LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG USAHA JASA ......Organisasi 104,26 dan 15 dari 20 IKU tercapai serta kontribusi yang semakin meningkat bagi Negara dan Perekonomian Nasional. Semoga di

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA SURVEI, DAN KONSULTAN 1

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA SURVEI, DAN KONSULTAN2

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dalam rangka proses penyusunan Laporan Kinerja (LK) khususnya pada Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN Tahun 2019.

Laporan ini merupakan bagian dari proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan selama tahun 2019 sebagaimana dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN. Kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga telah sesuai dengan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019 untuk Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan serta mempertimbangkan keselarasan dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja ini disusun juga sebagai bentuk kepatuhan Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Tahun 2019 adalah tahun yang penuh tantangan bagi BUMN di Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kerja sama seluruh jajaran, tahun 2019 dapat dilewati dengan capaian Nilai Kerja Organisasi 104,26 dan 15 dari 20 IKU tercapai serta kontribusi yang semakin meningkat bagi Negara dan Perekonomian Nasional. Semoga di tahun 2020, capaian tersebut dapat terus ditingkatkan melalui inovasi dan semangat bersinergi dalam rangka penciptaan nilai perusahaan yang semakin tinggi dan pelaksanaan peran BUMN sebagai agent of development yang lebih baik.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan. Semoga pencapaian kinerja tahun 2019 ini dapat mendorong perbaikan kinerja di unit Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan di masa yang akan datang

Jakarta, 30 Januari 2020Plt. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

Chairiah

KATA PENGANTAR


RENCANA STRATEGIS 2015-2019

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2019

LATAR BELAKANG

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

PROFIL PEJABAT DAN PEGAWAI

MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

EVALUASI CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

PROGRAM STRATEGIS

DAFTAR ISI BAB IPENDAHULUAN

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

6

32

18

8

50

51

27

12

14



LATAR BELAKANG

TUGAS, POKOK, & FUNGSI

PROFIL PEJABAT

MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

BAB IPENDAHULUAN

6

8

12

14


BAB IPENDAHULUAN



Badan Usaha Milik Negara merupakan lembaga yang memiliki posisi sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

2. Mengejar keuntungan;

3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Kementerian BUMN sebagai Instansi atau Lembaga Negara yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN, memiliki peran yang sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi. Perumusan kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan agar BUMN siap dan mampu bersaing dengan swasta, tidak

hanya di tingkat nasional akan tetapi di tingkat regional dan internasional. Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN diharapkan dapat mencapai 5 (lima) maksud dan tujuan pendirian BUMN tersebut di atas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas kebijakan tersebut bagi BUMN.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya upaya untuk meningkatkan peran BUMN dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional, Kementerian BUMN melalui Kedeputian-Kedeputian Teknis yang melakukan pembinaan BUMN termasuk Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan yang melakukan pembinaan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/06/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN.

BAB I - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Dalam rangka menjabarkan arah kebijakan tersebut, Kementerian BUMN telah mengatur tentang kewajiban pelaporan kinerja melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Laporan Kinerja atau LK ini disusun juga sebagai bentuk ketaatan Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

1. untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;

3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian BUMN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Gambaran dari Peran BUMN serta hubungan BUMN dengan Pemerintah secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja (Unit Kedeputian

Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan.

Peran BUMNBUMN memiliki peran strategis sebagai agen pembangunan untuk menunjang program Pemerintah

UU No. 19 tahun 2003

Hubungan Pemerintah dan BUMN

Pasal 1:

1. “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

negara yang dipisahkan”

10. “Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk

dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta

perseroan terbatas lainnya”

Pemerintah sebagai Regulator dalam Perekonomian

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS DAN EKUITAS

Badan Usaha dan Agen Pembangunan Nasional

ASET ASET

Aset Pemerintah Lainnya

Penyertaan di Pemerintah Daerah

Investasi Pemerintah

PENYERTAAN SAHAM PEMERINTAH DI BUMN

Pemegang Saham

Pajak danPNBP

Regulasi

A C

BEKUITAS

Aset BUMN

Penyertaan BUMN di Anak Perusahaan

Hutang Pemerintah

Modal Pemerintah (APBN)

Hutang ke LK, Investor dan Supplier/Pemberi Jasa

Retained Earning

Modal Disetor

Barang Milik NegaraUU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003UU Perbendaharaan Negara No. 1 tahun 2004PP No. 6/2006 jo PP No. 38/2008 jo PP No. 27/2014

PMK No. 96 tahun 2007

Ketentuan PMNUU BUMN No. 19 tahun 2003UU PT No 40 tahun 2007PP Pelimpahan Wewenang No. 41 tahun 2003

PP Penyertaan Modal Negara No 44/2005

Pemerintah selaku Pemegang Saham BUMN, melalui Kementerian BUMN

BUMN sebagai Badan Usaha dan Agen Pembangunan Nasional

BUMN


Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan memiliki tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN dan aksi korporasi di Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan. Fungsi Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

2. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

3. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

4. Penyiapan bahan koordinasi perumusan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kinerja utama BUMN termasuk pelaksanaan indikator kinerja utama Dewan Komisaris dan Direksi BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

5. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang Good Corporate Governance (GCG) BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

6. Penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang capaian Shareholder Aspiration Pembinaan BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

7. Penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang privatisasi BUMN bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

8. Penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang Rekening Dana Investasi/Sub Loan Agreement (RDI/SLA) BUMN dan BPYBDS BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

9. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) serta pemantauan dan evaluasi penggunaan PMN kepada BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

10. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang Public Service Obligation (PSO) BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

11. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

12. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

13. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang inventarisasi dan mutasi kekayaan BUMN di bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

BAB IPENDAHULUAN




Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-27/MBU/01/2019 tentang Pembagian BUMN yang menjadi tugas pembinaan Deputi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/12/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015, maka pembagian BUMN pada Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan menjadi berikut:

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

Asisten Deputi BU JKJSK I

Asisten Deputi BU JKJSK II


BAB IPENDAHULUAN



Plt. Deputi Bidang UsahaJasa Keuangan, Jasa Survei,

dan Konsultan

Asdep UsahaJasa Keuangan, Jasa Survei,

dan Konsultan I

Kabid UsahaJasa Keuangan, Jasa Survei,

dan Konsultan Ia

Kasubbid UsahaJasa Keuangan, Jasa Survei,

dan Konsultan Ia-1

Analis DataBUMN

Analis DataBUMN

Analis DataBUMN

Analis DataBUMN

Analis DataBUMN

Pengelola DataBUMN


dan Konsultan Ia-2


dan Konsultan Ib-1


dan Konsultan Ib-2

Kabid UsahaJasa Keuangan, Jasa Survei,

dan Konsultan Ib

CHAIRIAH

CHAIRIAH

Bambang Riswanda

Sri Handayani

RysaBimantaraPurnama

WindaDwiana

Ihsan AdlyRitonga

Titus LaksaGumilang

FebyyanitaFisalFatkur

Rohman

Amrizal

Khasan Anwari

Suka Edi Prasetyo

Edwar Nurdin


Gambar : Struktur Organisasi

Kedeputian Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

Plt. Deputi Bidang UsahaJasa Keuangan, Jasa Survei,

dan Konsultan

Asdep UsahaJasa Keuangan, Jasa Survei,

dan Konsultan II

Plt. Kabid UsahaJasa Keuangan, Jasa Survei,

dan Konsultan IIa


dan Konsultan IIa-1


dan Konsultan IIa-2


dan Konsultan Ib-1


dan Konsultan Ib-2

Plt. Kabid UsahaJasa Keuangan, Jasa Survei,

dan Konsultan IIb

Analis DataBUMN

Analis DataBUMN

Analis DataBUMN

Analis DataBUMN

CHAIRIAH

M. Khoerur Roziqin

Dody Heriawan P.

Dody Heriawan P.

Dody Heriawan P.

Pratomo Aji

Siswandi

Siswandi

BayuMahendra

Fitranto

Tri KartikaDewi

Arif Wibowo PrasetyaHadi Wisesa


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kedeputian BU JKJSK didukung oleh SDM sebanyak 26 orang, dengan rincian sebagai berikut:

*) Berdasarkan SK-273/MBU/11/2019, terhitung sejak 18 November 2019, Sdr. Gatot Trihargo tidak menjabat sebagai Deputi JKJSK karena diangkat menjadi Wakil Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog)

**)Berdasarkan SK-220/MBU/10/2019, terhitung sejak 17 Oktober 2019, Sdr. Abdi Mustakim tidak menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha JKJSK IIa karena diangkat menjadi Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

C. PROFIL PEJABAT DAN PEGAWAI

NO NAMA JABATAN JABATAN STRUKTURAL DEPUTI ASDEP JKJSK I ASDEP JKJSK

II TOTAL

1 Deputi Eselon I 1 orang*) - - 0 orang

2 Asisten Deputi Eselon II - 1 orang 1 orang 2 orang

3 Kepala Bidang Eselon III - 2 orang 1 orang**) 3 orang

4 Kepala Sub Bidang Eselon IV - 4 orang 3 orang 7 orang

6 Analis Data BUMN

Staf Pelaksana(Gol. III) - 5 orang 6 orang 11 orang

7 Pengelola Data BUMN

Staf Pelaksana (Gol. II) - 1 orang - 1 orang

8 Tenaga Administrasi

Staf Pelaksana (Gol. II) 1 orang 0 orang 1 orang 2 orang

Total 1 orang 13 orang 12 orang 26 orang

BAB IPENDAHULUAN




Lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 1965. Merupakan lulusan Institut Teknologi Indonesia pada 1992 dan lulusan Monash University dengan gelar Master of Business Administration tahun 1999.

