Upload
vodien
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LaporanKinerjaInstansiPemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
i
Puji dan Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas penyertaanNya Pemerintah Kota
Ambon dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon
Tahun 2015.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 merupakan media pertanggung
jawaban kinerja yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja 2015 sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011-2016, hal
ini sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta
menciptakan Clean Government dan Good Governance. Hasil pencapaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Ambon tidak terlepas dari kerjasama
dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam
Perumusan Kebijakan, Implementasi maupun pengawasannya.
Demikian LKIP ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan
diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan terhadap masyarakat.
Ambon, Maret2016
WALIKOTA AMBON
RICHARD LOUHENAPESSY, SH
KATA PENGANTAR
LaporanKinerjaInstansiPemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
ii
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
1.2 KondisiUmum Kota Ambon
1.3 KewenanganPemerintah Kota Ambon
1.4 KelembagaanPemerintah Kota Ambon
1.5 SumberDayaManusia
1
6
9
9
13
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 RencanaStrategis
2.2 VisiMisi Kota Ambon
2.3 TujuandanSasaran
2.4 Prioritas Pembangunan
2.5 IndikatorKinerja Daerah 2015
2.6 RencanaKinerjadanPenetapanKinerja
14
14
20
22
22
24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1CapaianKinerjaOrganisasi
3.2 RealisasiAnggaran
27
69
BAB IV PENUTUP 73
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CapaiandanPenghargaan
PengukuranKinerjaTahun 2015
PerjanjianKinerjaTahun 2016
Pernyataantelah di reviu
DAFTAR ISI
LaporanKinerjaInstansiPemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
iii
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi
pemerintah, pemerintah Kota Ambon berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan
berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan
kewenangannya.
Tahun 2015 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian indicator kinerja utama sesuai
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Ambon. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator
sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan. Pada tahun 2015
ditetapkan 28 sasaran dengan 42 indikator sasaran dan mengacu pada 8 misi dengan rincian
sebagai berikut :
Misi ke - 1 IndikatorKinerjaSasaran Target Realisasi Persentase
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah CC
CC 100%
Opini pemeriksaan BPK WDP WDP 100%
Presentase SKPD yang telah
menerapkan SPM dengan baik
Jumlah keluhan masyarakat terhadap
pelayanan publik
80%
25 keluhan
80%
0
100%
200%
Capaian kinerja Rata-rata 125%
Misi ke - 2 IndikatorKinerjaSasaran Target Realisasi Persentase
Angka partisipasi kasar
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
Angka partisipasi murni
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
Rata-rata lama sekolah
107,50%
94,50%
97,50%
88,50%
66,50%
68,50%
11,50 thn
107,26%
89,46%
86,13%
96,01%
82,41%
74,48%
12 thn
99,77%
94,66%
88,33%
108,48%
123,92%
108,72%
104%
Angka kelulusan
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
100%
100%
100%
100%
99,98%
99,91%
100%
99,98%
99,91%
Presentase guru bersertifikasi 80% 68,57% 85,7%
Rasio ruang kelas : siswa
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
1 : 32
1 : 32
1 : 34
1:40
1:40
1:40
75%
75%
82%
Jumlah Kecamatan dengan
Puskesmas Rawat Inap
2 buah
2 buah
100%
IKHTISAR EKSEKUTIF
LaporanKinerjaInstansiPemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
iv
Usia Harapan Hidup 73,60thn 73,60 thn 100%
Presentase Keluarga yang terlayani
satuan sambungan air bersih
80% 33,39% 41,73%
Jumlah Produksi Listrik per tahun 300 juta
KWH
300juta KWH 100%
Persentase kecamatan yang pelayanan
internet baik
80% 80% 100%
Ratio panjang jalan dalam kondisi baik 90% 90,58% 100,64%
CapaianKinerja Rata-rata 94,39%
Misi ke -3 IndikatorKinerjaSasaran Target Realisasi Persentase
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RT
RW
75% 80% 106,6%
Luas kawasan kumuh 75 ha 88,72 ha 81,70%
LOAD FaktorAngkutan Umum 69,00 % 69,00 % 100%
Cakupan pelayanan sampah masyarakat 70% 96,90% 138,42%
CapaianKinerja Rata-rata 106,68%
Misi ke- 4 IndikatorKinerjaSasaran Target Realisasi Persentase
Jumlah penduduk ber KTP terhadap jumlah
penduduk wajib KTP
80%
64,45%
80,56%
Jumlah Peserta KB Aktif terhadap jumlah
PUS
80% 73,10% 91,37%
CapaianKinerja Rata-rata 85,96%
Misi ke - 5 IndikatorKinerjaSasaran Target Realisasi Persentase
Ratio Ruang Terbuka Hijau 17% 16% 94,11%
CapaianKinerja Rata-rata 94,11%
Misi ke -6 IndikatorKinerjaSasaran Target Realisasi Persentase
Persentase UMKM danKoperasiaktif 7,5% 99,44% 132,58%
Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan
Koperasi
25% 12,65% 50,50%
Pendapatan pe rkapita masyarakat 6,6 juta 7,7 juta 116,66%
Proporsi sector industry pengolahan
terhadap PDRB
3,00% 13,96% 132%
Angka kunjungan wisatawan mancanegara 600 orang 3642 orang 607%
CapaianKinerja Rata-rata 207,74%
Misi ke -7 IndikatorKinerjaSasaran Target Realisasi Persentase
Jumlah kasus Gangguan Kambtimas 650 kasus 308 kasus 152%
Jumlah Pagelaran seni dan budaya local
skala nasional/internasional dalam 1 tahun
20 kali 26 kali 130%
CapaianKinerja Rata-rata 141%
Misi ke-8
IndikatorKinerjaSasaran Targe
t
Realisa
si
Persenta
se
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum
50% 98,65% 197%
Persentase PKL yang menempati lokasi PKL yang
ditetapkan
75%
75%
100%
LaporanKinerjaInstansiPemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
v
Persentase rumah ber IMB
Persentase penurunan pelanggaran ketertiban dan
kedisiplinan oleh masyarakat
80%
50%
80%
50,28%
100%
100,56%
CapaianKinerja Rata-rata 124,39
%
Dari tabel di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan capaian rata-rata kinerjaPemerintah Kota
Ambon di tahun 2015mencapai hasil 117,42% atau kategori sangat berhasil.
Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon menghadapi
berbagai kendala dan hambatan namun upaya perbaikan terus dilakukan demi tercapainya kinerja
pemerintah Kota Ambon yang professional, kredibel, transparan, dan akuntabel.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
1
1.1 Latar Belakang
Penerapan manajemen berbasis kinerja pada sektor publik adalah sejalan dan konsisten
dengan paradigma penyelenggaraan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good
governance). Bahkan paradigma tersebut telah menjadi salah satu prasyarat penting bagi
penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dan
mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Upaya melalui berbagai kebijakan
dikeluarkan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, salah satunya adalah perumusan
agenda reformasi birokrasi 2010-2025. Perumusan tersebut dituangkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta
Peraturan MenPAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019 dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ambon dengan mengeluarkan
Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015-2019. Dengan demikian, reformasi birokrasi
merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perbaikan ke arah yang
lebih baik.
Adapun salah satu tujuan dari agenda reformasi birokrasi 2010-2014 adalah menguatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah. Penguatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah merupakan sebuah faktor untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk
kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi
Dalam rangka menilai tanggungjawab pemerintah daerah di Indonesia dalam menyediakan
pelayanan umum (public service) seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu diukur sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
2
standard kinerja sebagai daerah otonomi untuk tercapainya pelayanan publik bagi
kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan dikeluarkannya peraturan perundangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan
Good Governance dan otonomi daerah tersebut, telah dikembangkan dan diterapkan suatu
sistem perencanaan dan pertanggungjawaban yang dinamakan SAKIP (Sistem Akuntablitas
Kinerja Instansi Pemerintah). Kemauan untuk meningkatkan akuntabilitas menuju Good
Governance diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung produk hukum
tersebut, maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sistem AKIP pada hakikatnya merupakan sistem manajemen pemerintah yang berfokus
pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum yang berorientasi pada
hasil (Outcomes oriented) bukan keluaran semata. Sistem AKIP diimplementasikan secara “
self assessment” oleh masing- masing instansi pemerintah maksudnya , instansi pemerintah
membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur dan mengevaluasi Kinerjanya
sendiri dan melaporkannya Kepada instansi yang lebih tinggi.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Pemerintah Kota diminta untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan
berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam
Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai perwujudan
kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /
kegagalan pelaksanaan misi organisasi periodik setiap tahun dalam mencapai tujuan –
tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
3
rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap
Instansi Pemerintah. Berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat
pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP
berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan
dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi
masyarakat. Bertitik tolak dari RPJMD Kota Ambon Tahun 2011- 2016, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon
Tahun 2015 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut
disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian
indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan
pembandingan capaian indikator kinerja dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Ambon yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah
oleh Walikota kepada Presiden pada tahun ini telah disusun dan dikembangkan sesuai
peraturan yang berlaku. Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011-2016. Tahun 2015 merupakan tahun
yang strategis, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ambon dalam menjalankan
RPJMD yang telah disusun, sehingga tahun 2016 sebagai akhir RPJMD 2011-2016 dapat
dituntaskan dengan baik sebagaimana visi dan misi Pembangunan Kota Ambon. Peraturan
Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja
InstansiPemerintah Kota Ambon Tahun 2015, yaitu:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
4
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Kota Ambon;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan Kota Ambon;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
kerja Kelurahan Kota Ambon ;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
5
12. Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kota
Ambon;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Tipe A;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon;
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2015.
1.2. Kondisi Umum Kota Ambon
a. Kondisi Geografis.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, luas Kota Ambon adalah 377 Km2 atau 2/5
dari luas wilayah pulau Ambon.Berdasarkan hasil survey Tata Guna Tanah Tahun 1980 luas
daratan kota Ambon tercatat 359,45 Km2 dan lautan seluas 17,55 Km
2 dengan panjang garis
pantai 98 Km. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006 wilayah
administratif Kota Ambon dimekarkan menjadi 5 kecamatan dari sebelumnya 3 kecamatan,
yang membawahi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri. Dimana secara keseluruhan Kota Ambon
berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah
Tabel 1.1 berikut ini memberikan gambaran tentang hasil pemekaran wilayah
administrasi Kota Ambon sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 tahun 2006
tersebut di atas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
6
Tabel 1.1
Keadaan Wilayah Administrasi
Kota Ambon Hasil Pemekaran
No Kecamatan Ibukota Jumlah Desa/Kelurahan Luas Wilayah
(Km2) Desa/ Negeri Kelurahan
1 Nusaniwe Amahusu 5 8 88,35
2 Sirimau Karang Panjang 4 10 86,82
3 T.A.Baguala Passo 6 1 40,11
4 Leitimur Selatan Leahari 8 - 50,50
5 Teluk Ambon Wayame 7 1 93,67
J u m l a h 30 20 359,45 Sumber data : Bappekot Ambon Tahun 2015
Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3º - 4o
Lintang
Selatan dan 128 o – 129
o Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu
Kabupaten Maluku Tengah.
Sebelah Selatan : Laut Banda
Sebelah Timur : Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku
Tengah.
Sebelah Barat : Petuanan Desa Hatu dari Kecamatan Leihitu Ka Kabupaten Maluku Tengah.
PETA AMBON
AMBON MAP
SKALA 1 : 500.000
Keterangan/Legend :
Kota Ambon Gunung/Mountain
Benteng/Fort Bandara/Air Field
Jalan Propinsi/Provincial Road Batas Kecamatan
Jalan Raya/Secondary Road Sungai/River
Rekreasi Pantai/Beach
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
7
Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi sekaligus berfungsi sebagai
pusat aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan serta pendidikan tinggi di Provinsi Maluku,
membawa pengaruh pada pertumbuhan penduduk, terkait dengan migrasi, ke Kota Ambon
dari daerah-daerah sekitar.
Jumlah penduduk Kota Ambon pada pertengahan tahun 2014 berjumlah 395.423 jiwa jika
dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2013 meningkat sebanyak 4,16 % dengan
jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Sirimau dengan kepadatan 1.926 jiwa /
Km², sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di kecamatan Leitimur Selatan dengan
kepadatan 222 jiwa / Km². Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Ambon dari
Tahun 2008-2014 dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2008-2014 dapat dilihat pada
tabel 1.2 dan tabel 1.3 di bawah ini.
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2008 – 2014
Tahun Laki-laki % Perempuan % Jumlah
2008 141.387 50,26 139.906 49,74 281.293
2009 142.791 50,14 142.018 49,86 284.809
2010 165.926 50,09 165.328 49,91 331.254
2011 167.448 49,19 172.979 50,91 340.427
2012 178.878 50,46 175.586 49,54 354.464
2013 189.728 49,98 189.887 50,02 379.615
2014 197.529 49,95 197.894 50.05 395.423 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2015 data diolah)
Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Ambon
Tahun 2008 – 2014
Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan (%)
2009 284.809 1,25
2010 331.254 17,20
2011 340.427 4,44
2012 354.464 4,35
2013 379.615 4,36
2014 395.423 4,16
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2015 data diolah)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
8
b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan
kinerja perekonomian dalam suatu wilayah.
Grafik1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Tahun 2009-2014 (%)
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Ambon selalu
positif. Selama tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tercatat sebesar 5,96 persen,
meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh hanya sebesar 5,20
persen. Jika dilihat berdasarkan harga berlaku, maka kontribusi terbesar diberikan oleh
sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 25,18 persen,
diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,54
persen dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 11,49 persen. Keadaan yang sama
jika diamati berdasarkan harga konstan, dimana sektor administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan social wajib merupakan pemberi kontribusi terbesar yaitu 21,85
persen, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
21,54% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,90 persen.
Dari dua puluh satu sektor ekonomi yang ada, seluruhnya menghasilkan pertumbuhan
positif bagi PDRB Kota Ambon tahun 2014. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku,
pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 34,20
persen, sementara yang terkecil yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan social yaitu sebesar
6,61 persen. Begitu pula PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan tertinggi dihasilkan
5,586,65 6,58
8,77
5,2Presentase
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Presentase
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
9
oleh sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 30,54 persen dan yang terendah adalah sektor
jasa kesehatan dan kegiatan social sebesar 2,12 persen
1.3 Kewenangan Pemerintah Kota Ambon
Penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Ambon mengacu pada Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur klasifikasi
urusan pemerintahan diantaranya urusan pemerintahan konkuren yaitu Urusan Pemerintahan
yang dibagi antara Pemerintah pusat danDaerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Urusan Daerah Kota meliputi berbagai aspek seperti : Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : Pendidikan,
kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan
permukiman, Ketenteraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan social.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : Tenaga
kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,pangan, pertanahan, lingkungan
hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan
Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan
informatika,koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan
olahraga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
Urusan pemerintahan pilihan meliputi : Kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian,
kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi
1.4 Kelembagaan Pemerintah Kota Ambon
Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Ambon, dibentuk Struktur Organisasi
Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon, Perda Nomor
9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon
sebagimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
10
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-dinas Kota Ambon, Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota mbon sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, Perda
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota
Ambon,Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja
Kelurahan Kota Ambon dan Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perda Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon
Tipe A, Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu. Kota Ambon terdiri dari 15 (lima belas) Dinas, 6 (enam)
Badan, 1 (satu) Inspektorat, 3 (tiga) Kantor dan 2 (dua) Sekertariat yakni Sekertariat Kota
dan Sekertariat DPRD, 5 (lima) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan dan 4 (empat)
lembaga lain.
Sekertariat Kota
Sekertariat Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas
pokok Sekretaris Kota adalah membantu Walikota dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta
memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kota.
Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Kota adalah sebagai berikut :
1. Sekretaris Kota
2. Asisten Tata Pemerintahan
1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Hukum
3. Bagian Humas dan Protokoler.
3. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
11
1. Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
4. Asisten Administrasi
1. Bagian Organisasi dan Manajemen.
2. Bagian Umum dan Perlengkapan
3. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam
menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
Adapun struktur organisasi Sekertariat Dewan adalah sebagai berikut :
1. Bagian Umum, Humas dan Protokoler
2. Bagian Risalah dan Persidangan.
3. Bagian Keuangan.
Dinas-Dinas Kota
Dinas Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui
Sekretariat Kota. Dinas Kota melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-
bidang tertentu.
Jumlah Dinas yang ada di Kota Ambon sebanyak 15 Dinas dengan rincian sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Tenaga Kerja
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Pekerjaan Umum
8. Dinas Tata Kota
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
12
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12. Dinas Pendapatan
13. Dinas Pertanian dan Kehutanan
14. Dinas Kelautan dan Perikanan
15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Lembaga Teknis Kota
Lembaga Teknis Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh
seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Kota.
Lembaga Teknis di Kota Ambon berjumlah 10 buah dengan rincian sebagai berikut :
1. Badan Perencanaan Pembangunan
2. Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa
3. Badan Kepegawaian
4. Badan Pengelola Keuangan
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
6. Badan Lingkungan Hidup
7. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
8. Kantor Satuan Pemadam Kebakaran
9. Kantor Pengolahan Data Elektronik
10. Inspektorat
Kecamatan
Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Kota yang dipimpin seorang Camat yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
Organisasi Kecamatan terdiri atas Camat, Sekertaris Camat dan Seksi-Seksi
Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Ambon sampai dengan tahun 2015 ada 5
Kecamatan, yaitu : Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon,
Kecamatan Teluk ambon Baguala, Kecamatan Leitimur Selatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
13
Lembaga Lain
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
3. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
4. Sekretariat KORPRI
1.5 Sumber Daya Manusia
Adapun jumlah pegawai pada Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 adalah 7623 orang yang
terdiri dari 64 orang pegawai golongan I, 1709 orang pegawai golongan II, 3532 orang
pegawai golongan III dan 2318 orang pegawai golongan IV. Sementara itu jumlah pegawai
berdasarkan jabatan/eselon terdiri dari 35 orang pegawai eselon II, 99 orang pegawai eselon
III dan 367 orang pegawai eselon IV.
Komposisi pegawai Pemerintah Kota Ambon berdasarkan golongan dan jabatan dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.
1%
23%
46%
30%
Komposisi pegawai Pemkot Ambon per Golongan
Gol I
Gol II
Gol III
Gol IV
35, 7%
99, 20%
367, 73%
Komposisi Pegawai Pemkot Ambon per eselon
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
14
2.1 Rencana Strategis
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan
langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan
lingkungan strategis local, nasional,global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian pendekatan perencanaan strategis
yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya
dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas
kinerjanya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ambon tahun 2015 ini, mengacu pada
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka
menengah daerah ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2011 - 2016. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2011 - 2016 merupakan dokumen
perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun ( Perencanaan Jangka
Menengah ) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah.
RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk
strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan
sehingga dapat di implementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan
kemampuan anggaran pembiayaan.
2.2 Visi – Misi Kota Ambon
Visi Berkaitan Dengan Pandangan Kedepan Menyangkut Kemana instansi pemerintah
harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif,
inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ambon tahun 2011 – 2016 disusun
dengan tujuan : 1) sebagai pedoman penyenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ; 2) sebagai acuan Rencana Pembangunan
Tahunan Kota Ambon,; dan 3) sebagai pedoman kepada masyarakat dan dunia usaha untuk
berpartisipasi dalam pembangunan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
15
Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, religius, lestari dan
harmonis merupakan obsesi dari Pemerintah Kota Ambon melalui perencanaan pembangunan
yang terpadu dan terintegrasi antara tujuan yang hendak dicapai dan Visi pembangunan yang
mengandung pola pikir dan pola tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011 – 2016.
Dengan memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang
Dasar 1945, mempertimbangkan kemajuan pembangunan Kota Ambon yang telah dicapai
pada periode 2006-2011, memperhitungkan hasil analisis isu strategis, memperhatikan
RPJPD Kota Ambon 2006-2026, mengacu pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota
Ambon terpilih untuk masa bakti 2011-2016, mempertimbangkan prioritas pembangunan
Provinsi Maluku dalam RPJMD tahun 2008-2013 dan prioritas pembangunan nasional yang
tercantum dalam RPJMN 2010-2014, serta bertumpu pada fondasi “Benahi Ambon, Menata
Kota, Membangun Negeri”, maka visi Kota Ambon 2011 – 2016 adalah :
Visi tersebut mengandung makna atau filosofi bahwa:
Maju berarti terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya
memajukan Kota Ambon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup,
social budaya dan hukum dengan dilandasi sikap disiplin, professional, beretos kerja tinggi
dan kapasitas serta kapabilitas diri setiap insan masyarakat Kota Ambon.
Mandiri berarti sanggup mengurus diri untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan
standar pelayanan minimal, meliputi peningkatan pelaksanaan pendidikan, pelayanan
kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat atau keluarga dengan memanfaatkan secara
optimal potensi sumber daya lokal atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan
kompetitif, meningkatkan peran swasta dalam upaya mendorong pengembangan investasi
dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan serta membuka
“Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis
Masyarakat”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
16
aksesibilitas Kota Ambon terhadap pasar baik lokal maupun internasional untuk pembangunan
masyarakat yang lebih baik.
Religius berarti terwujudnya warga kota yang beragama secara substansial dan fungsional
dengan ciri yang inklusif, humanis, egaliter, dan kosmopolit dalam membangun Kota Ambon
yang aman dan damai.
Lestari berarti upaya pengelolaan sumber daya alam, seni dan budaya lokal yang menjamin
pemanfaatan dan perlindungannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan
persediannya dengan tetap menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas nilai dan
keanekaragamannya untuk pembangunan Kota Ambon Manise yang berbudaya, nyaman dan
damai serta ramah lingkungan.
Harmonis berarti kehidupan warga kota yang saling menghargai antar sesame orang basudara
dengan prinsip-prinsip budaya pela gandong yang mampu membawa warga kota hidup damai
dan toleran, rukun dan teratur dalam kompleksitas multicultural baik agama maupun etnik.
Untuk mewujudkan visi Kota Ambon 2011 – 2016 yaitu “Ambon Yang Maju, Mandiri,
Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat”, maka dijabarkan dalam 8 (delapan)
misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Ambon :
1. Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat.
Salah satu agenda yang menjadi fokus pembangunan Kota Ambon adalah menciptakan tata
pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya menata dan
meningkatkan profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi
hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan
keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu
diperlukan langkah-langkah dan kebijakan yang terarah pada peningkatan standar manajemen
profesionalisme; sumber daya manusia aparatur (birokrat) yang memiliki semangat, disiplin,
ethos dan kinerja; perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; pengelolaan keuangan
daerah dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
17
2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur dasar.
Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar merupakan pilar terpenting dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu
gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan
tinggi dan angka melek aksara bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi
digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh
karena itu pembangunan pendidikan di Kota Ambon harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen
pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global. Dilain pihak Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung
pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan
kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara
pandang (mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat.
3. Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan
Menata dan membenahi kota dimaksudkan untuk memantapkan sistem pemanfaatan ruang
sesuai dengan fungsi dan karakteristik wilayah kota Ambon, didukung dengan kesadaran
masyarakat dalam memanfaat ruang sesuai peruntukan guna menjamin dinamika
pembangunan berkelanjutan. Dilain pihak membenahi Ambon diarahkan pada sasaran
kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, jaringan drainase,
persampahan, sumberdaya air dan pelayanan air bersih, serta sarana prasarana lainnya masih
belum mengimbangi perkembangan dinamika masyarakat terutama di wilayah
pengembangan. Usahamenata dan membenahi ruang kota yang konsisten
akanmenghasilkan struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung
pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien.
4. Menata penduduk dan kependudukan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
18
Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai ibu kota Propinsi Maluku sekaligus berfungsi
sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi , pemerintahan dan pendidikan membawa pengaruh
besar pada pertumbuhan penduduk terkait dengan migrasi dari daerah-daerah sekitar.
Kondisi ini memerlukan penataan penduduk dan sistem kependudukan agar tertib dan
mencegah kota Ambon tumbuh menjadi kota kumuh
5. Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif
Beberapa faktor yang masih harus menjadi perhatian di bidang lingkungan adalah kondisi
daerah aliran sungai (DAS) dan pengelolaan konservasiarea tangkapan (catchment area).
Maraknya penyalahgunaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan catchment area berdampak
pada fungsi dan daya dukung bantaran sungai dan catchment area menjadi rendah, sehingga
jika hujan di hulu maka debit limpasan air tidak mampu ditahan karena kapasitas saluran
turun diakibatkan sedimentasi dan sampah.
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi
wilayah/daerah
Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mendorong peningkatan
kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi
berbagai tantangan. Dengan pendampingan dan penguatan institusi lokal, bantuan dana
bergulir bagi masyarakat, dan bantuan pembangunan sarana prasarana, diharapkan dapat
memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu pengembangan pasar-pasar tradisional
perlu mendapatkan perhatian sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota
Ambon.
7. Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal
Rekonsiliasi merupakan sarana efektif untuk ambon yangmaju, mandiri, religius, lestari dan
harmonis. Konflik sosial di masa lampau berpotensi muncul kembali ke permukaan apabila
tidak dilakukan penyelesaian secara menyeluruh melalui cara-cara yang tepat. Agar proses
konsolidasi demokrasi berjalan dengan efektif, masyarakat Kota Ambon perlu melakukan
rekonsiliasi antar orang basudara dengan mengembangkan khasana budaya lokal sebagai
suatu kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik-konflik masa lalu tersebut.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
19
8. Meningkatkan sistem penegkan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat
Hukum adalah instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial. Saat ini timbul
degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini ditandai dengan
meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik
kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin
dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Sebagai akibatnya timbul
ketidakpastian hukum yang tercipta melalui proses pembenaran perilaku salah dan
menyimpang atau dengan kata lain hukum hanya merupakan instrumen pembenar bagi
perilaku salah. Peranan institusi-institusi hukum maupun institusi sosial budaya dalam
masyarakat merupakan kunci bagi supremasi hukum untuk kepentingan pembangunan.
Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Ambon tersebut, pilar pembangunan
dalam lima tahun mendatang (2011-2016) adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan perekonomian daerah yang ditujukan untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pengembangan kawasan-kawasan
strategis,dan pengembangan usaha ekonomi kecil dan mikro;
3. Membangun infrastruktur dasar dan membenahi sistem transportasi dengan jaringan
pendukungnya;
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengembangan jaringan
PUSKEMAS, dan pusat-pusat rujukan pelayanan kepada masyarakat miskin;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan meningkatkan angka melek huruf,
APK dan APM semua jenjang pendidikan serta rata-rata lama bersekolah masyarakat;
6. Membangun infrastuktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan
lainnya untuk menghasilkan anak Ambon yang cerdas;
7. Membenahi sistem persampahan kota dan mengembangkan model pengelolaan yang ramah
lingkungan menuju Kota Ambon Manise;
8. Meningkatkan kinerja organisasi dan manajemen pemerintah yang profesional untuk
mencapai standar pelayanan minimal kepada masyarakat;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
20
9. Mengembangkan Ambon sebagai kota minapolitan, pusat aktifitas ekonomi dan transit
bisnis Maluku dan sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata;
10.Meningkatkan kehidupan orang basudara dan penegakan hukum, politik dan HAM;
11.Mengembangkan seni dan budaya lokal serta pariwisata;
12.Mengembangkan peran generasi muda dan prestasi olahraga;
13.Merevitasilasi tata ruang kota yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan fungsi
peruntukannya.
14.Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemberantasan dan
pencegahan korupsi
2.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Ambon yang akan diwujudkan sebagai bentuk
akhir dalam mewujudkan misi guna mendukung tercapainya visi yang dicita-citakan yaitu
menjadikan Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis
Masyarakat, dalam lima tahun ke depan (2011-2016), adalah sebagai berikut.
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Ambon
Visi : “Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat
Misi Tujuan Sasaran
Misi ke – 1 : Menata dan
meningkatkan profesionalisme
birokrasi dalam pelayanan
masyarakat
1. Terwujudnya birokrat yang
professional
1.1Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintahan daerah
1.2Akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah meningkat
2. Terwujudnya standar
pelayanan minimal
2.1Meningkatnya penerapan SPM
dan kinerja di semua aspek
pelayanan publik
Misi ke – 2 : Meningkatkan
kesejahteraan penduduk dibidang
pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur dasar
3. Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
3.1Meningkatnya jangkauan
layanan pendidikan dasar dan
menengah
3.2Meningkatnya mutu pendidikan
dasar dan menengah
3.3Meningkatnya mutu dan
kapasitas guru
3.4Meningkatnya jumlah sarana
dan prasarana pendidikan
4. Meningkatkan derajat
kesehatan dan akses pelayanan
kesehatan masyarakat
4.1Meningkatnya jangkauan
layanan kesehatan
4.2Meningkatnya mutu layanan
kesehatan masyarakat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
21
5. Meningkatkan layanan dan
mutu infrastruktur dasar
5.1Tersedianya sarana dan
prasarana air bersih
5.2Tersedianya sarana dan
prasarana listrik
5.3Tersedianya sarana dan
prasarana telekomunikasi
5.4Meningkatnya sarana dan
prasarana jalan
Misi ke – 3 : Menata dan
membenahi kota sesuai fungsi dan
peruntukan
6.Meningkatkan mutu lingkungan
perkotaan
6.1Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan kawasan
perkotaan sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah
6.2Berkurangnya kawasan kumuh
perkotaan
7.Meningkatkan mutu infrastuktur
dasar kota
7.1Tertatanya sistem transportasi
masyarakat
7.2Meningkatnya pelayanan
persampahan
Misi ke - 4: Menata penduduk dan
kependudukan
8.Meningkatkan pengelolaan
administrasi kependudukan
8.1Meningkatkan pelayanan
administrasi kependudukan
9.Meningkatkan akses dan
kualitas program keluarga
berencana
9.1Meningkatnya peserta KB aktif
bagi pasangan usia subur
Misi ke – 5 : Menata dan
meningkatkan lingkungan
lestari berbasis partisipatif dan
kolaboratif
10.Meningkatkan pengendalian
dan pelestarian lingkungan
10.1Meningkatnya ruang terbuka
hijau
11.Memantapkan pengelolaan
sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang efektif,
efisien dan ramah lingkungan
11.1Tersedianya peraturan daerah
yang mengatur pengelolaan
sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Misi ke – 6 :Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan
industri kerakyatan berbasis
potensi wilayah/daerah
12.Mengembangkan lembaga
ekonomi kerakyatan
12.1Meningkatnya usaha UMKM
dan koperasi
12.2Meningkatnya kesempatan
kerja
12.3Meningkatnya pendapatan
masyarakat
13.Mengembangkan komoditas
unggulan industry pengolahan
yang berdaya saing terutama
industry pengolahan hasil
perikanan, kelautan, pertanian
serta pariwisata
13.1Meningkatnya produktivitas
industri pengolahan berbasis
perikanan, kelautan,
pertanian, perkebunan dan
peternakan serta pariwisata
Misi ke – 7 :Meningkatkan
kehidupan orang basudara
berbasis kearifan lokal
14.Mewujudkan kehidupan orang
basudara berbasis kearifan
local
14.1Meningkatnya keamanan dan
ketertiban di masyarakat
15.Mengembangkan seni dan
budaya lokal
15.1Meningkatnya pengelolaan
seni dan budaya lokal
Misi ke - 8 :Meningkatkan sistem
penegkan hukum dan peran
institusi sosial budaya
masyarakat
16.Memantapkan tata kehidupan
masyarakat yang damai, aman,
tertib, taat hukum, dan
harmonis
16.1Terwujudnya penegakan dan
pengembangan hukum secara
adil dan bertanggungjawab
16.2 Meningkatnya ketertiban dan
kedisiplinan masyarakat
2.4 Prioritas Pembangunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
22
Prioritas pembangunan disusun untuk lebih mengoperasionalkan visi dan misi dalam
pengimplementasiannya, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2011-
2016, maka prioritas pembangunan akan diarahkan pada :
1) Prioritas 1 : Penataan birokrasi dan peningkatan profesionalisme dalam pelayanan publik
2) Prioritas 2 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan
pendidikan dan kesehatan
3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dalam upaya
menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukkan
4) Prioritas 4 : Penataan dan peningkatan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan
kolaboratif
5) Prioritas 5 : Peningkatan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan
dan potensi daerah
6) Prioritas 6 : Peningkatan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal
7) Prioritas 7 : Peningkatan sistem penegakan hukum dan peran institusi social budaya
masyarakat
2.5 Indikator Kinerja Daerah 2015
Indikator kinerja daerah Kota Ambon dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Indikator kinerja daerah
Kota Ambon Tahun 2015 sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Satuan Target
I ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT
I.I.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 Pertumbuhan PDRB % 6.65 - 6.80
2 Pendapatan Per Kapita Rp. 6.661.948
3 Angka Kemiskinan % 4.50 – 5.00
4 Laju Inflasi % 4.00 – 4.50
5 Tingkat Pengangguran Terbuka % 8.00 – 8.50
I.2. PENDIDIKAN
APK PAUD % 43.70
1 Penduduk yang berusia >15 thn melek huruf (tidak buta
aksara) % 99.94
2 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0
3 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0
4 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA % 0.10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
23
5 Angka Putus Sekolah (APS) SMK % 0.54
6 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100
7 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 99.95
8 Angka Kelulusan (AL) SMA/MA % 100
9 Angka Kelulusan (AL) SMK % 99.97
10 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 11.4
I.3 KESEHATAN
1 Angka Kematian Ibu Melahirkan /100.000 KLH 23
2 Angka Kematian Bayi /1.000 KLH 2.8
3 Angka Kematian Balita /1.000 KLH 3.4
4 Kasus Gizi Buruk % 0
5 Kasus Gizi Kurang % 3.1
6 Desa Siaga Aktif % 55
7 KB Aktif % 74
8 Air Bersih yang memenuhi syarat % 80
11 UCI Desa % 100
12 Usia Harapan Hidup tahun 73.6
1.4 KETENAGAKERJAAN
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 80.00
II ASPEK PELAYANAN UMUM ASPEK PELAYANAN
UMUM
Pendidikan
1 Angka Partisipasi murni(APM) SD/MI/Paket A % 103.22
2 Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 96.65
3 Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C % 80.42
4 Ratio Guru : Murid SD/MI 1 : 18
5 Ratio Guru : Murid SMP/MTs 1 : 15
6 Ratio Guru : Murid SMA/MA 1 : 17
7 Ratio Sekolah : Siswa SD/MI 1 : 199
8 Ratio Sekolah : Siswa SMP/MTs 1 : 290
9 Ratio Sekolah : Siswa SMA/MA 1 : 360
Kesehatan
ratio posyandu per satuan balita 1 : 80
gizi buruk 0
Jumlah Puskesmas Buah 25
Jumlah Rumah Sakit Buah 10
Pekerjaan Umum
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik % 92.00
III ASPEK DAYA SAING DAERAH ASPEK DAYA SAING
DAERAH
III.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Jumlah Kantor Bank unit 50
Produksi Listrik KWh 233,052,745
III Pariwisata
Banyaknya Hotel Unit 60
Angka Kunjungan Wisata orang 7000
Objek Wisata yang dikembangkan persen 50
II.2 LINGKUNGAN
1 Kawasan Kumuh % 20
2 Ruang Terbuka Hijau % 17
II.3 KOPERASI
1 Terwujutnya koperasi berkualitas Unit 200
2 Terwujudnya usaha mikro kecil yang tangguh dan mandiri UMK 205
3 Terwujudnya usaha Menengah yang berdaya saing UM 9
4 Terbentuknya koperasi Wanita PKK baru di setiap
Negeri/Kelurahan
Unit 50
5 Terwujutnya sarjana wirausaha baru Orang 142
6 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor KUMKM
sebesar 5 % per tahun dari kondisi tahun 2010
Orang 9,751
II.4 KEHUTANAN
1 Luas Lahan Kritis Ha 8.207,02
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
24
2.6 Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran
serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun dan kegiatan
tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 adalah serangkaian kesepakatan/
pernyataan kinerja yang memuat sasaran-sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target
Capaian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 berdasarkan indikator kinerja utama
yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2014.
Misi ke – 1 :Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
Akuntabilitas kinerja
pemerintahan daerah meningkat
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
CC
Akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah meningkat
Opini pemeriksaan BPK WDP
Penerapan SPM dan
peningkatan kinerja di semua
aspek pelayanan publik
Presentase SKPD yang telah menerapkan
SPM dengan baik
Jumlah keluhan masyarakat terhadap
pelayanan publik
80%
25 keluhan
Misi ke – 2 : Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur dasar
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
Meningkatnya jangkauan
layanan pendidikan
Angka partisipasi kasar
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
Angka partisipasi murni
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
Rata-rata lama sekolah
107,50
94,50
97,50
88,50
66,50
68,50
11,50 thn
Meningkatkan mutu pendidikan
dasar dan menengah
Angka kelulusan
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
100%
100%
100%
Meningkatnya mutu dan
kapasitas guru
Presentase guru bersertifikasi
80%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
25
Meningkatnya sarana dan
prasarana pendidikan
Rasio ruang kelas : siswa
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
1 : 32
1 : 32
1 : 34
Peningkatan jangkauan layanan
kesehatan
Jumlah Kecamatan dengan Puskesmas
Rawat Inap
2 buah
Meningkatnya mutu layanan
kesehatan
Usia Harapan Hidup 73,60 tahun
Tersedianya sarana dan
prasarana air bersih
Presentase Keluarga yang terlayani satuan
sambungan air bersih
80%
Tersedianya sarana dan
prasarana listrik
Jumlah Produksi Listrik per tahun 300 juta KWH
Tersedianya sarana dan
prasarana telekomunikasi
Persentase kecamatan yang pelayanan
internet baik
80%
Meningkatnya sarana dan
prasarana jalan
Ratio panjang jalan dalam kondisi baik 90%
Misi ke – 3 : Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
Meningkatnya keseuaian
pemanfaatan kawasan perkotaan
sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap
RTRW
75%
Berkurangnya kawasan kumuh
di perkotaan
Luas kawasan kumuh 75 ha
Tertatanya sistem trasnsportasi
masyarakat
LOAD Faktor Angkutan Umum 69,00
Meningkatnya pelayanan
persampahan
Cakupan pelayanan sampah masyarakat 70%
Misi ke – 4 : Menata penduduk dan kependudukan
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
Meningkatkan pelayanan
administrasi kependudukan
Jumlah penduduk ber KTP terhadap
jumlah penduduk wajib KTP
80%
Meningkatnya peserta KB aktif
bagi Pasangan Usia Subur
Jumlah Peserta KB Aktif terhadap jumlah
PUS
80%
Misi ke – 5 : Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
Meningkatnya Ruang Terbuka
Hijau
Ratio Ruang Terbuka Hijau 17%
Misi ke – 6 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi
wilayah/daerah
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
Meningkatnya usaha UMKM Persentase UMKM dan Koperasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
26
dan Koperasi 7,5%
Meningkatnya kesempatan
kerja
Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM
dan Koperasi
25%
Meningkatkan pendapatan
masyarakat
Pendapatan perkapita masyarakat
6,6 juta
Meningkatkan produktivitas
industri pengolahan berbasis
perikanan, kelautan, pertanian,
perkebunan dan peternakan
serta pariwisata
proporsi sektor industri terhadap PDRB
3,00%
Angka kunjungan wisatawan
mancanegara
600 orang
Misi ke – 7 : Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
Meningkatnya keamanan dan
ketertiban di masyarakat
Jumlah kasus Gangguan Kambtimas 650 kasus
Meningkatnya pengelolaan seni
dan budaya lokal
Jumlah oPagelaran seni dan budaya lokal
skala nasional/internasional dalam 1 tahun
20 kali
Misi ke – 8 : Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya
masyarakat
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target
Terwujudnya penegakan dan
pengembangan hukum secara
adil dan bertanggung jawab
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
penegakan hukum
50%
Meningkatnya ketertiban dan
kedisiplinan masyarakat
Persentase PKL yang menempati lokasi
PKL yang ditetapkan
Persentase rumah ber IMB
Persentase penurunan pelanggaran
ketertiban dan kedisiplinan oleh
masyarakat
75%
80%
50%
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
27
3.1 Capaian KinerjaOrganisasi
Konsep pengukuran kinerja untuk instansi pemerintah telah mengalami sejumlah perubahan.
Hingga terakhir adalah konsep pengukuran kinerja yang di dasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 dengan realisasinya.
Seluruh indikator yang diukur sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Ambon, hanya beberapa saja yang mengalami perubahan sebagaimana telah diubah dan
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2014 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon.
Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ambon dalam Tahun 2015 merupakan kemampuan
perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :
- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
Presentase tingkat capaian = Realisasi
Targetx 100%
- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,
digunakan rumus :
Presentase tingkat capaian = Target −(Realisasi −Target )
Target x 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
28
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan
kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan
untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya,
sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat
dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui
indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung
dengan sasaran yang diinginkan.
Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kategori Capaian
1. 85 s/d 100 Sangat berhasil
2. 70 X < 85 Berhasil
3. 55 X < 70 Cukup berhasil
4. X < 55 Kurang
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh
melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan
hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator
kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (outcomes). Pengukuran kinerja yang dilakukan
mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-
masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam
Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran
Kinerja agar setiap stakeholder maupun instansi penilai akuntabilitas mengetahui sejauhmana
capaian kinerja Pemerintah Kota Ambon.
1) Capaian Indikator Kinerja Daerah
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan
dan sasaran pembangunan daerah periode 2011-2016 yang telah direncanakan. Hal ini
menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya
dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu
daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
29
Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Data dan
informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai
alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early
warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan
kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi
dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada
publik. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan
antara lain: Indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah,
indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara keseluruhan
hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan paramater “Peningkatan Kualitas Manusia”
dan Indikatornya adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, indikator
kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Capaian Indikator kinerja daerah dapat dilihat
pada tabel 3.1. berikut :
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
I ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT
I.I.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 Pertumbuhan PDRB % 6.65 - 6.80 5,96
2 Pendapatan Per Kapita Rp. 6.661.948 7.711.194
3 Angka Kemiskinan % 4.50 – 5.00 4,42
4 Laju Inflasi % 4.00 – 4.50 6,81
5 Tingkat Pengangguran Terbuka % 8.00 – 8.50 15,58
I.2. PENDIDIKAN
APK PAUD % 43.70 18,83
1 Penduduk yang berusia >15 thn melek huruf (tidak buta
aksara)
%
99.94
99,07
2 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0 0,1
3 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0 0,04
4 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA % 0.10 0,01
5 Angka Putus Sekolah (APS) SMK % 0.54 0
6 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100
7 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 99.95 99,98
8 Angka Kelulusan (AL) SMA/MA % 100 99,98
9 Angka Kelulusan (AL) SMK % 99.97 99,69
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
30
10 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 11.4 12
I.3 KESEHATAN
1 Angka Kematian Ibu Melahirkan /100.000
KLH
23
82
2 Angka Kematian Bayi /1.000
KLH
2.8
4,4
3 Angka Kematian Balita /1.000
KLH
3.4
0,9
4 Kasus Gizi Buruk % 0 0
5 Kasus Gizi Kurang % 3.1 1,4
6 Desa Siaga Aktif % 55 100
7 KB Aktif % 74 54,2
8 Air Bersih yang memenuhi syarat % 80 86,6
11 UCI Desa % 100 100
12 Usia Harapan Hidup tahun 73.6 73,6
1.4 KETENAGAKERJAAN
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 80.00 80,00
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Pendidikan
1 Angka Partisipasi murni(APM) SD/MI/Paket A % 103.22 107,26
2 Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 96.65 89,46
3 Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C % 80.42 86,13
4 Ratio Guru : Murid SD/MI 1 : 18 1:18
5 Ratio Guru : Murid SMP/MTs 1 : 15 1:16
6 Ratio Guru : Murid SMA/MA 1 : 17 1:16
7 Ratio Sekolah : Siswa SD/MI 1 : 199 1:195
8 Ratio Sekolah : Siswa SMP/MTs 1 : 290 1:342
9 Ratio Sekolah : Siswa SMA/MA 1 : 360 1:379
Kesehatan
1 ratio posyandu per satuan balita 1 : 80 1:173
2 gizi buruk 0 0
3 Jumlah Puskesmas Buah 25 22
4 Jumlah Rumah Sakit Buah 10 5
Pekerjaan Umum
1 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik % 92.00 90,58
III ASPEK DAYA SAING DAERAH
III.1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 Jumlah Kantor Bank unit 50 54
2 Produksi Listrik KWh 233,052,745 300.000.000
III Pariwisata
1 Banyaknya Hotel Unit 60 65
2 Angka Kunjungan Wisata orang 7000 3642
3 Objek Wisata yang dikembangkan persen 50 69
II.2 LINGKUNGAN
1 Kawasan Kumuh % 20 8,72
2 Ruang Terbuka Hijau % 17 16
II.3 KOPERASI
1 Terwujutnya koperasi berkualitas Unit 200 620
2 Terwujudnya usaha mikro kecil yang tangguh dan mandiri UMK 205 14.214
3 Terwujudnya usaha Menengah yang berdaya saing UM 9 220
4 Terbentuknya koperasi Wanita PKK baru di setiap
Negeri/Kelurahan Unit
50 50
5 Terwujutnya sarjana wirausaha baru Orang 142 150
6 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor KUMKM
sebesar 5 % per tahun dari kondisi tahun 2010 Orang
9,751 1.668
II.4 KEHUTANAN
1 Luas Lahan Kritis Ha 8.207,02 8.784
Sumber : Kota Ambon Dalam Angka, 2015 dan hasil analisis SKPD terkait
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
31
Berdasarkan data pada tabel di atas, beberapa indikator pada aspek kesejahteraan rakyat
belum mencapai target yang ditetapkan yaitu pada indikator pertumbuhan PDRB dan angka
kemiskinan. Untuk itu untuk tahun-tahun yang akan datang akan Pemerintah Kota Ambon akan
fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk aspek pelayanan umum dan
daya saing daerah juga terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang
ditetapkan.
2) Capaian Indikator Kinerja
Pemerintah Kota Ambon secara umum telah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kota Ambon 2011-2016. 28 sasaran yang ditetapkan pada tahun
anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun
2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon, memiliki 42 indikator sasaran.
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci sebagai berikut :
Sasaran 1 : Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat
Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah CC CC 100
Evaluasi terhadap sasaran akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat, dengan
satu indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna
sangat berhasil. Indikator nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Ambon di tahun 2015
adalah CC sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan langsung oleh Tim
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB terhadap SAKIP Pemerintah Kota
Ambon dan SAKIP SKPD tahun 2014. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai
akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Ambon mengalami peningkatan cukup signifikan,
SAKIP tahun 2013 memperoleh nilai 46,11 dan SAKIP tahun 2014 meningkat menjadi 56,36.
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ambon dinilai cukup baik, taat kebijakan, memiliki
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
32
sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban,
perlu banyak perbaikan tidak mendasar.Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ambon
Komponen yang dinilai 2014 2015
Bobot Nilai Bobot Nilai
a. Perencanaan Kinerja 35 14,03 30 18,71
b. Pengukuran Kinerja 20 8,83 25 13,98
c. Pelaporan Kinerja 15 7,15 15 8,16
d. Evaluasi Internal 10 4,81 10 4,57
e. Capaian Kinerja 20 11,29 20 10,94
Nilai Hasil Evaluasi 100 46,11 100 56,36
Tingkat Akuntabilitas Kinerja C CC
Namun sesuai hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan SAKIP Kota
Ambon yaitu :
1. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis
dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan outcome yang terukur.
2. Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan
secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan.
3. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja
sesuai dengan rencana aksi, dan target-target yang ingin dicapai.
4. Sistem evaluasi belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.
Kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian target nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota
Ambon adalah :
1. Membangun sistem e-SAKIP dengan alamat www.esakip.ambon.go.idyang diharapkan
mampu meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Ambon sehingga dapat
menjadi lebih baik, jelas,transparan dan terukur.Masyarakat dapat mengetahui dan
memantau kinerja Pemerintah Kota Ambon dengan menggunakan user dan password
„publik‟.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
33
Gambar 1. Aplikasi e-SAKIP Pemerintah Kota Ambon
2. Melaksanakan sosialisasi e-SAKIP, LAKIP dan IKU serta pendampingan kepada semua
SKPD untuk penyusunan LAKIP dan penetapan indikator kinerja utama SKPD yang baik
dan benar.
Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No Indikator Sasaran Tahun 2014 Tahun 2015 Rencana Sesuai
RPJMD 2016
Presentase
Capaian Kinerja
(%)
1 Nilai akuntabilitas kinerja
pemerintah C CC C 150
Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator sasaran nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
tahun 2015 di bandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan
rencana sesuai RPJMD telah melampaui target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau
telah mencapai capaian 150%.
Sasaran 2 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
34
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Opini pemeriksaan BPK WDP WDP 100
Target pencapaian indikator opini pemeriksaan BPK terealisasi 100%. Untuk tahun 2015
laporan keuangan pemerintah daerah Kota Ambon mendapat status Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi
Maluku. Pemberian status WDP tersebut atas penilaian yang dilakukan untuk beberapa kriteria
yang sama seperti tahun sebelumnya, diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintah, kecukupan mengungkapkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
serta efektifitas sistem pengendalian intern.
Beberapa kegiatan pendukung tercapainya indikator tersebut adalah :
Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon yang tepat waktu
Tertibnya administrasi laporan keuangan
Penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sistem informasi data keuangan
(SIMDA)
Kepatuhan terhadap undang-undang
Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan bagi SKPD dalam lingkup Pemkot
Ambon
Bimbingan teknis manajemen pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD dalam lingkup
Pemkot Ambon
Berdasarkan rekomendasi dari BPKPerwakilan Provinsi Maluku, yang menjadi kendala
sehingga Kota Ambon belum dapat meraih opini WTP adalah sistem pengelolaan aset yang
belum dikelola dengan baik.
Untuk menjawab kendala yang dihadapi kedepannya Pemerintah Kota Ambon telah
mengambil langkah kebijakan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola sistem aset
yang selama ini bermasalah sehingga opini WTP dapat diraih.
Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
35
No Indikator Sasaran Tahun 2014 Tahun 2015 Rencana Sesuai
RPJMD 2016
Presentase Capaian
Kinerja (%)
1 Opini pemeriksaan BPK WDP WDP WDP
100
Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2015untuk opini pemeriksaan BPK di bandingkan
dengan tahun lalu tidak mengalami perubahan yaitu WDP dan rencana sesuai RPJMD telah
mencapai target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah mencapai capaian 100% di
tahun 2015.
