LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKj IP)

INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA

TAHUN 2014

INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA

TAHUN 2015

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas

rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Tahun 2014. LKj Inspektorat Tahun 2014

merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah .

LKj IP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada masyarakat

tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat

telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Inspektorat

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana

Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-

masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk

percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun

yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran

penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya

transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi

pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa

mendatang.

Blora, Maret 2015

INSPEKTUR

BAMBANG DARMANTO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580419 198303 1 006

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Inspektorat Kabupaten Blora, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6).

Tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, melaksanakan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas,

Inspektorat Kabupaten Blora menyelenggarakan fungsi :

1) Perencanaan program pengawasan.

2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.

3) Pemeriksaan, reviu, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

4) Pelaksanaan joint audit dengan aparat pengawas internal yang lain.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan

fungsinya.

Adapun Inspektorat Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya didukung oleh PNS sebanyak 39 orang, Berdasarkan

golongan/kepangkatan, klasifikasi pegawai negeri sipil di lingkungan Inspektorat

Kabupaten Blora terdiri atas :

a. Golongan I sebanyak 0 orang

b. Golongan II sebanyak 7 orang

c. Golongan III sebanyak 22 orang

d. Golongan IV sebanyak 10 orang

Berdasarkan latar belakang pendidikan, pegawai negeri sipil dilingkungan

Inspektorat Kabupaten Blora dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. SD/sederajat sebanyak 0 orang

b. SMP/sederajat sebanyak 0 orang

c. SMA/sederajat sebanyak 10 orang

d. S1/sederajat sebanyak 20 orang

e. S2/sederajat sebanyak 9 orang

Jabatan struktural dilingkungan Inspektorat Kabupaten Blora seluruhnya berjumlah

9 (sembilan) jabatan. Pada Tahun 2014 jabatan yang terisi adalah 9 (sembilan)

jabatan.

Jabatan fungsional yang terdapat dilingkungan Inspektorat Kabupaten Blora tahun

2014 yaitu Auditor sebanyak 6 orang dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sebanyak 8 orang.

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat memiliki

sarana dan prasarana terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, kendaraan

operasional, peralatan dan mesin, serta aset lain yang menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Blora. Sarana dan prasarana secara

umum cukup memadai dan dengan kondisi yang baik.

B. Fungsi Strategis Inspektorat

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat dimaksud, maka

Inspektorat Kabupaten Blora secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu :

Mewujudkan pengawasan yang profesional guna mendukung

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efisien dan efektif serta bebas dari

praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara singkat Inspektorat Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus

dipertanggungjawabkan dalam kaitannya pengawasan yang profesional, yaitu :

a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan.

b. Mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c. Meningkatkan profesionalitas aparat pengawasan.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat

Adapun permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam

rangka memberikan pelayanan di bidang pengawasan di Kabupaten Blora, secara

singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Blora

terutama dari segi kualitas.

2) Kurang sarana penunjang operasional pengawasan.

3) Lambatnya penuntasan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja, serta target kineja

jangka menengah sebagaimana yang tercantum pada Renstra SKPD masing-masing

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan, menyangkut kemana instansi pemerintah

harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis,

antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi adalah suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan

cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah dengan mendasarkan pada

situasi dan kondisi yang ada.

Visi Inspektorat Kabupaten Blora adalah :

“Terwujudnya pengawasan yang profesional guna mendukung penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, efisien dan efektif serta bebas dari praktek korupsi,

kolusi dan nepotisme”

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sebagai

penjabaran visi yang telah ditetapkan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,

misi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan

untuk mewujudkan visi.

Dengan adanya misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi

pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan visi diatas, maka Inspektorat Kabupaten Blora mempunyai

misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan.

b. Mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c. Meningkatkan profesionalitas aparat pengawasan.

Sesuai dengan penjabaran visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

Inspektorat Kabupaten Blora dalam kurun waktu 2010-2015 adalah :

a. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN).

b. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pengawasan.

c. Meningkatkan profesionalitas aparat pengawasan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/

dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semester,

triwulan, dan bulanan.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Penentuan sasaran harus dapat memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan

dapat dicapai.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka sasaran Inspektorat Kabupaten Blora

dalam kurun waktu 2010-2015 adalah :

1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Meningkatkan kualitas SDM aparat pengawasan.