Plt. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan / Asdep Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan I

Chairiah

Lahir di lamongan, 25 Maret 1975, memperoleh S1 dari Universitas Indonesia dan Universitas Terbuka. Menyelesaikan Pendidikan S2 di Hanze University Groningen, Belanda.

Asdep Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II

Muhammad Khoerur Roziqin

PROFIL PEJABAT KEDEPUTIAN JASA KEUANGAN, JASA SURVEI DAN KONSULTAN


1. Pembiayaan Program Infrastruktur

Sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai, BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk membantu Pemerintah dalam menghadapi tantangan perbankan dan jasa keuangan. Pemerintah juga saat ini tengah mengaji kebijakan untuk memberi kewenangan kepada BUMN Perbankan menahan laba untuk menambah modal kerja. Dengan penambahan modal kerja ini diharapkan BUMN Perbankan mampu mendorong kegiatan perekonomian secara signifikan.

Tiga pilar utama yang dapat dijalankan oleh BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan adalah untuk: (1) memberikan struktur pinjaman yang optimal dengan perpaduan dari institusi perbankan dan jasa keuangan lainnya, (2) memberikan pinjaman bagi pembangunan dan pemerataan ekonomi rakyat, dan (3) membangun akses terhadap layanan keuangan yang terintegrasi dan jaringan distribusi yang optimal dalam mendukung produktivitas dan daya saing nasional.

Peran LK BUMN sebagai agen pembangunan BUMN di sektor Perbankan dan Jasa Keuangan – terutama untuk mendukung pemerintah dalam pemenuhan proyek pembangunan infrastruktur. Berdasarkan tren industri Perbankan dan Jasa Keuangan Indonesia, kapasitas pinjaman yang dapat diberikan setiap tahunnya sekitar IDR 180 Triliun setiap tahunnya – dimana terdapat funding gap sekitar IDR 640 Triliun setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan pinjaman, termasuk untuk membantu proses realisasi proyek pembangunan infrastruktur.

2. Kontribusi kepada APBN

Sebagai wujud hasil investasi Pemerintah, BUMN JKJSK selalu memberikan kontribusi kepada APBN melalui setoran pajak dan dividen. Dalam tahun 2019 BUMN tercatat telah menyetorkan dividen dan pajak sebesar Rp89,64 Triliun atau 171% dari target sebesar Rp52,38 Triliun. Di masa mendatang Kementerian BUMN dan BUMN mempunyai komitmen untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan dari APBN dan terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi kepada APBN.

3. Pelaksana Penugasan Pemerintah

Sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (‘RPJMN 2015-2019’), Pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan perekonomian. Untuk mewujudkan peran tersebut Pemerintah menugaskan kepada BUMN diantaranya :

a. Penyaluran dan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:

• Peningkatan akses pada sumber pembiayaan

• Pengembangan kewirausahan

• Peningkatan pasar produk UMKMK

• Reformasi regulasi UMKMK

D. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

BAB IPENDAHULUAN




Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). BUMN yang ditugaskan sebagai penyalur KUR adalah PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank BTN (Persero) Tbk. Sedangkan untuk penjamin KUR adalah PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo.

b. Pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Maksud penyelanggaaraan AUTP ini adalah untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya. Tujuan penyelenggaraan AUTP adalah untuk:

• Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT.

• Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.

• Terlindunginya petani dari kerugian karena memperoleh ganti rugi jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT.

• Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.

Sehubungan dengn hal tersebut PT Jasindo (Persero) telah dipercaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk membantu dalam memberikan perlindungan risiko kerugian kepada para petani padi dan peternak sapi.

c. Proyek Strategis Nasional Pengembangan Bandara

Proyek pengembangan bandara yang menjadi bagian dari PSN, yaitu pembangunan Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin dan Bandara Kulon Progo di Yogyakarta oleh PT Angkasa Pura I (Persero) serta pembangunan Runway III Bandara Soekarno Hatta PT Angkasa Pura II (Persero).

d. Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejatera) adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pelaku usaha mikro. Kementerian BUMN menugasi PNM, untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan kaum perempuan pra sejahtera.

Program Mekaar memberikan pinjaman antara Rp 2 juta – Rp 5 juta tanpa agunan kepada PNM bukan hanya melatih perempuan prasejahtera berbisnis tapi juga mengajarkan mereka disiplin datang pertemuan, disiplin mengembalikan pinjaman, disiplin waktu. Karena jika melanggar maka teman-temannya dalam suatu kelompok akan menghukum kelompok perempuan prasejahtera untuk aktif di bidang ekonomi. Jika tidak bisa mengembalikan maka kelompoknya harus menanggung atau menutupi utang. Jadi program Mekaar ini sifatnya tanggung renteng.


RENCANA STRATEGIS 2015-2019

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2019


18

27



Kementerian BUMN memiliki Rencana Strategis untuk tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian BUMN selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN yang dilengkapi dengan rencana nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Rencana Strategis tersebut menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah.

Berdasarkan Rencana Strategis 2015-2019, berikut ini visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

Sumber: Renstra Kementerian BUMN 2015-2019

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

BAB IPENDAHULUAN



PETA STRATEGIRENSTRA KBUMN2015-2019

StakeholderPerspective

CustomerPerspective

InternalProcessPerspective

Learningand GrowthPerspective

SS7Terwujudnya

SDM yang kompeten dan

profesional

SS4Perencanaan dan

rumusan kebijakan yang berkualitas dan

implementatif

SS2Kepuasan pengguna layanan

yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN

SS3Kepatuhan BUMN yang

tinggi terhadap kebijakan Kementerian BUMN

SS1Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang

besar, kuat dan lincah

Visi dan Misi Presiden

SS6Terselenggaranya pengendalian dan

pengawasan secara efektif

SS5Pembinaan BUMN yang

optimal

Human Capital

Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Kebijakan

Organization Capital Information Capital Financial Capital

SS8Terwujudnya

Organisasi Pengelola

Korporasi yang Modern

SS9Terwujudnya

tata kelola organisasi yang baik dan bersih

SS10Terwujudnya

Informasi yang valid, handal, dan mudah

diakses

SS10Terwujudnya

Informasi yang valid, handal, dan mudah

diakses


VISIDengan mempertimbangkan masalah

pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional tahun

2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian BUMN menetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan nasional, maka Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan merumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan sasaran rencana strategis. Sasaran Rencana Strategis mengacu pada Rencana Strategis Kedeputian Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan dan Rencana Strategis Kementerian BUMN. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan sesuai dengan tugas dan fungsinya diharuskan dapat mendorong BUMN untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dalam hal ini Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan melaksanakan rencana strategis melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan sesuai dengan program yang dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawacita”.

MISI


PROGRAM PEMERINTAHUntuk menunjukkan prioritas dalam jalan

perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA

BERDAULAT Indonesia yang berdaulat secara politik

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Meningkatkan produk tivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

MANDIRIIndonesia yang mandiri secara ekonomi

BERKEPRIBADIANIndonesia yang berkepribadian secara sosial budaya

TRISAKTI

NAWACITA


Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan nasional, maka Tujuan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kementerian BUMN sebagai Organisasi yang Profesional

Dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan nasional, BUMN tentunya akan menghadapi berbagai tantanganyang tidak mudah. Oleh karena itu, Kementerian BUMN harus bisa berperan melakukan proses koordinasi, harmonisasi dan pengawasan dalam pengurusan BUMN secara efektif dan efisien sehingga BUMN dapat melakukan kegiatannya secara optimal. Kementerian BUMN haruslah diperkuat dengan standar yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya melalui pemahaman BUMN, serta adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan lingkungan.

2. Mewujudkan Peran dan Kontribusi BUMN yang Optimal kepada Ekonomi Nasional

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umum-nya dan penerimaan negara pada khususnya;

2. mengejar keuntungan;

3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap kebijakan pembinaan BUMN diarahkan untuk mendukung pencapaian maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu optimalisasi kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional.

