LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 - 2018

27 Februari - 3 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2018

1

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017-2018 27 Februari s.d. 3 Maret 2018

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan

pertama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Surat Tugas Nomor: ST/9/Kom.VI/DPR RI/II/2018 tentang Penugasan

Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Pada

Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 - 2018 ke Provinsi

Sumatera Utara.

Sesuai keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI tanggal 15 Januari

2018, bahwa Komisi VI DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja

Reses Masa Persidangan III yang direncanakan dilaksanakan pada akhir

masa reses ke 3 (tiga) daerah provinsi, salah satunya adalah ke provinsi

Kalimantan Barat.

B. Objek Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI akan mengunjungi beberapa sektor

BUMN, yaitu sektor: Perbankan, Agro, Transportasi, Emergi Minyak dan

Listrik yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun objek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:

1. Bank-bank BUMN;

2. PT PN XIII;

3. PT Hutama Karya;

4. PT Nindya Karya;

5. PT Waskita Karya;

2

6. PT Adhi Karya

7. PT Angkasa Pura II;

8. PT KAI;

9. PT Garuda Indonesia;

10. PT Pertamina;

11. PT PLN (Regional Kalimantan).

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Salah satu tujuan dari kunkungan kerja Komisi VI ke daerah adalah melihat

secara langsung perkembangan pembangunan di daerah-daerah dan

permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat,

serta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, baik terhadap

kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda). Di

samping itu, Komisi VI juga berwenang melakukan pengawasan terhadap

operasional usaha perusahaan-perusahaan negara (BUMN) yang

beroperasi di daerah sesuai ruang lingkup tugas dari Komisi VI.

D. Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

(Terlampir)

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Hasil Dialog/Diskusi Dengan Pemda Kalimantan Barat

1. Kondisi Umum Perekonomian Kalimantan Barat

Saat ini (per Juni 2017), jumlah penduduk Kalimantan Barat berjumlah

5,3 juta orang dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 14 daerah

dengan jumlah kota sebanyak 2 daerah Kota Pontianak dan Kota

Singkawang. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Pontianak

(617.459 orang) dan kedua terbesar Kabupaten Kubu Raya (554.811

orang). Jumlah penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Kayong

Utara sebanyak 100 ribu-an.

Perekonomian Kalimantan Barat sejak 2010-2017 tumbuh rata-rata di

atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2010, sektor pertanian

(perikanan dan perkebunan) merupakan sektor penyumbang PDB

terbesar yakni 24,96%. Dikuti oleh sektor industri pengolahan (17,13%),

dan sektor perdagangan barang (ritel dan eceran) sebesar 14,94%.

Pada tahun 2017 lalu, ketiga sektor tersebut masih cukup besar

berkontribusi terhadap PDB Kalimantan Barat, yakni sektor pertanian

3

(20,30%); sektor industri pengolahan (16,21%); dan sektor perdagangan

besar, ritel dan eceran (14,13%). Sisanya adala sektor-sektor lain.

Tabel 1. Profile Singkat Kalaimantan Barat

Luas Wilayah1 147.307 Km

2

Penduduk2 5.364.964Jiwa

Kab / Kota 12 Kab./ 2 Kota

Kecamatan 174 Kecamatan

Desa / Kelurahan 1.977 Desa /99 Kelurahan

Jumlah Pulau3 217 Pulau

PDRB 2017 (harga berlaku) / (harga konstan 2010)

Rp 177,47 Triliun/ Rp 124,29 Triliun

PDRB Kalbar per Kapita 2017 / PDB Nasional Perkapita 2017 (Rp/USD)

Rp 35,98 jt (2.689,29 USD)/ Rp 51,89 jt (3.876,8 USD)

Pertumb. Ekon 2017 Kalbar / Nasional 5,17 % / 5,07%

Angka Kemiskinan Kalbar / Nasional* 7,88% / 10,64%

Penduduk Miskin* 388.810 org

Angka Pengangguran Kalbar / Nasional**

4,36 % / 5,50%

Pengangguran** 105.061 org

HDI (IPM) Kalbar / Nasional (Th. 2016) 65,88 / 70,18

Catatan:

1) Permendagri Nomor 56 Tahun 2015.

2) Dinas Dukcapil Kalbar.

3) Biro Pemerintahan Setda Kalbar 2018.