3. Meningkatkan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi atau tujuan dan sasaran dari suatu rencana. Adanya

strategi ditujukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau

implementasinya dalam pelaksanaan program. Sehingga dapat digunakan sebagai alat

penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka strategi yang ingin dicapai oleh Inspektorat

Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan

profesionalisme aparat pengawas / pemeriksa.

2. Meningkatkan kualitas SDM aparat pengawasan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk melaksanakan program dalam

rangka pencapaian suatu tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan

atau petunjuk bagi setiap usaha dan atau kegiatan aparatur pemerintah ataupun

masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka kebijakan

yang ditempuh Inspektorat Kabupaten Blora dalam kurun waktu 2011-2015, antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan

profesionalisme aparat pengawasan/pemeriksa.

2. Peningkatan fungsi pengawasan yang mampu mengontrol terbentuknya

pemerintahan yang bersih.

Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan suatu organisasi / instansi pemerintah

dalam mencapai visi, misi tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, maka

diperlukan suatu indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur dan

mengevaluasi antara target dan realisasi yang dicapai pada program/kegiatan yang

dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian tersebut Inspektorat kabupaten Blora telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama Tahun 2010-2015 berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Blora sebagai berikut :

1. Tersusunnya Program Kegiatan Pengawasan Tahunan.

2. Kebijakan Inspektur Kabupaten Blora dibidang pengawasan

3. Jumlah kegiatan pengawasan berkala.

4. Jumlah pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat.

5. Jumlah pemeriksaan atas kasus limpahan dari aparat pengawasan fungsional lain

6. Jumlah laporan hasil pengawasan

7. Jumlah tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak

dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan

kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kabupaten Blora pada

Tahun 2014 telah melakukan Penetapan Kinerja untuk mewujudkan target kinerja

sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan, maka Inspektorat

Kabupaten Blora telah melaksanakan 6 (enam) program 31 kegiatan yang didukung

oleh APBD Kabupaten Blora sebesar Rp. 3.062.000.000,-.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran,

Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Inspektur Kabupaten Blora

dengan Bupati Blora Tahun 2014, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi

pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas

mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka

menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI

1 Lebih dari 100% Sangat Baik

2 75 – 100% Baik

3 55 – 74 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang

Pada tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Blora telah melaksanakan seluruh

program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Inspektur Kabupaten Blora Tahun 2014 dan

Rencana Strategis Inspektorat, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus

diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1.1 : Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan

pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Reali

sasi

%

capaian

%

Capaian

Tahun

seblmnya

%

Capaian

terhadap

Target Akhir

Renstra

(2015)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Volume kegiatan pemeriksaan reguler

2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler

3. Jumlah Laporan Hasil Review (LHR) LKPD

4. Volume kegiatan pemeriksaan khusus/kasus

5. Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus/khusus

6. Persentase penanganan kasus pengaduan yang masuk

7. Jumlah personil Inspektorat yang meningkat kemampuannya melalui pelatihan di kantor sendiri (PKS)

8. Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuannya tentang PMPRB

9. Jumlah kegiatan pelatihan di kantor sendiri (PKS)

10. Volume pelaksanaan pemantauan tindak lanjut ke SKPD/kecamatan/desa

11. Jumlah pemantauan laporan tindak lanjut

12. Volume kegiatan evaluasi temuan hasil pengawasan

13. Laporan evaluasi temuan hasil pengawasan

14. Periode pelaksanaan laporan online

15. Volume monitoring, evaluasi dan

143 Kali/OP

143

laporan 1

laporan

18 Kali /OP

18

Laporan

100%

45 orang

120 orang

3 kali

36 OP

36 laporan

20 OP

20 laporan

1 tahun

48 OP

143 Kali/OP

143

laporan 1

laporan

19 kali

19 laporan

100%

45 orang

120 orang

3 kali

36 OP

36 laporan

20 OP

20 laporan

1 tahun

48 OP

100

100

100

105

105

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 92,3 100 74,3 74,3 100 96 100 100 100 94,49 100 100 - 100

82,10

82,10

83,33

93,01

93,01

93,01

73,15

73,15

73,15

86,73

86,73

89,29

89,29

89,29

84,85

kegiatan pengawasan pembangunan

16. Jumlah laporan hasil evaluasi dan monitoring

17. Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuannya tentang SPIP dan Penyusunan Perbup tentang SPIP