TUJUAN STRATEGIS


SASARAN STRATEGIS

1. Perspektif Stakeholders

2. Perspektif Customer

No SS IKU

SS1

Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah

1. Jumlah Aset BUMN

2. Jumlah Laba BUMN

3. Jumlah Ekuitas BUMN

4. Jumlah Capex BUMN

5. BUMN yang masuk Worldclass Company (Forbes 2000)

6. Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (pajak dan deviden)

7. Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU)

8. Presentase Pencapaian Roadmap BUMN

No SS IKU

SS3

Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebiijakan Kementerian BUMN

1. Nilai rata-rata GCG BUMN

2. Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN

3. Persentase kepatuhan proses operasional BUMN

4. Persentase kepatuhan pelaporan BUMN

BAB IPENDAHULUAN




3. Perspektif Proses Internal

4. Perspektif Learning and Growth

No SS IKU

SS4

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif

Penyampaian Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja kegiatan tepat waktu

SS5 Pembinaan BUMN yang optimal

1. Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan

2. Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu

3. Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN

SS6

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif

Tindak Lanjut evaluasi pimpinan terhadap kinerja berkala dilakukan secara tepat waktu

No SS IKU

SS8Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern

Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu

SS10Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses

Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal

SS11Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel

Persentase Pemanfaatan Anggaran

Kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh unit kerja Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan berpijak pada Rencana Strategis Kementerian Negara BUMN tahun 2015-2019. Tiga hal utama yang menjadi dasar kebijakan pembinaan BUMN adalah profitisasi, restrukturisasi dan privatisasi. Berikut target yang tertuang di dalam Rencana Strategis Kedeputian JKJSK 2015 – 2019:



Di samping itu, dalam menerapkan kebijakan terhadap BUMN di unit kerja, Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan juga beradaptasi dengan perubahan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Teknis yang mengatur tentang regulasi mengenai kegiatan usaha BUMN tersebut mengingat sebagian besar BUMN yang berada di unit Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan bergerak di sektor strategis, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas perekonomian nasional baik mikro maupun makro. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019, terdapat 2 (dua) tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan yaitu:

1. Tantangan Internal

Tantangan internal yang dihadapi Kementerian BUMN yaitu terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan Menteri BUMN yang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu juga terkait dengan masih belum sinkronnya proses birokrasi Kementerian BUMN sebagai lembaga pemerintah dengan proses pembinaan BUMN. Hal tersebut tergambar dari tantangan internal berupa kapasitas dan kewenangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, dan Perjan kepada Menteri Negara BUMN, tidak semua kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Menteri BUMN. Beberapa hal yang tidak dilimpahkan kepada Menteri BUMN adalah:

1) Penatausahaan setiap Penyertaan Modal Negara berikut perubahannya ke dalam Persero dan Perum, serta kegiatan penatausahaan kekayaan negara, Pengusulan setiap Penyertaan Modal Negara ke dalam Persero dan Perum yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pemanfaatan kekayaan Negara dalam Perjan;

2) Pendirian Persero, Perum, atau Perjan dan perubahan bentuk hukum Perjan;

3) Dengan adanya pengecualian tersebut, Menteri Keuangan masih merupakan ultimate shareholder bagi BUMN yang dapat membuat business process yang seharusnya dapat berjalan lebih cepat justru memakan waktu yang lebih lama dan kurang efektif, khususnya dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi (rightsizing) BUMN sebagaimana Inpres Nomor 5 Tahun 2008.


2. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh Kementerian BUMN, diantaranya adalah:

a. Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat banyak Peraturan Perun-dang-Undangan yang harus ditaati oleh BUMN dalam menjalankan kegiatan us-ahanya jika dibandingkan dengan badan usaha swasta. Selain tunduk pada Un-dang-Undang BUMN dan Undang-Un-dang Perseroan Terbatas, BUMN juga ha-rus tunduk pada paket Undang-Undang bidang Keuangan Negara,Undang-Un-dang Sektoral, dan paket Undang-Undang bidang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara.

b. Pengawasan

Dalam proses pengawasan BUMN terdapat banyak institusi yang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengawasan tersebut, mulai dari BPK, BPKP, KAP, Kementerian/Lembaga Teknis, Auditor Internal, Dewan Komisaris/Pengawas bahkan DPR/DPRD. Hal ini di satu sisi positif untuk menegakkan good corporate governance (GCG) namun di sisi lain dapat menimbulkan beban yang tidak setara dengan badan usaha swasta.

c. Penegakkan Hukum

Aset BUMN merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan dan telah menjadi aset korporasi. Oleh karena itu, pengelolaan aset BUMN tunduk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh beberapa pihak, sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, aset BUMN ditafsirkan sebagai aset negara, sehingga bila terjadi kerugian BUMN maka beberapa pihak mengartikan kerugian negara.

d. Persaingan Usaha

Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), BUMN diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk mampu bersaing dengan kompetitornya bukan hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar regional. Untuk memenangkan persaingan tersebut, dibutuhkan berbagai hal antara lain SDM, infrastruktur bisnis, Teknologi Informasi, manajemen yang handal dan strategi serta kebijakan yang mendukung.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program utama dan kegiatan pokok ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan fungsi Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN yaitu:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan BUMN;

b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembinaan BUMN;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN;

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini yaitu :

1) Restrukturisasi dan profitisasi BUMN;

2) Restrukturisasi dan pengembangan usaha;

3) Pendayagunaan aset dan sinergi BUMN;

4) Pembinaan kemitraan dan bina lingkungan;

5) Riset dan sistem informasi.

BAB IPENDAHULUAN




Pada awal Tahun 2019 telah dibuat perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja (PK) antara Menteri BUMN dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan untuk Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

B. PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1.

Terwujudnya BUMN sebagai Agent of

Development yang besar, kuat dan lincah.

1. Jumlah Aset BUMN Rp4.463,02 Triliun

2. Jumlah Laba BUMN Rp99,48 Triliun

3. Jumlah Ekuitas BUMN Rp659,70 Triliun

4. Jumlah Capex BUMN Rp52,87 Triliun

5. Jumlah BUMN yang masuk Worldclass Company (Forbes 2000)

3 BUMN (BRI, Mandiri, BNI)

6. Kontribusi BUMN terhadap Negara (Pajak dan Dividen) Rp52,38 Triliun

7. Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU) - BUMN masuk kategori good performance 16 BUMN

8. Persentase Pencapaian Roadmap BUMN 100%

2.

Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap

peraturan perundang-undangan dan

kebijakan Kementerian BUMN

1. Nilai rata-rata GCG BUMN 90

2. Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN 100%

3. Persentase kepatuhan proses operasional BUMN 100%

4. Persentase kepatuhan proses pelaporan BUMN 100%

3.

Perencanaan dan rumusan kebijakan

yang berkualitas dan implementatif

Penyampaian PK, RAB, dan KAK kegiatan tepat waktu 100%

4. Pembinaan BUMN yang optimal

1. Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar waktu layanan 100%

2. Penyelenggaraan RUPS tepat waktu 100%

3. Ketersediaan kontrak kinerja BUMN 100%

5.

Terselenggaranya pengendalian dan

pengawasan secara efektif

Tindak lanjut evaluasi pimpinan terhadap kinerja berkala dilakukan sesuai batas waktu 100%

6.

Terwujudnya organisasi pengelola

korporasi yang modern

Penyampaian Laporan Kinerja sesuai batas waktu 100%

7.Pelaksanaan

anggaran yang optimal

Persentase pemanfaatan anggaran 90%

8.Terwujudnya SDM

yang kompeten dan profesional

a. 100% Pegawai mengikuti diklat sesuai jadwal dan komitmen awal tahun 100%

b. Pegawai mengisi SKP sesuai batas waktu 100%


Penjelasan umum dari penetapan kinerja diatas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah.

Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/07/MBU/2015 telah menargetkan agar BUMN dapat menjadi Agent of Development yang besar, kuat dan lincah. BUMN diharapkan dapat melakukan perannya sebagai agent of development secara optimal sehingga dapat ikut serta dan menjadi garda terdepan bersama pemerintah membangunan perekonomian nasional. Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Jumlah Aset BUMN, Jumlah Laba BUMN, dan Jumlah Ekuitas BUMN

Tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pembinaan BUMN diharapkan akan mampu meningkatkan nilai perusahaan atau Corporate Value dari BUMN melalui peningkatan aset, laba dan ekuitas dari BUMN-BUMN tersebut.

b. Jumlah Capex BUMN

Pembangunan nasional membutuhkan dana investasi yang tidak hanya mengandalkan dari APBN sehingga BUMN-BUMN diminta untuk turut serta melakukan pembangunan nasional khususnya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang mampu meningkatkan nilai BUMN itu sendiri. Peningkatan belanja modal menjadi ukuran dari Perjanjian Kinerja karena merupakan indikator yang sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

c. Kontribusi BUMN terhadap Negara (Pajak dan Dividen)

BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia mempunyai kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional melalui kontribusi pajak, setoran dividen, termasuk perluasan usaha yang mampu menyerap angkatan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran

nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Target-target yang dijadikan ukuran mencakup jumlah pajak dan jumlah dividen yang disetorkan kepada kas negara.

Peningkatan sumbangsih BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi APBN melalui Setoran Pajak, Setoran Dividen maupun PNBP menyumbang pendapatan non pajak melalui misalnya menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan oleh swasta, penyedia lapangan kerja dan memberikan bimbingan kepada golongan ekonomi lemah (UMKM).

d. Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU) - BUMN masuk kategori good performance

Guna mencapai target-target tersebut, maka BUMN ditargetkan memperoleh skor minimal good performance dalam penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). KPKU adalah suatu sistem penilaian yang dibangun sebagai panduan untuk membangun, menata dan memberdayakan kesisteman dan sumber daya perusahaan untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria dalam KPKU diadopsi dan diadaptasi dari Kriteria Keunggulan Kinerja Malcom Baldridge Criteria for Performance Excellent (MBCfPE).

e. Persentase Pencapaian Roadmap BUMN

Agar BUMN menjadi besar dan kuat maka perlu menyelaraskan targetnya dengan roadmap BUMN yang telah menyusun tujuan per cluster BUMN. Program-program strategis dalam roadmap BUMN dilakukan melalui Sinergi BUMN (S), Hilirisasi dan Kandungan Lokal (H), Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu (P), dan Kemandirian Keuangan dan Penciptaan Nilai (K).

2. Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN

Pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian BUMN menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian keempat IKU tersebut adalah sebagai berikut:


a. Nilai rata-rata GCG BUMN

b. Persentase Kepatuhan Proses Perencanaan BUMN

c. Persentase Kepatuhan Proses Operasional BUMN

d. Persentase Kepatuhan Proses Pelaporan BUMN

3. Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Rumusan adalah pernyataan atau simpulan tentang asas, ketetapan, dan sebagainya yang disebutkan dengan kalimat yang ringkas dan tepat. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator Penyampaian PK sesuai batas waktu dan penyampaian KAK dan RAB sesuai batas waktu.

4. Pembinaan BUMN yang Optimal

Dalam melakukan pembinaan, Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Guna mewujudkan hal tersebut maka diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar waktu layanan

b. Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu

c. Penetapan Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Para Pemegang Saham atau Pemilik Modal

5. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara selektif

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, Teknik dan mekanisme yang memberi arah pada para pimpinan dan membantu

mereka meyakini bahwa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko. Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan secara berkala dituntut untuk memberikan arahan kepada staf maupun kepada BUMN. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator tindak lanjut evaluasi pimpinan terhadap kinerja berkala dilakukan sesuai batas waktu.

6. Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional

SDM merupakan aset bagi organisasi. Agar dapat mencapai tujuan organisasi sebagai Pembina BUMN, Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan mendorong peningkatan kualitas dan kinerja pegawai agar kompeten dan professional yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

a. 100% Pegawai mengikuti diklat sesuai jadwal dan komitmen awal tahun

b. Pegawai mengisi SKP sesuai batas waktu

7. Terwujudnya organisasi pengelola korporasi yang modern

Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kinerja unitnya secara periodik triwulanan sebagai bentuk akuntabilitas unit kerja. Pelaporan diwujudkan pada dokumen Performance Report dan Review Meeting yang diinput pada aplikasi oa2.bumn.go.id dan laporan fisik disampaikan kepada Inspektur Kementerian BUMN serta ditembuskan kepada Kepala Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator penyampaian Laporan Kinerja sesuai batas waktu.

8. Pelaksanaan anggaran yang optimal

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator pelaksanaan anggaran yang optimal Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan yang penggunaannya minimal 90%.



EVALUASI CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

PROGRAM STRATEGIS


32

50

51


Pengukuran kinerja Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, Pemerintah maupun Stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

Dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta hasil pengukuran kinerja Kedeputian Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan tahun 2019 menunjukkan capaian yang cukup baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,26 % (Kriteria: Memuaskan). Dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 15 IKU yang mencapai target dan 5 IKU yang tidak mencapai target yaitu, Jumlah Laba BUMN, Capex BUMN, Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN, Penyelenggaran RUPS tepat waktu, dan Ketersediaan kontrak kinerja BUMN.

Tidak tercapainya indikator-indikator tersebut salah satunya karena kerugian yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) dan tidak tercapainya jumlah capex disebabkan realisasi capex beberapa BUMN masih di bawah target seperti PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan Perum LPPNPI. Untuk persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN, pelaksanaan RUPS tepat waktu dan persentase ketersediaan kontrak kinerja tidak tercapai disebabkan pengesahan RKAP 2019 beberapa BUMN di luar batas waktu yang ditentukan dan terdapat BUMN yang belum melaksanakan RUPS tahun 2018.

Secara lengkap, evaluasi dan analisis capaian kinerja Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Tahun 2019 dapat dijelaskan dalam bagian Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja. Rincian pencapaian kinerja Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA




Dari 20 Indikator Kinerja yang ditargetkan pada tahun 2019, sebanyak 15 Indikator dapat dicapai. Sedangkan 5 indikator yang tidak tercapai yaitu, Indikator Jumlah Laba BUMN, Jumlah Capex BUMN, presentase kepatuhan proses perencanaan BUMN, pelaksanaan RUPS tepat waktu, dan ketersediaan kontrak kinerja BUMN.

Indikator-indikator yang tidak tercapai adalah:

1. Tidak tercapainya indikator jumlah laba disebabkan oleh kerugian yang dialami

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero), tidak tercapainya jumlah capex disebabkan realisasi capex beberapa BUMN yang jauh di bawah target, untuk persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN tidak tercapai karena

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak melaksanakan pengesahan RKAP 2019 dan PT PANN (Persero) melaksanakan pengesahan RKAP 2019 di luar batas waktu yang ditentukan, untuk indikator pelaksanaan RUPS tepat waktu tidak tercapai karena PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) belum melaksanakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018. Selain itu, PT PANN (Persero) melaksanakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 di luar waktu yang ditetapkan yaitu pada Bulan Agustus 2019, sedangkan untuk indikator ketersediaan kontrak kinerja tidak tercapai karena PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak melaksanakan RUPS pengesahan RKAP tahun 2019.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kedeputian JKJSK tahun 2019 sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja (PK) secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Indikator kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran adanya rumusan kebijakan BUMN tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Data prognosa 2019

Sasaran Strategis 1Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development

yang besar, kuat dan lincah.

Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2018 Target 2019 Realisasi

2019 Pencapaian

Jumlah Aset BUMN Rp Triliun 4.227,66 4.463,02 4.524,56 101%

Jumlah Laba BUMN Rp Triliun 94,62 99,48 71,52 72%

Jumlah Ekuitas BUMN Rp Triliun 617,50 659,70 669,71 102%

Jumlah Capex BUMN Rp Triliun 49,10 52,87 47,07 89%

BUMN yang Masuk Worldclass Company (Forbes 2000)

Jumlah BUMN N/A 3 (BRI,

Mandiri, BNI)3 (BRI,

Mandiri, BNI) 100%

Kontribusi BUMN Terhadap Negara (Pajak + Deviden) Rp Triliun 62,92 52,38 89,64 171%

Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU)

Jumlah BUMN 18 16 18 113%

Persentase Pencapaian Roadmap BUMN % N/A 100,00 100,00 100%


Dasar perhitungan capaian indikator ini adalah realisasi jumlah aset BUMN di Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan dibandingkan dengan target RKAP tahun 2019. Realisasi jumlah aset sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp4.524,56 triliun atau 101% dari target RKAP tahun 2019

sebesar Rp4.463,02 triliun. Realisasi tahun 2019 meningkat 7,02% jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp4.227,66 triliun. Pencapaian tersebut didorong oleh peningkatan jumlah aset BUMN Perbankan terutama berasal dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK).

1. Indikator Kinerja Jumlah Aset BUMN

Capaian Kinerja Jumlah Aset Tahun 2019(Target vs Realisasi)

Target 2019 Realisasi 2019

4.463,00 4.524,26

dalam Rp Triliun

5000,00

4500,00

4000,00

3500,00

3000,00

2500,00

2000,00

1500,00

1000,00

500,00

0,00

Total Aset

Capaian 101%

BAB IPENDAHULUAN




Dasar perhitungan capaian indikator ini adalah realisasi jumlah laba bersih BUMN di Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan dibandingkan dengan target tahun 2019. Realisasi jumlah laba sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp71,52 triliun atau sebesar 72,52% dari target tahun 2019 sebesar Rp99,48 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp94,62 triliun, maka realisasi jumlah laba turun sebesar 24,41%. Tidak tercapainya target jumlah laba BUMN tersebut terutama

disebabkan karena tidak tercapainya target laba beberapa BUMN, antara lain: PT Jiwasraya (Persero),

PT Asabri (Persero), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) membukukan rugi disebabkan oleh hasil investasi yang mengalami kerugian. Sementara Laba PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan peningkatan CKPN atas implementasi PSAK 71 yang efektif berlaku 2020.

2. Indikator Kinerja Jumlah Laba BUMN

Capaian Kinerja Jumlah Laba Tahun 2019(Target vs Realisasi)


4.463,00 4.524,26

dalam Rp Triliun

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

Total Aset

Capaian 72%


Dasar perhitungan capaian indikator ini adalah realisasi jumlah ekuitas BUMN di Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan dibandingkan dengan target tahun 2019. Realisasi jumlah ekuitas akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp669,71 triliun atau 102% dari

target tahun 2019 sebesar Rp659,7 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp617,5 triliun, maka realisasi jumlah ekuitas naik sebesar 8,46%. Kontributor ekuitas terbesar adalah BUMN Perbankan.

3. Indikator Kinerja Jumlah Ekuitas BUMN

Capaian Kinerja Jumlah Ekuitas Tahun 2019(Target vs Realisasi


659,70 669,71

dalam Rp Triliun

800,00

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

Total Aset

Capaian 102%

BAB IPENDAHULUAN




Dasar perhitungan capaian indikator ini adalah realisasi jumlah Capex (Capital Expenditure) BUMN di Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan dibandingkan dengan target tahun 2019. Realisasi jumlah Capex sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp47,07 triliun atau sebesar 89% dari target tahun 2019 sebesar Rp52,87 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp49,1 triliun, maka realisasi jumlah Capex turun sebesar 4,13%. Tidak tercapainya target indikator kinerja tersebut terutama disebabkan karena PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan Perum LPPNPI

tidak mencapai target capex. Dikarenakan kinerja keuangannya tengah menurun, maka PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) melakukan evaluasi kembali terhadap program investasinya agar dapat menjaga likuiditas perusahaan. PT Pegadaian (Persero) tidak mencapai targetnya disebabkan oleh pembangunan tower untuk kantor pusat di Jl. Kramat Jakarta belum terealisasi dikarenakan masih terkendala izin dan penyertaan kepada anak perusahaan yang belum optimal. Perum LPPNPI tidak mencapai target investasinya karena investasi peralatan navigasi memerlukan vendor yang spesifik, sementara penyedia peralatan navigasi tersebut terbatas.