Tabel 2. Perkembangan NIlai PDB Kalimantan Barat Tahun 2010-2017

(Berdasarkan Harga Berlaku)

Kategori Lapangan Usaha (Seri 2010)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Harga Berlaku

Harga Berlaku

Harga Berlaku

Harga Berlaku

Harga Berlaku

Harga Berlaku

Harga Berlaku

Harga Berlaku

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

21485405.99 23344124.98 24861273.65 27012967.6 28529340.05 30127034.84 32615106.38 36018384.12

Pertambangan dan Penggalian

3977959.46 5334935.74 6351206.79 5966680.44 6333793.51 7181002.8 9046110.08 9582723.22

Industri Pengolahan 14746489.12 16840599.41 17839230.47 19379981.26 21814549.72 23146190.08 26008264.65 28767014.24

Pengadaan Listrik, Gas

64069.38 62536.54 65811.87 65547.38 85340.08 111941.5 153194.75 180846.86

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang

141121.56 145665.79 149726.68 152397.87 166327.53 180085.8 184152.3 205104.95

Konstruksi 8005381.09 9491668.39 11387998.79 13588364.98 16164650.04 19212255.85 20067957.12 22712980.68

4

Kategori Lapangan Usaha (Seri 2010)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Harga

Berlaku

Harga

Berlaku

Harga

Berlaku

Harga

Berlaku

Harga

Berlaku

Harga

Berlaku

Harga

Berlaku

Harga

Berlaku

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

12859271.26 14625265.09 15475627.96 17230627.14 19205671.55 21718700.04 23359067.58 25084694.55

Transportasi dan Pergudangan

3507288.31 3875605.56 4345643.66 5000738.35 5690484.39 6457649.57 7302284.45 8105868.69

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

1948756.67 2192042.2 2426858.78 2711440.67 3055800.52 3494556.54 3822153.79 4103381.07

Informasi dan Komunikasi

2837751.75 3198622.85 3608535.99 3920160.79 4363126.37 4925396.14 5538796.46 6615265.48

Jasa Keuangan 2737463.55 2960045.53 3582832.93 4278479.54 4798648.16 5217408.97 5869387.16 6546737.22

Real Estate 2522576.47 2838102.35 3191705.16 3654364.42 4026081.95 4418022.25 4775286.65 5107789.62

Jasa Perusahaan 391211.01 443809.97 483537.97 537078.38 596546.14 690046.48 744573.42 782984.79

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

4765774.98 4661899.36 5864155.77 6882267.99 8322437.86 9775630.34 11191891.67 12314097.07

Jasa Pendidikan 3695738.26 4161932.59 4587682.07 5267143.69 5855328.87 6302092.44 6775969.71 7122919.23

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1339393.78 1467429.63 1612107.12 1771390.81 1974991.75 2209379.73 2337046.63 2480086.52

Jasa Lainnya 1040202.23 1082841.57 1124868.17 1221326.63 1362168.41 1486153.84 1591176.65 1737715.76

Total NILAI PDRB 86065854.86 96727127.55 106958803.8 118640958 132345286.9 146653547.2 161382419.5 177468594.1

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.

Dari sisi perkebunan, perekonomian Kalimantan Barat banyak didukung

oleh perkebunan sawit dan karet baik oleh BUMN PT PN XIII dan

perkebunan swasta. Sampai saat ini, luas lahan sawit di Kalbar

mencapai 1.312.517 Ha (64 persen dari total lahan yang ada) dari total

area perkebunan di Kalbar seluas 2.050.152 Ha). Total produksi CPO

tahun 2014 mencapai 1.174.499 ton (GAPKI Kalimantan Barat).

Wilayah perbatasan Kalimantan Barat terutama di wilayah Entikong dan

Jagoibabang dengan Serawak Malaysia sampai saat ini masih menjadi

penggerak utama perekonomian di beberapa kabupaten perbatasan di

Kalimantan Barat seperti Sambas, Bengkayang dan Sanggau, terutama

perdagangan barang kedua negara (lihat Peta).

Sumber: Pemda Provinsi Kalimantan Barat, Maret 2018.

Tanjung

5

Garis perbatasan saat ini di Kalbar: sekitar 966 Km², terdapat 5

Kabupaten perbatasan dengan 14 kecamatan (lini I) dan 29

Kecamatan(lini 2). Di Kalbar juga terdapat sekitar +50 jalan setapak

yang menghubungkan 55 Desa di Kalbar dengan 32 Kampung di

Serawak, Malaysia.

Tabel 3. Perkembangan Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan

Kalbat (2016-2017)

Sumber: Pemda Kalimantan Barat, 2018

2. Program Kerja Sektor industri dan Perdagangan (2019) Kalbar

Target pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,34% - 5,49%. Kemiskinan

diprekdiksi angka 7,51%-6,72% dari total pendududk Kalbar 2019.

