17
Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial Kelompok 2 : Ikfini Asich SM (13080304006) Mareta Jurike I (13080304018) Devika Ayu Arisanti (13080304024) Ratih Masoctavia (13080304028) Cornelia Kusuma W (13080304044)

Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

Embed Size (px)

DESCRIPTION

perbandingan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial, serta perlakuan pajaknya

Citation preview

Page 1: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial

Kelompok 2 :

Ikfini Asich SM (13080304006)

Mareta Jurike I (13080304018)

Devika Ayu Arisanti (13080304024)

Ratih Masoctavia (13080304028)

Cornelia Kusuma W (13080304044)

Page 2: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

Laporan Keuangan Komersial

Akuntansi komersial mengenal adanya konsep dasar entitas sehingga jelas unit kegiatan manakah yang merupakan sasaran tujuan pelaporan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tentang pengukuran dan pengakuan komponen yang terdapat pada laporan keuangan

Page 3: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

Laporan Keuangan Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses

penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda

dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan

penghasilan neto atau laba yang sesuai

dengan ketentuan perpajakan.

Page 4: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

PENYEBAB PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL

1. Perbedaan Prinsip AkuntansiBeberapa prinsip SAK yang

telah diakui secara umum tetapi tidak diakui dalam fiskal, diantaranya adalah :

• Prinsip konversatisme• Prinsip harga perolehan• Prinsip pemadanan (matching)

Page 5: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

2. Perbedaan metode dan prosedur

akuntansi

• Metode penilaian persediaan

• Metode penyusutan dan amortisasi

• Metode penghapusan piutang

Page 6: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan

merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal,

penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau

dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi

pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal,

penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau

dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

c. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai

biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal

pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan

bruto.

Page 7: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

JENIS PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA KOMERSIAL DAN FISKAL

1. Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan

pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan

fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beba yang diakui menurut

akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun

sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut

akuntansi (laba sebelum pajak/ pre tax income) yang berbeda

secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal PhKP

(taxable income).

Page 8: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

2. Beda Waktu (Time Different)

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan  laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya.

Page 9: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

Beberapa perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan akuntansi

pajak, diantaranya:

1. Pengguna Laporan Keuangan2. Sifat informasi3. Pedoman Penyusunan dan

Penyajian4. Mata Uang dalam Penyajian

Laporan5. Dasar Pencatatan Transaksi6. Batas Waktu Penyampaian

Page 10: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

JENIS-JENIS BIAYA YANG MASUK DALAM KOMPONEN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DAN PPh

TERUTANG.

Biaya-biaya tersebut dibagi mejadi 2, yaitu :

1. Deductible Expense, adalah istilah untuk biaya-

biaya usaha yang menerut ketentuan UU PPh boleh

dibiayakan atau dikurangkan dari penghasilan bruto

saat menghitung penghasilan neto dan PPh

terutang.secara umum biaya-biaya ini disebutkan

dalam pasal 6 UU PPh.

Page 11: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

2. Non deductible expense, adalah istilah yang

menurut ketentuan UU PPh tidak boleh

dibiayakan atau tidak boleh

dikurangkan dari penghasilan bruto

pada saat Wajib Pajak menghitung

penghasilan neto dan PPh terutang.

Secara umum jenis-jenis biaya ini

disebutkan dalam pasal 9 UU PPh.

Page 12: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

Format Rekonsiliasi FiskalBerikutnya akan disampaikan contoh format Rekonsiliasi Fiskal.

Laba menurut Laporan Keuangan komersial …………….. Rp xxx

Koreksi Positif (Ditambah)

Pengeluaran yg tdk dpt dikurangkan……………….. Rp xxx

Pengeluaran berkaitan penghasilan yang bukan objek pajak Rp xxx

Pengel. berkaitan pengh. yg telah dikenakan pjk brsfat final Rp xxx

Beda penghitungan antara PSAK dan PPh …………. Rp xxx

Total koreksi positif Rp xxx

Page 13: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

Koreksi Negatif (Dikurangi)

Penghasilan yang bukan objek pajak …………………… Rp xxx

Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final…. Rp xxx

Beda penghitungan antara PSAK dan PPh……………… Rp xxx

Total koreksi negatif Rp. xxx

Penghasilan Kena Pajak menurut fiskal………………………. Rp xxx

PPh terutang…………………………………………………… Rp xxx

Laba setelah PPh……………………………………….……. Rp. xxx

Page 14: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

KOREKSI POSITIF DAN NEGATIF DARI REKONSILIASI FISKAL

1. Koreksi fiskal positif: yaitu koreksi atau penyesuaian

yang akan menyebabkan bertambahanya laba kena

pajak yang pada akhirnya pajak terutang badan akan

bertambah besar

2. Koreksi fiskal negatif: yaitu penyesuaian yang akan

menyebabkan berkurangnya laba kena pajak, sehingga

pajak terutang badan akan lebih kecil, diantaranya:

Page 15: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

Perhitungan Pajak Penghasilan

1. Penghasilan Kena Pajak (PhKP)PhKP yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut

dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis WP.

WP Badan

PhKP = Penghasilan Neto

WP Orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan

PhKP = Penghasilan Neto - PTKP

WP orang pribadi menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto

PhKP = (% Norma Penghitungan Penghasilan Neto x Peredaran

Usaha) - PTKP

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

PhKP = Penghasilan Neto (berdasarkan pasal 5 UU PPh)

PPh Terutang = PhKP x Tarif PPh

Page 16: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt

2. Tarif Pajak

Sistem penerapan tarif PPh sesuai dengan pasal 17 UU PPh

Nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut.

• Tarif PPh untuk WP orang pribadi dalam negeri

• Tarif PPh 17 untuk WP badan dalam negeri dan BUT adalah sebesar

28% untuk tahun 2009dan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak

tahun pajak 2010

• Tarif PPh pasal 31E untuk WP badan dalam negeri dengan peredaran

bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 mendapatkan fasilitas

pengurangan tarif 50% dari tarif PPh 17 yang dikenakan atas PhKP

dari bagian bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (SE-66/PJ/2010)

Page 17: Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial Ppt