laporan kinerja 2016 - intelresos.kemsos.go.idintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/LAPORAN_KINERJA... · sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, ... dukungan aktif

LAPORAN KINERJA 2016

[Draw your reader in with an engaging abstract. It is typically a short

summary of the document. When you’re ready to add your content, just

click here and start typing.]

Direktorat

Rehabilitasi Sosial

Penyandang

Disabilitas

Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016

ii

Pengantar Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2016. Laporan kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menuju terwujudnya good governance, dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain, merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, performance Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial diukur atas dasar penilaian indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2016. Hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai rencana. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari upaya penanggulangan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan dan Pasal 34 UUD 1945. Dengan adanya laporan Knerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2016 ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas dan produktivitas Kementerian Sosial.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Drs. Bambang Sugeng, M.Si


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD)

ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kegatan

Direktorat RSPD, Dekonsentrasi, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berisi laporan

capaian kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas, yang di dalamnya menyajikan dan melaporkan kegiatan

yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, khususnya di

bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas selama tahun anggaran 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai laporan Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk

mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian

Kinerja. Pada Laporan Kinerja dilakukan Pengukuran Kinerja Tahun 2016 yang

dijadikan umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas di tahun yang akan datang, dengan menganalisa capaian

kinerja, terutama sasaran yang bersifat strategis dengan indikator kinerja yang

terukur dan akuntabel.

Capaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2016

tercapai dengan baik, meskipun kurang dapat menyerap anggaran seluruhnya.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas yang terdiri dari satker kantor Pusat, 20 satker UPT dan

melalui mekanisme dekonsentrasi di 34 Provinsi, mengelola anggaran sebesar Rp.

368.181.951.000,-. Adapun realisasi keuangan adalah sebesar Rp.

351.019.729.422, dan jumlah anggaran yang diblokir karena penghematan pada

tahun tersebut adalah sebesar Rp. 3.637.244.000,-. Maka realisasi keuangan

kegiatan rehabilitasi sebesar 96,29 %.

Target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu : Meningkatnya

keselarasan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis terhadap

rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas; Meningkatnya rehabilitasi dan

perlindungan sosial Penyandang Disabilitas; Meningkatnya kapasitas Sumber Daya


iv

Manusia (SDM) bidang rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas; Meningkatnya

rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas berbasis institusi masyarakat.

Pencapaian target pada tahun 2016 secara fisik adalah 100%. Yang ditandai dengan

adanya indikator kegiatan 6 rekomendasi bidang pemenuhan hak penyandang

disabilitas, dihaslilkannya 6 jenis buku bidang rehabiilitasi sosial penyandang

disabilitas. Sedangkan meningkatnya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas

ditunjukan dengan pencapaian sebanyak 53.357 orang penyandang disabilitas yang

telah berhasil dilayani pada tahun 2016. Peningkatan kapasitas SDM dicapai dengan

pelaksanaan berbagai pelatihan bagi petugas rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas, yaitu sebanyak 1.565 orang baik yang berasal dari UPT Kemensos, Dinas

Sosial, maupun lembaga lainnya dan masyarakat. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial

penyandang disabilitas berbasiskan institusi masyarakat dilakukan dengan

mendorong lembaga agar dapat meningkatkan pelayanannnya bagi penyandang

disabilitas. Target awal lembaga yang dibantu adalah sebanyak 30 LKS. Adapun

jumlah lembaga yang dibantu pada tahun 2016 adalah sebanyak 26 lembaga.

Pencapaian yang melebihi target tersebut disebabkan adanya penambahan

anggaran (APBNP) pada Tahun 2016, sehingga pemanfaatannya dapat diberikan

kepada lebih banyak lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap

penyandang disabilitas adalah berkaitan dengan terbatasnya jumlah penyandang

disabilitas yang ditangani dibandingkan dengan total populasi penyandang

disabilitas. Di samping itu pelaksanaan rehabilitasi soaial bagi penyandnag

disabilitas berkaitan dengan masalah SDM pelaksanan rehabilitasi sosial yang

menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial khususnya

pelaksanaan di daerah yang memerlukan pendampingan, pemantauan dan

pelaporan yang tepat. Tantangan lainnya berkaitan dengan belum maksimalnya

keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan hak-hak penyandang

disabilitas, seperti halnya masih minimnya penyadang disabilitas yag dapat diterima

di dunia kerja.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa pemecahan masalah

sebagai berikut : (1) diperlukan upaya pengembangan program dan strategi baru

dalam penanganan masalah penyandang disabilitas; (2) perlunya peningkatan


v

kompetensi SDM pelaksana rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, sesuai

dengan perkembangan isu disabilitas; (3) Mendorong dan memotivasi semua pihak

agar turut berpartisipasi dan terlibat dalam penanganan masalah penyandang

disabilitas sebagai bagian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Keberhasilan penyandang disabilitas dalam mengakses dunia kerja akan

sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya. Selain dari dalam diri

penyandang disabilitas, diperlukan juga lingkungan yang kondusif yang dapat

memberikan kesempatan dan ruang bagi mereka untuk dapat mengaktualisasikan

diri. Di samping itu kementerian sosial perlu berkoordinasi dan bekerjasama dengan

kementerian terkait lainnya, seperti kementerian tenaga kerja, industri dan

perdagangan. Dan tentunya kesempatan yang diberikan oleh masyarakat seluas-

luasnya kepada penyandang diabilitas untuk berperan sesuai dengan kapasitas yang

dimiliki.


vi

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ vi

BAB I ............................................................................................................................ 1

P E N D AH U L U A N ........................................................................................................... 1

A. Gambaran Umum ...................................................................................................... 1

B. Dasar Hukum .............................................................................................................. 11

C. Aspek Strategis........................................................................................................ 11

D. Sistematika Penyajian ............................................................................................ 13

BAB II ......................................................................................................................... 15

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .............................................................. 15

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2016 - 2019 ............... 15

B. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2019 ................................................................ 16

C. Tujuan ....................................................................................................................... 17

D. Sasaran Program .................................................................................................... 18

E. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ............................................................................ 20

BABIII ......................................................................................................................... 22

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 22

A. Capaian Kinerja ....................................................................................................... 22

Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran ke-1 : .............................................................. 26



Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran ke-4 ................................................................ 38

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja ................................... 40

C. Realisasi Anggaran 2016 ....................................................................................... 43

BAB IV ........................................................................................................................ 48

P E N U T U P ............................................................................................................. 48

LAMPIRAN ................................................................................................................ 53


1

BAB I

P E N D AH U L U A N

A. Gambaran Umum

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan salah

satu unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Kementerian Sosial RI, dan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No.

20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, tugas

pokok dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah

sebagai berikut :

1. Tugas

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas.

2. Fungsi

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas

ganda;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas fisik, mental. sensorik. dan intelektual dan

disabilitas ganda;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik. mental. sensorlk, dan

intelektual dan disabilitas ganda;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan

intelektual dan disabilitas ganda;


2

e. pemantauan. evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik serta

intelektual dan disabilitas ganda; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

3. Struktur Organisasi

Tabel 1: Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas:

a. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik;

b. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental;

c. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik;

d. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual;

dan;

e. Subbagian Tata Usaha.

a. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Fisik

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan


3

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas Fisik, menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda

dalam panti dan luar panti;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas

ganda dalam dan luar panti;

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria. di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan

penyandang disabilitas ganda dalam panti dan luar panti;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan

penyandang disabilitas ganda dalam panti dan luar panti; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di

bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan

penyandang disabilitas ganda dalam panti dan luar panti.

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik terdiri

atas:

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti;

Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik

dan penyandang disabilitas ganda dalam panti.

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti.

Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti mempunyai tugas melakukan



4


bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik

dan penyandang disabilitas ganda luar panti.

b. Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental


pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan



disabilitas mental.


Penyandang Disabilitas Mental menyelenggarakan fungsi:


orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa;


sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan

gangguan jiwa;


kriteria di bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan

dan orang dengan gangguan jiwa;


bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan

orang dengan gangguan jiwa; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis

di bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan

orang dengan gangguan jiwa.

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental

terdiri atas:

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Masalah Kejiwaan;

Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Masalah Kejiwaan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan


5


kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pernantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial

orang dengan masalah kejiwaan.

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa.

Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan


kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial

orang dengan gangguan jiwa.

c. Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik




evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi Sosial penyandang

disabilitas sensorik.


Penyandang Disabilitas Sensorik menyelenggarakan fungsi:


penyandang disabilitas sensorik;


sosial penyandang disabilitas sensorik;


kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik;


bidang rehabilitasi sosiaI penyandang disabilitas sensorik; dan

5) pemantauan, evaIuasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik.

Subdirektorat Rehabilitasi SosiaI Penyandang Disabilitas Sensorik

terdiri atas:

1) Seksi Pemenuhan Aksesibilitas Dasar;


6

Seksi Pemenuhan Aksesibilitas Dasar mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar,prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pemenuhan aksesibilitas dasar.

2) Seksi Monitoring dan Evaluasi

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan



bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi.

d. Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual

Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual





disabilitas intelektual.


Penyandang Disabilitas Intelektual menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan penimusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas intelektual;


sosial penyandang disabilitas intelektual;


kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

intelektual;


bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis

di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual.

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual terdiri atas:


7

1) Seksi Pendampingan Sosial

Seksi Pendampingan Sosial mempunyai tugas melakukan


penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang pendampingan sosial

2) Seksi Pelayanan Sosial.

Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pelayanan sosial.

e. Sub bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata

usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi

perencanaan program dan anggaran Direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

sebagai bagian dari Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang secara

lebih luas merupakan bagian dari renstra Kementerian Sosial yang di dalamnya

tertuang Visi dan Misi. Pada Renstra periode 2016 – 2019, yang menjadi fokus

kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah

melaksanakan upaya peningkatan kemampuan penyandang disabilitas untuk

memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kemampuan mereka dalam

berinteraksi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ini sejalan

dengan prinsip nawacita no. 5, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan

masyarakat Indonesia.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas bersifat

pelayanan langsung terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh Unit

Pelaksana Teknis (UPT), yang merupakan instansi vertikal yang secara teknis


8

berada di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Kementerian Sosial RI.

Selain instansi vertikal Kemensos, perpanjangan fungsi layanan ini juga

dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau dinas yang melayani bidang sosial pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh Indonesia.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dekonsentrasi

Selama tahun 2016, pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang

disabilitas secara langsung dilakukan oleh 20 Balai / Unit Pelaksana Teknis yang

membagi jenis pelayanan berdasarkan jenis disabilitas. 20 UPT tersebut tersebar di

seluruh Indonesia, dengan jangkauan pelayanan lintas provinsi, dan kab/ kota.

