaikan tepat waktu.

3 Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kemenhub agar program dan

kegiatan yang telah dikerjakan, diselesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan dan segera menyelesaikan pengadaan tanah dan

permasalahan lahan agar tidak berlarut-larut dalam proyek pembangunan .

V. Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara yang

dilaksanakan tanggal 5-7 Februari 2018.

Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini

sebagai masukan bagi Komisi V DPR RI terutama sebagai bahan bagi fungsi Pengawasan dan

Penganggaran. Selain itu hasil Kunjungan Kerja ini juga akan diserahkan kepada Pemerintah

untuk dapat ditindaklanjuti terutama dalam melakukan perencanaan bagi pembangunan

dan pemeliharaan serta perbaikan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia

pada umumnya.

TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK,

KOMISI V DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA,

KETUA TIM

ANTON SUKARTONO SURATTO

Nomor Anggota : A-417

1.

Lampiran

Nama Anggota

NO. NO. ANG

N A M A

FRAKSI JABATAN

1 A-417 ANTON SUKARTONO SURATTO F- PD KETUA TIM

2 A-129 ALEX INDRA LUKMAN F-PDIP ANGGOTA

3 A-158 SUKUR H. NABABAN, ST F-PDIP ANGGOTA

4 A-234 H. FIRMANDEZ F-GOLKAR ANGGOTA

5 A-237 Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING F-GOLKAR ANGGOTA

6 A-237 H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE F-GERINDRA ANGGOTA

7 A-332 H. SUBARNA, SE. M.Si F-GERINDRA ANGGOTA

8 A-400 ROOSLYNDA MARPAUNG F-PD ANGGOTA

9 A-452 Dr. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si F-PD ANGGOTA

10 A-81 H. ABDUL LATIEF HANAFIAH, M.Sc

F-PKB ANGGOTA

11 A-103 H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos F-PKS ANGGOTA

12 A-04 SAHAT SILABAN, SE F-NASDEM ANGGOTA

13 A-29 H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH.

MH. F-NASDEM

ANGGOTA

14 A-557 H. LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE F-HANURA ANGGOTA

Nama Pendamping

NO. N A M A JABATAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Ir. Paul Ames Halomoan,M.Sc Ka Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Inspektur Jenderal

1 Kasman Inspektur II

Hubla

1. Ir.Chandra Irawan Direktur Kepalabuhanan

2. Jece Julita Piris,SE,M.Si Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan

3 Laode Wilo,ST Staf Bagian Perencanaan

4 Andung Supadi Staf Direktorat Kepelabuhanan

5 Suhendra,ST Staf Bagian Perencanaan

Hubud

1 Nur Isnin Istiartono Kepala Otban Kelas 1 Wil II

2 Dinni Noerdiani Kasubdit dan Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan

Hubdat

1 Hotden Henrikus Naibaho Kasie Lalulintas dan Angkutan Jalan,BPTD Wil II Sumatera Utara

Kereta Api

1 Edi Nursalam Direktur Keselamatan Perekeretapian

2 Makjen Sinaga Direktur Sarana Perkeretapian

3 Setyo Gunawan Kasundit Kelaikan Sarana Wilayah 2

BMKG

1 Untung Merdijanto Deputi Bidang Instrumentasi,Kalibrasi,Rekayasa dan Jaringan Komunikasi

2 Aries Erwanto Kabag Rencana dan Tarif

3 Reno Sudibyo Staf Program dan Penyusunan Anggaran 1

4 Edison Kurniawan Kabalai MKG Wilayah I Medan

BASARNAS

1.

2

3

2.

3.