Tingkat pengangguran terbuka 4,19-3,41%; Indeks Pembangunan

Manusia 65,95-67,10; meningkatya indeks tendensi konsumen;

peningkatan kinerja ekspor daerah; berkembangnya ekonomi digital (e-

commerce) termasuk di UKM Kalbar. Negara tujuan ekspor utama

Kalbar selama ini adalah Tiongkok, Malaysia, Korea Selatan, Uni Emirat

Arab, India, Argentina, Oman, Taiwan dan Thailand. Sedangkan negara

asal impor utama ke Kalbar adalah Singapura, Tiongkok, Malaysia,

India, AS, Jepang, Thailand, Belarus, Korea Selatan dan Viet Nam.

Adapun laju pertumbuhan IKM 2019 sebesar 3% dengan fokus pada 4

komoditas; 3 kawasan industri; 1 pusat industri berbasis IT; tersedianya

6

unit usaha industri alat angkuta 1 lokasi; dan jumlah unit usaha IKM

diprediksi sebanyak 200 unit usaha. Proyeksi nilai ekspor non-migas

2018 sebesar USD700 juta. Jumlah eksportir IKM baru (2017) di Kalbar

sebanyak 15 unit usaha.

3. Beberapa Permasalahan Perekonomian Kalbar

Inflasi di Kalbar tahun 2017 lalu masih di atas angka inflasi nasional.

Komditas yang diperdagangkan di Kalbar yang sering berdampak pada

inflasi adalah beras; minyak goreang; gula; bawang merah; bawang

putih; cabai; dan daging sapi.

Peranan sektor industri dan perdagangan Kalbar terhadap

perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok sangat penting. Tren

de-industrialisasi dengan trend penurunan ekspor barang beberapa

tahun terakhir. Permasalahn sistem logistik daerah untuk keluar masuk

produk/barang terutama di daerah perbatasan dengan Serawak

Malaysia.

Penataan daerah perbatasan belum disertai dengan regulasi

perdagangan perbatasan dan mekanisme perdagangan goods in transit

(Indonesia-Malaysia). Di samping itu permasalahan lain adalah perlunya

percepatan pembangunan sentra-sentra IKM di daerah perbatasan

dengan Malaysia, mengingat kontribusi perdagangan di perbatasan

cukup meningkat. Hal ini akan berdampak positif terhadap kabupaten-

kabupaten perbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan data BPS Kalbar

dan Pusdatin Kemendag bahwa impoertasi melalui Entikong Kalbar

adalah sebagai barikut USD4184,7 ribu (2012); USD1862,6 ribu (2013);

USD3328,9 ribu (2014); USD375 ribu(2015); USD311,14 ribu (2016);

dan USD263,75 (Jan-September 2017).

Pada tahun 2012 dan 2013, nilai ekspor Kalbar ke pasar internasional

cukup besar yakni USD1,309 milyar dan USD1,356 milyar. Tetapi sejak

2014-2017 ekspor mengalami penurunan yakni USD661 juta (2014);

USD566 juta (2015); USD623 juta (2016) dan meningkat pada tauhn

2017 yakni menjadi USD867 juta.

Sampai saat ini Disperindag Kalbar fokus memantau perkembangan

perdagangan barang-barang kebutuhan pokok dipasar yakni; pasar

Flamboyan; pasar Mawar; pasar Dahlia; pasar Kemuning; pasar

Beringin; dan pasar Alianyang.

Supply bahan-bahan kebutuhan pokok ke Kalbar sebagian didatangkan

dari Jawa dan Sumatera seperti beras (Jawa, Jakarta, dan Lampung),

7

serta bawang dari Brebes JawaTengah. Daging ayam dan telur ayam

sebagian besar berasal dari Singkawang dan Kalimantan Tengah.

4. Perkembangan Kinerja Sektor Investasi Kalbar

Secara umum investasi di Kalbar meningkat positif sejak 2015-2017.

Tahun 2015 realisasi-nya mencapai Rp22,84 triliun (meningkat

100,44%) dari tahun 2014. Tahun 2016 realisasi investasi Kalbar

mencapai Rp17,78 triliun yang sebagian besar merupakan PMDN. Pada

tahun 2017 lalu, realisasi total investasi mencapai Rp19,96 triliun atau

meningkat sebesar 107,27% dari target Rp17,1 triliun. Jumlah proyek

PMDN (2017) adalah 252 project yang terbanyak investasi di sektor

perumahan, kawasan industri, dan perkantoran) dengan nilai Rp26,88

triliun dan jumlah TKI yang terserap 43,381 orang. Realisasi investasi

asing (2017) mencapai Rp2,8 triliun dengan jumlah project 45 sektor.