Keberadaan UPT saat ini menjadi ”show window” Kementerian Sosial,

khususnya dalam penanganan penyandang disabilitas yang tidak dapat dilayani

pada tingkat kab / kota dan Provinsi. UPT Penyandang Disabilitas merupakan

perwakilan Kementerian Sosial sebagai instansi vertikal di Daerah yang menangani

masalah disabilitas. Oleh karenanya, selain melakukan pelayanan dalam panti, UPT

juga memberikan layanan penjangkauan dengan sistem layanan luar panti, yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan layanan yang diperlukan di daerah.

Adapun Balai / UPT Panti yang memberikan pelayanan dan rehabilitasi

dibawah pembinaan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah

sebagai berikut :

Tabel 2 : Balai/UPT Bidang RS-PD Milik Kementerian Sosial RI

NO Program Alamat Target DP

Target LP

Anggaran2016

1 BBRSBD Soeharso,

Surakarta

Jl.Tentara Pelajar jebres

Surakarta 57126, Jawa Tengah 155 403

25.765.855.000

2 BBRSBG Kartini,

Temanggung

Jl. Kartini No.1 - 2, Temanggung,

Jawa Tengah 150 526

20.721.023.000

3 BBRVBD Cibinong,

Bogor

Jl.SKB No.5 Karadenan,

Cibinong, Bogor, 16913, Jawa

Tengah

85 160

17.604.644.000

4 BPBI Abiyoso,

Bandung Jl. Karkhof No.21 Leuwigajah,

Cimahi Selatan, Cimahi, 40532, 0 144

9.262.823.000


9


Target LP

Anggaran2016

Jawa Barat

5 PSBN Wyata Guna,

Bandung

Jl. Pajajaran No 52, Bandung,

Jawa Barat 175 190

14.281.148.000

6 PSBD Budi

Perkasa,

Palembang

Jl. Sosial No.441Km.5,

Palembang 20161, Sumatera

Selatan

85 75

10.948.654.000

7 PSBD Bahagia,

Medan

Jl. Williem Iskandar No.377,

Medan, 20222, Sumatera Utara 50 100

7.606.518.000

8 PSBL Dharmaguna,

Bengkulu

Jl. A.Yani Km.29,6 Gantung

Payung Banjarbaru, 70721

Kalimantan Selatan

80 175

8.522.854.000

9 PSBN Tan Miyat,

Bekasi

Jl. H.Moeljadi Djojomartono

No.19, Bekasi Timur, Jawa Barat 85 130

14.084.835.000

10 PSBRW Melati,

Jakarta

Jl. Gebang Sari No.38, Bambu

Apus, Jakarta Timur 80 130

8.755.697.000

11 PSBL Phalamarta,

Sukabumi

Jl. Perintis Kemerdekaan No.130

Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat 110 200

8.560.836.000

12 PSBRW Efata,

Kupang

Jl. Timor Raya Km 36 Kupang

Timur, NTT 70 185

7.802.229.000

13 PSBN Mahatmiya,

Bali

Jl. S.Parman No.1, Kediri,

Tabanan, 82123, Bali 50 90

7.916.663.000

14 PSBG Ciung

Wanara, Bogor

Jl. SKB No.3 Kel.Karadenan,

Kec. Cibinong, Bogor, Jawa

Barat

50 50

8.116.736.000

15 PSBN Tu Mou Tou,

Manado

Jl. Daan Mogot No.116-118,

Kel.Paal IV Tikala Baru, Manado,

95126, Sulawesi Utara

50 160

6.565.837.000

16 PSBLK Wasana

Bahagia, Ternate

Jl. Raya Kalumata No.133, Kota

Ternate Selatan 70 220

13.857.930.000

17 PSBL Budi Luhur,

Banjarbaru

Jl. Jend. A. Yani Km. 29,6 No. 50

Kel. Guntung Payung Kota

Banjarbaru Kalimantan Selatan

70 180

7.257.568.000


10


Target LP

Anggaran2016

18 PSBG Nipotowe,

Palu

Jl. Towua No.134, Palu,

Sulawesi Tengah 70 200

8.217.802.000

19 PSBD Wirajaya,

Makassar

Jl. A.P. Pettarani Makassar

90232, Sulawesi Selatan 120 130

11.215.115.000

20 PSBRW Meo Hai

Kendari

Jl. Mayjen DI Panjaitan No 173

Kendari Sulawesi Tenggara 35 150

5.847.056.000

Keterangan : - DP dalam panti, - LP : Luar Panti

Sejumlah 20 UPT tersebut melayani berbagai jenis disabilitas, tiga

diantaranya merupakan unit eselon II, dan satu dari ke 20 UPT tersebut merupakan

unit Eselon IV. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik dilaksanakan oleh :

BBRSBD Soeharso Solo, BBRVBD Cibinong- Bogor, PSBD Budi Perkasa

Palembang, PSBD Bahagia Medan, dan PSBD Wirajaya Makasar. Sedangkan

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual dilaksanakan oleh : BBRSBG

Kartini Temanggung, PSBG Ciung Wanara Bogor, dan PSBG Nipotowe Palu.

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dilayani oleh BPBI Abiyoso, PSBN

Wyata Guna Bandung, PSBN Tan Miyat Bekasi, dan PSBN Mahatmiya Bali.

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Rungu Wiicara dilaksanakan oleh :

PSBRW Melati Jakarta, PSBRW Efata Kupang, dan PSBRW Meohai Kendari.

Selain melalui UPT, pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang

disabilitas juga dilakukan dengan melibatkan Dinas Sosial ataupun Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang menangani masalah / urusan sosial, khususnya

penyandang disabilitas. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara

terkoordinasi dan terpadu, dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang

disabilitas. Kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas dilakukan melalui

progam rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial yang mencakup asistensi sosial,

advokasi sosial, bimbingan keterampilan, mental dan keagamaan, bimbingan sosial,

edukasional, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional untuk meningkatkan

kemampuan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Kegiatan Rehabilitasi sosial yang dilakukan melalui satker daerah, yaitu dengan


11

mekanisme dekonsentrasi. Anggaran Dekonsentrasi pada Tahun 2016, sebesar Rp.

55.775.682.000,-

B. Dasar Hukum

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan salah satu

satuan kerja teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Kementerian Sosial yang melaksanakan tugasnya berlandaskan Peraturan

Perundangan-Undangan, antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. e. Undang-Undang Nomor19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Pemenuhan

Hak-hak Penyandang Disabilitas. f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. g. Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. h. Peraturan Pemerintah Nomor 20, 21, 24 dan 25 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

i. Peraturan Presiden No.75 tahun 2015, tentang Rencana Aksi Nasional HAM (2016 – 2019).

j. Peraturan Presiden No.2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019

k. Peraturan Menteri Pan dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

l. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang SOTK Kementerian Sosial.

m. Permensos No. 27 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2015-2019

n. Resolusi UN ESCAP No. 58/4 Tahun 2002 Asian and Pacific Decade of Persons With Disability.

o. Resolusi PBB No. 61/106 Tahun 2006, Tentang Konvensi Hak-Hak Orang Dengan Kecacatan.

C. Aspek Strategis

Isu disabilitas merupakan cross cutting issue yang perlu mendapatkan

penanganan secara komprehensif. Penyandang Disabilitas merupakan salah satu

penyandang masalah kesejahteraan sosial yang permasalahannya sangat

kompleks, sehingga dalam penanganannya memerlukan upaya yang bersifat

terpadu dengan melibatkan multidisiplin dan multisektor dari berbagai pihak.


12

Permasalahan Penyandang Disabilitas bukan saja menjadi tanggung jawab

pemerintah, akan tetapi merupakan tanggung jawab segenap lapisan masyarakat

termasuk dunia usaha.

Pemerintah telah menetapkan isu disabilitas sebagai salah satu masalah

prioritas yang perlu ditangani. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2016 -

2019 dimana Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah menetapkan 3 prioritas

yaitu : 1) Ketelantaran 2) Kecacatan3) Ketunaan Sosial. Penyandang disabilitas

adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik

dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan

dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat

berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Isu strategis dalam percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan

pemerataan pada periode 2016 – 2019 adalah: (i)pertumbuhan ekonomi yang

inklusif terutama bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, (ii) peningkatan

penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk rentan dan

pekerja informal, (iii) perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat

kurang mampu dan rentan, dan (iv) pengembangan penghidupan berkelanjutan

(RPJMN 2016-2019).

Kondisi permasalahan penyandang disabilitas, tidak hanya menyangkut

permasalahan individu tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial. Cara

penanganannya pun telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan belas

kasihan (charity based approach), ke arah yang lebih mengedepankan pendekatan

yang mengutamakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (right based

approach). Pergeseran paradigma tersebut juga dilandasi fakta bahwa Pemerintah

Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with

Disabilities / CRPD (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada

tanggal 30 Maret 2007 di New York yang diwakili oleh Menteri Sosial Republik

Indonesia. Ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas tersebut menunjukan

kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan upaya penghormatan,

pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, yang

pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial penyandang

disabilitas. Ini mengandung konsekuensi bahwa setiap Penyandang Disabilitas


13

harus bebas dari penyiksaan, perlakuan yang salah, tidak manusiawi, semena-

mena, eksploitasi, dan merendahkan martabat manusia.

Disamping itu, penyandang disabilitas juga rentan terhadap resiko sakit dan

berbagai guncangan lainnya seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau dampak

negatif perubahan iklim. Berbagai risiko tersebut menyebabkan penyandang

disabilitas dan penduduk kurang mampu mengalami kemiskinan kronis atau

kesulitan untuk keluar dari kemiskinan. Menurut data Susenas diperkirakan 4,5 juta

dari 6 juta rumah tangga termiskin menetap dalam kemiskinan selama 3 tahun lebih,

sedangkan 1,5 juta rumah tangga termiskin terancam selalu dalam kondisi

kemiskinan. Untuk itu, diperlukan serangkaian kebijakan dan program perlindungan

yang memberi peluang bagi penduduk kurang mampu dan rentan.