Sasaran 3 : Penerapan SPM dan peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan
publik
Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Persentase SKPD yang telah menerapkan
SPM dengan baik
80% 80% 100
2. Jumlah keluhan masyarakat terhadap
pelayanan public
25 keluhan 0 200
Dari data pada tabel di atas diketahui capaian indikator sasaran persentase SKPD yang telah
menerapkan SPM dengan baik dan indikator sasaran jumlah keluhan masyarakat terhadap
pelayanan publik mencapai 100%. Pada Pemerintah Kota Ambon telah ditetapkan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan
Peraturan Walikota Ambon Nomor 27 Tahun 2014 Tanggal 6 Agustus 2014. Dalam Perwali
tersebut telah ditetapkan 15 SPM dengan indikator pelayanan dasar, target capaian,
program/kegiatan dan anggaran dari masing-masing SPM. 15 SPM tersebut yaitu :
1. SPM Bidang Ketahanan Pangan
2. SPM Bidang komunikasi dan informatika
3. SPM Bidang Sosial
4. SPM Bidang kesenian
5. SPM Bidang Lingkungan Hidup
6. SPM Bidang Kesehatan
7. SPM Bidang Ketenagakerjaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
36
8. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
9. SPM Bidang Pendidikan Dasar
10. SPM Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera
11. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang
12. SPM Bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
13. SPM Bidang Perumahan rakyat
14. SPM Bidang Perhubungan
15. SPM Bidang Penanaman modal
Melalui penetapan tersebut diharapkan semua standar pelayanan secara minimal dapat
dirasakan oleh masyarakat dan terjadi peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik.
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
yang di dalamnya mengatur tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi :
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
f. Sosial
Maka kedepan Pemerintah Kota Ambon akan membuat perubahan terhadap Standar Pelayanan
Minimal yang ada menjadi 6 SPM saja. Untuk capaian SPM yang telah ditetapkan, berdasarkan
laporan semester I dan semester II tahun2015, rata-rata capaian penerapan SPM adalah 80%.
Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Tahun 2015, mencapai capaian
200%. Berdasarkan data dari Kantor Pengolah Data Elektronik yang menangani
masukan/saran/kritik/SMS masyarakat secara online untuk Tahun 2015 tidak ada
masukan/saran/kritik/SMS dari masyarakat yang masuk kepada Pemkot Ambon, bila
dibandingkan dengan Tahun 2014 rekap pengaduan yang masuk sebanyak 35 pengaduan. Hal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
37
ini menunjukkan terjadi penurunan jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di
Kota Ambon.
Pemerintah Kota Ambon telah menyediakan beberapa sarana pengaduan untuk masyarakat agar
dapat menyampaikan aspirasi, kritik, saran dan keluhan apapun menyangkut kinerja
pemerintah. Sarana pengaduan tersebut diantaranya adalah pengaduan online pada web Pemkot
Ambon yaitu www.ambon.go.id, melalui email, melalui nomor telepon 08114706999, melalui
Pejabat Pembuat Informasi Daerah utama yang bertempat di Bagian Humas dan protocol
Sekretariat Kota Ambon, PPID Pembantu di masing-masing SKPD, melalui kotak saran di
masing-masing SKPD dan melalui surat kabar.
Gambar.2 Layanan SMS pengaduan dan Perizinan pada Website dan Media Massa Kota Ambon
Dalam pelaksanaannya PPID yang telah di bentuk masih terkendala beberapa hambatan yaitu :
1. Masih kurangnya partisipasi dari PPID pembantu dalam merespons surat masuk.
2. Kurang strategis PPID utama karena masih bergabung dengan ruangan media center.
Kedepan akan dilakukan perbaikan meliputi :
1. Pemberian bimbingan teknis bagi PPID pembantu
2. Penambahan suatu ruangan strategis agar mudah diketahui masyarakat dan terpisah dari
ruangan media center
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
38
Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
No Indikator Sasaran Tahun 2014 Tahun 2015 Rencana Sesuai
RPJMD 2016
Presentase Capaian
Kinerja (%)
1 Persentase SKPD yang telah
menerapkan SPM dengan baik 100 100 100 100
2 Jumlah keluhan masyarakat
terhadap pelayanan publik 35 0 5 200
Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2015di bandingkan dengan tahun lalumengalami
peningkatanuntuk jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan rencana sesuai
RPJMD telah mencapai target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah mencapai
capaian 100%.
Sasaran 4 : Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan
Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
No Indikator Sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Angka partisipasi kasar
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
107,50 %
94,50 %
97,50 %
107,26
89,46
86,13
99,77
94,66
88,33
2. Angka partisipasi murni
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
88,50 %
66,50 %
68,50 %
96,01%
82,41%
74,48%
108,48
123,92
108,72
3. Rata-rata lama sekolah 11,50 thn 12 thn 104
Capaian angka partisipasi kasar SD/MI tahun 2015 adalah sebesar 99,77%, SMP/MTS
sebesar 94,66%, SMA/SMK/MA sebesar 88,33%. APK tertinggi berada pada tingkat SD/MI dan
terendah pada tingkat SMA/SMK/MA. Realisasi APK SD/MI tahun 2015 adalah 107,26%
diperoleh dari jumlah siswa pada jenjang SD/MI sebanyak 42.314 orang di bagi jumlah
penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 39.449 orang. Hal ini berarti bahwa terdapat 7 persen
penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD. Kebanyakan adalah yang belum
berusia 7 tahun tetapi sudah mengikuti pendidikan di SD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
39
Selanjutnya realisasi APK SMP/SMK/MA tahun 2015 adalah 89,46% diperoleh dari jumlah
siswa pada jenjang SMP/MTS sebanyak 20.023 orang dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun
sebanyak 22.347 orang. Sedangkan untuk SMA/SMK/MA realisasi APK sebesar 86,13 %
diperoleh dari jumlah siswa SMA/SMK/MA sebanyak 22.693 orang dibagi jumlah penduduk
usia 16-18 tahun sebanyak 26.347 orang.
APM pada jenjang SD dan SMP mengalami peningkatan yang cukup signifikan, karena jumlah
penduduk digunakan sebagai standar pembagi untuk penentuan mengalami peningkatan yakni
39.449 orang dan jumlah siswa usia 7-12 sebesar 37.875 orang, sehingga pencapaian APM
SD/MI pada tahun 2015 sebesar 96,01%.Ini berarti terdapat 96,01% penduduk berusia 7-12
tahun yang bersekolah di SD. Dan 3,99% penduduk berusia 7-12 tahun yang belum bersekolah
di SD.
Sementara untuk jenjang SMP jumlah penduduk 22.381 orang dan jumlah siswa usia 13-15,
sebesar 18.447 orang sehingga APM SMP/MTS 82,42% dan APM SMA/SMK/MA adalah
sebesar 80,42%. APM tertinggi terdapat pada tingkat SD/MI terendah pada tingkat
SMA/SMK/MA.
Capaian APK dan APM SD/MI,SMP/MTS,SMA/SMK/MA, 2012-2015
Untuk indikator rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh
penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang
pernah dijalani. Standar UNDP minimal 0 tahun maksimal 15 tahun. Pada tahun 2014 rata-rata
lama sekolah di Kota Ambon 11,4 tahun meningkat di tahun 2015 menjadi 12 tahun dengan
capaian 104%
Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015
APK SD/MI
APK SMP/MTS
APK SMA/SMK/MA0
20
40
60
80
100
2012 2013 2014 2015
APM SD/MI
APM SMP/MTS
APM SMA/SMK/MA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
40
No Indikator Sasaran Tahun 2014 Tahun 2015
Rencana
Sesuai
RPJMD 2016
Presentase
Capaian
Kinerja (%)
Target
capaian
Prov.Maluku
1.
2.
Angka partisipasi kasar
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
Angka partisipasi murni
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
Rata-rata lama sekolah
106,41%
87,88%
85,57%
95,54%
80,47%
72,92%
11,40thn
107,26 %
89,46 %
86,13 %
96,01 %
82,42 %
74,48 %
12 thn
107,75 %
94,75 %
97,75 %
89,00 %
67,00 %
69,00 %
11,60 thn
99,54
94,41
88,11
107,87
123,01
107,94
103,44
106,97 %
107, 12 %
87, 18 %
82, 03 %
78, 75 %
68,30 %
Berdasarkan tabel di atas, untuk indikator sasaran angka partisipasi kasar dan angka
partisipasi murni mengalami peningkatan capaian di tahun 2015 di bandingkan dengan tahun
2014dandalam rencana sesuai RPJMD telah mencapai dan melewati target yang ditetapkan
untuk indikator angka partisipasi murni, capaian untuk APM SD/MI, APM SMP/MTS, APM
SMA/SMK/MA telah melampaui capaian rencana sesuai RPJMD 2016 dan bila dibandingkan
dengan target Provinsi Maluku telah jauh melapaui target yang ditetapkan Sedangkan APK
SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA hampi mencapai target RPJMD yang ditetapkan dan target
capaian Provinsi Maluku.
Sasaran 5 : Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah
Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Angka kelulusan
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
100 %
100 %
100 %
100%
99,98%
99,91%
100
99,98
99,91
Indikator sasaran angka kelulusan SD/MI, SMP/MTS,SMA/SMK/MA untuk sasaran
meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah di tahun 2015 angka kelulusan SD/MI
mencapai target 100%, sedangkan angka kelulusan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA mencapai
capaian di atas 85% atau bermakna sangat berhasil.
Angka kelulusan SD/MI mencapai realisasi 100%, hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke
tahun kualitas mengajar guru dalam meningkatkan prestasi siswa semakin baik sehingga
berdampak pada menurunnya jumlah siswa yang tidak lulus. Peningkatan kualitas hasil belajar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
41
diukur dengan persentase siswa yang lulus evaluasi belajar dengan indikator angka kelulusan
(AL) Angka kelulusan SMP/MTS mencapai 99,98% karena terdapat 1 siswa yang tidak
memenuhi standar nilai kelulusan dan telah diarahkan untuk mengikuti program kejar paket B.
Angka kelulusan SMA/SMK/MA mencapai 99,91% karena terdapat 6 siswa dari 6.511 siswa
yang tidak memenuhi standar nilai kelulusan dan telah diarahkan untuk mengikuti program
kejar paket C. Dari 4.921 orang siswa SMA dari 54 sekolah di Kota Ambon tingkat kelulusan
SMA mencapai 99,91%, tidak lulus 0,09%. Untuk SMK dari 1590 orang siswa dari 13 SMK
yang ada tingkat kelulusan 100%.
Berbagai hal lain yang menjadi kendala pencapaiannya adalah :
1. Komposisi soal UN lebih sulit dari tahun sebelumnya.
2. Nilai kelulusan ujian sekolah lebih rendah sehingga tidak memenuhi standar yang
diberlakukan secara nasional.
3. Ketrampilan mengisi LJUN rendah oleh siswa. Hal ini merupakan dampak dari pelaku
pendidikan yang belum memahami teknis pelaksanaan ujian nasional di lapangan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut para siswa yang tidak lulus telah diarahkan untuk
mengikuti program kejar Paket B dan Paket C.
Capaian angka kelulusan SD/MI, SMP/MTS,SMA/SMK
Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No Indikator Sasaran Tahun 2014 Tahun 2015 Rencana Sesuai
RPJMD 2016
Presentase Capaian
Kinerja (%)
1 Angka kelulusan
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
99,80 %
99,83 %
98,44 %
100%
99,98%
99,91%
100%
99,86%
99,92%
100
100,12
99,08
95
96
97
98
99
100
2013 2014 2015
98.9498.44
99.91
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
42
Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2015 di bandingkan dengan tahun lalu mengalami
peningkatan untuk indikator angka kelulusan tingkat SMP/MTS sedangkan angka kelulusan
untuk tingkat SD/MI dan SMA/SMK/MA mengalami penurunan dan capaian rencana sesuai
RPJMD rata-rata hamper mencapai target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah
mencapai capaian di atas 85%.
Sasaran 6 : Meningkatnya mutu dan kapasitas guru
Tabel 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian
(%)
1. Presentase guru bersertifikasi 80 % 68,57 85,71
Untuk capaian sasaran meningkatnya mutu dan kapasitas guru di Kota Ambon pada Tahun 2015
dengan indikator sasaran presentase guru bersertifikasi mencapai capaian 85,71%. Realisasi
guru bersertifikasi di Tahun 2015 sebesar 68,57%, dari jumlah guru di Kota Ambon sebanyak
4.445 orang, yang telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 3.048 orang.
Hal ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena masih terdapat banyak guru
yang belum mengikuti ujian sertifikasi dimaksud dan banyak guru yang telah mengikuti ujian
sertifikasi namun tidak memenuhi standar nilai ujian. Bila dibandingkan dengan tahun lalu
terjadi kenaikan 6% jumlah guru yang bersertifikasi.
Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No Indikator Sasaran Tahun 2014 Tahun 2015 Rencana Sesuai
RPJMD 2016
Presentase Capaian
Kinerja (%)
1 Presentase guru bersertifikasi
66 %
68,57%
85%
80,67
Berdasarkan tabel di atas, indikator sasaran presentase guru bersertifikasi di tahun
2015mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun lalu sebesar 2,57% dan presentase
capaian kinerja berdasarkan rencana sesuai RPJMD telah mencapai 80,67%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
43
Sasaran 7 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan
Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1 Ratio ruang kelas : siswa
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
1:32
1:32
1:34
1:40
1:40
1:40
75
75
82
Untuk sasaran meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan tahun 2015 dengan indikator
sasaran ratio ruang kelas : siswa untuk tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK memiliki
realisasi yang sama yaitu 1 : 40 dengan capaian belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan
bahwa masih kurangnya daya tampung siswa di Kota Ambon.
Yang menjadi permasalahan dalam membangun ruang kelas baru dan sekolah baru adalah
sulitnya mendapatkan lahan pembangunan karena terbatasnya lahan kosong.
Untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas
Pendidikan terus berupaya untuk melakukan koordinasi dan konsultasi agar proses
pembangunan dapat dilakukan sehingga pemenuhan akan kebutuhan akses pendidikan dapat
teratasi.
Berikut dapat dilihat data banyaknya sekolah, gedung,kelas,murid dan guru tetap
TK,SD/MI, SLTP/MTs,SMU/MA/SMK di Kota Ambon.
Jenis
Sekolah
Jlh
sekolah
Jlh
Gedung
Jlh
Kelas
Murid Guru
L P Jlh L P Jlh
TK 83 82 181 1893 1894 3787 1 351 352
SD 210 146 1531 21200 22742 43942 583 2718 3301
SLTP 57 52 646 9629 11445 21074 448 1309 1757
SMU 39 33 467 7880 9083 16963 379 938 1317
SMK 17 11 222 3133 2313 5446 285 461 746
Sasaran 8 : Peningkatan jangkauan layanan kesehatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
44
Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah Kecamatan dengan puskesmas rawat
inap
2 buah 2 buah 100
Peningkatan jangkauan layanan kesehatan di Kota Ambon mempunyai 1 indikator sasaran yaitu
Jumlah kecamatan dengan puskesmas rawat inap. Di Tahun 2015 target jumlah kecamatan
dengan puskesmas rawat inap adalah 2 buah. Telah terealisir 100% dengan adanya penambahan
pembangunan puskesmas rawat inap Latuhalat di Kecamatan Nusaniwe, setelah sebelumnya
telah beroperasi puskesmas rawat inap Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan.
Sehingga dari 5 kecamatan yang terdapat di Kota Ambon sudah terdapat 2 kecamatan yaitu
kecamatan Leitimur Selatan dan Kecamatan Nusaniwe yang memiliki puskesmas rawat inap, di
samping itu juga terdapat 20 puskesmas, serta 35 puskesmas pembantu. Untuk jarak tempuh dari
Desa Latuhalat dan Desa Hutumuri ke pusat Kota Ambon di rasakan cukup jauh, hal ini
menyebabkan masyarakat resah jika ada keluarga atau kerabat yang sakit secara mendadak.
Dengan adanya puskesmas rawat inap diharapkan jangkauan layanan kesehatan menjadi lebih
pendek dan masayarakat dapat memanfaatkan puskesmas rawat inap jika ada yang sakit dan
membutuhkan perawatan. Berikut dapat dilihat banyaknya fasilitas kesehatan di Kota Ambon
dirinci per Kecamatan.
Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kota Ambon dirinci per Kecamatan,2015
Kecamatan Rumah
Sakit
Rumah
Bersalin
Puskesmas Puskesmas
Keliling
Puskesmas
Pembantu
Nusaniwe 3 - 6 6 11
Sirimau 3 - 8 8 3
Teluk Ambon 1 - 2 2 9
T.A.Baguala 3 - 4 4 4
Leitimur Selatan - - 2 2 8
Jumlah 10 - 22 22 35
Lanjutan Tabel Kecamatan Posyandu Klinik/Balai
Kesehatan
Polindes Praktek Bidan Jumlah
Nusaniwe 81 2 - 12 121
Sirimau 105 3 - 29 159
Teluk Ambon 43 2 - 6 65
T.A.Baguala 46 - - 6 67
Leitimur Selatan 12 - - 5 29
Jumlah 287 7 - 58 441
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
45
Sasaran 9: Meningkatnya mutu layanan kesehatan
Tabel 3.11
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Usia harapan hidup 73,60 tahun 73,60 100
Usia harapan hidup menggambarkan usia tertua yang bisa dicapai seorang penduduk untuk
bertahan hidup. Kualitas penduduk yang baik adalah penduduk yang bisa mencapai usia harapan
hidup yang panjang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Ambon usia harapan hidup
masyarakat Kota Ambon di Tahun 2015 mencapai 73,60 tahun dengan capaian 100%. Ini
menunjukkan bahwa usia harapan hidup masyarakat Kota Ambon cukup tinggi.
Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya usia harapan hidup masyarakat Kota Ambon
adalah :
Masyarakat banyak mengkonsumsi protein dari dari ikan segar
Pemeriksaan kesehatan ibu hamil cukup tinggi
Pemeriksaan dan kontrol gizi bayi baru lahir sampai umur 5 tahun
Sasaran 10 : Tersedianya sarana dan prasarana air bersih
Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1.
Persentase keluarga yang terlayani satuan
sambungan air bersih
80% 33,39 41,73
Dari tabel 3.12 di atas dapat dilihat indikator sasaran persentase keluarga yang terlayani satuan
sambungan air bersih di tahun 2015 hanya mencapai 33,39% dengan capaian 41,73%. Dari 9
desa yang dilayani oleh PDAM,DSA dan sarana SPAM yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
46
Umum Kota Ambon dengan total KK 81.051 hanya 27.062 KK yang sudah terlayani air
bersih.Sedangkan untuk 20 kelurahan yang ada, hampir semua KK telah menikmati air bersih
yang bersumber dari PDAM dan DSA dan terdapat sebagian masyarakat yang lebih memilih
menggunakan air bersih yang bersumber dari air tanah atau air pegunungan untuk memenuhi
kebutuhan air bersih mereka. Berikut dapat dilihat jumlah KK pada 9 desa di Kota Ambon yang
terlayani satuan sambungan air bersih.
Jumlah KK yang terlayani sambungan air bersih
Tahun Jumlah
Desa
Jumlah Penduduk (KK) Capaian (%) Ket
Sudah terlayani Belum
terlayani
2014 5 25.868 55.183 31,92
2015 9 27.062 53.989 33,39 Sumber : SPAM yang dilayani oleh PDAM,DSA dan sarana SPAM yg dibangun oleh Dinas PU Kota Ambon, 2015
Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran tersedianya sarana dan prasarana air bersih ditemui
berbagai permasalahan dan hambatan baik dari internal maupun eksternal, yang mengakibatkan
tidak tercapainya sasaran tersebut, yaitu:
1. Minimnya sumber daya aparatur baik secara kualitas, yang dapat mengakibatkan rendahnya
mutu hasil pekerjaan, maupun kuantitas yang mengakibatkan merangkap
tugas,penumpukkan kerja serta keterlambatan pelayanan publik dan keterlambatan
mendeteksi permasalahan.
2. Terbatasnya kesempatan pengembangan kualitas sumber daya aparatur di bidang teknis
maupun non teknis.
3. Terbatasnya peralatan yang dimiliki, baik instansi pemerintah maupun konsultan dan
kontraktor. Hal ini mengakibatkan tertundanya pekerjaan karena penyelesaian suatu
kegiatan harus menunggu peralatan yang sementara dipergunakan oleh kegiatan yang
lainnya.
4. Tidak optimalnya koordinasi perencanaan pada beberapa bidang.
Upaya-upaya penyelesaian permasalahan dilakukan dengan beberapa cara, sehingga diharapkan
presentase keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih dapat meningkat sesuai target
yang telah ditetapkan untuk tahun berikutnya, diantaranya :
Memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya aparatur yang tersedia
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
47
Melakukan pembinaan dan pengawasan serta dorongan dan motivasi kepada para rekanan
(kontraktor dan konsultan) untuk membenahi manajemen dan peningkatan mutu pekerjaan
Mengoptimalkan koordinasi perencanaan dengan bidang/instansi terkait sehingga
perencanaan dapat terintegrasi dengan baik
Sasaran 11 : Tersedianya sarana dan prasarana listrik
Tabel 3.13
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
No Indikator Kinerja Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah produksi listrik per
tahun
300 juta kwh 300 juta kwh 100
Sasaran tersedianya sarana dan prasarana listrik dengan indikator sasaran jumlah produksi
listrik per tahun di tahun 2015 mencapai capaian 100%.Kebutuhan listrik dari tahun ke tahun
selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015 jumlah pelanggan listrik PLN sebanyak 101.888
meningkat sebesar 7,04 persen dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut terbesar adalah
pelanggan dari kecamatan Sirimau (42,36%) diikuti oleh kecamatan Teluk Ambon Baguala
(27,58%) dan kecamatan Nusaniwe (18,53%). Dilihat dari jenis pelanggan, maka yang terbesar
adalah pelanggan rumah tangga (88,59%) diikuti oleh bisnis (8,15%) dan sosial (1,76%).
Sedangkan kalau dilihat dari nilai kwh terjual maka pemasukan terbesar berasal dari rumah
tangga (47,71%) diikuti oleh bisnis (32,46%) dan pemerintah (12,77).
Berikut dapat dilihat jumlah kwh produksi Perusahaan Listrik Negara di Kota Ambon dan
perkembangan tenaga listrik yang diusahakan Perusahaan Listrik Negara di Kota Ambon.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
48
Jumlah Kwh produksi Perusahaan Listrik Negara di Kota Ambon, 2011-2015
Tabel 3.13.1
Perkembangan tenaga listrik yang diusahakan
Perusahaan Listrik Negara di Kota Ambon, 2010-2015
Tahun Listrik Terjual
(KWH)
Nilai KWH Terjual
(Rp)
Faktor
Beban (%)
Faktor
Kapasitas
(%)
Pelanggan
2010
2011
2012
2013
2014
2015
200 602 191
164 594 685
192 072 596
228 427 144
266 136 423
271 706 862
153 782 205 520
121 309 277 258
137 804 084 335
160 957 296 858
195 775 730 049
199 873 465 728
57,06
60,05
64,97
69,47
75,75
65,46
32,47
42,30
32,53
35,94
30,91
37,75
63 590
67 248
83 031
84 851
95 183
101 888
Sasaran 12 : Tersedianya sarana dan prasarana telekomunikasi
Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Persentase kecamatan yang pelayanan
internet baik
60 % 80% 133
Indikator sasaran persentase kecamatan yang pelayanan internet baik untuk tahun 2015 di
Kota Ambon mencapai realisasi 80% atau capaian 133%. Berdasarkan data dari Kantor
Pengolah Data Elektronik, 5 (lima) kecamatan yang terdapat di Kota Ambon sudah 4 (empat)
kecamatan yaitu Kecamatan Sirimau, Teluk Ambon Baguala, Nusaniwe dan Teluk Ambon yang
0
50000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
20112012
20132014
2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
49
telah dilayani internet. Sedangkan untuk kecamatan Leitimur Selatan sampai dengan saat ini
belum dapat terjangkau oleh layanan internet karena lokasi kecamatan yang cukup jauh
sehingga sulit dalam jangkauan layanan internet. Jangankan layanan internet, untuk kapasitas
jaringan telepon dari PT.Telkom saja tidak terjangkau di Kecamatan Leitimur Selatan. Namun
untuk komunikasi dan informasi masyarakat Leitimur Selatan dapat terbantu dengan kapasitas
jaringan dari layanan telekomunikasi telepon seluler, sehingga membuat masyarakat tidak
ketinggalan informasi.
Sasaran 13 : Meningkatnya sarana dan prasarana jalan
Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
No Indikator Kinerja Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Rasio panjang jalan dalam kondisi baik 90 % 90,58 100,64
Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana jalan memiliki indikator rasio panjang jalan dalam
kondisi baik, indikator tersebut mencapai capaian di atas 100% atau bermakna sangat berhasil.
Indikator ini dicapai melalui Program :
1. Pembangunan Jalan Dan Jembatan dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan.
2. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong dengan 13 (tiga belas) kegiatan.
3. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan.
4. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan dengan kegiatan sistem
informasi inventarisasi ruas jalan dan jembatan kota Ambon
Pada tabel di bawah ini dapat diketahui kondisi jalan dan jembatan di Kota Ambon.
Tabel 3.15.1
Kondisi jalan di Kota Ambon, 2014-2015
Tahun Nama Ruas Jalan Kota Panjang
(km)
Kondisi kemantapan jalan
KM %
No Jalan Mantap Tidak mantap Mantap Tidak
mantap
2014 1 √ 269.79 241.17 28.62 89,39 10,61
2015 1 √ 275.32 249.39 25.94 90,58 9,42
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, 2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
50
Tabel 3.15.2
Kondisi jembatan di Kota Ambon, 2014-2015
Tahun Nama Ruas Jalan
Kota
Panjang
(M)
Kondisi jembatan
No Jembatan Baik Rusak Ringan Rusak
Sedang
Rusak
Berat
M % M % M % M %
2014 2 √ 618 482.04 78 135.96 22 0 0 0 0
2015 2 √ 681 563.04 82,68 117.96 17.32 0 0 0 0
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, 2015
Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No Indikator Sasaran Tahun 2014 Tahun 2015 Rencana Sesuai
RPJMD 2016
Presentase Capaian
Kinerja (%)
1 Rasio panjang jalan dalam
kondisi baik
90 % 90,58 % 90 % 100,6
Berdasarkan tabel di atas, capaian rasio panjang jalan dalam kondisi baik di tahun 2015 di
bandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan dengan realisasi 100% dan rencana
sesuai RPJMD telah melampaui target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah
mencapai capaian 100,6%.
Sasaran 14 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan kawasan perkotaan sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah
Tabel 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1.
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap
RTRW
75 % 80% 106,6
Berdasarkan tabel di atas untuk indikator sasaran kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap
RTRW telah mencapai 100%. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Peraturan daerah
tentang Tata Ruang di Kota Ambon merupakan salah satu unsur yang paling menentukan
keberlanjutan ruang di Kota Ambon. Izin lokasi yang dikeluarkan untuk pemanfaatan ruang
harus berpedoman pada Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Ambon tahun 2011-2031.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
51
Pencapaian sasaran tersebutdiatas dapat terjadi karena dalam menjaga kesesuaian pemanfaatan
ruang terhadap penataan ruang, Pemerintah Kota Ambon terus melakukan upaya pengendalian
pemanfaatan ruang melalui penertiban bangunan yang bukan peruntukan, perizinan yang
berbasis arahan RTRW Kota Ambon 2011-2031 serta melakukan sosialisasi tata ruang kepada
masyarakat. Pada tahun 2015, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW telah mencapai
80%, diukur melalui luas pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dibanding dengan jumlah
kesesuaian arahan peruntukan ruang pada kawasan dimaksud. Luas ruang laut dan darat di Kota
Ambon adalah 377 km², luas wilayah yang telah sesuai pemanfaatan ruang sesuai tutupan lahan
adalah 301,60 km² atau 80%.
Namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan capaian sasaran tersebut diatas, seperti :
a. Minimnya infrastruktur dalam melakukan pengawasan sehingga masih ditemui berbagai
pelanggaran/kesalahan dalam pemanfaatan ruang di Kota Ambon
b. Kurangnya koordinasi lintas SKPD dalam pelaksanaan penertiban bangunan yang tidak
sesuai dengan peruntukan
Sasaran 15 : Berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan
Tabel 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 15
No Indikator Kinerja Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Luas kawasan kumuh 75 Ha 88,72 Ha 81,70
Luas kawasan kumuh di Kota Ambon berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor 402 tahun 2014
tentang Penataan Kawasan Kumuh Kota Ambon telah ditetapkan sebesar 102,65 Ha yang
meliputi 15 kawasan atau meningkat 6,27 Ha sejak kondisi awal RPJMD Kota ambon Tahun
2011-2016. 15 kawasan tersebut adalah: Kelurahan ahusen sebesar 0,97 Ha, Kelurahan
Amantelu sebesar 1,45 Ha, Kelurahan batu meja sebesar 8,52 Ha, Desa batu merah sebesar
22,21 Ha, Kelurahan Benteng sebesar 9,74 Ha, Kelurahan Honipopu sebesar 2,32 Ha,
Kelurahan Karang Panjang sebesar 3,28 Ha, Kelurahan Kudamati sebesar 5,56 Ha, Kelurahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
52
Pandan Kasturi sebesar 12,81 Ha, Kelurahan rijali sebesar 6,50 Ha, Kelurahan Silale sebesar
2,39 Ha, Kelurahan Urimessing sebesar 6,28 Ha, Kelurahan Uritetu sebesar 7,38 Ha, Kelurahan
Waihaong sebesar 5,34 Ha, dan kelurahan Wainitu sebesar 7,89 Ha.
Prioritas penanganan kawasan kumuh pada tahun 2015-2017 adalah sebesar 57,09 Ha yang
meliputi kawasan Batu Merah, Rijali, Honipopu, Amantelu dan Karang Panjang sebesar 35,76
Ha, Pandan Kasturi sebesar 12,81 Ha, dan Batu Meja sebesar 8,52 Ha. Pada tahun 2015 target
priorotas penanganan adalah sebesar 13,57% yang meliputi kawasan desa Batu Merah sebesar
10,65 Ha (10,38%) dan Kelurahan Karang Panjang sebesar 3,28 Ha (3,19 Ha), dengan demikian
hingga akhir tahun 2015 luas kawasan kumuh di Kota Ambon adalah sebesar 88,72 Ha.
Adapun penyebab tidak tercapainya sasaran berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan adalah:
1. Keterbatasan anggaran dalam penataan kawasan kumuh
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
sanitasi total berbasis masyarakat dan tata ruang
Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan dilakukan upaya :
1. Konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia untuk mendapatkan bantuan kegiatan penanganan permukiman kumuh
2. Sosialisasi PHBS,STBM dan tata ruang kepada masyarakat
Sasaran 16 : Tertatanya sistem transportasi masyarakat
Tabel 3.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 16
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. LOAD faktor angkutan umum
69,00% 69,00% 100
LOAD faktor angkutan umum merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dengan
kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam persen (%) atau persentase
penumpang yang terangkut terhadap tempat duduk. Nilai load faktor rata-rata pada angkutan
kota di Kota Ambon dengan jumlah trayek sebanyak 62 trayek adalah sekitar 69%. Nilai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
53
tertinggi terdapat pada trayek Lin IV zona terminal mardika – Talaga Raja sebesar 80% dan
nilai terendahnya terdapat pada Lin III zona terminal mardika – Talake sebesar 40%.
Berdasarkan hasil analisis load faktor menunjukkan pergerakan pengguna mobil angkutan umum
relative tidak mengalami perbedaan yang mencolok. Nilai load faktor pada semua trayek baik pada
waktu pagi, siang maupun sore dan pada arah berangkat maupun datang cukup bervariasi dan
berkisar antara 0,40 sampai dengan 0,80. Namun, waktu pagi hari masih mempunyai nilai load
faktor rata-rata yang lebih tinggi.
Sasaran 17 : Meningkatnya pelayanan persampahan
Tabel 3.19
Evaluasi Pencapaian Sasaran 17
No Indikator Kinerja Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1.
Cakupan pelayanan sampah masyarakat 70% 96,90 138,42
Pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan persampahan dengan indikator cakupan pelayanan
sampah masyarakat di Tahun 2015 mencapai capaian 138,42% atau bermakna sangat berhasil.
Secara administratif luas wilayah Kota Ambon adalah 337 km² dengan luas daratan 359,45 km²
berpenduduk ± 388.000 jiwa dari luas wilayah tersebut. Selama ini operasional penanganan
persampahan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon menjangkau
kawasan pemukiman sepanjang 225,7 km² atau 62,79% dari luas daratan Kota Ambon dengan
penduduk terlayani sebanyak ± 350.182 jiwa atau 90,25% dari jumlah penduduk Kota Ambon.
Selama tahun 2014, jumlah produksi sampah dari wilayah pelayanan adalah sebanyak 1.093,40 M³
dan yang terangkut ± 1.056 M³ atau 65,01%. jumlah produksi sampah dari wilayah pelayanan
adalah sebanyak 1.120,30 M³ dan yang terangkut ± 1.086 M³ atau 77,21% dan untuk tahun 2015
jumlah produksi sampah dari wilayah pelayanan adalah sebanyak 1.142 M³ dan yang terangkut
± 1.107,20 M³ atau 96,90%.Dibandingkan dengan tahun 2014, pada tahun 2015 terjadi
peningkatan volume sampah yang terangkut dari wilayah pelayanan sebesar 19,69% dari jumlah
volume sampah yang diproduksi pada wilayah pelayanan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
54
Hambatan yang dihadapi dalam penanganan cakupan pelayanan sampah kepada masyarakat di
Kota Ambon adalah :
Jumlah produksi volume sampah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
Walaupun jumlah armada kendaraan operasional kebersihan setiap tahunnya dilakukan
penambahan, tetapi masih belum mencukupi untuk melayani semua wilayah Kota Ambon
Ada beberapa wilayah yang karena keadaan geografisnya sulit dijangkau oleh kendaraan
operasional kebersihan, menyebabkan tidak dapat dilakukan pelayanan sampah oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon
Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia
Dalam mengatasi hambatan yang ada, telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian yaitu :
Memaksimalkan armada kendaraan operasional kebersihan, dimana sebagian besar
kendaraan operasional kebersihan melayani 2 jalur pengangkutan sampah, selain itu juga
dipakai untuk pengangkutan sampah spul pada siang hari dan kerja ekstra pengangkutan
sampah.
Melakukan pengadaan gerobak sampah dan kliko untuk dibagikan kepada masyarakat/
kelompok masyarakat dalam mengangkut sampah dari rumah ke rumah menuju ke tempat
sampah (TPS) dimana kendaraan operasional kebersihan dapat menjangkaunya.
Mengusulkan penambahan anggaran pada kegiatan kerja ekstra.
