Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi ... · Penyusunan LKJIP tahun 2019 berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/OX/6/8/2003 tanggal

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

2019

1

1.1 GAMBARAN UMUM SKPD

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi

tantangan-tantangan kedepan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil

negara menjadi semakin profesional. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan

yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi Pemerintah

Daerah Provinsi Kalimantan Utara, mewujudkan penyelenggarakan pemerintahan

yang baik sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998

dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi

Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dilaksanakan.

Sehubungan dengan beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara sebagai

perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, wajib menyusun LKJIP setiap

tahun. Sebagai pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kegiatan serta

tingkat kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019, maka disusunlah LKJIP BPSDM

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019. Penyusunan LKJIP tahun 2019 berpedoman

pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/OX/6/8/2003

tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Selain menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun (2016-

2021), BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebagai SKPD yang dipimpin oleh Pejabat

Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga diwajibkan

menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja

dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan.

BAB I PENDAHULUAN

http://www.lakip.do.am/peraturan/PP_8_2006_Pelaporan_Keuangan_dan_Kinerja_Instansi_.pdf

http://www.lakip.do.am/peraturan/PP_8_2006_Pelaporan_Keuangan_dan_Kinerja_Instansi_.pdf


2019

2

Renja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang

menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu penyusunan

LKJIP tahun 2019 ini menjadi penting artinya sebagai salah satu laporan

pertanggung jawaban Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara kepada Gubernur

Provinsi Kalimantan Utara sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat

pada umumnya.

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur

Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di

Lingkungan Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan tugas dan fungsi

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebagai instansi Pengembangan Sumber Daya

Manusia Aparatur di daerah, maka gambaran umum pelayanan yang diberikan

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia

aparatur terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;

2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

(Renja) dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang meliputi

bidang pemerintahan, pembangunan, pengelolaan kelembagaan dan tenaga

kediklatan.

3. Penyelenggaraan diklat teknis aparatur sesuai dengan kebutuhan terhadap

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi.

4. Pengelolaan kelembagaan dan tenaga kediklatan dilingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten / Kota.

5. Menginventarisir mereviu data diklat Pemerintah Daerah / Provinsi dan Kabupaten

/ Kota.

6. Asistensi dan Evaluasi Penerapan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan

kelembagaan kediklatan.

7. Penanganan bidang Pengembangan Kompetensi Teknis inti.

8. Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur terhadap Program

Pengembangan Kompetensi melalui kerjasama dengan Lembaga Administrasi

Negara (LAN) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Kemendagri dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten / Kota.

9. Evaluasi pengembangan kompetensi jabatan kepemimpinan dan pelatihan dasar

Hasil penyelenggaraan diklat Pim I, II, III dan IV untuk mengetahui penerapan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik Perangkat Daerah dilingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten / Kota se-Provinsi

Kalimantan Utara.

10. Evaluasi atas peran BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten / Kota sebagai

pembina dan consulting.


2019

3

11. Melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur bersama-sama

dengan instansi terkait.

12 Monitoring dan Evaluasi / Pemantauan pengelolaan sumber belajar dan

kerjasama hasil penyelenggaraan diklat, baik internal maupun eksternal.

13. Perencanaan atas Program pengembangan kompetensi berdasarkan tugas dan

fungsi BPSDM.

14. Penyusunan Laporan Hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

15. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga BPSDM Provinsi

Kalimantan Utara.

16. Pembinaan Disiplin Pegawai BPSDM Provinsi Kalimantan Utara.

17. Pemberian advise yang berkaitan dengan permasalahan mutasi / perekrutan

Widyaiswara (tenaga pengajar)

18. Pemberdayaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Widyaiswara

19 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas

dan fungsinya.

Sehubungan dengan pelayanan tersebut di atas, maka dituntut adanya sumber

daya manusia/aparatur di bidang pengembangan kompetensi dan pengelolaan

kelembagaan kediklatan yang memiliki kompetensi, pengalaman, komitmen dan

berintegritas tinggi dalam rangka mewujudkan berhasilnya tugas-tugas dibidang

pengembangan kompetensi aparatur dalam rangka tercapainya pemerintahan yang

baik, akuntabel efektif dan efisien serta bertanggungjawab.

1.2 TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI BPSDM

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara adalah unsur pengembangan sumber daya

manusia penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas Pokok dan Fungsi BPSDM

Provinsi Kalimantan Utara dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara

Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan

Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagai unsur pengembangan kompetensi aparatur penyelenggaraan

pemerintahan daerah BPSDM Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok yaitu

Menyelenggarakan Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan

dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan

Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur dilingkungan pemerintahan

Provinsi dan Kabupaten / Kota;


2019

4

3. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintah Provinsi dan

Kabupaten / Kota;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Pengembangan Sumber

Daya Manusia aparatur di Provinsi dan Kabupaten / Kota;

5. Pelaksanaan administrasi BPSDM Provinsi Kalimantan Utara;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya.

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI.

Secara struktural BPSDM Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 1(satu) Kepala

Badan, 1(satu) Sekretariat dan 2(dua) Bidang.

Susunan Organisasi BPSDM Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan

Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

1. Kepala Badan;

2. Sekretaris, membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis :

a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum & Pilihan Jabatan Administrasi

b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti jabatan Administrasi

c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat

Daerah Penunjang.

4. Kepala Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial &

Fungsional :

a. Sub Bidang Sertifikasi, Kelembagaan dan Kerjasama

b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan

c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

5. Jabatan Fungsional Widyaiswara.

6. Pelaksana


2019

5

Lebih jelasnya Struktur Organisasi BPSDM Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :


2019

6

1.2.3 URAIAN TUGAS PERANGKAT ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017

tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Daerah Provinsi

Kalimantan Utara. Adapun tugas Pejabat Struktural di Lingkungan BPSDM Provinsi

Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara mempunyai Uraian Tugas

sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan perumusan Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rancangan Kegiatan

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penetapan

Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP),

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi menunjang

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

kesekretariatan, pengembangan kompetensi teknis dan sertifikasi,

kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan kesekretariatan, pengembangan kompetensi teknis dan

sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan

fungsional, serta menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional fungsi

penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Provinsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan program kerja bidang

pengembangan kompetensi teknis dan bidang sertifikasi, kelembagaan,

pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

f. Melaporkan program kerja pengembangan dan kompetensi teknis serta

bidang sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial

dan fungsional.

g. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan lingkup Badan.

h. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan fungsi penunjang

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

provinsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan


2019

7

perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan

pemerintah daerah provinsi.

i. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan

lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar di bidang Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional program perencanaan dan keuangan serta

umum dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat

berjalan secara efektif dan efisien.

b. Membagi tugas kepada subbag perencanaan dan keuangan serta

subbag umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangan masing-

masing agar tugas terlaksana dengan baik.

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas subbag perencanaan dan

keuangan serta subbag umum dan kepegawaian sesuai dengan

kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.

d. Menyelia pelaksanaan program perencanaan dan keuangan serta umum

dan kepegawaian sesuai dengan tugas masing-masing agar

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

e. Melaksanakan program perencanaan dan keuangan serta umum dan

kepegawaian baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

f. Mengevaluasi program perencanaan dan keuangan serta umum dan

kepegawaian secara berkala agar pelaksanaan program dapat berjalan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Membuat laporan program perencanaan dan keuangan serta umum dan

kepegawaian.

h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang secretariat sesuai jadwal

yang telah ditetapkan untuk optimalisasi tugas, melaksanakan kegiatan

harian, bulanan, triwulan, semester dan tahunan bidang sekretariat.

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkup bidang secretariat dengan

cara mengidentifikasi jabatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di

masa yang akan datang.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik



2019

8

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian

Tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja dengan sub bagian perencanaan dan

keuangan sesuai dengan program kerja sekretariat sebagai acuan

pelaksanaan tugas agar dapat menghasilkan usulan program dan

kegiatan tahunan yang efektif dan efisien.

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggungjawab masing-masing agar tugas dapat terdistribusi dengan

baik dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbag

perencanaan dan keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan

tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.

d. Menyiapkan bahan penyusun Rencana Strategis, program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan tanggungjawab untuk menghasilkan usulan

program yang sesuai dengan Rencana Strategis.

e. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja

Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja sesuai kebutuhan organisasi

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

f. Menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan kedalam

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk

didalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.

h. Menyusun Rencana Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta

rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan tugas

dan tanggungjawab agar tercapai tujuan anggaran yang efisien dan

efektif.

i. Menyiapkan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan, Pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang

berlaku agar tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif dan

akuntabel.

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan subbag perencanaan dan

keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.


2019

9

k. Melaporkan pelaksanaan tugas dilingkungan subbag perencanaan dan

keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah Pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas

sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai dengan aturan

yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan

tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang

ditetapkan.

c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas berjalan

dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai

dengan sasaran yang ditetapkan.

e. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian baik kerja teknis

maupun operasional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.

f. Mengevaluasi hasil kegiatan umum dan kepegawaian berdasarkan

perencanaan yang telah ditetapkan.

g. Melaporkan hasil kegiatan umum dan kepegawaian berdasarkan

perencanaan yang telah ditetapkan.

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan

maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai Uraian

Tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional program pengembangan kompetensi umum

dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan

administrasi, dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi

perangkat daerah penunjang sesuai dengan aturan yang berlaku agar

dapat berjalan secara efektif dan efisien.

b. Membagi tugas kepada subbid pengembangan kompetensi umum dan

pilihan jabatan administrasi, subbid pengembangan kompetensi inti

jabatan administrasi, dan subbid pengembangan kompetensi inti jabatan

administrasi perangkat daerah penunjang sesuai dengan kewenangan

masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas subbid pengembangan kompetensi

umum dan pilihan jabatan administrasi, subbid pengembangan


2019

10

kompetensi inti jabatan administrasi, dan subbid pengembangan

kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang sesuai

dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik.

d. Menyelia pelaksanaan program pengembangan kompetensi umum dan

pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan


perangkat daerah penunjang sesuai dengan tugas masing-masing agar

pelaksanaan pekerjaaan dapat berjalan dengan baik.

e. Melaksanakan program pengembangan kompetensi umum dan pilihan

jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan


perangkat daerah penunjang baik teknis maupun operasional sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

f. Mengevaluasi program pengembangan kompetensi umum dan pilihan

jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan


perangkat daerah penunjang.

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik


6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan

Jabatan Administrasi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan dan menyusun RKA kegiatan Diklat Pengembangan

Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi.

b. Mendistribusikan tugas administrasi kepada bawahan untuk pembuatan

proposal, panduan dan SK Panitia.

c. Membuat konsep jadwal dan melakukan koordinasi/konsultasi kegiatan

dengan narasumber.

d. Mengkonsep surat ke BKD/OPD untuk informasi kegiatan diklat.

e. Melaksanakan kegiatan diklat Pengembangan Kompetensi Umum dan

Pilihan Jabatan Administrasi.

f. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat Kabupaten/Kota.

g. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.

h. Melakukan pembinaan pegawai di bawah Subbid Pengembangan

Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi.

i. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan baik



2019

11

7. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :


Kompetensi Inti Jabatan Administrasi.

b. Mendistribusikan tugas administrasi kepada staf pelaksana dalam hal

pembuatan proposal, panduan pelaksanaan kegiatan, SK panitia, daftar

hadir, ATK peserta.

c. Menyusun jadwal kegiatan dan melakukan koordinasi/konsultasi

kegiatan.

d. Melakukan koordinasi/konsultasi narasumber dan membuat surat

permohonan.

e. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan

kompetensi inti jabatan administrasi.

f. Membuat konsep surat ke BKD dan seluruh OPD untuk informasi diklat

dan pemanggilan peserta.

g. Melaksanakan persiapan kegiatan baik administrasi maupun teknis di

lapangan.

h. Fasilitasi penyelenggara diklat dengan Kabupaten/Kota.