Oleh karena itu, penanganan permasalahan Penyandang Disabilitas tidak

hanya berfokus pada Penyandang Disabilitas saja, tetapi juga diarahkan pada

pemeliharaan dan penyiapan kondisi lingkungan fisik yang dapat mendukung

perluasan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Perkembangan situasi dan

permasalahan Penyandang Disabilitas yang semakin kompleks merupakan

tantangan kita semua untuk membentuk kerangka kerja yang bertumpu pada

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

D. Sistematika Penyajian

Pembuatan Laporan Kinerja ini dilakukan dalam rangka untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas selama tahun 2016. Capaian kinerja (performance result) 2016 tersebut

diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2016 sebagai tolak

ukur keberhasilan tahunan organisasi. Dengan pola pikir tersebut, maka Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan umum dan fungsi

organisasi, dengan aspek strategis organisasi serta isu strategis.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2016, menjelaskan

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas tahun 2016.

Bab III Laporan Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Direktorat

Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dikaitkan


14

dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian strategis

untuk tahun 2016.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan

untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien

dan akuntabel, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasberpedoman

pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

a. RPJMN 2015-2019; b. Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2015 – 2019 ; c. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPMN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2007. Kementerian Sosial dalam 5 tahun (2015 – 2019) tidak menetapkan visi

tersendiri, namun menggunakan visi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019 (visi

presiden) yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan RPJMN 2015 - 2019 pengarusutamaan pembangunan

berkelanjutan yang harus dicapai dalam kurun waktu tersebut adalah : mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendukung kemandirian ekonomi,

keberlanjutan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi

kesenjangan antar wilayah; meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan; serta

semakin membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan yang tercermin pada

meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat

korupsi.

Berikut 9 program unggulan Presiden yang di sebut dengan “Nawa Cita” :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan


16

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, dimana

salah satuarah kebijakan nasional adalah penyelenggaraan perlindungan sosial

yang komprehensif, (Lamp. Perpresiden No. 2 tahun 2015) Ruang lingkup layanan

Rehabilitasi Sosial terdapat di dalam Arah Kebijakan Nomor 3: "Penyelenggaraan

perlindungan sosial yang komprehensif." Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025,

RPJMN 2015-2019, dan mempertimbang- kan tingginya tingkat ketimpangan serta

upaya penurunan tingkat kemiskinan sebesar 8-7 persen. Maka, arah kebijakan

Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung pencapaian Visi,

Misi, dan Nawa Cita adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif;

2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan

keluarga);

3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar;

4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

B. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis pada Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 tidak

terlepas dari konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional. Untuk

mendukung implementasinya, perlu upaya peningkatan advokasi regulasi dan

kebijakan sangat penting dilakukan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan

hak dasar penduduk penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok

masyarakat marjinal lain. Selain itu proses perencanaan, penganggaran dan

implementasi perlu dilakukan dengan pendekatan yang berpihak pada kelompok

tersebut. Selanjutnya dilakukan langkah untuk penyusunan Rencana Aksi Nasional

(RAN) Penyandang Disabilitas 2015-2019 yang saat ini telah ditetapkan dengan

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RAN HAM serta regulasi

pendukung bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat dan kelompok

marjinal lain.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2015-2019 telah

disusun dan telah disesuaikan dengan perkembangan terkini. Direktur Jenderal


17

Rehabilitasi Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang

telah ditetapkan, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik. Pada level Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandnag

Disabilitas, Visi yang hendak dicapai adalah : “Terwujudnya Rehabilitasi Sosial

bagi Penyandang Disbilitas Berbasiskan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”. Visi

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dijabarkan melalui misi

sebagai berikut:

1) Mewujudkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang berkeadilan,

2) Profesionalisme rehabilitasi sosial penyandang disabilitas,

3) Mewujudkan keselarasan peraturan perundangan dan kebijakan teknis

terhadap rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Pelaksanaan visi dan misi tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk

dapat mewujudkan masyarakat yang inklusif dengan menyediakan layanan yang

dapat di akses oleh semua pihak termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Komitmen ini

dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan

Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 8

tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana penyandang disabilitas

sebagaimana warga negara yang lain mempunyai hak yang sama untuk

memperoleh taraf kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang sama dalam hidup

bermasyarakat.

Pelayanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas salah satunya

dengan menyelenggarakan program asistensi sosial, rehabilitasi sosial berbasis

komunitas (luar panti) untuk PMKS yang berada di luar sistem keluarga, dan

pelayanan di dalam lembaga / panti (dalam panti).

C. Tujuan

Tujuan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas adalah :

1. Menyelaraskan peraturan perundangan dan kebijakan terhadap rehabilitasi sosial

Penyandang Disabilitas.

2. Mewujudkan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas yang berkeadilan,


18

3. Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang

terpadu dan terintegrasi melalui institusi dan masyarakat

Kebijakan diarahkan pada peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

penyandang disabilitas, yakni dengan meningkatkan advokasi regulasi dan

kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar penduduk

penyandang disabilitas.

Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diselenggarakan guna meningkatkan

kemampuan disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dan hak dasar. Selain

itu penyelenggaraan pelayanan juga dilakukan guna meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelaksana asistensi sosial melalui penguatan fungsi pendampingan dan

penjangkauan oleh SDM kesejahteraan sosial, peningkatan jejaring kerja melalui

media, dunia usaha dan masyarakat, pengembangan skema pendidikan dan

pelatihan bagi SDM kesejahteraan sosial serta pengembangan kapasitas

pengelolaan data.

D. Sasaran Strategis

Tujuan yang akan dicapai Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

berkaitan dengan pencapaian sasaran program sebagai berikut :

Tabel. 3 Sasaran Strategis dan Kegiatan 2016

No. Tujuan Strategis

(Sasaran Program)

2015-2019

Sasaran Strategis

2015-2019

Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya

kemampuan

kelompok marginal

lainnya dalam

pemenuhan hak

dasar dan

inklusivitas

Prosentase (%) penyandang

disabilitas yang meningkat

kemampuannya dalam

pemenuhan kebutuhan dasar

Terlaksananya pelayanan

rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas di

dalam dan luar lembaga

yang sesuai standar

Meningkatnya keselarasan

peraturan perundang-undangan

dan kebijakan teknis terhadap

rehabilitasi sosial bagi

Penyandang Disabilitas

Tersedianya regulasi

terkait pengembangan

akses lingkungan bagi

penyandang disabilitas


19

No. Tujuan Strategis

(Sasaran Program)

2015-2019

Sasaran Strategis

2015-2019

Sasaran Kegiatan

2. Penguatan

Kelembagaan dan

Sumber Daya

Manusia (SDM)

Penyelenggara

Kesejahteraan

Sosial

Persentase (%) Lembaga

Rehabilitasi Sosial yang

terakreditasi

Meningkatnya lembaga

yang terakreditasi dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

bidang rehabilitasi sosial

Prosentase (%) Tenaga

Kesejahteraan Sosial yang

terlatih dalam pelayanan

rehabilitasi sosial.

Meningkatnya Sumber

Daya manusia (SDM) yang

tersertifikasi dalam

penyelenggaraan sosial

bidang rehabilitasi sosial

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang disabilitas bertujuan memulihkan dan

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar

dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Keberadaan penyandang

disabilitas yang belum tersentuh dengan rehabilitasi sosial perlu disiasati dengan

adanya perluasan pelayanan rehabilitasi sosial. Oleh karenanya peningkatan

jangkauan dan akses terhadap rehabilitasi sosial penyandang disabilitas merupakan

salah satu sasaran strategis yang harus dicapai dalam penyelenggaraan layanan

terhadap penyandang disabilitas. Di samping itu, meluasnya jangkauan pelayanan

rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas harus dapat diimbangi dengan

peningkatan kompetensi, keterpaduan, dan kualitas rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas.Semua hal tersebut dapat terlaksana jika terdapat regulasi dan panduan

yang jelas yang mengatur bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial dapat

dilaksanakan pada berbagai tingkat. Penyelarasan peraturan perundang-undangan

dan kebijakan teknis terhadap rehabiltasi sosial penyandang disabilitas merupakan

hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan ini dapat dilaksanakan pada

berbagai tingkat / level. Pemerintah Pusat dalam hal ini bertugas sebagai pembuat

regulasi. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana telah disebut dalam uraian Bab satu

merupakan pelaksana pelayanan langsung bagi penyendang disabilitas yang masih

dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui rehabilitasi sosial. Pemerintah daerah

sendiri bertugas dalam melaksanakan rehabilitasi sosial yang jangkauan

pelayanannya berada pada tingkat kab / kota atau berada dalam provinsi yang

bersangkutan.

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan


20

organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama

ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada di dalam Renstra

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2015-2019, yang

diturunkan dari Rencana strategis di atasnya. Dalam Rencana kerja yang disajikan

sebagaimana berikut, merupakan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitas sebagai UKE II ditambah dengan unit kerja

dibawahnya, yaitu 20 UPT yang berada pada tingkat UKE III dan IV. Berikut ini

adalah Indikator Kinerja Utama Direktorat Rehabilitasi Sosial pada tahun 2016 :

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan 2016

No Sasaran

Strategis

(kemensos)

Program (UKE I ) Indikator

Kinerja Program

Indikator

Kinerja Utama

(IKU RSPD)

Indikator Kinerja

Kegiatan (Output)

1 Meningkatnya kemampuan penduduk kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

Meningkatnya Kemampuan Penyandang (keberfungsian sosial) Disabilitas melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti

Persentase penyandang Disabilitas miskin rentan yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam dan luar lembaga yang sesuai standar

Jumlah Penyandang

disabilitas yang

mendapatkan

rehabilitasi sosial, baik

di dalam dan luar panti

Jumlah Penyandang

Disabilitas Berat yang

mendapatkan

Asistensi Sosial

Penyandang

Disabilitas Berat

2 Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Meningkatnya kelembagaan dan SDM penyelenggara rehabilitasi sosial disabilitas

Persentase SDM dan Lembaga penyelenggara Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang meningkat kapasitasnya

Meningkatnya Sumber Daya manusia (SDM) yang tersertifikasi dan lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

Jumlah tenaga

kesejahteraan sosial

rehabilitasi sosial

bidang Penyandang

Disailitas yang terlatih

Jumlah lembaga

rehabilitasi sosial


yang telah

dikembangkan /

dibantu

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Rencana kinerja (Performance Plan) tahun 2016 merupakan penjabaran lebih

lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, di dalamnya memuat

capaian kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2016. Rencana Kinerja Tahun 2016

merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2015 – 2019 yang disusun

berdasarkan Renstra Kementerian Sosial RI. Berdasarkan atas rencana kinerja


21

tahunan tersebut, selanjutnya menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran

Kementerian Lembaga (RKA/KL). Setelah mendapatkan persetujuan anggaran

selanjutnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah menyusun

Penetapan Kinerja Tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas,

dan fungsi. Tabel perjanjian kinerja tersebut merupakan ringkasan dari perjanjian

kinerja (output) yang hendak dicapai melalui kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang

Disabilitas pada tahun 2016, yang diselenggarakan melalui kegiatan Pusat, 20 UPT,

dan 34 satuan kerja perangkat daerah / Dinas Sosial.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja 2016

Sasaran Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Target

Terlaksananya

rehabilitasi sosial bagi

peyandang disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti sesuai standar pelayanan

1.640

Penyandang Disabilitas yang mendapat rehabilitasi sosial dalam panti

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti (Berbasis Komunitas/Keluarga dan Masyarakat) sesuai standar pelayanan

16.356

Penyandang Disabilitas yang mendapat rehabilitasi sosial di luarpanti

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat

22.500 Penyandang Disabilitas Berat

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sosial

12.944 Penyandang Disabilitas

Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

863

SDM

Jumlah lembaga rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang telah dikembangkan/dibantu

24

Lembaga

Jumlah inisiasi / regulasi / peraturan / produk literasi yang dirancang / diterbitkan terkait akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas

18

Jenis Literasi/ Buku pedoman/ regulasi


22

BABIII AKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan kepada

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem

AKIP mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen

pemerintahan, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, dan

pelaporannya. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

Indonesia yang mewajibkan Kementerian untuk menerapkan sistem akuntabilitas

kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tuntutan akuntabilitas

publik mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan

pelaporan. Unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar

melakukan pelaporan kinerja kepada pemerintahan atasannya (managerial

accountability), akan tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada masyarakat

luas (public accountability). Sehingga menjadi kewajiban bagi Direktorat Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitas untuk dapat membuat laporan kinerja dan

menyampaikan informasi kinerja secara transparan, tidak saja kepada Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai atasan, tetapi juga kepada publik secara luas.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian Tahun 2016 dilakukan dengan cara

menyandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selama

tahun 2016 kinerja Direktorat RSPD dicapai melalui sasaran sebagai berikut :

Tabel 6 Pengukuran Kinerja…


23

Tabel 6. Pengukuran Kinerja

NO Indikator

Kinerja Utama Indikator Kinerja

Kegiatan

Sasaran Kegiatan Target

(output)

1

Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi peyandang disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan

1 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Di dalam panti

1.640

2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Di dalam panti

3 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Di dalam panti

4 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Di dalam panti

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti (Berbasis Komunitas/Keluarga dan Masyarakat) sesuai standar pelayanan

5 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Di Masyarakat

16.306

6 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Di Masyarakat

7 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Di Masyarakat

8 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Di Masyarakat

9 Pemenuhan Kebutuhan Alat Bantu Dengar Bagi PD Rungu Wicara

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat

10 Penetapan Calon Penerima Asistensi Sosial Bagi Peyandang Disabilitas Berat

22.500 11 Penyaluran Asistensi Sosial Bagi Pnyandang Disabilitas Berat

12 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas di Masyarakat

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sosial

13 Bantuan Sosial dukungan prestasi peningkatan kapasitas penyandang disabilitas

421 14 Bhakti Sosial Penjangkauan Penyandang Disabilitas

15 ASLKS melalui Dekonsentrasi

16 Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas melalui lembaga Kesejahteraan Sosial

17 Bantuan Sosial dukungan prestasi peningkatan kapasitas penyandang disabilitas melalui LKS

12.523


24

Jumlah lembaga yang mendapat bantuan sosial

18 Pemberian Bantuan Orsos/ Lembaga Disabilitas

30 19 Pemantapan Pendamping Uji Coba Penguatan Peran Keluarga

20 Pemantapan Petugas Orientasi Mobilitas bagi Rehabilitasi Sosial PD Netra

Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas

21 Bimbingan Teknis Pelaksanaan UNIT INFORMASI dan LAYANAN SOSIAL

1,363

22 Bimbingan Teknis Managemen PRS bagi Petugas Pelaksana di UPT/UPTD/LKS Sensorik

23 Peningkatan Ket. Perawatan & Bimbingan Penyandang Disabilitas Berat (Parenting Skill) bagi Pendamping dan Orangtua PDB & PD Intelektual

24 Bimbingan Teknis Pendampingan Bagi Petugas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual

25 Pembekalan Akses Komunikasi bagi Petugas Rehabilitasi Sosial PD Sensorik di Masyarakat di 2 Lokasi

26 Peningkatan Ketrampilan Pemilihan dan Penggunaan Alat Bantu Pen yandang Disabilitas Fisik

27 Peningkatan Keterampilan Manajemen Kasus Petugas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik

28 Koordinasi dan Pertemuan Bimbingan Teknis Bagi Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

29 Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

30 Bimbingan Teknis Pos Rehsos

33 Pelaksanaan Program Revitalisasi LKS Melalui Kegiatan Ekonomi Produktif untuk Peningkatan Produktivitas

34 Lanjutan Materi Berita TV ke dalam Bahasa Isyarat

Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas yang telah dikembangkan/dibantu

35 Revisi Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melalui Panti dan / atau lembaga (permenos 25/2012)

30


25

Jumlah literatur khusus bagi penyandang disabilitas netra baik cetak maupun elektronik (kitab suci, buku pelajaran, modul pelatihan, buku cerita)

36 Penyusunan Rancangan Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Luar Panti dan atau lembaga (Permensos 25/2012)

18

37 Penyusunan Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual

38 Penyusunan Standar Rehabilitasi Sosia PD Intelektual

39 Penyusunan Standar Aksesibilitas Dasar Penyandang Disabilitas Sensorik

40 Penyusunan NSPK Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Dalam Panti dan luar Panti)

41 Penyusunan SPM Rehabsos Penyandang Disabilitas

42 Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Sosial PD Fisik

43 Penyempurnaan Pedoman Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

44 Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Sosial PD Ganda

45 Penyusunan Pedoman Rumah Antara Bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM)

46 Rapat Finalisasi Penyusunan Pedoman Rumah Antara bagi PDM

47 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan atau Tugas Pembantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2017

48 Rekomendasi Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas


26

Sasaran Strategis 1 :Meningkatnya Keselarasan Peraturan Perundangan dan

Kebijakan Teknis Terhadap Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Sasaran strategis ini berkaitan dengan tersedianya regulasi terkait dengan

pengembangan akses lingkungan bagi penyandang disabilitas.

Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian (%)

Jumlah buku pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang Disabilitas

6 jenis Buku 6 jenis Buku 100

Jumlah literatur khusus bagi penyandang disabilitas

6 jenis buku 6 jenis buku 100

Jumlah Rekomendasi bidang rehabilitasi sosial penyandang Disabilitas

6 jenis

Rekomendasi

6 jenis

Rekomendasi 100

Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran ke-1 :

Peningkatan keselarasan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

teknis terhadap rehabilitasi sosial penyandang disabilitas ditandai dengan

diterbitkannya buku pedoman dan berbagai rekomendasi yang berkaitan dengan

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

1. Penyusunan buku pedoman bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

Penyusunan buku pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan atau acuan

dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan

memperhatikan prinsip pemenuhan hak. Kegiatan ini dibiayai oleh dana DIPA

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2016 dengan anggaran

sebesar 1,362,958,000. Pedoman yang terdiri dari :

Buku :

Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Sosial melalui LKSPDA

Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Sosial PD Fisik

Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Sosial PD Ganda

Penyusunan Pedoman Rumah Antara Bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM)

Penyusunan Pedoman translasi Penyampaian berita pada media

Penyusunan Juknis dan Pembuatan Instrumen Bimtek, Monev dan Supervisi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas


27

NSPK

Penyusunan Rancangan Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Luar Panti dan atau Lembaga (Permensos 25/2012)

Penyusunan Standar Rehabilitasi Sosial PD Intelektual

Penyusunan NSPK Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Dalam Panti dan Luar Panti)

Penyusunan Standar Aksesibilitas Dasar Penyandang Disabilitas

Draft MoU

Penyusunan MOU Layanan terintegrasi bagi Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ) antara Kemensos, Kemenkes, Kemendagri, Kemenko PMK, POLRI dan BPJS

2. Penyediaan buku bantu disabilitas

Buku Braille (literasi khusus) bagi penyandang Disabilitas Netra

a. Undang-undang Disabilitas Braille

b. Buku Alqurán Braille dan agama Islam lainnya

c. Buku Alkitab Braille dan buku rohani lainnya


28

d. Buku bacaan umum Braille

- psikologi

- meditasi

- kesehatan

e. Buku cerita Braille

- Buku fiksi

- Buku puisi

f. Buku Pengetahuan Umum dan Panduan sehari-hari

- memasak

- Bercocok tanam


29

3. Penyusunan rekomendasi berkaitan dengan bidang rehabilitasi sosial


Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan dan pertimbangan pada

penyempurnaan atau harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan

teknis rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas Kegiatan ini dibiayai oleh

dana DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2016

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.149.763.000,-, Realisasi anggaran

sebesar Rp. 999.230.050 dan realisasi fisik 100 persen. Output dari kegiatan ini

adalah tersusunnya 6 rekomendasi berkaitan dengan Rehabsos Disabilitas,

melalui kegiatan worksop, rapat koordinasi, maupun pertemuan lainnya.

A. Implementasi Aksi HAM

Pembahasan Aksi HAM 2016/2017

Peningkatan Implementasi RANHAM PD

Sinkronisasi Program Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Foto kegiatan pembahasan Aksi HAM 2016 / 2017

B. Pembahasan Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Tindak Lanjutnya

Rapat Koordinasi Lintas Kementerian Lembaga untuk Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas

Sosialisasi UU Penyandang Disabilitas 2016

Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Pelaksana UU No.8/2016

Foto Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan UU PD


30

C. Pendataan Disabilitas

Pertemuan Pembahasan Hasil Survey UNESCAP dan BPS tentang Data Penyandang Disabilitas

Foto Pembahasan Kartu Penyandang Disabilitas

D. Penanganan Disabilitas Mental Indonesia

Workshop Peran Lintas Sektor Sosial dalam Penanganan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM)

E. Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas melalui pemberian bantua

dana hibah dalam negeri

Koordinasi Pelaksanaan Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang

Workshop Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Membuka Peluang Kerja Bagi Penyandang Disabilitas

F. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik

Pertemuan Koordinasi bidang PD Sensorik

Pertemuan Rutin & Koordinasi Antara Pendamping, Keluarga dan Masyarakat Uji Coba Penguatan Peran keluarga & masyarakat dalam Rehabsos PD Rungu, Wicara dan RW.

