Upload
duongnhan
View
244
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Kata Pengantar – i
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah salah satu Lembaga
yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan
keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan laporan keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010, perlu kami
kemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan
belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2010 adalah sebesar Rp4.919.269.918,00 atau 231,51 persen dari yang
ditetapkan dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp2.124.868.000,00. Sementara itu,
realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp637.788.979.072,00 atau 90,26 persen dari
yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp706.607.592.000,00;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas BPKP
per 31 Desember 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset
sebesar Rp2.000.400.141.249,00; Kewajiban sebesar Rp3.516.875.355,00; dan Ekuitas
Dana (Kekayaan Bersih) sebesar Rp1.996.883.265.894,00;
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat
memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam
laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan
akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai
pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;
4. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 ini berstatus sebagai laporan keuangan sudah
diperiksa (audited);
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Kata Pengantar – ii
Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menjadi media
pertanggungjawaban dan transparansi untuk meningkatkan akuntabilitas publik.
Jakarta, Mei 2011
Kepala,
MARDIASMO NIP 19580510 198303 1 004
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Daftar Isi – iii
INDEKS ISI
HalamanKata Pengantar iDaftar Isi iiiDaftar Tabel ivDaftar Grafik vDaftar Singkatan viIndeks Catatan atas Laporan Keuangan viiPernyataan Tanggung Jawab viiiPernyataan Telah Direviu ixI. Ringkasan 1II. Laporan Realisasi Anggaran (TA 2010 dan TA 2009) 4III. Neraca (31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009) 5IV. Catatan atas Laporan Keuangan 6
A. Penjelasan Umum 6A.1. Dasar Hukum 6A.2. Kebijakan Teknis 6A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 10A.4. Kebijakan Akuntansi 12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 17B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran 17B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran 17B.3. Catatan Penting Lainnya 25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 26C.1. Penjelasan Umum Neraca 26C.2. Penjelasan Per Pos Neraca 27C.3. Catatan Penting Lainnya 48
D. Pengungkapan Penting Lainnya 49D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 49D.2. Rekening Pemerintah 49D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 49
Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 65/PB/2010
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan • LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja • Neraca Percobaan
Laporan Barang Pengguna • Laporan Barang Pengguna Tahunan • Laporan Kondisi Barang
Lampiran Laporan Penggunaan Rekening Pemerintah Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK Lampiran Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Lampiran-lampiran Lainnya sebagai pendukung CaLK
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Daftar Grafik – v
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 : Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009
Grafik 2 : Komposisi Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009
Grafik 3 : Komposisi Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009
Grafik 4 : Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010
Grafik 5 : Komposisi Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009
Grafik 6 : Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009
Grafik 7 : Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 2009
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Daftar Tabel – iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA
Tabel 2 : Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB
Tabel 3 : Rincian Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2010
Tabel 4 : Perbandingan Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009
Tabel 5 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Sumber Dana TA 2010
Tabel 6 : Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Belanja TA 2010
Tabel 8 : Daftar Aset Tetap
Tabel 9 : Daftar Aset Lainnya
Tabel 10 : Daftar Umur Piutang GRID Lebih 1 Tahun
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Daftar singkatan – vi
DAFTAR SINGKATAN APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BM : Belanja Modal
BPK - RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BUN : Bendahara Umum Negara
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA : Laporan Realisasi Anggaran
MA : Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
SAI : Sistem Akuntansi Instansi
SAK : Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA : Surat Kuasa Pengguna Anggaran
UP : Uang Persediaan
TA : Tahun Anggaran
TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR : Tuntutan Ganti Rugi
TUP : Tambahan Uang Persediaan
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan – vii
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah
Halaman
Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah 17 Catatan B.2.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 18
Belanja Negara
Catatan B.2.2 Belanja Negara 19
Catatan B.2.2.1 Belanja 20
NERACA
ASET Aset Lancar
Catatan C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 27 Catatan C.2.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas 28 Catatan C.2.1.3 Piutang Bukan Pajak 29 Catatan C.2.1.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 30 Catatan C.2.1.5 Persediaan 31
Aset Tetap Catatan C.2.2.1 Tanah 33 Catatan C.2.2.2 Peralatan dan Mesin 35 Catatan C.2.2.3 Gedung dan Bangunan 37 Catatan C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 39 Catatan C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya 39 Catatan C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 41
Aset Lainnya Catatan C.2.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 42 Catatan C.2.3.2 Aset Tak Berwujud 42 Catatan C.2.3.3 Aset Lain-Lain 43 KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek Catatan C.2.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga 46 Catatan C.2.4.2 Pendapatan Diterima di Muka 47 Catatan C.2.4.3 Uang Muka dari KPPN 47 Catatan C.2.4.4 Pendapatan yang Ditangguhkan 47 EKUITAS
Ekuitas Dana Lancar Catatan C.2.5.1 Cadangan Piutang 47 Catatan C.2.5.2 Cadangan Persediaan 47 Catatan C.2.5.3 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek 47
Ekuitas Dana Investasi Catatan C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 48 Catatan C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 48
. Pernyataan Tanggung Jawab - viii
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Audited)
yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir, adalah merupakan
tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Jakarta, Mei 2011 Kepala,
MARDIASMO NIP 19580510 198303 1 004
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Ringkasan – 1
I. RINGKASAN
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Laporan Keuangan BPKP Tahun Anggaran 2010 telah disusun dan disajikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Laporan Keuangan BPKP Tahun Anggaran 2010 disusun dari laporan keuangan seluruh satuan
kerja yang berada di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan disusun
secara berjenjang.
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur
pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 merupakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak sebesar Rp4.919.269.918,00 atau 231,51 persen dari anggarannya sebesar
Rp2.124.868.000,00.
Realisasi Belanja Negara pada TA 2010 adalah sebesar Rp637.788.979.072,00 atau 90,26
persen dari anggarannya sebesar Rp706.607.592,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut
merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni dan Belanja Pinjaman Luar Negeri.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut:
(dalam rupiah)
Uraian TA 2010 TA 2009 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan
Pendapatan Negara dan Hibah
2.124.868.000 4.919.269.918 48.022.000 2.701.827.355
Belanja Belanja Rupiah Murni 659.453.396.000 602.537.476.816 608.249.823.000 539.776.475.573Belanja Pinjaman Luar Negeri
45.841.636.000 35.251.502.256 3.605.293.000 304.477.000
Belanja Hibah 1.312.560.000 - - -Jumlah 706.607.592.000 637.788.979.072 611.855.116.000 540.080.952.573
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Ringkasan – 2
2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.
Jumlah Aset adalah sebesar Rp2.000.400.141.249,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp4.766.920.202,00; Aset Tetap sebesar Rp1.937.178.796.260,00 dan Aset Lainnya
sebesar Rp58.454.424.787,00.
Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp3.516.875.355,00 yang merupakan Kewajiban Jangka
Pendek.
Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp1.996.883.265.894,00 yang terdiri
dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.250.044.847,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar
Rp1.995.633.221.047,00
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut:
Uraian
Tanggal Neraca Kenaikan/ (penurunan) 31 Des 2010
(Rp) 31 Des 2009
(Rp) (Rp) %
Aset Aset Lancar 4.766.920.202 4.829.972.841 (63.052.639) (1,31) Aset Tetap 1.937.178.796.260 1.888.504.884.809 48.673.911.451 2,58 Aset Lainnya 58.454.424,787 63.546.362.324 (5.091.937.537) (8,01)
Jumlah Aset 2.000.400.141.249 1.956.881.219.974 43.518.921.275 2,22
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek 3.516.875.355 3.352.337.005 164.538.350 4,91
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Lancar 1.250.044.847 1.477.635.836 (227.590.989) (15,40)Ekuitas Dana Investasi 1.995.633.221.047 1.952.051.247.133 43.581.973.914 2,23
Jumlah Ekuitas Dana 1.996.883.265.894 1.953.528.882.969 43.354.382.925 2,22
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 2.000.400.141.249 1.956.881.219.974 43.518.921.275 2,22
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan
Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK
dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang
memadai.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan
basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara
(KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya
kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan
dari KUN.
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Ringkasan – 3
Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini diungkapkan pula kejadian penting serta
beberapa informasi tambahan yang diperlukan.
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Catatan
A PENDAPATAN ■ Penerimaan Perpajakan - - - - - - - - ■ Penerimaan Negara Bukan Pajak B.2.1.1 2.124.868.000 4.919.269.918 2.794.401.918 231,51 48.022.000 2.701.827.355 2.653.805.355 5.626,23
TOTAL PENDAPATAN 2.124.868.000 4.919.269.918 2.794.401.918 231,51 48.022.000 2.701.827.355 2.653.805.355 5.626,23
B BELANJA B.2.2.1 B.1 Rupiah Murni 659.453.396.000 602.537.476.816 (56.915.919.184) 91,37 608.249.823.000 539.776.475.573 (68.473.347.427) 88,74
■ Belanja Pegawai 290.503.900.000 264.660.560.898 (25.843.339.102) 91,10 295.503.873.000 248.201.851.465 (47.302.021.535) 83,99 B l j B 325 148 265 000 295 476 093 125 (29 672 171 875) 90 87 283 988 400 000 264 376 643 578 (19 611 756 422) 93 09
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANLAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009(Dalam Rupiah)
NO. U R A I A N REALISASI DIATAS (BAWAH)
ANGGARANANGGARAN
% REALISASI THD
ANGGARAN
% REALISASI THD
ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009TAHUN ANGGARAN 2010
ANGGARAN REALISASI REALISASIREALISASI DI
ATAS (BAWAH)ANGGARAN
■ Belanja Barang 325.148.265.000 295.476.093.125 (29.672.171.875) 90,87 283.988.400.000 264.376.643.578 (19.611.756.422) 93,09 ■ Belanja Modal 43.801.231.000 42.400.822.793 (1.400.408.207) 96,80 28.757.550.000 27.197.980.530 (1.559.569.470) 94,58
B.2 Pinjaman Luar Negeri 45.841.636.000 35.251.502.256 (10.590.133.744) 76,90 3.605.293.000 304.477.000 (3.300.816.000) 8,45 ■ Belanja Pegawai - - - - - - - - ■ Belanja Barang 44.266.113.000 33.810.970.756 (10.455.142.244) 76,38 3.265.293.000 - (3.265.293.000) - ■ Belanja Modal 1.575.523.000 1.440.531.500 (134.991.500) 91,43 340.000.000 304.477.000 (35.523.000) 89,55
B.3 Hibah Luar Negeri 1.312.560.000 - (1.312.560.000) - - - - - ■ Belanja Pegawai - - - - - - - - ■ Belanja Barang 1.312.560.000 - (1.312.560.000) - - - - - ■ Belanja Modal - - - - - - - -
TOTAL BELANJA 706.607.592.000 637.788.979.072 (68.818.612.928) 90,26 611.855.116.000 540.080.952.573 (71.774.163.427) 88,27
Laporan Realisasi Anggaran - 4
III. N E R A C A
(Dalam Rupiah)
Catatan31-12-2010 31-12-2009 Jumlah %
1 2 3 4 5 6ASET
ASET LANCAR■ Kas di Bendahara Pengeluaran C.2.1.1 147.672.366 25.212.315 122.460.051 485,72 ■ Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.1.2 212.313.200 145.733.296 66.579.904 45,69 ■ Piutang Bukan Pajak C.2.1.3 - 75.440.000 (75.440.000) (100,00) ■ Bagian Lancar Tagihan TGR C.2.1.4 250.000 18.810.000 (18.560.000) (98,67) ■ Persediaan C.2.1.5 4.406.684.636 4.564.777.230 (158.092.594) (3,46)
JUMLAH ASET LANCAR 4.766.920.202 4.829.972.841 (63.052.639) (1,31)
ASET TETAP■ Tanah C.2.2.1 1.092.258.728.440 1.067.420.319.338 24.838.409.102 2,33 ■ Peralatan dan Mesin C.2.2.2 224.599.129.316 207.543.418.239 17.055.711.077 8,22 ■ Gedung dan Bangunan C.2.2.3 607.674.094.200 600.651.042.689 7.023.051.511 1,17 ■ Jalan, Irigasi dan Jaringan C.2.2.4 9.910.113.891 9.785.328.941 124.784.950 1,28 ■ Aset Tetap Lainnya C.2.2.5 2.031.651.524 1.699.974.211 331.677.313 19,51
Sub Jumlah 1.936.473.717.371 1.887.100.083.418 49.373.633.953 2,62 ■ Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.2.6 705.078.889 1.404.801.391 (699.722.502) (49,81)
JUMLAH ASET TETAP 1.937.178.796.260 1.888.504.884.809 48.673.911.451 2,58
ASET LAINNYA■ Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR C.2.3.1 14.000.000 14.000.000 - - ■ Aset Tak Berwujud C.2.3.2 9.708.080.615 9.593.955.615 114.125.000 1,19 ■ Aset Lain-lain C.2.3.3 48.732.344.172 53.938.406.709 (5.206.062.537) (9,65)
JUMLAH ASET LAINNYA 58.454.424.787 63.546.362.324 (5.091.937.537) (8,01)
JUMLAH ASET 2.000.400.141.249 1.956.881.219.974 43.518.921.275 2,22
KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK■ Utang kepada Pihak Ketiga C.2.4.1 2.745.925.873 2.951.319.898 (205.394.025) (6,96) ■ Pendapatan Diterima di Muka C.2.4.2 410.963.916 230.071.496 180.892.420 78,62 ■ Uang Muka dari KPPN C.2.4.3 147.672.366 25.212.315 122.460.051 485,72 ■ Pendapatan yang Ditangguhkan C.2.4.4 212.313.200 145.733.296 66.579.904 45,69
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 3.516.875.355 3.352.337.005 164.538.350 4,91 JUMLAH KEWAJIBAN 3.516.875.355 3.352.337.005 164.538.350 4,91
EKUITAS DANAEKUITAS DANA LANCAR■ Cadangan Piutang C.2.5.1 250.000 94.250.000 (94.000.000) (99,73) ■ Cadangan Persediaan C.2.5.2 4.406.684.636 4.564.777.230 (158.092.594) (3,46) ■ Dana Yang Harus Disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 1.250.044.847 1.477.635.836 (227.590.989) (15,40) EKUITAS DANA INVESTASI■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.2.6.1 1.937.178.796.260 1.888.504.884.809 48.673.911.451 2,58 ■ Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.2.6.2 58.454.424.787 63.546.362.324 (5.091.937.537) (8,01)
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 1.995.633.221.047 1.952.051.247.133 43.581.973.914 2,23 JUMLAH EKUITAS DANA 1.996.883.265.894 1.953.528.882.969 43.354.382.925 2,22
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.000.400.141.249 1.956.881.219.974 43.518.921.275 2,22
C.2.5.3 (3.156.889.789) (3.181.391.394) 24.501.605 0,77
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)NAMA PERKIRAAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANN E R A C A
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
Neraca - 5
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 6
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum
A.1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/2010
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS
Rencana Strategis
RENCANA STRATEGIS
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga
pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2005.
Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk
membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih,
dan memberikan masukan/solusi atas permasalahan yang terjadi.
Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti
BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 7
tambah kepada stakeholder dan shareholder. Sebagai auditor yang
bertanggung jawab kepada Presiden seperti dinyatakan dalam PP No. 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan
mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan
Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP).
Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, komitmen ini selanjutnya dituangkan
dalam pernyataan visi, yaitu sebagai “Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas”.
Misi BPKP ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan, yang menunjukkan mengapa
BPKP perlu ada dalam sistem manajemen pemerintahan secara nasional yaitu:
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN;
2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten;
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal
bagi presiden/pemerintah;
Organisasi dan Tata Kerja BPKP
Organisasi dan Tata Kerja BPKP, diatur dengan Keputusan Kepala BPKP
Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001.
Susunan organisasi dan pejabat pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan posisi 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:
Kepala BPKP : Prof. Mardiasmo, Ak., MBA., Ph.D P.T. Sekretaris Utama (membawahi 5
Biro) : Suradji, Ak., MM
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian (membawahi 5 Direktorat)
: Dr. Binsar H Simanjuntak, Ak., MBA
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam (membawahi 4 Direktorat)
: Drs. Ahmad Sanusi, MSPA.
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (membawahi 3 Direktorat)
: Iman Bastari, Ak.,MAcc
Deputi Bidang Akuntan Negara (membawahi 5 Direktorat)
: Ardan Adiperdana, Ak.,MBA
Deputi Bidang Investigasi (membawahi 3 Direktorat)
: Suradji, Ak., MM
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 8
Kepala Pusdiklatwas : Dr. Meidyah Indreswari, SE., MSc. Kepala Pusbin JFA : Kasminto, Ak. MBA Kepala Pusinfowas : Hari Setiyadi, Ak., MSc. Kepala Puslitbangwas : Alphonsa Ani Maharsi, Ak., MAcc. Inspektur : Drs. Agus Sukaton W. Perwakilan BPKP di tingkat Provinsi : 25 Perwakilan
Dengan telah berakhirnya masa tugas Drs. Didi Widayadi, MBA. sebagai Kepala
BPKP terhitung mulai 1 Agustus 2009, maka ditunjuk Drs. Kuswono Soeseno,
MA sebagai Pelaksana Tugas (PT) Kepala BPKP dengan Surat Tugas Menteri
Negara PAN No. ST/163/M.PAN/8/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Selanjutnya
sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68/M Tahun 2010
tanggal 8 Juni 2010 Prof. Mardiasmo, Ak., MBA., PhD diangkat sebagai Kepala
BPKP yang dilantik oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi pada tanggal 15 Juni 2010.
Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai BPKP per 31 Desember 2010 sebanyak 5.927 orang yang
dapat diuraikan menurut jabatan dan tingkat pendidikan sebagai berikut:
(1) menurut jabatan:
Jabatan Jumlah %
Struktural 419 orang 7,07 Fungsional Auditor 3.324 orang 56,08 Fungsional Analis Kepegawaian 61 orang 1,03 Fungsional Widyaiswara 20 orang 0,34 Fungsional Analis Arsiparis 104 orang 1,75 Fungsional Analis Pranata Komputer 62 orang 1,05 Fungsional Dokter 5 orang 0,08 Fungsional Perawat 3 orang 0,05 Non Struktural/Fungsional 685 orang 11,56 Fungsional Umum 1.244 orang 20,99
Jumlah 5.927 orang 100,00
(2) menurut tingkat pendidikan: Pendidikan Jumlah %
S. 3 11 orang 0,19S. 2 455 orang 7,68D. IV/ S. 1 2.743 orang 46,28D. III/ Sarmud 1.554 orang 26,22D. I 5 orang 0,08SLTA 1.045 orang 17,63SLTP 50 orang 0,84SD 64 orang 1,08
Jumlah 5.927 orang 100,00
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 9
Pendapatan
PENDAPATAN Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar
Rp4.919.269.918,00 atau 231,51 persen dari anggaran sebesar
Rp2.124.868.000,00. Dibandingkan Tahun Anggaran 2009, terdapat
peningkatan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar
Rp2.188.542.563,00 atau 81,00 persen yang disebabkan telah ditetapkannya
kegiatan Pusdiklatwas BPKP sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
sesuai dengan PP 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.
Belanja BELANJA Realisasi Belanja Negara TA 2010 sebesar Rp637.788.979.072,00 atau 90,26
persen dari anggarannya sebesar Rp706.607.592.000,00. Realisasi belanja TA
2010 dibandingkan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya adalah
sebagai berikut:
Kode Jenis
Belanja Uraian Jenis
Belanja
Realisasi Belanja (Rp) Naik/ (Turun)
TA 2010 TA 2009 Rp %
51 Belanja Pegawai 264.660.560.898 248.201.851.465 16.458.709.432 06,63
52 Belanja Barang 329.287.063.881 264.376.643.578 64.910.420.303 24,55
53 Belanja Modal 43.841.354.293 27.502.457.530 16.338.896.763 59,41
Jumlah 637.788.979.072 540.080.952.573 97.708.026.499 18,09
Kenaikan realisasi belanja TA 2010 sebesar 97.708.026.499 atau 18,09 persen
dibandingkan TA 2009 antara lain disebabkan adanya kegiatan baru sebagai
amanah PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
berupa kegiatan diklat, bimtek, sosialisasi serta pembinaan SPIP.
Realisasi belanja BPKP per program yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2010
adalah sebagai berikut :
Kode Program
Uraian Program Anggaran Setelah
Revisi (Rp)
Realisasi Belanja (Rp)
% Real thd Angg
01.01.09 Program penerapan kepemerintahan yang baik
363.759.104.000 329.858.727.578 90,68
01.01.10 Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara
277.486.896.000
244.842.238.900 88,24
01.01.13 Program pengelolaan sumber daya manusia aparatur
23.576.008.000 22.328.572.251 94,71
01.01.17 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara
41.785.584.000 40.759.440.343 97,54
Jumlah 706.607.592.000 637.788.979.072 90,26
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 10
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun
Anggaran 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan
yang dikelola oleh entitas pelaporan BPKP termasuk di dalamnya jenjang
struktural di bawah BPKP seperti eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang
bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya.
Laporan Keuangan BPKP disusun berdasarkan penggabungan data/laporan
keuangan satuan kerja BPKP.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2010
memperoleh dana sebesar Rp706.607.592,00 yang berasal dari APBN dengan
rincian:
Rupiah Murni (RM) Rp 659.453.396.000,00 Pinjaman Luar Negeri Rp 45.841.636.000,00 Hibah Luar Negeri Rp 1.312.560.000,00
Jumlah Rp 706.607.592.000,00
Berdasarkan kewenangan pencairan dana tersebut dapat dirinci :
Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp267.389.570.000,00 Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp439.218.022.000,00
Jumlah Rp706.607.592.000,00
Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan adalah 31 satker. Dari jumlah tersebut satker yang
menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 31 satker
(100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA
No Kode Eselon I
Uraian Jumlah Jenis Kewenangan
Jumlah Satker KP KD DK TP
M TM M TM M TM M TM
1 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6 - 25 - - - - - 31
Keterangan: M = Menyampaikan LK TM = Tidak menyampaikan LK
Selain memperoleh dana dari DIPA BA 089, BPKP juga mengelola dana yang
berasal dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) sebesar Rp239.884.647.000,00
dengan realisasi sebesar Rp209.805.153.937,00 atau 87,46 persen, dan
disajikan dalam laporan keuangan tersendiri.
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 11
Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang
terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen
dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan yang terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan
Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Laporan Realisasi APBN terdiri
dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.
2. Neraca
Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang
berada di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang
disusun melalui SAI.
3. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan
penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis
atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Data BMN yang disajikan dalam neraca ini seluruhnya telah diproses melalui
SIMAK-BMN.
Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan adalah 31 satker. Dari jumlah tersebut satker yang telah
menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 31 satker
(100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB
No Kode Eselon I
Uraian Jumlah Jenis Kewenangan
Jumlah Satker KP KD DK TP
M TM M TM M TM M TM
1 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6 - 25 - - - - - 31
Keterangan: M = Menyampaikan Laporan Barang TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 12
Kebijakan Akuntansi
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan
dari KUN.
Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan
basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya
kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dikeluarkan dari KUN.
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPKP Tahun Anggaran 2010
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut :
Pendapatan
(1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan
diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai
dengan jenis pendapatan.
Belanja (2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat
terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui Bendahara
Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban
atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan
keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan
atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 13
fungsi.
Aset
(3) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui
pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12
bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang,
dan persediaan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dibedakan menjadi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan
Setara Kas. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas/bank
yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang
Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif
ke Kas Umum Negara pada tanggal neraca. Kas Lainnya dan Setara
Kas merupakan saldo kas/bank selain Uang Persediaan (UP) dan
Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran dan belum dipertanggungawabkan pada tanggal neraca
yang sumbernya berasal dari tugas pemerintahan.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.
Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan
piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara kepada
pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh pegawai atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi
kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup
BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengakuan piutang berkaitan dengan TGR dilakukan setelah terbit Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 14
kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia
mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TGR tersebut
dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru
dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh
instansi yang berwenang.
Pengukuran piutang dilakukan dengan menyajikan sebagai aset lancar
sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan
ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat
ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Sedangkan terhadap nilai
ganti rugi yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya
disajikan dalam aset lainnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.06/2010
piutang digolongkan berdasarkan kualitasnya Penggolongan kualitas
piutang menjadi dasar dilakukan penyisihan sebagai berikut :
Kualitas Piutang
Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo
0,5 %
Kurang Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
10 %
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
50 %
Macet Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
100 %
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
dan barang-barang yang dimaksudkan tidak untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir atau
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
cara lainnya seperti donasi.
