Upload
duongquynh
View
247
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DR. Kanya Eka Santi, MSW
Penyusunan Program dan Anggaran
Ditjen Rehabilitasi Sosialberdasarkan Rencana Strategis 2015-2019
Sekretaris Ditjen Rehsos
Disampaikan dalam acara “Penyusunan Program dan
Anggaran Pusat dan UPT di Lingkungan DitjenRehabilitasi Sosial” di Swiss Bell-Inn Hotel Kemayoran,
Jakarta, 23-26 Oktober 2017
� Beda Rehabsos dengan pelayanan sosial lain
� Penyelenggaraan Rehabsos
� Isu Strategis: Lampiran F UU 23/2014
� Kebijakan Teknis Ditjen Rehsos merespon lampiran F
� Muatan materi SPM Rehabsos
� Perbedaan Rehabsos dasar dan lanjut
� Tantangan bagi penyusunan progam danpenganggaran
� Program dan Anggaran Ditjen Rehabsos
Rehabsos: apa bedanya dengan pelayanan yg lain?
Rehabsos fokus pada keberfungsian Sosial
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial
BerbasisHak, bukan
Charity
Panti sebagaiAlternatifTerakhir
Utamakanlayanan dalamkeluarga dan
komunitas
Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial
Continuum Care Rehabilitasi Sosial
Sumber: https://www.elderlawetn.com/01/elder-care-continuum/
Dirawatkeluarga
Home Care Day Care Dalam Panti
Rawat InapRawat Jalan
Renstra Ditjen Rehsos dalam Renstra Kemensos2015-2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pengukuran Kinerja
Terwujudnya
Keberfungsian
Sosial
Persentase (%) PMKS
(penyandang
disabilitas, korban
napza, anak, lansia,
dan Tuna Sosial dan
KPO) yang mampu
memanfaatkan
bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar
Jumlah PMKS dan
kelompok marginal
lainnya yang pulih
dan/atau
berkembang
keberfungsian
sosialnya.
DIBAGI populasi
PMKS yang
memperoleh bantuan
pemenuhan
kebutuhan dasar
X 100 %
Mari Samakan Pemahaman (1)
Rehabilitasi Sosial… dimaksudkan untuk memulihkandan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungsi
sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar. Sumber:
Pasal 7 ayat (1) UU 11/2009 KesosejahteraanSosial)
Berkembang… seseorang disebut berkembang
kebefungsian sosialnya apabila telah
kembali mampu nomor 1, 2, 3, & 4
Pulih… seseorang disebut pulih
kebefungsian sosialnya apabila telah
kembali mampu nomor 1, 2, dan 3:
Berfungsi Sosial… …seseorang dikatakan berfungsi
sosial apabila mampu dalam 4 aspek:
1.memenuhi kebutuhan sehari-hari;
2.mengatasi masalah sosial yang
dihadapi;
3.menampilkan peranan dalam
lingkungan sosialnya; dan
4.mengembangkan diri.
Sumber:
Siporin, Introduction to Social Work Practice, 1977.
Mari Samakan Pemahaman (2)
Kebutuhan Dasar
… …adalah kebutuhan
pangan, sandang, perumahan,
kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, dan/atau pelayanan
sosialSumber:
(Pasal 1 ayat (3) UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).
Hak Dasar
.. bagian dari komponen kebutuhan dasar yang
meliputi 5 (lima) aspek: (1) Pelayanan IdentitasHukum dan Administrasi Kependudukan (AktaLahir, KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akta
Cerai, Akta Kematian, dan sejenisnya); (2) Perlindungan (sistem pusat layanan dan rujukanterpadu); (3) Kesehatan (pelayanan kesehatandasar dan KB); (4) Layanan Pendidikan Dasar(SD, SMP, SMA); dan (5) Infrastruktur Dasar(Bedah Rumah, penyediaan air bersih, listrik,
transportasi dan komunikasi).(Sumber komponen Hak Dasar: Perpres No. 2 tahun 2015
tentang RJMN 2015-2019, Buku II, hal 1-75)
Kebutuhan dasar dalamkonteks Rehabilitasi Sosial
…meliputi pemberian bantuan:
(1) permakanan, (2) pakaian,
(3) tempat tinggal, (4)
bimbingan aktivitas perawatan
pokok sehari-hari (activity daily
living [ADL]), dan/atau (5)
pemberian alat bantu, dan (6)
paling sedikit salah satu dari 5
jenis fasilitasi akses hak dasar.
