LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …...pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan (3) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 DP3AK Provinsi Jawa Timur

1

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN

PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Ngagel Jaya Tengah No. 102 Surabaya

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH TAHUN 2018


2

Surabaya, 26 Februari 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. RAHAYU, SH, MSi Pembina Utama Muda

NIP. 19590829 198503 2 003

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat

Daerah atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat

selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

tahun 2018.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut,

Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran dan target kinerja yang sudah

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana

evaluasi bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur agar memacu kinerja ke depan lebih

produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan

pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih.

Mekanisme Penyusunan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa

Timur berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat

dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU No.28 Tahun 1999).

Mekanisme Pengukuran

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 3

(tiga) Sasaran. Ketiga Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan

mengaplikasikan 5 (lima) indikator kinerja.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

NO URAIAN TARGET REALISASI %

1 Meningkatnya

peran serta perempuan dalam

pembangunan

1 Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)

72,32 69,37* 95,92%

2 Persentase Anggaran

Responsif Gender (ARG)

26% 41,9% 161,15%

2 Meningkatnya

perlindungan perempuan dan

anak

3 Persentase Penurunan

Kasus Tindak Kekerasan dan

Trafiking di Jawa

Timur

20% -15,63% -78,15%

3 Meningkatnya

Pengendalian Penduduk

4 Cakupan KB Aktif 70,50%

75,86%

107,60%

5 Persentase Data Kependudukan yang

Akurat

99,70%

99,70%

100%

Ringkasan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur :


4

Ikthtisar pencapaian sasaran tahun 2018 sebagaimana yang ditetapkan dalam

dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang

mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kebijakan

strategis Pemerintah Pusat yaitu Pengarusutamaan Gender (pro-gender).

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur didukung program/kegiatan prioritas yaitu :

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan;

2. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak;

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

5. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :

- Mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam menunjang keberhasilan

pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- Penyempurnaan dokumen perencanaan pada perode yang akan datang;

- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhk


6

Hal

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………. 1

1.2 Landasan Hukum ………………………………………………… 2

1.3 Tujuan ……………………………………………………………….. 3

1.4 Gambaran Umum OPD ………………………………………… 3

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja ………………… 25

1. Tujuan ............................................................. 25

2. Sasaran ........................................................... 25

3. Program .......................................................... 25

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ………………………………. 29

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ………………………………….. 32

3.2 Realisasi Anggaran ……………………………………………… 49

3.3 Penghargaan …………………………………………………….. 52

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan ……………………………………………………….. 53

4.2 Kendala Yang Dihadapi Atas Capaian Kinerja

Organisasi ………………………………………………………….

54

4.3 Saran/Rekomendasi ……………………………………………. 55

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Matriks Perubahan Rencana Strategis 2014 – 2019

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

4. Pengukuran Kinerja 2014 – 2018

5. Foto Penghargaan Nasional

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu strategi pokok pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019 adalah Pengarusutamaan gender (pro-gender). Pengarusutamaan gender

merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui

kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan

permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang

kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua

program pembangunan dilaksanakan dengan membuka kesempatan dan akses

perempuan terhadap program pembangunan, agar dapat memberikan manfaat bagi

perempuan yang setara dengan laki-laki.

Artikulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Jawa Timur

sebagai strategi umum bertujuan untuk menegaskan sebuah prinsip dasar bahwa

laki-laki dan perempuan adalah “setara” tetapi secara fitrah tetap “tidak sama”.

Penguatan nilai ini dalam strategi pembangunan Jawa Timur secara afirmatif akan

membuka ruang lebih luas bagi peran laki-laki dan perempuan dalam proses

pembangunan secara adil. Hadirnya kekuatan harmonis antara laki-laki dan

perempuan yang tumbuh dan berkembang secara setara ini akan menjadi kekuatan

pembangunan yang potensial bagi percepatan kesejahteraan di Jawa Timur.

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian

pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya

manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus

yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa

membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada

pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam

pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan

pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling

penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah

pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan

gender.


8

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya urusan

pemerintahan bidang (1) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (2)

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan (3) administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Timur yang salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa

Timur No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Hal ini terkait dengan diberlakukannya Undang-

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat betapa pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan

khususnya di Jawa Timur, maka dituntut kepedulian konkret lebih besar dengan

menempatkannya sebagai salah satu bidang program dengan tujuan untuk

mempercepat terciptanya kesetaraan gender dalam seluruh sendi kehidupan

masyarakat Jawa Timur, tidak terbatas dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan proyek pembangunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : No. 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019;

1.3. TUJUAN

1. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan sebagai sarana penyampaian

pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik

yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan merupakan sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki kinerja di masa

mendatang;

2. Laporan Kinerja sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban

kinerja kepada pimpinan yaitu Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa

Timur.

1.4. GAMBARAN UMUM OPD


Provinsi Jawa Timur adalah Dinas baru yang merupakan tindak lanjut dari

pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang

Pemerintahan Daerah. Dimana Dinas ini merupakan penggabungan dari Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur dan

Bidang Kependudukan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur.


Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan bidang, antara

lain : (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, dan (3) Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, dimana terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang. Kantor

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi

Jawa Timur beralamat di Jalan Ngagel Jaya Tengah 102 Surabaya, Kelurahan

Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.


10

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

PELAKSANA TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu

Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi

Jawa Timur Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

1. SEKRETARIS

1. Tugas Pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan

program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

2. Fungsi :

a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;


12

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. Pengelolaan aset dan barang milik negara;

f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan

protokol;

g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan

perundang-undangan;

h. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia)

di bidang kepegawaian;

i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

j. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

k. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;

dan

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Susunan organisasi di Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas,

kearsipan dan perpustakaan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan

keprotokolan;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan

masyarakat;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan

kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan

dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja,

pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kerja

Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur

Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan

pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar,

pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun

standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan

menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil

negara lainnya;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan

perlengkapan, pengadaan, perawatan dan pengamanan

perlengkapan dan aset;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian

masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian; dan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, yang mempunyai

tugas :

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan kelembagaan,

ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data,

perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;

f. Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan

pelaporan; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk

pembayaran gaji pegawai;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan

termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi

keuangan;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan

penatausahaan keuangan;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan

menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang

inventaris;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan

penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah;

dan

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;

dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.


14

2. BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENGARUSUTAMAAN

HAK ANAK

1. Tugas Pokok :

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program

kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan

Hak Anak

2. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender

dan Pengarusutamaan Hak Anak;

b. Perumusan pedoman teknis dan program Pengarusutamaan Gender

dan Pengarusutamaan Hak Anak;

c. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang

Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak;

d. Pelaksanaan parameter Pengarusutamaan Gender dan

Pengarusutamaan Hak Anak;

e. Penyusunan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;

f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup

anak di Provinsi;

g. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang


h. Pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang


i. Pelaksanaan fasilitasi jejaring dan Pengarusutamaan Hak Anak;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak; dan

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Susunan Organisasi di Bidang Pengarusutamaan Gender Dan

Pengarusutamaan Hak Anak terdiri atas :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender, yang mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

Pengarusutamaan Gender;

b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program

Pengarusutamaan Gender;

c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan

Gender;

d. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di

bidang;

e. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga

penyedia layanan Pengarusutamaan Gender;

f. Menyiapkan bahan pengembangan, komunikasi, informasi dan

edukasi tentang Pengarusutamaan Gender;

g. Menyiapkan bahan fasilitasi jejaring Pengarusutamaan Gender;

h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan bidang Pengarusutamaan Gender; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

2. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak, yang mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis


b. Menyiapkan bahan perumusan pedoman teknis dan program


c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Hak

Anak;

d. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di

bidang Pengarusutamaan Hak Anak;


penyedia layanan Pengarusutamaan Hak Anak;

f. Menyiapkan bahan pengembangan komunikasi, informasi, dan

edukasi tentang Pengarusutamaan Hak Anak;

g. Menyiapkan bahan fasilitasi jejaring Pengarusutamaan Hak

Anak;


pelaporan bidang Pengarusutamaan Hak Anak;dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

3. Seksi Sistem Data dan Informasi, yang mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian

data gender dan anak;


16

b. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengelolaan database

gender dan anak;

c. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi

pelaksanaan pendataan gender dan anak;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan terhadap data gender dan anak; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

3. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

1. Tugas Pokok:

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan

kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak.

2. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;

b. Perumusan pedoman teknis dan program perlindungan perempuan

dan anak;


perlindungan perempuan dan anak;

d. Pelaksanaan sinkronisasi dan kegiatan jaringan perlindungan

perempuan dan anak;

e. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan perlindungan perempuan dan anak;

f. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan

perempuan dan anak, pusat pelayanan terpadu korban kekerasan,

eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan dan anak;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan

perempuan dan anak; dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Susunan Organisasi di Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak,

terdiri atas :

1. Seksi Perlindungan Perempuan, yang mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan

perempuan;


perlindungan perempuan;

c. Menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di

bidang perlindungan perempuan;

d. Menyiapkan bahan upaya pencegahan kekerasan terhadap

perempuan;


penyedia layanan perlindungan perempuan;

f. Menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempuan;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan bidang perlindungan perempuan; dan

h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Tumbuh Kembang Anak, yang mempunyai tugas :


perempuan;


tumbuh kembang anak;


bidang tumbuh kembang anak;

d. Menyiapkan bahan upaya tumbuh kembang anak;


penyedia layanan tumbuh kembang anak;

f. Menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan dan tumbuh kembang

anak;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

perindungan dan tumbuh kembang anak; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

3. Seksi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, yang

mempunyai tugas :


anak dari kekerasan dan eksploitasi;


perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;


bidang perlindungan kekerasan dan eksploitasi anak;


18

d. Menyiapkan bahan upaya perlindungan anak yang berhadapan

dengan hukum, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

dan anak yang diperdagangkan;

e. Menyiapkan bahan upaya perlindungan anak korban kekerasan

meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual;

f. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;

g. Menyiapkan bahan fasilitasi pelindungan anak korban kekerasan dan

eksploitasi;

h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

bidang perlindungan kekerasan dan eksploitasi anak; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Tugas Pokok:

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program

kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan.

2. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;

b. Perumusan pedoman teknis dan program pemberdayaan

perempuan;


pemberdayaan perempuan;

d. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan pemberdayaan perempuan;

e. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas

hidup perempuan, peran serta perempuan, penguatan ekonomi

perempuan;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

pemberdayaan perempuan; dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Susunan Organisasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :

1. Seksi Penguatan Ekonomi Perempuan, yang mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penguatan

ekonomi perempuan;


penguatan ekonomi perempuan;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sumber daya

ekonomi perempuan;

d. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan

instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran

perempuan di bidang ekonomi;

e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan

dalam rangka peningkatan peran serta perempuan di bidang

ekonomi;

f. Menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan ekonomi

perempuan;

g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam

upaya penguatan ekonomi perempuan;

h. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga

penyedia layanan penguatan ekonomi perempuan;

i. Menyiapkan bahan fasilitasi penguatan ekonomi perempuan;

j. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan terhadap penguatan ekonomi perempuan; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

2. Seksi Partisipasi Perempuan, yang mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis partisipasi

perempuan;


partisipasi perempuan;

c. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan

instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan partisipasi

perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan

lingkungan hidup;

d. Menyiapkan bahan analisis partisipasi perempuan dalam bidang

pembangunan;


penyedia layanan partisipasi perempuan;

f. Menyiapkan bahan fasilitasi partisipasi perempuan;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan partisipasi perempuan dalam

pengambilan keputusan;


20


pelaporan pelaksanaan program partisipasi perempuan;

i. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan partisipasi

perempuan;

j. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan

dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan;

k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam

upaya peningkatan partisipasi perempuan; dan

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, yang mempunyai

tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan

perempuan bidang sosial;


pemberdayaan perempuan bidang sosial;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sumber daya sosial

perempuan;

d. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan

instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran

perempuan di bidang sosial;

e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan

dalam rangka peningkatan peran serta perempuan di bidang

sosial;

f. Menyiapkan bahan analisis dalam upaya pemberdayaan

perempuan bidang sosial;

g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam

upaya pemberdayaan perempuan bidang sosial;

h. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga

penyedia layanan pemberdayaan perempuan bidang sosial;

i. Menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang

sosial;

j. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan terhadap pemberdayaan perempuan bidang sosial;

dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

5. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

1. Tugas Pokok:

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas

pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

2. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;

b. Perumusan pedoman teknis dan program pengendalian penduduk

dan keluarga berencana;

c. Pelaksanaan perumusan, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka

pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;

d. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

e. Pengelolaan desain program pembangunan keluarga melalui

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

f. Pelaksanaan pengembangan desain program, koordinasi,

pengelolaan dan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan

budaya lokal;

g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengendalian

kuantitas penduduk, pengelolaan, pelayanan dan pembinaan

kesertaan keluarga berencana serta pembangunan keluarga melalui

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Susunan Organisasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, terdiri atas :


22

1. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, yang

mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian

penduduk advokasi dan informasi;


pengendalian penduduk advokasi dan informasi;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dalam

pelaksanaan program bidang pengendalian penduduk advokasi

dan informasi.

d. Menyiapkan bahan dan fasilitasi Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) dalam pengendalian penduduk advokasi dan

informasi;

e. Menyiapkan bahan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan dalam pengendalian penduduk advokasi dan

informasi;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan program pengendalian penduduk,

advokasi dan informasi; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

2. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, yang

mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi;


keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan KIE dalam bidang

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dalam

pelaksanaan program bidang keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi;

e. Menyiapkan bahan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan dalam kesertaan keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan program keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi; dan


Bidang.

3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang mempunyai

tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;


ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi KIE dalam pembangunan

keluarga, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dalam pelaksanaan

program bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

e. Melaksanakan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

program pembangunan keluarga, pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga; dan


Bidang.

6. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Tugas Pokok:

Menghimpun, mengolah dan menyajikan data penduduk hasil

pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta melakukan

pembinaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil;

b. Pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil;

c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,

supervisi dan konsultasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;


24

d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil;

e. Pelaksanaan penyusunan database hasil pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil;

f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia

pengelola Sistem Administrasi Kependudukan, pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil;

g. Penyajian, pemanfaatan dan pengelolaan informasi data

kependudukan;

h. Penyusunan profil kependudukan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan dan

pencatatan sipil; dan

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Susunan Organisasi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

terdiri atas :

1. Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai

tugas :

a. Menyiapkan bahan pengumpulan, penghimpunan, pengolahan,

penyajian dan pengolahan data hasil registrasi pendaftaran


b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

c. Menyiapkan bahan perumusan fasilitasi, bimbingan teknis,

advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran


d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya

manusia pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

e. Menyiapkan bahan penyusunan data hasil registrasi pendaftaran


f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan


Bidang.

2. Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk, yang mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyajian dan pengelolaan informasi data

kependudukan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan kebijakan

pengembangan informasi kependudukan;

c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi

administrasi kependudukan;

d. Menyiapkan bahan fasilitasi kerja sama pemanfaatan data

kependudukan, dokumen kependudukan dan Nomor Induk

Kependudukan;

e. Menyiapkan bahan penyusunan publikasi dan sosialisasi

kebijakan kependudukan;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan media

informasi;

g. Menyiapkan bahan informasi data kependudukan;

h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pengelolaan informasi data kependudukan; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

Bidang

3. Seksi Perkembangan Penduduk, yang mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan data perkembangan penduduk;

b. Menyiapkan bahan data Sistem Administrasi Kependudukan

dalam rangka pengendalian kuantitas, kualitas dan mobilitas

penduduk;

c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan profil

kependudukan;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan

pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan

mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan

penduduk;

e. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan perkembangan penduduk; dan

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang


26

KONDISI KEPEGAWAIAN

Jumlah Personil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Tahun

2018 sebanyak 101 orang yang terdiri dari PNS dan PTT, antara lain :

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

di Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur

Per 01 Januari 2019

No. Jenis Pendidikan Satuan Laki-Laki

Perempuan Jumlah %

1 S3 Orang 0 1 1 1%

2 S 2 Orang 13 19 32 31,68%

3 S 1 Orang 22 14 36 35,64%

4 D 3 Orang 1 3 4 3,96%

5 SLTA Orang 20 5 25 24,75%

6 SLTP Orang 2 0 2 1,98%

7 SD Orang 1 0 1 0,99%

Jumlah Orang 59 42 101 100%

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2018


Provinsi Jawa Timur

Per 01 Januari 2019

No. Pangkat Golongan Satuan Laki-

Laki

Perem-

puan Jumlah %

1 Pembina Utama

Madya IV/ d Orang 0 0 0 0%

2 Pembina Utama Muda IV/ c Orang 0 1 1 1%

3 Pembina Tk. I IV/ b Orang 2 4 6 6%

4 Pembina IV/ a Orang 9 13 22 22%

5 Penata Tk. I III / d Orang 9 5 14 14%

6 Penata III / c Orang 3 2 5 5%

7 Penata Muda Tk. I III / b Orang 8 6 14 14%

8 Penata Muda III / a Orang 2 0 2 2%

9 Pengatur Tk. I II / d Orang 0 2 2 2%

10 Pengatur II / c Orang 2 3 5 5%

No. Pangkat Golongan Satuan Laki-

Laki

Perem-

puan Jumlah %

11 Pengatur Muda Tk. I II / b Orang 0 0 0 0%

12 Pengatur Muda II / a Orang 1 0 1 1%

13 Juru I / c Orang 1 0 1 1%

14 Tenaga Kontrak - Orang 22 6 28 27%


Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2018


Provinsi Jawa Timur

Per 01 Januari 2019

No. Jabatan Satuan Laki-

Laki Perempuan Jumlah %

1. Eselon II Orang 0 1 1 1%

2. Eselon III Orang 2 4 6 6%

3. Eselon IV Orang 8 9 17 17%

4. Staf Orang 48 29 77 76%



28

ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu

srategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,

akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirangkum

sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas penyusunan Aanggaran Responsif Gender

(ARG);

2. Belum semua Kabupaten/Kota melaksanakan PUG secara optimal;

3. Belum optimalnya pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak;

4. Belum seluruh Perangkat Daerah menyusun data terpilah;

5. Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsif Gender kedalam

Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

6. Banyaknya perempuan kepala keluarga yang belum bias

mengembangkan usahanya;

7. Kurangnya perempuan yang memiliki pengetahuan dan memahami

tentang politik;

8. Belum semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum diselesaikan

dengan pendekatan keadilan restorative;

9. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan korban, serta SDM pengelola

P2TP2A banyak yang belum dilatih;

10. Kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya dokumen

kependudukan terutama di daerah pelosok;

11. Data penduduk ganda;

12. Tingginya ego sektor dan ego program yang membuat kurang

maksimalnya koordinasi;

SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan

mengenai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam

mencapai tujuan/sasaran selama Tahun 2018. Sistematika penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan


berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini disajikan penjelasan umum

organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini diuraikan

ringkasan/ikhtisar perjanjian perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;


30

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

(jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas

capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN, mencantumkan Matriks Perubahan Rencana Strategis Tahun

2014-2019, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019, Indikator

Kinerja Utama (IKU), Dokumen Pengukuran Kinerja 2014 – 2018, serta

Foto Penghargaan Nasional yang diterima.

2.1. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

TUJUAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi, Misi, Tujuan,

dan Sasaran pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019 serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.


Provinsi Jawa Timur mendukung Misi 1, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan

Rakyat yang Berkeadilan. Adapun Tujuan Dinas Pemberdayaan


adalah :

“Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan”

SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan


dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2014 – 2019), dapat dirumuskan yaitu

:

1. Sasaran-1 adalah Meningkatnya peran serta perempuan dalam

pembangunan.