18. Jumlah personil Inspektorat yang meningkat kemampuan dan pengetahuannya

19. Volume kegiatan Rakorwasdanas

20. Volume kegiatan klasifikasi, katagorisasi dan entri data

21. Jumlah dokumen/arsip pengawasan

72 Laporan

85 orang

5 orang

1 kali

1.550 Eksp

1.550 Eksp

72 Laporan

85 orang

5 orang

1 kali

1.550 Eksp

1.550 Eksp

100

100

100

100

100

100

100 100 100 100 100 100

81,45

88,51

83,33

83,33

99,35

99,35

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Terwujudnya

peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja pemeriksaan

khusus/kasus yang ditargetkan 18 kasus, realisasi pemeriksaan khusus/kasus

sebanyak 19 kasus sehingga melebihi target (105%).

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.1, rata-rata capaian kinerja

Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan Tahun 2013, sesungguhnya mengalami

peningkatan, untuk tahun 2014 tercapai 100,5%, sedangkan tahun 2013 tercapai

96,6%. Pada Tahun 2014 terdapat indikator kinerja Penilaian Mandiri Reformasi

Birokrasi (PMPRB), sedangkan pada Tahun 2013 belum dilaksanakan.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila dibandingkan

dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis

Insektorat Kabupaten Blora telah tercapai 86,08%, Tahun 2014 merupakan tahun

keempat dari pembangunan jangka menengah 5 tahun.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1,

adalah sebesar Rp. 1.549.144.157,- atau 96,9 % dari total pagu sebesar Rp.

1.598.750.000,- Hal ini berarti terdapat efissiensi penggunaan sumber daya sebesar

3,1% dari Pagu yang ditentukan .

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari

dilaksanakan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

3 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

4. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

5. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan

6. Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pembangunan Daerah

7. Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang SPIP

8. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9. Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Terkait Pengawasan Daerah

b. Sasaran 1.2 : Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Reali

sasi

%

capaian

%

Capaian

Tahun

seblmnya

%

Capaian

terhadap

Target Akhir

Renstra

(2015)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Terwujudnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1. Jumlah tenaga pemeriksa / aparatur pengawasan yang meningkat kompetensinya

10 orang

10 orang

100

100

90

Secara umum capaian indikator pada sasaran terwujudnya profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dapat dicapai sesuai dengan target.

Dengan capaian kinerja jumlah tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang

meningkat kompetensinya tercapai 100%. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis

1.2, rata-rata capaian kinerja Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan Tahun

2013, mengalami persamaan, untuk tahun 2014 tercapai 100%, sedangkan tahun

2013 tercapai 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam

perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Blora telah tercapai 90%.

Penyebab terpenuhi capaian kinerja Tahun 2014, apabila dianalisis lebih

lanjut sesungguhnya disebabkan oleh meningkatnya kompetensi dari aparatur

pemeriksaan sebanyak 10 orang.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1,

adalah sebesar Rp. 29.386.000,- atau 97,95 % dari total pagu sebesar Rp.

30.000.000,- Hal ini berarti terdapat efissiensi penggunaan sumber daya sebesar

2,05% dari Pagu yang ditentukan .

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 sesungguhnya tidak terlepas dari

dilaksanakan program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Blora pada tahun anggaran 2014, didukung dengan Anggaran sebesar Rp.

5.782.000.000,- yang terdiri anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.720.000.00 dan

anggaran belanja langsung Rp. 3.062.000.000,- Angaran tersebut bersumber dari APBD

sebesar Rp. 3.062.000.000,- secara ringkas komposisi penggunaan anggaran belanja

langsung sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 454.390.000,-

2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 1.732.910.000,-

3. Belanja Modal, sebesar Rp. 874.700.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung

pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran Program Anggaran Realisasi %

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

Terwujudnya

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.598.750.000 1.549.144.157 96,90

Terwujudnya

profesionalisme

tenaga pemeriksa

dan aparatur

pengawasan

Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur

Pengawasan

30.000.000 29.386.000 97,95

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2014, jumlah anggaran (rutin dan

berbasis kinerja) :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 396.650.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 1.021.600.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. 10.000.000,-

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan : Rp. 5.000.000,-

Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan : Rp. 1.598.750.000,-

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa : Rp. 30.000.000,-

Rp. 3.062.000.000,-

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2014, apabila dibandingkan Tahun

2013 maka terjadi Penurunan/ kenaikan sebesar 4,17 %, Tahun 2014 sebesar 97,57 %,

Tahun 2013 sebesar 93,40 %

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pendidikan

Inspektorat Kabupaten Blora sebagai SKPD lembaga teknis daerah

yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan.