Pelayanan Sosial
… ..meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan
sosial, Jaminan dan perlindungan sosial. Sumber:
Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial)
UU 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah
1. Pendidikan; 2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Perumahan rakyat dan kawasan
permukiman; 5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat; dan
6.Sosial
Pembagian Urusan Pemerintahan (UP) 1. Pemberdayaan Sosial2. Penanganan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan,
3.Rehabilitasi Sosial4. Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penanganan Bencana
5. Taman Makan Pahlawan6. Sertifikasi dan Akreditasi
Subbidang Sosial
Isu Strategis yg Perlu Diperhatkan
Pelayanan DasarNon Pelayanan Dasar SPM
Pembagian Urusan Kewenangan
Subidang Rehabilitasi Sosial
Lampiran F UU No. 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah
� Walapun Lampiran, tapi ini bagian dari UU, (sepertinya tidak bisa ditawar lagi).
� Judicial review MK terlalu menghabiskan energy, (dan belum pasti dikabulkan).
� Kebijakan “39 UPT Harga Mati” is OK, tapi ngeyel saja tidak cukup.
� Perlu dirumuskan kebijakan teknis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan
Permensos (untuk membedakan secara distingtif rehabsos dalam dan luar
panti Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
� Jika di 2018, tanpa dasar Permensos, UPT Pusat masih laksanakan Rehsos
dalam dan luar panti untuk Non-Napza dan ODHA, maka bersiaplah terkena
PASAL temuan.
• Dalam dan Luar Panti
• Rehabilitasi Sosial KP Napza dan ODHIV
• Pusat Rujukan Nasional Rehsos Lanjut
bagi Non-Napza dan ODHA (Fungsi: Safe
House & Panti Percontohan)
Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial
• Dalam Panti
• Rehsos Dasar Non-KP
Napza dan ODHIV
• Luar Panti
• Rehabsos Dasar Non KP
Napza dan ODHIV, dan
Rehsos ABH
Merespon Lampiran F UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 16, 17, 18 UU 23/2014
Sumber: Draf Revisi Renstra Kemensos 2015-2019
SPM = ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan PemerintahanWajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2
MUTU PELAYANAN DASAR
(ditetapkan dalam STANDAR TEKNIS
Muatan Materi SPM Subbidang Rehabilitasi Sosial
3
PENERIMA PELAYANAN DASAR
(di Prov dan Kab/kota)
1
JENIS PELAYANAN DASAR
Rehabilitasi Sosial Dasar
di Dalam Panti (Provinsi)
Rehabilitasi Sosial Dasar
di Luar Panti (Kab./Kota)
Rehabsos Dasar dan Lanjut
Proses
refungsionalisasi atau
pemulihankemampuan seseorang
agar dapat
melaksanakan fungsi
sosialnya secarawajar.
Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Sosial Dasar
Proses
pengembangankemampuan
seseorang agar dapat
melaksanakan fungsi
sosialnya secara
wajar menujukemandirian.
Pemerintah (Pusat)
Rehabilitasi Sosial Lanjut
Survival Needs Gowth Needs
Maslow’s Hierarchy of Needs
GowthNeeds
Survival Needs
RehsosLanjut
RehsosDasar
Case example:
“PMKS” are malnourished, not able to meet
their daily living activities, have no place to live
Case example:
“PMKS” are abused, neglected,
victims of crime
Life long education
and self-improvement
Self-respect,
personal dignity
Protected from harm and violence
Interact in a
positive environment
Rehabsos Dasar Dalam Panti
Proses refungsionalisasi
(pemulihan) untuk
memungkinkan seseorang mampu
melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar dalam kehidupan
masyarakat yang dilaksanakan di
dalam panti milik Daerah
Provinsi dan masyarakat.
Sumber: Pasal 1 ayat (8) UU No.
11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Rehabsos Dasar Luar Panti
Proses refungsionalisasi (pemulihan) untuk
memungkinkan seseorang mampu
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
dalam kehidupan masyarakat yang
dilaksanakan di pusat rehabilitasi sosial,
pusat kesejahteraan sosial (Puskesos),
rumah singgah, rumah perlindungan
sosial, rehabsos berbasis masyarakat
dan keluarga lainnya, serta Unit
Pelayanan Sosial Keliling (UPSK).
Sumber: Pasal 35 UU No. 11/2009 tentang
Kesejahteraan Sosial
Rehsos Dalam dan Luar
Provinsi Kab./Kota
Tantangannya
1. Bagamana menerjemahkan/mendetailkan kebijakan teknis
Ditjen Rehsos terkait Lampiran F UU 23/2014 ke dalam
Program dan Anggaran kegiatan:
a. Rehabsos Dasar Non-Napza dan ODHA dalam panti bagi
UPT Provinsi?
b. Rehabsos Dasar Non-Napza dan ODHA luar panti bagi
UPT Provinsi?
c. Rehabsos Lanjut Non-Napza dan ODHA dalam dan luarpanti bagi UPT Pusat?