2. Sasaran-2 adalah Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak.

3. Sasaran-3 adalah Meningkatnya Pengendalian Penduduk.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berbagai program dan kegiatan yang mendukung Kinerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi

Jawa Timur pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :


32

1. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan, terdiri 4 kegiatan yaitu :

1. Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola

Usaha, dengan sub kegiatan :

a. Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola

Usaha

b. Sosialisasi Mekanisme Pengembangan Industri Rumahan

c. Pelatihan ICT bagi Pelaku Industri Rumahan

2. Pembinaan tentang Keluarga TKW

3. Pendayagunaan Peran Perempuan dalam Bidang Politik, dengan sub

kegiatan :

a. Pembinaan Kader Partai Politik dalam rangka Pengambilan

Keputusan

b. Orientasi Peran Perempuan dalam Bidang Politik

c. Peningkatan Kapasitas Politik bagi Perempuan

4. Pendayagunaan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat

Sejahtera, dengan sub kegiatan :

a. Pertemuan Penguatan Kapasitas Perempuan dalam Membentuk

Keluarga Sejahtera

2. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak,

terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

a. Pelaksanaan Gerakan Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak,

dengan sub kegiatan :

a. Sosialisasi Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak

b. Sosialisasi Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)

c. Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

(PATBM)

b. Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai

Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang, dengan sub kegiatan :

a. Validasi Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kab/Kota se Jawa Timur

b. Rapat Koordinasi Pelayanan dan Kinerja PPT/P2TP2A bagi 10

Kab/Kota di Jatim

c. Rapat Koordinasi Mitra Praja Utama

c. Pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak, dengan sub kegiatan :

a. Pelaksanaan Forum Anak Tingkat Nasional di Provinsi Jawa

Timur

b. Peringatan Hari Anak Tingkat Nasional di Provinsi Jawa Timur

c. Advokasi Pengasuhan Anak di Era Digital

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

(PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), terdiri dari 3

kegiatan yaitu :

1. Penguatan Sistem Pendataan Dinamika Gender, dengan sub

kegiatan :

a. Pembuatan Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender

Provinsi Jawa Timur;

b. Workshop Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan

Anak (SIGA) OPD Provinsi Jawa Timur;

c. Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak Kab/Kota se

Jawa Timur;

2. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Pengarusutamaan Hak Anak

(PUHA), dengan sub kegiatan :

a. Rapat Koordinasi PUHA Kab/Kota se Jawa Timur;

b. Pemetaan Kab/Kota Layak Anak di Provinsi Jawa Timur;

3. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Pengarusutamaan Gender

(PUG), dengan sub kegiatan :

a. Rapat Koordinasi Sekretariat PPRG;

b. Persiapan Evaluasi PUG Provinsi Jawa Timur;

c. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan PUG, PP dan PA Provinsi dan

Kab/Kota Jawa Timur;

d. Pertemuan Penerapan Bina Keluarga Setara di Kab/Kota Jawa

Timur;

e. Workshop Pengintegrasian Gender dalam Perencanaan dan

Penganggaran OPD Provinsi Jawa Timur;

f. Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PUG OPD Prov. Jatim

g. Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PUG Kabupaten/Kota

se Jawa Timur;

h. Pertemuan Sosialisasi Perundangan terkait PUG Provinsi Jawa

Timur;

i. Penyusunan Raperda PUG/Peraturan Gubernur PUG Provinsi

Jawa Timur;


34

j. Pertemuan Konsolidasi Pemantauan dan Evaluasi PUG Tahun

2018 bagi Kab/Kota se Jawa Timur.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan, terdiri dari 4

kegiatan yaitu :

1. Pengintegrasian Sistem Database Informasi Administrasi

Kependudukan Terpadu (SIAK), dengan sub kegiatan :

a. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK) Terpadu

2. Sinkronisasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil dan Administrasi

Kependudukan

3. Penataan Administrasi Sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK)

4. Pencatatan Administrasi Kependudukan (DAK)

5. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri

dari 3 kegiatan yaitu :

1. Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub

kegiatan :

a. Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) di Provinsi

b. Capacity building Kader Remaja di Jawa Timur

2. Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, dengan sub

kegiatan :

a. Peningkatan Peran serta Mitra Kerja dalam Pengembangan

Program KB di 2 Kabupaten/Kota

b. Monev Program KKBPK

3. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dengan sub

kegiatan :

a. Evaluasi dan Sinkronisasi Program KKBPK (Kependudukan,

Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga)

Tabel 2.1 Matriks Hubungan Antara Visi dan Misi Pembangunan Jawa

Timur dengan Tujuan dan Sasaran OPD

VVIISSII

PPeemmbbaanngguunnaann

JJaattiimm 22001144--

22001199

MMIISSII

PPeemmbbaanngguunnaann

JJaattiimm 22001144--

22001199

TTUUJJUUAANN IINNDDIIKKAATTOORR

KKIINNEERRJJAA

TTUUJJUUAANN

SSAASSAARRAANN IINNDDIIKKAATTOORR KKIINNEERRJJAA

SSAASSAARRAANN

“Jawa Timur

Lebih Sejahtera,

Berkeadilan,

Mandiri, Berdaya

Saing, dan

Berakhlak”

Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

1 Meningkatnya

Pengarusutam

aan Gender

dalam

Pembangunan

1. IPG 1 Meningkatnya

Peran Serta

Perempuan

dalam

Pembangunan

1 Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

2 Persentase Anggaran

Responsif Gender

(ARG)

2 Meningkatnya

perlindungan

perempuan

dan anak

3 Persentase

Penurunan Kasus

Tindak Kekerasan dan

Trafiking di Jawa

Timur

3 Meningkatnya

Pengendalian

Penduduk

4 Cakupan KB Aktif

5 Persentase Data

Kependudukan yang

Akurat

1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa

Timur Tahun 2018 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program

dan sasaran di tahun 2018 menjadi tumpuan bagi Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk

mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen

pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil


36

dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan


Tahun 2018 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Pemberdayaan


Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan melaporkannnya dalam LKjIP, sesuai

dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat

Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun

2018, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Target Program/Kegiatan Pagu Anggaran

( Rp )

1. Meningkatnya peran

serta perempuan

dalam pembangunan

1. Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

72,32 1. Program Peningkatan

Peran serta dan

Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan,

dengan kegiatan :

941.600.000,-

- Bimbingan Manajemen

Usaha bagi Perempuan

dalam Mengelola Usaha

407.637.500,-

- Pembinaan tentang

Keluarga TKW

100.170.700,-

- Pendayagunaan Peran

Perempuan dalam

Bidang Politik

329.090.000,-

- Pendayagunaan Peran

Perempuan Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera

102.009.000,-

2. Persentase

Anggaran

Responsif

Gender (ARG)

26% 2. Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender (PUG) dan

Pengarusutamaan

Hak Anak (PUHA),

dengan kegiatan :

1.540.430.000,-

- Penguatan Sistem

Pendataan Dinamika

Gender

200.000.000,-

- Penguatan Kelembagaan

dan Jejaring

Pengarusutamaan Hak

270.154.000,-

Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Target Program/Kegiatan Pagu Anggaran

( Rp )

Anak (PUHA)

- Penguatan Kelembagaan

dan Jejaring

Pengarusutamaan

Gender (PUG)

1.070.276.000,-

2. Meningkatnya

perlindungan

perempuan dan anak

3. Persentase

Penurunan

Kasus Tindak

Kekerasan dan

Trafiking di

Jawa Timur

20% 3. Program Peningkatan

Perlindungan

Perempuan dan Anak,

dengan kegiatan :

3.638.100.000,-

- Pelaksanaan Gerakan

Anti Kejahatan Seksual

terhadap Anak

452.100.000,-

- Pelaksanaan

Perlindungan Perempuan

dan Anak dari Berbagai

Tindak Kekerasan dan

Perdagangan Orang

300.000.000,-

- Pelaksanaan Tumbuh

Kembang Anak

2.886.000.000,-

3. Meningkatnya

Pengendalian

Penduduk

4. Cakupan KB

aktif

70,50% 4. Program

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana,

dengan kegiatan :

1.140.910.000,-

- Penguatan Ketahanan

dan Kesejahteraan

Keluarga

393.555.025,-

- Pengendalian Penduduk,

Advokasi dan Informasi

508.237.000,-

- Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi

239.117.975,-

5. Persentase

Data

Kependudukan

yang Akurat

99,70% 5. Program Penataan

Administrasi

Kependudukan,

dengan kegiatan :

2.801.962.000,-

- Pengntegrasian Sistem

Database Informasi

Administrasi

Kependudukan Terpadu

(SIAK)

600.000.000,-

- Sinkronisasi Pelaksanaan

Pencatatan Sipil dan

Administrasi

Kependudukan

261.227.000,-

- Penataan Administrasi

Sistem Nomor Induk

Kependudukan (NIK)

300.000.000,-

- Pencatatan Administrasi

Kependudukan (DAK)

1.640.735.000-


38

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Tahun 2018

Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1.

Meningkatnya

Peran serta

Perempuan dalam

Pembangunan

1. Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG

72,32 69,37* 95,92%

2. Persentase

Anggaran Responsif

Gender (ARG)

26% 41,90% 161,15%

2. Meningkatnya

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

3. Persentase

Penurunan Kasus

Tindak Kekerasan

dan Trafiking di

Jawa Timur

20% -15,63% -78,15%

3. Meningkatnya

Pengendalian

Penduduk

4. Cakupan KB Aktif 70,50% 75,86% 107,60%

5. Persentase Data

Kependudukan

yang Akurat

99,70% 99,70% 100%

Catatan : *) Realisasi IDG tahun 2018 adalah Data IDG Tahun 2017

Pada Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa :

Sasaran Strategis 1 – Meningkatnya peran serta perempuan dalam

Pembangunan, ada 2 indikator kinerja, yaitu :

1) Indeks Pemberdayaan Gender, dengan target sebesar 72,32, realisasi sebesar

69,37 atau dengan capaian 95,92%;

2) Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) , dengan target sebesar 26%,

realisasi sebesar 41,90% atau dengan capaian 161,15%.

Sasaran Strategis 2- Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak, ada

1 indikator kinerja, yaitu Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan dan

Trafiking di Jatim, dengan target sebesar 15%, realisasi sebesar -15,63%, atau

dengan capaian -78,15%.