4. Indikator Kinerja Jumlah Capex BUMN

Capaian Kinerja Jumlah Capex Tahun 2019(Target vs Realisasi)


52,87 47,07

dalam Rp Triliun

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Total Aset

Capaian 89%


Forbes Global 2000 adalah suatu daftar peringkat tahunan atas 2.000 perusahaan publik di dunia yang dikeluarkan oleh majalah Forbes. Pemeringkatan disusun dengan berdasarkan pada kombinasi empat kriteria: penjualan, laba, aktiva, dan nilai pasar. Daftar peringkat ini telah diterbitkan sejak tahun 2003.

Pada tahun 2019, ada tiga perusahaan di Kedeputian JKSK yang masuk ke daftar Forbes 2000 yaitu BRI di peringkat 363, BNI di peringkat 481, dan Bank Mandiri di peringkat 835. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun 2019

5. Indikator Kinerja Jumlah BUMN yang masuk Worldclass Company (Forbes 2000)

Capaian Kinerja Jumlah Ekuitas Tahun 2019(Target vs Realisasi


3 3

4

3

2

1

0

Jumlah BUMN

Capaian 100%

No BUMN Peringkat 2018 Peringkat 2019

1 PT BRI (Persero) Tbk 415 363

2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 489 481

3 PT BNI (Persero) Tbk 903 835

BAB IPENDAHULUAN




Dasar perhitungan capaian indikator ini adalah realisasi jumlah kontribusi (Dividen dan Pajak) BUMN di Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan terhadap negara dibandingkan dengan target tahun 2019. Realisasi jumlah kontribusi BUMN terhadap negara sampai dengan akhir Tahun 2019 adalah sebesar Rp89,64 triliun atau sebesar 171% dari

target tahun 2019 sebesar Rp52,87 triliun. Namun demikian, beberapa BUMN seperti PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero) dan Perum LPPNPI tidak tercapai dikarenakan pendapatan usahanya tidak mencapai target yang ditetapkan seiring dengan penurunan trafik penumpang transportasi udara.

6. Indikator Kinerja Kontribusi BUMN terhadap Negara

Capaian Kinerja Kontribusi BUMN Terhadap Negara(Target vs Realisasi)


52,87 89,64

dalam Rp Triliun

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Pajak + Dividen

171%


Indikator Kinerja Realisasi 2018 Target 2019 Realisasi 2019

Jumlah BUMN 18 16 18

Indikator Kinerja Skor KPKU BUMN pada tahun 2019 dapat terealisasi yang masuk kategori minimal Good Performance pada Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan,

Jasa Survei dan Konsultan terdapat 18 BUMN, dengan rincian adalah sebagai berikut:

Pencapaian roadmap BUMN di Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan yaitu Indikator Kinerja Persentase Pencapaian Roadmap BUMN pada Tahun 2019 sudah mencapai 100%, disebabkan karena saat ini dari

rencana yang ditetapkan di tahun 2019 untuk Roadmap Ekonomi Kerakyatan, realisasinya mencapai dari target yang ditetapkan. Untuk pencapaian Roadmap Sektor Konektivitas Udara adalah sebagai berikut:

7. Indikator Kinerja Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU)

8. Indikator Persentase Pencapaian Roadmap BUMN

No BUMN Kategori1 PT BRI (Persero) Tbk Emerging Industry Leader2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Emerging Industry Leader3 PT BNI (Persero) Tbk Emerging Industry Leader4 PT BTN (Persero) Tbk Emerging Industry Leader5 PT Jasa Raharja (Persero) Emerging Industry Leader6 PT Taspen (Persero) Emerging Industry Leader7 PT Askrindo (Persero) Emerging Industry Leader8 PT Pegadaian (Persero) Emerging Industry Leader9 PT Angkasa Pura I (Persero) Emerging Industry Leader

10 PT Angkasa Pura II (Persero) Emerging Industry Leader11 PT Jasindo (Persero) Good Performance12 Perum Jamkrindo Good Performance13 PT Jiwasraya (Persero) Good Performance14 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Good Performance15 Perum LPPNPI Good Performance16 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Good Performance17 PT Danareksa (Persero) Good Performance18 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Good Performance

BAB IPENDAHULUAN




No. Objective Realisasi

1.Menjadikan BUMN Transportasi kelas dunia

Sepanjang tahun 2014-2018, terdapat penambahan 37 rute Domestik dan 14 rute Internasional. Saat ini Garuda Group melayani 191 Rute Domestik dan 50 Rute Internasional. (Data Garuda Group, Garuda & Citilink).

Garuda sebagai maskapai terbaik peringkat 10 dunia tahun 2018 versi Skytrax

2.

100% Flight Information Region Indonesia terlayani surveillance dan PBN seamless dengan regional

Sampai dengan saat ini terdapat total 32 Bandara yang dikelola oleh AP I (15 bandara) dan AP II (17 bandara), sehingga terdapat penambahan 5 bandara baru.

ASQ Achievement PT Angkasa Pura I The 1st World Best Airport By Size 15-25 million (Ngurah Rai Airport)The 2nd World Best Airport By Size 5-15 million (Sepinggan Balikpapan)The 2nd Asia-Pacific Best Airport > 2 Million (Ngurah Rai Airport)The 3rd World Best Airport by Size 15-25 million (Juanda Airport)Best Airport by Size and Region in Asia Pacific (15-25 million (Ngurah Rai Airport)

ASQ Achievement PT Angkasa Pura II Skytrax Rank - World’s Top 100 Airports 2018 (Rank 45) Soekarno-HattaThe 3rd World Best Airport By Size 2-5 million (Husien Sastranegara Airport)Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tempati Posisi ke-2 Megahubs Asia Pasifik versi OAG, lembaga air travel intelligence asal Inggris.- 3 Star Award Skytrax, Bandara Soekarno -Hatta- 4 Star Award Skytrax, Kualanamu, SMB II dan Sultan Syarif Kasim II.

3.

Mendukung pertumbuhan jumlah wisatawan asing mencapai 20 juta orang pada tahun 2019

Pembangunan Bandara untuk menunjang pertumbuhan pariwisata daerah: Bandara Lombok Praya (Kapasitas 3 juta pnp), Bandara Banyuwangi (Kapasitas 700 ribu pnp), Bandara Silangit (Kapasitas 500 ribu pnp), Bandara NYIA Kulonprogo – Yogyakarta (Kapasitas 14 juta pnp).

4.Interkoneksi antar moda transportasi darat-laut-udara

Realisasi program peningkatan interkoneksi antarmoda:

1. Kereta Bandara Kualanamu, Medan dan Kereta Bandara Soekarno Hatta, Jakarta-Bekasi.

2. Pembangunan Skybridge (Automated People Mover System/APMS/Kalayang) di Bandara Soekarno-Hatta.

3. Pembangunan Skybridge di Bandara Palembang sebagai penghubung antara Terminal Penumpang ke Stasiun LRT.

5.

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan

Peningkatan kapasitas Bandara sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah: Bandara Kertajati di Majalengka (Perpanjangan runway dan apron, kapasitas terminal 5 juta pnp), Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya (Pengoperasian Terminal Baru, kapasitas terminal 3 juta pnp), Operasional Terminal baru Bandara Ahmad Yani Semarang (kapasitas terminal meningkat dari 800 ribu menjadi 6 juta pnp), Bandara Ngurah Rai – Denpasar (Perluasan apron, terminal dan gedung parkir, kapasitas terminal menjadi 24,8 juta pnp), dan Bandara Syamsudin Noor – Banjarmasin (Kapasitas meningkat dari 1,3 juta menjadi 7 juta pnp)