Aset Tetap b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah
maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih
dari satu tahun. Aset tetap yang dilaporkan pada neraca BPKP per 31
Desember 2010 berdasarkan harga perolehan.
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 15
Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002
didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:
(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah), dan
(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak
kesenian. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang
dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode
waktu perolehan bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi
Aset Lainnya
c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar dan aset tetap.
Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, dan
Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud antara lain
meliputi software komputer; lisensi ; hak cipta (copyright), paten, dan
hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan
ke dalam Tagihan TGR dan Aset Tak Berwujud. Aset lain-lain dapat
berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah.
Di samping itu, piutang macet BPKP (Tuntutan GRID) yang dialihkan
penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan
Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 16
Kewajiban
(4) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan
pegawai yang bekerja pada pemerintah.
Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,
dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12
bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai
nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pada saat pertama kali transaksi
berlangsung.
Ekuitas Dana
(5) Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara
aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana
Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih
antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi
mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka
panjang.
Laporan Ke
Realisasi PendapatanNegara dan Hibah Rp4.919.269.
euangan Badan
B. P
B.1. PRealis
Rp4.9
Rp2.1
PNBP
Rp637
Rp706
1 ReHib- P- P- P
2 Re- B- B- B
No
B.2. P
n
918
B.2.1.
Realis
Rp4.9
Rp2.1
Komp
dilihat
Diband
penda
n Pengawasan
PENJELAS
PENJELASsasi Penda
919.269.918
24.868.000
P Lainnya.
7.788.979.07
6.607.592.00
ealisasi Pendapbah
Penerimaan PajaPenerimaan NegPenerimaan Hibaealisasi BelanjaBelanja Rupiah MBelanja PinjamanBelanja Hibah
U
PENJELAS. Pendapata
sasi Penda
919.269.918
24.868.000
posisi realisa
t pada Grafik
dingkan de
patan nega
1.
2.
3.
4.
5.
(dalam
jutaan
rupiah
)
Keuangan dan
AN ATAS
SAN UMUMpatan Neg
,00 atau
,00 yang be
Sementa
72,00 ata
00,00, deng
patan Negara d
akgara Bukan Pajaaha NegaraMurnin LN
Uraian
SAN PER Pan Negara d
patan Neg
,00 atau
,00.
asi Pendapa
k 1 dibawah
ngan Tahu
ara dan hiba
‐
.000.000
.000.000
.000.000
.000.000
.000.000
Gra
Pembangunan
POS-POS
M LAPORAara dan H
231,51
erasal dari P
ara itu re
au 90,26
an rincian se
dan Rp Rp
ak Rp Rp
7Rp 6Rp
Rp Rp
A
POS LAPOdan Hibah
ara dan H
231,51
atan Negara
ini:
n Anggaran
ah sebesar
TA 2010
4.91
9.27
0
afik 1 : Realisdan Hibah
n Tahun Angga
Ca
LAPORAN
AN REALISAHibah pada
persen
Penerimaan
ealisasi Be
persen
ebagai berik
2.124.868.000 -
2.124.868.000 -
706.607.592.000659.453.396.000
45.841.636.000 1.312.560.000
Anggaran
RAN REAL
Hibah pada
persen
a dan Hibah
n 2009, te
Rp2.217.44
TA 2sasi PendapatTA 2010 dan
aran 2010 (Aud
atatan atas Lap
N REALISA
ASI ANGGa TA 2010
dari ang
Negara Bu
elanja TA
dari an
kut :
0 4.91Rp - Rp 0 4.91Rp - Rp 0 637.78Rp 0 602.53Rp 0 35.25Rp 0 Rp
Realis
LISASI ANG
a TA 2010
dari ang
h TA 2010
erdapat pen
42.563,00 a
2009
2.70
1.827
tan Negara n 2009
dited)
oran Keuangan
ASI ANGGA
GARAN 0 adalah s
ggaran s
ukan Pajak
2010 s
ggaran s
A
9.269.918-
9.269.918-
88.979.07237.476.81651.502.256
-
sasi
GGARAN
0 adalah s
ggaran s
dan 2009
ningkatan re
atau 82,07
n 17
ARAN
ebesar
ebesar
berupa
ebesar
ebesar
%Real.Angg.
231,510,00
231,510,00
90,2691,3776,900,00
ebesar
ebesar
9 dapat
ealisasi
persen
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan –18
yang disebabkan telah ditetapkannya kegiatan Pusdiklatwas BPKP sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan PP 47 Tahun 2010
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Realisasi PNBP Rp4.919.269.918
B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak di BPKP berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Realisasi Penerimaan PNBP pada TA 2010 sebesar
Rp4.919.269.918,00 atau 231,51 persen dari anggaran sebesar
Rp2.124.868.000,00. Rincian anggaran dan realisasi PNBP TA 2010 dapat dilihat
pada Tabel 3 berikut ini :
Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2010
Uraian Jenis PNBP Anggaran(Rp)
Realisasi (Rp)
% Real thd Angg
• Pendapatan Penjualan dan Sewa 566.218.000 2.113.743.941 373,31
• Pendapatan Jasa - 3.593.702 -
• Pendapatan Pendidikan 1.558.650.000 1.808.450.000 116,02
• Pendapatan Iuran dan Denda - 64.891.044 -
• Pendapatan Lain-Lain - 928.591.231 -
Jumlah 2.124.868.000 4.919.269.918 231,51 Dibandingkan dengan TA 2009, terdapat peningkatan realisasi PNBP TA 2010
sebesar Rp2.217.442.563,00 atau 82,07 persen. Peningkatan PNBP ini antara lain
kegiatan Pusdiklatwas BPKP sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Perbandingan realisasi PNBP TA 2010 dan 2009 per jenis PNBP dapat dilihat
pada Tabel 4 berikut ini : Tabel 4
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009
Uraian Jenis PNBP TA 2010 (Rp)
TA 2009 (Rp)
Kenaikan/ (penurunan) (Rp) %
• Pendapatan Penjualan dan Sewa
2.113.743.941 601.944.711 1.511.799.230 251,15
• Pendapatan Jasa dan Bunga 3.593.702 95.532.172 (91.938.470) (96,24)
• Pendapatan Pendidikan 1.808.450.000 7.749.370 1.800.700.630 23.236,74
• Pendapatan Iuran dan Denda 64.891.044 99.313.958 (34.422.914) (34,66)
• Pendapatan Lain-Lain 928.591.231 1.897.287.144 (968.695.913) (51,06) Jumlah 4.919.269.918 2.701.827.355 2.217.442.563 82,07
Komposisi perbandingan realisasi PNBP TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada
Grafik 2 berikut ini :
Laporan Ke
Realisasi Belanja NegRp637.788.979
euangan Badan
gara 9.072
B.2.2.Belan
negar
minim
negar
tersele
dalam
Realis
dari a
Belanj
• • •
Realis
90,26
a. A
da
b. Ti
(2
n Pengawasan
Grafi
. Belanja Neja Negara
ra dengan te
mum, mempe
ra, menjam
enggaranya
m Rencana K
sasi belanja
anggarannya
ja Pinjaman
Rincian A
Uraian
Belanja RupiaBelanja PinjaBelanja Hiba
J u m
sasi belanja
persen dari
danya efisie
an jasa, bela
idak terealis
2,17% dari to
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Keuangan dan
k 2 : Kompo
egara dilakukan b
etap menjam
ertimbangka
in terlaksa
agenda-ag
Kerja dan An
pada TA 20
a. Realisasi
Luar Neger
Anggaran da
Belanja
ah Murniaman LN h
m l a h
TA 2010 s
i anggaranny
ensi/optimali
anja perjalan
sirnya belan
otal anggara
Pendapatan Penjualan dan
SewaPen
d
2.11
3.74
4
Pembangunan
osisi Realis
berdasarkan
min terpenuh
an penghem
nanya keg
genda penti
nggaran Kem
010 sebesar
Belanja terd
ri dapat dilih
Taban Realisasi
AngSetelah
659.445.81.3
706.6
ebesar Rp6
ya, antara la
isasi penggu
nan dinas (d
nja pegawa
an);
ndapatan Jasa dan Bunga Pendapat
Pendidika
3.59
460
1.94
5
95.5
32
n Tahun Angga
Ca
sasi PNBP T
prinsip pe
hinya kebutu
matan dan e
iatan admi
ng sebagai
menterian Ne
Rp637.788.
diri dari (i)
at pada Tab
bel 5Belanja per-S
ggaran Revisi (Rp)
453.396.000841.636.000312.560.000
607.592.000
637.788.979
ain disebabk
unaan angg
alam negeri
ai transito s
tan an Pendapatan Iuran
dan Denda
1.80
8.45
0
64.8
91
7.74
9
aran 2010 (Aud
atatan atas Lap
TA 2010 dan
ngendalian
han dasar d
efisiensi pe
nistrasi pem
imana yang
egara/Lemba
.979.072,00
Belanja Rup
bel 5 berikut
Sumber Dan
Realisas(Rp)
602.537.435.251.5
637.788.9
.072,00 atau
kan :
garan belanj
i dan luar ne
sebesar Rp
Pendapatan Lain-Lain
928.
591
99.3
14 1.89
7.28
7
dited)
oran Keuangan
n 2009
anggaran b
dan alokasi b
nggunaan b
merintahan,
g telah dite
aga (RKAKL
atau 90,26
piah Murni d
t ini :
na TA 2010
si %
76.816 91,3502.256 76,9
- -
79.072 90,2
u hanya me
a langganan
egeri);
15.374.095.
TA 2010
TA 2009
TA 2010
TA 2009
n 19
belanja
belanja
belanja
serta
etapkan
L).
persen
dan (ii)
%
3790
26
encapai
n daya
000,00
Laporan Ke
Realisasi Belanja menurut JeBelanja
euangan Badan
c. Te
m
B
Realis
beriku
• B• B
Penin
perse
baru
Peme
SPIP.
Komp
enis
B.2.2.Badan
alokas
2010
dikura
per je
n Pengawasan
erdapatnya
melibatkan se
agian Angga
sasi belanja
ut ini :
Uraian Belanja
elanja Rupiah Melanja Pinjaman
J u m l a h
gkatan real
n dibanding
sebagai am
erintah beru
posisi realisa
Grafik
.1 Belanja n Pengawas
si anggaran
sebesar Rp
angi pengem
nis belanja d
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000.
Keuangan dan
beberapa
eluruh satke
aran 089 yai
a TA 2010
Reali
a T
Murni 602 LN 35
637
isasi belanja
gkan dengan
manah PP 6
pa kegiatan
asi Belanja ju
k 3 : Kompo
san Keuang
n sebesar
p637.788.979
mbalian bela
dapat dilihat
0
0.000.000
0.000.000
0.000.000
.000.000
.000.000
.000.000
.000.000
TA
Pembangunan
kegiatan cr
er perwakilan
itu, Bagian A
dibandingka
Tabsasi Belanja
TA 2010 (Rp)
.537.476.816
.251.502.256
.788.979.072
a TA 2010 s
n TA 2009,
60 Tahun 20
n pendidika
uga dapat d
osisi Realisa
gan dan Pe
Rp706.607
9.072,00 ata
nja sebesar
t pada Grafik
A 2010 TA 20
602.537.476.816
53977
6475573
35.251
.502.256
n Tahun Angga
Ca
rash progra
n yang dibiay
Anggaran 99
an TA 2009
bel 6 a TA 2010 dan
TA 2009 (Rp)
539.776.475304.477
540.080.952
sebesar Rp9
antara lain
008 tentang
n dan pela
disajikan pad
asi Belanja
embangunan
.592.000,00
au 90,26 per
r Rp2.824.33
k 4 berikut in
009
539.77
6.475.573
304.47
7.000
aran 2010 (Aud
atatan atas Lap
am (BOS-KI
yai dari ang
99.08 Kemen
9 dapat dilih
n 2009 Kena
R
5.573 62.7617.000 34.947
2.573 97.708
97.708.026.
disebabkan
g Sistem Pe
atihan SPIP
da Grafik 3 d
TA 2010 da
n pada TA
0. Realisasi
rsen dari an
38.836,00. K
ni:
Belanja Rup
Belanja Pinj
dited)
oran Keuangan
ITA, TOPN)
garan di lua
nterian Keua
hat pada T
aikan/ (PenurunRp
1.001.243 7.025.256 11
8.026.499
499,00 atau
n adanya ke
engendalian
serta pem
di bawah ini:
an 2009
2010 memp
belanja pa
ggarannya s
Komposisi re
piah Murni
jaman LN
n 20
) yang
ar DIPA
angan.