Agar pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, melaksanakan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa, tugas dan

fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber

dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas,

maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Blora dalam melaksanakan

tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah

ditetapkan dicapai dengan ketegori ( Amat Baik/ Baik/ Cukup Baik/Kurang) Hal

tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (100,25%), dengan

rincian :

1. Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH dicapai 100,5%

2. Terwujudnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

dicapai 100%

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat

Kabupaten Blora di masa mendatang antara lain :

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada aparatur pengawasan

Inspektorat Kabupaten Blora dengan melakukan koordinasi dengan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora maupun Lembaga Pendidikan dan

Pelatihan lainnya agar meningkatkan jumlah kegiatan pelatihan bagi Jabatan

Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Blora.

b. Peningkatan komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat sehingga

diharapkan masyarakat Kabupaten Blora dapat lebih berpartisipasi dalam

menjalankan perannya untuk memberikan laporan berupa pengaduan

masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Blora agar segera dapat

ditindaklanjuti.

c. Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan harus dilakukan secara

terus menerus kepada seluruh obyek pemeriksaan sehingga tidak terdapat hasil

temuan yang belum ditindaklanjuti.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2014

untuk Inspektorat Kabupaten Blora semoga dapat menjadi bahan

pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih

Blora, Maret 2015

INSPEKTUR KABUPATEN BLORA

BAMBANG DARMANTO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580419 1983031 006

Lampiran 1

Pengukuran Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Meningkatnya pemerataan akses dan mutu

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

22. APK PAUD

23. % Sarpras PAUD sesuai standart

24. Rasio pendidik dengan peserta didik

91%

70%

1 : 20

Meningkatnya pemerataan akses dan mutu

Pendidikan Dasar

1. APK SD/MI

2. APK SMP/MTS

3. Rata-rata Nilai UN Pendidkan Dasar

93%

92%

6,5

Meningkatnya pemerataan akses dan mutu

Pendidikan Menengah

1. APK SMU/SMK

2. Rata-rata Nilai UN SMU/SMK

3. % kelulusan SMU/SMK

84%

6,2

90 %

Program Anggaran Keterangan

(1) (2) (3)

Program Pendidikan PAUD Rp.1.000.000.000, Sumber Anggaran dari APBD 75% dan Dana

Dekonsentrasi 25%

Program Pendidikan Dasar Rp.2.000.000.000,- Sumber Anggaran dari APBD 85% dan Dana

Dekonsentrasi 15%

Program Pendidikan

Menengah

Rp.4.000.000.000,- Sumber Anggaran dari APBD 70 % dan Dana

Dekonsentrasi 30%

Lampiran 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun .........

No Jenis Blnj Program Kgt Jml

Anggaran

Realisasi Selisih %

A

BOP 1. Program

Pendidikan

PAUD

- Bintek Pembuatan

Pupuk Organik

Rp.150

Juta

Rp.150 Juta

Rp.0

100 %

- Bintek Penanaman Rp.100 Rp.99 Juta Rp.1 jt 99 %

tupang sari juta

2. Program

Pendikan

Dasar

- Bintek sistem

penyimpanan

Rp.300 Jt Rp.299 jt Rp.1 Jt 99,66%

3. Dst...nya - - - - -

Jumlah A dan rata-rata % A Rp.550 Jt Rp.548 Jt 2 Jt 99,55%

B

BAU 1. Belanja

Administrasi

Umum

- Pelayanan Surat

menyurat

Rp.75 juta Rp.75 juta 0

100 %

2. Belanja

Operasi dan

Pemeliharaan

- Pemeliharaan

Gedung Kantor

Rp.100

Juta

Rp.100 Juta 0 100 %

3.Dst....nya

Jumlah B dan rata-rata % B Rp.175

Jta

Rp.175 Jta Rp.0,- 100%

Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B) Rp.725

Jta

Rp.723 Jta Rp.2

Jta

99.78%