Indikator Kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan

Kementerian BUMN

Indikator Kinerja Satuan2018 2019

%Realisasi Target Realisasi

Nilai rata-rata GCG BUMN Skor 90,00 90,00 91,84 102

Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN % 100,00 100,00 92,50 93

Persentase kepatuhan proses operasional BUMN % 100,00 100,00 100,00 100

Persentase kepatuhan pelaporan BUMN % 100,00 100,00 100,00 100

No BUMN Skor 2018 Skor 20191 PT BRI (Persero) Tbk CGPI CGPI

2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk CGPI CGPI

3 PT BNI (Persero) Tbk CGPI CGPI

4 PT BTN (Persero) Tbk CGPI CGPI

5 PT Jasa Raharja (Persero) 95,28 96,22

6 PT Taspen (Persero) 96,93 96,99

7 PT Asabri (Persero) 92,04 87,00

8 PT Askrindo (Persero) 92,29 94,28

9 Perum Jamkrindo 92,47 95,72

10 PT Jiwasraya (Persero) 91,30 -

11 PT Jasindo (Persero) 95,71 90,00

12 PT RIU (Persero) 87,78 88,49

13 PT PANN (Persero) 80,33 -

14 PT Pegadaian (Persero) 98,21 98,36

15 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 82,81 85,00

16 PT Danareksa (Persero) 92,00 92,00

17 Perum LPPNPI 83,15 78,00

18 PT Angkasa Pura I (Persero) 91,34 92,00

19 PT Angkasa Pura II (Persero) 91,56 92,00

20 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 93,11 94,00

Rata-Rata 90,58 91,84

Indikator Kinerja Skor GCG BUMN pada tahun 2019 mampu mencapai target yang ditetapkan. Rata-rata skor GCG BUMN Kedeputan Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan adalah 91,84, melampaui target yang ditetapkan yaitu 90, naik dari realisasi tahun sebelumnya yaitu 90,58 dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Nilai rata-rata GCG BUMN

BAB IPENDAHULUAN




Kepatuhan Proses Perencanaan BUMN diindikasikan dengan proses penyusunan RKAP BUMN sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002, dimana RKAP BUMN telah memuat sekurang-kurangnya Rencana Kerja Perusahaan, Anggaran Perusahaan, Proyeksi Pokok Keuangan Anak Perusahaan dan hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS. Adapun beberapa ketentuan yang ada dalam keputusan tersebut sebagai berikut:

• Memuat Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

• Menyampaikan permohonan oleh Direksi kepada Pemegang saham/Pemilik Modal

paling lambat 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan.

• Mendapatkan pengesahaan dari Pemegang Saham/Pemilik Modal paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan.

Indikator Kinerja Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN pada Tahun 2019 tercapai 93% karena PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak melaksanakan pengesahan RKAP 2019 dan PT PANN (Persero) melaksanakan pengesahan RKAP 2019 di luar batas waktu yang ditentukan yaitu pada 25 Februari 2019 dikarenakan penyampaian usulan RKAP yang terlambat.

Indikator Kinerja Persentase kepatuhan proses operasional BUMN pada tahun 2019 dapat tercapai 100% karena seluruh BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan

Konsultan sudah menjalankan kepatuhan proses operasional BUMN sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Kinerja Persentase kepatuhan proses pelaporan BUMN pada tahun 2019 dapat tercapai 100% sesuai dengan target yang telah di tetapkan awal tahun 2019, hal ini dikarena BUMN yang berada

di bawah Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan sudah menyelesaikan proses pelaporan laporan keuangan mereka ke Kementerian BUMN secara tepat waktu.

2. Indikator Kinerja Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN

3. Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Proses Operasional BUMN

4. Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Proses Pelaporan BUMN




Indikator Kinerja Penyampaian Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Biaya, dan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan tepat waktu pada tahun 2019 dapat tercapai 100% karena pada tahun 2019 Unit Kedeputian Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan telah menyampaikan PK, RAB dan KAK tepat waktu.

Indikator Kinerja terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar waktu layanan Tahun 2019 terealisasi sebesar 100% adari target sebesar 100%. Indikator ini diukur berdasarkan realisasi penyampaian tanggapan atau laporan atas evaluasi kinerja BUMN yang

disampaikan selama tahun 2019. Sampai dengan akhir tahun 2019 telah disampaikan surat tanggapan atas kinerja BUMN dan Nota Dinas laporan kepada Menteri BUMN terkait kinerja perusahaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 4

Perencanaan dan Rumusan kebijakan yang Berkualitas dan Implementatif

Pembinaan BUMN yang Optimal



Penyampaian Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Biaya, dan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan tepat waktu

%100 (respon sesuai batas

waktu)

100 (respon sesuai batas

waktu)


waktu)100



Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan

%

100,00 100,00 100,00 100

Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu 97,50 100,00 88,50 89

Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN 100,00 100,00 96,00 96

1. Indikator Kinerja Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan

BAB IPENDAHULUAN




Indikator Kinerja Penyelenggaraan RUPS tepat waktu pada tahun 2019 dapat tercapai 89% dimana hampir seluruh BUMN di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan sudah menyelenggarakan RUPS secara tepat waktu sesuai ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana diketahui, sesuai UU No. 40 tahun 2017, Pengesahan Laporan Tahunan dapat dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan pada tahun berikutnya atau pada tanggal 30 Juni 2019, sedangkan sesuai KEP-101/MBU/2002, pengesahan RKAP 2019 paling lambat 30 hari setelah

tahun anggaran berjalan. Namun, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) belum melaksanakan RUPS pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018, sedangkan PT PANN (Persero) melaksanakan RUPS pengesahan Laporan Tahunan melewati batas waktu yang ditentukan. Selain itu, PT Asuransi Jiwasraya tidak melaksanakan RUPS pengesahan RKAP 2019 dan PT PANN (Persero) melaksanakan RUPS pengesahan RKAP 2019 di luar batas waktu yang ditentukan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Ketersediaan kontrak kinerja BUMN pada tahun 2019 tercapai 96%, di bawah target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini dikarenakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak melaksanakan

pengesahan RKAP 2019. Sedangkan untuk BUMN lain di Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan telah tersedia Kontrak Kinerja.

2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

3. Indikator Kinerja Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN

No BUMN RUPS/RPB Tahun Buku 2018

RUPS/RPB Tahun Buku 2019

1 PT Pegadaian (Persero) 24 Mei 2019 09 Januari 2019

2 PT Permodalan Nasional Madani 23 Mei 2019 09 Januari 2019

3 PT Danareksa (Persero) 23 Mei 2019 10 Januari 2019

4 Perum LPPNPI 20 Mei 2019 10 Januari 2019

5 PT Angkasa Pura I (Persero) 17 Mei 2019 10 Januari 2019

6 PT Angkasa Pura II (Persero) 20 Mei 2019 10 Januari 2019

7 PT Taspen (Persero) 29 Mei 2019 17 Januari 2019

8 Perum Jamkrindo 29 Mei 2019 17 Januari 2019

9 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 29 Mei 2019 18 Januari 2019

10 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 29 Mei 2019 21 Januari 2019

11 PT Jasa Raharja (Persero) 29 Mei 2019 21 Januari 2019

12 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 29 Mei 2019 22 Januari 2019

13 PT PANN (Persero) 6 Agustus 2019 25 Februari 2019

14 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 24 April 2019Pengesahan RKAP

2019 dilakukan oleh Dewan Komisaris

15 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 16 Mei 2019

16 PT Bank BRI (Persero) Tbk 15 Mei 2019

17 PT Bank BNI (Persero) Tbk 13 Mei 2019

18 PT Bank BTN (Persero) Tbk 17 Mei 2019 -




Indikator kinerja Tindak lanjut evaluasi pimpinan terhadap Kinerja Berkala dilakukan secara tepat waktu pada Tahun 2019 dapat tercapai 100% karena pada tahun 2019 Pimpinan telah melakukan evaluasi Kinerja secara berkala dan tepat waktu pada waktu antara lain pelaksanaan Review Meeting terkait evaluasi anggaran, program kerja dan tindak lanjut temuan BPK.

Indikator Kinerja Penyampaian Laporan Kinerja secara tepat waktu pada tahun 2019 dapat tercapai 100% karena pada tahun 2019 Unit Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan telah menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu pada waktunya antara lain Performance Report triwulan I, II, dan III serta Laporan Kinerja tahunan.

Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 6

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan secara Efektif

Terwujudnya organisasi Pengelola Korporasi yang Modern



Tindak lanjut evaluasi pimpinan terhadap kinerja berkala dilakukan secara tepat waktu sesuai standar layanan

% N/A 100,00 100,00 100



Penyampaian Laporan Kinerja secara tepat waktu. %


waktu)


waktu)


waktu)100

BAB IPENDAHULUAN




Indikator Kinerja, target dan realisasi atas capaian sasaran tersebut dapat digambarkan:

Indikator Kinerja tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses target dan realisasi atas capaian sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

Total pagu anggaran kegiatan tahun 2019 Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan sebesar Rp3.682.218.000,-. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran sampai akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp3.575.878.422,- atau mencapai 97,11%.


Indikator kinerja Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal pada Tahun 2019 dapat tercapai 100%.

Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis 8

Pelaksanaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel

Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses



Persentase Pemanfaatan Anggaran % 94,4 ≥ 90 97,11 108

Indikator Kinerja Satuan2019

%Target Realisasi

Persentase Pemanfaatan Anggaran % Rp3.682.218.000 Rp3.575.878.422 97,11



Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal % 100 90 100 100


Kegiatan pelaksanaan pembinaan BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan ini dianggarkan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBN Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp3.682.218.000,-. Realisasi anggaran di tahun 2019 adalah sebesar Rp3.575.878.422,- atau mencapai sebesar 97,11% dengan rincian sebagai berikut:

Dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut, output yang telah dihasilkan yaitu:

1. Dokumen Keputusan RUPS/RPB Persetujuan Laporan Tahunan.

2. Dokumen Keputusan RUPS/RPB Pengesahan RKAP.

3. Dokumen Keputusan Pengesahan RJPP BUMN.

4. Dokumen Rekomendasi Kebijakan Pengangkatan/ Pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris.

5. Dokumen Tanggapan atas Kinerja BUMN Triwulanan.

6. Dokumen Evaluasi Roadmap Sektor Ekonomi Kerakyatan dan Jasa Survei.

7. Dokumen Triwulanan Realisasi PMN.

8. Dokumen Laporan Kajian Konsultan Holding BUMN Konektivitas.

9. Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian.