Sasaran Strategis 3 - Meningkatnya Pengendalian Penduduk, ada 2 indikator

kinerja, yaitu :

1) Cakupan KB Aktif , dengan target sebesar 70,50, realisasi sebesar 75,86% atau

dengan capaian 107,60%;

2) Persentase Data Kependudukan yang Akurat , dengan target sebesar 99,70%,

realisasi sebesar 99,70%, atau dengan capaian 100%.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018

dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Kinerja Tahun 2018 dengan Beberapa

Tahun Terakhir

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

Th

2018

Realisasi

Th 2014

(n-4)

Th 2015

(n-3)

Th 2016

(n-2)

Th 2017

(n-1)

Th 2018

(n)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya

peran serta

perempuan dalam

pembangunan

1. Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

72,32 68,17 68,41 68,78 69,37 69,37*

2. Persentase

Anggaran Responsif

Gender (ARG)

26% 12,95 % 19.54% 43,52% 33,24% 41,90%

2. Meningkatnya

Perlindungan

Perempuan

dan Anak

3. Persentase Penurunan

Kasus Tindak

Kekerasan dan Trafiking di

Jawa Timur

20% -16.2%

(581

kasus)

-6.88 %

(621

kasus)

26,08%

(462

kasus)

26,62%

(339

kasus)

-15,63%

(392

kasus)

3. Meningkatnya

Pengendalian

Penduduk

4. Cakupan KB

Aktif

70,50% 75,82% 76,68% 76,83% 76,21% 75,86%

5. Persentase

Data

Kependudukan yang Akurat

99,70% - - - 99,39% 99,70%


40

3. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018

dengan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan

Beberapa Tahun Terakhir

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target Realisasi Capaian Tahun

2018 (%)

Tahun

2018

Thn

2014

Thn

2015

Thn

2016

Thn

2017

Thn

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya

Peran serta

Perempuan

dalam

Pembangunan

antara

Perempuan

dan Laki-laki

1. Indeks

Pemberda

yaan

Gender

(IDG)

72,32

68,17 68,41 68,78 69,37 69,37* = 69,37

x 100%

72,32

= 95,92%

2.Persentase

Anggaran

Responsif

Gender

(ARG)

26% 12,95

%

19,54

%

43,52% 33,24% 41,90% = 41,90

x 100%

26

= 161,15%

2 Meningkatnya

perlindungan

perempuan

dan anak

3. Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan

dan Trafiking di Jawa Timur

20% 10%

(582

kasus)

-6,88%

(625

kasus,

naik 44

kasus)

26,08%

(462

kasus,

turun

163

kasus)

26,62%

(339

kasus,

turun

123

kasus)

-15,63%

(392

kasus,

naik 53

kasus)

= -15,63

X 100%

20

= -78,15%

3 Meningkatnya

Pengendalian

Penduduk

4. Cakupan

KB Aktif

70,50

%

75,82% 76,68% 76,83% 76,21% 75,85% = 75,85

X 100

70,50

= 107,58%

5.Persentase

Data

Kependu

dukan

yang

Akurat

99,70

%

- - - 99,39% 99,70% = 99,70

X 100

99,70

= 100%

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

akhir

RENSTRA

Realisasi Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya peran

serta perempuan

dalam pembangunan

1. Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)

72.89 69,37* 95,17%

2. Persentase Anggaran


30% 41,90% 139,66%

2. Meningkatnya

perlindungan

perempuan dan anak

3. Persentase

Penurunan Kasus

Tindak Kekerasan

dan Trafiking di

Jawa Timur

25% -15,63%

-62,52%

3. Meningkatnya

Pengendalian

Penduduk

4. Cakupan KB Aktif 71% 75,85% 106,83%

5. Persentase Data

Kependudukan

yang Akurat

100% 99,70% 99,70%

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional tahun 2018

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Realisasi

Provinsi Jawa

Timur

Realisasi Nasional Ket (+/-)

1. Meningkatnya peran serta

perempuan

dalam Pembangunan

1. Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)

69,37

( Realisasi Tahun

2017 )

71,74

( Realisasi Nasional

Tahun 2017 )

Sumber Buku

Pembangunan Manusia

Berbasis Gender Thn. 2018

(-)2,37

2. Meningkatnya Pengendalian

Penduduk

2. Cakupan KB Aktif

75,85%

(Realisasi Tahun

2018)

73,55%

(Realisasi Nasional

Tahun 2018)

Sumber : Laporan Dalap

BKKBN

(+)2,3


42

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam

Pembangunan.

1. Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun

2018 ditargetkan sebesar 72,32 dan realisasi tahun 2018 sebesar 69,37*,

tingkat capaian sebesar 96,43%. Data realisasi tahun 2018 masih

menggunakan data IDG tahun 2017 yang bersumber dari BPS,

dikarenakan data tahun 2018 dari BPS masih dalam tahap pengumpulan

data akan dipublikasikan pada akhir tahun 2019.

Belum mencapai target dikarenakan adanya tiga komponen yang

digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara

perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik

(sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara

ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial

(peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi).

Jumlah perempuan sebagai anggota legislative atau eksekutif sangat

mempengaruhi Status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi

tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga

mempunyak hak AKSES (ikut) , PARTISIPASI (mempunyai suara),

KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT ( menerima

manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan.

Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak

terpenuhi.

IDG Tahun 2017 sebesar 69,37 lebih tinggi 0,59 poin dari tahun 2016

sebesar 68,78. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh

meningkatnya kontribusi ekonomi atau pendapatan bagi perempuan.

Pada Tahun 2017, angka IDG Nasional sebesar 71,74 lebih tinggi 2,37 poin

dari IDG Provinsi Jawa Timur sebesar 69,37. Hal ini dikarenakan dari

komponen keterlibatan perempuan di parlemen, dimana Nasional yaitu

sebesar 17,32% lebih tinggi 2,32 poin dari Provinsi Jawa Timur sebesar

15%.

2. Capaian Indikator Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)

pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 26% dan realisasinya sebesar

41,90%, tingkat capaian sebesar 161,15%. Jumlah anggaran yang sudah

Responsif Gender tahun 2018 sebesar Rp. 4.195.968.545.711,-. Jumlah

Belanja Langsung pada APBD Provinsi Jatim tahun 2018 sebesar

Rp. 10.014.244.739.169,- Pencapaian Indikator Persentase Anggaran

Responsif Gender (ARG) pada tahun 2018 tidak lepas dari komitmen Tim

Driver Provinsi Jawa Timur dalam mendukung OPD untuk melakukan

analisis terhadap anggaran OPD melalui Desk Anggaran Responsif Gender

dengan melibatkan fasilitator PPRG. Persentase Anggaran Responsif

Gender (ARG) Tahun 2018 sebesar 41,90% lebih tinggi 7,85 poin dari

Tahun 2017 sebesar 33,24%. Peningkatan ini disebabkan karena seluruh

OPD telah melakukan analisa Dokumen Responsif Gender.

Sasaran 1 “Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Pembangunan”

didukung oleh 2 program yaitu :

a) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 941.600.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 924.125.880,- atau 98,14%. Dengan indikator

kinerja :

Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen dengan target 15%

dan realisasi 15%, dengan tingkat capaian 100%.

b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

(PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dengan anggaran

sebesar Rp. 1.540.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.469.545.802,-

atau 95,40%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Kab/Kota yang memiliki Peraturan Perundangan yang

mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan target 80% dan

realisasi 68,40%, dengan tingkat capaian 85,5%.

- Persentase Kab/Kota yang memiliki Peraturan Perundangan yang

mendukung Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dengan target 84%

dan realisasi 84,20%, dengan tingkat capaian 100,23%.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak:

3. Capaian Indikator Persentase penurunan kasus tindak kekerasan

dan trafiking di Jawa Timur pada tahun 2018 ditargetkan sebesar

20%, dan realisasi tahun 2018 sebesar -15,63%, tingkat capaian sebesar

-78,15%. Tidak mencapai target dikarenakan jumlah kasus yang ditangani

pada tahun 2018 sebanyak 392 kasus, meningkat sebanyak 53 kasus jika

dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2017


44

sebanyak 339 kasus. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran

masyarakat meningkat setelah dilaksanakan Sosialisasi tentang Undang-

undang/Peraturan tentang Perlindungan terhadap perempuan dan anak

dari kekerasan, sehingga korban atau keluarga korban berani melaporkan

kasus kekerasan yang dialami.

Sasaran 2 : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak didukung oleh 1

program yaitu Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan

Anak dengan anggaran sebesar Rp. 3.638.100.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 3.560.963.290,- atau 97,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Penanganan Korban KDRT, Non KDRT dan Trafiking yang

melapor dan dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dengan target

100% dan realisasi 100%, dengan tingkat capaian 100%.

- Jumlah Kab/Kota yang menertibkan Peraturan Perundang-undangan

Perlindungan Perempuan dan Anak dengan target 2 Kab/Kota dan realisasi

3 Kab/Kota, dengan tingkat capaian 150%.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk

4. Capaian Indikator Cakupan KB Aktif pada tahun 2018 ditargetkan sebesar

70,50%, dan realisasi tahun 2017 sebesar 75,86%, tingkat capaian

sebesar 108,87%. Mencapai target, hal ini disebabkan ada beberapa upaya

yang telah dilakukan dalam meningkatkan Cakupan Peserta KB Aktif,

antara lain melalui :

1. Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Kespro).

2. Penguatan Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi.

3. Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Jumlah peserta KB Aktif tahun 2018 sebesar 6.010.582 orang

dibandingkan dengan jumlah PUS tahun 2018 sebesar 7.922.969

pasangan sehingga Cakupan KB Aktif tahun 2018 sebesar 75,86%.

Cakupan KB Aktif tahun 2018 sebesar 75,86% lebih rendah 0,35 poin

dari tahun 2017 sebesar 76,21%. Pada Tahun 2018, Cakupan KB Aktif

Provinsi Jawa Timur sebesar 75,86% lebih tinggi 2,3 poin dibandingkan

Cakupan KB Aktif Nasional sebesar 73,55%.

5. Capaian Persentase Data Kependudukan yang Akurat pada tahun 2018

ditargetkan sebesar 99,70%, dan realisasi tahun 2018 sebesar 99,70%,

tingkat capaian sebesar 100%. Mencapai target disebabkan karena ada

beberapa upaya yang sudah dilaksanakan, antara lain :

1. Peningkatan cakupan perekaman penduduk wajib KTP elektronik

2. Forum komunikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

3. Peningkatan SDM petugas administrasi data base kependudukan

Sasaran 3 : “Meningkatnya Pengendalian Penduduk”, didukung oleh 2

program yaitu :

a) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

dengan anggaran Rp. 1.140.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

1.132.421.395,- atau 99,26%. Dengan indikator kinerja yaitu Persentase

Kabupaten/Kota yang CPRnya lebih besar sama dengan 80% pada tahun

2018 dengan target sebesar 31,60% dan realisasi sebesar 36,84%,

dengan tingkat capaian 116,58%.

b) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan anggaran

Rp. 2.801.962.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.689.595.751,- atau

95,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Profil Kependudukan Jawa Timur berdasar Elemen Data

Kependudukan dengan target 1 buku dan realisasi 1 buku, dengan

tingkat capaian 100%.

- Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP-El dengan

target 95% dan realisasi 99,98 %, dengan tingkat capaian 105,24%.

- Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran

dengan target 85% dan realisasi 89,02%, dengan tingkat capaian

104,72%.

- Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akta Kematian

dengan target sebesar 35% dan realisasi 53,23%.


46

Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 941.600.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 924.125.880,- atau 98,14%. Program tersebut didukung oleh 4

kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola

Usaha dengan anggaran Rp. 407.637.500,- dan terealisasi sebesar

Rp. 399.481.230,- atau 98%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pelaku usaha perempuan yang dibina dengan target 150 orang dan

realisasi sebesar 125 orang.