Dengan jumlah TKA 282 orang dan TKI 15.147 orang.

Data dari Dinas PM dan PTSP Kalbar (2018) menunjukkan bahwa

lamanya pengurusan ijin-ijin investasi di Kalimantan Barat paling lama 5

hari kerja dan paling singkat 2 hari kerja. Ijin-ijin yang masih

dikeluarkan/diwajibkan di Kalbar adalah Ijin Pendaftaran penanaman

modal; Ijin perubahan penanaman modal; Ijin usaha penanaman modal;

Ijin usaha Penggabungan (perusahaan); Ijin usaha perluasan (investasi);

Perubahan ijin usaha; dan Ijin usaha industri (IUI).

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam kegiatan investasi di

Kalbar: (i) proses permohonan ijin masih tatap muka (langsung);

(ii) SDM, saran dan prasarana belum memadai sesuai kewenangan

perijianan dan non-perijianan yang dilimpahkan, (iii) penandatangan

perijinan masih belum on-line/digital untuk penerbitan Pendaftaran

Investasi (PI) dan Ijin Usaha (IU).

Perda yang dihapus/dicabut terkait hambatan investasi di Kalbar:

(i)Perda Nomor 9 Tahun 2008; (ii)Perda Nomor 2 Tahun 2010; dan

(iii)Perda Nomor 1 Tauhn 2013. Srategi promosi yang dilakukan Pemda

Kalbar menarik investasi asing adalah: (i)promosi berbasis website dan

sistem informasi potensi investasi daerah berbasis website; (ii)bekerja

sama dengan BKPM RI; (iii)agenda promosi tahunan Kalbar yang sudah

disepakati/disetujui Gubernur Kalbar.

5. Perkembangan Kinerja Sektor Koperasi dan UKM Kalbar

Sampai tahun 2017, jumlah koperasi di Kalbar 3761 kopeerasi, dengan

sebanyak 2578 koperasi yang aktif (69%). Total aset koperasi Rp13,7

8

triliun. Omzet koperasi 2017 sebesar Rp8,16 triliun. Jenis usaha

koperasi di Kalbar, yakni koperasi simpan-pinjam (15,6%); usaha

akomodasi dan restoran (34,8%); usaha pertaniaan, kehutanan dan

perikanan (9,2%), sektor-sektor lainnya 40,4%.

Jumlah pelaku usaha UKM: (i)usaha mikro 82.656 usaha; (ii)usaha kecil

34.640 usaha, dan usaha menengah sebanyak 2100 usaha. Koperasi

(Credit Union di Kalbar) merupakan salah satu usaha yang berkembang

di Kalbar. Jumlah usaha credit union di Kalbar sebanyak 3 CU dan yang

terbesar adalah CU Lantang Tipo dengan aset Rp2,8 triliun dan jumlah

anggota 186.857 anggota; diikuti CU Pancur Kasih dengan aset Rp2,1

triliun dan jumlah anggota 147.558 anggota dan CU Keling Kumang

dengan aset Rp1,3 triliun dan jumlah anggota 172.301 anggota. Ekspor

dari pelaku usaha UKM belum signifikan, tetapi UKM Kalbar sudah

memamasarkan produk tenun ikat Sintang dan Sambas ke negara

Asutralia dan Belanda sejak beberapa tahun terakhir. Di samping itu,

Tikar Bidai dari Bengkayang juga sudah menembus pasar ekspor.

Kerajinan ukir-ukiran (handycraft) dari Kabupaten Landak merupakan

salah satu produk unggulan di Kalbar.1 Kendala UKM dalam melakukan

ekspor adalah skala usaha/produksi yang relatif kecil dan persoalan

syarat-syarat ekspor barang dan kepabeanan.

Program pembinaan daya saing UMKM dan Koperasi di Kalbar tahun

2017 lalu dianggarkan Rp2,5 milyar dan tahun 2018 3,1 milyar. Pusat

layanan usaha terpadu Koperasi dan UMKM Kalbar bertujuan

memberikan pendamapingan dan pembinaan dan solusi permasalahan

pada UMKM, seperti konsultasi binsis, bimbingan teknis, pendampingan

untuk akses KUR perbankan, fasilitasi UMKM ke jaringan ritel

modern/on-line, penyusunan proposal usaha dan pemetaan potensi

bisnis, serta e-commerce.