Tabel 6
an) %
11,63.477,7
18,09
u 18,09
egiatan
Intern
mbinaan
peroleh
ada TA
setelah
ealisasi
Laporan Ke
euangan Badan
Angga
KoJeni
5
5
5
Realis
adala
KoJen
Bela
5
52
53
Kenai
perse
sebag
Peme
Komp
Grafik
n Pengawasan
Grafik 4 :
aran dan rea
Rincian A
ode is Blj. Urai
51 Belanj
52 Belanj
53 Belanj
sasi belanja
h sebagai be
de nis anja
UraianBel
1 Belanja P
2 Belanja B
3 Belanja M
Jum
ikan realisa
n dibanding
gai amanah
erintah berup
posisi realisa
k 5 di bawah
Belanja BaranRp105.595.831
(43,12%)
Belanja MRp1.449.87
(0,59 %
Keuangan dan
Komposisi R
alisasi belanj
Anggaran da
an Jenis Belanj
a Pegawai
a Barang
a Modal
Jumlah
a TA 2010 d
erikut:
n Jenis lanja
Pegawai 2
Barang 3
Modal
mlah 6
si belanja T
gkan TA 20
h PP 60 T
pa kegiatan d
asi belanja
ini:
ng.441
Modal70.380,%)
Pembangunan
Realisasi Bel
ja TA 2010 d
Taban Realisasi
ja An
290
370
45
706
dibandingka
Realisasi
TA 2010
264.660.560.898
329.287.063.881
43.841.354.293
637.788.979.072
TA 2010 se
009 antara
Tahun 2008
diklat, bimte
BPKP men
n Tahun Angga
Ca
lanja menuru
dapat dilihat
bel 7 Belanja per-J
nggaran
0.503.900.000
0.726.938.000
5.376.754.000
6.607.592.000
n periode y
Belanja (Rp)
TA 2009
248.201.85
264.376.64
27.502.45
540.080.95
ebesar Rp9
lain diseba
8 tentang
ek, sosialisas
nurut jenis
aran 2010 (Aud
atatan atas Lap
ut Jenis Bela
t pada Tabe
Jenis Belanj
Realisasi Be
264.660.56
329.287.06
43.841.35
637.788.97
yang sama t
N
9 R
51.465 16.458
43.578 64.910
57.530 16.338
52.573 97.708
97.708.026.4
abkan adan
Sistem Pe
si serta pem
belanja dap
R
dited)
oran Keuangan
anja TA 2010
l 7 dibawah
ja TA 2010
elanja (%
60.898 91,1
63.881 88,8
54.293 96,6
79.072 90,2
tahun sebel
Naik/ (Turun)
Rp %
8.709.433 06,
0.420.303 24,
8.896.763 59,
8.026.499 18,
499,00 atau
nya kegiatan
engendalian
binaan SPIP
pat disajikan
Belanja PegawaiRp137.818.057.605
(56,28%)
n 21
ini :
)
10
82
62
26
lumnya
%
,63
,55
,41
,09
18,09
n baru
Intern
P.
n pada
Laporan Ke
Belanja PegRp264.660.560
euangan Badan
gawai 0.898
BelanRealis
perse
penge
terdap
atau 6
pegaw
pangk
Rincia
n Pengawasan
Grafik
nja Pegawaisasi belanja
n dari ang
embalian b
pat peningk
6,63 persen
wai PNS dan
kat/jabatan.
an realisasi B
Bel. Pega
264.66
0.560.898
Keuangan dan
k 5 : Kompo
i pegawai T
ggarannya
elanja sebe
katan realisa
yang diseb
n tambahan
Belanja Peg
awai
248.20
1.85
1.465
Pembangunan
osisi Realisa
TA 2010 se
sebesar R
esar Rp20
asi belanja
babkan adan
tunjangan
awai adalah
Bel. Bara
329.28
7.06
3.881
n Tahun Angga
Ca
asi Belanja
besar Rp26
Rp290.503.9
3.452.905,0
pegawai s
nya kebijaka
fungsional/s
h sebagai be
ang
264.37
6.64
3.578
aran 2010 (Aud
atatan atas Lap
TA 2010 da
64.660.560.8
00.000,00
0. Dibandi
sebesar Rp1
an pemerinta
struktural ak
erikut:
Bel. Mod
43.841
.354
.293
dited)
oran Keuangan
an 2009
898,00 atau
setelah dik
ngkan TA
16.458.709.4
ah menaikka
kibat dari ke
al
27.502
.457
.530
TA 20TA 20
n 22
91,10
kurangi
2009,
433,00
an gaji
enaikan
010009
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan –23
Uraian
Rp %Belanja Gaji Pokok PNS 173.859.372.550 164.676.181.392 9.183.191.158 5,58 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.270.015 4.072.226 197.789 4,86 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 13.513.357.841 13.043.750.436 469.607.405 3,60 Belanja Tunj. Anak PNS 4.637.563.813 4.530.495.187 107.068.626 2,36 Belanja Tunj. Struktural PNS 6.924.610.000 7.144.282.776 (219.672.776) (3,07) Belanja Tunj. Fungsional PNS 25.393.875.000 25.822.385.000 (428.510.000) (1,66) Belanja Tunj. PPh PNS 5.065.145.660 5.001.330.519 63.815.141 1,28 Belanja Tunj. Beras PNS 12.094.885.624 9.264.617.700 2.830.267.924 30,55 Belanja Uang Makan PNS 16.609.530.000 12.607.290.276 4.002.239.724 31,75 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 667.720.000 649.586.000 18.134.000 2,79
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS 169.990.800 128.632.500 41.358.300 32,15
BelanjaTunjangan Umum PNS 3.987.385.000 3.734.670.000 252.715.000 6,77 Belanja uang lembur 1.936.307.500 1.666.891.750 269.415.750 16,16 Belanja Vakasi 0 138.800.000 (138.800.000) -
Realisasi Belanja Bruto 264.864.013.803 248.412.985.762 16.451.028.041 6,62 Pengembalian Belanja 203.452.905 211.134.297 (7.681.392) (3,64)
Realisasi Belanja Netto 264.660.560.898 248.201.851.465 16.458.709.433 6,63
Naik/ (Turun)TA 2010 TA 2009
Belanja Barang Rp329.287.063.881
Belanja Barang Realisasi belanja barang TA 2010 sebesar Rp329.287.063.881,00 atau 88,82
persen dari anggarannya sebesar Rp370.726.938.000,00. Dibandingkan TA 2009
terdapat kenaikan realisasi belanja barang sebesar Rp64.910.420.303,00 atau
24,55 persen yang antara lain disebabkan adanya kegiatan baru sebagai amanah
PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
berupa kegiatan bimtek, diklat, sosialiasi serta pembinaan SPIP.
Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:
Uraian TA 2010 (Rp)
TA 2009 (Rp) Naik/ (Turun) %
Belanja Barang Operasional 38.816.621.824 34.445.122.869 4.371.498.955 12,69
Belanja Barang Non Operasional 20.315.182.381 10.141.481.579 10.173.700.802 100,32
Belanja Jasa 21.946.179.098 14.691.254.719 7.254.924.379 49,38
Belanja Pemeliharaan 19.687.600.204 21.673.434.207 (1.985.834.003) (9,16)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 223.417.575.380 181.692.199.033 41.725.376.347 22,96
Belanja Perjalanan Luar Negeri 7.724.790.925 2.761.576.891 4.963.214.034 179,72
Realisasi Belanja Bruto 331.907.949.812 265.405.069.298 66.502.880.514 25,06
Pengembalian Belanja 2.620.885.931 1.028.425.720 1.592.460.211 154,84
Realisasi Belanja Netto 329.287.063.881 264.376.643.578 64.910.420.303 24,55
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan –24
Dalam realisasi belanja barang sebesar Rp329.287.063.881,00 terdapat realisasi
belanja pemeliharaan yang memenuhi ketentuan kapitalisasi (capital expenditure)
sebesar Rp119.388.500,00 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan
Negara, dan telah dilakukan pencatatan perolehan aset tersebut ke dalam SIMAK-
BMN dengan rincian sebagai berikut :
No Jenis BMN Nilai Keterangan
1 Peralatan dan Mesin Rp 9.597.500,00 Belanja Pemeliharaan
2 Gedung dan Bangunan Rp 109.791.000,00 Belanja Pemeliharaan
Jumlah Rp 119.388.500,00
Belanja Modal Rp43.841.354.293
Belanja Modal Realisasi belanja modal TA 2010 sebesar Rp43.841.354.293,00 atau 96,62 persen
dari anggarannya sebesar Rp45.376.754.000,00. Dibandingkan TA 2009 terdapat
kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp16.338.896.763,00 atau 59,41 persen
karena adanya rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat akibat Gempa
Bumi tahun 2008 berupa pengadaan tanah yang akan dilanjutkan dengan
pembangunan gedung tahun 2011.
Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:
Rp %
Belanja Modal Tanah 17.018.512.900 990.706.802 16.027.806.098 1.617,82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.122.044.353 7.230.498.059 14.891.546.294 205,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.241.960.760 18.647.307.649 (14.405.346.889) (77,25)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 55.576.950 140.071.180 (84.494.230) (60,32)
Belanja Modal Fisik Lainnya 403.259.330 494.023.840 (90.764.510) 18,37
Realiasi Belanja Bruto 43.841.354.293 27.502.607.530 16.338.746.763 59,41
Pengembalian Belanja - 150.000 16.649.687.428 -
Realisasi Belanja Netto 43.841.354.293 27.502.457.530 (310.940.665) 59,41
Naik/ (Turun)TA 2010 (Rp)
TA 2009 (Rp)Uraian
Dalam realisasi belanja modal sebesar Rp43.841.354.293,00 terdapat realisasi
belanja modal yang merupakan pengeluaran belanja (revenue expenditure)
sebesar Rp173.867.000,00 dan telah dilakukan koreksi dari pencatatan dalam
perolehan aset dari SIMAK-BMN dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan –25
No Jenis BMN Nilai Keterangan
1 Bel. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin
Rp 84.942.000 ,00 Koreksi dari pencatatan SIMAK-BMN
2 Bel. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan
Rp 88.925.000,00 Koreksi dari pencatatan SIMAK-BMN
Jumlah Rp 173.867.000,00
Catatan Penting Lainnya
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 1. Pagu dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) ADB No. 2127-INO sebesar
Rp47.154.196.000,00 berupa kegiatan yang berkaitan dengan State Audit
Reform (STAR) Project yang terdiri dari pinjaman sebesar
Rp45.841.636.000,00 dan hibah sebesar Rp1.312.560.000,00. Pagu anggaran
TA 2010 semula sebesar Rp9.400.000.000,00, dan pada tahun berjalan
terdapat penambahan dana
Sebesar Rp34.635.396.000,00 sesuai dengan Revisi I tanggal 10 Maret
2010 Surat Pengesahan DIPA Kantor Pusat BPKP Nomor: 0001/089-
01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;
Sebesar Rp3.118.800.000,00 sesuai dengan Revisi II tanggal 22 Juli
2010 Surat Pengesahan DIPA Kantor Pusat BPKP Nomor: 0001/089-
01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
2. Dari pagu anggaran kegiatan STAR Project sebesar Rp47.154.196.000,00
didistribusikan ke 25 satker Perwakilan BPKP dan Pusdiklatwas dengan
menggunakan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) sebesar
Rp17.311.658.000,00 untuk membiayai kegiatan sosialisasi, diklat dan bimtek
SPIP.