2) Kegiatan Pembinaan tentang Keluarga TKW dengan anggaran

Rp. 102.863.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.170.700,- atau 97,38%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah keluarga TKW di Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dengan

target 75 orang dan realisasi sebesar 72 Orang.

3) Kegiatan Pendayagunaan Peran Perempuan dalam Bidang Politik dengan

anggaran Rp. 329.090.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 326.849.250,- atau


- Jumlah kader partai politik yang mengikuti pelatihan pengambilan

keputusan dengan target 75 orang dan realisasi sebesar 75 orang.

- Jumlah kader partai politik yang mengikuti Orientasi Peningkatan Peran

Perempuan dalam bidang politik dengan target 75 orang dan realisasi

sebesar 53 orang.

- Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan peran

perempuan dalam bidang politik dengan target 76 orang dan realisasi

sebesar 73 orang.

4) Kegiatan Pendayagunaan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

dengan anggaran Rp. 102.009.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.624.700,-

atau 95,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta dari desa/kelurahan yang mewakili 18 Kab/Kota yang telah

mengikuti Evaluasi P2WKSS untuk mengikuti Pembinaan P2WKSS dengan

target 50 orang dan realisasi sebesar 50 orang.

- Persentase orgaisasi kemasyarakatan (perempuan) yang aktif

berpartisipasi dalam PP dan PA dengan target 50 orang dan realisasi

sebesar 37 orang.

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dengan anggaran sebesar Rp.

1.540.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.469.545.802,- atau 95,40%.

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Penguatan Sistem Pendataan Dinamika Gender dengan anggaran Rp.

200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 194.479.400,- atau 97,24%.


- Jumlah buku indeks Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang sudah

dianalisis dengan target 1 Buku dan tercapai 1 buku.

- Jumlah publikasi kegiatan yang diinput dalam website dengan target 18

kali dan tercapai 2 Kali.

2) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Pengarusutamaan Hak Anak

(PUHA) dengan anggaran Rp. 270.154.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

263.343.950,- atau 97,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah jejaring/lembaga yang mendukung PUHA dengan target 63

jejaring/lembaga dan tercapai 63 jejaring/lembaga.

3) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Pengarusutamaan Gender

(PUG) dengan anggaran Rp. 1.070.276.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

1.011.722.452,- atau 94,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak di

Provinsi dan di 38 Kab/Kota dengan target 19% dan tercapai 44,74%.

- Jumlah peserta implementasi Keluarga Bina Setara di Kab/Kota dengan

target 40 orang dan tercapai 40 orang.

- Jumlah peserta pertemuan koordinasi kelembagaan PUG dan PUA dengan


- Persentase kab/kota yang dipetakan capaian pelaksanaan PUG dan PUHA

dengan target 100% dan tercapai 89,50%.

- Jumlah peserta evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA Provinsi dan Kab/Kota

se Jawa Timur dengan target 1.275 orang dan tercapai 1.275 Orang.

3. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan

anggaran sebesar Rp. 3.638.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

3.560.963.290,- atau 97,88%. Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak dengan

anggaran Rp. 452.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 421.972.075,- atau



48

- Jumlah jejaring yang mengikuti sosialisasi, koordinasi dan advokasi

pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak dengan


2) Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai

Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang dengan anggaran

Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 282.645.375,- atau 94,22%.


- Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti validasi data korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak dengan target 38 Kab/Kota dan tercapai 38

Kab/Kota.

- Jumlah jejaring lintas sektor terkait pelayanan dan kinerja P2TP2A dengan

target 3 jejaring dan tercapai 3 jejaring.

3) Kegiatan Pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak dengan anggaran

Rp. 2.886.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.856.345.840,- atau 98,97%.


- Jumlah Forum Anak yang terbentuk di kabupaten/kota dengan target 39

Forum Anak dan tercapai 39 Forum Anak.

- Jumlah Forum Anak Kabupaten/Kota terlaih sebagai pelopor dan pelapor

dengan target 5 Forum Anak dan tercapai 38 Forum Anak.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan anggaran Rp.


Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengintegrasian Sistem Database Informasi Administrasi

Kependudukan Terpadu (SIAK) dengan anggaran Rp. 600.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 511.956.341,- atau 85,33%. Dengan indikator kinerja

yaitu :

- Jumlah kab/kota yang data kependudukannya telah dikonsolidasi oleh

pusat dengan target 38 kab/kota dan realisasi 38 Kab/kota.

- Jumlah kab/kota yang sudah mendapatkan bimbingan teknik ADB

(Administrator Data Base) Peningkatan pengolahan SIAK Pelayanan

Excellent dengan target 38 kab/kota dan realisasi 38 Kab/kota.

- Jumlah buku data kependudukan per semester dan bulletin kependudukan

Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan dengan target 3 buku dan realisasi 3

buku.

2) Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil dan Administrasi

Kependudukan dengan anggaran Rp. 261.227.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 259.446.414,- atau 99,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kab/kota yang sarana prasarananya sudah diinventarisir dan

dilaporkan ke Pusat dengan target 38 kab/kota dan realisasi 38 kab/kota.

- Jumlah kab/kota yang sudah mempunyai SOP Pelayanan Kependudukan

sesuai standart yang sudah diinventarisir dengan target 38 kab/kota dan

realisasi 38 kab/kota.

- Jumlah OPD/Institusi yang memanfaatkan data kependudukan dengan

target 10 OPD dan realisasi 2 OPD.

3) Kegiatan Penataan Administrasi Sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK)

dengan anggaran Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 296.760.514,- atau 98,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kab/kota yang mengirimkan laporan data kependudukan sesuai

standart dan tepat waktu dengan target 38 kab/kota dan realisasi 38

kab/kota.

- Jumlah kab/kota yang mengirimkan laporan data kependudukan mikro

sesai standart dan tepat waktu dengan target 38 kab/kota dan realisasi 38

kab/kota.

- Jumlah kab/kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran

dengan target 38 kab/kota dan realisasi 38 kab/kota.

4) Kegiatan Pencatatan Administrasi kependudukan (DAK) dengan anggaran Rp.



- Pembinaan Kabupaten / Kota terkait kebijakan administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil

- Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi kependudukan bagi aparat

kabupaten / kota

- Fasilitasi pelaksanaan penertiban KTP-el di kab/kota

- Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)

- Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi

Kependudukan

5. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan

anggaran Rp. 1.140.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.132.421.395,- atau

99,26%. Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :


50

1) Kegiatan Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran

Rp. 393.555.025,- dan realisasi sebesar Rp. 390.031.545,- atau 99,10%.


- Persentase kabupaten/kota yang sudah mengupayakan ketahanan

keluarga dengan target 100% dan realisasi 100%.

2) Kegiatan Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi dengan anggaran

Rp. 508.237.000,- dan realisasi sebesar Rp. 506.365.750,- atau 99,63%.


- Persentase kabupaten/kota yang sudah membentuk DWG dengan target

47,37% dan realisasi 36,84%.

3) Kegiatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan anggaran

Rp. 239.117.975,- dan realisasi Rp. 236.024.100,- atau 98,71%. Dengan

indikator kinerja yaitu :

- Persentase kabupaten/kota yang sudah diorientasi KIE KB berbasis

masyarakat dengan target 100% dan realisasi 100%.

Permasalahan dan Solusi :

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator kinerja

yang mengalami keberhasilan atau kegagalan. Adapun hal-hal yang utama menjadi

penyebab antara lain :

Permasalahan :

1. Dalam Pembangunan Responsif Gender melalui Pengarusutamaan Gender (PUG)

semua PD Provinsi sudah mendukung dan berpartisipasi aktif pelaksanaaannya.

Hanya belum semua pengambil keputusan dan pelaksana di PD memahami PUG

sehingga dalam mewujudkan penyusunan ARG belum optimal kualitasnya. PUG

melalui Kelembagaannya dan ARG.

2. Dalam Pembangunan Responsif Gender Kabupaten/Kota belum semua Kab/Kota

melaksanakan PUG secara optimal karena pokja PUG belum bekerja masimal

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dalam Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), belum seluruh PD

mendukung melaksanakan tanggungjawab dalam klasternya masing-masing

untuk mendukung terwujudnya kabkota layak anak. Sedangkan Kabupaten/kota

masih 6 kabkota yang belum berupaya mencapai KLA didaerahnya masing-

masing.

4. Data Gender dan Anak belum tersistem karena aplikasi dari Kemntrian belum

final. Disamping itu Data terpilah belum semua PD menyusun data terpilah.

5. Banyaknya perempuan kepala keluarga yang belum bisa mengembangkan

usahanya.

6. Kurangnya perempuan yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang

politik.

7. Belum semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diselesaikan

dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, demi kepentingan terbaik

bagi anak sebagimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA).

8. Pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan ABH masih bervariasi dan

cenderung menggunakan persepsi yang berbeda, serta jumlah SDM yang terlatih

masih terbatas dan sering ada rotasi.

9. Masih banyaknya Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan yang belum terjangkau

untuk menjadi model PATBM serta minimnya pemangku

kebijakan/fasilitator/aktivis/pemerhati anak yang terlatih PATBM.

10. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan korban, serta SDM pengelola P2TP2A

baynyak yang belum dilatih.

11. Alokasi anggaran terhadap penanganan kasus kekerasan dan trafiking di

kabupaten/kota masih minim.

12. Data penduduk ganda

13. Keterbatasan sumber daya manusia petugas dari Kabupaten/kota


kependudukan terutama di daerah pelosok

15. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait

16. Tingginya ego sektor dan ego program yang membuat kurang maksimalnya

koordinasi.

17. Kurangnya dukungan politis dari para pemangku kebijakan, sehingga kurangnya

pembinaan, monitoring dan evaluasi program.

18. Kegiatan yang sudah dilakukan DP3AK Provinsi Jawa Timur belum dapat

ditindaklanjuti sampai ke Kabupaten/Kota secara maksimal karena keterbatasan

dana yang ada, hal ini disebabkan karena dana hanya bersumber dari APBD saja.

Sementara anggaran APBN ada di BKKBN.

Upaya Pemecahan Masalah

1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi melalui pertemuan, rapat rutin,

pelatihan dan pendampingan kepada pengambil keputusan dan para tim pokja


52

PUG dan focal poin PD terutama dalam menyusun ARG dan membuat inovasi

pembangunan responsif gender

2. Menyusun Raperda PUG, Rencana Aksi Daerah dan kebijakan-kebijakan yang

dibutuhkan.