Pelaksanaan pembinaan BUMN di Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan telah dilakukan dalam bentuk rapat pembahasan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dengan manajemen BUMN, monitoring/ kunjungan langsung ke wilayah operasional perusahaan, konsinyering, rapat internal dan rapat koordinasi antar instansi.

Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan selalu berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2019, Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan dinilai cukup efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Hal ini ditunjukan dengan pencapaian

Nilai Kinerja Organisasi sebesar 104,26 % (Kriteria: Memuaskan), sedangkan anggaran yang digunakan terealisasi sebesar 97,11%. Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan telah melaksanakan beberapa hal antara lain selektif dalam melaksanakan kegiatan konsinyering dan perjalanan dinas dan mencari alternatif harga terbaik.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IPENDAHULUAN



No, Mata Anggaran Deskripsi Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Penyerapan

1 521211 Belanja Bahan 50.000.000 48.862.000 1.138.000 97,72%

2 521211 Belanja Keperluan Kantor 48.000.000 42.270.000 5.730.000 88,06%

3 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 577.277.000 542.116.259 35.160.741 93,91%

4 521251 Belanja Jasa Profesi 23.600.000 16.980.000 6.620.000 71,95%

5 521291 Belanja Jasa Lainnya 219.308.000 216.565.000 2.743.000 98,75%

6 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1.617.312.000 1.660.553.916 10.758.084 99,36%

7 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota 562.512.000 562.293.700 218.300 99,96%

8 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 530.209.000 486.237.547 43.917.453 91,71%

3.682.218.000 3.575.878.442 106.339.578 97,11%


1. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Upaya Pemerintah RI untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad dan harus berhasil. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi. Tetapi usaha di sektor pertanian, khususnya usaha tani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usaha taninya.

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. Melalui asuransi usaha tani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usaha taninya.

Maksud penyelanggaaraan AUTP ini adalah untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya. Tujuan penyelenggaraan AUTP adalah untuk:

a. Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT.

b. Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.

Sasaran penyelenggaraan asuransi usaha tani padi adalah:

a. Terlindunginya petani dari kerugian karena memperoleh ganti rugi jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT.

b. Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.

Manfaat yang dapat diberikan petani melalui AUTP adalah:

a. Memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani untuk pertanaman berikutnya.

b. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan.

c. Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

a. Petani membayar premi asuransi.

b. Bantuan premi diberikan kepada petani dengan mengikuti prosedur penyaluran bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Premi Asuransi Usaha tani Padi.

c. Petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal panen.

C. PROGRAM STRATEGIS


Sesuai Pasal 38 ayat (1) UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian”. Melalui surat S-314/MBU/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, Menteri BUMN selaku RUPS telah menugaskan PT Asuransi Jasindo (Persero) sebagai pelaksana asuransi pertanian. Dari tahun ke tahun, Asuransi Pertanian ini terus dikembangkan diantaranya berupa Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTSK), Asuransi Nelayan dan Asuransi Budidaya Udang (AUBU).

Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan premi asuransi pertanian sempat mengalami penurunan pada tahun 2018,

jumlah petani peserta, luas lahan peserta, serta cakupan capaiam mengalami penurunan, namun pada tahun 2019, premi asuransi pertanian kembali meningkat. Pada Tahun 2017, jumlah petani peserta Asuransi Tani Padi mencapai 1.550.389 petani, luas lahan mencapai 997.960,54 Ha, dan cakupan melingkupi 27 provinsi dan 291 Kabupaten/kota. Pada Tahun 2018, jumlah petani peserta turun menjadi 1.297.036 petani, luas lahan menjadi 806.199,64 Ha, serta cakupan melingkupi 24 provinsi dan 217 kabupaten/kota. Pada tahun 2019, jumlah petani peserta meningkat menjadi 1.380.357 petani, luas lahan juga meningkat menjadi 971.218,76 Ha, serta cakupan melingkupi 24 provinsi dan 236 kabupaten/kota. Selain itu, premi AUTP meningkat mencapai Rp174,82 miliar dan ditargetkan kembali meningkat tahun 2020 sebesar Rp180 miliar.

Gambar: Perkembangan peserta, luas lahan, dan cakupan AUTP

Gambar: Grafik perkembangan premi AUTP

200,000,000.00

180,000,000.00

160,000,000.00

140,000,000.00

120,000,000.00

100,000,000.00

80,000,000.00

60,000,000.00

40,000,000.00

20,000,000.00

2015

Jumlah Petani Peserta

2015401.408Petani

2015233.499,55

Ha

201516 Provinsi

125 Kab/Kota

2016917.309Petani

2016499.961,95

Ha

201623 Provinsi

235 Kab/Kota

20171.550.389

Petani

2017997.960,54

Ha

201727 Provinsi

291 Kab/Kota

20181.297.036

Petani

2018806.199,64

Ha

201824 Provinsi

217 Kab/Kota

20191.380.357

Petani

2019971.218,76

Ha

201924 Provinsi

236 Kab/Kota

Luas Lahan Peserta Cakupan Capaian

Dalam Rp. Ribuan

42,029,019.00

89,993,192.40

179,632,897.20

145,115,935.20

174,819,376.80180,000,000.00

20182016 20192017 2020

BAB IPENDAHULUAN




2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah.

Sejalan dengan amanat UU No. 20 tersebut untuk membantu mengatasi kurangnya akses UMKM untuk memperoleh

kredit/pembiayaan,Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. Dalam kurun waktu 2007 – 2015, realisasi penyaluran KUR melampaui target yang ditetapkan pemerintah. BUMN yang terlibat dalam program strategis ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN selaku bank pelaksana KUR yang telah menyalurkan KUR (skema baru) dengan total penyaluran Rp243,16 triliun dan total debitur 9.577.183 dalam periode 2015 s.d 2019. Sedangkan BUMN yang terlibat selaku lembaga penjamin KUR adalah Askrindo dan Jamkrindo. Pada tahun 2019, Bank BRI menjadi penyalur KUR tertinggi sebesar Rp87,90 triliun dan 4.072.416 debitur, diikuti dengan Bank Mandiri sebesar Rp25,02 triliun dan 310.987 debitur, Bank BNI sebesar Rp17,76 triliun dan 220.066 debitur, dan Bank BTN Rp0,91 triliun dan 433 debitur.

Dari sisi penjaminan, nilai realisasi penjaminan KUR (skema baru) Gabungan KUR Umum dan KUR TKI PT Askrindo (Persero) sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp177,28 Triliun dengan tuntutan klaim sebesar Rp3,56 Triliun.

90.000.000

80.000.000

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0BRI Mandiri BNI BTN

87.899.721

4.072.416

25.023.344

17.759.722

310.087 220.06691.209

433

Plafon KUR (dalam Juta)

Jumlah Debitur

Gambar : Grafik Kinerja

BUMN Penyalur KUR Tahun 2019


Setelah memulai pembangunan bandara-bandara baru di daerah pinggiran dan terpencil, Pemerintah mulai fokus pada pengembangan dan pembangunan bandara yang lebih besar. Rencana ini telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah. Revitalisasi bandar udara bertujuan untuk meningkatkan akses ke daerah sehingga akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan. Hal ini terkait dengan Nawacita ketujuh yang direprsentasikan dengan sentuhan pada bandara-bandara yang bisa memacu ekonomi secara global, dan secara pemanfaatannya bisa dipakai secara merata.

Selama periode 2015-2019, proyek revitalisasi bandar udara yang dikelola oleh BUMN terus dikebut untuk meningkatkan kapasitas badara agar lebih lengkap dari segi fasilitas dan pelayanan serta memiliki daya tampung yang lebih besar untuk menampung tingkat pertumbuhan trafik penumpang. Integrasi sarana penunjang antara pembangunan infrastruktur jalan dengan revitalisasi bandara menjadi satu

kesatuan yang saling menunjang antara satu dan yang lainnya, guna mendorong peningkatan ekonomi suatu daerah dan juga meningkatkan industri pariwisata setempat.

PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) pada tahun 2019 telah mempunyai program investasi untuk pengembangan tiga bandara yang kemudian juga masik menjadi bagian dari Proyek Strategis Pemerintah. Adapun program pengembangan bandara tersebut antara lain:

a. Pembangunan Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin

Proyek revitalisasi Bandar Udara Syamsudin Noor dilakukan untuk menampung tingkat pertumbuhan trafik penumpang, sedangkan sebelumnya kapasitas bandara hanya mampu untuk menampung sebanyak 1,3 juta penumpang. Selain itu, dilakukan juga pengembangan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan layanan.