Selain melalui kegiatan pertemuan yang telah terjadwalkan, rekomendasi

dapat pula diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi

bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Pada saat melakukan kegiatan

ini pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, seringkali diperoleh

informasi-informasi penting di lapangan. Dari hasil monitoring dan evaluasi

diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan pada

penyempurnaan program dan kebijakan teknis rehabilitasi sosial bagi

penyandang disabilitas.


31

OUTCOME SASARAN I:

Dengan pencapaian output pada strategis 1, yaitu dihasilkannya sejumlah 18

jenis buku atau rekomendasi merupakan cara dalam meningkatkan keselarasan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis terhadap penyandang

disabilitas. Buku pedoman diberikan kepada Dinas Sosial di Provinsi dan Kab/kota,

serta pihak lain yang berkepentingan seperti Bappeda dan Organisasi Sosial, atau

LKS yang melaksanakan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas

Outcome dari jenis sasaran ini, yaitu memberikan pemahaman bagi pelaksana

baik di tingkat pusat, provinsi, kab/ kota ataupun masyarakat, seperti LKS dan

lembaga sosial yang menangani penyandang diabilitas. Diharapkan buku pedoman

dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang

ada.

Indikator outcome :

1. Buku pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang

digunakan oleh pelaksana rehabsos PD baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penggunaan buku oleh masyarakat atau LKS pelaksana rehabilitasi sosial.

2. Penyandang disabilitas netra mendapatkan akses dalam memperoleh ilmu

pengetahunan dengan berlangganan buku atau majalah dalam bentuk braile.

Mereka lebih mengetahhui dan memahami dunia luar dengan melalui buku

braille, mendapatlan informasi yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas

hidup mereka.

3. Berkaitan dengan rekomendasi kebijakan yang telah dilaksanakan menjadi

masukan terhadap kebijakan bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Outcome yang dicapai adalah memperjelas kondisi permasalahan dan potensi

berkaitan dengan disabilitas. Rekomendasai yang dihasilkan akan menjadi

masukan untuk pengembangan program rehabilitasi sosial. Pada tahun 2016

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah mengawal terbitnya

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui berbagai

kegiatan, Dit RSPD bersama stakeholder terkait akan meneruskan upaya

pengimplementasiannya, dengan mendorong terbitnya peraturan pendukung UU

tersebut.


32

Rekomendasi juga dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen antar

berbagai pihak. Pencapaiannya dapat dikatakan sekitar 15%, dimana pada saat

ini pemerintah daerah mulai bertindak untuk membuat perda yang mendukung

disablitas. Pada tahun 2016 juga Kemensos telah berproses melakukan MoU

dengan intansi terkait, seperti Kementerian Kesehatan, BPJS, Kepolisian RI,

dan Kemendagri, dalam upaya menangani penyandang disabilitas mental

secara terintegrasi.

Indikator capaian outcome dapat dilihat dari :

a. Jumlah penyandang disabilitas yang dapat mengakses dan berhasil

memperoleh layanan publik (Mendaftarkan dan mendampingi PMKS dalam

mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau lingkungan

sosial lainnya)

b. Jumlah daerah provinsi dan kab / kota yang menerbitkan regulasi untuk

pemenuhan hak dasar dan inklusivitas Penyandang Disabilitas. Sampai saat

ini sudah ada 18 provinsi / kab / kota yang menerbitkan Perda tentang

disabilitas.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang

Disabilitas

Sasaran strategis ini berkaitan dengan sasaran terlaksananya pelayanan

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam dan luar lembaga yang sesuai

standar.


Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial baik di dalam maupun di luar lembaga

53.440 53.440 100

Terlaksananya rehabiliasi sosial bagi penyandang disabilitas ditunjukan dengan

adanya penyandang disabilitas baik yang dilayani di dalam panti maupun di luar

panti. Pada tahun 2016 pencapaian rehabilitasi sosial di dalam panti secara total

memenuhi 100%, namun persebarannya tidak seperti yang direncanakan. Hal


Fokus utama sasaran ini adalah penyandang disabilitas yang mendapatkan

rehabilitasi sosial. Pencapaian Indikator Rehabilitasi sosial terhadap penyandang


33

disabilitas dilakukan melalui kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi

Penyandang Disabilitas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui kegiatan rehabilitasi sosial.

Kegiatan ini dibiayai oleh dana DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas, 20 UPT Kemensos, dan dekonsentrasi di 34 provinsi, yang terdiri dari :

Tabel 9. Rincian Capaian Target Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Kegiatan Target Realisasi Capaian (%)

Rehabiitasi terhadap penyandang disabiitas, dengan sistem panti.

1.640 1.590 97%

Penyaluran Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat

22.500 22.500 100

Rehabilitasi dan Layanan luar panti 16.306 16.331 100,2

Bantuan sosial melalui dekonsentrasi 12.523 12.523 100

Pemberian bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (melalui pusat)

421 446 105,9

Uji Coba Sentra Pemberdayaan Sosial dan Vokasional bg PD Intelektual

50 50 100

OUTCOME SASARAN 2 :

Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang

diselenggarakan di dalam panti maupun di luar panti, diharapkan akan semakin

meningkatkan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas

yang telah dilatih di panti sosial secara signifikan telah mengalami perubahan dalam

hal peningkatan kemampuan kemampuan motorik, berinteraksi sosial, dan

peningkatan keterampilan dalam bidang usaha.

Outcome sasaran strategis ke dua ini adalah penyandang disabilitas yang

telah meningkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan

keberfungsian sosialnya. Dengan adanya pemberian bantuan sosial melalui

program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat, 22.500 penerima manfaat

meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu hasil

penelitian di Lampung (Fitriani : 2016) membuktikan adanya kepuasan penerima

manfaat dengan adanya bantuan yang diterima setiap bulannya, yaitu sebesar


34

Rp.300.000 bulan yang dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi harian yang

diperlukan oleh penyandang disabilitas berat. Meskipun demikian outcome tersebut

belum disertai dengan impact yang diharapkan, yaitu meningkatnya perawatan dari

keluarga dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Penelitian dari Pusat Penelitian

dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, yang dilakukan

menyatakan bahwa hasil penelitian, hak penyandang disabilitas sudah dipenuhi

keluarga, namun belum melibatkan instansi lain di luar sektor sosial. Seperti halnya

dengan kebutuhan layanan fisioterapi yang belum terstandar sesuai dengan profesi

(perawat, fisioterapi). Keluarga PDB juga belum memiliki akses terhadap layanan

POSYANDU. Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Berat di daerah belum

melibatkan instansi terkait diluar Dinas Sosial sehingga tanggung jawab masih

bertumpu pada program instansi sosial. Berikut ini hasil penelitian Puslitbang kesos.

Sumber : penelitian Puslitbang Kesos 2016

Pencapaian rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di luar panti yaitu sebanyak

16.331 orang, yang diberikan pelayanan melalui pemberian UEP, Penjangkauan

UPT, pemberian alat bantu, UPSK, LBK maupun dengan melalui layanan

kedaruratan. Dari hasil pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan, dapat diketahui

bahwa masih sebagian kecil yang mampu bekerja. Dari 1.590 orang penyandang

disabilitas yang dilayani selama setahun di dalam panti sosial, terdapat 945 orang

penyandang disabilitas yang sudah dapat bekerja di perusahaan, yaitu sebesar 20%

dari total yang dilayani di panti. Kegiatan rehabilitasi sosial diarahkan mampu

mengantarkan penyandang disabilitas ke dunia kerja sehingga memperolah


35

penghasilan dan hidup layak, memiliki sumber penghidupan dan mampu

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat.

Outcome terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak dasar, dengan indikator :

a. Berat badan Penyandang Disabilitas sebelum dan setelah rehabilitasi

b. Kebersihan penampilan fisik PMKS sebelum dan setelah rehabilitasi

c. Kesehatan jasmani sebelum dan sesudah direhabilitasi

d. Penyandang Disabilitas yang mampu melakukan aktivitas pokok perawatan diri

seperti makan, minum, mandi, berpakaian, berpindah tempat, ke toilet, dan

mencuci tanpa atau dengan hanya sedikit bantuan orang lain.

e. Penyandang Disabilitas yang memperoleh Akta Lahir, KTP, surat nikah dan KK

sebagai hasil dari pendampingan.

Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas , yang ditunjukan

dengan kemampuan interaksi dengan lingkungannya dan kemampuan melakukan

peran sosial sesuai dengan status sosialnya. Pencapaian Outcome jika dapat

memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kemampuan keterampilan sesudah di rehabilitasi

b. Meningkatnya Kemampuan sosial sesudah di rehabilitasi

c. Meningkatnya Kemampuan usaha setelah di rehabilitasi

d. Dapat diterima atau disalurkan ke tempat kerja

Indikator :

Meningkatnya kemampuan penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan

dasar melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 30.940

orang Penyandang Disabilitas baik di dalam panti maupun di luar panti.

Sebanyak 1.590 orang penyandang Disabilitas telah mengikuti rehabilitasi sosial

melalui sistem pelayanan dalam panti

Sebanyak 22.500 orang penyandang disabilitas berat telah meningkat kemampuan

pemenuhan kebutuhan dasar melalui ASPDB.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas

Sasaran strategis ini berkaitan dengan sasaran meningkatnya Sumber Daya

manusia (SDM) yang tersertifikasi dalam penyelenggaraan sosial bidang rehabilitasi

sosial. Jumlah anggaran untuk peningkatan SDM adalah sebesar Rp.

1,362,958,000,-


36

Tabel 9. CapaianSasaran Strategis 3

Indikator Kinerja (IKU) Target Realisasi Capaian (%)

Jumlah SDM Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang meningkat kapasitasnya

863 863 100


Pada mulanya (awal tahun 2016), target sasaran SDM yang diberikan

pelatihan adala sebanyak 1.363. seiring dengan revisi karena penghematan dan

pemblokiran anggaran, maka jumlah target SDM dikurangi menjadi 863 orang.

Target ini masih berada di atas target yang tertera dalam dokumen Renstra Dit.