Laporan K
Keuangan Bad
CCP
t
R
E
K
A
K
E
J
s
d
J
k
D
N
J
D
s
K
dan Pengawas
C. PENJELC.1. PENJEPosisi keua
tanggal 31
Rp2.000.400
Ekuitas Dan
Komposisi N
Aset
Kewajiban
Ekuitas Dana
Uraian
Jumlah Ase
sebesar Rp4
dan Aset Lai
Jumlah Kew
kewajiban ja
Diterima di
Negara (KPP
Jumlah Eku
Dana Lanca
sebesar Rp
Komposisi N
K
500
1.000
1.500
2.000
2.500
31 De31 De
(dalam
jutaan
rupiah
)
san Keuangan
LASAN ATAELASAN Ungan Badan
Desembe
0.141.249,00
a sebesar
Neraca per 3
31 Dese
2.000
3
1.996
et sebesar
4.766.920.20
innya sebes
wajiban seb
angka pende
Muka, Uan
PN) dan Pen
itas Dana s
ar sebesar
1.995.633.2
Neraca dapa
Komposisi N
‐
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
es 2010es 2009
n dan Pemban
AS POS- PMUM NERn Pengawas
r 2010 ad
0; Kewajiba
Rp1.996.88
1 Desember
ember 2010(Rp)
0.400.141.249
3.516.875.355
6.883.265.894
Rp2.000.40
02,00; Aset
ar Rp58.454
besar Rp3.
ek berupa U
ng Muka d
ndapatan Ya
sebesar Rp
Rp1.250.04
21.047,00.
t disajikan p
GrNeraca per
Aset
2.00
0.40
0
1.95
6.88
1
ngunan Tahu
POS NERACRACA san Keuang
dalah seba
an sebesar
3.265.894,0
r 2010 dan 2
31 Desember 2(Rp)
1.956.881.21
3.352.33
1.953.528.88
00.141.249,
Tetap sebe
4.424.787,00
516.875.355
Utang kepad
dari Kantor
ang Ditanggu
1.996.883.2
44.847,00 d
pada Grafik 6
rafik 6 : 31 Desemb
Kewajiban
3.51
7
3.35
2
n Anggaran 2
CA
gan dan Pe
agai beriku
r Rp3.516
00.
2009 adalah
2009
19.974 43.5
37.005 1
82.969 43.3
Ken
00 terdiri d
esar Rp1.93
0.
5,00 seluru
da Pihak Ke
Pelayanan
uhkan.
65.894,00 t
dan Ekuitas
6 di bawah in
ber 2010 dan
Ekuitas
1.99
6.88
3
2010 (Audited
embangunan
ut: Aset se
6.875.355,00
h sebagai be
(Rp)
518.921.275
164.538.350
354.382.925
aikan/ (Penurun
dari Aset L
37.178.796.2
uhnya meru
etiga, Penda
Perbendah
erdiri dari E
s Dana Inv
ni :
n 2009
s Dana
1.99
6.88
3
1.95
3.52
9
d)
n pada
ebesar
0; dan
erikut :
%
2,22
4,91
2,22
nan)
Lancar
260,00
upakan
apatan
haraan
Ekuitas
vestasi
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 27
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Rp147.672.366
C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan 2009,
masing-masing sebesar Rp147.672.366,00 dan Rp25.212.315,00. Jumlah
tersebut merupakan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan
(TUP) yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif ke Kas Umum
Negara pada tanggal neraca.
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan 2009 pada
Eselon I Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089.01) dapat
dirinci sebagai berikut :
Kode Satuan Kerja 31 Des 2010 (Rp)
31 Des 2009 (Rp)
450460 Pusdiklatwas 120.362.401 - 450505 Perw. BPKP DKI Jakarta I - 25.111.815 450567 Perw. BPKP Sumatera Utara - 100.500 450670 Perw. BPKP Riau 250.000 - 450598 Perw. BPKP Kalimantan Barat 18.935.265 - 450618 Perw. BPKP Sulawesi Utara 8.124.700 -
Jumlah 147.672.366 25.212.315
Daftar setoran saldo Kas di Bendahara Pengeluaran setelah tanggal Neraca
adalah sebagai berikut :
Penyetoran saldo per 31 Desember 2009 ke Kas Negara
No Satuan Kerja Saldo Kas (Rp)
Penyetoran ke Kas Negara
(Rp)
Disetor ke Kas Negara
1 Perw. BPKP DKI Jakarta I 25.111.815 16.989.265 07-01-2010 8.122.550 11-01-2010 2 Perw. BPKP Sumatera Utara 100.500 100.500 06-01-2010
Jumlah 25.212.315 25.212.315
Penyetoran saldo per 31 Desember 2010 ke Kas Negara
No Satuan Kerja Saldo Kas (Rp)
Penyetoran ke Kas Negara
(Rp)
Disetor ke Kas Negara
1 Pusdiklatwas 120.362.401 120.362.401 05-01-2011 2 Perw. BPKP Riau 250.000 250.000 10-01-2011 3 Perw. BPKP Kalbar 18.935.265 18.935.265 07-01-2011 4 Perw. BPKP Sulawesi Utara 8.124.700 8.124.700 12-01-2011 Jumlah 147.672.366 147.672.366
Seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan BPKP telah menggunakan
rekening tunggal (single account), dan secara periodik telah menyampaikan
laporan penggunaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar
Rekening satker di lingkungan BPKP disajikan pada lampiran.
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 28
Kas Lainnya dan Setara Kas Rp212.313.200
C.2.1.2 Kas Lainnya dan Setara KasKas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-
masing sebesar Rp212.313.200,00 dan Rp145.733.296,00. Jumlah tersebut
merupakan saldo kas/bank selain Uang Persediaan (UP) dan Tambahan
Uang Persediaan (TUP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan
belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Umum Negara
pada tanggal neraca. Saldo tersebut mencakup saldo rekening di bank
maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara
Pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
Saldo kas ini berupa saldo kas/bank yang berasal dari pajak yang diterima
selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara, pendapatan jasa
giro, dan pengembalian belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara pada
tanggal neraca , adalah sebagai berikut : No. Keterangan 31 Des 2010 31 Des 20091 Pengembalian belanja yg belum disetor
per tanggal Neraca 212.313.200Rp 139.273.750Rp 2 Pajak yang belum disetor ke Kas Negara -Rp 5.855.300Rp 3 Jasa Giro yang belum disetor -Rp 604.246Rp
Jumlah 212.313.200Rp 145.733.296Rp
Terhadap saldo kas lainnya dan setara kas tersebut telah dilakukan
penyetoran ke Kas Negara setelah tanggal neraca, dengan rincian sebagai
berikut :
Penyetoran saldo per 31 Desember 2009 ke Kas Negara :
No Satuan Kerja Saldo Kas (Rp)
Penyetoran ke Kas Negara
(Rp)
Disetor ke Kas Negara
1 Puslitbangwas 3.018.000 3.018.000 22-01-2010 2 Pusinfowas 7.661.250 7.661.250 11-01-2010 3 Pusbin JFA 4.241.000 63.750 06-01-2010 1.400.000 11-01-2010 2.777.250 29-01-2010 4 Inspektorat 3.098.250 3.098.250 05-01-2010 5 Perw. BPKP NAD 15.825.750 15.825.750 11-01-2010 6 Perw. BPKP Riau 23.779.550 23.779.550 21-01-2010 7 Perw. BPKP Lampung 2.373.750 2.373.750 11-01-2010 8 Perw. BPKP Sulut 5.722.500 5.722.500 11-01-2010 9 Perw. BPKP Sulsel 61.471.500 13.720.000 06-01-2010 20.365.000 08-01-2010 165.000 11-01-2010 23.971.500 20-01-2010 3.250.000 29-01-2010
10 Perw. BPKP Sultra 7.857.500 7.857.500 13-01-2010 11 Perw. BPKP Maluku 10.684.246 604.246 13-01-2010 10.080.000 19-02-2010
Jumlah 145.733.296 145.733.296
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 29
Penyetoran saldo per 31 Desember 2010 ke Kas Negara :
No Satuan Kerja Saldo Kas (Rp)
Penyetoran ke Kas Negara
(Rp)
Disetor ke Kas Negara
1 Kantor Pusat BPKP 98.230.000 17.890.310 06-01-2011 54.021.430 18-01-2011 26.318.260 19-01-2011 2 Puslitbangwas 10.675.500 10.325.500 05-01-2011 350.000 21-01-2011 3 Pusinfowas 7.511.000 7.511.000 10-01-2011 4 Pusbin JFA 23.717.700 10.052.500 06-01-2011 1.637.000 22-01-2011 12.028.200 04-02-2011 5 Perw. BPKP NAD 22.160.000 22.160.000 07-01-2011 6 Perw. BPKP Riau 1.733.000 1.733.000 24-01-2011 7 Perw. BPKP Lampung 12.336.000 12.336.000 11-01-2011 8 Perw. BPKP Sulsel 3.349.000 3.349.000 10-01-2011 9 Perw. BPKP Sultra 640.000 640.000 10-01-2011 10 Perw. BPKP Maluku 13.359.000 13.359.000 12-01-2011 11 Perw. BPKB Bali 8.253.000 8.253.000 28-01-2011 12 Perw. BPKP Kalsel 10.349.000 10.349.000 17-01-2011 Jumlah 212.313.200 212.313.200
Piutang Bukan Pajak Rp nihil
C.2.1.3 Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing
sebesar nihil dan Rp75.440.000,00. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember
2010 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Saldo per 31 Desember 2009 Rp 75.440.000,00 2. Mutasi tambah : Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID) Tahun 2010 Rp 265.835.000,00
3. Mutasi kurang Pembayaran GRID Tahun 2010 (Rp 265.835.000,00)
Pembayaran klaim jaminan pelaksanaan (Rp 52.750.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Rp 22.690.000,00) 4. Saldo per 31 Desember 2010 Rp -
Mutasi penambahan dan pengurangan Piutang Bukan Pajak dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Penambahan dan pengurangan sebesar Rp265.835.000,00 merupakan
pemberhentian dan pembayaran Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID)
terhadap delapan pegawai BPKP yang diberhentikan dengan hormat atas
permintaan sendiri (PDH);
Pengurangan sebesar Rp52.750.000,00 merupakan pembayaran klaim
jaminan pelaksanaan akibat wan prestasi kontraktor pembangunan
gedung Kantor Penghubung Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 30
Selatan di Palangkaraya;
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp22.690.000,00 merupakan
penurunan status piutang GRID yang umurnya sudah lebih dari satu
tahun dengan rincian :
No Nama Surat Keputusan Nilai 1 Muljani, Ak KEP-2310/K.SU/2009 24/11/2009 12.102.000 2 Andi Kurniawan KEP-2120/K.SU/2009 31/08/2009 10.588.000 Jumlah 22.690.000
Bagian Lancar TP/TGR Rp250.000
C.2.1.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2010 dan 2009,
masing-masing sebesar Rp250.000,00 dan Rp18.810.000,00. Bagian Lancar
TGR merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan
pada tanggal neraca.
Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2010 sebesar Rp250.000,00
merupakan saldo klaim ganti rugi kendaraan hilang yang jatuh tempo pada
tahun 2011 dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Saldo per 31 Desember 2009 Rp 18.810.000,00 2. Mutasi tambah 0,00 3. Mutasi kurang Angsuran pembayaran (4 pegawai) (Rp 18.560.000,00)
4. Saldo per 31 Desember 2010 Rp 250.000,00
Mutasi kurang merupakan angsuran pembayaran Tuntutan Ganti Rugi
selama TA 2010 yang dilakukan oleh empat pegawai BPKP sesuai dengan
surat kesanggupan pemulihan kerugian negara atas Barang Milik Negara
(BMN) yang hilang.
Piutang ini digolongkan sebagai aset lancar karena nilai yang jatuh tempo
dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke
depan. Sedangkan berdasarkan kualitasnya piutang ini digolongkan lancar
dengan penyisihan sebagai berikut :
Kualitas Piutang
Qty Nilai Piutang (Rp)
% Penyisihan
Nilai Penyisihan/ (Rp)
Nilai netto (Rp)
Lancar 1 250.000 0,5 % 1.250 248.750
Daftar Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2010 disajikan pada
lampiran 1.
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 31
Persediaan Rp4.406.684.636
C.2.1.5 Persediaan
Persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar
Rp4.406.684.636,00 dan Rp4.564.777.230,00. Persediaan merupakan jenis
aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal
neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan
operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
Saldo Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.406.684.636,00
diperoleh dari hasil inventarisasi fisik persediaan yang terdiri dari:
Kode Jenis Persediaan 31 Desember 2010 31 Desember 2009115111 Barang Konsumsi 3.416.634.089Rp 3.550.201.758Rp 115113 Bahan untuk Pemeliharaan 104.332.382Rp 68.449.089Rp 115114 Suku Cadang 26.427.250Rp 24.105.800Rp 115131 Bahan Baku 234.418.756Rp 231.723.000Rp 115199 Persediaan Lainnya 624.872.159Rp 690.297.583Rp
4.406.684.636Rp 4.564.777.230Rp Jumlah
Seluruh satker di BPKP mengadministrasikan persediaan dengan melakukan
pencatatan setiap terjadi penambahan maupun pengurangan dengan
menggunakan aplikasi persediaan, dan setiap akhir periode pelaporan
dilakukan inventarisasi fisik yang hasilnya digunakan sebagai dasar
pengakuan persediaan di Neraca. Selain tersebut pada saldo persediaan
tersebut terdapat persediaan yang usang berupa obat-obatan yang sudah
kadaluarsa sebesar Rp6.266.480,00.