2. Bagaimana memastikan kegiatan rehabsos lanjut Non-Napza dan ODHA dalam dan luar panti yang dilaksanakan
oleh UPT Pusat dapat berbeda secara distingtif dengan
UPT Provinsi dan Kab./Kota?
Program dan AnggaranDirektorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Tahun 2018
18
Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial TA 2018
967.019.719
1.006.519.857 1.006.519.857
No Program
Alokasi Anggaran
Belanja
Pegawai
Belanja Barang
Operasional
Belanja Barang
Non OperasionalBelanja Modal
Belanja
BansosJumlah
1Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA13.071.804 5.886.017 64.843.069 1.305.000 69.243.500 154.349.390
2Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas104.802.835 30.088.474 83.998.852 9.218.355 90.063.110 318.171.626
3Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang18.195.316 6.451.237 49.319.490 2.303.500 22.290.510 98.560.053
4 Rehabilitasi Sosial Anak 32.064.942 15.117.997 86.082.600 3.728.915 70.623.900 207.618.354
5 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 9.176.408 4.178.785 89.885.235 940.230 37.349.500 141.530.158
6Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya32.758.209 4.683.915 27.443.220 21.404.932 - 86.290.276
Jumlah 210.069.514 66.406.425 401.572.466 38.900.932 289.570.52
01.006.519.857
(dalam ribuan)
1.006.519.857
19
Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial TA 2018
Program
Alokasi Anggaran
Belanja
Pegawai
Belanja Barang
Operasional
Belanja Barang
Non OperasionalBelanja Modal Belanja Bansos Jumlah
Rehabilitasi Sosial 210.069.514 66.406.425 401.572.466 38.900.932 289.570.520 1.006.519.857
95.034.207
(24%)
SBK & Pendukung SBK
95.034.207
(24%)
SBK & Pendukung SBK
(dalam ribuan)
REHABILITASI
SOSIAL
REHABILITASI
SOSIAL
20
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA TA 2018
Program
Alokasi Anggaran
Belanja
Pegawai
Belanja Barang
Operasional
Belanja Barang
Non OperasionalBelanja Modal
Belanja
BansosJumlah
Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA13.071.804 5.886.017 64.843.069 1.305.000 69.243.500 154.349.390
(dalam ribuan)
21
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas TA 2018
Program
Alokasi Anggaran
Belanja
Pegawai
Belanja Barang
Operasional
Belanja Barang
Non
Operasional
Belanja ModalBelanja
BansosJumlah
Rehabilitasi Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas
104.802.8
3530.088.474 83.998.852 9.218.355
90.063.11
0
318.171.62
6
(dalam ribuan)
22
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
TA 2018
Program
Alokasi Anggaran
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang
Operasional
Belanja
Barang Non
Operasional
Belanja
Modal
Belanja
BansosJumlah
Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial Dan Korban
Perdagangan Orang
18.195.3
166.451.237 49.319.490 2.303.500
22.290.5
10
98.560.05
3
(dalam ribuan)
23
Rehabilitasi Sosial Anak TA 2018
Program
Alokasi Anggaran
Belanja
Pegawai
Belanja Barang
Operasional
Belanja Barang
Non
Operasional
Belanja
Modal
Belanja
BansosJumlah
Rehabilitasi Sosial Anak32.064.94
215.117.997 86.082.600 3.728.915
70.623.9
00
207.618.35
4
(dalam ribuan)
24
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia TA 2018
Program
Alokasi Anggaran
Belanja
Pegawai
Belanja Barang
Operasional
Belanja Barang
Non OperasionalBelanja Modal
Belanja
BansosJumlah
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 9.176.408 4.178.785 89.885.235 940.230 37.349.500 141.530.158
(dalam ribuan)
Realisasi Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial TA 2017Per 20 Oktober 2017
25
No Satker Anggaran Realisasi %
1. Rehsos Korban Peny. NAPZA 155.021.780.000 126.770.639.630 81.78
2. Rehsos Penyandang Disabilitas 290.175.967.000 188.551.067.314 64.98
3. Rehsos Tuna Sosial dan KPO 101.234.319.000 69.490.549.157 68.64
4. Rehsos Anak 184.679.140.000 124.688.534.194 67.52
5. Rehsos Lanjut Usia 114.878.260.000 88.258.104.707 76.83
6. Dukungan Manajemen 80.200.204.000 52.879.393.274 65.93
Jumlah 926.189.670.000 650.638.288.276 70.25
Terima Terima KKasihasih
26