B. HASIL DIALOG/DISKUSI DENGAN MANAJEMEN/DIREKSI BUMN

1. Komisi VI DPR menyoroti persoalan kecelakaan kerja dalam proses

pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN konstruksi

seperti kecelakaan kerja dalam rangka pembangunan rel KA Bandara

(dekat Stasiun Batuceper Tangerang) yang menimbulkan korban jiwa

dari masyarakat pengguna. BUMN PT Waskita Karya merupakan

kontraktor pembangunan Rel KA Bandara Soekarno-Hatta.

1Empat jenis produk unggulan Kalbar saat ini adalah minuman aloevera; keramik hias ;lempok durian; dan amplang.

9

2. Komisi VI DPR juga menyoroti kecelakaan kerja yang terjadi terkait

pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta seperti kecelakaan jatuhnya

Crane proyek KA LRT double track di Jatinegara Jakarta Timur.

3. Komisi VI DPR juga mempertanyakan kinerja penerbangan PT Garuda

Indonesia yang masih merugi dari sisi keuangan perusahaan sampai

akhir Desember 2017. Di samping itu, juga dipertanyakan kepada pihak

manajemen PT Garuda Indonesia mengenai tingkat ketepatan

waktu/jadwal penerbangan (On-Time Performance) yang masih dibawah

90% dibandingkan dengan maskapai swasta lain seperti Batik Air (Lion

Group) yang sudah di atas 90%.

4. Terkait dengan produksi sawit oleh PT PN XIII Kalbar, Komisi VI DPR

mengingatkan jajaran direksi dan manajemen untuk meningkatkan

produksi minyak sawit mentah (CPO), PKO, dan produktivitas sawit per

hektar (ha). Saat ini rata-rata produksi sawit rakyat mencapai 2 ton per

hektar. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah perkebunan PT PN XIII

mencakup Kalbar 1 dan Kalbar 2, Kaltim, Kalteng, dan Kalsel. Jumlah

anak perusahaan sampai Des 2017 berjumlah 3 perusahaan dan 3

perusahaan afiliasi (asosiasi).

5. Produksi minyak sawit (Crude Palm Oil) PT PN XIII rata-rata 360.000-

365.000 ton per tahun. PT PN XIII menjual/memasarkan minyak sawit

perusahaan melalui Kantor Pemasaran bersama Nusantara (KPBN)

melalui sistem lelang di pasar fisik. Sedangkan produksi total minyak inti

sawit (Palm Kernel Oil) mencapai rata-rata 75.000-76.000 ton per tahun.

Adapun rugi perusahaan tahun 2017 berjumlah Rp223,427 milyar.

Jumlah aset perusahasan (Des 2017) mencapai Rp6,6 triliun. Sampai

2017, luas kebun sawit PT PN XIII mencapai 67,4 Ha dan kebun plasma

(kebun rakyat binaan PT PN XIII seluas 71,2 Ha. Terdapat 10 pabrik

pengolahan CPO milik perusahaan yang tersebar di Kalbar; Kaltim;

Kalsel dan Kalteng. Sedangkan pabrik pengolahan karet (rubber) berada

di 3 lokasi di Kalbar; Kalsel; dan Kalteng. Ekspor karet PT PN XIII 1,3

juta Kg (SIR-20) ke mancanegara (tahun 2017). Jumlah tenaga kerja

(TKI) 8.455 orang. Adapun target produksi tauhn 2018: CPO=366.00o

ton; minyak inti sawit=69 ton dan karet kering (karet setengah

jadi)=29.000 ton. Sedangkan program kerja 2018 adalah (1)rehabilitasi

pabrik; (2)replanting pohon sawit (baru); (3)konversi tanaman karet

menjadi kelapa sawit; (4)pembangunan PLTBiogas; (5)pembangunan

PLTBiomassa; dan (6)peletizer tandan kosong kelapa sawit substitusi

pengganti batubara.

10

6. Kunjungan/pertemuan di Kalbar juga dihadiri pimpinan bank-bank

BUMN. Berdasarkan keterangan manajemen BNI terdapat 40 kantor

bank BNI (termasuk Kantor Kas) di Kalbar dan 245 ATM BNI di Kalbar.