RSPD, yang mencantumkan jumlah sasaran SDM sebanyak 695 SDM. Pencapaian

indikator kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM bidang Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas dicapai melalui berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Akses Komunikasi Bahasa Isyarat bagi Petugas Rehabilitasi 2. Pemantapan Pendamping Uji Coba Penguatan Peran Keluarga 3. Pendampingan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di UPT/UPTD/LKS Sensorik 4. Peningkatan Kapasitas SDM Pada Balai Penerbitan Braille Indonesia 5. Koordinasi dan Pertemuan Bimbingan Teknis bagi kepala Seksi Rehabsos PD 6. Peningkatan Kapasitas SDM di UPT Rehabilitasi Sosial Penyandnag Disabilitas

Dalam mempersiapkan SDM yang handal di bidang rehabilitasi sosial

penyandnag disabilitas, dilakukan peningkatan kapasitas SDM , baik di tingkat

pusat, UPT, maupun masyarakat yang menyelenggarakan rehabilitasi bagi

Penyanndang disabilitas. Anggaran yang digunakan sebesr : Rp. 2,767,260,000,-

Peningkatan SDM di BPBI guna meningkatkan kapasitasnya dalam bidang

penerbitan dan produksi Braille yang dimanfaatkan oleh masyarakat penyandang

disabilitas netra di seluruh nusantara. Pada tahun 2016, ada 42 pegawai BPBI yang

dilatih di bidang braille.


37

Kegiatan Peningkatan SDM Rehabsos PD

OUTCOME SASARAN 3 :

Outcome sasaran strategis ke tiga adalah meningkatnya kualitas sumberdaya

pelaksana rehabilitasi sosial di unit pelaksana Tenis Kementerian Sosial, Unit

Pelaksana Teknis pemerintah Daerah, di Lembaga Kesejahteraan Sosial dan di

masyarakat. Peningkatan kualitas akan memberikan pengaruh pada peningkatan

pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Hasil yang diperoleh dari

kegiatan peningkatan kualitas SDM dapat diaplikasikan di lembaga rehabilitasi

sosial atau di masyarakat.

Indikator : Meningkatnya kapasitas SDM penyelenggara Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabiltas baik di UPT / UPTD, LKS dan masyarakat.

Sasaran Strategis 4 : Meluasnya Pelayanan dan Rehabilitasi sosial terhadap

Penyandang Disabilitas Berbasis Institusi Masyarakat

Sasaran strategis ini berkaitan dengan sasaran Meningkatnya lembaga yang

terakreditasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial


Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas yang telah dikembangkan / dibantu

24

28

101


38

Target semula di awal tahun adalah sebanyak 24 lembaga yang

dikembangkan / dibantu, dalam perkembangannya, setelah mengalami revisi karena

penghematan dan pemblokiran anggaran, maka target lembaga yang dibantu

dikurangi menjadi 24 lembaga. Namun pencapaiannya sebanyak 28 lembaga yang

dibantu melalui anggaran DIPA Dit. RSPD. Kegiatan ini dibiayai oleh dana DIPA

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2016 dengan alokasi

anggaran sebesar 3.731.374.000, Realisasi anggaran sebesar 3.481.731 dan

realisasi fisik 101 persen. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan

peningkatan kapasitas lembaga perlindungan dan rehabilitasi sosial Penyandang

disabilitas sebanyak 28 yang terdiri dari : Yayasan Hikmah Syahadah (Rp.

289.045.000); PA ALB Bananul Amanah (Rp. 518.965.000), Panti Penyandang

Cacat Pelaihari (Rp. 183.651.000), Panti Sosial Bina Netra (Rp. 106.260.000) , LKS

PD Yaumul Hasanah (Rp. 383.864.000), Yayasan Lembaga Pemberdayaan Tenaga

Kerja Penyandang Cacat (Rp. 355.999.000), Yayasan Keluarga Tunarungu Sehjira

(Rp. 20.110.000), Organisasi Pospera Tuna Rungu Indonesia((Rp. 150.000.000,-),

Yayasan Tuna Netra Mandiri Prov. PB (Rp. 115.603.750), LKSA Yavinnayah (Rp.

43.200.000), Persatuan Penyandang Cacat JBR (Rp. 50.000.000), Yayasan Sabillun

Najah (Rp. 297.900.000).

Yayasan Taruna Mandiri (Bantuan Operasional Kendaraan), Persatuan

Penyandang Cacat Jember (50.000.000). Sedangkan kegiatan pengembangan dan

bantuan bagi lembaga rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan

untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam memberikan perlindungan dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui kegiatan rehabilitasi sosial.

Pengembangan layanan LKS melalui di yayasan Asih Budi dan Rumah

Kampus.

Selain melalui APBN, pemberian bantuan terhadap lembaga diperoleh dari

alokasi bantuan yang bersumber dari dana hibah dalam negeri, antara lain sebagai

berikut : Pertuni DKI (23.500.000), Bara JP (48.300.000), Tuah Sakato Padang

(157.500.000), Pertuni Malang (48.300.000), Samara Lombok (30.000.000), Samara

lombok – UEP (25.000.000),


39

Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran ke-4

Pencapaian sasaran strategis ke empat dilakukan dengan pendekatan

terhadap institusi atau lembaga penyeleggara rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas atau lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang memiliki kepedulian

terhadap penyandang disabilitas. Perluasan pelayanan rehabilitasi sosial ini

dimaksudkan agar layanan rehabiiitasi sosial dapat dengan mudah dijangkau oleh

penyandang disabilitas. Jumlah lembaga yang dibantu pada tahun 2016 adalah

sebanyak 28 lembaga, dari target semula sebes.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Rehablitasi Sosial

Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan sasaran strategis yeng ke empat ini

adalah dengan cara :

OUTCOME SASARAN 4 :

Meningkatnya rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas berbasis institusi

masyarakat, menandakan tingginya komitmen masyarakat dalam pemenuhan hak

penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat. Target sasaran tahun 2016

sebanyak 30 lembaga dicapai 26 lembaga yang berhasil dikembangkan atau

dibantu dalam hal pelayanan terhadap penyandang disabilitas maupun layanan

lainnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah usaha ekonomi produktif pada

lembaga, akan tetapi lembaga yang dibantu belum dapat mencakup seluruh wilayah

Indonesia.

Indikator :

Semakin meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

yang dilakukan oleh lembaga milik masyarakat, sebanyak 28 lembaga rehabilitasi

sosial penyandang Disabilitas.

OUTCOME :

Keberhasilan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dapat dilihat

dari segi :

1. Penyandang disabilitas sudah mempunyai kemauan dan kemampuan dalam

memotivasi diri. Bagi mereka penyandang disabilitas yang sudah dilatih mampu

memahami dan menguasai suatu ketrampilan kerja tertentu yang dapat

digunakan sebagai bekal untuk mendapat peghasilan yang dapat menghidupi diri


40

sendiri, atau bersama degan keluarga. Penyandang disabilitas dapat beradaptasi

dengan lingkungan sosial secara wajar dalam lingkungan kemasyarakatan.

2. Semakin banyaknya keterlibatan instansi lain maupun dunia usaha dalam

pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat dapat menerima dan

memberikan kesempatan kerja / usaha dan mengusahakan lapangan pekerjaan

secara layak kepada penyandang disabilitas. Seperti halnya di Yayasan Rumah

Kampus dan Yayasan Asih Budi.

3. Bagi masyarakat sendiri, dapat memahami dan menghayati bahwa

permasalahan penyandang disabilitas bukanmerupakan tanggung jawab

pemerintah saja tetapi, merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab

bersama.Masyarakat memberikan kesempatan secara terbuka kepada

penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di

masyarakat, baik dalam kegiatansosial, keagamaan, maupun kegiatan lainnya.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

Pembandingan capaian kinerja pada Diektorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat

dalam tabel di bahwah ini. Capaian kinerja dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, yaitu capaian target pada tahun 2015, serta dibandingkan dengan

target yang harus dilayani sesuai dengan Renstra Direktorat rehabilitasi sosial

periode tahun 2015 – 2019, seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 11. Pembandingan Capaian Kinerja (per 4 sasaran)

No Sasaran Kegiatan Sasaran

Penerima

Layanan/Unit

Satuan

Capaian

2015

Capaian

2016

Target Renstra

(target 5

tahun)

3 th ke

depan

Progres

1. Rehabilitasi Sosial

Penyandang

Disabilitas (RSPD)

Penyandang

Disabilitas (jiwa)

51.938

PD

53.440

PD

273.795

PD

168.417

PD

38,5%


41

Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas menunjukan peningkatan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yaitu dengan realisasi fisik 100%,

sedangkan realisasi keuangan 96.26 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya

yang mencapai 94,22 %. Peningkatan capaian ini menunjukan kinerja yang semakin

baik dari tahun ke tahun. Namun demikan, pencapaian ini masih jauh dari beban

populasi PMKS Penyandang disabilitas yang harus ditangani di Indonesia, yaitu

sebesar 6.800.640 penyandang disabilitas.

Seperti kita ketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas masih cukup tinggi.

Berdasarkan hasil Susenas Badan Pusat Statistik tahun 2012 menunjukkan bahwa

jumlah penyandang disabilitas sebesar 6.008.640 jiwa, yang dibagi dalam beberapa

kategori yaitu: 1) Penyandang Disabilitas Netra 1.780.204 jiwa; 2) Penyandang

Disabilitas rungu 472.817 jiwa.;3) Penyandang Disabilitas wicara 164.686 jiwa; 4)

Penyandang Disabilitas Intelektual 402.817 jiwa; 5) Penyandang disabilitas mental

170.120 jiwa; 6) Penyandang Disabilitas Ganda 2.401.592 jiwa.

2. keselarasan

peraturan

perundang-

undangan dan

kebijakan teknis

terhadap rehabilitasi

sosial bagi

penyandang

disabilitas.

Jumlah

rekomendasi

terhadap regulasi,

dan buku

pedoman

rehabilitasi sosial

penyandang

disabilitas

27

18 110 65 40,9%

3. Meningkatnya

kapasitas Sumber

Daya Manusia

(SDM) bidang

rehabilitasi sosial

penyandang

Disabilitas

Jumlah SDM

pelaksana

Rehabilitasi sosial

baik di lembaga

milik pemerintah

maupun swasta /

masyarakat

846

SDM

863

SDM

5.004 3.295 34,1%

4, Meningkatnya

rehabilitasi sosial

Penyandang

Disabilitas berbasis

institusi masyarakat.

Jumlah LKS yang

diantu dalam

pelaksanaan

rehabilitasi sosial

Penyandang

disabilitas

41 LKS 28 LKS 170 101 40,6%


42

Meskipun dari tahun ke tahun sasaran PD yang mendapatkan pelayanan

semakin meningkat, namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan

peningkatkan permasalahan PD yang juga mengalami peningkatan baik dalam hal

jumlah maupun kualitasnya. Permasalahan utama yang dihadapi adalah pencapaian

sasaran ini sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia (APBN) dan belum

adanya kemampuan dalam menggali sumber dana lain baik dari dalam maupun luar

negeri sehingga target sasaran tidak dapat naik secara signifikan.