3. Meningkatkan upaya fasilitasi, pembinaaan, monitoring dan evaluasi pencapaian

kabkota melalui pertemuan, pelatihan dan pendampingan kepada Kabkota dan

tim Gugus tugas KLA kabkota pada tahun 2019 akan diutamakan pada kabkota

yang belm mendapat penghargaan KLA.

4. Melakukan Pemetaan kondisi pembangunan PUG dan PUHA sebagai bahan

intervensi dan pembinaan.

5. Menyepakati, mengumpulkan data–data gender dan anak baik data dari BPS juga

data dari PD maupun di lintas bidang

6. Mulai menyusun aplikasi Gender dan Anak bekerjasama dengan Bappeda dan

Dinas Infokom.

7. Diadakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dan pembinaan bersama

lintas sektor baik Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Sosial.

8. Pelatihan dan Sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman

tentang politik perempuan.

9. Perlu diselenggarakan peningkatan kapasitas SDM bagi aparat penegak hukum

dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

10. Memberikan pelatihan/bimtek dalam rangka menjangkau kabupaten/kota untuk

mengikuti PATBM

11. Perlu adanya dukungan dana guna menjangkau kabupaten/kota untuk menjadi

model PATBM

12. Melakukan advokasi/pendampingan kepada P2TP2A Kab/Kota dalam rangka

penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM pengelola P2TP2A dalam rangka

layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

13. Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor, sehingga memudahkan dalam

pengendalian kegiatan terkait pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan

dan anak.

14. Diperlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak dan melakukan koordinasi

secara intens serta terobosan baru dalam implementasi program kegiatan DP3AK

Prov. Jatim di tahun mendatang.

15. Melaksanakan sentralisasi database dengan melakukan penunggalan NIK

16. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Kabupaten/Kota dengan

melakukan bimbingan teknis

17. Memberikan sosialisasi secara kontinyu khususnya ke penduduk yang terpencil

18. Meningkatkan kerjasama relasi dan koordinasi ke instansi yang terkait

19. Perlu adanya advokasi dan koordinasi yang dilakukan secara kontinyu baik ke

Lintas Sektor maupun Lintas Program agar mendapat dukungan dari para

pemangku kebijakan.

20. Meningkatkan pemahaman kepada para petugas dan penanggung jawab program

tentang pelaksanaan program di Kabupaten/Kota.

21. Perlu adanya inovasi dalam bentuk pembinaan, pemantauan dan evaluasi

program.

5. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung

anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 3.6

Alokasi Persasaran Pembangunan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran

%

Anggaran (Belanja

Langsung)

1. Meningkatnya peran serta

perempuan dalam

pembangunan

1. Indeks

Pemberdayan Gender (IDG)

941.600.000,- 5,76

2. Persentase

Anggaran


1.540.430.000,- 9,42

2.

Meningkatnya

perlindungan perempuan

dan anak

3. Persentase

Penurunan Kasus Tindak

Kekerasan dan Trafiking di Jawa

Timur

3.638.100.000,- 22,25

3. Meningkatnya

Pengendalian Penduduk

4. Cakupan KB Aktif

1.140.910.000,- 6,98

5. Persentase Data

Kependudukan yang Akurat

2.801.962.000,- 17,14


54

Tabel 3.7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Indikator Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Capaian

Meningkatnya

peran serta

perempuan

dalam

pembangunan

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

72,32 69,37* 95,92%

941.600.000,- 924.481.230 98,00%

2. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)

26% 41,90% 161,15%

1.540.430.000,- 1.469.545.802,- 95,40%

Meningkatnya

perlindungan

perempuan

dan anak

3. Persentase Penurunan Kasus Tindak

Kekerasan dan Trafiking di Jawa Timur

20% -15,63%

(392

kasus)

-78,15%

3.638.100.000,- 3.560.963.290,- 97,88%

Meningkatnya

Pengendalian

Penduduk

4. Cakupan KB Aktif

70,50% 75,86% 107,58%

1.140.910.000,- 1.132.421.395,- 99,26%

5. Persentase Data Kependudukan yang Akurat

99,70% 99,70% 100% 2.801.962.000,- 2.689.595.751,- 95,99%

Tabel 3.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Sasaran % Capaian

Kinerja

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1. Meningkatnya

peran serta

perempuan dalam

pembangunan

1. Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

95,92

98,00 -2,08

2. Persentase

Anggaran

Responsif

Gender (ARG)

161,15

95,40 65,75

2. Meningkatnya

perlindungan

perempuan dan

anak

3. Persentase

Penurunan Kasus

Tindak Kekerasan dan Trafiking di

Jawa Timur

-78,15

97,88 -176,03

3. Meningkatnya

Pengendalian

Penduduk

4. Cakupan KB Aktif 107,58

99,26 8,32

5. Persentase Data Kependudukan

100 95,99 4,01

No Sasaran Indikator Sasaran % Capaian

Kinerja

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

yang Akurat

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi keuangan secara umum pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No Uraian Angaran Realisasi %

BELANJA DAERAH 27.874.278.000,- 26.365.583.022,- 94,59

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.527.552.000,- 10.657.266.727,- 92,45

Belanja Pegawai 11.527.552.000,- 10.657.266.727,- 92,45

BELANJA LANGSUNG 16.346.726.000,- 15.708.316.295,- 96,09

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.193.461.000,- 2.121.428.820,- 96,72

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 2.193.461.000,- 2.121.428.820,- 96,72

II Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 1.195.068.000,- 988.108.558,- 82,68

2. Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan Prasarana 981.650.000,- 789.685.963,- 80,44

3. Pemeliharaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan Prasarana 213.418.000,- 198.422.595,- 92,97

III Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perangkat Daerah 1.316.755.000,- 1.259.937.573,- 95,69

4. Konsultasi Kelembagaan Perangkat

Daerah 349.855.000,- 342.802.030,- 97,98

5. Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Perangkat Daerah 966.900.000,- 917.135.543,- 94,85

IV

Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

1.578.440.000,- 1.562.189.226,- 98,97

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan 346.870.000,- 335.212.365,- 96,64

7.

Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Rencana Program dan

Anggaran

467.214.000,- 462.995.000,- 99,10

8.

Penyusunan, Pengembangan,

Pemeliharaan dan Pelaksanaan

Sistem Informasi Data

25.000.000,- 25.000.000,- 100

9. Penyusunan Laporan Pengelolaan

Keuangan 739.356.000,- 738.981.861,- 99,95

V

Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

941.600.000,- 924.125.880,- 98,14

10. Bimbingan Manajemen Usaha bagi

Perempuan dalam Mengelola Usaha 407.637.500,- 399.481.230,- 98,00


56


11. Pembinaan tentang Keluarga TKW 102.863.500,- 100.170.700,- 97,38

12. Pendayagunaan Peran Perempuan

dalam Bidang Politik 329.090.000,- 326.849.250,- 99,32

13. Pendayagunaan Peran Perempuan

Menuju Keluarga Sejahtera

102.009.000,- 97.624.700,- 95,70

VI

Program Peningkatan

Perlindungan Perempuan dan

Anak

3.638.100.000,- 3.590.963.290,- 97,88

14. Pelaksanaan Gerakan Anti Kejahatan

Seksual terhadap Anak 452.100.000,- 421.972.075,- 93,34

15.

Pelaksanaan Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Berbagai

Tindak Kekerasan dan Perdagangan

Orang

300.000.000,- 282.645.375,- 94,22

16. Pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak 2.886.000.000,- 2.856.345.840,- 98,97

VII

Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Pengarusutamaan

Hak Anak (PUHA)

1.540.430.000,- 1.469.545.802,- 95,40

17. Penguatan Sistem Pendataan

Dinamika Gender 200.000.000,- 194.479.400,- 97,24

18. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) 270.154.000,- 263.343.950,- 97,48

19. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring

Pengarusutamaan Gender (PUG) 1.070.276.000,- 1.011.722.452,- 94,53

VIII Program Penataan Administrasi

Kependudukan 2.801.962.000,- 2.689.595.751,- 95,99

20.

Pengintegrasian Sistem DataBase

Informasi Administrasi Kependudukan

Terpadu (SIAK)

600.000.000,- 511.956.341,- 85,33

21. Sinkronisasi Pelaksanaan Pencatatan

Sipil dan Administrasi Kependudukan 261.227.000,- 259.446.414,- 99,32

22. Pencatatan Administrasi

Kependudukan (DAK) 1.640.735.000,- 1.621.432.482,- 98,82

23. Penataan Administrasi Sistim Nomor

Induk Kependudukan (NIK) 300.000.000,- 296.760.514,- 98,92

IX Program Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana 1.140.910.000,- 1.132.421.395,- 99,26

24. Penguatan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga 393.555.025,- 390.031.545,- 99,10

25. Pengendalian Penduduk, Advokasi

dan Informasi 508.237.000,- 506.365.750,- 99,63

26. Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi 239.117.975,- 236.024.100,- 98,71


JUMLAH BELANJA DAERAH 27.874.278.000,- 26.365.583.022,- 94,59


Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana

yang telah dituangkan dalam DPA-OPD mendapatkan alokasi dana APBD dengan

anggaran sebesar Rp. 27.874.278.000,- , alokasi dana bantuan hibah sebesar

Rp. 700.000.000,- serta alokasi dana dekonsentrasi yang berasal dari dana APBN

sebesar Rp. 2.880.000.000,- Dengan rincian sebagai berikut :

a. Rincian Anggaran pada DPA dan DPPA DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun

2018 adalah sebesar Rp. 27.874.278.000,-,- terdiri untuk :

1. Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai) Rp. 11.527.552.000,-

2. Belanja Langsung Rp. 16.346.726.000,-

b. Rincian Anggaran Program DP3AK Prov. Jatim untuk Bantuan Hibah

(Anggaran di DPA PPKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jatim)

sebesar Rp. 700.000.000,- berupa :

- Bantuan Hibah Pada Pusat Pelayanan Terpadu Prov. Jawa Timur sebesar

Rp. 700.000.000,- dialokasikan untuk : pelayanan medis, hukum, psiko sosial,

advokasi diklit, humas, rumah tangga dan honorarium/gaji.

c. Rincian Anggaran Dana Dekonsentrasi tahun 2018 adalah sebesar Rp.