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat

pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi.

j. Melakukan pembinaan dan penilaian staf pelaksana serta membagi

tugas-tugas dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.

k. Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada atasan.

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah Pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi

Perangkat Daerah Penunjang mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :


Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi Perangkat Daerah

Penunjang.

b. Mendistribusikan tugas administrasi kepada staf pelaksana dalam hal ini

pembuatan proposal, panduan dan SK Panitia.

c. Mengkonsep jadwal dan melakukan koordinasi/konsultasi kegiatan.

d. Melakukan konsultasi dan koordinasi narasumber dan mengkonsep surat

permintaan sebagai narasumber.

e. Melakukan pengawasan dan mengendalikan kegiatan.

f. Mengkonsep surat ke BKD dan seluruh OPD mengenai informasi diklat

dan pemanggilan peserta.

g. Melaksanakan persiapan kegiatan administrasi teknis di lapangan.


2019

12

h. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat Kabupaten/Kota.

i. Melakukan pembinaan pegawai dan membagi tugas kepada staf

pelaksana.

j. Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada atasan.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan baik


9. Kepala Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional program Sertifikasi, Kelembagaan, dan

Kerjasama, pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan

pengembangan kompetensi jabatan fungsional sesuai dengan aturan

yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

b. Melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi ditingkat provinsi dan

Kabupaten/Kota kelembagaan tenaga pengembangan kompetensi,

sumber belajar dan kerjasama antara lembaga.

c. Membagi tugas kepada subbid Sertifikasi, Kelembagaan, dan Kerjasama,

subbid pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan subbid

pengembangan kompetensi jabatan fungsional sesuai dengan


d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas subbid Sertifikasi, Kelembagaan,

dan Kerjasama, subbid pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan

subbid pengembangan kompetensi jabatan fungsional sesuai dengan


e. Menyelia pelaksanaan program Sertifikasi, Kelembagaan, dan

Kerjasama, subbid pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan

subbid pengembangan kompetensi jabatan fungsional sesuai dengan

tugas masing-masing agar pelaksanaan pekerjaaan dapat berjalan

dengan baik.

f. Melaksanakan program Sertifikasi, Kelembagaan, dan Kerjasama, subbid

pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan subbid pengembangan

kompetensi jabatan fungsional baik teknis maupun operasional sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

g. Mengevaluasi program Sertifikasi, Kelembagaan, dan Kerjasama, subbid

pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan subbid pengembangan

kompetensi jabatan fungsional secara berkala agar pelaksanaan program

dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

h. Membuat laporan Sertifikasi, Kelembagaan, dan Kerjasama,

pengembangan kompetensi kepemimpinan, dan pengembangan

kompetensi jabatan fungsional.


2019

13

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik


10. Kepala Sub Bidang Sertifikasi, Kelembagaan dan Kerjasama mempunyai

Uraian Tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan sertifikasi, kelembagaan dan kerjasama.

b. Melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

c. Menyusun dan menetapkan standar kompetensi Jabatan.

d. Menyusun dan menetapkan grade/derajat standar kompetensi Jabatan.

e. Melaksanakan sertifikasi kompetensi Jabatan.

f. Melaksanakan kerjasama sertifikasi kompetensi.

g. Melaksanakan Tempat Uji Kompetensi.

h. Melaksanakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

i. Menyiapkan assessor sertifikasi kompetensi.

j. Melaksanakan standar kompetensi teknis.

k. Melaksanakan standar kompetensi manajerial.

l. Pembinaan dan pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, dan pelaporan

sertifikasi dan sumber belajar dan kerjasama.

m. Melaksanakan Pengembangan Kelembagaan.

n. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan kerjasama.

o. Melaksanakan sertifikasi.

p. Melaksanakan sharing informasi dan komunikasi antar lembaga

pengelola.

q. Melaksanakan pengiriman tenaga pengembang kompetensi untuk

mengikuti diklat TOT, TOC, MOT, dan TOF.

r. Menyiapkan draf naskah kerjasama (Mou).

s. Melaksanakan kerjasama antar lembaga.

t. Melaksanakan pengiriman tenaga pengembang untuk mengikuti seminar

Loka karya, workshop dan symposium baik nasional maupun

internasional.

u. Memfasilitasi kegiatan tenaga Pengembang kompetensi dalam upaya

peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

v. Melaksanakan seminar, loka karya, workshop dan orasi ilmiah bagi

tenaga pengembang kompetensi.

w. Melakukan koordinasi monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan

kelembagaan dan tenaga pengembang.

x. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat

berjalan dengan baik.


2019

14

y. Membimbing bawahan agar kegiatan pelaksanaan tugas dapat berjalan

dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

z. Melaporkan hasil kegiatan, sertifikasi, kelembagaan dan kerjasama serta

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan

maupun tertulis.

aa. Melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi.

bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik


11. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan


a. Merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi pimpinan daerah

sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif

dan efisien.

b. Merencanakan kegiatan pengembangan jabatan pimpinan tinggi sesuai

dengan aturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan

efisien.

c. Merencanakan kegiatan pengembangan jabatan kepemimpinan dan

kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan aturan yang

berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

d. Menghimpun, mengkoordinir dan memfasilitasi usulan pengembangan

kompetensi kepemimpinan dari kabupaten / kota yang menjadi lingkup

tugas dan tanggungjawab.

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan


ditetapkan.

f. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat

berjalan dengan baikdan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

g. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai


h. Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan instrument pembelajaran

pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi

yang menjadi lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

i. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi aparatur yang

melaksanakan tugas di bidang pengembangan kompetensi

kepemimpinan.

j. Mengembangkan inovasi penyelenggaraan diklat dan non diklat pada

bidang kompetensi kepemimpinan.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan

maupun tertulis.


2019

15

12. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional


a. Merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional

sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif

dan efisien.

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan


ditetapkan.

c. Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat

berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

d. Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik sesuai


e. Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional

baik kerja teknis maupun operasional berdasarkan perencanaan yang

telah ditetapkan.

f. Mengevaluasi hasil kegiatan pengembangan kompetensi jabatan

fungsional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.

g. Melaporkan hasil kegiatan pengembangan kompetensi jabatan

fungsional berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.

h. Mengadakan pemantauan dan pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan

pengembangan kompetensi jabatan fungsional.

i. Merencanakan bahan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan

aturan yang berlaku.

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengembangan

kompetensi jabatan fungsional.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan

maupun tertulis.

13. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara mempunyai tugas sesuai

dengan Permenpan No. 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional

Widyaiswara dan Angka Kreditnya, tugas pokok Widyaiswara adalah Mendidik,

mengajar dan / atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Diklat

Pemerintah masing-masing, tugas pokok tersebut dirinci dalam kegiatan

Widyaiswara sesuai jenjang jabatan sebagai berikut:

a. Widyaiswara Pertama, yaitu:

1) Menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II;

2) Menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III;

3) Menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV;

4) Menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III;


2019

16

5) Menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;

6) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;

7) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional PenjenjanganTingkat Lanjutan;

8) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Menengah;

9) Menyusun kurikulum Diklat Teknis;

10) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

golongan I dan II;

11) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

golongan III;

12) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Dasar;

13) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

14) Menyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) / Rancang

Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara

Pembelajaran (SAP) / Rencana Pembelajaran (RP) sesuai

spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;


Bangun;

16) Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran

(SAP) / Rencana Pembelajaran (RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat

Prajabatan Golongan III;




spesialisasinya pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;




spesialisasinya pada Diklat Teknis;

19) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

Golongan I dan II;

20) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

Golongan III;

21) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional


22) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

23) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

Golongan I dan II;

24) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

Golongan III;


2019

17

25) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional


26) Penyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

27) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

Golongan I dan II;

28) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan

Golongan III;

29) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional


30) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

31) Melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat sesuai spesialisasinya

pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;


pada Diklat Prajabatan Golongan III;


pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;


pada Diklat Teknis;

35) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat

Prajabatan Golongan I dan II;


Prajabatan Golongan III;


Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;


Teknis;

39) Mengelola program Diklat di instansinya;

40) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan

I dan II;

41) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan

III;

42) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Fungsional


43) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Teknis.

b. Widyaiswara Muda, yaitu:

1) Melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;

2) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan I dan II;

3) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan Golongan III;

4) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat IV;


2019

18

5) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat III;

6) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat II;

7) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Pembentukan Jabatan

Fungsional;

8) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat

Dasar;


Lanjutan;


Menengah;


Tinggi;

12) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis;

13) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV;

14) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan

Jabatan Fungsional;

15) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Fungsional

Penjenjangan Tingkat Lanjutan;

16) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Dikat Teknis;

17) Menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai spesialisasinya pada

Diklatpim Tingkat IV;


Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;


Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;


Diklat Teknis;

21) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat

IV;

22) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklat

Pembentukan Jabatan Fungsional;




25) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV;

26) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan

Jabatan Fungsional;



28) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;


2019

19

29) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat

IV;

30) Menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklat






pada Diklatpim Tingkat IV;


pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;


pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;


pada Diklat Teknis;

37) Memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim

Tingkat IV;




Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;


Teknis;

41) Membimbing peserta Diklat dalam penulisan Kertas Kerja (KK) pada

Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

42) Membimbing peserta Diklat dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) /

Observasi Lapangan (OL) pada Diklatpim Tingkat IV sesuai

spesialisasinya;

43) Menjadi moderator/narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam

kelas pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

44) Mengelola program Diklat di instansinya sebagai anggota;

45) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat IV;

46) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat Pembentukan

Jabatan Fungsional;





2019

20

c. Widyaiswara Madya, yaitu:


2) Menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II;

3) Menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan III;

4) Menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV;

5) Menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat III;

6) Menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat II;

7) Menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat I;

8) Menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;

9) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;

10) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;

11) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat menengah;

12) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;

13) Menyusun kurikulum Diklat Teknis;

14) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;


Tingkat Menengah;



Diklatpim Tingkat III;


Diklat Fungsional Tingkat Menengah;


Diklat Teknis;


III;


Tingkat Menengah;


23) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat III;


Tingkat Menengah;



III;


Tingkat Menengah;



pada Diklatpim Tingkat III;


2019

21


pada

31) Diklat Fungsional Tingkat Menengah;


pada

Diklat Teknis;


Tingkat III;


Fungsional Tingkat Menengah;


Teknis;

36) Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat

IV sesuai spesialisasinya;


III sesuai spesialisasinya;

38) Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat IV

sesuai spesialisasinya;

39) Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat III


40) Menjadi moderator/narasumber pada seminar / lokakarya / diskusi dalam


41) Menjadi moderator/narasumber pada seminar / lokakarya / diskusi dalam

kelas pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;

42) Mengelola program Diklat di instansinya sebagai penanggung jawab;

43) Melaksanakan evaluasi program Diklatpim Tingkat III;

44) Melaksanakan evaluasi program Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat

Menengah;

