LAPORAN KINERJA INSTANSI - jogjaprov.go.id · a. Isu-Isu Strategis Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan Daerah Istimewa

DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI DIY Jl.Lingkar Utara Maguwoharjo Depok

Sleman Yogyakarta 55282

www.nakertrans.jogjaprov.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

TAHUN

2017

ii

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017,

serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi

dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk

lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output

maupun outcomes di masa mendatang.

Yogyakarta, 29 Januari 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

dr.ANDUNG PRIHADI SANTOSA,M.Kes NIP. 19600423 198803 1 004

iii

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi

indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat

dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2012-2017. Untuk

mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan,

program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY yang

dihasilkan di tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja

dengan indikatornya :

1. Persentase besaran lulusan pelatihan yang ditempatkan, capaian kinerja

sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 adalah 168,42% sehingga

masuk kategori sangat baik

2. Jumlah Kesempatan Kerja, capaian kinerja sampai dengan bulan Desember

2017 adalah 99,50%,meskipun belum mencapai 100% Indikator ini sudah

masuk kategori sangat baik.

b. Sasaran 2: Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk

mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan

indikator Persentase besaran turunnya kasus yang diselesaikan melalui

Pengadilan Hubungan Industrial, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan

Desember 2017 adalah 200% sehingga masuk kategori sangat baik.

c. Sasaran 3: Terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja sesuai norma K3 dengan

indikatornya Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja, capaian kinerja

sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 adalah 100,05% sehingga masuk

kategori sangat baik

iv

d. Sasaran 4 : Terlaksananya perpindahan dan penempatan calon transmigran

sesuai kesepakatan KSAD dengan indikator Persentase pemenuhan hak

transmigran (Lahan Pekarangan,Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II), capaian

kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 adalah 145,46% sehingga

masuk kategori sangat baik.

Di luar IKU, pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal

(SPM).

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap

sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY ke depan. Pertama, Masih terbatasnya

kesempatan kerja disektor formal dan masih adanya kesempatan kerja yang tidak

bisa terisi karena tidak sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan

dunai industri Kedua, Tidak semua kasus Hubungan Industrial dicatatkan karena

belum semua pengusaha dan pekerja memahami mekanisme penyelesaian

perselisihan Hubungan Industrial. Ketiga, belum semua perusahaan menerapkan

norma K3 untuk mendorong terwujudnya perusahaan nihil kecelakaan kerja.

Keempat, pemenuhan hak transmigran (Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I dan

Lahan Usaha II) merupakan kewenangan daerah penempatan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

v

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..........................................................................................ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................... iii

DAFTAR ISI .................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ................................................................................................ v

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

I.1 Struktur Organisasi............................................................................. 2

I.2 Fungsi dan Tugas ............................................................................... 4

I.3 Isu-Isu Strategis ................................................................................. 5

I.4 Keadaan Pegawai ............................................................................... 8

I.5 Keuangan ......................................................................................... 20

I.6 Sistematika LKj IP ............................................................................. 21

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................... 23

II.1 Perencanaan Strategis................................................................... 23

II.1.1 Visi dan Misi ................................................................................ 24

II.1.2 Tujuan dan Sasaran .................................................................... 25

II.1.3 Strategi ....................................................................................... 28

II.1.3.1 Misi 1 ................................................................28

II.1.3.2 Misi 2 ............................................................... 29

II.1.3.3 Misi 3 ............................................................... 30

II.1.3.3 Misi 4 ............................................................... 30

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017...................................................... 31

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2017................................................... 33

II.3.1 Target Belanja ODP ......................................................... 33

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.......................... 33

II.4 Instrumen Pendukung................................................................. 34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.................................................................... 38

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2017...................................................... 38

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis............ 40

III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya........................... 50

III.4. Realisasi Anggaran..................................................................... 52

vi

BAB IV PENUTUP............................................................................................ 57

LAMPIRAN- LAMPIRAN..................................................................................... 59

Daftar Tabel

Tabel I.1 Aset Yang Dimiliki Disnakertrans DIY ......................................................... 20

Tabel I.2 Alokasi Anggaran Belanja Langsung Th 2017 ............................................ 21

Tabel II.1 Sasaran Strategis Disnakertrans DIY ......................................................... 27

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .................................................................. 32

Tabel II.3 Target Belanja Disnakertrans DIY Tahun 2017 ......................................... 33

Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis ................................... 34

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .................................................................... 38

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2017 .................................................................... 39

Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja ..................................................................... 41




Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017 ....... 53

Tabel III.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program

Tahun 2017 (yangmendukung capaian sasaran strategis) ........................ 55

1

BAB 1

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang

baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi DIY Tahun 2017 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi DIY

2. Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY di dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan

perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi DIY untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bab 1 Berisi :

1. Struktur Organisasi

2. Fungsi dan Tugas

3. Isu-Isu Strategis

4. Keadaan Pegawai

5. Keadaan Sarana dan

Prasarana

6. Keuangan

7. Sistematika LKj IP

2

I.1 Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3

Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Keuangan;dan

3. Subbagian Program dan Informasi.

c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari:

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

2. Seksi Perluasan Kerja; dan

3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Penempatan dan Pasar Kerja.

d. Bidang Pembinaan Pelatihan, Sertifikasi, dan Pemagangan, terdiri dari:

1. Seksi Sertifikasi dan Standardisasi Kompetensi;

2. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja; dan

3. Seksi Pemagangan.

e. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari:

1. Seksi Hubungan Industrial;

2. Seksi Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan Purna Kerja; dan

3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.

f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari:

3

1. Seksi Seleksi dan Perpindahan;

2. Seksi Kesehatan dan Pembekalan; dan

3. Seksi Penerangan, Motivasi, dan Pemberdayaan Transmigrasi.

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan Struktur Organisasi Dinas berikut

ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BERDASARKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2008 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Seksi Pengupahan KesejahteraanSeksi

Sub. Bagian Keuangan

Sub. Bagian Umum

SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan Fungsional

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

BIDANG

PENEMPATAN DAN PERLUASAN

BIDANG

Sub. Bagian Program & Informasi

BIDANG

PEMBINAAN PELATIHAN, SERTIFIKASI

DAN PEMAGANGAN

BIDANG

TRANSMIGRASI

Hubungan Industrial

KERJA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Seksi Penempatan

Tenaga Kerja

Penempatan & Pasar Kerja

Seksi Sertifikasi dan

Standarisasi Kompetensi

Pembinaan Lembaga Latihan PembekalanTK dan Purna Kerja

Seksi Pengawasan

Ketenagakerjaan

Seksi Seleksi dan

Perpindahan

Seksi Kesehatan dan

Seksi Penerangan Motivasi

dan Pemberdayaan Trans

Seksi

Pemagangan

Pelatihan Kerja

Seksi Pembinaan Kelembagaan

Seksi

Perluasan Kerja

BALAI LATIHAN KERJA DAN PP BALAI HIPERKES DAN KK

Seksi Pelatihan &

Kesehatan Kerja

Seksi

Pengembangan Produktifitas

Kelompok

Jabatan Fungsional

Seksi

Lingkungan Kerja

Seksi Keselamatan &

Sub Bag Tata UsahaKelompok

Jabatan Fungsional

Seksi

Sub Bag Tata Usaha

Penjelasan Bagan:

Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY membawahi langsung:

i. Sekretariat

ii. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

iii. Bidang Pembinaan,Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan

4

iv. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

v. Bidang Transmigrasi

vi. UPTD:

Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas

Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja

vii. Kelompok Jabatan Fungsional

I.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun

2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DIY Tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah

di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta

tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi DIY mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan

transmigrasi;

b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

c. pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja;

d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan

lembaga latihan;

e. pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi;

f. pengelolaan pemagangan;

g. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;

h. pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan,

tenaga kerja dan purna kerja;

5

i. pengelolaan transmigrasi;

j. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan dan

transmigrasi Kabupaten/Kota;

k. pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

l. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang tenaga kerja dan

transmigrasi

m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan

fungsinya

I.3 Isu-Isu Strategis

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional

memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang

berkualitas,khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik

daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah

satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah

satu factor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu

daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu factor produksi yang memiliki

peran sentral dalam menggerakan aktivitas perekonomian.

a. Isu-Isu Strategis Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan Daerah

Istimewa Yogyakarta khususnya dalam ketenagakerjaan adalah semakin

tingginya penganggur terbuka dan setengah penganggur. Tambahan

kesempatan kerja baru yang tidak sebanyak tambahan angkatan kerja (AK)

baru mengakibatkan jumlah penganggur terbuka semakin besar jumlahnya.

Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung

maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-

masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Seandainya masalah

6

pengangguran ini berlanjut terus tidak menutup kemungkinan akan

berpengaruh terhadap proses pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masalah ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian lebih saat ini yaitu

besarnya angka pengangguran terdidik. Yang dimaksud dengan pengangguran

terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang

cukup namun masih belum memiliki pekerjaan. Mereka ini sebetulnya

memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, namun tidak terserap oleh

pasar kerja. Yang memprihatinkan pula, jumlah pengangguran terdidik

meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin banyak dan kompleks

diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak terkait termasuk pemerintah,

swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Ada banyak hal yang dapat

dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya

adalah meningkatkan kualitas pencari kerja, meningkatkan penciptaan

kesempatan kerja, merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan

yang tepat, menyusun perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai

dan lain-lain.

Upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan pengangguran ini antara lain

dengan pelatihan kewirausahaan. Mengurangi pengangguran pada umumnya,

dan pengangguran terdidik pada khususnya, mengingatkan kita pada harapan

akan tumbuhnya enterpreneurship atau kewirausahaan sebagai langkah untuk

pemberdayaan angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri

dan orang lain. Adapun program-program yang telah dan akan dilaksanakan

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tekait

dalam mengatasi masalah pengangguran ini antara lain Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Peningkatan Kesempatan

Kerja.

B. Isu-Isu Strategis Kondisi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

7

Pemahaman dan pelaksanaan Hubungan Industrial yang mantap dan dinamis

dalam rangka mensejahterakan karyawan di perusahaan masih belum

sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun karyawan sehingga

masih sering kita jumpai adanya masalah-masalah perselisihan

ketenagakerjaan di Perusahaan yang berakibat fatal yaitu terjadinya

pemutusan hubungan kerja.

Sehubungan dengan itu perlu adanya pembinaan-pembinaan rutin dan

berkelanjutan baik terhadap tenaga kerja dan pengusaha serta peningkatan

kinerja pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pemeriksaan,pengujian

dan pembinaan ke perusahaan.. Adapun Program yang akan dilaksanakan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terkait permasalahan hubungan

Industrial ini adalah melalui Program Pelayanan Penyelesaian Hubungan

Industrial dan Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan.

C.Isu-Isu Strategis Kondisi Ketransmigrasian

Program transmigrasi di Indonesia yang telah berlangsung, merupakan sebuah

perjalanan panjang yang telah terbukti mampu meningkatkan kehidupan

bangsa Indonesia yang tinggal di negara kepulauan dengan masyarakat yang

heterogen. Tujuan pembangunan transmigrasi itu sendiri adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah,

sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi,

pemerataan keadilan kemudian kesejahteraan bisa merata. Melalui program

transmigrasi, pengangguran dapat diatasi, pertumbuhan ekonomi dan sumber-

sumber dan atau titik-titik pertumbuhan baru ekonomi bisa dilaksanakan.

Pembangunan pedesaan melalui pembangunan pemukiman transmigrasi

dalam satu kesatuan sistem pengembangan wilayah sebagai peningkatan

kesempatan kerja dan berusaha, upaya mentransformasi ekonomi dari sektor

primer ke sektor sekunder dan tersier serta pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan ekonomi lokal dan daerah melalui pembangunan kawasan

8

transmigrasi sebagai upaya mengintegrasikan dan mempercepat terbentuknya

kawasan perkotaan baru.

Permasalahan Ketransmigrasian yang masih sering dijumpai di lapangan

antara lain:

a. Masih adanya Lahan yang diberikan kepada transmigran yang tidak sesuai

dengan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) yang telah disepakati sehingga

menimbulkan permasalahan misalnya lokasi yang kurang layak maupun

sengketa kepemilikan lahan

b. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan ( SPP ) Transmigrasi dari

Pemerintah Pusat biasanya diterbitkan pada akhir tahun anggaran karena

menunggu kesiapan daerah penerima yang berakibat akan mengganggu dalam

pencapaian realisasi fisik dan keuangan.

I.4 Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dan 2 UPTD yang ada

sampai dengan akhir Desember 2017 sebanyak 229 orang dengan rincian 132

orang berjenis kelamin Laki-laki dan 97 orang berjenis kelamin perempuan.

9

Sedangkan kondisi jumlah pegawai,kualifikasi pendidikan,pangkat dan

golongan,jumlah pejabat struktural dan fungsional disajikan berikut ini:

A. Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4

S2 15 16 31

S1 54 54 108

D4/DIII 4 5 9

DII/DI 2 1 3

SLTA 47 20 67

SLTP 6 1 7

SD 4 0 4

Total 132 97 229

Gambar I.2 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

10

B. Pangkat dan Golongan

Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4

IV 21 20 41

III 87 73 160

II 22 4 26

I 2 0 2

Total 132 97 229

Gambar I.3 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

11

C. Jumlah Pegawai Sesuai Formasi

c.1. Disnakertrans

No Nama Jabatan Formasi (org) Tersedia

Lebih/Kurang Keterangan

A Struktural

1 Eselon II 1 1 0

2 Eselon III 5 5 0

3 Eselon IV 15 14 -1 1 Org Purna Tugas TMT 1 Okt 2017

B Fungsional 0

1 Pengawas Ketenagakerjaan

53 17 -36

2 Mediator Hubungan Industrial

4 2 -2

3 Pengantar Kerja 7 4 -3

4 Calon Pengawas Ketenagakerjaan

3 3

5 Calon Mediator HI 1 1

0

12

C Administrasi 0

SEKRETARIAT

1 Pengadministrasi Persuratan

2 4 2

2 Pengelola Kearsipan 2 2 0

3 Pengelola Administrasi Kepegawaian

2 4 2

4 Pemelihara sarana dan Prasarana

2 4 2

5 Pengelola Barang 3 5 2

6 Pengemudi 1 3 2

7 Bendahara 3 2 -1

8 Pengadministrasi Keuangan

1 1 0

9 Pemegang Buku 1 0 -1

10 Verivikator Keuangan 1 1 0

11 Penata Laporan Keuangan

2 2 0

12 Analis Perencanaan Program dan Anggaran

5 6 1

13 Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan

3 2 -1

BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA

14 Pengelola Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja

2 2 0

13

15 Pengelola Penyaluran dan Penempatan Kerja Penyandang Cacat dan Lansia

2 1 -1

16 Pengelola Penyediaan Lowongan Kerja dan Penempatan

2 1 -1

17 Fasilitator Kewirausahaan

2 2 0

18 Fasilitator Promosi 2 2 0

19 Penyuluh Usaha Mandiri dan TTG/TPK

4 4 0

20 Pengelola Administrasi dan Dokumentasi

1 1 0 Seksi Pembinaan Kelembagaan , Penempatan dan Pasar Kerja

21 Analis Penyuluhan Layanan Informasi

2 0 -2

22 Pengelola Data Pameran dan Kemitraan

2 1 -1

BIDANG PEMBINAAN, PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN PEMAGANGAN