Dalam mewujudkan keselarasan peraturan perundang-undangan dengan

pelayanan yang terjadi di daerah sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan,

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas membentuk perangkat yang

dapat dijadikan penyokong dalam pelaksanaan rehabilitasi sopsial terhadap

+penyandang disabilitas. Adapaun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Membangun kerjasama dan dukungan yang baik antara Instansi/Dinas sosial,

instansi terkait, masyarakat Orsos/LSM di daerah dan lembaga Pelayanan

Sosial penyandang disabilitas.

2. Memanfaatkan sarana yang ada di tingkat provinsi / kota / kabupaten untuk

melaksanakan kegiatan program.

3. Melaksanakan sinkronisasi antara program pusat dan daerah sehingga terjadi

efektifitas dan efisiensi program pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

Hal tersebut diwujudkan dengan dilakukannya penyusunan berbagai bugi pedoman

dan petunjuk pelaksanaan untuk kegiatan yang dapat dilakukan di daerah dengan

pendanaan dari APBN. Dukungan terhadap regulasi ini masih perlu diperbanyak

mengingat luasnya bidang pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Pada tahun 2016 dihasilkan 15 Buku, dan 32 laporan yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial guna memberikan rekomendasi bagi

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosil bagi penyandang disabilitas.

Di samping itu, peningkatan kapasitas SDM pelaksana rehabilitasi sosial

dilaksanakan dalam rangka membangun SDM yang berkualitas di bidang rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas. Jumlah SDM yang dilatih tersebut hanya sebagian

kecil dari jumlah SDM yang dibutuhkan dan masih memerlukan pelatihan. Apalagi

jika dibandingkan dengan jumlah total penyandang disabilitas yang berkisar

6.008.640 orang.


43

C. Realisasi Anggaran 2016

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas selain melaksanakan

kegiatan di pusat juga memberikan anggaran untuk di daerah, yaitu kegiatan

rehabilitasi sosial yang dilakukan melalui 20 UPT yang tersebar di seluruh tanah air,

dengan anggaran Rp. 222.911.823.000,-. Di samping itu, tersedia juga mekanisme

pemberian pelayanan melalui dana dekonsentrasi. Anggaran yang disediakan untuk

dana dekonsentrasi sebesar Rp. 55.775.682.000,- untuk 34 provinsi. Kegiatan yang

dilakukan adalah UPSK, deteksi dini, RBM, pemberian UEP, kampanye sosial,

pendampingan ASPDB. Beberapa provinsi sudah memiliki Perda mengenai

penyandang disabilitas, seperti : DIY, Jateng, Lampung, Bali, kalbar, Jabar, Aceh,

juga di Kota Sukoharjo dan Kota Malang. Dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan

dekonsentrasi dapat diketahui adanya terjadi kerja sama potensi lembaga Kesos

yang banyak memfasilitasi PD, misalnya bunga Bali, Puspadi- yayasan eks Yakkum

(sudah memberikan kursi roda yang adaptif). Di samping itu juga adanya

keterlibatan dari penyandang disabilitas sendiri dalam penangan RBM.

Realisasi keuangan secara keseluruhan menunjukan 96,29 %. Sedangkan

realisasi fisik pelaksanaan kegiatan adalah sebesar 100%. Adapun realisasi

anggaran kegiatan rehabilitasi sosial melalui Pusat, UPT dan dekonsentrasi dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Realisasi Keuangan Pusat, UPT dan Dekonsentrasi 2016 No Satker Anggaran Blokir Realisasi (Rp.)

1. Pusat 89.494.446.000,- 3.637.244.000,- 82.655.447.343,-

2. UPT 222.911.823.000,- 214.725.267.320

3. Dekonsentrasi (34

provinsi) 55.775.682.000,- 53.639.014.759

Jumlah 336,806,091,000 429,730,377,852

Realisasi 96,29 %


44

Tabel. 13 Realisasi Keuangan Dit. RSPD

Output Dit. RSPD Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.)

2243.069 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual (Orang)

74.313.095.000 71.566.388.128

2243.101 SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (Orang)

2.767.260.000 1.633.852.535

2243.102 Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang telah dikembangkan/dibantu (Lembaga)

3.422.050.000 2.772.983.283

2243.103 Buku Pedoman Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (Buku)

1.362.958.000 461.652.852

2243.104 Rekomendasi Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (Rekomendasi)

1.384.951.000 772.531.099

2243.105 Laporan Keuangan/Kinerja/Monitoring/Evaluasi/Publikasi serta Pelaksanaan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (Laporan)

4.492.802.000 2.644.985.576

2243.106 Dokumen Perencanaan/Program/Anggaran/Data dan Informasi/Kebijakan bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (Dokumen)

1.242.520.000 695.750.856

2243.994 Layanan Perkantoran (Bulan Layanan) 508.810.000 390.217.495

Hambatan yang ditemui dalam penyerapan realisasi anggaran yang terkait

dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, khususnya di Pusat antara lain

berkaitan dengan :

1) Perubahan SOTK kementerian sosial berpengaruh pada pencapaian realisasi,

DIPA yang sebelumnya telah disahkan mengalami revisi, yang disesuaikan

dengan nomenklatur pada SOTK terbaru, sehingga pada awal tahun kegiatan

belum dapat dilaksanakan.

2) Kegiatan Pos Rehsos kurang dapat dilaksanakan secara optimal karena

kurangya kesiapan di beberapa lokasi uji coba (antara lain : DKI, DIY, dan

Jateng). Disebabkan faktor SDM dan sistem administrasi pertanggungjawaban

keuangan yang masih berada di pusat.

3) Data dan kelengkapan calon penerima bantuan sosial yang kurang lengkap,

sementara jumlah petugas yang menangani proses dari mulai penelaahan

sampai dengan proses pencairan sangat kurang. Proses pengajuan bantuan

sosial dari daerah yang kurang memenuhi persyartan kriteria penerima bantuan.


45

4) Berkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi kendala yang terjadi adalah

Beberapa provinsi kurang mendapatkan dukungan penganggaran dari APBD,

bahkan terdapat APBD yang anggarannya lebih kecil daripada anggaran APBN

untuk pelayanan rehabilitasi sosial.

Untuk persebaran realisasi keuangan di UPT RSPD kemensos bidang

rehabilitasi sosial penyandnag disabilitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 13. Realisasi Keuangan UPT RSPD tahun 2016

NO Kegiatan Pagu Realisasi %

1. Balai Penerbitan Braille Indonesia "Abiyoso", Bandung

9.262.823.000

8.825.832.285 95,28%

2. Panti Sosial Bina Laras Phala Martha, Sukabumi

8.560.836.000

8.313.292.348

97,11%

3. Panti Sosial Bina Netra "Wiyata Guna", Bandung

14.281.148.000

13.327.403.180

93,32%

4. Panti Sosial Bina Daksa "Budi Perkasa", Palembang

25.765.855.000

25.184.700.644

97,74%

5. Panti Sosial Bina Daksa "Wirajaya", Makassar

20.721.023.000

20.227.617.293

97,62%

6. Panti Sosial Bina Netra "Mahatmiya" Tabanan

10.948.654.000

10.582.588.405

96,66%

7. Panti Sosial Bina Netra "Tu Mou Tou", Manado

11.215.115.000

11.145.710.863

99,38%

8. Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis "Wasana Bahagia" Ternate

7.916.663.000

7.333.980.373

92,64%

9. Panti Sosial Bina Netra Tan Miyat, Bekasi

6.565.837.000

6.044.210.400

92,06%

10. Panti Sosial Bina Daksa Bahagia Sumatera Utara

13.857.930.000

13.188.871.890 95,17%

11. Panti Sosial Bina Laras "Budi Luhur" Banjarmasin

14.084.835.000

13.690.749.702

97,20%

12. Panti Sosial Bina Grahita "Ciung Wanara", Bogor

7.606.518.000

7.118.228.960

93,58%

13. Panti Sosial Bina Grahita "Nipotowe", Palu

7.257.568.000

7.148.449.776

98,50%

14. Panti Sosial Bina Laras "Dharma Guna" Bengkulu

8.116.736.000

7.766.458.907

95,68%


46


15. Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Melati" Jakarta

8.217.802.000

7.971.266.365

97,00%

16. Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Effata" Kupang

8.522.854.000

8.162.019.956

95,77%

17. Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Meohai" Kendari

8.755.697.000

8.486.014.709

96,92%

Total : 222.911.823.000 214.725.267.32

0 96.33%

Adapun pagu dan realisasi anggaran kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang

Disabilitaspada 34 provinsi melalui mekanisme dana dekonsentrasi dapat dilihat

sebagai berikut :

Tabel. 14. Realisasi Keuangan melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2016


1 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

2.861.485.000

2.739.870.000 95,7%

2 Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

4.768.316.000

4.652.505.000 97,6%

3 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

3.697.344.000

3.674.868.000 99,4%

4 Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta

2.556.300.000

2.548.057.100 99,7%

5 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

3.906.230.000

3.903.245.500 99,9%

6 Dinas Sosial Aceh

1.630.699.000

1.573.381.000 96,5%

7 Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Provinsi Sumatera Utara

2.442.895.000

2.402.752.000 98,4%

8 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

1.650.790.000

1.619.468.000 98,1%

9 Dinas Sosial Provinsi Riau

752.950.000

724.093.000 96,2%

10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi

1.395.050.000

1.095.125.900 78,5%

11 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

1.084.365.000

1.033.170.400 95,3%

12 Dinas Sosial Provinsi Lampung

1.562.576.000

1.553.026.000 99,4%

13 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat

1.526.655.000

1.525.905.000 100,0%

14 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

987.447.000

956.020.000 96,8%

15 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

1.052.228.000

1.028.828.000 97,8%


47


16 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

1.185.398.000

1.166.282.900 98,4%

17 Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Utara

1.441.535.000

1.379.824.000 95,7%

18 Dinas Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

1.573.020.000

1.449.358.000 92,1%

19 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

1.432.230.000

1.431.864.000 100,0%

20 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

1.330.512.000

1.326.714.000 99,7%

21 Dinas Sosial Provinsi Maluku

1.640.306.000

1.622.990.600 98,9%

22 Dinas Sosial Provinsi Bali

1.345.047.000

1.330.383.500 98,9%

23

Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.798.099.000

1.795.853.000

99,9%

24 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.644.532.000

2.604.741.000 98,5%

25 Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua

1.403.316.000

1.048.314.784 74,7%

26 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu

1.165.296.000

1.099.522.300 94,4%

27 Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara

846.577.000

846.577.000 100,0%

28 Dinas Sosial Provinsi Banten

1.823.040.000

1.666.220.000 91,4%

29 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

598.940.000

316.739.000 52,9%

30 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

683.790.000

680.059.800 99,5%

31 Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

1.049.588.000

1.003.601.000 95,6%

32 Dinas Sosial Provinsi Papua Barat

946.645.000

938.245.000 99,1%

33 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

810.315.000

808.060.400 99,7%

34 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

182.166.000

93.349.575 51,2%

Total 55.775.682.000

53.639.014.759 96.17%

Secara umum pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial di UPT maupun melalui

kegiatan dekonsentrasi berjalan baik, tidak menemui kendala yang berarti untuk

kegiatan regular.


48

BAB IV P E N U T U P

Permasalahan disabilitas sangatlah kompleks sehingga dalam

penanganannya memerlukan penanganan terpadu yang bersifat multidisipliner

dan multisektoral dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan beragamnya

permasalahan terkait dengan penyandnag disabilitas. Disadari sepenuhnya

bahwa beban permasalahan penyandang disabilitas tidak mungkin dapat diatasi

sendiri oleh pemerintah dan hal ini merupakan tanggung jawab sosial segenap

lapisan masyarakat. Oleh karena itu masalah disabilitas merupakan cross cutting

issues yang perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif.

Permasalahan penyandang disabilitas memang masih dihadapkan dalam

berbagai kendala yaitu (1) dari sisi masyarakat pada umumnya masih terjadi

pemahaman yang salah tentang potensi penyandang disabilitas sebagai orang

yang tidak memiliki kemampuan sama sekali sehingga cenderung akan menjadi

beban dan perlu dikasihani, (2) dari sisi penyandang disabilitas itu sendiri harus

diakui bahwa ada diantara mereka yang menggunakan kondisi disabilitasnya

untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara mengeksploitasi

kekurangannya sehingga menimbulkan rasa iba dan belas kasihan orang lain

untuk kemudian meminta bantuan. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan para

penyandang disabilitas itu sendiri maupun penyandang disabilitas pada

umumnya, (3) dari sisi pengusaha juga dirasakan masih kurangnya kepedulian

mereka dalam menerima tenaga kerja penyandang disabilitas. (4) kendala lain

adalah masih terbatasnya penyediaan aksesibilitas umum bagi penyandang

disabilitas baik aksesibilitas fisik maupun non fisik, sehingga belum kondusif untuk

membuat penyandang disabilitas bisa mandiri.

Upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana tertulis

dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, Undang-undang No.18 tahun 2014,

dan UU No.8 tahun 2016 perlu terus untuk diadvoksi. Peraturan perundang-

undangan dan kebijakan teknis yang terkait dengan pemenuhan, penghormatan

dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sudah ada dan sudah

dilaksanakan sesuai bidang tugasnya masing-masing, namun demikian belum

maksimal dalam implementasinya, sehingga perlu meningkatkan keselarasan


49

dalam regulasi dengan kebijakan teknis tersebut. Hal ini menjadi komitmen bagi

bangsa Indonesia dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan

mengajak semua pihak menyadari serta memahami bagaimana menghargai,

melindungi serta memenuhi hak hak penyandang disabilitas, sebagaimana yang

telah diamanatkan oleh undang – undang dasar, yakni yang menjamin hak dan

kesempatan penyandang disabilitas terpenuhi, mulai dari hak hidup,

kesejahteraan sosial, aksesibilitas hingga bebas dari diskriminasi,

penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Beberapa faktor yang menjadi permasalahan ataupun penghambat dan

pendukung dalam keberhasilan program kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas tahun 2016 diantaranya sebagai berikut :

A. Faktor penghambat

Secara umum pencapaian target berhasil baik, Namun demikian, untuk

meningkatkan jangkauan dan pelayanan permasalahan yang ditemui adalah

keterbatasan data yang akurat dari masing-masing provinsi. Dari Populasi

penyandang disabilitas yang besarnya mencapai 6.008.640 jiwa belum diketahui

secara pasti pemetaan by name by address. Sementara itu layanan rehabilitasi

sosial masih menemui kendala keterbatasan jangkauan pelayanan. Jangkauan

pelayanan yang sangat terbatas karena sasaran pelayanan tersebar sampai ke

desa terpencil, yang belum tentu terdata. Target penyandang disabilitas yang

dilayani hanya sebagian kecil dibandingkan dengan total populasi penyandang

disabilitas.

Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang

disabilitas berkaitan dengan SDM pelaksana dan pengelolaan rehsos.

Ketidaktepatan formasi dan peta jabatan pada satker daerah. Hal ini

berpengaruh kepada pelayanan rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas.

Belum memadainya standar pedoman pelayanan kesejahteraan sosial bagi

penyandang disabilitas baik yang dilakukan melalui pelayanan dalam panti

maupun luar panti, dan jenis pelayanan pengembangan lainnya di masyarakat.

Belum optimalnya pendampingan, pemantauan, dan pelaporan reahabilitasi

sosial bagi penyandang disabilitas, terutama untuk kegiatan yang berada di

daerah karena keterbatasan anggaran. Instansi sosial milik pemerintah daerah,


50

yang diharapkan dapat membantu dalam proses tersebut belum dapat

memberikan dukungan yang optimal.

Dunia usaha dan masyarakat belum dapat menerima sepenuhnya

penyandang disabilitas untuk ikut terlibat, baik dalam dunia kerja maupun dalam

aspek kemasyarakatan lainnya meskipun beberapa diantaranya sudah mulai

menjalin kerja sama dengan kemensos.

Kendala lain yang ditemui adalah aksesibilitas yang minim bagi penyandang

disabilitas. Undang-undang yang ada perlu diperkuat dengan adanya peraturan

yang engikat sampai ke tingkat daerah provinsi, kab/ kota. Masih rendahnya

komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanganan penyandang disabilitas

ditandai dengan masih minimnya sharing budget dari pemerintah derah untuk

penanganan masalah disabilitas, hanya sebagian kecil yang sudah memiliki

inisiatif untuk merespon masalah actual bidang disabilitas.

B. Faktor pendukung

Berbagai faktor pendukung berhasilnya pelaksanaan kegiatan Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasdiantaranya, adanya komitmen yang

tinggi dari Kementerian Sosial khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitasdan seluruh stakeholder dari unsur instansi terkait teknis,

Perguruan Tinggi, Lembaga/Orsos, Dunia usaha dan unsur masyarakat dalam

melindungi dan mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di

bidang tugasnya masing-masing.Konsekuensinya adalah pendekatan ini

memerlukan terobosan-terobosan program yang berkaitan dengan penanganan

permasallahan disabilitas dari instansi terkait melalui kegiatan yang dapat

mendorong dan mempercepat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

dalam berbagai aspek kehidupan. Adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi

yang baik diantara unsur masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM

/Yayasan /Orsos/ Instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun daerah

dalam pelaksanaan tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Disamping itu Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai

dalam rangka melindungi hak-hak Penyandang Disabilitasseperti Undang-


51

undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of

Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

dan Undang-undang Disabilitas No. 8 tahun 2016, tentang penyandang

disabilitas, yang mengandung makna memajukan, melindungi, dan menjamin

kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang

disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas

sebagai bagian yang tidak teisahkan (inherent dignity). Seluruh kegiatan yang

mencakup isu disabilitas mengacu dan berlandaskan pada regulasi tersebut

agar dapat terwujud pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi

target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan walau dalam

pelaksanaannya ada hambatan-hambatan terutama dalam pelaksanaan dana

bantuan sosial. Capaian Kinerja pada tahun 2016 dapat dikatakan cukup baik,

dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 368.181.951.000,-. Adapun realisasi

keuangan adalah sebesar Rp. 351.019.729.422, dan jumlah anggaran yang

diblokir karena penghematan pada tahun tersebut adalah sebesar Rp.

3.637.244.000,-. Realisasi keuangan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas sebesar 96,29 %.

a. Program kegiatan merupakan dasar yang dapat dijadikan acuan untuk

selanjutnya.

b. Kinerja pada tahun 2016 dapat dikatakan baik, dengan rata-rata realisasi

keuangan mencapai 96,29% (Pusat, UPT dan Dekonsentrasi) sedangkan

target realisasi fisik pelayanan terhadap penyandang diabilitas adalah

sebanyak 51.357 orang penyandang disabilitas.

2. Saran

a. Memberi masukan dan berkoordinasi dengan Pusdatin dalam melakukan

pendataan lebih spesifik disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan

program pelayanan bagi penyandang disabilitas.


52

b. Program kegiatan yang sudah berjalan perlu terus dikembangkan dengan

lebih menekankan pada pemberdayaan dan penguatan Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS) Penyandang Disabilitas dalam rangka

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

c. Peningkatan kualitas petugas dalam melaksanakan rehabilitas sosial

penyandang disabilitas perlu terus dilakukan secara intensif untuk

menjawab tantangan perkembangan isu disabilitas dan permasalahan

penyandang disabilitas yang semakin kompleks.

d. Dukungan dari berbagai pihak, baik strategi maupun keterlibatan dalam

memecahkan masalah secara bersama dengan melibatkan unsur

pemerintah, masyarakat / organisai sosial, dan dunia usaha. Misalnya

dalam hal pemberian bantuan atau yang serupa dengan ASPDB.

e. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi

terkait baik di pusat, panti pusat maupun daerah agar dilakukan dengan

lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah

ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi

pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Agar

implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera

direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan

sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan

untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun out

come kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja

organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN /

APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

f. Mengupayakan keterlibatan dari instansi / kementerian / lembaga lain

yang berkaitan dengan permasalahan disabilitas. Sesuai dengan amanat

Undang-undang, dimana permasalahan ini merupakan permasalahan

lintas sector yang perlu ditangani secara bersama-sama. Misalnya untuk

mengakses layanan kesehatan, kependudukan, dan pendidikan

diperlukan kerja sama lintas sektor.


53

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

MoU Kerjasama Lintas Sektor Penanganan PDM

Hasil Penelitian

Documents

laporan kinerja 2016 - intelresos.kemsos.go.idintelresos.kemsos.go.id/new/download/laporan/LAPORAN_KINERJA... · sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, ... dukungan aktif