45) Melaksanakan evaluasi program Diklat Teknis.

d. Widyaiswara Utama, yaitu:


2) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat III;

3) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat II;

4) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim Tingkat I;


Lanjutan;


Menengah;


2019

22


Tinggi;

8) Menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis;

9) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II;

10) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;


Penjenjangan Tingkat Tinggi;



Diklatpim Tingkat II;


Diklatpim Tingkat I;


Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;


Diklat Teknis;


II;

18) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;




21) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat II;

22) Menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;





II;


I;





pada Diklatpim Tingkat II;


pada Diklatpim Tingkat I;


pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;


2019

23


pada Diklat Teknis;


Tingkat II;


Tingkat I;


Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;


Teknis;


IV sesuai spesialisasinya;


III sesuai spesialisasinya;

39) Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat II


40) Membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK pada Diklatpim Tingkat I


41) Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat IV

sesuai spesialisasinya

42) Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat III


43) Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat II


44) Membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada Diklatpim Tingkat I


45) Menjadi moderator/narasumber pada seminar/ lokakarya/diskusi dalam



kelas pada Diklatpim Tingkat III sesuai spesialisasinya;

47) Menjadi moderator/narasumber pada seminar/lokakarya/diskusi dalam

kelas pada Diklatpim Tingkat II sesuai spesialisasinya;


kelas pada Diklatpim Tingkat I sesuai spesialisasinya;

49) Mengelola program Diklat di instansinya sebagai penanggung jawab;

50) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat II;

51) Melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklatpim Tingkat I;





2019

24

1.3 Sumber Daya Organisasi

Saat ini struktur yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara adalah pola

minimal yang disetujui oleh Kementrian PAN & RB serta Kementrian dalam Negeri

sehingga terdapat beberapa fungsi yang harus digabung. Penyelenggaraan tugas

pengembangan SDM dalam bidang pengetahuan / keterampilan dan sikap perilaku

ASN sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur negara khususnya

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang

menyelenggarakan pelayanan pengembangan secara adil dan merata terhadap

Aparat Sipil Negara dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada

daerah, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, serta berwibawa bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus

terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pengembangan SDM khususnya pada

bidang pengembangan kompetensi.

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di BPSDM Provinsi Kalimantan

Utara sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang PNS yang terdiri dari pejabat struktural

(eselon) sebanyak 11 (sebelas) orang, Jabatan Fungsional Widyaswara 5 (lima)

orang, pegawai non eselon 20 (dua puluh) orang, selain itu terdapat tenaga kontrak

(PTT) berjumlah 7 (tujuh) orang dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu /

pendidikan. Berikut data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di

lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan usia, jabatan, pendidikan

pangkat dan golongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

A. Berdasarkan Usia

Pegawai Negeri Sipil BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 36 (tiga puluh

enam) orang. Pegawai yang berusia 18-29 tahun sebanyak 11 (sebelas) orang, 30-39

tahun sebanyak 7 (tujuh) orang, 40-49 tahun sebanyak 10 (sepuluh) orang, 50-55

tahun sebanyak 7 (tujuh) orang, dan lebih dari 55 tahun 1 (satu) orang, berikut ini tabel

komposisi pegawai berdasarkan usia :


2019

25

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia di lingkungan BPSDM

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

GENDER

USIA

JUMLAH 18-29 30-39 40-49 50-55 >55

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PRIA 4 4 7 5 1 21

WANITA 7 3 3 2 - 15

Jumlah 11 7 10 7 1 36

Sumber : Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

B. Berdasarkan Eselon

Pegawai Negeri Sipil BPSDM Provinsi Kalimantan Utara yang menempati

jabatan Eselon II sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III sebanyak 2 (dua) orang, Eselon

IV sebanyak 8 (delapan) orang, dan Non Eselon sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Berikut ini tabel komposisi pegawai berdasarkan eselon :

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon di lingkungan BPSDM


GENDER

ESELON

II III IV JUMLAH NON ESELON JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PRIA 1 1 5 7 14 21

WANITA - 1 3 4 11 15

Jumlah 1 2 8 11 25 36



2019

26

C. Berdasarkan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Saat ini BPSDM Provinsi Kalimantan Utara terdapat 5 (lima) Pejabat Fungsional

Widyaiswara. Berikut ini tabel rekapitulasi jabatan Widyaiswara berdasarkan jenjang

jabatan :

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Widyaiswara di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

GENDER

WIDYAISWARA

UTAMA MADYA MUDA PERTAMA JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PRIA 1 - 2 - 3

WANITA - 1 1 - 2

Jumlah 1 1 3 - 5


D. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil BPSDM Provinsi

Kalimantan Utara dengan latar belakang SLTA/Sederajat sebanyak 2 (dua) orang,

Diploma III (D3) sebanyak 4 (empat) orang, Diploma IV (D4) sebanyak 3 (tiga) orang,

Sarjana (S1) sebanyak 16 (enam belas) orang, dan Magister (S2) sebanyak 12 (dua

belas) orang. Berikut ini tabel komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan

Per 31 Desember 2019 :

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

GENDER

PENDIDIKAN JUM

LAH SD SLTP SLTA DI DII DIII DIV S1 S2 S3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PRIA - - 1 - - 2 1 10 8 - 21

WANITA - - 1 - - 2 2 6 4 - 15

Jumlah - - 2 - - 4 3 16 12 0 36



2019

27

E. Berdasarkan Golongan

Dari sejumlah 36 (tiga puluh enam) Pegawai Negeri Sipil BPSDM Provinsi

Kalimantan Utara yang menempati Golongan II sebanyak 5 (lima) orang, Golongan III

sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, Golongan IV sebanyak 9 (sembilan) orang

berikut ini tabel komposisi pegawai berdasarkan golongan :

Tabel 1.5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia di lingkungan BPSDM


GENDER

GOLONGAN

JUMLAH

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (7)

PRIA - 3 13 5 21

WANITA - 2 9 4 15

Jumlah 11 5 22 9 36


F. Pegawai Tidak Tetap (PTT)

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara memiliki tenaga kontrak sebanyak 7 (tujuh)

orang dengan kualifikasi pendidikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.6

Komposisi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

GENDER

PENDIDIKAN

JUMLAH

SD SLTP SLTA S1

(1) (2) (3) (4) (4) -

PRIA 1 - 1 3 5

WANITA - - 1 1 2

Jumlah 1 - 2 4 7



2019

28

1.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan baik APBD

maupun APBN serta tugas pembantuan lainnya cukup memadai adapun dalam rangka

menunjang kelancaran tugas-tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur,

Sarana dan Prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi

perkembangan dan kemajuan teknologi. Adapun uraiannya sebagai berikut :

a. Kondisi kantor masih sewa dan terbatasnya daya listrik yang terpasang.

b. Komputer/laptop dan printer kurang memadai guna menunjang kegiatan di

kantor.

c. Belum adanya gedung asrama dan fasilitas penunjang kegiatan diklat.

d. Pelaksanaan kegiatan telah didukung dengan fasilitas alat transportasi dinas

baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).

e. Mobilitas dari satu tempat kegiatan menuju tempat kegiatan lainnya telah

difasilitasi kendaraan dinas roda 4 (empat) namun masih belum efektif.

Tabel 1.7

Daftar Aset / Modal BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

NO JENIS BARANG JUMLAH

UNIT KETERANGAN

I Prasarana :

1. Luas Tanah

2. Luas Gedung

II Sarana :

1 Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor Roda 4

2 Meja

Meja Kerja Kayu

Kerja Pejabat

Podium

3 Kursi

Kursi kerja lipat

4 Lemari

Lemari kayu

Lemari Makan


2019

29


UNIT KETERANGAN

Lemari Arsip

Filling Besi/Metal

5 Printer

6 Dispenser

7 Lemari es

8 Pesawat Telepon/Fax

9 Jam Dinding

10 Whiteboard

11 Televisi

12 Kipas Angin

13 Mesin sidik jari

14 Mesin ketik elektronik/listrik

15 Mesin ketik Manual Portable

16 Brankas/Band kas kecil/besar

17 AC

18 Camera

19 Alat pemadam portable

20 Laptop

21 Computer PC

22 UPS

23 Proyektor + Attachment

24 Faximile

25 Gorden/Tirai

26 Papan nama instansi

27 Papan Pengumuman

28 Alat pemotong kertas

29 Alat hiasan

30 Pipa besi umbul-umbul

31 Tiang bendera

32 Alat Penghancur Kertas

33 Lensa Camera

34 Note Book

35 AC Split

36 Scanner


2019

30


UNIT KETERANGAN

37 Ilmu Pengetahuan Umum

38 Hardisk

39 Handy Cam

40 Transportable Water Pump

41 Microphone/Wireless Mic

42 Audio Mbding Portable

43 Handy Talky

44 Alat Musik/Band

Sumber : Laporan Pengurus Barang Per 31 Desember 2019

1.4 Isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis dalam rangka peningkatan peranan diklat antara lain :

a. Meningkatkan kemampuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BPSDM) baik dalam Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarana untuk

melakukan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan di wilayah

provinsi Kalimantan utara.

b. Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Diklat secara

mandiri di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

c. Menjadikan pelayanan dasar masyarakat sebagai prioritas dalam pembinaan

teknis substantif diklat.

d. Tuntutan ASN menjadikan tatakelola Pemerintahan yang baik di Masyarakat.

e. Belum Optimalnya penerapan system pengelolaan program pengembangan

kompetensi di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

f. Perlunya peningkatan penanganan diklat bagi aparatur penyelenggara diklat

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atas pengembangan

kompetensi Sumber Daya Manusia penyelenggara diklat.

g. Reformasi pelayanan publik menuju prestasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.

h. Perubahan paradigma baru kompetensi aparatur pemerintah daerah oleh Badan

Diklat menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bukan

semata-mata melaksanakan diklat diharapkan menjadi “Pembinaan dan

kompetensi aparatur” yang lebih mengutamakan standar kompetensi jabatan.

1.5 Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi

beberapa hal sebagai berikut :


2019

31

1. Minimnya kompetensi aparatur yang mengakibatkan belum optimalnya

pelayanan publik.

2. Masih terbatasnya sarana dan prasana pendukung pengembangan

kompetensi/penyelenggaraan diklat.

3. Masih terbatasnya tenaga profesional di bidang pengembangan

kompetensi/penyelenggaraan diklat.

4. Sistem penyelenggaraan diklat belum berbasis teknologi informasi.

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang masih sangat minim sehingga dalam

melaksanakan tugas merangkap sehingga tugas dan fungsi jabatan yang diemban

tidak terlaksanakan dengan maksimal dikarenakan lebih banyak membantu pada

kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.

1.6 Solusi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut pelaksanaan

program dan kegiatan yang ada pada BPSDM Provinsi Kalimantan Utara meliputi

beberapa hal sebagai berikut sebagaimana diatas, perlu ditempuh solusi sebagai

berikut :

1. Memberdayakan pegawai yang ada dengan diikutsertakan dalam Pendidikan dan

Pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas bagi pegawai

BPSDM sebagai aparatur pemerintah.

2. Menganggarkan sarana dan prasarana yang dianggap penting untuk menunjang

Kegiatan BPSDM.

3. Akan mengikut sertakan dalam peningkatan kualitas pengembangan kompetensi

aparatur penyelenggara diklat, yaitu pada diklat TOT, TOC, MOT, dan TOF

Laskar.