Sampai akhir tahun 2017, total kredit yang disalurkan BNI Rp2,5 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp3,9 triliun. Jumlah KUR yang

disalurkan sampai 2017 mencapai Rp208 milyar atau 0,072% dari total

kredit. KUR Mikro berjumlah Rp14,79 Milyar, dan KUR Retail berjumlah

193,46 sampai 2017. KUR Reatil mencapai 92,9% dari total KUR yang

disalurkan .BNI. Kredit yang dislurkan BNI di Kalbar sebagian besar

terserap pada Perdagagangn, hotel, restoran (43%). BNI

Wil.Banjarmasin total kredit terserap adalah pada sektor perdagangan,

hotel dan rsstoran (41,42%). Sedangkan sektor KUR di Kalbar terserap

oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (52,68%). Sedangkan di

banjarmasin terserap 68,06% KUR. Dari total dana masyarakat di

Kalbar, BNI mampu menyerap 7,48% dan share kredit BNI mencapai

3,65% dari total kredit perbankan di Kalbar termasuk kredit yang

disalurkan BPD Kalbar.

7. PT BNI Tbk., juga memberikan kredit/pinjaman untuk membangun

konstruksi jalan toll di Indonesia sebesar 30% dari total kredit yang

disalurkan per Des 2017. Terdapat 8 ruas Jalan Tol Trans Jawa yang

didanai oleh BNI; terdapat 4 ruas jalan Tol Non-Tras Jawa yang juga

didanai oleh BNI. PT BNI juga memberikan/menyalurkan kredit kepada 9

perusahaan perkebuhan di Indonesia termasuk PT PN terutama sejak

tahun 2016.

8. PT Bank Mandiri,Tbk., saat ini memiliki 40 kantor; 155 ATM; 3.559 alat

EDC. Aset Bank Mandiri di Kalbar sampai 2017 berjumlah Rp9 trilun;

DPK Rp6,8 triliun; kredit yang disalurkan Rp8,8 triliun; NPL sebesar

1,18%; Low Cost Depsoit Ratio 74,80%; LDR sebesar 129,66%. KUR

Bank Mandiri di Kalbar total berjumlah Rp544 milyar dengan jumlah

debitur 10169 debitur (peminjam). KUR Reatil merupakan yang terbesar

di Kalbar. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri kecil serta

pertanian/perkebunan merupakan sektor KUR yang dominan/terbesar di

Bank Mandiri Kalbar. NPL KUR Bank Mandiri dijaga saat ini 2,1%.

9. Persaingan bisnis perbank di Kalbar masih dalam batas-batas

kewajaran. Bank Mandiri saat ini bekerja sama dengan BPD Kalbar

seperti melalui Co-Branding Kartu Kredit (CBKK).

11

10. PT BTN saat ini melayani dan membina KPR di 14 Kab/Kota di Kalbar.

Sedangkan jumah kantor sebanyak 9 unit dan 86 unit KLKK dan 6 unit

KPRK. BTN saat ini tidak melayani KUR di Kalbar sejak awal tahun 2015

tetapi tetap fokus pada KPR. Jenis kredit yang dislaurkan didominasi

kredit konsumsi (KPR) dan diikuti kredit modal kerja. Sedangkan debitur

terbesar (KPR) adalah perusahaan swasta/wirausaha dan diikuti oleh

debitur pemerintahan (PNS) yang juga pada sektor KPR. NPL kredit

konsumsi (KPR) mencapai 1,6% pada tahun 2017 lalu.

Manajemen/Direksi PT BTN pusat secara nasional merencanakan

membangun sebanyak 666.000 rumah dalam Program Satu juta Rumah

(PSR) yang sudah dalam progres konstruksi per Des 2017. Dalam tahun

2018 diproyesikan mencapai 750.000 unit rumah. Untuk Provinsi Kalbar,

program sejuta rumah per Des 2017 mencapai realisasi 6.313 unit

rumah di 14 kab/kota dengan total nilai KPR Rp760 milyar. Unit rumah

yang terbanyak dibangun di Kab.Kubu raya berjumlah 4.235 rumah.

11. PT Pelindo II saat ini (2017) memiliki 17 anak perusahaan. Bisnis inti

dilakukan oleh 6 perusahaan; bisnis logistik dan jasa pelabuhan oleh 6

perusahaan; dan usaha pendukung dilakukan oleh 5 anak perusahaan.

PT Pelindo II memiliki 12 cabang pelabuhan (termasuk Pelabuhan

Pontianak) di seluruh Indonesia, dan Pelabuhan Tanjungpriok Jakarta

merupakan pelabuhan utama dari PT Pelindo II. Pelabuhan Belawan

(Sumut) dan Pelabuhan Kuala Tanjung (Sumut) tidak termasuk milik dan

tidak dikelola oleh PT Pelindo II.