3. Pengembangan 3 Bandara PT Angkasa Pura I (Persero)

BAB IPENDAHULUAN




Nantinya, Bandar Udara Syamsudin Noor diharapkan mampu menciptakan bandara berstandar internasional dengan kapasitas penumpang di tahap ultimate mencapai 7 juta penumpang, dan melayani pergerakan

pesawat sebanyak 79.775 pergerakan. Terminal baru Bandara Syamsudin Noor telah dieresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 18 Desember 2019.

b. Pembangunan Bandara Kulon Progo di Yogyakarta

Bandara Kulon Progo atau Yogyakarta International Airport (YIA) dibangun oleh PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I dan diproyeksikan sebagai pendukung Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang sudah overload. Pembangunan bandara ini menelan biaya investasi sekitar Rp9,3 triliun dan telah melayani penerbangan komersial sejak tanggal 6 Mei 2019. Bandara tersebut nantinya akan memiliki daya tampung sebanyak 14 juta penumpang/tahun dengan pergerakan pesawat yang diperkirakan dapat mencapai 300 penerbangan/hari. Selain itu, Kulon Progo juga bakal menampung sebanyak 22 pesawat berbadan lebar atau widebody jenis B777. Bandara YIA Kulon Progo menjadi bagian dari rencana AP I dalam mengembangkan Airport City.

Pembangunan bandara baru ini selain bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi juga untuk mendongkrak tingkat pariwisata daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus memacu pembangunan bandara-bandara baru yang termasuk dalam

Proyek Srategis Nasional. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah juga konsentrasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana seperti revitalisasi bandar udara yang merupakan salah satu penunjang bisnis suatu daerah tertentu.

Pemerintah DI Yogyakarta sudah membidik 5 negara ASEAN untuk membuka pasar wisatawan baru lewat bandara internasional di Kabupaten Kulon Progo ini. Negara-negara yang jadi sasaran wisatawan baru itu adalah Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, dan Laos.

Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) telah mulai dioperasikan secara minimum sejak 6 Mei 2019 dan hingga akhir Desember 2019 telah melayani 232 ribu penumpang dan 2.568 pergerakan pesawat dengan 13 rute domestik tujuan Denpasar, Banjarmasin, Palembang, Jakarta (CGK & HLP), Palangkaraya, Batam, Samarinda, Tarakan, Pontianak, Makassar, dan Kualanamu. Bandara ini ditargetkan akan beroperasi penuh pada akhir Maret 2020.


c. Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta

Dalam rangka menampung pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta yang semakin padat, PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II melaksanakan pembangunan landasan pacu atau Runway 3 yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dari semula 72 menjadi 112 pergerakan per jam.

Pembangunan runway ketiga di Bandara Internasional Soekarno Hatta ini diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp6 triliun dengan pembangunan fisik mencapai Rp2 triliun, sementara itu dana pembebasan lahan mencapai Rp4 triliun. Selain membangun runway 3, AP II juga melaksanakan pembangunan Paralel Taxiway dan East Connection Taxiway bertujuan untuk menghubungkan runway Bandara Soekarno-Hatta sehingga memudahkan pergerakan pesawat.

Total lahan yang dibutuhkan adalah 216 hektar guna membangun runway berukuran 3.000 x 60meter persegi itu. Dari lahan seluas itu, AP II sebelumnya sudah memiliki 48,5 hektar ditambah 167,5 hektar yang telah dibebaskan yang terbagi dalam 3.021 bidang tanah. Lahan Runway 3 yang dibebaskan terletak di Kota Tangerang yakni Kelurahan Selapajang Jaya dan Kelurahan Benda, serta wilayah Kabupaten Tangerang yaitu Desa Bojong Renged, Desa Rawa Burung dan Desa Rawa Rengas.

Runway 3 Bandara Soekarno Hatta sudah mulai didarati penerbangan komersial pada tanggal 15 Agustus 2019 dan saat ini beroperasi dengan panjang 2.500 meter yang nantinya akan ditingkatkan menjadi 3.000 meter. Adanya runway 3 diharapkan bisa mengurangi antrean pesawat serta mempercepat proses pendaratan pesawat.

BAB IPENDAHULUAN




4. Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar)

Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejatera) adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera baik yang sudah memiliki usaha maupun belum. Kementerian BUMN menugaskan PNM untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan kaum perempuan prasejahtera. Program Mekaar memberikan pinjaman antara Rp2 juta - Rp5 juta tanpa agunan. Bukan hanya melatih perempuan prasejahtera berbisnis tapi juga mengajarkan mereka

disiplin datang pertemuan, disiplin mengembalikan pinjaman, disiplin waktu. Karena jika melanggar maka teman-temannya dalam suatu kelompok akan menghukum kelompok perempuan prasejahtera untuk aktif di bidang ekonomi. Jika tidak bisa mengembalikan maka kelompoknya harus menanggung atau menutupi utang. Maka program Mekaar bersifat tanggung renteng. Hingga akhir tahun 2019, PNM Mekaar telah memiliki 6.043.840 nasabah aktif, dengan penyaluran pinjaman sebesar Rp20,19 Triliun.

Realisasi Kinerja Mekaar Tahun 2017-2019

No. Uraian 2017 2018 2019 Growth

1 Jumlah Kantor Layanan 1.400 1.770 2.170 22,60%

2 Akumulasi Penyaluran (Rp Miliar) 3.969 15.201 20.185 32,79%

3 Jumlah Outstanding(Rp Miliar) 2.810 5.752 11.193 94,59%

4 Jumlah Nasabah 2.000.000 4.057.129 6.043.840 48,97%

Kontribusi Manfaat PNM Mekaar bagi Masyarakat


1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Tahun Tahun 2019 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun dalam rangka mengukur pencapaian kinerja unit kerja Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2019.

2. Pengukuran kinerja Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Tahun 2019 didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang telah disetujui oleh Menteri BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN dan pembagian tugas pembinaan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-27/MBU/01/2019 yaitu menangani 20 BUMN yang terdiri dari Sektor Pembiayaan, Sektor Asuransi dan Penjaminan, dan Sektor Konektivitas Udara.

3. Hasil pengukuran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan secara umum dapat dikategorikan sangat memuaskan (skor Nilai Kinerja Organisasi: 104,26). Dari 8 sasaran strategis dan 20 IKU, hanya terdapat 5 (lima) indikator yang tidak tercapai yaitu Jumlah Laba BUMN, Capex BUMN, Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN, Penyelenggaran RUPS tepat waktu, dan Ketersediaan kontrak kinerja BUMN.

4. Program Strategis yang dilaporkan dan perlu mendapat perhatian di lingkup Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan selama tahun 2019 adalah Asuransi Usaha Tani Padi, Kredit Usaha Rakyat, Pengembangan Bandara oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero), Program pembinaan masyarakat pra sejahtera oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melalui Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Pelaksanaan program-program tersebut merupakan wujud konkrit peran BUMN sebagai Agent of Development dalam perekonomian nasional.

5. Dari pagu anggaran Tahun 2019 yang di bawah koordinasi Kedeputian Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan sebesar Rp3.682.218.000,- sampai dengan akhir tahun dapat direalisasikan sebesar Rp3.575.878.422,- atau 97,11% dari total anggaran selama setahun. Persentase pemanfaatan anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 90%.

6. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan maupun seluruh pihak terkait dengan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya agar lebih mampu memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB IV - PENUTUP



LAMPIRAN






RENCANA KERJAKEDEPUTIAN BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA

SURVEI DAN KONSULTAN TAHUN 2019





FOTO-FOTO KEGIATAN


Gambar : RUPS Tahunan TB 2018PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gambar : RUPS Tahunan TB 2018 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pengangkatan Dewan KomisarisPT Angkasa Pura II (Persero), Bpk. Andus Winarno

Gambar : RUPS Tahunan TB 2018PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Gambar : RUPS Tahunan TB 2018 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pengangkatan Dewan KomisarisPT Angkasa Pura II (Persero), Bpk. Dodi Iskandar


Pendampingan Kunjungan Anggota DPR RI ke Terminal Baru Bandara Tjilik RiwutPalangkaraya, Kalimantan Tengah

Monitoring dan Evaluasi Kinerja PT PNM (Persero) Kantor Cabang Pelambang dan

bertemu kelompok nasabah Mekaar.

Monitoring dan Evaluasi Kinerja PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Kertajati,

Majalengka

Monitoring dan Evaluasi Kinerja PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Cirebon

Pembahasan Laporan Keuangan tahun buku 2018 BUMN di Keasdepan Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II


Pembahasan Laporan Keuangan tahun buku 2018 BUMN di Keasdepan Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II

Monitoring pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) PT Angkasa Pura I (Persero) di Kulonprogo, DI.

Yogyakarta

Monitoring Progress pembangunan Runway III Bandara Soekarno-Hatta dan East Cross

Connection di Bandara Soekarno Hatta, Banten.


Pelaksanaan Rapat pembahasan dalam rangka pembentukan Holding BUMN Sarana & Prasarana Perhubungan Udara pada Triwulan II Tahun 2019

Kunjungan Kerja ke Bandara SMB II Palembang, dalam rangka peninjauan

atas rencana penghapusbukuan Aset PT Angkasa Pura II (Persero)

Rapat pembahasan BPYBDS bersama PT AP I, PT AP II, dan Perum LPPNPI terkait

aset di empat bandara yang masih mendapat catatan dari DJKN terutama

terkait aset yang tidak ditemukan

Documents

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG USAHA JASA ......Organisasi 104,26 dan 15 dari 20 IKU tercapai serta kontribusi yang semakin meningkat bagi Negara dan Perekonomian Nasional. Semoga di