4. Akan di terapkan SIM Diklat untuk mempermudah dalam penyelenggaraan diklat.

5. Untuk Sumber daya manusia diupayakan mengajukan permohonan permintaan

tambahan Pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan

Utara dengan harapan dapat menempatkan beberapa Pegawai yang baru Ke

BPSDM agar dapat membantu Sumber Daya Manusia yang ada.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan

Utara selama Tahun 2019. Capaian kinerja (Performance result) tersebut

diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai tolak ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana

kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(Performance Gap) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika Penyusunan sebagai berikut :


2019

32

Ringkasan Eksekutif

Dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi, sejauh mana organisasi telah

mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kendala–kendala yang dihadapi dan langkah-

langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang

dihadapi organisasi.

Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan strategi dan kebijakan, perencanaan strategis,

ringkasan/iktisar perjanjian kinerja organisasi tahun yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan;

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

a. Matriks Renstra

b. Perjanjian Kinerja

c. Ringkasan Pengukuran Kinerja.


2019

33

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara

sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pengembangan kompetensi sebagai salah satu fungsi manajemen berperan

untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan

perencanaan yang diharapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif

dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu tertentu dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi

Kalimantan Utara yang berpedoman pada Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Utara

ditetapkanlah tujuan dan sasaran BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Utara


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan/sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021 Ket

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatnya

Kualitas ASN

dilingkungan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan Utara

Peningkatan

Kapasitas

ASN

Tujuan: Persentase ASN Yang Bersertifikasi Kompetensi

90%

90%

60%

65%

65%

Sasaran : Persentase

Tingkat Kelulusan

ASN Yang Mengikuti

Diklat

90% 90% 90% 90% 90%

2. Terwujudnya

Penyelenggara

Diklat Yang

Mandiri

Mewujudkan

Akreditasi

Penyelengg

ara Diklat

Tujuan:

Nilai Akreditasi C C C C C

Sasaran:

Nilai Akreditasi C C C C C


2019

34

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Mengacu kepada tujuan dan sasaran BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

yang telah ditetapkan, maka Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2016-2021 dalam rangka mencapai tujuan dan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Strategi dan Kebijakan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

(1) (2) (3) (4)

Meningkatkan

Kualitas ASN

Dilingkungan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Utara

Peningkatan

Kapasitas ASN

a. Melaksanakan

diklat teknis, manajerial,

fungsional dan sosial

kultural

b. Melaksanakan sertifikasi

jabatan

c. Melaksanakan kegiatan

pelatihan dasar CPNS,

diklat kepemimpinan,diklat

teknis dan fungsional

sesuai pedoman

penyelenggaraan dan

perencanaan yang telah

ditetapkan

Meningkatkan jumlah

Sumber Daya Manusia

Aparatur yang

bersertifikasi

kompetensi sesuai

bidang, bersifat umum

dan bersifat penunjang.

Terwujudnya

Penyelenggara

Diklat Yang

Mandiri

Meningkatkan

Akreditasi

Penyelenggara

Diklat

a. Mempersiapkan unsur

organisasi lembaga,

program dan

pengelolaan diklat

dalam rangka akreditasi

b. Membuat perjanjian

kerjasama antara

Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara dan

Pemerintah Kab/Kota

dalam rangka

pemanfaatan sarana

prasarana untuk

pemenuhan akreditasi

c. Melakukan evaluasi

pasca diklat sesuai

pedoman yang

ditetapkan.

- Menjalin kerjasama

antara pemerintah

Provinsi Kaltara

dengan Pemerintah

Kab/Kota untuk

pemanfaatan

fasilitas diklat

- Membuat master

plan pembangunan

kampus diklat

BPSDM Provinsi

Kalimantan Utara

- Mengalokasikan

anggaran secara

bertahap rencana

pembangunan

sarana prasarana

BPSDM Provinsi

Kalimantan Utara.


2019

35

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Utara kepada

Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 07 Januari 2019 menjadi

kesepakatan bersama akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dalam dokumen

perencanaan, perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab kepala SKPD terkait dan

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara selaku atasan langsung memberikan supervise

yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari

perjanjian tersebut untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan Rencana

Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, selanjutnya dengan target perjanjian sesuai

dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3)

1 Peningkatan Kapasitas

ASN

Persentase Tingkat

Kelulusan ASN yang

Mengikuti Diklat 90

2 Meningkatkan Akreditasi

Penyelenggara Diklat Nilai Akreditasi C


2019

36

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran

kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dimana pengukuran kinerja

tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi

kinerja. Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihannya merupakan hasil

kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen

yang ada di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara tidak terkecuali pengaruh

situasi dan kondisi dalam proses pelaksanaannya.

Upaya pengukuran kinerja tidak selalu mudah, karena hasil capaian suatu

indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu input (program, kegiatan dan

sumber dana) akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antar berbagai

input dan pihak-pihak yang terkait dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Dengan

demikian keberhasilan realisasi dalam suatu kegiatan tidak dapat dikatakan hanya dari

satu sumber dana atau dari satu pihak saja, maka dalam bab ini akan diuraikan

mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang

dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta langkah-langkah antisipatif

yang akan diambil oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Utara untuk lebih meningkatkan

kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dimasa yang akan datang. Bab ini dibagi

menjadi dua bagian yaitu pengukuran capaian kinerja serta evaluasi dan analisis

akuntabilitas kinerja.

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan

Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam

rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang

telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara

periodik. Dengan adanya pengukuran capaian kinerja ini, maka akan dapat diambil

suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas

program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan

RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RAKER PEMDA yang juga

dipakai dalam penyusunan LKJIP adalah :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


2019

37

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO. INTERVAL NILAI REALISASI

KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

KODE

(1) (2) (3)

1 91% < 100% Sangat Tinggi

2 76% < 90% Tinggi

3 66% < 75% Sedang

4 51% < 65% Rendah

5 < 50% Sangat Rendah

(Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017)

Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan.

Penghitungan prosentase pencapaian dan rencana tingkat capaian perlu

memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi semakin Tinggi

realisasi semakin menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Pengukuran capaian

kinerja atas sasaran dan progam dilakukan dengan membandingkan antara

rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan, atau

dengan menggunakan rumus :

Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja, digunakan indikator kinerja

sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu

sasaran tersebut agar bisa dicapai.

2. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran strategis yang terdiri dari :

- Input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)

- Output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu

kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik

- Outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada

waktu tertentu secara langsung

- Benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu

kegiatan

- Impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative

pada setiap tingkapan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Capaian (%) = Realisasi (Rp.)___ x 100%

Target (Rp.)


2019

38

3.1.2 Pengungkapan Renstra baru yang belum diukur di Tahun 2017

Program dan kegiatan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran

2019 terdapat sebanyak 3 (tiga) program strategis dan 10 (sepuluh) kegiatan. Adapun

realisasi kinerja dan capaian kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat

pada table dibawah ini :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

REALISASI KINERJA

CAPAIAN KINERJA

(1) (2)

1.

Peningkatan

Kapasitas

ASN

Persentase

Tingkat

Kelulusan

ASN yang

Mengikuti

Diklat

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

100 % 166,66 %

Pendidikan dan Pelatihan Formal

100 % 166,66 %

Program Pengembangan Kompetensi

99,64 % 166,06 %

Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis

99,50 % 165,83 %

Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus singkat/Bimtek

99,24 % 165,40 %

Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional

99,61 % 166,01 %

Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan

99,12 % 165,20 %

Pelaksanaan Rumpun Diklat Pelatihan Dasar CPNS

99,80 % 166,33 %

Pelaksanaan Rumpun Diklat Managerial

99,54 % 165,90 %

2.

Meningkatka

n Akreditasi

Penyelengga

ra Diklat

Nilai

Akreditasi

Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi

98,25 % 172,36 %

Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi

97,37 % 170,82 %

Penyusunan Instrumen Sertifikasi Kompetensi

97,33 % 170,75 %

Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Kediklatan

99,62 % 174,77 %


2019

39

3.2 Analisis Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

Pengukuran capaian kinerja tahun 2019 merupakan bagian dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara.

Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2019 dan

membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja (PK) Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menitikberatkan

pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Provinsi Kalimantan Utara

menyempurnakan rumusan sasaran strategis yang dominan yang dinilai signifikan bagi

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran

strategis secara langsung.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih

mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk

mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja

pada tahun 2019 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement).

Sasaran ini diukur dengan IKU dari sasaran yang telah ditetapkan, capaian secara

ringkas disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Peningkatan

Kapasitas ASN

Persentase

Tingkat

Kelulusan ASN

yang Mengikuti

Diklat

90% 123,18% 136,86%

2.

Meningkatkan

Akreditasi

Penyelenggara

Diklat

Nilai Akreditasi C C 100%

Pada table 3.1 tersebut menunjukkan bahwa capaian IKU yang ditetapkan

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 sudah sangat baik,

terutama jika dilihat dari persentase tingkat kelulusan ASN yang mengikuti diklat

melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian yang sangat baik


2019

40

tersebut menggambarkan bahwa BPSDM Provinsi Kalimantan Utara telah mampu

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pengembangan

kompetensi dan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota dan Nilai akreditasi C yang ditargetkan pada tahun 2019 telah

mencapai target yang ditetapkan.

A. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (Peningkatan Kapasitas ASN)

pada Indikator Sasaran (Persentase Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti

Diklat)

Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran 1

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Peningkatan

Kapasitas ASN

Persentase

Tingkat

Kelulusan ASN

yang Mengikuti

Diklat

90% 123,18% 136,86%

Dalam mencapai indikator sasaran persentase tingkat kelulusan ASN yang

mengikuti Diklat dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dimana

target tahun 2019 untuk persentaseTingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat 90%

dan realisasi jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 123,18%

atau dengan capaian kinerja sebesar 136,86%. Jumlah ASN yang mengikuti diklat

ditargetkan sebanyak 703 (tujuh ratus tiga) orang dan yang terealisasi sebanyak 866

(delapan ratus enam puluh enam) orang. Sehingga capaian kinerja indikator sasaran

Persentase Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat termasuk kedalam kategori

Sangat Tinggi (ST).

Tabel 3.5

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018, 2017

dan Tahun 2016 pada sasaran 1

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA CAPAIAN

2016 CAPAIAN

2017 CAPAIAN

2018 CAPAIAN

2019

(1) (2) (3) (4) (5)

1.

Peningkatan

Kapasitas

ASN

Persentase Tingkat

Kelulusan ASN yang

Mengikuti Diklat - - 112,36% 123,18%


2019

41

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada capaian tahun 2016 sebesar

0%, capaian tahun 2017 sebesar 0%, dan capaian pada tahun 2018 sebesar 112,36%

dan pada tahun 2019 sebesar 123,18%. Pada tahun 2016 indikator sasaran belum

memiliki persentase capaian dikarenakan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara baru

terbentuk di tahun 2017, sedangkan pada tahun 2017 indikator Persentase Tingkat

Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat belum ditentukan sebagai indikator yang

tertuang kedalam Rencana Strategis 2016-2021, indikator tersebut baru tertuang

kedalam perubahan Renstra 2016-2021 pada tahun 2018.