1 1 0 Seksi Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi

14

24 Analis Standar Kompetensi

2 1 -1

25 Analis Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

2 2 0

26 Pengelola Peningkatan Kompetensi

2 1 -1

27 Analis Penilaian dan Akreditasi

2 1 -1

28 Penyiap Bahan Instrumen Evaluasi Diri, Akreditasi dan Sertifikasi

1 1 0

29 Analis Kompetensi Instruktur

2 1 -1

30 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

1 1 0

31 Pengadministrasi Pelatihan

2 2 0

32 Pengelola Kegiatan 2 2 0

33 Penyusun Penyelenggaraan Pemagangan Internasional

2 2 0

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

0

35 Penelaah Perjanjian dan Informasi Hukum

1 0 -1

15

36 PengelolaKelembagaan dan Program Penyuluhan

1 0 -1

37 Pengadministrasi Penerbit Izin

1 1 0

38 Pengelola Data Pengaduan dan Verifikasi

1 0 -1

39 Penyusun Bahan Pembinaan

1 0 -1

40 Penyusun Bahan Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan

1 0 -1

41 Penelaah Penerapan dan Pelayanan Teknis

2 1 -1

42 Pengelola Kesejahteraan

1 1 0

43 Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi

2 2 0

44 Penyusun Rencana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2 1 -1


1 1 0 Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan

46 Analis Keselamatan Kerja

2 1 -1

47 Analis Kesehatan 2 1 -1

BIDANG TRANSMIGRASI

0

16


1 1 0 Seksi Seleksi dan Perpindahan

49 Pengelola Ketransmigrasian

2 1 -1

50 Pengawas Ketransmigrasian

2 2 0

51 Pengelola Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis

2 1 -1

52 Pengamat Perbekalan 1 1 0

53 Pengelola Pelayanan Kesehatan

1 1 0

54 Pengatur Perbekalan 1 1 0

55 Penyusun Kerjasama Pelatihan

2

1

-1

56 Penyususn Bahan Informasi dan Penerangan

1 3 2

57 Fasilitator 2 1 -1

58 Jurnalis 1 1 0

59 Penyuluh Transmigrasi 2 1 -1

Jumlah 187 136

c.2. Balai Latihan Kerja Dan Pengembangan Produktivitas

No Nama Jabatan Formasi (org) Tersedia Lebih/Kurang Keterangan

A Struktural

1 Eselon IIi 1 1 0

17

2 Eselon IV 3 2 -1 1 Org Purna Tugas TMT 1 Agustus 2017

B Fungsional 0

1 Instruktur 104 30 -74

2 Calon Instruktur 7 7

0

C Administrasi 0

SUBAG TATA USAHA

1 Bendahara 2 2 0



2 2 0

4 Pengelola Kearsipan

2 2 0

5 Pengelola Persuratan

2 2 0


1 1 0

7 Pemelihara Sarana dan Prasarana

1 1 0

SEKSI PELATIHAN KER4JA

8 Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja

3 2 -1

9 Pengelola Data Alumni

1 1 0

10 Pengadministrasi Pelatihan

2 2 0

SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

18

11 Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja

1 1 0

12 Penyiap Bahan Publikasi dan Sosialisasi

2 2 0

13 Pengelola Data Alumni

1 0 -1

Jumlah 130 60

C3. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja

No Nama Jabatan Formasi (org) Tersedia Lebih/Kurang Keterangan

A Struktural

1 Eselon IIi 1 0 -1 Purna Tugas TMT 1 Nop 2017

2 Eselon IV 3 3 0

B Fungsional 0

1 Teknisi Litkayasa 16 1 -15

2 Penguji K3 9 9 0

3 Calon Pranata Lab Kesehatan

1 1

0

C Administrasi 0

SUBAG TATA USAHA

1 Bendahara 1 1 0



2 2 0

4 Penata Laporan Keuangan

1 1 0

5 Verifikator Keuangan

1 1 0

19

6 Pengelola Kearsipan

3 2 -1

7 Pengelola Persuratan

1 2 1


1 1 0

9 Pemelihara Sarana dan Prasarana

1 1 0

10 Pengemudi 1 1 0

SEKSI PELATIHAN DAN KESEHATAN KERJA

11 Analis Kesehatan Kerja

1 1 0

0

SEKSI KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN KERJA

12 Pengelola Kegiatan

3 3 0

13 Analis Higiene Industri

1 1 0

14 Analis Kimia 1 1 0

Jumlah 48 33

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DIY, cukup memadai dan dapat menunjang operasional kegiatan Dinas

seperti misalnya sarana gedung kantor, asrama, kendaraan baik roda

empat maupun roda dua, laboratorium, tempat praktek dan sebagainya.

Untuk BLKPP DIY perlu segera dilakukan perbaikan instalasi listrik sesuai

rekomendasi laporan akhir audit energi tahun 2017. Revitalisasi yang

berkelanjutan juga dibutuhkan BLKPP sehingga BLKPP DIY dapat menjadi

20

tumpuan para pencari kerja/penganggur untuk meningkatkan kualifikasi

melalui pelatihan-pelatihan dari berbagai kejuruan yang dibutuhkan di

pasar kerja dan betul-betul sudah siap secara kompetensi untuk bekerja.

Begitu pula sarana dan prasarana di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja

Yogyakarta, perlu adanya kelanjutan penyempurnaan dan kelengkapan

peralatan leboratorium dan peralatan penunjang lainnya. Untuk

keselamatan laboratorium kimia perlu dilakukan pemisahan antara tempat

penyimpanan bahan kimia dengan tempat analisa sehingga tercipta

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium serta peningkatan

pelayanan K3 terhadap perusahaan dan pekerja.

Secara rinci kondisi asset yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1 Aset Yang Dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

No Nama Bidang Barang Jumlah Barang

Kondisi Ideal

1 2 3 4

I Tanah

1. Tanah 8 8

II Peralatan dan Mesin

1. Alat-Alat Besar 7 7

2. Alat-Alat Angkutan 47 67

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur 4 20

4. Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.849 3.849

5. Alat Studio dan Alat Komunikasi 256 256

6. Alat-Alat Kedokteran 21 35

7. Alat Laboratorium 68 80

III. Gedung dan Bangunan

1. Bangunan Gedung 43 43

Total 4.303 4.365

I.5 Keuangan

Pada tahun anggaran 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY beserta 2

UPTD yaitu Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas serta Balai

21

Hiperkes dan Keselamatan Kerja mendapat total alokasi anggaran melalui

belanja APBD sebesar Rp.44.921.783.920,60 dengan rincian belanja langsung

sebesar Rp.29.539.412.050,00 dan belanja tidak langsung sebesar

Rp.15.382.371.870,60 untuk belanja langsung,anggaran digunakan untuk

membiayai pelaksanaan kegiatan pada 9 program seperti tercantum pada

table I.2

Tabel I.2 Alokasi Anggaran Belanja Langsung Th 2017

NO. Nama Program Jumlah Anggaran

1 2 3

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 3.296.295.300

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 4.662.214.750

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rp. 213.508.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 888.660.000

5 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rp. 10.831.036.000

6 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 5.781.317.000

7 Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan

Rp. 1.422.532.000

8 Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Rp. 952.138.000

9 Program Penempatan Transmigran Rp. 1.491.711.000

I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan

dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam

pencapaiannya;

22

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk

mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi

kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP,

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DIY, Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis,

rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan

gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun

yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi

instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan

analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara

sistematis pembandingan data kinerja secara memadai,

keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-

langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam

rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk

analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

23

BAB 2

Perencanaan

& Perjanjian Kinerja

II.1 Perencanaan Strategis

Pembangunan yang telah dilaksanakan

Pemerintah Daerah DIY selama lima tahun terakhir

menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, RPJMD 2012-

2017 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan.

Evaluasi Pembangunan ini dilakukan pada tahun

2014 dan tahun 2015.

Perubahan pertama pada tahun 2014 disebabkan karena adanya beberapa

indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan

pada akhir RPJMD. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya

perubahan terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum

dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Kemudian perubahan kedua pada tahun 2015, disebabkan karena adanya

perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diperlukan perubahan Peraturan

Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran

Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Bab 2 Berisi :

1. Perencanaan

Strategis

2. Perjanjian Kinerja

Tahun 2017

3. Rencana Anggaran

Tahun 2017

4. Instrumen

Pendukung

24

Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2012-2017 menjadi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur

Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan

Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta

Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2012-2017.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2012-2017 yang kedua menimbulkan

konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan dalam SK

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Nomor 560/00490 Tanggal 22

Januari 2016 Tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi DIY Tahun 2012-2017. Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan

rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung

sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY yang sesuai dengan perubahan

kedua. Hal ini sebagai penjabaran sasaran dan indikator Gubernur dalam

perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang kedua akan

digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana

kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan tercantum

dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.

II.1.1 Visi dan Misi

II.1.1.1 Visi

Dengan memperhatikan visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta serta guna mengatasi berbagai permasalahan

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang ada serta guna mengatasi

segenap kemungkinan munculnya berbagai permasalahan dan

perkembangan yang ada, maka Visi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi DIY Tahun 2012-2017 telah ditetapkan dengan resmi

yaitu:

“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Calon Transmigran Yang Berkarater,

Berdaya Saing, Mandiri, Produktif dan Terlindungi”

25

Dengan Visi diatas,kedepan sangat diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi DIY dapat lebih banyak berperan dalam memberikan

kesempatan dan mendorong kepada dunia usaha dan masyarakat

melalui regulasi,fasilitasi dan pelayanan publik agar mereka mampu

mengembangkan usaha,kreativitas,kompetensi dan inovasinya untuk

mewujudkan kesejahteraan bersama.

II.1.1.2 Misi

Guna mewujudkan visi diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

telah menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing

2. Menciptakan penempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja

3. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan

4. Mewujudkan penyelenggaraan transmigrasi yang berkualitas

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan

Jangka menengah selama 5 tahun anggaran adalah:

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam rangka menyiapkan

tenaga kerja yang terampil,mandiri dan berdaya saing

2. Memperluas penempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja

3. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis bagi para

pelaku proses produksi

4. Meningkatkan penempatan calon transmigran dan

penyelenggaran transmigrasi

Sasaran Strategis

26

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran

strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu

lima tahun adalah sebagai berikut:

27

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

SATUA

N

Target tahunan Keterang

an 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Tersedianya tenaga kerja terampil yang kompeten dan sesuai permintaan pasar kerja

Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat

persen 23,50

24,20

25,00 26,00

27,00

Sebelum revisi

2 Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja

Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja

persen 8,20 9,00 9,50 n/a n/a sebelum revisi

Prosentase Besaran

Kesempatan Kerja

terhadap Jumlah

Pencari Kerja

persen n/a n/a n/a 20,9

8 21,1

8 Sebelum

revisi

Persentase besaran

lulusan pelatihan yang

ditempatkan

persen n/a 0.16 0.17 0.18 0.19 Sesudah

revisi

Jumlah Kesempatan

kerja

orang 1.88

6.07

1

1.95

6.04

3

1.986.4

07

2.02

4.78

7

2.06

3.56

5

Sesudah

revisi

3 Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan lembaga ketenagakerjaan

Prosentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku

persen na 48,35

50,00 52,00

53,00

Sebelum

revisi

4 Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja

Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial

persen na 60,00

65,00 75,00

84,00

Sebelum revisi

Persentase besaran turunnya kasus yang diselesaikan

persen n/a 40 35 25 15 Sesudah revisi

5 Terwujudnya kondisi

persentase besaran jumlah perusahaan

persen na 14,35

15,60 n/a n/a sebelum revisi

28

lingkungan kerja sesuai norma kesehatan dan keselamatan kerja

yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3

persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3

persen n/a n/a n/a 30,60

30,91

Sebelum revisi

6 Terwujudny

a kondisi

dan

lingkungan

kerja sesuai

norma K3

Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja

persen n/a n/a 94.72 95.00

95.50

Sesudah revisi

7 Terlaksana

nya

perpindaha

n dan

penempata

n calon

transmigra

n sesuai

kesepakata

n

kerjasama

antar

daerah

Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan

persen 17,84

19,62

20,00 20,37

20,63

sebelum revisi

Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan

persen 17,84

19,62

20,00 7,85 8,00 Sebelum revisi

Persentase

pemenuhan hak

transmigran (Lahan

pekarangan,Lahan

Usaha I, Lahan usaha

II)

persen n/a n/a 47.50 49.0

0

50.0

0

Sesudah

revisi

II.1.3 Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah

selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi

untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.3.1 Misi 1 Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan

berdaya saing

Strategi

29

Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan

serta meningkatkan kualitas instruktur

Kebijakan

Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui

pelatihan,sertifikasi,dan standarisasi

Program

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja

Kegiatan

- Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja

- Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja

- Pemagangan Tenaga Kerja

II.1.3.2 Misi 2 Menciptakan penempatan tenaga kerja dan

kesempatan kerja

Strategi

Meningkatkan kualitas penempatan tenaga kerja melalui

perbaikan penyelenggaraan bursa kerja,perluasan kerja

serta meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan

Kebijakan

Meningkatkan potensi lokal dan melakukan kerjasama

antar daerah baik di dalam negeri maupun diluar negeri

dalam upaya penciptaan dan perluasan kerja

Program

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan

- Penempatan Tenaga Kerja

30

- Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan

Penyelenggaraan Bursa Kerja

- Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

- Pembentukan Kesempatan Kerja

II.1.3.3 Misi 3 Meningkatkan perlindungan dan pengawasan

ketenagakerjaan

Strategi

Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan

perbaikan kondisi lingkungan kerja sesuai norma

kesehatan dan keselamatan kerja

Kebijakan

Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui

pengupahan,jaminan sosial,keselamatan dan kesehatan

kerja (K3) dan peningkatan kesejahteraan

Program

- Program Pelayanan Pengawasan Lembaga

Ketenagakerjaan

- Program Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial

Kegiatan

- Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan

Kerja, Hiperkes dan KK

- Pemeriksaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3

- Pembinaan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

II.1.3.4 Misi 4 Mewujudkan penyelenggaraan transmigrasi yang

berkualitas

Strategi

31

Meningkatkan kerjasama antar daerah dan meningkatkan

kualitas calon transmigran

Kebijakan

- Meningkatkan kerjasama antar wilayah,antar pelaku

dan antar sektor dalam rangka pengembangan

wilayah transmigrasi dan menyeleksi serta

memberangkatkan transmigran

- Meningkatkan kualitas pembinaan dan

pemberdayaan transmigrasi lokal

- Melaksanakan pelatihan dasar umum untuk calon

transmigran

Program

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan

- Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemberdayaan

Translok

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis,

indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra,

RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut

merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2017:

32

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

N

O.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATUA

N

TARGET

TAHUNAN

TRIWULAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7

1. Terwujudnya

penempatan

tenaga kerja dan

perluasan kerja

Persentase

besaran lulusan

pelatihan yang

ditempatkan

% 0.19 Triwulan I 0

Triwulan II 0.04

Triwulan III 0.08

Triwulan IV 0.19

Jumlah

Kesempatan

Kerja

orang 2.063.565 Triwulan I 0

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 2.063.565

2. Terwujudnya

hubungan

industrial yang

kondusif untuk

mengembangkan

usaha dan

meningkatkan

kesejahteraan

pekerja

Persentase

besaran turunnya

kasus yang

diselesaikan

melalui

Pengadilan

Hubungan

Industrial

% 16 Triwulan I 0

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 16

3. Terwujudnya

kondisi lingkungan

kerja sesuai

Norma K3

Persentase

perusahaan nihil

kecelakaan kerja

% 95.50 Triwulan I 0

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 95.50

4. Terlaksananya

perpindahan dan

penempatan calon

transmigran

sesuai

kesepakatan KSAD

Persentase

pemenuhan hak

transmigran

(Lahan

Pekarangan,

Lahan Usaha

I,Lahan Usaha II)

% 50.00 Triwulan I 0

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 50.00

33

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2017

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar 44.921.783.920,60,-.

dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 15.382.371.870,60,- dan Belanja

Langsung Rp 29.539.412.050,-.

II.3.1 Target Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Tabel II.3 Target Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun

2017

Uraian Target Prosentase

Belanja Tidak Langsung Rp.15.382.371.870,60- 34.24%

Belanja Langsung Rp.29.539.412.050,00- 65.76%

Jumlah Rp.44.921.783.920,60- 100%

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis

adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan

1 2 3 4 5

1 Terwujudnya

penempatan

tenaga kerja dan

perluasan kerja

Rp.16.612.353.000 81.12% Sasaran ini

didukung dua

Program yaitu

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja dan

Program

Peningkatan

34

Kesempatan Kerja

2 Terwujudnya

hubungan

industrial yang

kondusif untuk

mengembangkan

usaha dan

meningkatkan

kesejahteraan

pekerja

Rp.952.138.000 4.64% Sasaran ini

didukung satu

program yaitu

Program Pelayanan

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

Industrial

3 Terwujudnya

kondisi

lingkungan kerja

sesuai Norma K3

Rp.1.422.532.000 6.94% Sasaran ini

didukung satu

program yaitu

Program Pelayanan

Pengawasan

Lembaga

Ketenagakerjaan

4 Terlaksananya

perpindahan dan

penempatan

calon transmigran

sesuai

kesepakatan

KSAD

Rp.1.491.711.000 7.28% Sasaran ini

didukung satu

program yaitu

Program

Penempatan

Transmigran

II.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DIY yang mendukung pelaksanaan SAKIP di SKPD antara lain adanya website

dengan alamat http.www.nakertrans.jogjaprov.go.id yang berisi info pelatihan

yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Info pelatihan

kerja, info pemagangan dan sertifikasi, info perluasan dan penempatan kerja,

info hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, info penyelenggaraan

35

transmigrasi dan Informasi lain terkait Disnakertrans yang perlu diketahui

masyarakat umum.

Gambar II.1 Tampilan website disnakertrans DIY

Selain itu Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP)

memiliki layanan berbasis web yaitu Kios 3 in 1. Kios 3 in 1 merupakan

pelayanan terpadu dibidang pelatihan,sertifikasi dan penempatan lulusan

pelatihan secara online sehingga mudah diakses masyarakat.

Gambar II.2 Tampilan website Kios 3 in 1

36

Pada tahun 2017 Disnakertrans DIY juga mengembangkan layanan berupa

pendaftaran magang ke Jepang secara online untuk memudahkan masyarakat

melakukan pendaftaran magang ke Jepang. Dalam aplikasi pendaftaran online

tersebut juga dijelaskan secara rinci mengenai syarat pendaftaran, tahapan seleksi

pendaftaran dan biaya yang dikeluarkan selama proses pendaftaran.

Gambar II.3 Tampilan aplikasi online pemagangan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY juga mengembangan aplikasi online wajib

lapor ketenagakerjaan yang disebut MALIOBORO. Dengan sistem Wajib Lapor

Ketenagakerjaan secara daring ini, membuat pelaksanaan Wajib Lapor

37

Ketenagakerjaan yang dulu memakan waktu hingga berhari-hari menjadi lebih

cepat karena proses birokrasi di dinas menjadi lebih ringkas, dan oleh karena itu

kepatuhan perusahaan untuk melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan diharapkan

bisa meningkat. Aplikasi Ini merupakan jawaban dari kebijakan Nasional yang

dituangkan dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib

Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan dan Untuk mendukung

kelancaran layanan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Adapun Wajib Lapor

Ketenagakerjaan sendiri merupakan amanat dari UU No 7 Tahun 1981 Tentang

Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, yang mewajibkan Pengusaha/

Pengurus melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya secara berkala

setiap 1 (satu) tahun sekali. Perlu diketahui pula bahwa Pengusaha/ Pengurus

perusahaan yang tidak melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan tersebut

diancam dengan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau

denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Gambar II.4 Tampilan Aplikasi Online Wajib Lapor Ketenagakerjaan “MALIOBORO”

38

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY telah

melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2017 yang

telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim

pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur

dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya

akan memberikan gambaran keberhasilan dan

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari

hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan

kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan

tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator

kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

Kode

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja

Tahun 2016

2. Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja Sasaran

Strategis

3. Evaluasi dan

Analisis Capaian

Kinerja Lainnya

4. Akuntabilitas

Anggaran

39

Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY beserta target dan capaian realisasinya

dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2017

NO. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATU

AN TARGET REALISASI

PERSE

NTASE

KRITERI

A/

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Terwujudnya

penempatan

tenaga kerja dan

perluasan kerja

Persentase

besaran lulusan

pelatihan yang

ditempatkan

% 0.19 0.32 168.42 Sangat

baik

2 Terwujudnya

penempatan

tenaga kerja dan

perluasan kerja

Jumlah

Kesempatan

Kerja

Orang 2.063.5

65

2.053.168 99.50 Sangat

baik

3 Terwujudnya

hubungan

industrial yang

kondusif untuk

mengembangkan

usaha dan

meningkatkan

kesejahteraan

pekerja

Persentase

besaran turunnya

kasus yang

diselesaikan

melalui

Pengadilan

Hubungan

Industrial

% 16 0 200.00 Sangat

baik

4 Terwujudnya

kondisi dan

lingkungan kerja

sesuai norma k3

Persentase

perusahaan nihil

kecelakaan kerja

% 95.50 95.55 100.05 Sangat

baik

5 Terlaksananya

perpindahan dan

penempatan

calon

transmigran

sesuai

kesepakatan

KSAD

Persentase

pemenuhan hak

transmigran

(Lahan

Pekarangan,

Lahan Usaha I,

Lahan Usaha II)

% 50.00 72.73 145.46 Sangat

baik

40

Dari tabel di atas, terdapat lima indikator yang terbagi ke dalam

empat sasaran strategis. Pada tahun 2017, empat indikator telah memenuhi

target yang ditetapkan atau sebesar 80% dari total indikator. Sementara itu,

sebanyak satu indikator atau sebesar 20% belum memenuhi target. Tidak

tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang

tertinggi pada indikator Persentase besaran turunnya kasus yang diselesaikan

melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan persentase 200% sementara

indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Jumlah

Kesempatan Kerja

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator

Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut

sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

III.2.1. Sasaran Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan kerja

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya penempatan tenaga kerja

dan perluasan kerja terdiri dari dua indikator yaitu indikator:

Persentase besaran lulusan pelatihan yang ditempatkan dengan

meta indikator:

Dan Indikator Jumlah kesempatan kerja dengan meta indikator

Jumlah Kesempatan Kerja data dari Sakernas,BPS

X 100% Jumlah lulusan yang ditempatkan

Jumlah peserta pelatihan

41

Gambar III.1 Pelaksanaan Seleksi Magang Jepang Disnakertrans DIY Tahun 2017

Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja

No Indikator Capaia

n 2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi % Realisasi*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase

besaran

lulusan

pelatihan

yang

ditempatkan

n/a 0.19 0.32

(288/900)x

100%

168.42

(0.32/0.19)x

100%

0.19 168.42

2 Jumlah

kesempatan

kerja

2.063.56

5

2.053.168

(2.053.168/

2.063.565)x

100%

99.50

(2.053.168/2

.063.565)x10

0%

2.063.56

5

99.50

42

Capaian realisasi indikator persentase besaran lulusan pelatihan yang ditempatkan

pada tahun 2017 ini masuk kategori hijau tua atau sangat baik yaitu sebesar

168.42%.

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2016 karena adanya

reviu renstra yang mengakibatkan perubahan indikator dan meta indikator pada

target ini.

Berdasarkan dokumen Renstra TA 2012-2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DIY, indikator persentase besaran lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun

2017 ditargetkan mencapai 0.19 sehingga apabila capaian 2017 dibandingkan

target akhir tahun Renstra maka capaiannya sebesar 168,42%.

Capaian pada tahun 2017 ini dari 900 peserta pelatihan,mampu ditempatkan

sebanyak 288 orang.

Hambatan yang dihadapi untuk mewujudkan indikator ini adalah pelaksanaan

pelatihan dengan pendataan penempatan peserta dilakukan dalam tahun yang

sama sehingga pemantauan penempatan kurang maksimal.

Solusi yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan Kios3in1 untuk proses pendataan

penempatan.

Capaian realisasi indikator kedua pada sasaran ini yaitu Jumlah Kesempatan Kerja

pada tahun 2017 ini meskipun belum mencapai 100% akan tetapi sudah masuk

kategori hijau tua atau sangat baik dengan nilai 99.50%.

Indikator ini baru muncul di tahun 2017 sebagai akibat adanya reviu Renstra dan

RPJMD sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2016.


DIY, indikator Jumlah Kesempatan Kerja pada tahun 2017 ditargetkan sebesar

2.063.565 dan bisa terealisasi sebesar 2.053.168 sehingga capaian realisasinya

sebesar 99.50%.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Jumlah Kesempatan kerja ini

adalah terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal dan masih adanya

kesempatan kerja yang tidak bisa terisi karena tidak sesuainya kompetensi pencari

kerja dengan kebutuhan dunia industri.

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pencari kerja,

melalui pelatihan,pemagangan dan sertifikasi serta optimalisasi peran pengantar

kerja.

43

Gambar III.2 Capaian E Sakip Sasaran Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan

perluasan kerja dengan Indikator Persentase Besaran Lulusan Pelatihan Yang ditempatkan

Gambar III.3 Capaian E Sakip Sasaran Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan

perluasan kerja dengan Indikator Jumlah Kesempatan Kerja

III.2.2. Sasaran Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif

untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan

pekerja

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya hubungan

industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan

44

meningkatkan kesejahteraan pekerja terdiri dari satu indikator

yaitu indikator: Persentase besaran turunnya kasus yang

diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial dengan

formulasi perhitungan:

(jumlah kasus yang diselesaikan dengan Pengadilan Hubungan

Industrial/Jumlah Kasus yang dicatatkan)x100%.

Gambar III.4 Seorang Pengawas Ketenagakerjaan Sedang Menerima

Pengaduan Secara Langsung


No Indikator Capaian

2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase

besaran

turunnya

kasus yang

diselesaikan

melalui

pengadilan

hubungan

industrial

100% 16 0 200.00 16 200.00

45

Capaian realisasi indikator Persentase besaran turunnya kasus yang diselesaikan

melalui pengadilan hubungan industrial pada tahun 2017 ini masuk kategori hijau

tua atau sangat baik yaitu sebesar 200.00%. Hal ini dikarenakan upaya preventif

melalui pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan dan masyarakat

pekerja serta keberhasilan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator hubungan

industrial kepada pihak perusahaan dan pekerja yang berselisih. Indikator ini tidak

bisa dibandingan dengan capaian 2016 karena menggunakan meta indikator yang

berbeda.


DIY, indikator Persentase besaran turunnya kasus yang diselesaikan melalui

pengadilan hubungan industrial dengan perhitungan rumus invert maka tingkat

capaiannya sudah 200%.

Melihat capaian kinerja yang sudah lebih dari 100% sedangkan realisasi anggaran

kurang dari 100% maka sasaran ini termasuk efisien.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Persentase besaran

turunnya kasus yang diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial adalah

tidak semua kasus dicatatkan karena belum semua pengusaha dan pekerja

memahami mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan sosialisasi dan pembinaan hubungan

industrial ke perusahaan serta upaya untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang

mempunyai sarana Hubungan Industrial.

Gambar III.5 Capaian E Sakip Sasaran Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif

Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

46

III.2.2. Sasaran Terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja sesuai

norma K3

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya kondisi dan

lingkungan kerja sesuai norma K3 terdiri dari satu indikator yaitu

indikator: Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja dengan

formulasi perhitungan:

(Jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja / jumlah perusahaan yang

terdaftar) x 100%

Gambar III.6 Pelaksanaan Bimtek Ahli K3

47



2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi % Realisasi*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase

perusahaan

nihil

kecelakaan

kerja

n/a 95.50 95.55

(429/

449)x100%

100.05

(95.55/

95.50)x100%

95.50 100.05

Capaian realisasi indikator Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja pada

tahun 2017 ini masuk kategori hijau tua atau sangat baik yaitu sebesar 100.05%.

Hal ini dikarenakan terdapat 429 perusahaan nihil kecelakaan kerja dari 449

perusahaan besar yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun

2017,pemantauan perusahaan nihil kecelakaan kerja difokuskan ke perusahaan

besar.

48

Indikator ini pada tahun 2016 capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun

2017 karena baik indikator maupun formulasi penghitungannya berbeda.


DIY, indikator Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja maka tingkat

capaiannya sudah 100.05%.



Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini adalah belum

semua perusahaan menerapkan norma K3 untuk mendorong terwujudnya

perusahaan nihil kecelakaan kerja.

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan fungsi pembinaan secara

berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan.

Gambar III.7 Capaian E Sakip Sasaran Terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja sesuai

norma K3

III.2.2. Sasaran Terlaksananya perpindahan dan penempatan calon

transmigran sesuai kesepakatan KSAD

Tolok ukur capaian sasaran Terlaksananya perpindahan dan

penempatan calon transmigran sesuai kesepakatan KSAD terdiri dari

satu indikator yaitu indikator Persentase pemenuhan hak

transmigran (Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I, Lahan Usaha II)

dengan formulasi perhitungan:

(Jumlah transmigran yang terpenuhi haknya di kawasan transmigrasi

/ jumlah transmigrasi yang dikirimkan) x 100%

49

Gambar III.8 Pemberangkatan Warga Transmigran Asal DIY ke Lokasi UPT

Parudongka, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara



2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase

pemenuhan

hak

transmigran

(Lahan

Pekarangan,

Lahan Usaha

I, Lahan

Usaha II)

n/a 50 72.73 145.46 50 145.46

Capaian realisasi indikator Persentase pemenuhan hak transmigran (Lahan

Pekarangan, Lahan Usaha I, Lahan Usaha II) pada tahun 2017 ini masuk kategori

hijau tua atau sangat baik yaitu sebesar 145.46%. Hal ini dikarenakan dari 165 KK

50

yang ditempatkan pada tahun 2012, terdapat 120 KK yang terpenuhi haknya yaitu

Lahan Pekarangan,Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II. Indikator ini pada tahun 2016

capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2017 karena baik indikator

maupun formulasi penghitungannya berbeda.


DIY, indikator Persentase pemenuhan hak transmigran (Lahan Pekarangan, Lahan

Usaha I, Lahan Usaha II) maka tingkat capaiannya sudah 145.46%.



Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini adalah pemenuhan

hak transmigran (Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II) merupakan

kewenangan daerah penempatan.

Solusi yang bisa dilakukan adalah koordinasi dengan Pemerintah Pusat, daerah

Penempatan baik Provinsi dan Kabupaten secara terus menerus.

Gambar III.9 Capaian E Sakip Sasaran Terlaksananya perpindahan dan penempatan calon

transmigran sesuai kesepakatan KSAD

III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenagakerjaan sebagai

berikut:

51

NoJenis Pelayanan

DasarNilai

Sumber

DanaAnggaran (Rp.)Peserta Pendaftar

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 Pemagangan Tenaga Kerja APBD 480 1000

APBN 500 500

2 Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja APBD 1280 1800

3 Sertifikasi Uji Kompetensi APBD 900 1200

4

Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan

Kesehatan Kerja, Hiperkes dan KKAPBD 540 1150

- 3700 5650

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 Pembentukan Kesempatan Kerja APBD 500 750

APBN 160 300

660 1050

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 Pemagangan Tenaga Kerja APBD 163

APBN 190

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 Penempatan Tenaga Kerja APBD

3 Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja APBD 6542

4 Penempatan AKAN dan AKL

5 Penempatan Pelatihan di BLKPP APBN 227

APBD 125

7122

Program Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial

1 Pembinaan Hubungan Industrial APBD 120

2Koordinasi dewan Pengupahan dan Sosialisasi

bagi tenaga kerja/ perusahaanAPBD

3Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum

dan Tunjangan Hari Raya (THR)APBD 90

6

6

Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan

1 Pengujian Lingkungan Kerja APBD 196

APBN 10

2 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)APBD 500

3 Pemeriksaaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga KerjaAPBD 10

4 Perlindungan Tenaga Kerja APBD 100

5 Pemeriksaan pegawai pengawas 1224

Jumlah 2040

Jumlah perusahaan

Capaian

Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan

1Pemeriksaan Alat-alat Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)APBD

2 Jumlah peralatan obyek pemeriksaan

Capaian

4311

47.32%

2 Besaran pengujian

peralatan di

perusahaan

50%

652

2134

30.55%

5 Pelayanan

Pengawasan

Ketenagakerjaan

1 Besaran pemeriksaan

perusahaan

45%

144,166

Jumlah pekerja/buruh 219,903

Capaian65.56%

Jumlah penempatan

4 Pelayanan

Kepesertaan

Jamsostek

Besaran Pekerja/buruh

yang menjadi peserta

Jamsostek

50%Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek

Jumlah pencari kerja terdaftar (data IPK) 15,044

Capaian 47.34%

3 Pelayanan

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan Industrial

Besaran Kasus yang

diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama (PB)

50%

Jumlah

Jumlah kasus yang sudah diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

(PB)

Jumlah kasus masuk/didaftarkan

Capaian 100.00%

2 Pelayanan

Penempatan Tenaga

Kerja

Besaran pencari kerja

yang terdaftar yang

ditempatkan

40%

65.49%

Indikator Program/Kegiatan Pendukung

1 Pelayanan Pelatihan

Kerja

1 Besaran tenaga kerja

yang mendapatkan

pelatihan berbasis

kompetensi

60%

Jumlah

Capaian

2 Besaran tenaga kerja

yang mendapatkan

pelatihan

kewirausahaan

60%

Jumlah

Capaian 62.86%

Dari tabel diatas terdapat tujuh indikator yang terbagi ke dalam lima jenis

pelayanan dasar. Enam indikator telah memenuhi target yang ditetapkan

52

sedangakan satu target belum memenuhi target.Target indikator yang belum

terpenuhi adalah indikator Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

dengan target 50% dan baru bisa tercapai 30.55% Capaian yang tertinggi

pada indikator Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

(PB) dengan target 50% dan capaiannya sebesar 100%. Sedangkan capaian

terendah pada indikator Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan.Tidak

tercapainya indikator Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan karena

jumlah pengawas ketenagakerjaan spesialis tidak sebanding dengan jumlah

peralatan yang terdaftar.

III.4 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar

92.94%. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar 92.73%, sedangkan realisasi untuk

program/kegiatan pendukung sebesar 93.43%. Jika dilihat dari realisasi

anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada

program/kegiatan di sasaran Terwujudnya hubungan industrial yang

kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan

pekerja (99.68%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di

sasaran Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja pada

indikator Jumlah Kesempatan Kerja (87.05%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan

penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang

disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017 telah

mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan

pada tabel berikut:

Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017

53

No Sasaran

Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi

%

Realis

asi

Target Realisasi

%

Realisa

si

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Terwujudnya

penempatan

tenaga kerja

dan

perluasan

kerja

Persentase

besaran

lulusan

pelatihan

yang

ditempatkan

0.19 0.32 168.4

2

10.831.

036.000

10.192.6

96.490

94.10

2 Terwujudnya

penempatan

tenaga kerja

dan

perluasan

kerja

Jumlah

Kesempatan

Kerja

2.063.

565

2.053.168 99.50 5.781.3

17.000

5.032.80

5.085

87.05

3 Terwujudnya

hubungan

industrial

yang kondusif

untuk

mengembang

kan usaha

dan

meningkatka

n

kesejahteraa

n pekerja

Persentase

besaran

turunnya

kasus yang

diselesaikan

melalui

Pengadilan

Hubungan

Industrial

16 0 200.0

0

952.138

.000

949.116.