Daftar Saldo Persediaan per 31 Desember 2010 disajikan pada lampiran 2.
Aset Tetap Rp1.937.178.796.260 C.2.2. Aset Tetap
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar
Rp1.937.178.796.260,00 dan Rp1.888.504.884.809,00. Aset Tetap adalah
aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk
digunakan dalam kegiatan operasional.
Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini :
Laporan K
Keuangan Bad
PG
P
S
A
N
s
dan Pengawas
No.
1 Tanah
2 Peralatan
3 Gedung d
4 Jalan, Irig
5 Aset Teta
6 Konstruk
Jumlah
Posisi Aset Grafik 7 beri
Perb
Posisi aset t
SIMAK –BM
No.
1 Tanah
2 Peralatan d
3 Gedung da
4 Jalan, Iriga
5 Aset Tetap
6 Konstruksi Jumlah
Aset Tetap L
Neraca lebih
selama Tah
200
400
600
800
1.000
1.200
31 Des 231 Des 2
(dalam
jutaan
rupiah
)
san Keuangan
Uraian
n dan Mesin
dan Bangunan
gasi dan Jaringan
ap Lainnya
si Dalam Pengerja
Tetap per 3kut ini :
bandingan A
tetap pada
N dapat dilih
DaftarNeraca da
Uraian
dan Mesin
n Bangunan
si dan Jaringan
Lainnya
Dalam Pengerjaa
Lainnya terd
h besar diba
hun 2010
0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Tanah
1.09
2.25
9
20102009
n dan Pemban
TDaftar
31
1.09
22
60
aan1.93
31 Desembe
GAset Tetap
neraca diba
hat pada tab
r Perbandinan SIMAK-B
Aset TeNerac
1.092
224
607
9
2
n1.937
dapat selisih
andingkan d
terdapat k
h Perl & MesinGed
224.59
9
1.06
7.42
0
207.54
3
ngunan Tahu
Tabel 8 r Aset TetapDes 2010 (Rp)
92.258.728.440
24.599.129.316
07.674.094.200
9.910.113.891
2.031.651.524
705.078.88937.178.796.260
er 2010 dan
Grafik 7 per 31 Dese
andingkan d
bel dibawah
ngan Aset TBMN per 31
etap dalam ca (Rp)
A
2.258.728.440
4.599.129.316
7.674.094.200
9.910.113.891
2.031.651.524
705.078.8897.178.796.260
sebesar Rp
dengan SIM
kegiatan re
dung & BangJln, Irg
607.67
4
991
0600.65
1
n Anggaran 2
p 31 Des 2009
(Rp)1.067.420.319.
207.543.418.
600.651.042.
9.785.328.
1.699.974.
1.404.801.1.888.504.884.
n 2009 dapa
ember 2010
engan posis
ini :
Tetap antaraDesember 2
Aset Tetap dalaSIMAK-BMN
(Rp)1.092.258.728
224.599.129
607.674.094
9.910.113
1.982.389
705.0781.937.129.534
p49.262.000
MAK-BMN. H
ehabilitasi A
g & JarAT Lainny9.91
0
2.03
2
9.78
5
1.70
0
2010 (Audited
Kenaikan /(pe(Rp
338 24.83
239 17.05
689 7.02
941 12
211 33
391 (69809 48.67
at disajikan
0 dan 2009
si aset tetap
a 2010 am Selisi
(Rp)
8.440
9.316
4.200
3.891
9.524 49.2
8.8894.260 49.2
0,00, yaitu m
Hal ini diseb
Aset Tetap
ya KDP
705
1.40
5
d)
enurunan) p)8.409.102
5.711.077
3.051.511
4.784.950
1.677.313
9.722.502)73.911.451
dalam
p pada
h
0
0
0
0
262.000
0262.000
menurut
babkan
milik
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 33
Kementerian Keuangan yang dipakai oleh BPKP, yang digolongkan sebagai
Aset Renovasi. Karena SIMAK-BMN belum tersedia menu untuk mencatat
transaksi tersebut, maka Aset Renovasi hanya dicatat di dalam Neraca
melalui Jurnal Penyesuaian Aset Tetap dalam Sistem Akuntansi Keuangan
(SAK).
C.2.2.1 Tanah Perbandingan Aset Tanah per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut :
31 Desember 2010 31 Desember 2009 Kenaikan / (penurunan)
1.092.258.728.440Rp 1.067.420.319.338Rp 24.838.409.102Rp
Saldo awal Aset Tanah merupakan aset tanah yang digunakan secara aktif
dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut milik BPKP yang
diperoleh dengan cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan. Terhadap aset tanah yang diperoleh sebelum 2004
telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam Laporan
Keuangan tahun 2008.
Mutasi kenaikan aset Tanah sebesar Rp24.838.409.102,00 dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Mutasi Tambah1) Penambahan saldo awal 8.800.001.000Rp 2) Pembelian 15.923.451.000Rp 3) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain ke Aset Tetap 3.068.000.000Rp 4) Pengembangan Nilai Aset 667.814.700Rp 5) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 3.852.400.000Rp 6) Pengembangan melalui KDP 461.362.402Rp
Jumlah 32.773.029.102Rp
Mutasi Kurang1) Koreksi Nilai dan Kuantitas 7.934.620.000Rp
Jumlah 7.934.620.000Rp Mutasi kenaikan/ (penurunan) 24.838.409.102
Realisasi Belanja Modal dalam rangka perolehan Aset Tanah Tahun 2010
adalah sebagai berikut:
MA Uraian Jumlah531111 BM Tanah 16.861.161.900Rp 531117 BM Perjalanan Pengadaan Tanah 62.997.000Rp 531121 BM Penambahan Nilai Tanah 94.354.000Rp
Jumlah 17.018.512.900Rp
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 34
Penambahan Aset Tanah sebesar Rp24.838.409.102,00 yang dipengaruhi
oleh belanja adalah Rp16.996.227.600,00, terdiri dari :
Transaksi BMN Nilai / Rp Pembelian BMN 15.923.451.000 Pengembangan Nilai Aset 667.814.700 Pengembangan Melalui KDP 404.961.900
Sedangkan penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja
sebagai berikut:
Penambahan saldo awal sebesar Rp8.800.001.000,00 merupakan
pencatatan aset Tanah Kantor Pusat BPKP berdasarkan inventarisasi
dan penilaian kembali aset tanah perolehan sebelum Tahun 2002 oleh
KPKNL Jakarta V sesuai hasil penilaian yang tertuang dalam Surat
Nomor: S-1528/WKN.07/KNL.05/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
Penambahan melalui Reklasifikasi Aset Lain-Lain ke Aset Tetap sebsar
Rp3.068.000.000,00 adalah pengaktifan kembali BMN Tanah karena
penggunaan sementara oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan
Perjanjian Nomor PRJ-2038/SU/05/2010 dan PRJ-327/SJ/2010 tanggal
17 Desember 2010.
Penambahan/pengurangan melalui koreksi nilai dan kuantitas masing-
masing sebesar Rp3.852.400.000,00 dan Rp7.934.620.000,00
merupakan hasil penilaian ulang KPKNL Jakarta V, sesuai hasil
penilaian yang tertuang dalam Surat Nomor: S-
1528/WKN.07/KNL.05/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
Penambahan melalui Pengembangan KDP sebesar Rp56.400.502,00
merupakan saldo awal KDP (Tanah) yang penyelesaiannya dilakukan
tahun 2010;
Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2010 yang tersebar di 26 satuan kerja
BPKP dengan rincian sebagai berikut :
Kode Satuan Kerja Luas /M2 Nilai /Rp
450491 Kantor Pusat BPKP 88.920 203.231.035.630 450505 Perw. BPKP DKI Jakarta I 18.950 121.280.000.000 634057 Perw. BPKP DKI Jakarta II 420 492.800.000 450511 Perw. BPKP Jawa Barat 74.262 237.418.439.902 450520 Perw. BPKP Jawa Tengah 21.807 13.668.166.000 450536 Perw. BPKP D.I Yogyakarta 18.601 30.030.260.000 450542 Perw. BPKP Jawa Timur 36.799 77.877.122.000 450551 Perw. BPKP NAD 15.277 28.278.681.000 450567 Perw. BPKP Sumatera Utara 37.860 65.647.317.195 450582 Perw. BPKP Sumatera Barat 30.056 21.019.641.000 450670 Perw. BPKP Riau 23.172 31.695.434.500 450706 Perw. BPKP Jambi 13.757 5.106.755.990 450573 Perw. BPKP Sumatera Selatan 32.704 22.560.845.000
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 35
450686 Perw. BPKP Lampung 15.989 5.297.505.500 450598 Perw. BPKP Kalimantan Barat 22.186 23.336.454.920 450602 Perw. BPKP Kalimantan Selatan 33.912 20.363.093.576 450692 Perw. BPKP Kalimantan Timur 20.633 42.138.926.795 450618 Perw. BPKP Sulawesi Utara 21.658 17.200.952.500 450712 Perw. BPKP Sulawesi Tengah 20.267 7.887.525.182 450624 Perw. BPKP Sulawesi Selatan 41.292 36.034.689.750 450485 Perw. BPKP Sulawesi Tenggara 16.527 2.607.705.000 450630 Perw. BPKP Maluku 18.418 6.685.446.000 450649 Perw. BPKP Bali 20.530 38.079.728.000 450721 Perw. BPKP NTT 19.751 7.775.855.000 450655 Perw. BPKP Papua 35.865 24.242.455.000 450479 Perw. BPKP Bengkulu 16.176 2.301.893.000
Jumlah 715.789 1.092.258.728.440
Kepemilikan aset tanah dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki dan
penguasaan aset tanah oleh BPKP yang disajikan sebagaimana dalam
Lampiran 3.
C.2.2.2 Peralatan dan Mesin
Perbandingan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 dan 2009
sebagai berikut :
31 Desember 2010 31 Desember 2009 Kenaikan / (penurunan)224.599.129.316Rp 207.543.418.239Rp 17.055.711.077Rp
Saldo awal Aset Peralatan dan Mesin merupakan aset yang digunakan
secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut milik
BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Terhadap aset yang diperoleh sebelum
2004 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam
Laporan Keuangan 2008.
Mutasi kenaikan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.055.711.077,00
dapat dijelaskan sebagai berikut :
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 36
Mutasi Tambah1) Penambahan saldo awal 49.484.000Rp 2) Koreksi saldo awal 63.684.223Rp 3) Pembelian 16.985.732.713Rp 4) Transfer Masuk 1.282.420.479Rp 5) Hibah (Masuk) 112.750.000Rp 6) Penyelesaian Pembangunan 5.533.928.000Rp 7) Reklasifikasi Masuk 2.679.735.017Rp 8) Perolehan Lainnya 15.321.500Rp 9) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 313.000Rp
10) Pengembangan Nilai Aset 452.179.200Rp Jumlah 27.175.548.132Rp
Mutasi Kurang1) Penghapusan 818.555.150Rp 2) Transfer Keluar 1.307.916.809Rp 3) Reklasifikasi Keluar 2.694.694.753Rp 4) Penghentian Aset dari Penggunaan 5.298.670.343Rp
Jumlah 10.119.837.055Rp Mutasi kenaikan/ (penurunan) 17.055.711.077
Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Peralatan dan Mesin Tahun
Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :
MA Uraian Jumlah532111 BM Peralatan dan Mesin 21.489.970.248Rp 532113 BM Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Peralatan dan Mesin 3.750.000Rp 532115 BM Perencanaan dan Pengawasan Peralatan
dan Mesin 984.555Rp 532118 BM Perjalanan Peralatan dan Mesin 46.879.900Rp 532121 BM Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 580.459.650Rp
Jumlah 22.122.044.353Rp
Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.055.711.077,00 yang
dipengaruhi oleh belanja adalah Rp22.328.517.913,00, terdiri dari :
Transaksi BMN Nilai / Rp Pembelian BMN 16.985.732.713 Penyelesaian Pembangunan 4.890.606.000 Pengembangan Nilai Aset 452.179.200
Transaksi penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Penambahan saldo awal sebesar Rp49.484.000,00 merupakan
penambahan aset karena adanya penilaian dan koreksi BPK atas aset
yang belum dicatat;
Koreksi saldo awal sebesar Rp63.684.223,00 berasal dari pencatatan
kembali Aset Lain-lain di Perwakilan DKI Jakarta I ke dalam Aset Tetap
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 37
Peralatan dan Mesin;
Penambahan/pengurangan melalui transfer masuk/keluar merupakan
pengalihan aset antar satker di lingkungan BPKP masing-masing
sebesar Rp1.282.420.479,00 dan Rp1.307.916.809,00;
Penambahan/pengurangan melalui reklasifikasi masuk/keluar
merupakan transaksi perubahan kode barang dan pemecahan kuantitas
barang masing-masing sebesar Rp2.679.735.017,00 dan
Rp2.694.694.753,00;
Penambahan melalui perolehan lainnya sebesar Rp15.321.500,00
merupakan transaksi perolehan BMN yang berasal dari perolehan
belanja barang;
Penambahan melalui hibah (masuk) sebesar Rp112.750.000,00
merupakan perolehan aset yang berasal dari perseorangan yang
pencatatannya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST),
selanjutnya terhadap barang yang diterima tersebut akan segera
dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) untuk
memperoleh registrasi dan pengesahan;
Pengurangan melalui penghapusan sebesar Rp818.555.150,00
merupakan penghapusan Aset Tetap satuan kerja yang telah disetujui
oleh Pengelola Barang;
Pengurangan melalui penghentian aset dari penggunaan sebesar
Rp5.298.670.343,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset
Lain-Lain melalui transaksi “penghentian aset dari penggunaan” yang
disebabkan :
Jenis Penghentian Aset Nilai/ (Rp) BMN kondisinya Rusak Berat 5.206.456.343,00
BMN hilang sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPKP Tahun 2009
92.214.000,00
C.2.2.3 Gedung dan Bangunan Perbandingan Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 dan 2009
sebagai berikut :
31 Desember 2010 31 Desember 2009 Kenaikan / (penurunan)607.674.094.200Rp 600.651.042.689Rp 7.023.051.511Rp
Saldo awal Aset Gedung dan Bangunan merupakan aset yang masih dalam
kondisi Baik dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 38
pemerintah. Aset tersebut milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap
aset yang diperoleh sebelum 2004 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan
telah dilaporkan dalam saldo Laporan Keuangan tahun 2008.
Mutasi penambahan aset Gedung dan Bangunan sebesar
Rp7.023.051.511,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Mutasi Tambah1) Pembelian 73.781.000Rp 2) Transfer Masuk 36.400.000Rp 3) Penyelesaian Pembangunan 119.595.000Rp 4) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 3.060.546.084Rp 5) Pengembangan Nilai Aset 1.094.893.167Rp 6) Pengembangan melalui KDP 2.674.236.260Rp
Jumlah 7.059.451.511Rp
Mutasi KurangTransfer Keluar 36.400.000Rp
Jumlah 36.400.000Rp Mutasi kenaikan/ (penurunan) 7.023.051.511Rp
Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :
MA Uraian Jumlah533111 BM Gedung dan Bangunan 2.797.071.260Rp 533121 BM Penambahan Nilai Gd dan Bgn 1.444.889.500Rp
Jumlah 4.241.960.760Rp Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.023.051.511,00 yang
dipengaruhi oleh belanja adalah Rp3.962.505.427,00, terdiri dari:
Transaksi BMN Nilai / Rp Pembelian 73.781.000 Penyelesaian Pembangunan 119.595.000 Pengembangan Nilai Aset 1.094.893.167 Pengembangan KDP 2.674.236.260
Penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja antara lain:
Penambahan/pengurangan berupa transfer masuk/keluar sebesar
Rp36.400.000,00 merupakan pemindahan pencatatan BMN antar Satuan
Kerja di lingkungan BPKP;
Penambahan melalui Reklasifikasi Aset Lain-Lain ke Aset Tetap sebesar
Rp3.060.546.084,00 adalah pengaktifan kembali BMN Gedung dan
Bangunan karena penggunaan sementara oleh Kementerian Keuangan
sesuai dengan Perjanjian Nomor PRJ-2038/SU/05/2010 dan PRJ-
327/SJ/2010 tanggal 17 Desember 2010;
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 39
C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perbandingan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2010 dan
2009 sebagai berikut :
31 Desember 2010 31 Desember 2009 Kenaikan / (penurunan)9.910.113.891Rp 9.785.328.941Rp 124.784.950Rp
Saldo awal Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset yang masih
dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional
pemerintah. Aset tersebut milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap
aset yang diperolehan sebelum 2004 telah dilakukan penilaian oleh DJKN
dan telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan tahun 2008.
Mutasi penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp124.784.950,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Mutasi Tambah1) Pembelian 55.576.950Rp 2) Pengembangan Nilai Aset 69.208.000Rp
Jumlah 124.784.950Rp
Realisasi Belanja Modal dalam rangka perolehan Aset Jalan, Irigasi dan
Jaringan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :
MA Uraian Jumlah534111 BM Jalan dan Jembatan 55.576.950Rp
Jumlah 55.576.950Rp Penambahan Jalan, Irigasi dan Jembatan seluruhnya berasal dari Belanja
Modal sebesar Rp124.784.950,00, terdiri dari :
Transaksi BMN Nilai / Rp Pembelian BMN 55.576.950 Pengembangan Nilai Aset 69.208.000
C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai
berikut :
31 Desember 2010 31 Desember 2009 Kenaikan / (penurunan)2.031.651.524Rp 1.699.974.211Rp 331.677.313Rp
Saldo awal Aset Tetap Lainnya merupakan aset yang masih dalam kondisi
baik dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah.
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 40
Aset tersebut milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset yang
diperoleh sebelum 2004 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah
dilaporkan dalam Laporan Keuangan tahun 2008.
Mutasi kenaikan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp331.677.313,00 dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Mutasi Tambah1) Penambahan saldo awal 14.450.000Rp 2) Pembelian 376.722.230Rp 3) Hibah masuk 253.500Rp
Jumlah 391.425.730Rp
Mutasi Kurang1) Penghapusan 400.000Rp 2) Penghentian aset dari penggunaan 59.348.417Rp
Jumlah 59.748.417Rp Mutasi kenaikan/ (penurunan) 331.677.313Rp
Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun
Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :
MA Uraian Jumlah536111 BM Fisik Lainnya 320.839.330Rp 536121 BM Penambahan Nilai Fisik Lainnya 82.420.000Rp
Jumlah 403.259.330Rp Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp331.677.313,00 yang
dipengaruhi oleh Belanja adalah Rp376.722.230,00 yang merupakan
pembelian di tahun 2010.
Penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja antara lain:
Penambahan saldo awal sebesar Rp14.450.000,00 merupakan koreksi
pencatatan karena kesalahan periode sebelumnya;
Penambahan melalui hibah (masuk) sebesar Rp253.500,00 merupakan
perolehan aset yang berasal dari perseorangan yang pencatatannya
berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), selanjutnya
terhadap barang yang diterima tersebut akan segera dilaporkan ke
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) untuk memperoleh
registrasi dan pengesahan;
Pengurangan melalui penghapusan sebesar Rp400.000,00 merupakan
penghapusan Aset Tetap Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta
yang telah disetujui oleh Pengelola Barang, dan dihapuskan sesuai
Keputusan Sekretaris Utama Nomor : KEP – 758/K.SU/05/2010 tanggal 8
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 41
Juni 2010;
Pengurangan melalui transaksi penghentian aset dari penggunaan
sebesar Rp59.348.417,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap Lainnya
yang kondisinya rusak berat untuk selanjutnya dicatat dalam Aset Lain-
Lain;
C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 dan
2009 sebagai berikut :
31 Desember 2010 31 Desember 2009 Kenaikan / (penurunan)705.078.889Rp 1.404.801.391Rp (699.722.502)Rp
Mutasi penurunan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) terdiri dari
penambahan sebesar Rp699.722.502,00 merupakan penyelesaian aset KDP
yang terdiri dari :
KDP Peralatan dan Mesin Kantor Pusat BPKP Rp 643.322.000 KDP Gedung dan Bangunan Perwakilan BPKP
Kalimantan Selatan Rp 56.400.502
Jumlah Rp 699.722.502
Realisasi Belanja dalam rangka perolehan penyelesaian KDP berasal dari
Belanja Modal.
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2010 adalah sebagai
berikut :
Nama Satker Nilai (Rp) Keterangan
1. Perw. BPKP Kalsel 705.078.889 KDP Gedung dan Bangunan
Kalteng sejak tahun 2009 yang
tertunda penyelesaiannya.
Aset KDP setelah selesai pembangunannya akan dicatat ke dalam Aset
Tetap berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan.
Aset Lainnya Rp58.454.424.787
C.2.3. Aset Lainnya Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar
Rp58.454.424.787,00 dan Rp63.546.362.324,00. Aset Lainnya adalah aset
yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar dan Aset Tetap pada
tanggal neraca. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah
ini :
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 42
Tabel 9 Daftar Aset Lainnya
Nama Aset Lainnya 31 Desember 2010 (Rp)
31 Des 2009 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
• Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR 14.000.000 14.000.000 -
• Aset Tak Berwujud 9.708.080.615 9.593.955.615 114.125.000
• Aset Lain-Lain 48.732.344.172 53.938.406.709 (5.206.062.537)
Jumlah 58.454.424.787 63.546.362.324 (5.091.937.537)
C.2.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per
31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp14.000.000,00.
Saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2010 sebesar Rp14.000.000,00
merupakan klaim Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada satu orang pegawai
atas kehilangan Barang Milik Negara (BMN).
Piutang ini digolongkan sebagai aset tidak lancar karena akan dilunasi di atas
12 bulan berikutnya. Sedangkan berdasarkan kualitasnya piutang ini
digolongkan macet dengan penyisihan sebagai berikut :
Kualitas Piutang
Qty Nilai (Rp) Persentase Penyisihan
Nilai Penyisihan (Rp)
Nilai netto (Rp)
Macet 1 14.000.000 100 % 14.000.000 -
C.2.3.2 Aset Tak Berwujud Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing
sebesar Rp9.708.080.615,00 dan Rp9.593.955.615,00.
Mutasi kenaikan Aset Tak Berwujud sebesar Rp114.125.000,00 merupakan
pengadaan software Tahun 2010 yang berasal dari Belanja Modal dengan
rincian sebagai berikut :
MA Uraian Jumlah
532111 BM Peralatan dan Mesin 4.620.000Rp
532121 BM Penambahan Peralatan dan Mesin 10.505.000Rp
536111 BM Fisik Lainnya 99.000.000Rp
Jumlah 114.125.000Rp
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2010 sebesar
Rp9.708.080.615,00 disajikan pada lampiran 4.
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 43
C.2.3.3 Aset Lain-lain Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing
sebesar Rp48.732.344.172,00 dan Rp53.938.406.709,00.
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2010 terdiri atas:
Tagihan GRID yang berumur lebih dari 12 bulan Rp 24.860.657.661
Tagihan kelebihan pembayaran Gaji Rp 24.514.900
BMN rusak berat yang akan dihapuskan Rp 23.847.171.611
Jumlah Rp 48.732.344.172
C.2.3.3.1 Tagihan GRID yang berumur lebih dari 12 bulan Tagihan GRID yang berumur lebih dari 12 bulan merupakan tagihan GRID
yang Surat Keputusannya terbit tahun 2009 dan sebelumnya. Saldo GRID
per 31 Desember 2010 sebesar Rp24.860.657.661,00, dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Saldo per 31 Desember 2009 Rp 24.695.645.017
2. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari GRID Lancar Rp 22.690.000 Selisih Kurs Rp 312.496.271 3. Mutasi Kurang Pelunasan selama Tahun 2010 (Rp 170.173.627) 4. Saldo per 31 Desember 2010 Rp 24.860.657.661
*) Menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2010
Piutang GRID berdasarkan tahun terjadinya dapat dikelompokkan seperti
terlihat pada Tabel 10 berikut ini:
Tabel 10 Daftar Umur Piutang GRID Lebih 1 Tahun
No Uraian Umur Piutang GRID
Jumlah 1s/d2 th 2s/d3 th > 3 tahun
01 Piutang GRID Rp39.216.000 Rp63.107.900 Rp24.758.333.761 Rp24.860.657.661
Berdasarkan umurnya piutang ini digolongkan sebagai aset tidak lancar,
sedangkan berdasarkan kualitasnya piutang ini digolongkan dan dilakukan
penyisihan sebagai berikut :
Kualitas Piutang
Qty Nilai (Rp) Persentase
Penyisihan Nilai Penyisihan
(Rp) Nilai netto
(Rp) Lancar 2 22.690.000 0,5 % 113.450 22.576.550 Kurang Lancar 20 433.484.801 10 % 43.348.480 390.136.321 Macet 369 24.404.482.860 100 % 24.404.482.860 -
Jumlah 24.860.657.661 24.447.944.790 412.712.871
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 44
Piutang macet sebesar Rp24.404.482.860,00 yang terdiri dari 369 debitur
merupakan Piutang Ganti Rugi Ikatan Dinas yang telah diserahkan ke
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang terdiri dari:
Penyerahan Pertama sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPKP
Nomor : S-1970/SU/02/2006 tanggal 26 Desember 2006
Penyerahan Kedua sesuai dengan Surat Sekretaris Utama Nomor: S-
1016/SU/02/2007 tanggal 6 Agustus 2007.
Terhadap piutang yang telah diserahkan ke DJKN, setiap semester dilakukan
rekonsiliasi data terkait dengan pelunasan untuk dilakukan pencatatan di
dalam piutang BPKP.
C.2.3.3.2 Tagihan Kelebihan Pembayaran Gaji Tagihan Kelebihan Pembayaran Gaji merupakan tagihan ganti rugi terhadap
kejadian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas pegawai yang
gajinya masih terbayar. Tagihan kelebihan pembayaran gaji per 31
Desember 2010 sebesar Rp24.514.900,00 terdiri dari:
Nama Eks Pegawai Nomor dan Tanggal Keputusan Nilai Wiwit Setyo Prabowo, Ak KEP-365/K/SU/2008 03-04-2008 Rp 12.254.500
Hotmartua P.S KEP-1323/K/SU/2008 25-11-2008 Rp 12.260.400
Jumlah Rp 24.514.900
Piutang ini digolongkan sebagai aset tidak lancar dan berdasarkan
kualitasnya piutang ini digolongkan kurang lancar dengan penyisihan sebagai
berikut :
Kualitas Piutang
Qty Nilai (Rp) Persentase Penyisihan
Nilai Penyisihan (Rp)
Nilai netto (Rp)
Kurang Lancar 2 24.514.900 10 % 2.451.490 22.063.410
C.2.3.3.3 BMN Rusak Berat yang akan dihapuskan
BMN Rusak Berat adalah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi.
Aset Tetap Rusak Berat ini tidak lagi digolongkan dalam kategori Aset Tetap,
tetapi digolongkan ke dalam Aset Lain-Lain.
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 45
Saldo BMN Rusak Berat yang tidak digunakan per 31 Desember 2010
sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2009 Rp 29.218.246.792 Mutasi tambah :
Reklasifikasi dari Aset Tetap Rp 5.358.018.760 Mutasi kurang
Penghapusan BMN Rp 4.560.685.482 Penggunaan kembali BMN yang dihentikan Rp 6.168.408.459
Saldo per 31 Desember 2010 Rp 23.847.171.611
Rincian Barang Milik Negara (BMN) Rusak Berat sebesar
Rp23.847.171.611,00 disajikan pada lampiran 5.
Penambahan/pengurangan BMN Rusak Berat dijelaskan sebagai berikut :
Penambahan BMN Rusak Berat adalah reklasifikasi BMN dari Aset
Tetap ke dalam Aset Lain-lain yang tidak digunakan dalam operasi
pemerintahan. Pengurangan BMN Rusak Berat
Karena adanya Keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna
Barang. Penghapusan BMN selama Tahun 2010 adalah sebagai
berikut : No Satker BPKP Penghapusan Keterangan1 Kantor Pusat BPKP 3.962.666.590 KEP-1329/K.SU/05/20102 Pusbin JFA 190.596.160 KEP-1241/K.SU/05/20103 Perw. Prov. DKI Jakarta I 146.050.522 KEP- 406/K.SU/05/20104 Perw. BPKP Prov Jateng 131.741.500 KEP-2403/K.SU/05/20105 Perw. BPKP Prov Jatim 127.728.710 KEP-1241/K.SU/05/20107 Perw. BPKP Prov . Kalbar 1.902.000 KEP-1236/K.SU/05/2010
Jumlah 4.560.685.482
Karena pengaktifan kembali BMN yang terdiri dari :
No Satker Penggunaan Kembali Keterangan
1 Kantor Pusat 3.068.000.000 Tanah Eks. Puslitbangwas2 Kantor Pusat 3.060.546.084 Gd & Bg Eks. Puslitbangwas
3 Perw. BPKP Riau 313.000 Peralatan dan Mesin4 Puslitbangwas BPKP 39.549.375 Peralatan dan Mesin
Jumlah 6.168.408.459
Dalam saldo BMN Rusak Berat sebesar Rp23.847.171.611,00 terdapat BMN
yang keberadaan fisiknya tidak ditemukan sebesar Rp331.367.875,00 sesuai
hasil pemeriksaan BPK-RI dengan rincian sebagai berikut :
No Satker/Lokasi Nilai Keterangan 1 Kantor Pusat BPKP/ Jl. Cideng Timur No. 54 Jkt Rp 24.574.000,00 10 unit BMN 2 Puslitbangwas BPKP/ Jl. Cideng Timur No. 54 Jkt Rp 67.640.000,00 151 unit BMN 3 Puslitbangwas BPKP/ Jl. Cideng Timur No. 54 Jkt Rp 239.153.875,00 78 unit BMN
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 46
Sedangkan selisih antara BMN yang hilang dengan yang tercatat di dalam
Aset Lainnya sebesar Rp3.809.000,00 (Rp336.176.875,00 –
Rp331.367.875,00) merupakan BMN hilangyang dicatat secara
ekstracomptabel.
Berkaitan dengan hal tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian RI dan
dilakukan audit khusus oleh Inspektorat sesuai dengan Surat Tugas Nomor
Surat Tugas Inspektur Nomor : ST-1190/IN/2010 tanggal 2 November 2010
dan Nomor: ST-1264/IN/2010 tanggal 6 Desember 2010 hal Audit Khusus
atas Hilangnya Peralatan dan Mesin di Gedung Eks Puslitbangwas, Jl.
Cideng Timur Jakarta.
Hasil audit khusus Inspektorat Nomor: LHAK-318/IN/2011, tanggal 11 Maret
2011 yang menyimpulkan :
a. Terdapat kelemahan dalam pengamanan fisik barang-barang di Gedung
Cideng,
b. Telah terjadi kehilangan Barang Milik Negara (BMN) Puslitbangwas dan
Biro Umum (Eks. BMN Puslitbangwas yang telah diserahterimakan ke
Biro Umum) di Gedung Cideng sampai dengan 7 April 2010 senilai
Rp357.664.875,00 (nilai perolehan),
c. Atas hilangannya BMN di Gedung Cideng diduga kuat melibatkan
oknum anggota Satpam yang bertugas jaga.
Kewajiban Jangka Pendek
C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek
Utang kepada Pihak ketiga Rp2.745.925.873 C.2.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-
masing sebesar Rp2.745.925.873,00 dan Rp2.951.319.898,00. Utang
kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.745.925.873,00
merupakan pengakuan kewajiban atas perhitungan akrual belanja yang
terdiri dari:
Jenis Belanja Nilai (Rp) Penjelasan Belanja
Pegawai 1.767.871.100 Rapel Tunjangan Beras berdasarkan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor: 67/2010 Rapel Kenaikan Pangkat PNS dan pengangkatan
pegawai yang belum dibayarkan tahun 2010 Belanja
Barang 978.054.773 Penggunaan Listrik, Telepon, Air bulan Desember
2010 yang dibayar bulan Januari 2011 Jumlah 2.745.925.873
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 47
Pendapada Diterima Dimuka Rp410.963.916 C.2.4.2 Pendapatan Diterima Dimuka
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2010 dan 2009
masing-masing sebesar Rp410.963.916,00 dan Rp230.071.496,00.
Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pengakuan kewajiban perhitungan
akrual atas pendapatan dari transaksi sewa Barang Milik Negara (BMN) yang
diterima terlebih dahulu.
Uang Muka dari KPPN Rp147.672.366
C.2.4.3 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-
masing sebesar Rp147.672.366,00 dan Rp25.212.315,00. Perkiraan ini
merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.
Uang Muka dari KPPN Rp212.313.200
C.2.4.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2010 dan 2009
masing-masing sebesar Rp212.313.200,00 dan Rp145.733.296,00.
Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Kas Lainnya dan
Setara Kas, yang terdiri Pajak Penghasilan, pengembalian belanja dan jasa
giro yang belum disetor ke Kas Negara, pada tanggal Neraca.
Ekuitas Dana Lancar
C.2.5. Ekuitas Dana Lancar
Cadangan Piutang Rp250.000
C.2.5.1 Cadangan Piutang Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing
sebesar Rp250.000,00 dan Rp94.250.000,00. Perkiraan ini merupakan akun
penyeimbang dari akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
Cadangan Persediaan Rp4.406.684.636
C.2.5.2 Cadangan Persediaan Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-
masing sebesar Rp4.406.684.636,00 dan Rp4.564.777.230,00. Perkiraan ini
merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan.
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (Rp3.156.889.789)
C.2.5.3 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Saldo Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing sebesar
(Rp3.156.889.789,00) dan (Rp3.181.391.394,00). Perkiraan ini merupakan
akun penyeimbang dari akun Utang kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan
Diterima di Muka sebagai akibat dari penyajian informasi akrual akhir tahun.
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 48
Ekuitas Dana Investasi
C.2.6 Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp1.937.178.796.260,
C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Saldo Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan
2009 masing-masing sebesar Rp1.937.178.796.260,00 dan
Rp1.888.504.884.809,00. Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari
akun Aset Tetap.
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp58.454.424.787
C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Saldo Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan
2009 masing-masing sebesar Rp58.454.424.787,00 dan
Rp63.546.362.324,00. Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun
Aset Lainnya.
Catatan Penting Lainnya
C.3 CATATAN PENTING LAINNYA
1. Laporan Keuangan BPKP Tahun 2010 telah mengungkapkan saldo Kas
di Bendahara Pengeluaran yang bersumber selain dari Uang Persediaan
(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan mencantumkan
dalam akun Kas Lainnya dan Setara Kas, sedangkan sebagai akun
penyeimbang adalah akun Pendapatan yang Ditangguhkan. 2. Dalam beberapa Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Perwakilan
masih terdapat saldo Bank Tunjangan Kinerja BPKP (Rapel periode Juli
sampai dengan Desember 2010) sebesar Rp2.386.392.454,00 dengan
rincian :
Perw. BPKP Prov. Sulut Rp 726.896.030,00 Perw. BPKP Prov. Maluku Rp 623.467.530,00 Perw. BPKP Prov. Bali Rp 1.036.028.894,00
Jumlah Rp 2.386.028.894,00
Dalam bulan Januari 2011 dana tersebut telah didistribusikan
kepada pegawai yang berhak, dan secara keseluruhan dilaporkan
dalam Laporan Keuangan BPKP (UAPA) PBSBL Nomor: LAP-
101/K/SU/2011 tanggal 09 Februari 2011.
Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan – 49
Pengungkapan Penting Lainnya
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BA 089)
merupakan entitas pelaporan yang mempunyai 31 satuan kerja yang
terdiri dari 1 satker Kantor Pusat, 4 satker Pusat-Pusat, 1 satker
Inspektorat, dan 25 Perwakilan. Secara periodik (bulan Maret, Juli, dan
September) terhadap hasil temuan audit BPK-RI selalu dilakukan
updating terkait dengan perkembangan tindak lanjut yang telah
dilakukan.
Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan ini, Tindak Lanjut atas
temuan hasil pemeriksaan disajikan dalam Daftar temuan dan
monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan BPK sebagaimana
terlampir.
D.2 REKENING PEMERINTAH Sebagai tindak lanjut temuan BPK-RI terkait dengan penggunaan
rekening, BPKP telah melakukan penertiban penggunaan rekening dan
mulai tahun 2008 telah menerapkan single account. Daftar rekening
pemerintah yang dipergunakan terlampir
D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
Informasi pendapatan dan belanja secara akrual merupakan suplemen
yang dilampirkan pada Laporan Keuangan BPKP Tahun 2010.
Pendapatan secara akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Belanja secara akrual
adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual disajikan pada
Lampiran.