12. PT Pelindo II kini sedang membangun Pelabuhan Internasional Kijing di

Kabupaten Mempawah Kalbar sebagai alternatif dari Pelabuhan

Pontianak saat ini. Jarak dari Kota Pontianak ke Pelabuhan

Internasisonal Kijing Kalbar sekitar 1-1,5 jam lewat jalur darat. PT

Pelindo II merencanakan akan selesai membangun Pelabuhan

Internasional Kijing pada akhir tahun 2018 dan akan mulai beroperasi

awal tahun 2019. Pelabuhuan Int.Kijing dibangun dengan kedalaman

sekitar 14-16 meter. Pada tahun 2030, Pelabuhan Int.Kijing diprediksi

mampu menampung 53,3 juta ton kargo barang. Pelabuhan Int.Kijing

akan mengekspor berbagai hasil produk-produk UMKM,

pertanian/perkebunan, dan hasil tambang yang ada di Kalbar saat ini.

13. PT Angkasa Pusar II mengelola Bandara Supadio Pontianak. Sampai

2017, jumlah penumpang pesawat 3,78 juta/tahun. Diproyesikan pada

2018 bertambah menjadi 4,0 juta di Bandara Supadio dan 116 juta

penumpang di 15 Bandara (termasuk proyeksi di bandara baru Kertajati

12

di Jawa Barat) yang dikelola PT Angkasa Pusar II saat ini. Proyeksi

pendapata tahun 2018 berjumlah Rp137,5 milyar. Pada tahun 2020,

Presiden mengharapkan jumlah penumpang meningkat menjadi 7 juta

penumpang. Bandara Supadio satu-satunya bandara di Kalimantan

yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II.

14. Adapun panjang landasan (Runway) Bandara Supadio Pontianak saat

ini adalah 2.250meter (1995) dan diproyeksikan akan bertambah

menjadi 2.700-3.000meter yang akan cukup dilandasi oleh pesawat jet

berbadan besar seperti Boeing dan Airbus. Saat ini (2017) jumlah TKI

yang bekerja di seluruh Bandara Supadio=1.500 orang. Jumlah

wisatwan asing (turis mancanegara) ke Kalbar (2017) berjumlah 15.442

orang. Tahun 2018 diperkirakan berjumlah 18.000 orang. Fasilitas

(infrastruktur) utama yang telah ada di Bandara Supadio adalah Apron;

Terminal Ultimate; Terminal Tahap I; Kargo; Perkantoran PT AP II; Area

Parkir dan Rumah Genset.

15. Terkait terjadinya banjir (rob) yang melanda Bandara Supadio adalah

level muka air lebih rendah daripada level muka air laut yakni 10 feet

(3,3meter). Sehingga jika terjadi hujan atau rob, maka air berbalik arus

ke arah bandara. Hal ini juga disebabkan luas penampang basah

salauran menuju Sungai Kapuas sudah berkurang dan juga

berkurangnya tangkapan air di sekitar Bandara.

16. PT PLN pusat memiliki 3 kantor manajemen di Kalbar yakni: (1)Unit

Induk Pembangunan Kalimantan Barat; (ii)Kantor Wlayah Kalbar; (iii)Unit

Induk Pembangkitan dan Penyalura. Area palayanan terdiri dari 14

rayon pelayanan kab/kota. PLN Kalbar memiliki sistem distribusi listrik

yaitu: 1 Sistem uatam Sistem Khatulistiwa; 6 sistem sedang; dan 66

PLTDiesel (lisdes). Jumlah pelanggan listrik di Kalbar 1.041.000

pelanggan dengan total kapasitas terpasang 694 MW. Produksi energi

(listrik) di Kalbar (2017) berjumlah 2,6 juta MWh (mega watt hour).

Sedangkan energi (listrik) yang terjual (dikonsumsi pelangan) sebanyak

2,25 juta MWh. Pertumbuhan energi (listrik) terjual mencapai 4,23%

tahun 2017. Adapun potensi Energi Baru dan Terbarukan oleh IPP

swasta (EBT di Kalbar sampai 2017) adalah sebagai berikut:

(a)PLTSurya (matahari)= 150MW; PLTMH= 10MW; PLTBiomassa=

121MW; PLTBiogas= 7,3 MW; dan PLTSampah= 10MW. Sebagian

besar EBT dihasilkan oleh IPP/Swasta di Kalbar. Sedangkan proyek-

proyek pembangkit listrik di Kalbar per Desember 2017 adalah: a)PLTU

Sanggau 2; b)PLTU Ketapang 2; c)PLTU MPP; d)PLTU 1,2,3 Kalbar;