Realisasi capaian sasaran tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
No Indikator Sasaran Tahun 2015 Rencana Sesuai
RPJMD 2016
Presentase Capaian Kinerja
(%)
1
2
3
4
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap
RTRW
Luas kawasan kumuh
Load faktor angkutan umum
Cakupan pelayanan sampah masyarakat
80%
88,72 Ha
69,00%
96,40
75%
75 Ha
70,00 %
90%
106,66
84,53
101,44
107,11
Berdasarkan tabel di atas, presentase capaian indikator sasaran kesesuaian pemanfaatan
ruang terhadap RTRW, cakupan pelayana sampah masyarakat dan indikator Load faktor
angkutan umum di tahun 2015 sesuai rencana RPJMD telah mencapai target yang ditetapkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
55
untuk rencana akhir 2016 sedangkan untuk indikator luas kawasan kumuh masih mencapai
84,53%.
Sasaran 18 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
Tabel 3.20
Evaluasi Pencapaian Sasaran 18
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1.
Jumlah penduduk ber KTP terhadap jumlah
penduduk wajib KTP
80 % 64,45% 80,56
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya
pelayanan administrasi kependudukan pada tahun 2015 sudah menunjukkan hasil baik. Dari
jumlah wajib KTP sebanyak 320.718, target penduduk ber-KTP Tahun 2015 adalah 80%.
Namun sampai dengan akhir Desember 2015baru terealisir sebanyak 206.710 KTP atau 64,45%.
Hal ini disebabkan karena alat cetak perekaman KTP yang sering tidak stabil atau gangguan,
sistem koneksitas dengan pusat sering terganggu atau terputus. Untuk mengatasi masalah
tersebut akan diupayakan pengadaan peralatan cetak dan perekaman baru agar dan kondisi
secara rutin antara daerah dan pusat dalam upaya mengatasi masalah jaringan.
Berikut dapat dilihat laporan perkembangan dan realisasi KTP di Kota Ambon Tahun 2015
Laporan Perkembangan Perekaman dan Realisasi KTP el.
Di Kota Ambon Tahun 2015
No Kecamatan Jumlah Perekaman KTP elektrik Realisasi fisik KTP el
Jumlah
Penduduk
Wajib
KTP el
Jlh Perekaman Penduduk yang
belum
merekam
Realisasi
fisik KTP
el
Fisik KTP
el yg blm
realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nusaniwe 119.551 93.532 64.021 29.511 49.784 14.237
2 Sirimau 171.218 131.245 102.365 28.880 89.793 12.572
3 Baguala 61.555 45.607 40.307 5.300 35.930 4.377
4 Teluk Ambon 54.346 42.174 25.550 16.624 25.123 427
5 Leitimur Selatan 10.985 8.160 6.832 1.328 6.080 752
Jumlah 417.655 320.718 239.075 81.643 206.710 32.365
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sasaran 19 : Meningkatnya peserta KB aktif bagi pasangan usia subur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
56
Tabel 3.21
Evaluasi Pencapaian Sasaran 19
No Indikator Kinerja Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah PUS 80% 73,10 91,37
Pencapaian sasaran meningkatnya peserta KB aktif bagi pasangan usia subur di tahun 2015
mencapai 90,77% atau sangat berhasil. Realisasi ini didasarkan pada Jumlah Pasangan Usia
Subur (PUS) sebanyak 46.708 PUS dengan Pencapaian Peserta KB Aktif 34.148 Akseptor dari
target sebesar 21.489 pada Tahun 2015, sehingga realisasi jumlah peserta KB aktif terhadap
jumlah PUS 73,10%. Terdapat beberapa alasan tidak tercapainya target jumlah peserta KB aktif
terhadap jumlah PUS, yaitu :
1. Ketidakpuasan peserta KB terhadap alat/cara KB sebelumnya
2. Ketakutan efek samping alat kontrasepsi
3. Tidak tersedianya alat kontrasepsi
4. Masih rendahnya tingkat partisipasi kaum pria dalam ber-KB
Adapun Kegiatan yang akan dilakukan untuk mendorong keberhasil Capaian Kinerja tersebut
adalah:
1. Revitalisasi program dan kegiatan serta perencanaan program dan kegiatan yang lebih
terintegratif
2. Mengoptimalkan peran institusi PPKBD dan sub PPKBD
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan serta memberikan pengetahuan kepada keluarga
terutama pasangan usia subur baik yang sudah ber-KB maupun yang belum
4. Optimalisasi Panca Bina Keluarga dalam rangka pemberdayaan keluarga
5. Mengoptimalkan promosi tentang KB pria untuk meningkatkan peran pria dalam ber-KB
6. Peningkatan jumlah dan peran PIK KRR di setiap kecamatan untuk meningkatkan
pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja.
Berikut dapat dilihat pada tabel target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut
jenis kontrasepsi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
57
Tabel.3.21.1
Target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut Jenis Kontrasepsi
Jenis Kontrasepsi Target Realisasi Persentase
IUD
PIL
Kondom
Operasi
Suntikan
Susuk (Implan)
Obat Vaginal
1115
5912
1358
1581
9162
2361
-
2457
8167
1174
1926
14457
3563
-
220,36
138,14
86,45
121,82
157,79
150,91
Sumber : BPMPKB Kota Ambon, 2015
Sasaran 20 : Meningkatnya ruang terbuka hijau
Tabel 3.21
Evaluasi Pencapaian Sasaran 20
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Ratio ruang terbuka hijau 17% 16% 94,11
Sampai tahun 2014 luas ruang terbuka hijau di Kota Ambon seluas 27.395 M² atau 15%
dari jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dibutuhkan. Sedangkan pada tahun 2015, luas
ruang terbuka hijau (RTH) yang tersedia sudah mencapai 27.701 M² atau 16% dari yang
dibutuhkan sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah 17%. Penyediaan ruang
terbuka hijau pada tahun 2015 tidak dapat mencapai target oleh karena terbatasnya lahan yang
akan digunakan untuk membuat RTH, sehingga yang dapat terlaksana hanya seluas ± 306.53 M²
saja. Adapun target yang ingin dicapai sampai tahun 2016 adalah seluas 175.000 M² atau 19%
dari yang dibutuhkan.
Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator ratio ruang terbuka hijau adalah :
Sulitnya menyediakan lahan yang akan dibuat sebagai ruang terbuka hijau
Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan yang ada adalah :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
58
Memindahkan lokasi pembuatan ruang terbuka hijau dari lokasi yang dilarang oleh balai
jalan
Mengadakan kerjasama dengan pihak lain (Pertamina Poka) untuk membuat taman di depan
Pertamina Poka dengan anggaran perencanaannya dibebankan kepada Pemerintah Kota
Ambon dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan sedangkan anggaran untuk
pembuatan fisik taman dan pengawasannya dibebankan kepada pertamina.
Realisasi capaian sasaran tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
No Indikator Sasaran Tahun 2015 Rencana Sesuai
RPJMD 2016
Presentase Capaian
Kinerja (%)
1
2
3
Jumlah penduduk ber KTP terhadap jumlah
penduduk wajib KTP
Jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah
PUS
Ratio ruang terbuka hijau
64,45%
73,10%
16%
85%
80%
19%
75,82
91,37
84,21
Berdasarkan tabel di atas, presentase capaian untuk semua indikator sasaran telah mencapai
capaian di atas 50% sesuai RPJMD 2016. Diharapkan di tahun 2016 nanti semua indikator akan
tercapai sesuai yang ditargetkan.
Sasaran 21 : Meningkatnya usaha UMKM dan koperasi
Tabel 3.23
Evaluasi Pencapaian Sasaran 21
No Indikator Kinerja Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Persentase UMKM dan koperasi aktif 75 % 99,44% 132,58
Meningkatnya usaha, UMKM dan koperasi akan sangat dipengaruhi oleh aktifitas
kelembagaan maupun usaha. Jika UMKM dan Koperasi sudah tidak aktif maka akan
menghambat peningkatan usaha UMKM dan Koperasi. PersentaseUMKM dan Koperasi aktif di
Kota Ambon selama Tahun 2015 mencapai capaian 99,44%. Dari 16.709 UMKM dan koperasi
yang dibentuk sebanyak 16.616 yang aktif. Tahun 2015, jumlah koperasi sebanyak 720 unit
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
59
berkurang 25 unit dari 745 unit pada Tahun 2014. Hal ini disebabkan karena terjadi pembubaran
terhadap 32 koperasi tidak aktif dan terbentuk 7 koperasi baru sehingga terdapat 620 koperasi
aktif yang layak untuk dinilai
Berikut dapat dilihat rincian UMKM dan Koperasi aktif Tahun 2015 di Kota Ambon dan
pertumbuhan Koperasi Tahun 2011-2015.
Tabel 3.23.1
UMKM dan Koperasi di Kota Ambon,2015
No
Variabel UMKM dan Koperasi
UMKM dan
Koperasi Aktif
1
2
3
4
Usaha Mikro
Usaha Kecil
Usaha Menengah
Koperasi
14.214
1.555
220
720
14.214
1.555
220
627
Total 16.709 16.616
Sasaran 22 : Meningkatnya kesempatan kerja
Tabel 3.24
Evaluasi Pencapaian Sasaran 22
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM
dan koperasi
25 % 12,65% 50,50
680
700
720
740
760
2011 20122013
20142015
jum
ah k
op
era
si
Pertumbuhan koperasi,2011-2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
60
Meningkatnya kesempatan kerja sangat ditunjang oleh aktifitas UMKM dan Koperasi. Data
tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi Tahun 2015 adalah 1.668 orang dan jika dibandingkan
dengan Tahun 2014 adalah 1.683 orang, terjadi penurunan sebanyak 15 orang atau -0,79%.
Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya pembubaran terhadap 32 koperasi yang
konsekuensinya terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja sektor koperasi. Berdasarkan data
tenaga kerja yang dihimpun dari BPJS Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2015 adalah sebanyak
1.909 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi dari
jumlah tenaga kerja yang ada adalah 12,65%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa salah satu
penunjang dalam menstabilkan kondisi perekonomian dan masalah social terutama pengangguran di
Kota Ambon adalah sektor UMKM dan Koperasi.
Sasaran 23 : Meningkatkan pendapatan masyarakat
Tabel 3.25
Evaluasi Pencapaian Sasaran 23
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Pendapatan perkapita masyarakat 6,6 juta 7,7 juta 116,66
Secara tidak langsung, Pendapatan Per Kapita menggambarkan tingkat kemakmuran satu negara
atau daerah. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di aderah itu,
maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk. Pada tahun 2014, PDRB Per kapita
Kota Ambon mencapai 25,16 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 8,26 persen dari tahun 2013,
setelah sebelumnya tumbuh sebesar 10,05 ; 10,57 ; dan 7,84 persen pada periode tahun 2011-2013.
Data menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar
harga berlaku maupun harga konstan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada tabel
di bawah ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
61
Nilai PDRB Kota Ambon, 2011-2014 (Rupiah)
Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan
2011 6.795.892,08 6.333.577,03
2012 7.839.707,29 6.861.334,95
2013 8.823.016,26 7.277.366,87
2014 9.948.632,74 7.711.194,36
Sumber, BPS Kota Ambon,2015
Sasaran 24 : Meningkatkan produktivitas industri pengolahan berbasis
perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan serta
pariwisata
Tabel 3.26
Evaluasi Pencapaian Sasaran 24
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1.
2.
Proporsi sektor industry pengolahan
terhadap PDRB
Angka kunjungan wisatawan
mancanegara
3,00 %
600 orang
3,96 %
3642 orang
132
607
Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
harga konstan secara bertahap mengalami peningkatan. Untuk data PDRB tahun 2015 masih
menggunakan data tahun 2014 karena data tahun 2015 masih dalam proses di olah.
Pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 PDRB atas dasar harga berlaku Kota
Ambon meningkat sebesar 12,76 persen dan sebesar 5,96 persen untuk PDRB atas dasar harga
konstan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku untuk Kota Ambon tahun 2014 sebesar 9,9 trilyun
rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 7,77 trilyun rupiah dengan laju
pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tahun 2014 adalah sebesar 5,96 persen.
Proporsi sektor industri pengolahan terhadap PDRB jika dilihat berdasarkan harga berlaku,
maka kontribusinya sebesar 3,85 persen, dimana kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah oleh
sektor Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 25,18 persen.
Sementara itu untuk proporsi sektor industri pengolahan terhadap PDRB jika dilihat berdasarkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
62
harga konstan maka kontribusinya sebesar 3,96 persen, dimana kontribusi terbesarnya tetap ada
pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 21,85%
Dari dua puluh satu sektor ekonomi yang ada, seluruhnya menghasilkan pertumbuhan positif
bagi PDRB Kota Ambon Tahun 2015. Berikut dapat dilihat proporsi sektor ekonomi terhadap
PDRB Kota Ambon
Proporsi PDRB Kota Ambon ADHB,ADHK menurut Lapangan Usaha (2010-2014)
No Lapangan Usaha ADHK (%) ADHB (%)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
MN.
O.
P.
Q.
RSTU.
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan
daur ulang
Konstruksi
Perdagangan besar dan eceran;Reparasi mobil dan
sepeda motor
Transportasi dan pergudangan
Penyediaan akomodasi dan makan minum
Informasi dan komunikasi
Jasa keuangan dan asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi oemerintahan, pertahanan dan
jaminan sosial wajib
Jasa pendidikan
Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial
Jasa lainnya
6,11
0,26
3,96
0,19
0,98
4,69
21,54
10,90
3,21
8,84
6,73
0,34
2,03
21,85
5,16
1,14
2,00
5,70
5,06
3,85
0,12
0,88
5,06
14,68
11,50
3,28
6,73
6,70
0,33
2,08
25,21
5,48
1,13
2,02
Untuk indikator sasaran angka kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Ambon Tahun 2015,
jauh melebihi target yang telah ditetapkan.Selama tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan
yang datang ke Kota Ambon tercatat sebanyak 27.642 orang. Data ini didapat dari pendataan
arus kunjungan wisatawan Tahun 2015, dengan rincian wisatawan domestik berjumlah 24.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
63
orang, wisatawan mancanegara berjumlah 3.642 orang, dengan jumlah kunjungan wisatawan
terbanyak berasal dari negeri Belanda.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator di atas adalah :
1. Adanya promosi dan kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon yang
dilakukan secara terus menerus
2. Pembinaan terhadap pelaku usaha jasa pariwisata
3. Sosialisasi Sapta pesona baik melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya
4. Digelarnya even dan atraksi pariwisata di Kota Ambon, termasuk penyelenggaraan program
Mangente Ambon 2015
5. Adanya dukungan dari masyarakat berupa peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan
kepariwisataan yang digelar, terutama dalam berbagai kegiatan yang dirancang dalam
program Mangente Ambon 2015
6. Dukungan dari stakeholder di Kota Ambon
Berikut dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan asing di Kota Ambon.
Tabel 3.26.1
Jumlah kunjungan wisatawan asing berdasarkan negara di Kota Ambon,2015
No Negara Asal Wisatawan (orang)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Belanda
China
Swiss
USA
Korea
Jerman
India
Inggris
Jepang
Perancis
Australia
Swedia
Lain-lain
1304
78
46
67
12
598
31
43
41
129
368
92
833
Total 3642
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
64
Gambar.3Kunjungan Walikota Darwin dan wisatawan mancanegara di Kota Ambon
Realisasi capaian sasaran tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
No Indikator Sasaran Tahun 2015 Rencana Sesuai
RPJMD 2016
Presentase
Capaian Kinerja
(%)
1
2
3
4
5
Persentase UMKM dan Koperasi aktif
Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM
dan Koperasi
Pendapatan perkapita masyarakat
Proporsi sektor industry pengolahan
terhadap PDRB
Angka kunjungan wisata mancanegara
99,44%
12,65%
7,7 juta
3,96%
3642 orang
75%
25%
6,9 juta
3,50%
650 orang
132,58
50,6
111,59
113,14
560,30
Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat satu presentase capaian indikator sasaran yaitu
penyerapan tenaga kerjasektor UMKM dan Koperasi yang belum mencapai target RPJMD
2016, sedangkan semua indikator telah melampaui target yang ditetapkan.
Sasaran 25 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
Tabel 3.27
Evaluasi Pencapaian Sasaran 25
No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah kasus gangguan
Kamtibmas
Kasus 650 308 152
Berdasarkan data pada tabel 3.27 di atas, indikator sasaran gangguan kamtibmas di Kota Ambon
pada tahun 2015 sebanyak 308 kasus, dengan capaian 152%. Gangguan kamtibmas di tahun
2015 menurun sebesar 43% di banding tahun 2014 sebanyak 711 kasus. Pencapaian di
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
65
pengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
sekitar serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani secara cepat gangguan atau
permasalahan kecil di tengah masyarakat sehingga tidak membuat dampak yang lebih meluas.
Berikut dapat dilihat data banyaknya pelaku gangguan kamtibmas di Kota Ambon yang
ditangani Polres P.Ambon dan P.P.Lease.