075

99.68

4 Terwujudnya

kondisi dan

lingkungan

kerja sesuai

norma k3

Persentase

perusahaan

nihil

kecelakaan

kerja

95.50 95.55 100.0

5

1.422.5

32.000

1.382.00

2.350

97.15

5 Terlaksanany

a

perpindahan

dan

Persentase

pemenuhan

hak

transmigran

50.00 72.73 145.4

6

1.491.7

11.000

1.432.36

2.961

96.02

54

No Sasaran

Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi

%

Realis

asi

Target Realisasi

%

Realisa

si

penempatan

calon

transmigran

sesuai

kesepakatan

KSAD

(Lahan

Pekarangan,

Lahan Usaha I,

Lahan Usaha

II)

Jumlah 20.478.

734.000

18.988.9

82.961

92.73

Total Belanja

Langsung

29.539.

412.050

27.454.0

65.595

92.94

55

Tabel III.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2017 (yang

mendukung capaian sasaran strategis)

No Program

Anggaran* Keterangan

Target Realisasi %

Deviasi

1 2 3 4 5 6

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

10.831.036.000 10.192.698.490 5.9

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

5.781.317.000 5.032.805.085 12.95

3. Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

952.138.000 949.116.075 0.32

4. Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan

1.422.532.000 1.382.002.350 2.85

5. Program Penempatan Transmigran

1.491.711.000 1.432.362.961 3.98

Jumlah 20.478.734.000 18.988.982.961 92.73

Total Belanja Langsung

* anggaran setelah APBD perubahan Analisa Efisiensi

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya ≥100%)

No Sasaran Indikator

% Capaian

Kinerja

(≥100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1 Terwujudnya

penempatan

tenaga kerja dan

perluasan kerja

Persentase besaran

lulusan pelatihan yang

ditempatkan

168.42 94.10 5.9

2 Terwujudnya

hubungan

industrial yang

kondusif untuk

mengembangkan

usaha dan

meningkatkan

kesejahteraan

pekerja

Persentase besaran

turunnya kasus yang

diselesaikan melalui

Pengadilan Hubungan

Industrial

200.00 99.68 0.32

56

3 Terwujudnya

kondisi dan

lingkungan kerja

sesuai norma k3

Persentase perusahaan

nihil kecelakaan kerja

100.05 97.15 2.85

4 Terlaksananya

perpindahan dan

penempatan calon

transmigran sesuai

kesepakatan KSAD

Persentase pemenuhan

hak transmigran (Lahan

Pekarangan, Lahan

Usaha I, Lahan Usaha II)

145.46 96.02 3.98

Berdasarkan tabel diatas, lima sasaran dan lima indikator yang ada pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY masuk kategori efisien karena capaian kinerja

indikator lebih dari 100% dengan capaian anggaran kurang dari 100%. Hanya satu

indikator yang capaian kinerjanya belum mencapai 100% yaitu indikator Jumlah

Kesempatan Kerja. Meskipun belum mencapai 100%,akan tetapi indikator ini

tingkat capaiannya sudah masuk kategori hijau tua atau sangat baik dengan nilai

99.50%

57

BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi DIY pada Tahun Anggaran 2017

merupakan tahun ke lima dari Rencana Strategis Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2012-2017.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan

partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat

dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu,

untuk target-target yang belum tercapai perlu

diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2017

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis empat sasaran, terdapat lima indikator kinerja utama yang dipilih

sebagai tolak ukur. Pada tahun 2017, empat indikator yang telah memenuhi

target yang ditetapkan atau sebesar 80% dari total indikator. Sementara itu,

sebanyak satu indikator atau sebesar 20% belum memenuhi target. Tidak

tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang

tertinggi pada indikator Persentase besaran turunnya kasus yang diselesaikan

melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan persentase 200% sementara

indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Jumlah

Kesempatan Kerja.

2. Sasaran yang tidak tercapai adalah terwujudnya penempatan tenaga kerja dan

perluasan kerja dengan indikator Jumlah Kesempatan Kerja. Capaian indikator

Jumlah Kesempatan Kerja pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 2.063.565

dan bisa terealisasi sebesar 2.053.168 sehingga capaian realisasinya sebesar

99.50%. Meskipun belum tercapai 100%, indikator ini sesuai Permendagri no

54 Tahun 2010 sudah masuk kategori hijau tua atau sangat baik.

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan

2. Saran

58

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang

dihadapi dapat dirumuskan saran-saran/Rencana Aksi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi pencari kerja melalui

pelatihan pencari kerja,pemagangan dan sertifikasi.

2. Perlu dilakukan pendampingan terhadap Wira Usaha Baru yang telah

dibentuk supaya dapat berkembang dan dapat berfungsi sebagai

penyedia/membuka lapangan pekerjaan.

3. Perlu peningkatan pelayanan publik melalui pusat info kerja untuk

memperluas penempatan tenaga kerja dan optimalisasi peran

pengantar kerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini diharapkan dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang

membutuhkan,penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan

datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan

datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

59

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima

Lampiran 6. RKT

1

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Lingkar Utama Maguwoharjo, Depok , Sleman, Telp. (0274) 885147 Faksimile ( 0274) 885036

Website www nakertrans.pemda-diy.go.id; Email;[email protected]

YOGYAKARTA Kode Pos 55282

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY

No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut

1. Merekomendasikan kepada Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY beserta

seluruh jajarannya agar bisa

mempertahankan kinerja yang sudah sangat

baik,namun demikian masih ada tindakan

perbaikan yaitu Pencapaian sasaran/Kinerja

organisasi terutama pada kinerja yang

dilaporkan (outcome dan IKU)

- Koordinasi lintas sektor terkait

penanganan peningkatan kualitas

pencari kerja

- Pemanfaatan Teknologi Informasi

untuk perluasan kesempatan kerja

di sektor formal dan informal.

Yogyakarta, 29 Januari 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

dr.ANDUNG PRIHADI SANTOSA,M.Kes NIP. 19600423 198803 1 004

2

3

4

5

6

RENCANA KINERJA TAHUNAN

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Tahun Anggaran : 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Tahunan

1 2 3 4 5

1 Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja

Persentase besaran lulusan pelatihan yang ditempatkan

% 0,19

Jumlah Kesempatan Kerja orang 2.063.565

2

Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja

Persentase besaran turunnya kasus yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial

% 16

3 Terwujudnya kondisi lingkungan kerja sesuai Norma K3

Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja

% 95,50

4

Terlaksananya perpindahaan dan penempatan calon transmigran sesuai kesepakatan KSAD

Persentase pemenuhan hak transmigran (Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I, Lahan Usaha II)

% 50,00

7

RENCANA KINERJA TAHUNAN

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Tahun Anggaran : 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Tahunan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Terwujudnya Kesempatan Kerja Jumlah Kesempatan

Kerja

orang 1.980.354

2 Terwujudnya Hubungan

Industrial Yang kondusif Untuk

Mengembangkan Usaha dan

Meningkatkan Kesejahteraan

Pekerja

Jumlah Kasus Yang

diselesaikan diluar

pengadilan

Hubungan Industrial

kasus

10

3 Meningkatnya Daya Saing

Tenaga Kerja

Jumlah Lulusan

pelatihan yang

ditempatkan

orang 524

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI - jogjaprov.go.id · a. Isu-Isu Strategis Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan Daerah Istimewa