13

e)PLTU Sintang; f)PLTU Ketapang (ex-Timika); g)PLTU Ketapang 3;

dan h)PLTU Ketapang 1. Beban puncak listrik Sistem Utama

Khatulistiwa adalah 327,7 MW pada tahun 2017 lalu terdiri dari beban

normal=105MW; dan siaga=260MW. Sampai 2017, pembangkit listrik di

Kalbar masih menggunakan BBM yakni pada tahun 2015 mencapai

415.343 KL; 204.051 KL tahun 2017 (Biosolar; HSD; MFO). PT PLN

Kalbar telah menghitung biaya pokok produksi listrik (BPL) tahun 2017

berjumlah Rp2.388/kwh. Bandingkan tahun 2014 berjumlah

Rp3.943/kwh.

17. Menurut PT Garuda Indonesia, Jumlah penumpang outbond dari

Bandara Supadio Pontianak adalah 1,7 juta per tahun. Jumlah

penumpang Pontianak-Jkt yang terbesar yakni 1 juta lebih tahun 2017.

Kedua terbanyak adalah Pontianak-Srby 197.402 orang. Sisanya ke

kota-kota lainnya. Saat ini Garuda Indonesia melayani penerbangan

route Pontianak-Kuching dan Pontianak-Kualalumpur. Adapun

perkembangan penyaluran PKBL Garuda Indonesia (2017) untuk 14

kab/kota di Kalbar adalah 1)bantuan program kemitraan Rp9,8 milyar

dan 2)bantuan program bina lingkungan Rp1,8 triliun. Total bantuan

PKBL berjumlah Rp11,695 milyar.

18. Kinerja PT Pertamina (Kalbar) dijelaskan sebagai berikut. Lembaga

penyalur BBM terdiri dari: a)jumlah SPBU=371 unit; b)APMS=182 unit;

c)SPBN/SPDN=41 unit; d)AMT=64 unit; dan e)SPBB=24 unit. Penjualan

BBM Pertamina: bensin (63.180 KL/bulan); biosolar (41.130 KL/bulan);

MFO (12.570 KL/bulan); avtur (4.500 KL/bulan); LPG (9.750 ton/bulan).

Lembaga penyalur BBM 1 harga sudah beroperasi sejak 2017 lalu di

seluruh wilayah di Kalimantan. Presiden telah meresmikan kebijakan

BBM satu harga pada tgl.29 Desember 2017. Untuk wilayah Krayan dan

Danau Sembeluh, biaya distribusi sampai ke konsumen mencapai

Rp38.000/liter. Sebelum dilaksanakan BBM satu harga, harga BBM di

pedalaman Kalbar mencapai Rp40.000-Rp50.000 per liter.

19. Distribusi LPG di Kalbar dilakukan oleh Pertamina SPPBE PSO (9 unit);

1 SPPBE (non-pso); 73 Agen LPG 3 Kg PSO; 10 Agen LPG NPSO;

1519 Pangkalan LPG 3 Kg. Pertamina juga memiliki 3 kapal tongkang

(2985MT); dan 1 kapal tanker (1300MT). Depot LPG Pontianak

melakukan pengambilan LPG 3 Kg dari daerah Tanjung Uban dan

Pertasamtan. Dalam antisipasi kebutuhan LPG masyarakat, operasi

pasar atau penyaluran langsung tepat sasaran bersama stakeholder di

kab/kecamatan setempat.

14

20. PT Pertamina sudah dan sedang melakukan sosialisasi penggunaan

LPG Bright Gas (5 Kg) khususnya kepada PNS di seluruh Kalbar untuk

menggantikan penggunaan LPG 3 Kg oleh beberapa PNS di

Kalbar.Saat ini sebanyak 7/kab/kota sudah mendukung pemakaian LPG

5 Kg bagi PNS di 7 kab/kota tersebut dan penerbitan surat edaran

distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran untukkel miskin dan sangat miskin di

Kalbar. Sebagian pedagang di Kalbar terutama di Pontianak mengakui

pemakaian LPG 5 Kg lebih irit dibandingkan LPG 3 Kg. Khusus untuk

distribusi Solar untuk nelayan di Kalbar, sudah terdapat 19 SPBUN dan

8 SPBB di seluruh Kalbar. PT Pertamina juga sudah memiliki 8 SPBB di

Kalbar.

III. PENUTUP

Demikianlah Laporan Singkat hasil Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada

Masa Persidangan III/Tahun 2017-2018. Terima kasih.

Ketua Tim, Ttd. H. Inas Nasrullah Zubir, S.E. A.556 Fraksi Partai Hanura