Tabel 3.27.1
Banyaknya pelaku gangguan kamtibmas di Kota Ambon yang dilayani Polres P.Ambon dan
P.P.Lease menurut Bulan dan Jenis Kelamin
Bulan Laki-laki Perempuan Jumlah
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
30
31
17
17
26
19
21
29
28
38
15
16
3
6
-
2
6
2
1
1
-
-
-
-
33
37
17
19
32
21
22
30
28
38
15
16
Jumlah 287 21 308
Sasaran 26 : Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal
Tabel 3.28
Evaluasi Pencapaian Sasaran 26
No Indikator sasaran Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah pagelaran seni dan budaya lokal
skala nasional/internasional dalam 1 tahun
20 kali 26 kali 130
Sasaran meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal dengan indikator sasaran jumlah
pagelaran seni dan budaya lokal skala nasional/internasional dalam 1 tahun mencapai capaian
130% di Tahun 2015. Untuk meningkatkan kualitas sanggar seni maka setiap bulan dilakukan
festival pagelaran seni dan budaya yang melibatkan sanggar-sanggar di Kota Ambon oleh dinas
Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
66
Kegiatan yang dilakukan merupakan kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya dengan
event organizer yang mengkolaborasikan tarian tradisional dan modern,Dinas Pendapatan pada
saat pengundian bill makan restoran, Ameks Samra untuk festival bernuansa keagamaan
pengembangan dan pelestarian budaya pela gandong. Disamping itu pula yang menjadi jadwal
rutin adalah Harmoni sudut kota, yang bertujuan mengembangkan pelestarian budaya
tradisional, mengembangkan minat dan bakat kawula muda akan seni music pada kegiatan
harmoni sudut kota dan mewujudkan Kota Ambon sebagai city of music. Sementara itu yang
telah menjadi agenda rutin tahunan menjelang HUT Kota Ambon adalah kegiatan Darwin-
Ambon Yacht Raceyang melibatkan peserta dari Darwin, dimana di dalamnya juga
menampilkan berbagai seni budaya Kota Ambon.
Gambar.4Internasional Annual Event Darwin-Ambon Tahun 2015
Sasaran 27 : Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil
dan bertanggungjawab
Tabel 3.29
Evaluasi Pencapaian Sasaran 27
No Indikator Kinerja Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
penegakan hokum
50% 98,64 197
Sasaran terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan
bertanggungjawab dengan indikator sasaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan
hukum di tahun 2015 melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 197%. Hal ini
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
67
terlihat dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 369 perkara sedangkan yang diselesaikan
364 perkara atau sebesar 98,64%. Sementara target yang ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar
50%, sehingga capaiannya melebihi target yang ada.
Hal ini dapat terjadi karena jumlah perkara yang masuk tidak terlalu banyak danaparat
penegak hukum telah serius dalam menangani tiap perkara, sehingga kinerjanya mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat
terhadap penegakan hukum meningkat.
Berikut dapat dilihat banyaknya perkara dan tahanan pada kejaksaan negeri Ambon.
Tabel 3.29.1
Banyaknya perkara dan tahanan pada Kejaksaan Negeri Ambon
Perkara dan Tahanan Pidana
Umum
Pidana
Korupsi
Pidana
Khusus
Lainnya
Jumlah
Perkara masuk
Diselesaikan
Sisa
Tahanan masuk
Diselesaikan
Sisa
356
356
-
415
415
-
13
8
5
3
1
2
-
-
-
-
-
-
369
364
5
418
416
2
Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Ambon, 2015
Realisasi capaian sasaran tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
No Indikator Sasaran Tahun 2015 Rencana Sesuai
RPJMD 2016
Presentase Capaian Kinerja
(%)
1
2
3
Jumlah kasus gangguan kamtibmas
Jumlah Pagelaran seni dan budaya
lokal skala nasional/inetrnasional
dalam 1 tahun
Tingkat kepuasan masyarakat
terhadap penegakan hokum
308 kasus
26 kali
98,64%
500 kasus
20 kali
50%
138,4
130
197,28
Berdasarkan tabel di atas, presentase capaian indikator sasaran semuanya telah mencapai
100% atau sesuai rencana RPJMD 2016.
Sasaran 28 : Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan masyarakat
Tabel 3.30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
68
Evaluasi Pencapaian Sasaran 28
No Indikator Kinerja Tahun 2015
Target Realisasi Capaian (%)
1.
2.
3.
Persentase PKL yang menempati lokasi PKL
yang ditetapkan
Persentase rumah berIMB
Persentase penurunan pelanggaran ketertiban
dan kedisiplinan oleh masyarakat
75%
80%
50%
75%
80%
50,28
100
100
100,56
Indikator sasaran meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan masyarakat semuanya telah
mencapai capaian 100%. Untuk persentase PKL yang menempati lokasi PKL yang ditetapkan
sebanyak 4 lokasi, yaitu di Jl.Sultan Baabulah, sekitar Pasar Gotong Royong, Pertigaan Lampu
Lima, depan RSU Haulussy, secara keseluruhan telah sesuai dengan penetapannya. Berdasarkan
data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 97 orang pedagang kaki lima yang
menempati lokasi PKL yang ditetapkan, namun masih terdapat sekitar 30 persen pedagang kaki
lima yang tidak menempati lokasi peruntukkannya yaitu pada lokasi terminal pasar mardika
yang diperuntukkan hanya untuk angkutan umum, tetapi sering digunakan oleh sebagian PKL
untuk mendagangkan barang dagangan mereka.
Sesuai data dari Dinas Tata Kota Ambon, sepanjang tahun 2015 terdapat 628 ijin IMB
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon, dan sebanyak 505 IMB adalah untuk rumah
tinggal/teras/garasi/kanopi, sedangkan sisanya adalah untuk ruko,penginapan,rumah
makan,gudang, dan lain-lain
Pada tahun 2015 terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap
Peraturan Daerah, diantaranya pelanggaran terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban Umum, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang IMB,
Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, Perda Nomor 5
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan Perda Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame.
Jumlah pelanggaran Perda yang dipantau atau dilaporkan pada Tahun 2015 berjumlah 487
pelanggaran, dimana sebanyak 383 pelanggaran dapat diselesaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
69
3.2 Realisasi Anggaran
Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kinerja Pemerintah Kota Ambon tahun 2015, maka
kinerja aspek finansial terkait dengan anggaran rutin dan pembangunan perlu dilakukan
pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerjanya. Ikhtisar laporan realisasi
anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :
APBD Kota Ambon tahun 2015 sebesar Rp.1.008.282.959.996 dengan rincian realisasi
anggaran pendapatan sebesar Rp.1.075.955.161.437,39 dan realisasi belanja sebesar
Rp.1.085.186.878.315,85
1) Target dan realisasi Pendapatan
Realisasi perkembangan Pendapatan Kota Ambon selama tahun 2014-2015 dapat dilihat pada
tabel 3.46 berikut :
Tabel 3.31
Perkembangan Pendapatan Kota Ambon Tahun 2014-2015
Uraian Tahun
2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi PENDAPATAN
-Pendapatan Asli Daerah
-Dana Perimbangan
-Lain-lain pendapatan yang sah
949.999.050.046,35
81.565.385.011,35
676.959.186.175,00
191.474.478.860,00
960.335.940.508,09
107.061.088.837,09
683.398.076.154,00
169.876.775.517,00
1.094.930.178.352,60
118.346.042.313,00
744.823.583.230,00
10.286.066.000,00
1.075.955.161.437,39
105.275.637.873,05
736.046.707.831,00
10.354.996.563,00
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2015
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon tahun 2014-2015,
pendapatan Pemerintah Kota Ambon meningkat di tahun 2015dibandingkan tahun 2014.
Target Pendapatan Daerah Tahun 2014, dianggarkan sebesar Rp.949,999 milyard meningkat
menjadi Rp.1,9trilyun. Sampai dengan tahun 2015, sumbangan terbesar pendapatan daerah
berasal dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2015, pendapatan daerah yang berasal dari Dana
Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.744,823 milyard atau sebesar 68% dari pendapatan daerah
dan realisasinya sama 68% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli
Daerah yang diharapkan menjadi sumber utama penerimaan daerah, belum mampu
memberikan kontribusi secara proporsional terhadap penerimaan daerah. Pada tahun 2015,
Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.118,346 milyard atau 10,80% dari penerimaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
70
daerah. Target pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi
Rp.105,275 milyard atau 9,78% dari penerimaan daerah. Selain itu, Lain-Lain Pendapatan
Yang Sah pada tahun 2015 ditargetkan Rp.10,286 milyard (0,93%), meningkat menjadi
Rp.10,354 milyard atau0,96% dari penerimaan daerah.
a. Pendapatan Asli daerah
Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut :
b. Dana Perimbangan
Dana perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kota
Ambon. Adapun proporsi sumber-sumber Dana Perimbangan dapat dilihat pada gambar berikut
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Sumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri atas
penerimaan dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Penerimaan dari Pemerintah Pusat. Adapun
proporsinya dapat dilihat pada gambar berikut ;
Proporsi PAD Dalam APBD Kota Ambon Tahun 2015
Lain-lain PAD = 10,97 %Retribusi daerah = 30,44%Pajak Daerah = 58,57%
Proporsi Sumber Dana Perimbangan Dalam
APBD Kota Ambon Tahun 2015
Dana Alokasi Umum (83,32%)
Dana Alokasi khusus (12,32)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
71
2) Target dan Realisasi Belanja
Pemenuhan kebutuhan publik yang terus meningkat dari tahun ke tahun telah berimplikasi
terhadap alokasi belanja daerah Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon tahun 2014-2015, menunjukkan bahwa
perkembangan belanja Pemerintah Kota Ambon terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.32
Perkembangan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2013-2014
Uraian Tahun
2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Belanja Daerah
-Belanja tidak Langsung
-Belanja Langsung
971.879.959.575,00
617.352.718.125,00
354.527.241.450,00
898.824.190.351,70
611.020.651.960,70
282.635.183.224,00
1.174.215.169.331,04
705.375.065.687,63
468.840.103.644
1.085.186.878.315,85
681.664.632.660,47
403.522.245.655
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2015
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dalam APBD Kota Ambon Tahun 2012-2015
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BTL (%) 71,13 68,26 67,97 60,07
BL (%) 28,87 31,74 31,44 39,93
Target Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.971,879 milyard
meningkat menjadi sebesar Rp.1,174trilyun di tahun 2015. Realisasi Belanja Daerah
75.71
19.84
3.351.07
Proporsi dana lain-lain pendapatan yang sah
dalam APBD Kota Ambon Tahun 2015
Dana otonomi khusus &penyesuaian (75,71%)
Dana bagi hasil pajak dri provinsi (19,84%)
0
20
40
60
80
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
BTL
BL
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
72
menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2014, realisasi Belanja
Daerah adalah sebesar Rp.894,824 milyard, meningkat menjadi Rp.1,085 trilyun. Pada tahun
2015 terjadi penurunan proporsi Belanja Tidak Langsung namun masih di atas 50% dan hal ini
diakibatkan oleh adanya peningkatan Belanja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Ambon
dan tidak ditunjang oleh kenaikan penerimaan dari dana perimbangan (DAU) dan Belanja
Bantuan dan Hibah yang digolongkan sebagai Belanja Tidak Langsung pada PPKD.
3) Kondisi Pembiayaan
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara
pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan Pembiayaan Kota Ambon dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tahun Penerimaan Pengeluaran
2011
2012
2013
2014
2015
8.639.558.697,57
34.164.732.077,14
10.751.905.137,00
24.324.113.675,03
83.331.212.898,00
22.855.852.763,96
12.965.390.631,81
5.000.000.000,00
2.697.118.049,94
4.046.221.919,00
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2015
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran
yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang
diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan yang
semakin meningkat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
73
Sebagai bagian penutup dari Laporan KinerjaPemerintah Kota Ambon Tahun 2015, dapat
disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Ambon telah memperlihatkan pencapaian
kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2015 sasaran sebagaimana
tertuang dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja
Utama berjumlah 28 sasaran dengan 42 indikator yang terdiri dari 3 indikator untuk Misi 1, 20
indikator untuk misi 2, 4 indikator untuk misi 3, 2 indikator untuk misi 4, 1 indikator untuk misi
5, 5 indikator untuk misi 6, 2 indikator untuk misi 7 dan 4 indikator untuk misi 8.
Capaian rata-rata indikator kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 mencapai capaian
117,42% atau kategori sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2015
pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dan
hasil kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kota Ambon. Berdasarkan hasil
pengukuran kinerja terhadap 42 indikator sasaran, disimpulkan bahwa:
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 28 sasaran beserta indikatornya,
pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Ambon di Tahun 2015 mengalami peningkatan
yang sangat signifikandi banding tahun sebelumnya, namun masih terdapat beberapa indikator
sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yaitu
1. Persentase keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih, hanya mencapai 41,73%.
2.Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi, hanya mencapai 50,50%.
3.Rasio ruang kelas : siswa dengan capaian 75%.
4. Jumlah penduduk ber-KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP 80,56%.
5. Luas kawasan kumuh, dengan capaian 81,70%
Untuk mengatasi dan menyikapi permasalahan tersebut usaha yang dilakukan adalah antara lain:
1. Memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya aparatur yang tersedia dan melakukan
pengawasan yang lebih ketat kepada para rekanan untuk peningkatan mutu pekerjaan.
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Ambon Tahun 2015
74
2. Memberi dukungan berupa bantuan dana dan motivasi kepada UMKM dan Koperasi.
3. Pengorganisasian, yang dimaksudkan dengan pengorganisasian adalah untuk membantu
setiap penyelenggara program/kegiatan mengetahui sumber-sumber apa yang diperlukan bagi
terselenggaranya program/kegiatan yang direncanakan.
Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa
indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016 khususnya untuk
Tahun Anggaran 2015, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan atau dapat dicapai dengan sangat
baik. Namun perlu banyak penyempurnaan strategi di masa datang terutama dalam penyusunan
dokumen perencanaan daerah harus mengacu pada perkembangan lingkungan yang terjadi dan
memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang ditetapkan
dapat benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.
Selanjutnya dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon tahun
2015 ini, kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam pelaksanaan
program kegiatan di tahun berikutnya. Disadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi
perbaikan di tahun mendatang sangat kami harapkan.
Lampiran 1
CapaianPrestasidanPenghargaanPemkot Ambon Tahun 2015
1. SertifikatPenghargaan “
Dari : KedutaanBesarAmerikaSerikat
Tempat/Tanggal : Jakarta, 13 April 2015
2. “Penghargaan Indonesia Attractiveness Award 2015.“
Dari : Frontier Consulting Group dan Tempo Impresario.
Tempat/Tanggal : Jakarta, Mei 2015
(Sebagaikotapotensialkategoripariwisata) ; (Peringkat diamond sebagaikotapotensial)
(Sebagaikotaterbaikuntukkategorilayananpublik) ; (Kota terbaik per koridor MP3EI : Papua
dankepulauan Maluku)
3. “SertifikatPenghargaan Explore the wonderful off Indonesia Program 2015.“
Dari : PT Garuda Indonesia.
Tempat/Tanggal : Makasar, 26 Mei 2015
4. SertifikatPenghargaanKegiatanPelayananMisiBerkat 2015“
Dari : GBI, PMB danYayasanYakomi
Tempat/Tanggal : Jakarta, Juni 2015
5. PiagamRekor MURI 2015 “Pemrakarsa dan Penyelenggara Pagelaran Musik Kolaborasi
terompet dengan Musik Etnik Maluku oleh Peserta Terbanyak.”
Dari : Museum RekorDunia Indonesia (MURI)
Tempat/ Tanggal : Ambon, 17 Agustus 2015
6. “PiagamRekor MURI 2015 “Rekor Pemrakarsa Penyajian Makan Patita di Meja
Terpanjang”
Dari : Museum RekorDunia Indonesia (MURI)
Tempat/ Tanggal : Ambon, 7September 2015
7. “PiagamPenghargaan PenyelenggaraPendukung Rekor Pesta Paduan Suara Gerejawi
2015 dengan Peserta Terbanyak dari 34 Propinsi”
Dari : Lembaga Prestasi Indonesia (LEPRID)-Dunia
Tempat/ Tanggal : Ambon, 7September 2015
8. PenghargaanLangitBiru 2015
Dari : Kementerian Negara LingkunganHidupdan Kehutanan RI
Tempat/ Tanggal : Jakarta, November 2015
9. Sertifikat dan Plakat Adipura 2015
Dari : Menteri Negara LingkunganHidupdan Kehutanan RI
Tempat/ Tanggal : Jakarta, 23 November 2015
10. “Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayan Publik”
Dari : Ombudsman Republik Indonesia
Tempat/ Tanggal : Jakarta, Rabu 16 Desember 2015
11. “Penghargaan Bagi Pemerintah Kota dalam Pengelola, Kelompok BKB dan Talk Show
Parenting dalam Rangka Peringatan Hari Ibu Ke-87 tahun 2015”.
Dari : BKKBN Pusat
Tempat/ Tanggal : Jakarta, 17 Desember 2015
12. Anugerah Wahana Tata Nugraha
Dari : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Tempat/Tanggal : Jakarta, 23 Desember 2015
13. PiagamRekor MURI 2015 “Pemrakarsa danPenyelenggaraPemajangan Pohon Natal
Terbanyak di Satu Kota.”
Dari : Museum RekorDunia Indonesia (MURI)
Tempat/ Tanggal : Ambon, 24 Desember 2015
14. PiagamPenghargaan Leprid “Pemrakarsa Perayaan Natal DenganPemasanganOrnamen
Natal Terbanyakpada 1 Kota di 5 Kecamatan”
Dari : Lembaga Prestasi Indonesia(LEPRID)-Dunia
Tempat/ Tanggal : Ambon, 31Desember 2015
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA AMBON
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalamrangkamewujudkanmanajemenpemerintahan yang efektif,
transparandanakuntabelsertaberorientasipadahasil, yang bertandatangan di bawahini :
Nama : RICHARD LOUHENAPESSY, SH
Jabatan : WALIKOTA AMBON
berjanjiakanmewujudkan target kinerjatahunansesuailampiranperjanjianinidalamrangkamencapai
target kinerjajangkamenengahseperti yang telahditetapkandalamdokumenperencanaan.
Keberhasilandankegagalanpencapaian target kinerjatersebutmenjaditanggungjawab kami.
Ambon, Maret 2016
WALIKOTA AMBON
RICHARD LOUHENAPESSY, SH
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KOTA : AMBON
TAHUN : 2016
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Target
(1) (2) (3)
Akuntabilitaskinerjapemerintahandaerahmeningkat
NilaiAkuntabilitasKinerjaPemerintah
CC
Akuntabilitaspengelolaankeuangandaerahmeningkat
OpiniPemeriksaan BPK
WDP
Penerapan SPM danPeningkatankinerja di semuaaspekpelayanan public Presentase SKPD yang telahmenerapkan SPM denganbaik
Jumlahkeluhanmasyarakatterhadappelayananpublik
85%
20
keluhan
MeningkatnyaJangkauanLayananPendidikan AngkaPartisipasiKasar
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
AngkaPartisipasiMurni
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
Rata-Rata Lama Sekolah
107,75
%
94,75
%
97,75
%
89,00
%
67,00
%
69,00
%
11,60
%
MeningkatkanMutuPendidikanDasardanMenengah
AngkaKelulusan
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
100%
99,86%
99,92%
Meningkatnyamutudankapasitas guru
Presentasi Guru Bersertifikas
85%
MeningkatnyaSaranadanPrasaranaPendidikan
Ratio RuangKelas : Siswa
SD/MI
SMP/MTS
SMA/SMK/MA
1 : 38
1 : 40
1 : 41
PeningkatanJangkauanLayananKesehatan
JumlahKecamatandenganPuskesmasRawatInap
3
MeningkatnyaMutuLayananKesehatan
UsiaHarapanHidup
73,75
tahun
Tersedianyasaranadanprasarana air bersih
PresentaseKeluarga yang terlayanisatuansambungan air bersih
85%
(1) (2) (3)
Tersedianyasaranadanprasaranalistrik
JumlahProduksiListrik per tahun
300
juta
KWH
Tersedianyasaranadanprasaranatelekomunikasi
Persentasekecamatan yang pelayanan internet baik
65%
Meningkatnyasaranadanprasaranajalan
Ratio panjangjalandalamkondisibaik
90%
Meningkatnyakeseuaianpemanfaatankawasanperkotaansesuaidenganrencanatataruangwilayah
Kesesuaianpemanfaatanruangterhadap RTRW
75%
Berkurangnyakawasankumuh di perkotaan
Luaskawasankumuh
75 ha
Tertatanyasistemtrasnsportasimasyarakat
LOAD FaktorAngkutanUmum
70,00%
Meningkatnyapelayananpersampahan
Cakupanpelayanansampahmasyarakat
90%
Meningkatkanpelayananadministrasikependudukan
Jumlahpendudukber KTP terhadapjumlahpendudukwajib KTP
85%
Meningkatnyapeserta KB aktifbagiPasanganUsiaSubur
JumlahPeserta KB Aktifterhadapjumlah PUS
80%
MeningkatnyaRuang Terbuka Hijau
Ratio Ruang Terbuka Hijau 19%
Meningkatnyausaha UMKM danKoperasi
Persentase UMKM danKoperasi
7,5%
Meningkatnyakesempatankerja
Penyerapantenagakerjasektor UMKM danKoperasi
25%
Meningkatkanpendapatanmasyarakat
Pendapatanperkapitamasyarakat
6,9juta
Meningkatkanproduktivitasindustripengolahanberbasisperikanan, kelautan, pertanian,
perkebunandanpeternakansertapariwisata
proporsisektorindustripengolahanterhadap PDRB
Angkakunjunganwisatamancanegara
3,50%
650
Meningkatnyakeamanandanketertiban di masyarakat
JumlahkasusgangguanKambtimas
500
kasus
Meningkatnyapengelolaansenidanbudayalokal
Jumlahpagelaransenidanbudayalokalskalanasionaldalam 1 tahun
20 kali
(1) (2) (3)
Terwujudnyapenegakandanpengembanganhukumsecaraadildanbertanggungjawab
Tingkat kepuasanmasyarakatterhadappenegakanhukum
50%
Meningkatnyaketertibandankedisiplinanmasyarakat Presentase PKL yang menempatilokasi PKL yang ditetapkan
PresentaserumahberIMB
Presentasepenurunanpelanggaranketertibandankedisiplinanolehmasyarakat
80%
85%
45%
Program Anggaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Program perencanaanpembangunandaerah
PeningkatanPemberantasanPenyakitMasyarakat
PeningkatandanPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah
Perencanaan Tata Ruang
Kerjasama Pembangunan
PengendalianPemanfaatanRuang
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
PerencanaanSosialBudaya
PengembanganKomunikasi,Informasidan Media Massa
Program Pembangunan JalandanJembatan
Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalandanJembatan
Program Pembangunan SistemInformasi/Data Base
JalandanJembatan
Program PeningkatanSaranadanPrasaranaKebinamargaan
Program PengembanganKinerjaPengelolaan Air minum
Dan Air Limbah
Program PeningkatanKesempatanKerja
Program PerlindungandanPengembanganLembaga
Ketenagakerjaan
PeningkatanDayaSaingProduksi
PeningkatanPelaksanaanKoordinasiTeknis Unit-Unit
Pengelola PAD
PembinaanEksPenyakitSosial
Program RehabilitasidanPemeliharaanPrasaranadan
Fasilitas LLAJ
Program PeningkatanPelayananAngkutan
Program Pembangunan SaranadanPrasaranaPerhubungan
Program PengendaliandanPengamananLaluLintas
Program PeningkatanKelayakanPengoperasian
KendaraanBermotor
Program LingkunganSehatPerumahan
Program Pengembangan Wilayah StrategisdanCepatTumbuh
Program UpayaKesehatanMasyarakat
Program PromosiKesehatandanPemberdayaanMasyarakat
Program LingkunganSehat
Program StandarisasiPelayananKesehatan
Program PelayananKesehatanPendudukMiskin
Program Pengadaan,PeningkatandanPerbaikanSarana
Dan PrasaranaPuskesmas/PustudanJaringannya
Program PeningkatanPelayananKesehatanAnakBalita
Program PeningkatanPelayananKesehatanLansia
Program PeningkatanKeselamatanIbuMelahirkandanAnak
Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
PengelolaanKeragamanBudaya
PengembanganPemasaranPariwisata
PengembanganDestinasiPariwisata
Program PerlindunganKonsumendanPengamanan
Perdagangan
Program PeningkatanEfisiensiPerdaganganDalamNegeri
Program PendidikanAnakUsiaDini
Rp. 759.410.475,-
Rp. 214.800.000,-
Rp. 5.347.968.000,-
Rp. 2.698.722.515,-
Rp.49.596.725,-
Rp.49.902.300,-
Rp. 487.267.375,-
Rp. 148.584.500,-
Rp. 2.431.638.231,-
Rp.33.441.251.285,-
Rp.21.347.513.457,-
Rp.350.000.000,-
Rp.6.522.190.497,-
Rp.9.181.810.889,-
Rp.264.219.000,-
Rp.296.161.000,-
Rp.1.885.058.000,-
Rp.20.508.000,-
Rp.143.250.500,-
Rp.2.449.955.000,-
Rp.225.000.000,-
Rp.4.589.991.500,-
Rp.1.312.576.850,-
Rp.1.819.665.500,-
Rp.4.649.640.000,-
Rp.2.877.632.297,-
Rp.8.564.052.550,-
Rp.690.485.500,-
Rp.118.827.500,-
Rp.174.236.600,-
Rp.156.634.800,-
Rp.8.568.646.000,-
Rp.100.359.130,-
Rp.14.190.910,-
Rp.57.377.810,-
Rp.49.050.000,-
Rp.835.000.000,-
Rp.501.400.000,-
Rp.310.000.000,-
Rp.24.000.000,-
Rp.198.095.800,-
Rp.619.423.200,-
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Program PendidikanWajibBelajar 9 Tahun
Program PendidikanMenengah
Program PeningkatanMutuPendidikdanTenagaKependidikan
ManajemenPelayananPendidikan
PenciptaanIklimUsaha,Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
PengembanganKewirausahaandanKeunggulanKompetitifUsaha
Kecil Menengah
PengembanganSistemPendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
danMenengah
PeningkatanKualitasKelembagaanKoperasi
Program PengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan
Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-Gorong
Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau
PenataanAdministrasiKependudukan
PengembanganPromosiPariwisata
Pengembangannilaibudaya
Rp.12.817.948.750,-
Rp.1.527.925.000,-
Rp.1.138.001.325,-
Rp.3.079.009.550,-
Rp.283.685.650,-
Rp.333.652.650,-
Rp.23.992.625,-
Rp.92.810.125,-
Rp.10.022.167.852,-
Rp.4.028.450.519,-
Rp.679.716.000,-
Rp.49.126.100,-
Rp.501.400.000,-
Rp.60.000.000,-
Total Rp.160.326.071.267,-
Ambon, Maret 2016
WALIKOTA AMBON
RICHARD LOUHENAPESSY, SH
Uraian Penjelasan Satuan Target1 2 4 5 6 7 8
Cukup jelas Nilai CC CC 166,6
Cukup jelas opini WDP WDP 100
Lampiran 2PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2015
No Sasaran Realisasi Capaian Kinerja (%)Indikator Sasaran
2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
- Opini pemeriksaan BPK
31 Akuntabilitas kinerja pemerintahan
daerah meningkat- Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
Capaian rata-rata Laporan tahunan SPM dari % 80 80 100
cukup jelas keluhan 25 0 200
% 97,50 86,13 88,33
Jumlah siswa usia 7-12 thn di jenjang SD/MI di bagi jumlah penduduk usia 7-12 x 100% % 88,50 96,01 108,48
Jumlah siswa usia 13-15 thn di jenjang SMP/MTS di bagi jumlah penduduk usia 13-15 x % 66,50 82,41 123,92
3 Penerapan SPM dan peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik - Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik
- Angka partisipasi kasar SMA/ SMK/ MA
- Angka partisipasi murni (APM)SD/MI
- Angka partisipasi murni SMP/MTs
- Persentase SKPD yang telah menerapkan SPM dengan baik
d e e g
4 Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan
- Angka partisipasi kasar SD/MI
- Angka partisipasi kasar SMP/ MTS
Jumlah siswa pada jenjang SD/MI di bagi jumlah penduduk usia 7-12 thn x 100%
Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTS di bagi jumlah penduduk usia 13-15 thn x 100%
Jumlah siswa pada jenjang SMAMK/MA di bagi jumlah penduduk usia 16-18 thn x 100%
% 107,50 107,26 99,77
% 94,50 89,46 94,66
100%Jumlah siswa usia 16-18 thn di jenjang SMA/SMK/MAdi bagi jumlah penduduk usia 16-18 x 100%
% 68,50 74,48 108,72- Angka partisipasi murni (APM)SMA/SMK/MA
Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun mengulang) tahun 11,50 12 104
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI di bagi dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya x 100% % 100 100 100
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS di bagi dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS pada tahun sebelumnya x 100%
% 100 99,98 99,98
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA di b i d j l h i i k i i d
5 Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah
- Angka kelulusan (AL) SD/MI
- Angka kelulusan (AL) SMP/MTs
- Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
- Rata-rata lama sekolah
bagi dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya x 100% % 100 99,91 99,91
6 Meningkatnya mutu dan kapasitas guru
Jumlah guru di bagi jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik x 100 % 80 68,57 85,7
7 cukup jelas ratio 1:32 1:40 75cukup jelas ratio 1:32 1:40 75cukup jelas ratio 1:34 1:40 82
8 Cukup jelas
9 Meningkatnya mutu layanan Rata-rata lama hidup penduduk tahun 73,60 73,60 100kesehatan
10 Tersedianya sarana dan prasarana air bersih
Jumlah keluarga yang terlayani air bersih yg disalurkan oleh DSA,PDAM dan SPAM Dinas PU Kota Ambon di bagi jumlah KK x 100
% 80 33,39 41,73
10022buah
Meningkatnya sarana dan prasaran pendidikan - Ratio ruang kelas : siswa SMP/ MTS
- Presentase guru bersertifikasi
- Ratio ruang kelas : siswa SD/MI
Peningkatan jangkauan layanan kesehatan
- Jumlah Kecamatan dengan puskesmas rawat inap
- Ratio ruang kelas : siswa SMA/ SMK/ MA
- Persentase keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih
- Usia Harapan hidup
11 - Jumlah produksi listrik per tahun juta kwh 300 300 100
12 Tersedianya sarana dan prasarana telekomunikasi
Jumlah cakupan layanan internet kecamatan di bagi jumlah kecamatan x 100% % 80 80 100
cukup jelasTersedianya sarana dan prasarana listrik
- Persentase kecamatan yang pelayanan internet baik
13 Meningkatnya sarana dan prasarana jalan
Panjang jalan kota dalam kondisi baik di bagi jumlah panjang jalan kota x 100%
% 90 90,58 100,64
14 luas pemanfaatan ruang dibagi jumlah % 75 80 106,6kesesuaian arahan peruntukan ruang pada kawasan dimaksud
15 cukup jelas Ha 75 80 106,6
16 % 69,00 69,00 100
17 % 70 96,90 138,42
Perbandingan antara jumlah angkutan kota dengan pengguna jasa angkutan kota
- LOAD faktor angkutan umum
-Cakupan pelayanan sampah masyarakat
- Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRWMeningkatnya kesesuaian pemanfaatan kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
Berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan
Tertatanya sistem transportasi masyarakat
Meningkatnya pelayanan
- Luas kawasan kumuh
- Ratio panjang jalan dalam kondisi baik
17 % 70 96,90 138,42
18% 80 64,45 80,56
19 Jlh peserta KB aktif dibagi jlh PUS x 100% % 80 73,10 91,37
20Meningkatnya ruang terbuka hijau
luas ruang terbuka hijau di bagi luas wilayah x 100% % 17 16 94,11
21 Jumlah UMKM dan koperasi aktif dibagi jumlah koperasi x 100 % 7,5 99,44 132,58
22 Meningkatnya kesempatan kerjaJumlah tenaga kerja sektor UMKM dan koperasi di bagi jumlah tenaga kerja seluruhnya x 100
% 25 12,65 50,50
23 Meningkatkan pendapatan cukup jelas juta 6 6 7 7 116 66
Jumlah masyarakat yang memiliki KTP di banding jumlah masyarakat yang wajib ber KTP
- Jumlah penduduk ber KTP tehadap jumlah penduduk wajib KTP
Jumlah produksi sampah dibagi jumlah sampah yang terangkut x 100%
- Jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah PUS
-Cakupan pelayanan sampah masyarakat
Pendapatan perkapita masyarakat
- Persentase UMKM dan Koperasi aktifMeningkatnya usaha UMKM dan koperasi
Meningkatnya pelayanan persampahan
- Ratio ruang terbuka hijau
- Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan koperasi
Meningkatnya peserta KB aktif
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
23 Meningkatkan pendapatan cukup jelas juta 6,6 7,7 116,66masyarakat
24 % 3,00 13,96 132
- Angka kunjungan wisata mancanegara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara orang 600 3642 607
Meningkatkan produktifitas industri pengolahan berbasis perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan serta pariwisata
jumlah sektor industri pengolahan di bagi jumlah PDRB x
- Proporsi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
- Pendapatan perkapita masyarakat
25 Jumlah kasus gangguan kamtibmas kasus 650 308 152
26 jumlah pagelaran seni dan budaya kali 20 26 130
27 % 50 98,65 197
28 Meningkatnya ketertiban dan % 75 75 100kedisiplinan masyarakat
% 80 80 100
- Persentase PKL yang menempati lokasi PKL yang ditetapkan
Jumlah PKL yang menempati lokasi ditetapkan dibagi jumlah PKL seluruhnya x 100
- Persentase rumah berIM
Jumlah perkara yang masuk di bagi jumlah perkara yang terselesaikan x 100%
- Jumlah kasus Gangguan kamtibmas
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal
Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggung jawab
Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum
- Jumlah pagelaran seni dan budaya lokal skala nasional/internasional dalam 1 tahun
% 80 80 100
% 50 50,28 100,56Jumlal pelanggaran tahun ini dibandingkan jumlah pelanggaran tahun lalu
Persentase rumah berIMJumlah rumah berIMB dibagi jumlah IMB x 100
- Persentase penurunan pelanggaran ketertiban dan kedisiplinan oleh masyarakat