Tabel 3.6

Efesiensi Anggaran Pada Beberapa Bidang di Sasaran 1

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM ANGGARAN

(Rp.) REALISASI

(Rp.) (%)

TINGKAT EFESIEN

SI (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

Peningkatan

Kapasitas

ASN

Persentase

Tingkat

Kelulusan

ASN yang

Mengikuti

Diklat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

806.001.650 455.948.721 56,57 43,43

Program Pengembangan Kompetensi

12.763.558.164 10.506.154.628 82.31 17,69

Pada indikator sasaran Persentase Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat

didukung beberapa Program dan Kegiatan yaitu :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi yang dihasilkan

adalah sebesar 56,57% dengan jumlah anggaran terpakai sebesar Rp.

455.948.721,- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh

delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), sisa anggaran Rp. 350.052.929

(tiga ratus lima puluh juta lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan

rupiah), dengan demikian tingkat efesiensi anggaran pada program ini adalah

sebesar 43,43% dengan terealisasinya anggaran sebesar 56,57% menghasilkan

capaian kinerja 166,66% dengan target program sebesar 60% maka capaian

kinerja pada program Peningkatan Sumber Daya Aparatur melebihi dari target

yang telah ditetapkan dan dengan tercapainya target program tercapai pula

indikator kinerja program yaitu persentase sumber daya aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai bidangnya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah Pendidikan dan Pelatihan

Formal dengan target peserta yang mengikuti diklat 80 (delapan puluh) orang dan

terealisasi sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang dikirimkan untuk mengikuti

pelatihan/diklat/bimtek yang telah disetujui oleh BPSDM, dengan rincian kegiatan

yang telah dilaksanakan adalah :


2019

42

a. Diklat Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2019 yang

dilaksanakan dari tanggal 11 s/d 16 Februari 2019

b. Pelatihan Penyelenggaraan bagi Aparatur Pusat dan Daerah sebagai pelatih

PTPD yang dilaksanakan dari tanggal 25 Februari 2019 s/d 03 Maret 2019

c. Diklat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Angkatan

I Tahun 2019 yang dilaksanakan dari tanggal 11-15 Maret 2019

d. Program Pengembangan Kompetensi / Diklat Analisis Jabatan Tahun 2019

yang dilaksanakan dari tanggal 18-23 Maret 2019

e. Diklat Pemadam Kebakaran Angkatan I Tahun 2019 yang dilaksanakan dari

tanggal 10-16 Maret 2019

f. Peningkatan Kapasitas Pembentukan Peraturan Daerah Se-Kalimantan

Timur dan Utara Tahun 2019 yang dilaksanakan dari tanggal 24-26 Maret

2019

g. Pelatihan Metodologi Pelatihan Berbasis SKNNI (Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia) yang dilaksanakan dari tanggal 08-15 April 2019

h. Pelatihan Pengembangan Media Belajar Digital Tahun 2019 yang

dilaksanakan dari tanggal 12-18 Mei 2019

i. Bimbingan Teknis dan Ujian Nasional Tingkat Dasar Keahlian Pengelolaan

Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan dari tanggal 20-25 Mei 2019

j. Pelatihan Management Of Course Angkatan I Tahun 2019 yang dilaksanakan

dari tanggal 01-07 Juli 2019

k. Pelatihan Training Officer Course Angkatan I Tahun 2019 yang dilaksanakan

dari tanggal 16-20 Juli 2019

l. Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Angkatan I dengan

Blended E-Learning yang dilaksanakan dari tanggal 31 Juli 2019 s/d 11

Agustus 2019

m. Workshop Champion Of Inovation Angkatan I yang dilaksanakan dari tanggal

23-27 September 2019

n. Workshop Peningkatan Percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan

dari tanggal 23-26 Oktober 2019

o. Ujian Impassing Arsiparis yang dilaksanakan dari tanggal 28 Oktober 2019

s/d 02 Nopember 2019

p. Diklat PPD RPJMD yang dilaksanakan dari tanggal 27 Oktober 2019 s/d 09

Nopember 2019


2019

43

Program Pengembangan Kompetensi, realisasi yang dihasilkan adalah sebesar

82,31%, dengan jumlah anggaran yang terpakai Rp. 10.506.154.628,- (sepuluh

milyar lima ratus enam juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh

delapan rupiah), sisa anggaran Rp. 2.257.403.536,- (dua milyar dua ratus lima

puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan

demikian tingkat efesiensi anggaran pada program ini adalah sebesar 17,69%

dengan terealisasinya anggaran sebesar 82,31% menghasilkan capaian kinerja

166,06%, dengan target program sebesar 60% maka capaian kinerja pada

program Pengembangan Kompetensi melebihi dari target yang telah ditetapkan

dan dengan tercapainya target program tercapai pula indikator kinerja program

yaitu persentase ASN peserta diklat yang memiliki kompetensi teknis, manajerial

dan fungsional. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program Pengembangan

Kompetensi adalah :

a. Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis dengan target ASN yang mengikuti

diklat sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang dan terealisasi sebanyak

160 (seratus enam puluh) orang dengan produk kegiatan yang telah

dilaksanakan antara lain :

- Pelatihan Pengembangan Kompetensi PNS yang dilaksanakan di

Tarakan selama 2 (dua) hari tanggal 26 Februari 2019 s/d 01 Maret

2019, Pelatihan Pengembangan Kompetensi PNS, dimaksudkan untuk

menyiapkan Pejabat yang membidangi pengelolaan SDM dapat

melakukan transfer pengetahuan dalam kebijakan dan proses

pengembangan kompetensi PNS serta menyiapkan pelaksana teknologi

informasi memahami aplikasi Pengembangan Kompetensi PNS

(SIPKA) yang dikembangkan LAN dengan sasaran Pelatihan

Pengembangan Kompetensi PNS yaitu terwujudnya peserta yang

memiliki kompetensi dalam penyebarluasan pengetahuan (transfer of

knoeledge) dan kemampuan peserta dalam pengaplikasian SIPKA di

Instansi kerja asal peserta, peserta yang mengikuti Pelatihan

Pengembangan Kompetensi PNS meliputi pejabat pengawas yang

membidangi pengelolaan SDM dan staf pelaksana teknologi. Hasil yang

telah didapat peserta selama mengikuti kegiatan antara lain :

1. Memahami arah Kebijakan Pengembang an Kompetensi ASN.

2. Memahami konsep dan implementasi Kebijakan Pengembangan

Kompetensi ASN.

3. Memanfaatkan SIPKA dalam penyelengg araan Pengembangan

Kompetensi ASN.

4. Mampu menyusun rencana Pengemba Ngan Kompetensi ASN

instansi


2019

44

- Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tingkat Dasar

Pola Blended Learning yang telah dilaksanakan di Tanjung Selor

selama 1 (satu) hari pada tanggal 31 Oktober 2019 Pelaksanaan

Pelatihan PBJP ini dimaksudkan untuk Membentuk peserta pelatihan

yang memiliki kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah

serta peserta pelatihan dapat lulus sertifikasi kompetensi pengadaan

barang/jasa pemerintah, peserta yang mengikuti pelatihan PBJP

Tingkat Dasar Pola Blended Learning.


2019

45

- Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar

yang telah dilaksanakan di Tanjung Selor selama 1 (satu) hari pada

tanggal 28 Nopember 2019 kegiatan ini dilaksanakan sebagai remedial

ujian bagi yang belum lulus di ujian yang telah dilaksanakan terakhir kali

yang menjadi dasar dilaksanakan kembali BPSDM Provinsi Kalimantan

Utara bekerja sama dengan BKD dalam peminjaman LAB CAT dalam

memfasilitasi kembali ujian pelaksanaan ujian sertifikasi PBJ bagi PNS

yang telah mengikuti pelatihan PBJ tingkat dasar sebelumnya.


2019

46

- Bimtek Penyusunan Dokumen Kontrak telah dilaksanakan di Tanjung

Selor selama 2 (dua) hari pada tanggal 12–13 Desember 2019 kegiatan

ini dilaksanakan karena Potensi permasalahan sengketa kontrak

pengadaan dapat terjadi saat pemilihan penyedia barang/jasa maupun

pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan itu sendiri. Pada saat pihak

yang terlibat dalam proses pemilihan seperti Pokja ULP dan Pejabat

Pembuat Komitmen sebagai pengendali kontrak harus benar-benar

menguasai berbagai potensi permasalahan agar terhindar dari

terjadinya sengketa kontrak yang berakibat pada terlambatnya atau

gagalnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.


2019

47

- Diklat Teknis yang dilaksanakan oleh instansi lain yang dilaksanakan

untuk peserta yang memiliki kompetensi teknis yang berkaitan dengan

jabatan fungsional peserta terkait antara lain :

1. Pengiriman Peserta Pelatihan Penyegaran Aparatur PTPD (1

Orang)

2. Pengiriman Peserta ToT/ToF Satpol PP Tahun 2019 (2 orang L)

(18/02-02/03, Bali Bangkom Satpol PP dan Damkar, Kab. Rokan

Hilir, Sumut

3. Workshop SAKIP (Pengiriman Peserta 3 Orang L=2 P=1) Hotel

Marc (Grand Tulip Passer Baroe) 11-14/04/2019

4. Diklat Intilijen (P=1 L=1, 27/10-09/11 2019 di Pusdiklatren Intelijen

TNI AD Bogor)

5. Pelatihan Teknis Keamanan Siber (L=1) 16-29/10/2019, Pusdiklat

Siber dan Sandi Negara, Jakarta)

6. Diklat Kesyahbandaran (L=1) 22/10-07/12/2019 di Balai Pendidikan

dan Pelatihan Transportasi Laut BP2TL Direktorat Jenderal

Perikanana Tangkap di Jakarta)

7. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP (L=1)

tanggal 14-15/11/2019, Swissbell Hotel Tarakan

8. Seminar Lokal dan Bimtek Penyusunan HCDP oleh Bappenas (P=2

L=3) tanggal 21-22/11/2019, Hotel Tarakan Plaza, Tarakan


2019

48

b. Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus Singkat/Bimtek dengan

target ASN yang mengikuti diklat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan

terealisasi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan rincian kegiatan

yang dilaksanakan yaitu :

- Rapat Kerja & Workshop Penyelenggaraan Latbang Se-Kalimantan Utara

Tahun 2019 dilaksanakan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Januari

2019, Pembahasan dan Perumusan rencana kegiatan Pengembangan

Kompetensi secara umum dan merumuskan serta penyamaan persepsi

terkait pelaksanaan 2 (dua) agenda besar di tahun 2019 :

1. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

2. Penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman tugas bagi anggota

DPRD se-Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara

Diharapkan terciptanya keselarasan dalam memaknai regulasi hingga

kegiatan dapat terkoordinir secara baik dalam setiap kegiatan

Pengembangan Kompetensi Manajerial ASN dan penyelenggaraan

Pemerintahan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan

dilaksanakan kedepannya, kegiatan dilaksanakan di Hotel Pangeran

Khar, Tanjung Selor dan dihadiri oleh BPSDM Prov. Kaltara, BKPSDM

Kab. Bulungan, BKPP Kab. Malinau, Setwan Malinau, BKPSDM Kab.

Nunukan, BKPSDM Tana Tidung dan Setwan Tana Tidung.