2.880.000.000,- alokasi dana tersebut untuk pelaksanaan 1 (satu) program

yaitu Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang didukung

oleh 3 (tiga) kegiatan, antara lain :

1. Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kab/kota

2. Penguatan kelembagaan pengaruutamaan Hak Anak (PUHA)

3. Penguatan kelembagaan dan fasilitasi Layanan Korban Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak (KtP/A)

Sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 realisasi anggaran pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa

Timur terdiri dari alokasi :

1. Realisasi dana untuk APBD sebesar Rp. 27.874.278.000,- terealisasi sebesar

Rp. 26.365.583.022,- (94,59%) terdapat sisa anggaran sebesar

Rp. 1.508.694.978,- (5,41%). Sisa anggaran tersebut terdiri dari :


58

- Pada Belanja Tidak Langsung terdapa sisa anggaran karena adanya pegawai

yang memasuki masa pensiun.

- Pada Belanja Langsung terdapat sisa anggaran karena adanya efisensi

pembelanjaan pada belanja listrik, air dan telepon, serta perjalanan dinas.

Effisiensi kegiatan terkait monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaannya

berjalan satu rangkaian kegiatan tidak terpisah, sehingga anggaran lebih

effisien.

2. Realisasi untuk Dana Dekonsentrasi tahun 2018 untuk Program Kesetaraan

Gender dan Pemberdayaan Perempuan dari alokasi sebesar Rp 2.880.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 2.852.656.208,- (99,05%) terdapat sisa anggaran

sebesar Rp. 27.343.792,- (0,95%). Sisa anggaran tersebut terkait dengan

jumlah kehadiran peserta dari Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan kegiatan

tidak seluruhnya hadir sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga terdapat

sisa untuk belanja paket meeting dan perjalanan dinas kegiatan tersebut.

3. Pencapaian alokasi belanja hibah fungsi Pemberdayaan Perempuan untuk biaya

operasional penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di

Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (yang anggarannya di

BPKAD Prov. Jatim) sebesar Rp. 700.000.000,- telah terealisasi

seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000,- (100%).

3.3 PENGHARGAAN

a. Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan

sebagai Provinsi Penggerak Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang

diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di

Kota Surabaya pada tanggal 23 Juli 2018.

b. Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan

Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor (ke 11 kali) yang diserahkan oleh

Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden pada tanggal 19

Desember 2018.

c. Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan

Anugerah Kencana yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan

Nila Moeloek di Hotel Grand Sheraton Jakarta pada tanggal 23 Desember 2018.

Anugerah Kencana adalah penghargaan tertinggi dari Negara terhadap

pemerintah daerah maupun Kabupaten/Kota yang berhasil dalam membangun

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

4.1 KESIMPULAN

1. Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 3 (tiga) sasaran

yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan

mengaplikasikan 5 (lima) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun

menunjukkan bahwa 3 (tiga) sasaran dapat dicapai dengan hasil baik.

2. Hasil yang dicapai/diharapkan adalah dapat Meningkatnya peran serta

perempuan dalam pembangunan, Meningkatnya perlindungan perempuan dan

anak, serta Meningkatnya Pengendalian Penduduk.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Perubahan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

mendapat predikat nilai sangat baik, dengan rata-rata

capaian sebesar 128,53%. Hal ini terbukti dari hasil

pengukuran 2 (dua) Indikator sasaran.

SASARAN 2 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak mendapat

predikat nilai kurang baik, dengan rata-rata capaian sebesar

-78,15%. Capaian ini dikarenakan terjadinya peningkatan

jumlah kasus kekerasan dan trafficking pada tahun 2018 jika

dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2017. Hal ini

terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Indikator sasaran.

SASARAN 3

: Meningkatnya Pengendalian Penduduk dengan kategori nilai

sangat baik, dengan capaian sebesar 103,79%. Hal ini terbukti

dari hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran.


60

4.2 KENDALA YANG DIHADAPI ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kendala yang menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur

adalah :

1. Dalam Pembangunan Responsif Gender melalui Pengarusutamaan Gender (PUG)

semua PD Provinsi sudah mendukung dan berpartisipasi aktif pelaksanaaannya.

Hanya belum semua pengambil keputusan dan pelaksana di PD memahami PUG

sehingga dalam mewujudkan penyusunan ARG belum optimal kualitasnya. PUG

melalui Kelembagaannya dan ARG.

2. Dalam Pembangunan Responsif Gender Kabupaten/Kota belum semua Kab/Kota

melaksanakan PUG secara optimal karena pokja PUG belum bekerja masimal

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dalam Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), belum seluruh PD

mendukung melaksanakan tanggungjawab dalam klasternya masing-masing

untuk mendukung terwujudnya kabkota layak anak. Sedangkan Kabupaten/kota

masih 6 kabkota yang belum berupaya mencapai KLA didaerahnya masing-

masing.

4. Data Gender dan Anak belum tersistem karena aplikasi dari Kemntrian belum

final. Disamping itu Data terpilah belum semua PD menyusun data terpilah.

5. Banyaknya perempuan kepala keluarga yang belum bisa mengembangkan

usahanya.

6. Kurangnya perempuan yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang

politik.

7. Belum semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diselesaikan

dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, demi kepentingan terbaik

bagi anak sebagimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA).

8. Pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan ABH masih bervariasi dan

cenderung menggunakan persepsi yang berbeda, serta jumlah SDM yang terlatih

masih terbatas dan sering ada rotasi.

9. Masih banyaknya Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan yang belum terjangkau

untuk menjadi model PATBM serta minimnya pemangku

kebijakan/fasilitator/aktivis/pemerhati anak yang terlatih PATBM.

10. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan korban, serta SDM pengelola P2TP2A

baynyak yang belum dilatih.

11. Alokasi anggaran terhadap penanganan kasus kekerasan dan trafiking di

kabupaten/kota masih minim.

12. Data penduduk ganda

13. Keterbatasan sumber daya manusia petugas dari Kabupaten/kota


kependudukan terutama di daerah pelosok

15. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait

16. Tingginya ego sektor dan ego program yang membuat kurang maksimalnya

koordinasi.

17. Kurangnya dukungan politis dari para pemangku kebijakan, sehingga kurangnya

pembinaan, monitoring dan evaluasi program.

18. Kegiatan yang sudah dilakukan DP3AK Provinsi Jawa Timur belum dapat

ditindaklanjuti sampai ke Kabupaten/Kota secara maksimal karena keterbatasan

dana yang ada, hal ini disebabkan karena dana hanya bersumber dari APBD saja.

Sementara anggaran APBN ada di BKKBN.

4.3 SARAN/REKOMENDASI

1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi melalui pertemuan, rapat rutin,

pelatihan dan pendampingan kepada pengambil keputusan dan para tim pokja

PUG dan focal poin PD terutama dalam menyusun ARG dan membuat inovasi

pembangunan responsif gender

2. Menyusun Raperda PUG, Rencana Aksi Daerah dan kebijakan-kebijakan yang

dibutuhkan.

3. Meningkatkan upaya fasilitasi, pembinaaan, monitoring dan evaluasi pencapaian

kabkota melalui pertemuan, pelatihan dan pendampingan kepada Kabkota dan

tim Gugus tugas KLA kabkota pada tahun 2019 akan diutamakan pada kabkota

yang belm mendapat penghargaan KLA.

4. Melakukan Pemetaan kondisi pembangunan PUG dan PUHA sebagai bahan

intervensi dan pembinaan.

5. Menyepakati, mengumpulkan data–data gender dan anak baik data dari BPS juga

data dari PD maupun di lintas bidang

6. Mulai menyusun aplikasi Gender dan Anak bekerjasama dengan Bappeda dan

Dinas Infokom.


62

7. Diadakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dan pembinaan bersama

lintas sektor baik Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Sosial.

8. Pelatihan dan Sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman

tentang politik perempuan.

9. Perlu diselenggarakan peningkatan kapasitas SDM bagi aparat penegak hukum

dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

10. Memberikan pelatihan/bimtek dalam rangka menjangkau kabupaten/kota untuk

mengikuti PATBM

11. Perlu adanya dukungan dana guna menjangkau kabupaten/kota untuk menjadi

model PATBM

12. Melakukan advokasi/pendampingan kepada P2TP2A Kab/Kota dalam rangka

penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM pengelola P2TP2A dalam rangka

layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

13. Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor, sehingga memudahkan dalam

pengendalian kegiatan terkait pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan

dan anak.

14. Diperlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak dan melakukan koordinasi

secara intens serta terobosan baru dalam implementasi program kegiatan DP3AK

Prov. Jatim di tahun mendatang.

15. Melaksanakan sentralisasi database dengan melakukan penunggalan NIK

16. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Kabupaten/Kota dengan

melakukan bimbingan teknis

17. Memberikan sosialisasi secara kontinyu khususnya ke penduduk yang terpencil

18. Meningkatkan kerjasama relasi dan koordinasi ke instansi yang terkait

19. Perlu adanya advokasi dan koordinasi yang dilakukan secara kontinyu baik ke

Lintas Sektor maupun Lintas Program agar mendapat dukungan dari para

pemangku kebijakan.

20. Meningkatkan pemahaman kepada para petugas dan penanggung jawab program

tentang pelaksanaan program di Kabupaten/Kota.

21. Perlu adanya inovasi dalam bentuk pembinaan, pemantauan dan evaluasi

program.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,


PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. RAHAYU, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590829 198503 2 003

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2018 yang dapat kami sajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan

yang diberikan yang sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-

undangan yang berlaku.



LAMPIRAN


2

Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima

penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor (ke 11

kali) yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla di

Istana Wakil Presiden pada tanggal 19 Desember 2018.


penghargaan sebagai Provinsi Penggerak Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak yang diserahkan oleh Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Kota

Surabaya pada tanggal 23 Juli 2018.


penghargaan Anugerah Kencana yang diselenggarakan oleh Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang

diserahkan oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Hotel Grand

Sheraton Jakarta pada tanggal 23 Desember 2018. Anugerah

Kencana adalah penghargaan tertinggi dari Negara terhadap

pemerintah daerah maupun Kabupaten/Kota yang berhasil dalam

membangun Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK).


MATRIK PERUBAHAN RENSTRA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR `

TAHUN 2014 - 2019

TUJUAN : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

TUGAS : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil


Tujuan : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Satuan

Indikator

Kinerja Tujuan :

1. IPG

93.51

NO

SASARAN STRATEGIS

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

TAHUN DASAR

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER

DATA / PENJAB

URAIAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA

2014 2015 2016 2017 2018 2019 STRATEGI/KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN

Target Target Target Target Target

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

Strategi :

'1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam

pembangunan

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG

difokiskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.