2019

49

- Workshop Fasilitator Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan di Tanjung

Selor selama 2 (dua) hari yang dimulai dari tanggal 12-13 Februari 2019,

Penyelenggaraan Workshop Fasilitator Pelatihan Dasar CPNS Tahun

2019 adalah untuk memberikan pemahaman berdasarkan regulasi yang

mendasari kegiatan Latsar CPNS Tahun 2019 terkait tujuan pelatihan,

rencana pelatihan, semua konten, materi, kegiatan dan alat evaluasinya,

sehingga diharapkan fasilitator mampu menyesuaikan diri dengan

tuntutan perubahan teknik maupun materi pembelajaran, kegiatan

dilaksanakan di Hotel Pangeran Khar , Tanjung Selor dan dihadiri oleh

Fasilitator Widyaiswara BPSDM Prov. Kaltara, Fasilitator Non

Widyaiswara, Fasilitator Kab. Malinau, Fasilitator Kab. Nunukan,

Fasilitator Kab. Tana Tidung dan Fasilitator Kab. Bulungan.

- Pelatihan Teknis Penyusunan Regulasi (Legal Drafting) dilaksanakan di

Tarakan selama 3 (tiga) hari yang dimulai dari tanggal 06-08 Mei 2019,

Pelatihan Teknis Penyusunan Regulasi (Legal Drafting) dilaksanakan

sebagai wadah untuk membentuk SDM yang memahami teknik dan

metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang selalu

berdasarkan pada konsep dasar yang meliputi Tata Urutan, Tata


2019

50

Susunan sehingga pemahaman sesuai dengan penafsiran hukum yang

sebenarnya sehingga tidak bermakna ganda, kegiatan diselenggarakan

oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan

Utara bekerjasama dengan INDRAYANA CENTRE, For Government,

Constitution, and Society (INTEGRITY) di Hotel Swissbell.

- IHT Peningkatan Kapasitas SDM bagi Penyelenggara Pelatihan pada

BPSDM Prov. Kaltara dilaksanakan di Samarinda selama 2 (dua) hari

yang dimulai dari tanggal 02-03 Desember 2019, In House Training

Peningkatan Kapasitas Penyelengga raan Pelatihan Dilingkungan

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan dalam rangka

mempersiapkan diri serta membekali seluruh komponen di BPSDM

Kalimantan Utara dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan

Kompetensi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara

baik dan mengikuti arah tujuan yang diharapkan, peserta terdiri dari

Pejabat Struktural, Widyaiswara, Pejabat Pelaksana dan Pegawai Tidak

Tetap di BPSDM Provinsi Kalimantan Utara.


2019

51

c. Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional dengan target ASN yang

mengikuti diklat sebanyak 15 (lima belas) orang dan terealisasi sebanyak

15 (lima belas) orang dengan kegiatan yang dihasilkan adalah

Pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidang Terampil Kab/Kota

Se-Kalimantan Utara Tahun 2019 yang dilaksanakan dalam 2 (dua)

angkatan yang dilaksanakan masing-masing selama 10 (sepuluh) hari

dari tanggal 03-14 Maret 2019 untuk angkatan I dan dari tanggal 28

Oktober 2019 s/d 06 Nopember 2019 untuk angkatan II, Tujuan

penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Terampil Kab/Kota

Se-Kalimantan Utara Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan perilaku SDM khususnya

profesi bidan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal,

diharapkan bidan-bidang yang telah mengikuti kegiatan dapat menjadi

ASN yang berkompetensi dalam bidang tugasnya.


2019

52


2019

53

d. Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dengan target ASN yang

mengikuti diklat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang dan terealisasi

sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang kegiatan ini dibagi menjadi :

- Pelatihan Kepemimpinan Tk.I Angkatan XLIII dengan 1 (satu) unit

proyek perubahan dilaksanakan di Jakarta Pusat, dengan peserta

pelatihan atas nama Dr. H. SURIANSYAH, M.AP, kegiatan

dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dimulai dari tanggal 24 Juli 2019 s/d

27 Nopember 2019, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I

bertujuan untuk membentuk pemimpin pemimpin tingkat nasional (JPT

Madya) yang siap mengikuti perkembangan jaman dan tantangan

revolusi industry 4.0, adapun peserta pelatihan bukan hanya diposisikan

sebagai objek pembelajaran tetapi juga sebagai narasumber yang

didorong untuk sharing pengalaman kepada sesama peserta.

- Pelatihan Kepemimpinan Tk.II Angkatan XII dengan 2 (dua) unit proyek

perubahan dilaksanakan di Samarinda, dengan peserta pelatihan atas

nama SUNARDI, S.T, M.T. dan TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si,

kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dimulai dari tanggal 24

Juni 2019 s/d 16 Oktober 2019, Pelatihan Kepemimpinan Nasional

(PKN) Tingkat II bertujuan untuk membangun pemimpin strategic yang

mampu untuk mengantisipasi, memimpikan, mempertahankan

fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain

untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang

lebih baik bagi organisasi. Terdapat lima kurikulum yaitu Penguasaan

Diri, Diagnosa Perubahan, Inovasi, Tim Efektif, dan Proyek Perubahan.


2019

54

- Pelatihan Kepemimpinan Tk.III Angkatan XIII dan X dengan 6 (enam)

unit proyek perubahan dilaksanakan di Jakarta Pusat, dengan peserta

pelatihan atas nama SUNARDI, S.T, M.T. dan TAUFIK HIDAYAT,

S.TP, M.Si, kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dimulai dari

tanggal 24 Maret 2019 s/d 12 Desember 2019, Pelatihan

Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat III bertujuan untuk membangun

pemimpin taktikal yaitu kemampuan mensinergikan kualitas karakter

kepemimpinan dan kemampuan manajemen stratejik, manajerial serta

pemberdayaan secara padu dalam merumuskan dan menetapkan

program organisasi serta memimpin pelaksanaannya. Terdapat lima

kurikulum yaitu Penguasaan Diri, Diagnosa Perubahan, Inovasi, Tim

Efektif, dan Proyek Perubahan.


2019

55

- Pelatihan Kepemimpinan Tk.IV Angkatan II, kegiatan dilaksanakan

selama 3 (tiga) bulan dimulai dari tanggal 24 Juni 2019 s/d 19 Oktober

2019, Dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat IV Nomor 20 Tahun 2015 bahwa tujuan penyelenggaraan

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV adalah membentuk kompetensi

kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan

berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di

instansinya masing-masing. Dalam peyelenggaraan Pelatihan

Kepemimpinan Tk IV, peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya

dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin

perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan.

e. Pelaksanaan Rumpun Diklat Pelatihan Dasar CPNS dengan target ASN

yang mengikuti diklat sebanyak 500 (lima ratus) orang dan terealisasi

sebanyak 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) orang dengan rincian

kegiatan yang telah terlaksana yaitu :

- sebanyak 12 (angkatan) CPNS Pemprov kaltara dilaksanakan dari

tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019

dengan tempat pelaksanaan kegiatan terbagi ke kabupaten Bulungan

dan kota Tarakan yang diikuti oleh CPNS Pemprov Kaltara.

- Latsar CPNS Kabupaten Bulungan sebanyak 6 angkatan.

- Latsar CPNS Kabupaten Tana Tidung sebanyak 5 angkatan

- Latsar CPNS Kabupaten Malinau sebanyak 5 angkatan

- Latsar CPNS Kabupaten Nunukan sebanyak 5 angkatan

Pelatihan Dasar Calon PNS diselenggarakan untuk membentuk PNS

profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh

sikap perilaku bela negara, nilai- nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang

kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya


2019

56

sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional

sebagai pelayan masyarakat. Sasaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar

Calon PNS bagi CPNS adalah terwujudnya PNS profesional yang

berkarakter sebagai pelayan masyarakat.


2019

57

f. Pelaksanaan Rumpun Diklat Manajerial dengan target ASN yang mengikuti

diklat sebanyak 40 (empat puluh) orang dan terealisasi sebanyak 40

(empat puluh) orang dengan rincian kegiatan yang telah terlaksana yaitu :

- Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi PNS Bagi Pelaksana dilaksanakan

di Tanjung Selor selama 2 (dua) hari yang dimulai dari tanggal 19-20

Maret 2019, Pelatihan Penguatan Tupoksi bagi jabatan pelaksana di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dimaksudkan untuk

memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan ASN dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi mendukung terciptanya

ASN yang berkualitas Kegiatan dilaksanakan di Ballroom Hotel DC,

Tanjung Selor, peserta berasal dari seluruh OPD dilingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan jabatan pelaksana.


2019

58

- Rapat Kerja Persiapan Pelaksanaan Orientasi Anggota DPRD

Kabupaten/Kota dilaksanakan di Tanjung Selor pada tanggal 08 Juli

2019, Penyelenggaraan kegiatan diselenggarakan di Hotel Pangeran

Khar, Tanjung Selor. Dengan peserta yang berasal dari Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah

Kabupaten Malinau, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Pemerintah

Kabupaten Bulungan, Penyamaan persepsi sangat mendasari

dilaksanakannya kegiatan Rapat Kerja Persiapan Pelaksanaan

Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, agar setiap peserta dapat

mengupgrade knowledge kepada setiap stakeholder yang terkait

dengan penyelenggaraan kegiatan.

- TOT Orientasi Anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun 2019

dilaksanakan di Tarakan selama 2 (dua) hari dimulai dari tanggal 07-08

Agustus 2019, TOT Orientasi Anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun

2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dimaksudkan untuk

menyiapkan pengampu materi yang kompeten pada pelaksanaan

Orientasi Anggota DPRD, serta terwujudnya peserta yang memiliki

kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Orintasi Anggota

DPRD, Ruang lingkup peserta TOT Orientasi Anggota DPRD

Kabupaten Kota Tahun 2019.


2019

59

- Pelatihan Orientasi Tugas Anggota Dprd Kabupaten/Kota dilaksanakan

di Tarakan selama 4 (empat) hari dimulai dari tanggal 02-06 September

2019, Orientasi pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD provinsi dan

kabupaten/kota adalah suatu proses pengenalan mengenai

pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD provinsi dan

kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

dengan semangat kebangsaan yang diharapkan mampu bersinergi

dengan pemerintah daerah sehingga dapat memajukkan kesejahteraan

rakyat demi Kaltara yang lebih baik, dengan peserta yang mengikuti

kegiatan tersebut adalah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilingkunagan

Pemerintah Kalimantan Utara yang dinyatakan terpilih pada Pemilihan

Legislatif tahun 2019 untuk masa bakti 2019-2024.


2019

60

- Bimtek Pengelolaan Keuangan Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019

dilaksanakan di Tanjung Selor pada tanggal 11 Nopember 2019, Bimtek

Pengelolaan Keuangan Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 dimaksudkan

untuk mendukung tertibnya pengelolaan keuangan daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku Ruang lingkup peserta

Bimtek Pengelolaan Keuangan Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 yaitu

pengelola keuangan daerah meliputi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.


2019

61

B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (Meningkatkan Akreditasi

Penyelenggara Diklat) pada Indikator Sasaran (Nilai Akreditasi)

Tabel 3.7

Pencapaian Sasaran 2

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR


(1) (2) (3) (4) (5)

1.

Meningkatkan

Akreditasi

Penyelenggara

Diklat

Nilai Akreditasi C C 100%

Dalam mencapai indikator sasaran Nilai Akreditasi dapat tercapai sesuai target

yang telah ditetapkan. Dimana target tahun 2019 untuk Nilai Akreditasi C dan realisasi

telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar C atau dengan capaian

kinerja sebesar 172,36%. Jumlah dokumen ditargetkan sebanyak 4 (empat) dokumen

dan yang terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen. Sehingga capaian kinerja indikator

sasaran Nilai Akreditasi termasuk kedalam kategori sangat tinggi.

Tabel 3.8

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018, 2017 dan Tahun 2016 pada sasaran 2

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA CAPAIAN

2016 CAPAIAN

2017 CAPAIAN

2018 CAPAIAN

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

Meningkatkan

Akreditasi

Penyelenggara

Diklat

Nilai

Akreditasi - - 100% 100%

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada capaian tahun 2016 sebesar

0%, capaian tahun 2017 sebesar 0%, dan capaian pada tahun 2018 sebesar 100%

dan pada tahun 2019 sebesar 100%. Pada tahun 2016 indikator sasaran belum

memiliki persentase capaian dikarenakan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara baru

terbentuk di tahun 2017, sedangkan pada tahun 2017 indikator Persentase Tingkat

Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat belum ditentukan sebagai indikator yang

tertuang kedalam Rencana Strategis 2016-2021, indikator tersebut baru tertuang

kedalam perubahan Renstra 2016-2021 pada tahun 2018.


2019

62

Tabel 3.9 Efesiensi Anggaran Pada Beberapa Bidang di Sasaran 2

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM ANGGARAN

(Rp.) REALISASI

(Rp.) (%)

TINGKAT

EFESIENSI (%)

(1) (2) (3) (3)

1.

Meningkatkan

Akreditasi

Penyelenggara

Diklat

Nilai

Akreditasi

Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi

795.910.000 643.493.462 80,85 19,15

Pada indikator sasaran Nilai Akreditasi didukung Program dan Kegiatan yaitu :

Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan

Standarisasi dan Sertifikasi realisasi yang dihasilkan adalah sebesar 100%

dengan jumlah anggaran terpakai sebesar Rp. 643.493.462,- (enam ratus empat

puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua

rupiah), sisa anggaran Rp. 152.416.538,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus

enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan demikian tingkat

efesiensi anggaran pada program ini adalah sebesar 19,15% dengan

terealisasinya anggaran sebesar 80,85% menghasilkan capaian kinerja 172,36%

dengan target program sebesar 57% maka capaian kinerja pada program

Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan

Standarisasi dan Sertifikasi melebihi dari target yang telah ditetapkan dan dengan

tercapainya target program tercapai pula indikator kinerja program yaitu

persentase diklat yang memenuhi strandarisasi/sertifikasi. Kegiatan yang

dilaksanakan dalam program Pengembangan Kapasitas Penguatan

Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi adalah Pengelolaan

Kelembagaan dan Tenaga Kediklatan dengan target 4 (empat) dokumen dan

terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan adalah :

1. Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi dengan target 1 (satu)

dokumen kegiatan menghasilkan kegiatan yang telah terlaksana yaitu :

- Bimbingan Teknis Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol

PP yang dilaksanakan di Tarakan selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal

18 s/d 20 Maret 2019, Bimbingan Teknis Penyusunan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Satpol PP perlu dilaksanakan karena pada saat ini

Kabupaten/Kota belum memiliki tim penilai angka kredit dan serta belum

dipahaminya tata cara penyusunan angka kredit untuk jafung Satpol PP.


2019

63

Dengan tujuan memberikan pemahaman teknis bagi Peserta Jafung

tentang mekanisme penyusunan Angka Kredit dan perolehan angka

kreditnya, peserta berasal dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara dan

Satpol PP dari Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota

Tarakan.

- Pendidikan dan Pelatihan Subtantif Jabatan Fungsional Pengawas dan

Auditor yang dilaksanakan di Nunukan selama 3 (tiga) hari mulai dari

tanggal 20 s/d 23 Agustus 2019, Diklat Pembentukan Pengawas

Pemerintahan peserta inpassing agar mampu memahami peran dan

pembagian tugas Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

dan Auditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan amanat

UU No 23/2014 sehingga dapat menghasilkan rekomendasi tindakan

korektif.


2019

64

2. Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Kediklatan dengan target 2

(dua) dokumen menghasilkan kegiatan SINOPADIK dan Jambore Inovasi

Kalimantan (JIK), Tujuan utama dilaksanakanya SINOPADIK adalah untuk

mendorong keberlanjutan atau kontinuitas proyek perubahan para alumni

Diklatpim. Selain itu SINOPADIK juga mendorong replikasi dari inovasi terbaik

oleh para alumni Diklatpim, yang kemudian ditampilkan dalam even Jambore

Inovasi Kalimantan (JIK). JIK memiliki tujuan utama adalah untuk

mempromosikan, dan mendiseminasikan hasil-hasil inovasi, serta mendorong

kolaborasi, dan kerja sama antar alumi Dikatpim dan aparatur sipil negara

lainya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan

masyarakat di wilayah Kalimantan.

3. Kegiatan Penyusunan Instrumen Sertifikasi Kompetensi dengan target 1 (satu)

dokumen menghasilkan kegiatan Penyusunan Buku Pedoman

Pengembangan Kompetensi Berbasis Kompetensi, Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BPSDM) Berdasarkan Peraturan Gubernur

Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, selaku Perangkat Daerah

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah dibidang pendidikan dan pelatihan di Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara, sehingga perlu dipastikan program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur, baik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun yang

dilaksanakan oleh BPSDM


2019

65

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Total anggaran belanja yang dialokasikan untuk mendukung tercapainya tujuan

dan sasaran yang dijabarkan/diimplementasikan dalam kegiatan sesuai

program/kebijakan pada BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019

adalah sebesar Rp. 17.394.971.544,- (Tujuh belas milyar tiga ratus Sembilan puluh

empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.035.964.080,- (tiga milyar tiga puluh lima

juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan puluh rupiah) sehingga total dana

APBD BPSDM Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 20.430.935.624,- (dua puluh

milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam

ratus dua puluh empat rupiah). Adapun realisasi fisik dan keuangan dana APBD

sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang tertera pada tabel dibawah ini :


2019

66

TAHUN ANGGARAN

LAPORAN BULANAN

UNIT ORGANISASI

SUB UNIT ORGANISASI

% TTB (%) Rp. % TTB (%)

5.1 3,035,964,080 14.86 100.00 14.86 2,883,783,707 94.99 14.11 152,180,373

5.1.1 3,035,964,080 14.86 100.00 14.86 2,883,783,707 94.99 14.11 152,180,373

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 180,390,071 0.88 100.00 0.88 179,430,829 99.47 0.88 959,242

5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2,855,574,009 13.98 100.00 13.98 2,704,352,878 94.70 13.24 151,221,131

17,394,971,544 85.14 99.56 84.76 14,252,555,245 81.93 69.76 3,142,416,299

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 2,739,501,730 13.41 99.38 13.33 2,368,671,307 86.46 11.59 370,830,423

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,000,000 0.04 100.00 0.04 5,033,000 62.91 0.02 2,967,000

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165,000,000 0.81 100.00 0.81 66,905,641 40.55 0.33 98,094,359

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56,000,000 0.27 94.64 0.26 38,918,181 69.50 0.19 17,081,819

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20,000,000 0.10 100.00 0.10 4,957,900 24.79 0.02 15,042,100

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 928,167,164 4.54 98.51 4.48 803,100,000 86.53 3.93 125,067,164

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,000,000 0.20 100.00 0.20 39,852,250 99.63 0.20 147,750

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14,000,000 0.07 100.00 0.07 11,097,000 79.26 0.05 2,903,000

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 140,000,000 0.69 100.00 0.69 139,967,520 99.98 0.69 32,480

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 30,000,000 0.15 100.00 0.15 23,987,300 79.96 0.12 6,012,700

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor 7,000,000 0.03 100.00 0.03 6,245,600 89.22 0.03 754,400

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 256,500,000 1.26 100.00 1.26 203,440,300 79.31 1.00 53,059,700

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,800,000 0.05 100.00 0.05 8,270,000 84.39 0.04 1,530,000

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 10,000,000 0.05 100.00 0.05 5,810,000 58.10 0.03 4,190,000

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 125,793,042 0.62 100.00 0.62 86,742,784 68.96 0.42 39,050,258

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah 616,691,524 3.02 100.00 3.02 614,598,429 99.66 3.01 2,093,095

4.05 . ..4.06.01.01 . 01 . 19 Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah 312,550,000 1.53 100.00 1.53 309,745,402 99.10 1.52 2,804,598

4.05 . ..4.06.01.01 . 02 290,000,000 1.42 100.00 1.42 278,287,127 95.96 1.36 11,712,873

4.05 . ..4.06.01.01 . 02 . 11 Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas 200,000,000 0.98 100.00 0.98 199,800,000 99.90 0.98 200,000

4.05 . ..4.06.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 90,000,000 0.44 100.00 0.44 78,487,127 87.21 0.38 11,512,873

4.05 . ..4.06.01.01 . 05 806,001,650 3.95 100.00 3.95 455,948,721 56.57 2.23 350,052,929

4.05 . ..4.06.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 806,001,650 3.95 100.00 3.95 455,948,721 56.57 2.23 350,052,929

4.05 . ..4.06.01.01 . 19 12,763,558,164 62.47 99.64 62.24 10,506,154,628 82.31 51.42 2,257,403,536

4.05 . ..4.06.01.01 . 19 . 17 Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis 785,492,000 3.84 99.50 3.83 629,395,425 80.13 3.08 156,096,575

4.05 . ..4.06.01.01 . 19 . 19 Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus singkat/Bimtek* 938,745,000 4.59 99.24 4.56 752,816,136 80.19 3.68 185,928,864

4.05 . ..4.06.01.01 . 19 . 20 Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional* 702,325,000 3.44 99.61 3.42 590,305,074 84.05 2.89 112,019,926

4.05 . ..4.06.01.01 . 19 . 21 Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan* 1,430,925,708 7.00 99.12 6.94 1,303,577,481 91.10 6.38 127,348,227

4.05 . ..4.06.01.01 . 19 . 22 Pelaksanaan Rumpun Diklat Pelatihan Dasar CPNS* 8,006,070,456 39.19 99.80 39.11 6,389,503,194 79.81 31.27 1,616,567,262

4.05 . ..4.06.01.01 . 19 . 23 Pelaksanaan Rumpun Diklat Managerial* 900,000,000 4.41 99.54 4.39 840,557,318 93.40 4.11 59,442,682

4.05 . ..4.06.01.01 . 25 795,910,000 3.90 98.25 3.83 643,493,462 80.85 3.15 152,416,538

4.05 . ..4.06.01.01 . 25 . 01 Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi** 323,040,000 1.58 97.37 1.54 269,253,421 83.35 1.32 53,786,579

4.05 . ..4.06.01.01 . 25 . 02 Penyusunan Instrumen Sertifikasi kompetensi** 156,800,000 0.77 97.33 0.75 123,838,457 78.98 0.61 32,961,543

4.05 . ..4.06.01.01 . 25 . 04 Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Kediklatan* 316,070,000 1.55 99.62 1.54 250,401,584 79.22 1.23 65,668,416

20,430,935,624 100.00 99.62 99.62 17,136,338,952 83.87 83.87 3,294,596,672

: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PERUBAHAN

TABEL 3.1

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

: 2019

: S.D DESEMBER

: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)BOBOT

(%)FISIK KEUANGAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

(Rp.)

Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi *

JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER

Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pengembangan Kompetensi *


2019

67

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi

keuangan dana APBD Tahun 2019 BPSDM Provinsi Kalimantan Utara per 31

Desember 2019 sebesar 83,89% dan realisasi fisik sebesar 99,62%. Realisasi

keuangan Belanja Langsung sebesar 81,93% dan fisiknya sebesar 99,56% sedangkan

realisasi keuangan belanja tidak langsung 94,99% dan fisiknya 100%. Dari total

anggaran sebesar Rp. 20.430.935.624,- (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh juta

sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) terealisasi

sebesar Rp. 17.140.073.952,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh juta tujuh puluh

tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga sisa anggaran Rp.

3.290.861.672,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh

satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Perbandingan persentase realisasi

keuangan dan fisik program teknis tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dapat

dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 1.1

Perbandingan Persentase Realisasi Keuangan dan Fisik

Program Teknis Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

Keterangan :

Program 1 : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program 2 : Program Pengembangan Kompetensi

Program 3 : Program Pengembangan Kapasitas Penguatan

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Program 1 Program 2 Program 3

Tahun 2017 (Realisasi Keuangan%)

Tahun 2017 (Realisasi Fisik %)






2019

68

Kelembagaan, Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dianalisis dalam setiap program dan

kegiatan TA. 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran mencapai realisasi keuangan

sebesar 86,46% dan realisasi fisiknya sebesar 99,38%. Program pelayanan

administrasi perkantoran memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.739.501.730,-

(dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tujuh ratus tiga

puluh rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 2.368.671.307,- (dua milyar tiga ratus

enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat

belas rupiah). Pada program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang menunjang

operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalimantan Utara.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mencapai realisasi

keuangan sebesar 95,96% dan realisasi fisiknya sebesar 100%. Program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki pagu anggaran sebesar Rp.

290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terealisasi sebesar Rp.

278.287.127,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh

ribu seratus dua puluh tujuh rupiah). Pada program ini terdiri dari kegiatan

penyewaan rumah/gedung/ gudang parkiran kantor dinas dengan target 1 unit

terealisasi 1 unit, sehingga capaian kegiatan tersebut sebesar 100% dan kegiatan

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan target 11 unit

terealisasi 11 unit, sehingga capaian kegiatan tersebut sebesar 100%.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mencapai realisasi

keuangan sebesar 56,57% dan realisasi fisiknya sebesar 100%. Program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur memiliki pagu anggaran sebesar

Rp. 806.001.650,- (delapan ratus enam juta seribu enam ratus lima puluh rupiah)

yang terealisasi sebesar Rp. 455.948.721,- (empat ratus lima puluh lima juta

sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). Pada

program ini terdiri dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target

80 orang terealisasi 80 orang, sehingga capaian kegiatan tersebut sebesar 100%.

4. Program Pengembangan Kompetensi mencapai realisasi keuangan sebesar

82,31% dan realisasi fisiknya sebesar 99,64%. Program Pengembangan

Kompetensi memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 12.763.558.164,- (dua belas

milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus

enam puluh empat rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 10.506.154.628,-

(sepuluh milyar lima ratus enam juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus

dua puluh delapan rupiah). Pada program ini terdiri dari kegiatan :


2019

69

- Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis dengan target 160 (seratus enam puluh)

orang terealisasi 160 (seratus enam puluh) orang, sehingga capaian kegiatan

tersebut sebesar 100%,

- kegiatan Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-Kursus Singkat/Bimtek

dengan target 25 (dua puluh lima) orang terealisasi 25 (dua puluh lima)

orang, sehingga capaian kegiatan tersebut sebesar 100%,

- kegiatan Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional dengan target 15 (lima

belas) orang terealisasi 15 (lima belas) orang, sehingga capaian kegiatan

tersebut sebesar 100%,

- kegiatan Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dengan target 47

(empat puluh tujuh) orang terealisasi 47 (empat puluh tujuh) orang, sehingga

capaian kegiatan tersebut sebesar 100%.

- kegiatan Pelaksanaan Rumpun Diklat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri

Sipil dengan target 500 (lima ratus) orang terealisasi 499 (empat ratus

Sembilan puluh sembilan) orang, sehingga capaian kegiatan tersebut sebesar

99,80%.

- kegiatan Pelaksanaan Rumpun Diklat Managerial dengan target 40 (empat

puluh) orang terealisasi 40 (empat puluh) orang, sehingga capaian kegiatan

tersebut sebesar 100%.

5. Program Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan, Pelaksanaan

Standarisasi Dan Sertifikasi mencapai realisasi keuangan sebesar 80,85% dan

realisasi fisiknya sebesar 98,25%. Program pengembangan kapasitas penguatan

kelembagaan, pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi memiliki pagu anggaran

sebesar Rp. 795.910.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus

sepuluh ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 643.493.462,- (enam ratus

empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam

puluh dua rupiah). Pada program ini terdiri dari kegiatan Standarisasi dan

Sertifikasi Kompetensi, Penyusunan Instrumen dan Pengelolaan Kelembagaan

dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen, sehingga capaian kegiatan

tersebut sebesar 100%.


2019

70

Grafik 1.2

Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Berdasarkan Grafik 3.2 diketahui bahwa realisasi fisik dan keuangan

mengalami kenaikan yang fluktuatif.

3.4 Analisis Hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang

telah dilaksanakan

Kinerja merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola

dalam penyediaan layanan publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dalam

capaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal/Eksternal

2. Pimpinan

3. Sumber Daya Manusia

4. Kreatifitas, Inovasi dan Motivasi

5. Imbalan/Pendapatan

6. Kebijakan

7. Rasionalisasi

Beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja BPSDM

Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana terutama BPSDM Provinsi Kalimantan

Utara tidak memiliki gedung kelas dan asrama untuk melaksanakan diklat,

pelatihan, workhop atau bimtek yang menjadi kegiatan rutin BPSDM Provinsi

Kalimantan Utara sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan harus

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik


2019

71

mengeluarkan biaya sewa gedung, asrama, kelas dan fasilitas lain yang

berkaitan dengan kegiatan tersebut.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menjadi pelaksana dan fasilitator

kegiatan sehingga jadwal kegiatan menjadi mundur dari yang telah direncanakan

sebelumnya.

c. Lokasi kegiatan yang berjauhan dan kurangnya prasarana yang memadai

sehingga mobilitas dari satu lokasi ke lokasi kegiatan lain menjadi lebih lambat.

d. Minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi dalam

melaksanakan tugas sebagai fasilitator.

e. Adanya beberapa kegiatan yang menunggu pergeseran anggaran yang biasanya

dilaksanakan di triwulan III tahun anggaran sehingga menunggu pengesahan

APBDP Tahun 2019.

f. Keterlambatan dalam pengesahan anggaran perubahan tahun anggaran 2019.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas, adapun upaya yang dilakukan

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dalam meninadklanjuti hambatan tersebut adalah :

a. Menyewa atau meminjam sarana dan prasarana dari SKPD lain, BKPSDM

Kabupaten atau Kota, hotel atau gedung yang telah bekerjasama dalam kontrak

dengan BPSDM.

b. Memberdayakan seluruh Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPSDM Provinsi

Kalimantan Utara dan diatur dengan jadwal yang telah direncanakan.

c. Mempergunakan Mobilitas yang dimiliki dengan seefektif dan seefesien mungkin

sehingga kegiatan dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan.

d. Melaksanakan pelatihan TOF, TOT, MOT dan MOC kepada seluruh pegawai

BPSDM Provinsi Kalimantan Utara selaku penyelenggara kegiatan diklat,

pelatihan, bimtek dan workshop di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara agar para pelaksana dan fasilitator memiliki kompetensi untuk

menyelenggarakan kegiatan.

e. Menjadwalkan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jawal anggaran yang

telah ditetapkan dengan sebelumnya menyiapkan seluruh kelengkapan dan

persyaratan berkas pendukung pengadaan.

f. Menumbuhkan kerjasama dan kesepahaman antar pegawai BPSDM Provinsi

Kalimantan Utara selaku pelaksana kegiatan dengan bagian perencanaan dan

keuangan sehingga proses dari mulai penyusunan kelengkapan berkas

pencairan hingga pelaporan keuangan dapat berjalan dengan lancar.


2019

72

4.1 Kesimpulan


Tahun Anggaran 2019 yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana kualitas

kinerja seluruh elemen BPSDM Provinsi Kalimantan Utara. Seluruh kerja keras yang

dilakukan untuk memenuhi tugas dan pokok fungsi guna mendukung visi dan misi

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara melalui program dan kegiatan strategis serta alur

manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi yang

efektif. Pencapaian kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 diukur

dengan 2 (dua) sasaran strategis. Seluruh sasaran strategis yang telah diupayakan

selama tahun 2019 ini dapat tercapai dengan baik melampaui target capaian kinerja

yang ditetapkan.

Dengan hasil tersebut kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019

dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat hasil dari capaian yang

telah diraih, namun ini adalah hasil dari sebuah proses perjalanan yang panjang dan

merupakan implementasi karya nyata dari sebuah keseriusan setiap elemen yang

mendukung BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dalam mengemban amanat yang

diberikan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dengan sungguh-sungguh. Namun

demikian, semua pencapaian baik tersebut tentunya masih membutuhkan usaha yang

lebih maksimal lagi untuk tahun anggaran berikutnya, dibutuhkan upaya perbaikan dan

pembenahan dari segala aspek bidang yang berkoordinasi dalam sebuah organisasi

untuk mencapai hasil yang lebih maksimal seperti yang diharapkan.

Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab keberadaan BPSDM Provinsi Kalimantan

Utara mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengelolaan sumber daya

manusia aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga dituntut untuk

berkinerja secara lebih baik sesuai dengan alur proses manajemen kinerja. Dan dalam

rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang telah kita cita-citakan dan guna

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah

yang bersih (clean government) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI

Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

4.2 Saran

Memperhatikan beberapa permasalahan yang selalu dihadapi oleh BPSDM

Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya, terutama di tahun 2019, beberapa saran

perbaikan yang bisa menjadi solusi adalah :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan segala pihak agar memperteguh pelaksanaan

perencanaan yang sudah dibangun sehingga tidak hanya menjadi wacana dan

BAB IV PENUTUP


2019

73

pergulatan pemikiran semata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam

penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome).

2. Benar-Benar mengimplementasikan SAKIP sebagai suatu kesatuan antara Laporan

Keuangan dan Laporan Kinerja realisasi anggaran yang digunakan terukur,

bermanfaat dan akuntabel.

3. Meningkatkan Koordinasi antar instansi yang terkait agar proses pelaksanaan lebih

terkoordinir sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan

4. Pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin rencana kegiatan bidang maupun

sekretariat di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Utara

5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Widyaiswara dan Penyelenggara

Diklat dengan memfasilitasi keikutsertaan dalam diklat-diklat yang mendukung

peningkatan kompetensi maupun pengbaruan informasi dan teknologi berkembang

6. Memaksimalkan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung

penyelenggaraan kegiatan agar tercapainya efesiensi kinerja dan anggaran.

Demikian penyusunan LKJIP Tahun Anggaran 2019 ini kami buat

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan serta dapat meningkatkan kinerja sehingga pencapaian tujuan

dan sasaran strategis yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan

efesien.

Tanjung Selor, 06 Januari 2020 Kepala BPSDM

Provinsi Kalimantan Utara,

MUHAMAD ISHAK, SE, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19640823 198601 1 002

Documents

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPSDM Provinsi ... · Penyusunan LKJIP tahun 2019 berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/OX/6/8/2003 tanggal