68,17 70,42 71,02 71,62 72,32 72,89 1. Meningkatkan kualitas keadilan

gender di segala sektor pembangunan

1. Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan

Hak Anak (PUHA), dengan Kegiatan :

- Bidang Pengarusuta

maan Gender dan Pengarusuta

maan Hak Anak

1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)

Kebijakan : a. Penguatan Sistem Pendataan

Dinamika Gender

Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen

1. Meningkatkan penguatan

kelembagaan, koordinasi, dan

jaringan PUG mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi diberbagai

bidang pembangunan

termasuk penyediaan data gender

IDM = Indeks pengambilan keputusan

b. Penguatan

Kelembagaan dan Jejaring Pengarusutamaan

Gender (PUG)

Iinc-dis = Indeks distribusi pendapatan

2) Persentase Anggaran


ARG adalah anggaran yang tidak ada diskriminasi antara

laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan

13% 15% 18% 22% 26% 30% c. Penguatan

Kelembagaan dan Jejaring Pengarusutamaan

Hak Anak (PUHA)

Jumlah anggaran Provinsi Jawa

Timur yang sudah responsif gender x 100%

2. Program

Peningkatan Peran serta dan

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,

dengan Kegiatan :

- Bidang

Pemberdayaan Perempuan

Jumlah Belanja Langsung anggaran

Provinsi Jawa Timur

a. Bimbingan

Manajemen Usaha bagi perempuan

dalam Mengelola Usaha

b. Pembinaan tentang Keluarga TKW

c. Pendayagunaan Peran Perempuan dalam Bidang

Politik

d. Pendayagunaan

Peran Perempuan Menuju Keluarga

Sejahtera


NO

SASARAN STRATEGIS


TAHUN DASAR

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA / PENJAB


UTAMA



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

3) Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan

trafiking di Jawa Timur Jumlah pengaduan kasus tindak

kekerasan dan trafiking di Jatim Tahun (n-1) – Tahun (n) x 100%

10% 10% 12,5% 15% 20% 25% Strategi : 1. Program Peningkatan Perlindungan

Perempuan dan Anak, dengan

Kegiatan :

- Bidang Perlindungan Perempuan

dan Anak

Jumlah pengaduan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim

Tahun (n-1)

1. Meningkatnya kampanye anti

kekerasan terhadap perempuan dan

anak dan mendorong terwujudnya Kota

Layak Anak

a. Pelaksanaan Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Berbagai

Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang

Ket :

Kebijakan : b. Pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak

Jumlah pengaduan kasus tindak kekerasan dan trafiking di

Jatim tahun (n-1) adalah jumlah pengaduan kasus KDRT, Non KDRT, dan Trafiking yang dilaporkan oleh PPT Prov.

Jatim pada tahun sebelumnya Jumlah pengaduan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim tahun (n) adalah jumlah pengaduan kasus KDRT,

Non KDRT, dan Trafiking yang dilaporkan oleh PPT Prov. Jatim pada tahun berjalan

1. Meningkatkan

sosialisasiberbagai produk hukum

tentang penghapusan kekerasan dalam

rumah tangga, dan trafiking, serta

meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan

terhadap perempuan dan

anak

c. Pelaksanaan

Gerakan Anti Kejahatan Seksual

terhadap Anak

NO

SASARAN STRATEGIS


TAHUN DASAR

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA /

PENJAB


UTAMA



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

Strategi :

3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk

4) Cakupan KB Aktif (CPR)

Jumlah Peserta KB Aktif x 100%

63% 64% 65% 70% 70,50% 71% 1. Meningkatnya pelaksanaan

program Keluarga Berencana serta

kesehatan reproduksi

1. Program Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana, dengan Kegiatan :

- Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

Jumlah Pasangan Usia Subur

Kebijakan :

Keterangan : Persentase Cakupan Peserta KB Aktif menunjukkan tingkat

pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur (PUS)

1. Meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap program

Keluarga Berencana dan meningkatkan kepesertaan PUS

terhadap Program Keluarga Berencana

a. Penguatan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga

b. Pengendalian Penduduk,

Advokasi dan Informasi

c. Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi

5) Persentase data penduduk yang akurat

Jumlah penduduk Jatim yang masuk dalam database kependudukan

x 100%

- - - 99,39% 99,70% 100% Strategi : 1. Program Penataan Administrasi

Kependudukan, dengan Kegiatan :

Jumlah penduduk Jatim hasil

registrasi Kab./Kota yang belum dibersihkan

1. Memperkuat

jaringan data kependudukan

a. Penataan

Administrasi Sistim Nomor Induk Kependudukan

(NIK)


NO

SASARAN STRATEGIS


TAHUN DASAR

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA /

PENJAB


UTAMA



1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

Keterangan : - Data yang masuk ke dalam database adalah data yg

sudah dibersihkan dan masuk di data center (Kemdagri) - Data yang belum dibersihkan adalah data penduduk yg memiliki dokumen ganda, meninggal belum dilaporkan,

lahir belum dicatatkan, dan pindah tidak melapor

Kebijakan : b. Pengintegrasian Sistem Database

Informasi Administrasi kependudukan

Terpadu (SIAK)

1. Fasilitasi dan

pembinaan administrasi kependudukan

untuk memenuhi dan melindungi hak-

hak penduduk terkait kepemiliknan

dokumen kependudukan

c. Sinkronisasi

Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil

dan Administrasi Kependudukan

Surabaya, 30 Mei 2017



PROVINSI JAWA TIMUR

Dra. LIES IDAWATI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19570808 198503 2 006



2



4


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim

Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai

dengan lingkup tugasnya

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil


KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Pembangunan

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.

1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)

Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan linc-dist = Indeks distribusi pendapatan

- Data Indeks Pembangunan Manusia Berbasis Gender

- BPS Prov. Jatim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim

- Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak

- Bidang Pemberdayaan Perempuan

2. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)

Jumlah anggaran Provinsi Jawa Timur yang sudah responsif gender x 100% Jumlah Belanja Langsung anggaran Provinsi Jawa Timur ARG adalah anggaran yang tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan

- Laporan Data ARG - Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim

- Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak

2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

3. Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jawa Timur


Tahun (n-1) – Tahun (n) x 100%


Tahun (n-1)

- Laporan Bulanan PPT Prov. Jatim

- Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov. Jatim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

- Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak


Keterangan : Jumlah pengaduan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim tahun (n-1) adalah jumlah pengaduan kasus KDRT, Non KDRT, dan Trafiking yang dilaporkan oleh PPT Prov. Jatim pada tahun sebelumnya Jumlah pengaduan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim tahun (n) adalah jumlah pengaduan kasus KDRT, Non KDRT, dan Trafiking yang dilaporkan oleh PPT Prov. Jatim pada tahun berjalan

dan Kependudukan Prov. Jatim

3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk

4. Cakupan KB Aktif (CPR) Jumlah Peserta KB Aktif x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur Keterangan : Cakupan Peserta KB Aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur (PUS)

- Laporan Triwulan Data Pelaksanaan Pembangunan

- BKKBN Perwakilan Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim

- Bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

5. Persentase Data Penduduk yang Akurat

Jumlah penduduk Jatim yang masuk dalam database kependudukan x 100% Jumlah penduduk Jatim hasil registrasi Kab./Kota yang belum dibersihkan

- Data penduduk (data lampid) dari Dispendukcapil Kab./Kota, data penduduk yang masuk ke Pusat (Kemdagri) dan telah dibersihkan

- Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Dra. LIES IDAWATI, MM Pembina Utama Madya

NIP. 19570808 198503 2 006

Keterangan : - Data yang masuk ke dalam database adalah data yg sudah

dibersihkan dan masuk di data center (Kemdagri) - Data yang belum dibersihkan adalah data penduduk yg

memiliki dokumen ganda, meninggal belum dilaporkan, lahir belum dicatatkan, dan pindah tidak melapor.

oleh Pusat (Kemdagri)


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN TAHUN 2018

Tahun 2018

Tahun 2014 (n-4)

Tahun 2015 (n-3)

Tahun 2016 (n-2)

Tahun 2017 (n-1)

Tahun 2018 (n)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

1 Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan

1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

72,32 68,17 68,41 68,78 69,37 69,37 = 69,37 x 100%

= 95,92%

72,32

Data yang digunakan adalah data IDG Tahun 2017 dari BPS, karena data Tahun 2018 masih dalam tahap pengumpulan data akan dipublikasikan pada akhir Tahun 2019.

2 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)

26% 12,95% 19,54% 43,52% 33,24% 41,90% = 41,90% x 100%

= 161,15%

26,00%

Realisasi Persentase ARG Tahun 2018 sebesar 41,90%, melebihi dari target Tahun 2018 yakni sebesar 26%. Jumlah anggaran yang sudah Responsif Gender Tahun 2018 = Rp. 4.195.968.545.711,-. Jumlah Belanja Langsung pada APBD Prov. Jatim Tahun 2018 = Rp. 10.014.244.739.169,-.


2 Meningkatnya

Perlindungan Perempuan dan Anak

3 Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan dan Trafiking di Jawa Timur

20,00% -16,2% -6,88% 26,08% 26,62% -15,63%

=

-15,63%

x 100%

= -78,15%

(581

kasus) (621

kasus) (462

kasus) (339

kasus) (392

kasus)

20,00%

Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim sebesar -15,63%. Pada tahun 2017 jumlah kasus yang ditangani sebanyak 339 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 392 kasus, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 53 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh PPT

3 Meningkatnya Pengendalian Penduduk

4 Cakupan KB Aktif

70,50% 75,82% 76,68% 76,83% 76,21% 75,86%

= 75,86% x

100% =

107,60%

70,50%

Persentase Cakupan KB Aktif Tahun 2018 = 75,86%. Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2018 = 6.010.582 akseptor. Jumlah Pasangan Usia Subur Tahun 2018 = 7.922.969 Pasangan.


5 Persentase Data Kependudukan yang Akurat

99,70% - - - 99,39% 99,70%

=

99,70% x 100% =

100,00%

99,70%

Persentase Data Kependudukan yang Akurat Tahun 2018 sebesar 99,70%.

Jumlah Anggaran P-APBD Tahun 2018 Rp. 27.874.278.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran P-APBD Tahun 2018 Rp. 26.365.583.022,- (94,59%)




PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. RAHAYU, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590829 198503 2 003






16

NAMA PENGHARGAAN : PENGGERAK KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN

2017

YANG MENYERAHKAN : IBU MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL PENYERAHAN : 22 JULI 2017


Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …...pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan (3) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi