Upload
lemien
View
283
Download
13
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016-2021
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan,
kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016-2021 dapat disusun dan diselesaikan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 disusun
dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) ini juga diharapkan dapat memberikan arah
dan pedoman kepada segenap karyawan dan manajemen Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA)
ini masih belum sempurna. Segala saran dan kritik demi
penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) ini akan diterima
dengan senang hati.
Banjarbaru, September 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
Drs. H. GUSTAFA YANDI, M.Si Pembina Tingkat I
NIP. 19661227 198602 1 004
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ........................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ........................................ 5
1.4. Sistematika ..................................................... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...... 8
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi . 8
2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan ............................ 20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ............... 24
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan ......................................... 28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ..... 30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ............... 30
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
iii
3.2. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ................................................. 53
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga ....... 55
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) ............................................. 59
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ............................. 61
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN
KEBIJAKAN ............................................................ 65
4.1. Visi dan Misi Daerah ......................................... 65
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan .............................................................. 84
4.3. Strategi dan Kebijakan ...................................... 84
BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................ 88
5.1. Rencana Program dan Kegiatan ...................... 88
5.2. Indikator Kinerja Program ................................ 92
5.3. Kelompok Sasaran .......................................... 93
5.4. Pendanaan Indikatif ......................................... 93
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...... 95
BAB VII PENUTUP ................................................................ 96
LAMPIRAN
LAMPIRAN I Tabel Pencapaian Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
iiii
LAMPIRAN II Tabel Pencapaian Belanja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
negara diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (RENSTRA).
Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, karena itu
memerlukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman.
Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
5 (lima) tahun ke depan dengan menganalisa lingkungan yang ada,
baik internal maupun eksternal untuk mengetahui tingkat kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.
Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 maka
Dinas Pendapatan sebagai salah satu instansi di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dituntut untuk
mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijadikan acuan
dalam penyusunan program dan kegiatan mendasar untuk
diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam
rangka pencapaian tujuannya.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah dokumen
perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
2
periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, berorientasi kepada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dan RPJMD,
memuat Tujuan, dan Strategi yang realistis.
1.2. Landasan Hukum
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didasari atas :
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 106);
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
3
4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
4
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
11) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
Nomor 1);
12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor xx);
13) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 31);
14) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun
2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan
Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
5
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan
maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi dan potensi Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara
mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya
manusia dengan sumber daya lainnya, agar lembaga ini mampu
menjawab tuntutan perkembangan strategis dalam tataran regional,
nasional, maupun global.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah :
a. Menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan
dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang
disertai dengan program prioritas Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman pada RPJMD
2016-2021;
b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka
pendanaannya selama tahun 2016- 2021.
c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode Renstra yang lalu.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
6
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Memuat tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur
Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta
Tantangan dan Peluang Pelayanan yang ada pada Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Memuat tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan
Tugas Pokok dan Fungsi, Telaahan Visi dan Misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penentuan Isu-isu
Strategis
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Memuat rumusan Visi dan Misi Daerah, Tujuan, Sasaran,
Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
7
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
Memuat tentang Indikator Kinerja Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai
berikut :
a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang
pendapatan Daerah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang pajak dan retribusi daerah.
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional,
mengkoordinasikan, dan memfasilitasi dalam rangka pembinaan
dan pengembangan pendapatan daerah.
d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengoordinasikan, dan memfasilitasi pengelolaan pajak dan
retribusi daerah.
e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi
penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak
dan lain-lain pendapatan.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
9
f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan memfasilitasi
pengembangan pendapatan daerah.
g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi
pembinaan dan pegawasan internal.
h. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis.
i. Membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatan
kesekretariatan, dan
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas
Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pajak dan retribusi daerah.
c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan
fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi daerah.
d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan
fasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil
bukan pajak dan lain-lain pendapatan.
e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan
fasilitasi pengembangan pendapatan daerah.
f. Perumusan kebijakan operasional, pengaturan dan fasilitasi
pembinaan dan pengawasan internal.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
10
g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis,
dan
h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan program, rencana kerja dan laporan Dinas, pengelolaan
urusan keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga,
perlengkapan, dan administrasi kepegawaian.
Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah :
a. Sub Bagian Program ;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan,
menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah;
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun
rencana anggaran mengelola penatausahaan keuangan serta
menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan
rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan
keprotokolan, organisasi, tatalaksana dan perpustakaan, serta
administrasi kepegawaian.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
11
Bidang Pajak dan Retribusi
Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pungutan pajak
dan retribusi daerah serta intensifikasi pungutan pajak retribusi
daerah.
Unsur-unsur Organisasi Bidang Pajak dan Retribusi
adalah :
a. Seksi PKB/BBNKB;
b. Seksi Pajak Daerah Lainnya; dan
c. Seksi Retribusi.
Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas menyiapkan bahan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan
pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Seksi Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas menyiapkan
bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan
pemungutan pajak lainnya meliputi pajak air bawah tanah, pajak air
permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Seksi Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan,
memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan retribusi jasa
umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa tertentu.
Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan
fasilitas penerimaan dan pengelolaan dana perimbangan dan bagi
hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, kekayaan daerah yang
dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
12
Unsur-unsur Organisasi Bidang Dana Perimbangan dan
Lain-lain Pendapatan adalah :
a. Seksi Bagi Hasil Pajak;
b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
c. Seksi Lain-lain Pendapatan.
Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menyiapkan
bahan, menyusun rencana penerimaan dan melaksanakan
pembukuan, pelaporan evaluasi penerimaan yang bersumber dari
dana bagi hasil pajak.
Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas
menyiapkan bahan, pelaporan dan evaluasi penerimaan yang
bersumber dari dana bagi hasil bukan pajak.
Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melaksanakan pengumpulan, pemungutan, pemasukan,
pembukuan dan pelaporan pendapatan yang bersumber dari
penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari
BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Bidang Pengembangan Pendapatan
Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pendapatan
dan penerimaan daerah, pengelolaan data dalam rangka intensifikasi
dan ekstensifikasi pendapatan daerah, pengembangan sistem
informasi manajemen serta analisa dan pelaporan pendapatan dan
penerimaan daerah.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
13
Unsur-unsur organisasi Bidang Pengembangan Pendapatan
Daerah adalah :
a. Seksi Perencanaan Pendapatan;
b. Seksi Sistem Informasi Manajemen; dan
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
Seksi Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas
merencanakan, menghimpun dan mengolah data informasi
pendapatan dan penerimaan daerah, memprediksi target pendapatan
dan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Seksi Sistem Informasi Manajemen mempunyai tugas
melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan data,
pengembangan dan pengendalian sistem informasi manajemen
pendapatan dan penerimaan daerah.
Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memantau
dan menganalisa anggaran kas pendapatan sebagai perkiraan
kemampuan pencapaian target pendapatan daerah, pengkajian data
dan dokumentasi Pendapatan daerah, serta evaluasi dan penyusunan
laporan pendapatan dan permintaan daerah.
Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan
pemungutan pendapatan dan penerimaan daerah, meliputi
pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di bidang pendapatan
daerah, administrasi, keuangan dan material.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
14
Unsur-unsur organisasi Bidang Pembinaan dan
Pengawasan adalah :
a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundang-
undangan;
b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil; dan
c. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan.
Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundang-
undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan
pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
di bidang pendapatan daerah.
Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil
mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan
serta menyusun laporan hasil pembinaan dan hasil pengawasan di
bidang keuangan dan material dalam kegiatan pendapatan daerah.
Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas
menyiapkan bahan, menghimpun, mengkaji, menganalisa dan
mengevaluasi serta menyusun laporan hasil pengawasan kegiatan
pendapatan dan penerimaan daerah.
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
15
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-
UNSUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN
DAERAH
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah memiliki 14 (empat belas) Unit
Pelayanan Pendapatan Daerah dan 2 (dua) Kantor Pembantu
tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dan
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, dan pemungutan pajak
dan retribusi pendapatan daerah lainnya.
Unsur-unsur organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
adalah :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB;
c. Seksi Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan
bahan penyusunan program dan pelaporan, mengelola
penatausahaan keuangan, surat menyurat dan kearsipan, rumah
tangga, perlengkapan serta melaksanakan urusan administrasi
kepegawaian dan ketatalaksanaan.
Seksi Pelayanan PKB/BBNKB
Seksi Pelayanan PKB/BBNKB mempunyai tugas
melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor,
perhitungan, penetapan, penagihan, dan penerima pajak terhutang.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
16
Seksi Pendapatan Lainnya
Seksi Pendapatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan
pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan lainnya,
perhitungan, penetapan, penagihan dan penerimaan pendapatan
daerah lain terhutang.
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya
STRUKTUR ORGANISASI
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
Tahun tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, struktur organisasi Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat.
c. Bidang Pajak dan Retribusi.
d. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan.
e. Bidang Pengembangan Pendapatan.
f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
17
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan
kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan
Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan
Selatann dengan struktur organisasi sebagai berikut:
a. Kepala UPPD.
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c. Kepala Seksi Pelayanan PKB/PBNKB.
d. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
18
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008
sebagaimana telah diubah dengan
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 031 TAHUN 2014
KEPALA DINAS
SEKRETA
RIS
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB
BAGIAN
KEUANG
AN
SUB BAGIAN
PROGRAM
BIDANG
PAJAK &
RETRIBU
SI
BIDANG DANA
PERIMBANGAN
DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN
BIDANG
PENGEMBANGAN
PENDAPATAN
BIDANG
PEMBINA
AN DAN
PENGAW
ASAN
SEKSI PKB
/ BBNKB
SEKSI BAGI HASIL
PAJAK
SEKSI PERENCANAAN
PENDAPATAN
SEKSI
BINWAS
HUKUM & PERUNDANG
-UNDANGAN
SEKSI
PAJAK
DAERAH LAINNYA
SEKSI BAGI HASIL
BUKAN PAJAK
SEKSI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN
SEKSI BINWAS
KEUANG
AN & MATERII
L
SEKSI
RETRIBUSI
SEKSI LAIN-LAIN
PENDAPATAN
SEKSI EVALUASI DAN
PELAPORAN
SEKSI
EVALUA
SI HASIL PENGAW
ASAN
UPPD
SE KALSEL
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
19
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008
sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 031 TAHUN 2014
KEPALA UPPD
SUB
BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI
PELAYANAN
PKB/BBN-KB
SEKSI
PENDAPATAN
LAINNYA
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
20
2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
dalam menyelenggarakan pelayanan didukung oleh :
1. Sumber Daya Manusia
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
mempunyai 14 (empat belas) UPPD dan 2 (dua) KPPD yang
tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 438
orang dengan perincian sebagai berikut:
1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
sebanyak 97 orang.
2. UPPD Banjarmasin I sebanyak 61 orang.
3. UPPD Banjarmasin II sebanyak 23 orang.
4. UPPD Marabahan sebanyak 24 orang.
5. UPPD Banjarbaru sebanyak 36 orang.
6. UPPD Martapura sebanyak 37 orang.
7. UPPD Pelaihari sebanyak 17 orang.
8. UPPD Rantau sebanyak 21 orang.
9. UPPD Kandangan sebanyak 19 orang.
10. UPPD Barabai sebanyak 20 orang.
11. UPPD Amuntai sebanyak 22 orang.
12. UPPD Paringin sebanyak 10 orang.
13. UPPD Tanjung sebanyak 13 orang.
14. UPPD Batulicin sebanyak 14 orang.
15. UPPD Kotabaru sebanyak 24 orang.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
21
JUMLAH PNS MENURUT JENIS KELAMIN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
No. Kantor Jenis Kelamin
Perempuan Laki-laki Jumlah
1 DINAS PENDAPATAN DAERAH 65 32 97
2 UPPD BANJARMASIN I 36 25 61
3 UPPD BANJARMASIN II 12 11 23
4 UPPD MARABAHAN 20 4 24
5 UPPD PELAIHARI 15 2 17
6 UPPD BANJARBARU 21 15 36
7 UPPD MARTAPURA 21 16 37
8 UPPD RANTAU 17 4 21
9 UPPD KANDANGAN 11 8 19
10 UPPD BARABAI 11 9 21
11 UPPD AMUNTAI 15 7 22
12 UPPD PARINGIN 9 1 10
13 UPPD TANJUNG 11 2 13
14 UPPD BATULICIN 8 6 15
15 UPPD KOTABARU 18 6 24
JUMLAH 290 148 438
FORMASI JABATAN STRUKTURAL
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
No. Kantor Eselonering
Jumlah
IV a IV b III a III b II a II b
1 DINAS PENDAPATAN DAERAH 15 0 5 0 1 0 21
2 UPPD BANJARMASIN I 3 0 1 0 0 0 4
3 UPPD BANJARMASIN II 3 0 1 0 0 0 4
4 UPPD MARABAHAN 3 0 1 0 0 0 4
5 UPPD PELAIHARI 3 0 1 0 0 0 4
6 UPPD BANJARBARU 3 0 1 0 0 0 4
7 UPPD MARTAPURA 3 0 1 0 0 0 4
8 UPPD RANTAU 3 0 1 0 0 0 4
9 UPPD KANDANGAN 3 0 1 0 0 0 4
10 UPPD BARABAI 3 0 0 0 0 0 3
11 UPPD AMUNTAI 3 0 1 0 0 0 4
12 UPPD PARINGIN 3 0 1 0 0 0 4
13 UPPD TANJUNG 3 0 1 0 0 0 4
14 UPPD BATULICIN 3 0 1 0 0 0 4
15 UPPD KOTABARU 3 0 1 0 0 0 4
JUMLAH 57 0 19 0 1 0 76
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
22
JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
No. Kantor Golongan
Jumlah I II III IV
1 DINAS PENDAPATAN DAERAH 4 38 46 10 97
2 UPPD BANJARMASIN I 1 26 34 0 61
3 UPPD BANJARMASIN II 0 8 13 2 23
4 UPPD MARABAHAN 1 10 12 1 24
5 UPPD PELAIHARI 1 5 10 1 17
6 UPPD BANJARBARU 3 14 18 1 36
7 UPPD MARTAPURA 0 13 23 1 37
8 UPPD RANTAU 4 7 9 1 21
9 UPPD KANDANGAN 0 8 10 1 19
10 UPPD BARABAI 0 6 14 0 21
11 UPPD AMUNTAI 1 12 8 1 22
12 UPPD PARINGIN 0 5 5 0 10
13 UPPD TANJUNG 1 3 8 1 13
14 UPPD BATULICIN 0 7 6 1 15
15 UPPD KOTABARU 0 14 10 0 24
JUMLAH 14 173 227 27 438
JUMLAH PERSONEL MENURUT PENDIDIKAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
No. Kantor
PENDIDIKAN JM
L SD SLTP SM
U
D.
I
D.I
I
D.II
I
D.I
V S.1 S.2 S.3
1 DINAS PENDAPATAN DAERAH 4 5 38 0 0 5 0 34 11 0 97
2 UPPD BANJARMASIN I 1 2 37 0 0 5 0 15 1 0 61
3 UPPD BANJARMASIN II 0 0 13 0 0 1 0 5 4 0 23
4 UPPD MARABAHAN 1 1 13 0 1 0 0 7 1 0 24
5 UPPD PELAIHARI 0 1 9 0 0 0 0 5 2 0 17
6 UPPD BANJARBARU 0 3 22 0 0 0 0 10 1 0 36
7 UPPD MARTAPURA 1 1 23 0 0 1 0 9 1 0 37
8 UPPD RANTAU 0 1 9 0 0 1 0 10 0 0 21
9 UPPD KANDANGAN 0 2 9 0 2 2 0 2 2 0 19
10 UPPD BARABAI 0 0 14 0 0 1 0 5 0 0 20
11 UPPD AMUNTAI 0 1 15 0 0 1 0 4 1 0 22
12 UPPD PARINGIN 0 0 5 0 1 1 0 3 1 0 10
13 UPPD TANJUNG 1 1 7 0 0 1 0 2 1 0 13
14 UPPD BATULICIN 0 0 10 0 0 1 0 2 1 0 14
15 UPPD KOTABARU 1 1 13 0 0 0 1 7 1 0 24
JUMLAH 9 19 236 0 4 20 1 120 28 0 438
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
23
2. Sumber Daya Aset
Aset yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan terdiri atas :
a. Tanah
b. Alat-alat besar
c. Alat-alat angkutan
d. Alat kantor dan rumah tangga
e. Alat studio dan alat komunikasi
f. Bangunan gedung
g. Jalan dan jembatan
h. Instalasi
i. Jaringan
j. Buku dan perpustakaan
Tabel Rekapitulasi dan Mutasi Barang T.A. 2016
NO Nama Barang Jumlah Harga
(ribuan Rp)
1 TANAH 22 57.604.586.600,00
2 ALAT-ALAT BESAR 33 3.805.627.350,00
3 ALAT-ALAT ANGKUTAN 107 7.847.125.500,00
4 ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH
TANGGA
5.442 31.621.769.811,37
5 ALAT STUDIO DAN ALAT
KOMUNIKASI
215 2.047.082.499,08
6 BANGUNAN GEDUNG 59 120.695.404.637,00
7 JALAN DAN JEMBATAN 3 347.846.585,00
8 INSTALASI 14 1.258.088.750,00
9 JARINGAN 16 1.163.153.704,00
10 BUKU DAN PERPUSTAKAAN 5 306.632.234,00
JUMLAH 5.916 226.697.317.670,45
Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus
dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya
pelayanan. Untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
24
kepada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak
kendaraan bermotor telah dibuka dan beroperasi Samsat Corner
Duta Mall di Banjarmasin dan Samsat Corner di depan Q-Mall
Banjarbaru. Selain itu pula telah beroperasi Samsat Payment
Point yang tersebar di Kantor Cabang Pembantu Bank Kalsel
yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalsel.
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan
2.3.1. Jenis Pelayanan
Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
memberikan beberapa bentuk layanan sebagai berikut:
a. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Angkut Atas
Air.
c. Pelayanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor.
d. Pelayanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan
Angkutan Atas Air.
e. Pelayanan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor.
f. Pelayanan Pembayaran Pajak Air Permukaan.
g. Pelayanan Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah.
h. Pelayanan Pembayaran SP3 Dealer.
i. Pelayanan Pembayaran Pendapatan dari Angsuran /
Cicilan Penjualan Aset Daerah.
j. Pelayanan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
25
k. Konsultasi / Koordinasi dengan SKPD Mitra Kerja dan
Pihak Terkait dalam Perencanaan Pendapatan.
l. Konsultasi / Koordinasi dengan SKPD Mitra Kerja
dalam penyusunan Anggaran.
m. Konsultasi / Koordinasi dengan Kabupaten / kota terkait
pembagian dana perimbangan.
n. Konsultasi / Koordinasi dengan Instansi Pusat terkait
dalam perencanaan pendapatan dan pembagian dana
perimbangan.
2.3.2. Capaian Program Pembangunan Prioritas
Kepala Daerah
Pelaksanaan program pembangunan prioritas
kepala daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah
berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi
dan Misi ini kemudian dijabarkan dalam prioritas kegiatan
untuk mencapai Visi dan Misi tersebut. Prioritas yang
menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan adalah :
1. Pelayanan.
2. Pendapatan Daerah.
Terkait dengan Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor. Selama Tahun 2011-2015
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
26
pelayanan yang telah dikembangkan dan beroperasi antara
lain :
1. Mobil SAMSAT Keliling
Mobil SAMSAT Keliling telah beroperasi
se Kalimantan Selatan. Beroperasi di wilayah-wilayah
yang relatif jauh dari Kantor SAMSAT, sesuai dengan
lokasi dan jadwal pelayanan. Layanan ini efektif dalam
memecah konsentrasi antrian di Kantor SAMSAT dan
mendekatkan jarak Wajib Pajak yang lokasinya
berjauhan dengan Kantor SAMSAT.
2. SAMSAT Jemput Antar
SAMSAT Jemput Antar beroperasi di wilayah
Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura, dengan
layanan mengambil Pajak Kendaraan Bermotor dan
Mengantarkan Kembali Notice Pajak Kendaraan
Bermotor yang telah dibayar ke alamat Wajib Pajak.
Layanan ini efektif bagi Wajib Pajak yang tidak dapat
membayar Pajak Kendaraan Bermotor ke Kantor
SAMSAT.
3. SAMSAT Corner Duta Mall Banjarmasin
Tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang
terletak di pusat perbelanjaan Duta Mall Banjarmasin,
buka dari jam 09.00 WITA - 21.00 WITA. Dengan
didukung ruangan yang luas dan lokas strategis,
SAMSAT Corner ini efektif melayani Wajib Pajak yang
sambil berbelanja di pusat perbelanjaan Duta Mall
Banjarmasin.
4. SAMSAT Corner Depan Q Mall Banjarbaru
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
27
Tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang
terletak di depan Q Mall Banjarbaru, buka dari jam
09.00 WITA-21.00 WITA. Dengan didukung lokasi
yang strategis di depan Q Mall Banjarbaru yang
memudahkan Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan
Bermotor sambil berbelanja, SAMSAT Corner ini
efektif memecahkan konsentrasi antrian untuk Kantor
SAMSAT Banjarbaru dan Martapura.
5. Mobil Layanan Bersama
Mobil Layanan Bersama merupakan hasil kerjasama
Dispenda Prov. Kalsel dengan Bank Kalsel dimana pada
mobil tersebut tersedia Teller dan ATM Bank Kalsel
serta petugas SAMSAT untuk membayar Pajak
Kendaraan Bermotor. Layanan ini menyediakan ATM
dan Teller bagi Wajib Pajak yang perlu mengambil uang
untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor atau sambil
menyetor uang ke Bank Kalsel. Kendala pada layanan
ini hanya melayani dua lokasi di wilayah Banjarmasin
dengan jadwal berselang-seling, sehingga merepotkan
Wajib Pajak dalam menunggu jadwal lokasinya.
6. Payment Point
Payment Point juga hasil kerjasama Dispenda Prov.
Kalsel dengan Bank Kalsel, melayani pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor pada cabang Bank Kalsel Satui,
Batulicin, Bati-Bati, Kandangan dan Negara. Layanan
ini efektif mendekatkan jarak bagi Wajib Pajak yang
lokasinya jauh dari Kantor SAMSAT.
7. SMS Informasi Pajak Kendaraan Bermotor
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
28
Menampilkan informasi tagihan Pajak Kendaraan
Bermotor kepada Wajib Pajak dengan cara Wajib Pajak
mengirim SMS ke nomor tertentu kemudian akan masuk
SMS yang berisi pemberitahuan tagihan Pajak
Kendaraan Bermotor. Layanan ini efektif dalam
memberikan informasi tentang tagihan Pajak Kendaraan
Bermotornya, dan dari SMS tersebut terdapat
pendapatan pulsa yang dipotong dari Wajib Pajak.
Adapun capaian pembangunan Program Prioritas
Kepala Daerah terkait Pendapatan serta Pendanaan pada
Dinas Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan
terlampir pada Lampiran II dan Lampiran III.
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan
1. Tantangan
Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya antara lain adalah sebagai berikut :
a. Masih lemahnya kesadaran wajib pajak.
b. Adanya perbedaan asumsi dana perimbangan yang
direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
c. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh
kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat.
d. Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor
(NJKB) sering mengalami perubahan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
29
e. Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Fluktuatif.
2. Peluang
Selain adanya tantang tersebut di atas juga terdapat sejumlah
peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan
dimaksud. Beberapa peluang yang dapat dimanfatkan dalam
optimalisasi pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut:
a. Adanya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 28/2009
b. Kemauan Politik Pemda untuk meningkatkan PAD untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya
c. Bertambahnya Wajib Pajak
d. Berkembangnya teknologi informasi yang pesat yang dapat
dimanfaatkan sebagai media pendukung penerimaaan
pendapatan daerah.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
30
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kota Banjarmasin
sebagai ibukotanya, memiliki 11 kabupaten dan 2 kota. Sedangkan
jumlah penduduk Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2014,
berdasarkan data dari BPS Kalimantan Selatan ialah sebanyak
3.922.790 orang yang terdiri atas laki-laki sebanyak 1.987.127
orang dan permepuan sebanyak 1.935.663 orang.
Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi alam
yang banyak antara lain :
1. Pertambangan (batubara, bijih besi dll);
2. Kehutanan;
3. Perkebunan (sawit, karet dll);
4. Pertanian (padi, jagung dll);
5. Peternakan (ayam, sapi dll).
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun
2008 Tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6), Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan
Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
31
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan
Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan
Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
tercantum Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan
sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.
Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus
bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah
Pusat, Badan / Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, Badan / Dinas
Kabupaten / Kota, Kepolisian, Jasa Raharja dan Pihak-pihak yang
terkait.
Dalam melaksanakan melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya tentunya selalu dihadapkan pada permasalahan.
Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain yaitu :
a. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih
tergolong rendah yang dapat dilihat dari masih banyaknya
tunggakan atas pajak kendaraan bermotor
b. Belum validnya data potensi obyek Pajak Kendaraan Bermotor,
terutama data kendaraan lama.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
32
c. Menurunnya daya beli masyarakat Kalimantan Selatan terhadap
otomotif akibat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi
secara nasional yang berimbas pada menurunnya kemampuan
masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor
maupun dalam pembelian kendaraan baru dimana Pajak
Kendaraan Bermotor merupakan Pendapatan Asli Daerah yang
memberikan kontribusi paling besar bagi Pendapatan Daerah.
d. Menurunnya sektor pertambangan akibat krisis global yang
berimbas pada menurunnya pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor Alat Berat/Besar.
e. Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor
(NJKB) sering mengalami perubahan.
f. Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Fluktuatif.
g. Adanya perbedaan asumsi dana perimbangan yang
direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
h. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan
dan kebijakan Pemerintah Pusat.
i. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang memadai, baik
dari jumlah maupun kualitas.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya-upaya,
antara lain :
a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Pusat.
b. Mengembangkan sosialisasi perpajakan dan retribusi
c. Meningkatkan kemampuan analisa perencanaan dana
perimbangan.
d. Melakukan penyempurnaan data base obyek Pajak Daerah.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
33
e. Melaksanakan operasi gabungan untuk menjaring kendaraan
yang menunggak pajak bekerjasama dengan pihak Kepolisian
f. Melakukan sosialisasi pemungutan Pajak Daerah kepada wajib
pajak/masyarakat melalui Media Elektronik dan media lainnya
secara terus menerus dengan tujuan meningkatkan kesadaran
Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu
g. Melaksanakan pengadaan unit kendaraan Samsat Keliling untuk
mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak/masyarakat.
h. Untuk mempercepat proses pembayaran PKB telah bekerjasama
dengan Bank Kalsel untuk membuka layanan Payment Point
pada KCP Bank Kalsel di beberapa tempat di wilayah
Kabupaten Kota se Kalsel untuk pengesahan setiap tahunnya
hanya dengan menunjukkan KTP dan STNK serta Notice Pajak.
i. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
pelayanan.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
34
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Aspek kajian Capaian/kondisi saat ini Standar yang digunakan
Faktor yang mempengaruhi
Permasalahan pelayanan SKPD Internal
(kewenangan SKPD)
Eksternal
(diluar kewenangan
SKPD)
Tugas dan Fungsi
Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan
97,317% Realisasi Pendapatan
Daerah terhadap target
Faktor Sumber Daya
Manusia
Faktor Ekonomi
&
Faktor Dukungan dari
Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan
DPRD serta SKPD
terkait
- Tingkat kesadaran wajib pajak
untuk membayar pajak masih
tergolong rendah yang dapat
dilihat dari masih banyaknya
tunggakan atas pajak kendaraan
bermotor
- Belum validnya data potensi
obyek Pajak Kendaraan
Bermotor, terutama data
kendaraan lama.
- Menurunnya daya beli
masyarakat Kalimantan Selatan
terhadap otomotif akibat adanya
perlambatan pertumbuhan
ekonomi secara nasional yang
berimbas pada menurunnya
kemampuan masyarakat dalam
membayar Pajak Kendaraan
Bermotor maupun dalam
pembelian kendaraan baru
dimana Pajak Kendaraan
Bermotor merupakan Pendapatan
Asli Daerah yang memberikan
kontribusi paling besar bagi
Pendapatan Daerah.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
35
Aspek kajian Capaian/kondisi saat ini Standar yang digunakan
Faktor yang mempengaruhi
Permasalahan pelayanan SKPD Internal
(kewenangan SKPD)
Eksternal
(diluar kewenangan
SKPD)
- Menurunnya sektor
pertambangan akibat krisis global
yang berimbas pada menurunnya
pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor Alat Berat/Besar.
- Kebijakan pusat tentang Nilai
Jual Kendaraan Bermotor
(NJKB) sering mengalami
perubahan.
- Kebijakan pusat tentang harga
Bahan Bakar Minyak (BBM)
Fluktuatif.
- Adanya perbedaan asumsi dana
perimbangan yang direncanakan
dengan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.
- Ekstensifikasi pendapatan daerah
terkendala oleh kewenangan dan
kebijakan Pemerintah Pusat
Faktor Sarana dan
Prasarana
Dukungan dari
Pemerintah Daerah dan
DPRD serta SKPD
terkait
- Sarana dan prasarana pelayanan
masih kurang memadai, baik dari
jumlah maupun kualitas
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
36
Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan pelayanan
Dinas Pendapatan Daerah, ada beberapa faktor-faktor yang
mempengaruhinya yang kemudian dianalisis melalui analisis
lingkungan organisasi. Pada umumnya lingkungan itu dibagi
menjadi dua yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal.
Pembagian ini didasarkan pada besarnya pengaruh organisasi
terhadap lingkungan-lingkungan tersebut. Lingkungan internal
adalah lebih pada analisa intern organisasi dalam rangka menilai
atau mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dari tiaptiap
divisi. Sedangkan lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan
yang berada diluar organisasi dimana organisasi tidak mempunyai
pengaruh sama sekali terhadapnya sehingga perubahan yang
terjadi pada lingkungan itu akan mempengaruhi kinerja organisasi
tersebut.
A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
Analisis lingkungan internal dimaksudkan untuk mengetahui
dan mengidentifikasi elemen-elemen yang menjadi faktor
kekuatan (strength) faktor kelemahan (weakness) dari suatu
organisasi agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan
dalam memilih dan merumuskan strategi yang tepat untuk
terlaksananya organisasi dengan baik dan benar. Kondisi
lingkungan internal ini terdiri dari 2 faktor strategis yaitu
kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah suatu keunggulan
sumberdaya, keterampilan atau kemampuan lainnya terhadap
pesaing dan kebutuhan dari pasar yang dilayani atau hendak
dilayaninya oleh organisasi itu. Dengan kata lain kekuatan
adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif
yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
37
dalam mencapai sasarannya. Sedangkan kelemahan adalah
keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya,
keterampilan dan kemampuan lainnya yang secara serius
menghambat kinerja efektifitas organisasi. Mengenai
lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) pada organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai
berikut :
1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya
terpenting dalam suatu organisasi karena sangat
berpengaruh dan menentukan dalam keberhasilan dan
kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi
yang baik adalah yang memiliki sumberdaya manusia
berkualitas dalam arti mempunyai kompetensi pendidikan
yang relevan untuk melaksanakan tugasnya, baik
pendidikan yang bersifat formal maupun yang bersifat
fungsional serta memenuhi persyaratan jabatan lainnya.
Adapun mengenai jumlah pegawai Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini secara
kuantitatif dapat dikatakan cukup yaitu sebanyak 438
pegawai. Dengan melihat jumlah pegawai yang ada
diharapkan sebagai kekuatan untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya. Meskipun dari segi jumlahnya dapat
dikatakan relatif cukup, namun secara kualitatif masih
dapat dikatakan kurang yaitu bila dilihat dari jumlah
pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional dibidang
pendapatan dan pengelolaan keuangan masih relatif kecil.
Oleh karena itu untuk mendukung tugas pokok dan fungsi
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
38
Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan selaku
organisasi yang menangani pendapatan daerah hendaknya
pegawai yang ada diberi kesempatan untuk mengikuti
pendidikan penjenjangan dan pendidikan teknis fungsional
yang relevan dengan tugas pokok organisasi. Pendidikan
dan pelatihan penjenjangan menjadi sangat penting, karena
pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan atau
mewujudkan kemampuan managerial dan keseragaman
kerja di seluruh jajaran Unit Pemerintah Daerah, sebab
sebagai organisasi publik yang besar dan luas, pelatihan
semacam ini sangat dibutuhkan dalam rangka
mengoptimalkan pelaksanaan tugas.
2. Sarana / Prasarana
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
sehari-hari tentunya harus ditunjang dengan tersedianya
sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung kantor
dan sarana mobilitas, perumahan dan perlengkapan lainnya.
Ketersediaan fasilitas pendukung atau sarana fisik bagi
penyelenggaraan tugas Dipenda mutlak diperlukan.
Kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas
sangat dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan sarana dan
prasarana dimaksud.
3. Dukungan Dana
Agar dapat terselenggaranya secara optimal berbagai
kegiatan yang menjadi lingkup bidang tugas Dispenda tentu
saja tidak terlepas dari dukungan dana atau biaya
operasional yang tersedia dalam APBD Provinsi
Kalimantan Selatan. Mengenai besarnya dana tersebut
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
39
berfluktuatif pada setiap tahunnya. Adapun alokasi dana
dari sumber pembiayaan belanja selama 2 Tahun Anggaran
yaitu Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 43.645.212.500,-
dan untuk Tahun Anggaran 2015 meningkat menjadi
Rp. 44.288.552.500,-. Dengan melihat mekanisme
perubahan anggaran yang ada, maka secara legalitas formal
Dispenda bisa dikatakan memiliki kekuatan formal untuk
melakukan peningkatan anggaran agar dapat
mengoptimalkan kinerjanya. Secara umum alokasi dana
belanja tidak langsung dan belanja langsung dipergunakan
untuk menunjang kegiatan Operasional Peningkatan PAD.
4. Informasi
Faktor informasi dapat dikategorikan sebagai hal yang
penting, sebab dengan kejelasan dan kelancaran arus
informasi akan dapat mendukung lancarnya proses
pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang tidak
memiliki informasi atau kebuntuan dalam informasi akan
cenderung gagal dalam melakukan analisis lingkungan
eksternal dan internalnya, karena aktifitas manajemen
dalam suatu organisasi akan sangat membutuhkan
informasi dalam pengambilan keputusan, pembuatan
laporan dan sebagainya. Dispenda Provinsi Kalimantan
Selatan sebagai instansi teknis pengelola keuangan daerah
di dalam melaksanakan fungsinya, tentu saja harus
didukung oleh informasi data yang akurat dan memadai,
terutama yang berkaitan dengan informasi potensi
penerimaan keuangan daerah seperti jumlah objek
pajak/retribusi daerah maupun jumlah wajib pajak/retribusi
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
40
daerah, sehingga didapatkan data yang riil dan valid.
Sedangkan secara internal penyampaian informasi
dilakukan melalui hubungan vertikal, hubungan horizontal
dan hubungan diagonal, sehingga terjalin komunikasi yang
lancar di dalam arus informasi demi mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
Lingkungan Eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul
diluar batas kemampuan organisasi dan sulit untuk diramalkan
sehingga membawa dampak yang dapat mempengaruhi
keputusan serta tindakan didalam organisasi. Untuk itu perlu
adanya perhatian yang serius terhadap aspek yang
melingkupinya. Pada lingkungan Eksternal mengandung dua
faktor yaitu Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).
Adapun faktor-faktor yang ada dalam lingkungan Eksternal
adalah :
1. Faktor Politik
Bahwa setiap organisasi publik atau non profit dalam
menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari pengaruh
berbagai keputusan politis yang digulirkan pemerintah
atasannya atau kelompok-kelompok yang berkepentingan
terhadap organisasi melalui upaya merubah undang-undang
atau peraturan-peraturan yang sudah berjalan. Demikian
pula halnya dengan organisasi publik seperti Dinas
Pendapatan Daerah sebagai organisasi yang mengelola
Pendapatan Asli Daerah pernah mengalami penurunan
penerimaan ketika kebijaksanaan pemerintah pusat
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
41
memberlakukan perubahan terhadap aturan yang sudah ada
dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 yaitu
menghapus pungutan retribusi, dengan tujuan untuk
mendorong percepatan peningkatan ekspor non migas,
namun berimplikasi pada hilangnya PAD yang sangat
potensial. Seiring dengan diberlakukannya undang-undang
No. 28 tahun 2009 sebagai revisi dari Undang-undang 34
tahun 2000 sudah tentu disambut gembira oleh daerah,
karena daerah akan memiliki kewenangan untuk menggali
dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerahnya.
Di era otonomi pemerintah daerah diharapkan dapat
mengatur rumah tangganya sendiri dengan menggali
potensi sumber pendapatan Asli Daerah melalui penerbitan
perda-perda yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan
pemerintah pusat atau pemerintah atasan, namun
menguntungkan bagi daerah tanpa merasa khawatir untuk
dipolitisir lagi sebagaimana yang pernah terjadi
sebelumnya.
2. Faktor Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat
membuka peluang bertambahnya pendapatan daerah, baik
dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Pertumbuhan
ekonomi akan mendorong bertambahnya WP daerah,
berdasarkan pengalaman empirik semakin tinggi
pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi pula
peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
42
3. Faktor Teknologi.
Faktor penting lainnya yang perlu dibahas berkenaan
dengan lingkungan eksternal organisasi Dispenda adalah
faktor teknologi. Adanya perkembangan teknologi dan
informasi yang makin canggih, akan membuat kecepatan
arus informasi dan ketepatan akurasi data dapat lebih
terjaga dan sangat memudahkan serta membantu kepala
dinas untuk mengambil keputusan-keputusan strategis,
utamanya dalam upaya pengelolaan keuangan daerah.
Pesatnya pembangunan dan percepatan di bidang informasi
dan teknologi mau tidak mau harus diikuti dan diterapkan
dalam upaya pelayanan yang cepat dan tepat kepada
masyarakat sebagai objek pajak dan retribusi daerah.
Namun permasalahan akan muncul jika ketersediaan
faktor-faktor teknologi tersebut tidak diikuti oleh kapasitas
teknologi tersebut yang memadai yang mana sangat penting
kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. Oleh
karena itu upaya penambahan kapasitas menjadi upaya
prioritas pada aspek teknologi ini, agar dapat melakukan
adaptasi secara terus menerus. Berkaitan dengan teknologi
tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan saat ini telah bekerjasama dengan PT. Telkom
melalui anak perusahannya yaitu Telkom Sigma.
C. ANALISIS SWOT
Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi bagian dari
masing-masing unsur SWOT baik sebagai kekuatan (S) dan
Peluang (O), maupun sebagai unsur yang merupakan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
43
kelemahan (W) dan Ancaman (T) selanjutnya akan
diidentifikasi masing-masing faktor lingkungan dimaksud
untuk kemudian diklasifikasi menurut unsur-unsur SWOT.
Adapun identifikasi lingkungan Dinas Pendapatan Kalimantan
Selatan adalah sebagai berikut :
1. Faktor Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan).
a. Faktor Kekuatan (Strength).
1) Tersedianya SDM.
Personil yang terlibat langsung dalam proses
kegiatan pada organisasi ini relatif dapat dikatakan
cukup, yaitu berjumlah 438 orang PNS.
Dari potensi jumlah personil tersebut tentu saja
merupakan asset organisasi yang dapat diberdayakan
dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi
terutama dalam hal peningkatan PAD. Namun bila
hanya mengandalkan kuantitas saja tapi tidak diikuti
oleh kualitas, maka tidak dapat diharapkan untuk
meningkatkan hasil yang banyak. Untuk itu agar
tugas-tugas berjalan secara optimal harus didukung
oleh pegawai yang memenuhi persyaratan jabatan.
Oleh karena itu Dispenda harus mampu
mengakumulasikan kekuatan dan kemampuan
pegawainya baik melalui diklat penjenjangan
maupun pendidikan teknis, sehingga fungsi
Dispenda baik sebagai fungsi pelayanan maupun
sebagai pengelola keuangan daerah dapat mengatasi
berbagai tantangan dan hambatan serta dapat
berjalan sesuai dengan misi yang diembannya.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
44
2) Tersedianya Dana.
Dana adalah merupakan faktor pendukung yang
penting didalam menjalankan roda organisasi. Untuk
itu organisasi dituntut untuk bisa mengelola
keuangan dengan baik dan mengalokasikannya
secara efektif dan efisien sesuai rencana kegiatan
yang benarbenar strategis dan dapat memberikan
kontribusi bagi pencapaian misi organisasi.
Berbicara dana adalah sesuatu hal yang klise, karena
bagaimanapun besarnya dana yang tersedia selalu
dianggap tidak cukup bila tidak dikelola secara
profesional. Adapun dukungan dana bagi organisasi
Dispenda tidak terjadi masalah, karena bila melihat
mekanisme perubahan anggaran yang ada pada 2
tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan
yang cukup, yaitu Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp 43.645.212.500,- dan untuk Tahun Anggaran
2015 meningkat menjadi Rp. 44.288.552.500,-,
yang berarti organisasinya berjalan secara dinamis
dan ditandai pula dengan adanya kenaikan realisasi
penerimaan yang berarti terjadi peningkatan bagi
penerimaan PAD.
3) Komitmen Dispenda
Sebagaimana daerah-daerah yang lain dalam upaya
pembangunan didaerah pasca UU. No 32 Tahun
2004 yang tidak lagi menggantungkan diri
sepenuhnya pada pemerintah pusat telah membuat
pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
45
menggali sumber-sumber yang mendukung upaya
peningkatan PAD. Dispenda sebagai pengelola
keuangan daerah bertanggung jawab dalam upaya
menyediakan keuangan bagi terlaksananya
pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dilihat
melalui komitmennya dengan mengerahkan segala
daya dan upayanya baik secara ekstensifikasi,
maupun secara intensifikasi dalam penagihan pajak
melalui terobosan menjemput bola ke masyarakat
dengan sistim samsat keliling dan samsat jemput
antar.
4) Memiliki Program Kerja.
Adanya program kerja yang dimiliki oleh organisasi
akan dapat mengarahkan semua proses kegiatan
dengan terencana dan terarah, terutama dalam
memanfaatkan sumber daya baik yang berupa dana,
tenaga kerja maupun sarana dan prasarana secara
efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi
secara optimal.
b. Faktor Kelemahan (Weakness).
1) Kualitas SDM Rendah.
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas
Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan dapat
dikatakan tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari
aspek pendidikannya, dimana dari … orang
pegawainya yang memiliki pendidikan formal
lulusan SMU kebawah sebanyak 264 orang
(60,27%), Sarjana Muda 25 orang (5,71%), Sarjana
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
46
121 orang (27,63%) dan Pasca Sarjana 28 orang
(6,39%). Dampak dari kelemahan ini bisa menjadi
faktor penghambat kinerja organisasi dan dapat
berakibat menurunnya produktivitas organisasi juga
berpengaruh pada terhambatnya berbagai kebijakan
yang mengarah kepada peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, proses perencanaan operasional
organisasi, evaluasi pekerjaan dan rendahnya
kapabilitas pegawai dalam hal pemahaman mandat
organisasi.
2) Belum tersedianya data potensi yang valid
Pada dasarnya target merupakan salah satu faktor
penting bagi perwujudan produktivitas organisasi,
dan dalam konteks Dispenda, produktivitasnya
adalah PAD yang berhasil direalisasikan dari target
yang sudah ditentukan sebelumnya. Belum
tersedianya data potensi yang valid dapat
mengakibatkan realisasi yang dicapai tidak
maksimal, karena dalam penetapkan target tidak
didasarkan atas potensi riil. Untuk itu dalam upaya
peningkatan pajak dan retribusi daerah Dispenda
harus memiliki data yang akurat mengenai perkiraan
potensi yang sesungguhnya sehingga target yang
direncanakan tidak terlalu jauh penyimpangannya
dengan realisasi yang dicapai.
3) Pelayanan kepada masyarakat WP belum optimal.
Kualitas pelayanan pada masyarakat khususnya WP
dirasakan belum optimal dan belum memuaskan,
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
47
baik yang dilayani oleh Dispenda, UPPD maupun
yang dilayani oleh Dinas/Instansi terkait. Hal ini
belum sesuai dengan keinginan masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, tidak
berbelit-belit, adanya kepastian, cepat dan tepat
waktu dalam pengurusan adminstrasinya. Gambaran
yang terjadi saat ini bahwa pelayanan kepada wajib
pajak terutama untuk membayar PKB/BBNKB saat
ini masih belum sesuai dengan harapan masyarakat
karena prosedur dan proses yang ditempuh cukup
panjang dan membutuhkan waktu yang relatif lama.
4) Kinerja Birokrasi Pada Umumnya Rendah
Penilaian terhadap kinerja sangat berguna untuk
menilai kualitas, kuantitas maupun motivasi
pelaksana. Akuntabilitas dari pelayanan publik yang
rendah dapat dilihat dari fakta bahwa acuan aparat
dalam memberikan pelayanan masih berdasarkan
petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan
(juklak) serta perintah atasan, bukan bertindak atas
kepentingan masyarakat yang nyata-nyata
merupakan subjek dan objek pajak. Aparat yang
bertindak atas prinsip aturan cenderung melahirkan
sikap kaku dan tidak mendorong lahirnya kreatifitas
dalam pemberian pelayanan yang baik. Pelayanan
publik dikatakan efisien apabila penerima pelayanan
dapat dilayani dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya dan biaya yang semurah-murahnya.
Namun dalam fakta banyak hal birokrasi pemerintah
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
48
gagal mewujudkan kinerja pelayanan publik yang
baik.
2. Faktor Lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman)
a. Faktor Peluang (opportunities).
1) Adanya UU No. 32 Tahun 2004
Kebijakan UU No. 32 Tahun 2004 yang
memberikan otonomi kepada kabupaten/kota dan
Provinsi untuk melaksanakan urusan rumah
tangganya sendiri akan mengakhiri suasana
sentralistis dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal ini sangat penting, sebab konsekuensi dari
kebijakan otonomi daerah adalah memberikan
kewenangan yang luas kepada daerah didalam
melaksanakan pemerintahannya secara lebih mandiri
dan dalam pelaksanaan pemerintahan yang mandiri
menuntut pembiayaan sendiri oleh daerah. Adanya
kebijakan Undang-undang tersebut tentunya harus
direspon oleh daerah (Eksekutif dan Legislatif) yang
akan membuat dan menetapkan Perda mengenai
Pajak dan Retribusi yang dapat dipungut dengan
memperhatikan kondisi potensi riil daerah, sehingga
dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli
daerahnya serta akan menumbuhkan kemandirian
daerah dalam rangka meningkatkan kesejahterahaan
masyarakat.
2) Adanya UU No. 28/2009
Berlakunya Undang-undang No.28 tahun 2009
sebagai revisi UU No.18/97 telah memberi peluang
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
49
kepada daerah untuk menghidupkan kembali
peraturan daerah yang pernah dihapus oleh UU
No. 18/97. Bukti nyata dari adanya respon terhadap
undang-undang tersebut adalah dengan telah
diintensifkan dan diekstensifkannya perda-perda
yang berhubungan dengan upaya peningkatan
penerimaan daerah, sebagaimana yang telah
dilaksanakan oleh Dispenda Provinsi Kalimantan
Selatan yaitu mengajukan beberapa macam
rancangan perda kepada DPRD untuk dibahas
dimana hal ini sudah mendapat respon yang positif
dan telah pula mendapatkan pengesahannya.
3) Kemauan Politik Pemda untuk meningkatkan PAD
Adanya kemauan politik dari Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerahnya melalui upaya menggali dan
mengembangkan semua sumber-sumber penerimaan,
menyempurnakan sistim dan prosedur pengelolaan
pendapatan baik komponen pajak daerah, retribusi
daerah maupun komponen pendapatan asli daerah
lainnya. Di bidang perpajakan dengan
menyempurnakan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang diikuti dengan peningkatan
kemampuan personil serta perangkat kerja lainnya.
Sedangkan dibidang retribusi daerah adalah dengan
melakukan inventarisasi sumber-sumber obyek
retribusi yang disertai dengan penyusunan piranti
lunak dan pengelolaan aset daerah yang dapat
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
50
dijadikan sumber obyek pendapatan. Selain dengan
cara intensifikasi tersebut diatas komitmen Pemda
yang lain dapat dilihat melalui upaya ekstensifikasi,
yaitu dengan melaksanakan upaya pembangunan
disektorsektor lain yang memiliki dampak terhadap
pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh positif
dibidang penerimaan daerah dengan cara
menentukan skala prioritas pembangunan seperti
pembangunan sarana dan prasarana perhubungan,
perdagangan dan industri serta membuka daerah-
daerah yang terisolir sebagai upaya untuk
meningkatkan penerimaan daerah dan pendapatan
masyarakat agar menuju masyarakat yang makmur
dan sejahtera.
4) Bertambahnya Wajib Pajak
Sehubungan dengan maraknya pembangunan
disegala bidang yang diikuti oleh majunya
perekonomian, yang berdampak kepada
pengembangan dunia usaha yang berarti
memungkinkan bertambahnya wajib pajak.
Demikian pula halnya dengan Provinsi Kalimantan
Selatan yang mengandalkan Pajak kendaraan
bermotor sebagai prioritas objek pajaknya melalui
PKB dan BBNKB yang terus meningkat dari tahun
ketahun. Hal ini dapat dilihat dengan terus
bertambahnya jumlah penerimaan dari pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
51
bermotor, kesemuanya ini dapat mencerminkan
bertambahnya wajib pajak.
b. Faktor Ancaman (Threats)
1) Krisis Ekonomi
Aspek Pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh
positif terhadap peningkatan PAD yaitu apabila
kondisi ekonomi baik maka pendapatan
masyarakatpun akan meningkat, sehingga
kemampuan masyarakat untuk membayar
pajak/retribusi akan meningkat pula dan pada
akhirnya penerimaan PAD dari sektor pajak dan
retribusi daerah juga akan meningkat. Namun bila
terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan dalam
skala makro tidak hanya mempengaruhi fundamental
perekonomian semata, namun berdampak pula pada
berbagai sendi kehidupan masyarakat, seperti
melemahnya daya beli masyarakat, terjadinya
pengangguran dan pemutusan hubungan kerja.
Akibat dari semua ini pertumbuhan ekonomi tidak
dapat berjalan sebagaimana diharapkan sehingga
mempengaruhi penerimaan PAD. Dengan demikian
krisis ekonomi juga merupakan salah satu ancaman
yang dihadapi dalam upaya meningkatkan PAD.
2) Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintah
Dampak krisis ekonomi yang sangat serius dan
lambannya langkah-langkah pemulihan ekonomi
yang dilakukan pemerintah, ditambah lagi dengan
terjadinya berbagai tindak penyimpangan yang
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
52
dilakukan oknum-oknum birokrasi dalam melakukan
tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)
selama ini telah menyebabkan terjadinya krisis
kepercayaan terhadap pemerintah. Akuntabilitas
pejabat pemerintah yang sangat rendah di mata
publik, merupakan ancaman tersendiri bagi
pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya
menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan
di daerah, terutama yang berhubungan dengan upaya
pemungutan pajak dan retribusi.
3) Tuntutan Masyarakat terhadap Fasilitas Pelayanan
Sebagai konsekuensi dari perkembangan aspek
sosial masyarakat yang dimanifestasikan pada
tingkat kemampuan masyarakat, adalah
meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
Peningkatan ini secara tidak langsung akan
menjadikan masyarakat kian kritis dan membuat
kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan
pelayanan umum yang berdampak pada tuntutan
masyarakat akan adanya fasilitas pelayanan yang
berkualitas dari pemerintah. Sehingga harus
dipikirkan bagaimana memberikan suatu bentuk
pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat
sebagai subyek pajak maupun wajib pajak, sehingga
tercipta ada semacam timbal balik yang saling
menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan demikian masyarakat tidak merasa
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
53
keberatan memenuhi kewajibannya untuk membayar
pajak kepada pemerintah.
3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Sesuai dengan visi pasangan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Selatan terpilih, visi pembangunan jangka
menengah Kalimantan Selatan yaitu :
“MANDIRI DAN TERDEPAN”
(KALSEL MAPAN).
Makna dari KALSEL MAPAN adalah :
a. Mandiri
Mandiri adalah terwujudnya kemampuan atau
keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara
kelangsungan hidup, berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya
peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan
bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara
ekonomi dan sosial, yang dapat dilihat antara lain :
Kemandirian dari segi pembiayaan pembangunan,
Kemandirian dari segi ketahanan pangan, Kemandirian dari
segi energi.
b. Terdepan
Kata terdepan mempunyai arti kata paling muka,
paling depan, terdahulu atau utama. Kata ini menunjukkan
semangat bagaimana Kalsel yang selama ini dianonimkan
dengan kata (kalah selalu), untuk bangkit menjadi salah satu
provinsi termaju di Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya
semangat dan kerja yang luar biasa, dari seluruh komponen
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
54
aparat pemerintah daerah, baik provinsi maupun
kabupaten/kota, seluruh komponen masyarakat lainnya untuk
secara bersama-sama mendukung setiap gerak langkah
pembangunan yang dilaksanakan di daerah.
Misi antara lain :
1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis,
sehat, cerdas, dan terampil.
2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis
sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan.
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung
percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang
berbasiskan kearifan lokal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, dan
berorientasi pada pelayanan publik.
Terkait dengan tupoksi Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan, maka misi yang relevan adalah
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, dan
berorientasi pada pelayanan publik dimana di dalamnya mencakup
tentang:
1. Pendapatan Daerah
2. Pelayanan kepada publik/masyarakat
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
55
Tabel 3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Mandiri dan Terdepan
No.
Misi dan
Program Kepala
Daerah
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1. Misi 2 :
Mewujudkan
Tatakelola
Pemerintahan yang
Professional dan
Berorientasi pada
Pelayanan Publik
- Belum validnya data
potensi obyek Pajak
Kendaraan Bermotor,
terutama data
kendaraan lama.
- Menurunnya sektor
pertambangan akibat
krisis global yang
berimbas pada
menurunnya
pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor
Alat Berat/Besar.
- Sarana dan prasarana
pelayanan masih
kurang memadai,
baik dari jumlah
maupun kualitas
- Kinerja birokraksi
pada umumnya
rendah.
- Kualitas SDM
Rendah
- Belum tersedian
ya data potensi yg
valid.
- Pelayanan kepada
WP belum
Optimal Krisis
ekonomi
- Krisis kepercaya
an pada
pemerinta h
- Tuntutan
Masyarak at thd
fasilias Pelayanan
- Komitmen Dispenda
- Memiliki Program
Kerja
- Tersedianya personil
- Tersedianya dana
- Adanya UU No.
32/2004
- Adanya UU No.
34/2001.
- Kemauan politik
Pemda untuk
meningkatkan PAD
- Bertambahnya wajib
pajak
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
3.3. Telaahan Renstra Kementeriaan/Lembaga
Kementerian/Lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan
dan pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan adalah
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementeriaan Dalam
Negeri). Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
adalah :
"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang
Partisifatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan
Kompetitif"
Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah adalah :
1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran
daerah.
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
56
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana
perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD,
BMD.
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang
berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah.
Tujuan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
adalah :
"Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan
kemampuan fiskal daerah yang kompetitif".
dengan Sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam
pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor
32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.
Adapun Arah Kebijakan yaitu :
1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi
pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan
standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
57
data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran
daerah;
4. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi
pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang
pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah,
retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan
kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama
daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan
obligasi daerah;
5. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta
fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana
transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan
teknis;
6. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan
fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan
daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis,
informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi
pengelolaan keuangan daerah;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program,
penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan
urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan
perundang-undangan.
Untuk mencapai Visi dan Misi, Strategi yang dicapai adalah :
1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang
partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan
kompetitif;
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
58
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD
dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan
program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah.
Dari gambaran visi misi tujuan, sasaran arah kebijakan dan
strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tupoksi dari
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terutama yang
terkait dengan Pendapatan Daerah. Beberapa misi yang sesuai
dengan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan yaitu Mendorong peningkatan pendapatan daerah dan
Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan
dan kemampuan fiskal daerah
Adapun arah kebijakan yang berkenaan dengan Pendapatan
Daerah yaitu neningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan,
fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan
dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah,
pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah,
BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan
penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
59
Tabel 3.3. Telaahan Renstra Kementeriaan/Lembaga
No.
Sasaran Jk.
Menengah Renstra
K/L
Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1.
2.
3.
Terwujudnya tertib
administrasi pengelolaan
keuangan daerah yang
akuntabel dan transparan,
serta efisien dalam
pemanfaatan APBD;
Tersusunnya kajian
sebagai bahan masukan
Revisi UU Nomor 32
Tahun 2004 dan UU
Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan
Daerah; dan
Tersedianya peraturan
yang mendukung
investasi di daerah
- Kebijakan pusat tentang
Nilai Jual Kendaraan
Bermotor (NJKB) sering
mengalami perubahan.
- Kebijakan pusat tentang
harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) Fluktuatif.
- Adanya perbedaan asumsi
dana perimbangan yang
direncanakan dengan yang
ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
- Ekstensifikasi pendapatan
daerah terkendala oleh
kewenangan dan kebijakan
Pemerintah Pusat
- Krisis ekonomi
- Krisis
kepercayaan thd
Pemerintah
- Adanya UU
No. 32/2004
- Adanya UU
No. 34/2001.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Telaahan RTRW Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2015-2035 yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor
penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan ditinjau dari implikasi RTRW. Adapun
maksud dan tujuan dibuatnya RTRW Wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2015-2035 itu sendiri adalah :
1. untuk merencanakan dan mengarahkan pembangunan
di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang
wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras
seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta memantapkan pertahanan dan
keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
60
2. dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar
sektor, antar daerah/antar wilayah, dan antar lapisan
masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan
pedoman, acuan dan tolok ukur arahan penataan ruang serta
arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
3. dalam rangka pengembangan dan pemekaran wilayah dan
sinergitas matra darat, laut dan udara.
Mengingat tupoksi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan memiliki tugas utama terkait dengan
pelayanan dan pendapatan terutama pajak dan retribusi daerah,
maka tidak terpengaruh oleh RTRW.
Telaahan KLHS berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan terdapat program
prioritas meliputi : 1) Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumnber Daya Alam; 2) Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir; 3) Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 4) Program
Pengendalian Kebakaran Hutan; 5) Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan; 6) Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan dan pendapatan
terutama pajak dan retribusi daerah, maka tidak terpengaruh oleh
KLHS.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
61
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki dua peran utama yang
sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daerah
secara optimal dan bagaimana meningkatkan pelayanan kepada
wajib pajak. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:
1. Adanya krisis ekonomi internasional yang diakibatkan
melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika,
anjloknya harga minyak dunia, serta turunnya harga batubara
di pasaran dunia.
2. Adanya imbas dari perlambatan pertumbuhan perekonomian
secara nasional kepada Provinsi Kalimantan Selatan yang
mengakibatkan daya beli masyarakat Kalimantan Selatan
menurun.
3. Adanya penurunan sektor batubara di Kalimantan Selatan
dimana sektor batubara merupakan produk andalan dalam
perekonomian Kalsel dan banyak masyarakat Kalsel yang
menggantungkan hidupnya di sektor tersebut.
4. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Masih belum intensifnya pemungutan pajak kendaraan
bermotor yang berakibat pada besarnya piutang pajak
kendaraan bermotor.
6. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.
7. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/
KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan
kepuasan layanan bagi masyarakat
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
62
8. Masih perlunya penambahan kapasitas teknologi informasi
dalam pengelolaan pendapatan.
9. Masih adanya gap penerimaan dana perimbangan akibat
perbedaan asumsi terutama terkait bagi hasil bukan pajak yang
menjadi hak daerah.
Tabel 3.4.a Identifikasi Isu-isu Strategis
No.
Isu Strategis
Dinamika
Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal
Lain-
lain
1. Adanya krisis ekonomi
internasional yang
diakibatkan melemahnya
nilai tukar Rupiah
terhadap Dollar Amerika,
anjloknya harga minyak,
serta turunnya harga
batubara di pasaran dunia
Adanya imbas dari
perlambatan pertumbuhan
perekonomian secara
nasional kepada Provinsi
Kalimantan Selatan yang
mengakibatkan daya beli
masyarakat Kalimantan
Selatan menurun.
Masih adanya gap
penerimaan dana
perimbangan akibat
perbedaan asumsi
terutama terkait bagi hasil
bukan pajak yang menjadi
hak daerah.
Adanya penurunan sektor
batubara di Kalimantan
Selatan dimana sektor
batubara merupakan
produk andalan dalam
perekonomian Kalsel dan
banyak masyarakat Kalsel
yang menggantungkan
hidupnya di sektor
tersebut.
Masih relatif rendahnya
kesadaran masyarakat
dalam membayar pajak
kendaraan bermotor.
Masih belum intensifnya
pemungutan pajak
kendaraan bermotor yang
berakibat pada besarnya
piutang pajak kendaraan
bermotor.
Belum optimalnya kualitas
sumber daya manusia.
Masih terdapat sarana dan
prasarana perkantoran
UPPD/ KPPD (Samsat)
yang perlu dibenahi untuk
memberikan kepuasan
layanan bagi masyarakat
Masih perlunya
penambahan kapasitas
teknologi informasi dalam
pengelolaan pendapatan.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
63
Tabel 3.4.b. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
No Kriteria*) Bobot
1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian
sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota 20
2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15
6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25
Total 100
Tabel 3.4.c. Nilai Skala Kriteria
No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke- Total
Skor 1 2 3 4 5 6
1 Adanya krisis ekonomi internasional yang diakibatkan
melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika,
anjloknya harga minyak, serta turunnya harga batubara di
pasaran dunia
75
2 Adanya imbas dari perlambatan pertumbuhan
perekonomian secara nasional kepada Provinsi Kalimantan
Selatan yang mengakibatkan daya beli masyarakat
Kalimantan Selatan menurun
75
3 Masih adanya gap penerimaan dana perimbangan akibat
perbedaan asumsi terutama terkait bagi hasil bukan pajak
yang menjadi hak daerah
40
4 Adanya penurunan sektor batubara di Kalimantan Selatan
dimana sektor batubara merupakan produk andalan dalam
perekonomian Kalsel dan banyak masyarakat Kalsel yang
menggantungkan hidupnya di sektor tersebut
50
5 Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak kendaraan bermotor. 55
6 Masih belum intensifnya pemungutan pajak kendaraan
bermotor yang berakibat pada besarnya piutang pajak
kendaraan bermotor
65
7 Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia. 45
8 Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/
KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan
kepuasan layanan bagi masyarakat
40
9 Masih perlunya penambahan kapasitas teknologi informasi
dalam pengelolaan pendapatan
30
Tabel 3.4.d. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
No. Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-Rata skor 1 Adanya krisis ekonomi internasional yang diakibatkan melemahnya
nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, anjloknya harga
minyak, serta turunnya harga batubara di pasaran dunia
75 18,75
2 Adanya imbas dari perlambatan pertumbuhan perekonomian
secara nasional kepada Provinsi Kalimantan Selatan yang
mengakibatkan daya beli masyarakat Kalimantan Selatan menurun
75 18,75
3 Adanya penurunan sektor batubara di Kalimantan Selatan dimana
sektor batubara merupakan produk andalan dalam perekonomian
Kalsel dan banyak masyarakat Kalsel yang menggantungkan
hidupnya di sektor tersebut
50 16,66
4 Masih adanya gap penerimaan dana perimbangan akibat
perbedaan asumsi terutama terkait bagi hasil bukan pajak yang
menjadi hak daerah
40 13,33
5 Masih belum intensifnya pemungutan pajak kendaraan bermotor
yang berakibat pada besarnya piutang pajak kendaraan bermotor 65 16,25
6 Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia 45 15
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
64
No. Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-Rata skor 7 Masih perlunya penambahan kapasitas teknologi informasi dalam
pengelolaan pendapatan
30 15
8 Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak kendaraan bermotor
55 13,75
9 Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/ KPPD
(Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan kepuasan layanan
bagi masyarakat
40 13,33
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
65
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Daerah
Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 sesusai Perda Nomor 17
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005- 2025, yang
merupakan kristalisasi, komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan
masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Kalimantan
Selatan 2025 Maju Dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan
Dan Jasa Berbasis Agroindustri”. Dalam Upaya mewujudkan visi
pembangunan jangka panjang daerah provinsi Kalimantan Selatan
maka Kepala Daerah menyusun Visi Pembangunan Jangka
Menengah Lima Tahunan yang merupakan Tahap Ketiga dalam
RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, yang
ditetapkan sebagai visi Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD
Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2016 – 2021 yaitu: “Kalsel
Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”
Di dalam visi tersebut secara umum mengandung
pengertian “Pembangunan Biru (blue development) Menuju
Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan”, yang dapat
dijabarkan sebagai berikut :
1. Pembangunan Biru (blue development) adalah pembangunan
yang memperhatikan keberadaan sumber daya,
mempertahankan keragaman (biodiversity), inovasi dan
penciptaan lapangan kerja sekaligus melakukan upaya-upaya
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
66
penyelamatan lingkungan (konservasi) dan meningkatkan jasa-
jasa lingkungan.
2. Ekonomi biru (blue economy) yaitu sistem ekonomi berbasis
inovasi yang memanfaatkan SDA secara produktif dan efisien,
tidak menghasilkan limbah dan emisi; dan pada saat yang sama
mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan
pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya
tinggi.
Di dalam Ekonomi Biru (blue economy) mengandung beberapa
prinsip antara lain : (1) Pemerataan distribusi kesejahteraan
yaitu mengupayakan distribusi kesejahteraan yang adil didalam
suatu daerah untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si
miskin dan mencapai keadilan sosial serta ekonomi yang
berkelanjutan; (2) Ekuitas dan keadilan ekonomi; (3) Ekuitas
antar generasi; (4) Pendekatan pencegahan yaitu melalui
identifikasi resiko terhadap lingkungan, dampak lingkungan
dan mencegah degradasi lingkungan; (5) Hak untuk
berkembang untuk semua komponen; (6) Adanya kerjasama
internasional; (7) Informasi, partisipasi dan akuntabilitas; (8)
Adanya Konsumsi dan produksi berkelanjutan; (9) Strategis,
terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan
pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dan pengentasan
kemiskinan; (10) Mendefinisikan kembali kesejahteraan; (11)
Kesetaraan gender; (12) Menjaga keanekaragaman hayati dan
mencegah polusi dari setiap bagian dari lingkungan.
3. Kedaulatan dan Kemampuan Berkelanjutan; yaitu
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang
memperhatikan keseimbangan antara pencapaian aspek
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
67
pertumbuhan ekonomi (economy growth), sekaligus
memperhatikan pemerataan kesejahteraan (social equity) dan
kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (ecological
sustainablity) yang dikenal dengan the living triangle.
4. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan adalah kondisi
terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan,
yang tercermin dari tersedianya Pangan dan energi yang cukup,
baik jumlah maupun mutunya, aman, beragama, bergizi, merata,
dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat,
aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
a. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa
dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam
negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan
yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan
memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial,
ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
b. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang
secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin
hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi
masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai
dengan potensi sumber daya lokal.
c. Ketahanan pangan adalah suatu upaya meningkatkan
ketersediaan pangan, mengembangkan diversifikasi pangan,
mengembangkan kelembagaan pangan, dan mengembangkan
usaha pengelolaan pangan.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
68
Untuk mendukung Kalimantan Selatan yang mapan
(Mandiri dan Terdepan) terdapat lima elemen utama pembangunan
yaitu aspek kesejahteraan, aspek berkeadilan, aspek berdikari,
aspek berdaya saing dan aspek berkelanjutan. Penjelasan dari
masing-masing elemen adalah sebagai berikut:
1. Kemandirian / Berdikari
Kemandirian pembangunan bermakna terwujudnya
kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun dan
memelihara kelangsungan hidup berdasarkan kekuatan sendiri.
Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan
bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara
ekonomi, sosial, yang dapat dilihat dari kemandirian
pembiayaan pembangunan, ketahanan pangan dan energi.
Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah
provinsi dengan berbagai program pembangunan daerah untuk
mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini
kemiskinan dan pengangguran adalah hal yang berhubungan
langsung dengan masalah pembangunan. Untuk merealisasikan
cita-cita tersebut, pemerintah harus mengembangkan sektor
yang padat karya dengan tujuan untuk meningkatkan dan
memeratakan pendapatan masyarakat dengan alat ukur Mandiri
Pengangguran (TPT), kemiskinan (jumlah dan tingkat
kemiskinan) dan pemerataan pembangunan (Gini Rasio).
2. Berdaya Saing
Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk
barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan
dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat
pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
69
daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja
yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.
Provinsi Kalimantan Selatan pada periode ketiga RPJPD ingin
mengembangkan tentang agrobisnis, hal ini dikarenakan
Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu lumbung
padi Nasional. Agrobisnis merupakan bisnis berbasis usaha
pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor
hulu maupun hilir. Agrobisnis terbagi dalam dua bidang yaitu
peternakan dan budidaya. Di bidang peternakan misalnya,
terdapat hewan-hewan yang bisa diambil manfaatnya, seperti
sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, bebek dan lain-lain.
Sementara pada bidang budidaya, banyak jenis tanaman pangan
yang dapat dibudidayakan, seperti durian, jeruk, rambutan,
pepaya, dan lain-lain. Upaya pengembangan usaha pertanian
dan turunannya berorientasi pada peningkatan produktivitas,
kreatifitas dan inovatif, dengan memanfaatkan teknologi dan
kualitas SDM masyarakat dalam mengelola sumber daya alam
yang diukur dari pengeluaran konsumsi rumah tangga baik
pangan dan non pangan.
3. Berkeadilan
Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang
adil, makmur dan sejahtera yang merata, materil dan spiritual
berdasarkan Pancasila. Dikarenakan pembangunan di Provinsi
Kalimantan Selatan masih terpusat di kota Banjarmasin, maka
pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan belum dapat
dikatakan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Povinsi
Kalimantan Selatan. untuk itu wilayah lainnya juga perlu
dikembanangkan eselanjutnya walaupun sektor pertanian
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
70
mendominasi roda perekonomian di Provinsi Kalimantan
Selatan. Tetapi sektor lainnya tetap juga dikembangkan agar
dapat menyerap tenaga kerja dan berperan serta dalam
meningkatkan pendapatan masyarakat, yang ditunjang dengan
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di semua bidang
pembangunan.
4. Sejahtera
Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam
pembangunan. Pemerintah didalam setiap implementasi
kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang
hendak dicapai. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan
landasan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami
penurunan. Indikator tersebut adalah terjadi perlambatan tingkat
pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat Inflasi terutama untuk
kelompok makanan, gagalnya kebijakan dan program
pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat
ditundanya atau dihilangkannya program sosial.
5. Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan
(lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip
“memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor
yang harus dihadapi adalah bagaimana memperbaiki
kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan
pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Hal tersebut diatas
terkandung dua gagasan penting yaitu gagasan kebutuhan,
khususnya kebutuhan esensial kaum miskin yang harus diberi
prioritas utama dan gagasan keterbatasan, yang bersumber pada
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
71
kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan
lingkungan untuk memenuhi kebututuhan kini dan hari depan.
Berdasarkan visi yang dijelaskan sebelumnya, maka
ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut
6. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat,
cerdas, dan terampil.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, dan
berorientasi pada pelayanan publik
8. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan
kearifan lokal
9. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung
percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
10. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber
daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan
sebagai berikut:
1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat,
Cerdas dan Terampil
Keberhasilan suatu bangsa atau daerah terkait dengan
keunggulan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi
saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima
dan mengadaptasi perubahan secara global, sehingga
masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu
memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi
langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya
meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi
Kalimantan Selatan yang mandiri dan berdaya saing tinggi
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
72
serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak
terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan
teknologi saat ini.
Kemandirian merupakan salah satu indikasi dan kriteria
manusia unggul, sedangkan ketaqwaan merupakan salah satu
indikasi dan kriteria manusia agamis.
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan
Berorientasi pada Pelayanan Publik
Birokrasi pemerintahan daerah tidak hanya menitikberatkan
kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada
kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja
baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan
yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam
menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu
menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan
publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan
akuntabilitas publik.
Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan
pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan
kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan
integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga
melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta
upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu,
dan kinerja aparatur pemerintah provinsi.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
73
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang
Berbasiskan Kearifan Lokal
Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan
budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan
hidup (way of life) yang mengakomodasi kebijakan (wisdom)
dan kearifan hidup. Kalimantan Selatan sebagai Provinsi yang
masih memegang teguh kearifan lokal sebagai identitas
wilayah, kiranya perlu mengembangkan kebudayaan wilayah
sehingga menjadi destinasi yang menarik. Walaupun ada
upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi, tidak
ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh
menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang
makin pragmatis dan konsumtif.
Kearifan lokal yang menuntun masyarakat ke dalam hal
pencapaian kemajuan dan keunggulan, etos kerja, serta
keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial. Dalam hal
keharmonisan sosial dan budaya, hampir semua budaya di
Indonesia mengenal prinsip gotong royong dan toleransi.
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung
Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya
Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan
transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung
dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.
Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-
fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan,
instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk
berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
74
Provinsi Kalimantan Selatan dalam perkembangannya perlu
mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial
budaya dengan membangun infrastruktur wilayah yang merata
dan berkeadilan.
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis
Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian
Lingkungan
Ketimpangan pembangunan antarwilayah sering terjadi dalam
kegiatan ekonomi suatu daerah dan memiliki dampak langsung
pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur
yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan
penduduk adalah Rasio Gini, dengan analisis semakin
mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata
pendapatan penduduknya.
Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan
berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang
pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan
dengan meningkatkan daya saing dan sumberdaya yang
dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan
perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki
tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan
kesejahteraan antarwilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kualitas lingkungan hidup merupakan keadaan lingkungan
yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi
kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan tiga kriteria, yakni
kualitas air, kualitas udara, dan luas tutupan hutan.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
75
Agar Pembangunan Kalimantan Selatan dalam 5 tahun
kedepan dapat lebih terarah dan lebih fokus, maka ditetapkan 13
(tiga belas) prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi
acuan, yaitu :
1. Kalsel Cerdas
2. Kalsel Sehat
3. Kalsel Terampil
4. Kalsel Beriman
5. Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik
6. Kalsel Berbudaya
7. Kalsel Aman
8. Kalsel menuju Tuan Rumah PON
9. Kalsel dengan Infrastruktur yang Berkualitas
10. Kalsel Sentra Pangan
11. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional
12. Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa
13. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas
Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting
dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan
kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam
rentang waktu Tahun 2016-2021. Tujuan dimaksud merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang
menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Dengan
memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah.
Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin
dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat
pembangunan.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
76
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang
akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Selatan dari
masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan
terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu,
sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur,
dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur
keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama
5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja
yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka
menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada
masing-masing misi dan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis,
Sehat, Cerdas dan Terampil
Untuk mencapai Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia
Yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil dilaksanakan
4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Cerdas,
Prioritas Kalsel Sehat, Prioritas Kalsel Terampil dan Prioritas
Kalsel Beriman.
Tujuan pada Misi ini : Meningkatkan Daya Saing Sumber
Daya Manusia
Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan
terpenting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan
kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas daya saing
sumber daya manusia baik di taraf nasional maupun
internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam
menata, mengolah dan membangun provinsi Kalimantan
Selatan secara kreatif dan produktif dengan memanfaatkan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
77
potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya
saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat
ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.
Guna meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia
Provinsi Kalimantan Selatan, maka sasaran pembangunan
yang harus dicapai adalah:
1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3) Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja,
4) Meningkatnya pemahaman keagamaan
5) Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan
Gender.
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan
Berorientasi pada Pelayanan Publik
Untuk mencapai Misi Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan
Yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
dilaksanakan 1 (satu) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel
dengan Pemerintah Daerah Berkinerja Baik.
Tujuan Misi ini : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik.
Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan,
akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi
supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang
dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Di samping itu, tata kelola penyelenggaraaan
pemerintahan yang baik harus melibatkan peran masyarakat
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
78
yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan
memberikan informasi mengenai penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Lebih lanjut, guna mewujudkan sistem pelayanan
pemerintahan yang akuntabel, maka sasaran yang harus
dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:
1) Meningkatnya Kualitas Layanan publik
2) Meningkatnya Pendanaan Daerah
3) Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah
4) Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Professional dan
Pemerintahan Akuntabel
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang
Berbasiskan Kearifan Lokal
Untuk mencapai Misi Memantapkan Kondisi Sosial Budaya
Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal dilaksanakan
3 (tiga) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Berbudaya,
Prioritas Kalsel Aman, dan Prioritas Kalsel Menuju Tuan
Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON).
Tujuan Misi :
a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam
pembangunan suatu daerah. Pemerintah Daerah di dalam
setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan
kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai.
Otonomi daerah atau desentralisasi memberikan
kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membangun dan
memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, sehingga
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
79
kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai, karena
pemerintah daerah mengetahui kebutuhan masyarakatnya.
Sasaran :
1) Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
2) Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, perlindungan
masyarakat
3) Terselenggaranya PON
b. Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasiskan
kearifan lokal
Budaya adalah kepercayaan, adat istiadat, norma-norma
artistik, kebiasaan makan, keahlian yang di peroleh bukan
dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan
masa lampau yang di dapat melalui pendidikan formal atau
informal, yang berfungsi untuk mempertahankan diri
(perlindungan), memperoleh kepuasan hidup, memenuhi
kebutuhan hidup, mengelola/memanfaatkan LH, sebagai
media adaptasi terhadap lingkungan alam, berisi etika
sebagai penuntun prilaku dan mengembangkan daya cipta.
Dengan demikian hakekat kebudayaan adalah perwujudan
dan penyaluran kepribadian manusia, yang sejak dahulu
lahir dari suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati
dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, untuk
itu diperlukan upaya perbaikan tingkah laku, melalui
aturan-aturan yang bersikan kewajibankewajiban,
tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan
yang dilarang dan tindakan –tindakan yang diijinkan
Kearifan budaya lokal harus dilestarikan sebagai salah satu
upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
80
Transformasi kearifan budaya lokal yang dikaji secara
multi disiplin dan transdisiplin dapat dikembangkan dan
diterapkan dalam meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat.
Sasaran :
1) Meningkatkan ketahanan budaya
2) Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin,
Kreatifitas, dan Kepedulian
3) Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat
Beragama
4) Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung
Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya
Untuk mencapai Misi Mengembangkan Infrastruktur Wilayah
yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan
Sosial Budaya dilaksanakan 1 (satu) prioritas Utama yaitu:
Prioritas Kalsel dengan infrastruktur yang berkualitas.
Tujuan pada Misi ini: Meningkatkan penyediaan dan
pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah
sesuai dengan tata ruang.
Keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus menciptakan
kebijakan pembangunan yang tepat dalam upaya
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus
menciptakan pemerataan pembangunan. Peningkatan laju
ekonomi tidak selalu dibarengi dengan pemerataan.
Kemiskinan tidak dapat dihilangkan dengan hanya
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
81
hal tersebut tidak lepas dari peran infrastruktur sebagai
katalisator baik percepatan pembangunan perekonomian
maupun pembangunan sosial yang bersifat pemerataan
keseluruhan wilayah. Dengan keberadaan pembangunan
infrastruktur diharapkan mendukung secara fisik terhadap
pembangunan sektor lainnya.
Lebih lanjut, guna mewujudkan pemerataan pembangunan
seluruh wilayah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk
pencapaian tujuan ini adalah:
1) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar.
Sasaran ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur
dasar yang harus tersedia disetiap individu masyarakat,
seperti ketersediaan air minum, ketersediaan prasarana
sanitasi, ketersediaan listrik masyarakat, dan ketersediaan
telekomunikasi.
2) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
Perekonomian.
Sasaran ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur
yang mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian
seperti ketersediaan sarana prasarana konektivitas antar
wilayah, ketersediaan tampungan air dan ketersediaan
pembangkit listrik yang memadai.
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis
Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian
Lingkungan
Untuk mencapai Misi Mengembangkan Daya Saing Ekonomi
Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan
Memperhatikan Kelestarian Lingkungan yang dilaksanakan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
82
dengan 4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Sentra
Pangan, Prioritas Kalsel Menuju Salah satu Destinasi Wisata
Nasional, Prioritas Kalsel Menuju Daerah Industri,
Perdagangan dan Jasa, dan Prioritas Kalsel Menuju
Lingkungan Berkualitas.
Tujuan Misi ini:
a. Meningkatkan daya saing Perekonomian
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan
pendapatan daerah disertai dengan perubahan fundamental
dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan
pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan
teknologi saat ini, menuntut adanya kesiapan masyarakat
untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara
global. Masyarakat harus mampu memanfaatkan
kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung
perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan
kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya
saing tinggi menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari
pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat
ini. Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian
masyarakat yang berkelanjutan maka perlu untuk
dilakukan penggalangan partisipasi masyarakat secara aktif
dan membuka pintu kemitraan yang berasas “win-win
solution”.
Sasaran:
1) Terwujudnya Mandiri Pangan
2) Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
83
3) Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri,
Perdagangan dan Jasa
4) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata
5) Meningkatnya Nilai Investasi dalam Aktivitas
Perekonomian
b. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Tidak dapat dipungkiri, lingkungan yang sehat dan asri
merupakan dambaan bagi semua orang. Secara sederhana
kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan
lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara
optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu
wilayah. Komponen-komponen di dalam lingkungan hidup
yang membentuk suatu sistem kehidupan yang disebut
ekosistem. Suatu ekosistem akan menjamin
keberlangsungan kehidupan apabila lingkungan itu dapat
mencukupi kebutuhan minimum dari kebutuhan
organisme. Lebih lanjut, guna mewujudkan lingkungan
hidup yang sehat dan asri maka sasaran yang harus
dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah Menurunnya
kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan indikator
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
84
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Untuk jangka menengah, maka tujuan yang ingin dicapai
oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ialah
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adapun Sasaran Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah
Meningkatnya pendanaan daerah.
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Misi 2 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
Prioritas : Kalsel dengan Pemerintahan Daerah Berkinerja Baik
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kond
isi
Awal
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke- Kond
isi
Akhir 1 2 3 4 5
Mewujudkan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik
Meningkatnya
pendanaan
daerah
Kemandirian
Fiskal (PAD
terhadap APBD)
53,24
%
56,32
%
58,37
%
58,33
%
58,31
%
58,28
%
58,95
%
4.3. Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah faktor terpenting dalam proses
perencanaan yang merupakan rencana secara menyeluruh serta
terpadu dari organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuannya. Strategi meliputi
penetapan kebijaksanaan program operasional, dan kegiatan
aktivitas dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, serta
keadaan lingkungan yang dihadapi.
Selanjutnya Strategi ini diharapkan dapat memberikan
arahan dan dorongan kegiatan operasional bagi setiap pelaksana
kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dengan demikian akan timbul kesatuan gerak dan langkah seluruh
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
85
komponen organisasi, dalam rangka menuju visi yang telah
ditetapkan.
Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran
pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan
sasaran jangka menengah SKPD.
Tabel. 4.3.a. Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Kemandirian Fiskal (PAD
terhadap APBD).
Faktor Eksternal
Faktor Internal
Peluang :
1. UU No. 32 Tahun 2004
2. UU No. 28/2009
3. Tujuan politik
4. Kuantitas Wajib Pajak
Tantangan:
1. Krisis ekonomi
2. Krisis kepercayaan terhadap
pemerintah
3. Tuntutan masyarakat
Kekuatan :
1. Kuantitas SDM
2. Dana
3. Komitmen
4. Program Kerja
Alternatif Strategi :
1. Memberdayakan personil
yang dimiliki untuk
melakukan penagihan
piutang Pajak Kendaraan
Bermotor
2. Mengalokasikan dana untuk
kegiatan publikasi tentang
pelayanan dan kesadaran
masyarakat akan pentingnya
Pajak bagi pembangunan
Alternatif Strategi :
1. Melakukan publikasi untuk
mensosialisasikan
pelayanan agar
menumbuhkan kepercayaan
masyarakat dan kesadaran
untuk membayar pajak
Kelemahan:
1. Kualitas SDM
2. Data yang valid
3. Belum optimal pelayanan
4. Birokrasi
Alternatif Strategi :
1. Memberikan pendidikan dan
pelatihan untuk
meningkatkan kualitas SDM
baik dalam hal pelayanan
maupun kinerja
Alternatif Strategi :
1. menyederhanakan thapan
birokrasi terutama dalam
hal pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor agar
menarik minat masyarakat
untuk membayar
Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah Peningkatan
kualitas Pengelolan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai
berikut :
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
86
Strategi Berdasarkan kekuatan dan peluang :
1. Memberdayakan personil yang dimiliki untuk melakukan
penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor
2. Mengalokasikan dana untuk kegiatan publikasi tentang
pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pajak
bagi pembangunan
Strategi Berdasarkan kekuatan dan tantangan :
Melakukan publikasi untuk mensosialisasikan pelayanan agar
menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan kesadaran untuk
membayar pajak
Strategi Berdasarkan kelemahan dan peluang :
Memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kualitas SDM baik dalam hal pelayanan maupun kinerja
Strategi Berdasarkan kelemahan dan tantangan :
menyederhanakan tahapan birokrasi terutama dalam hal
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor agar menarik minat
masyarakat untuk membayar
Dengan mempertimbangkan perkembangan keuangan
daerah, maka kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan selama periode tahun 2016-2021 yaitu
Pengembangan sumber-sumber Pendanaan Pembangunan.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
87
Tabel 4.3.b. Strategi dan Kebijakan
Misi 2 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
Prioritas : Kalsel dengan Pemerintahan Daerah Berkinerja Baik
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik
Meningkatnya
pendanaan
daerah
Kemandirian
Fiskal (PAD
terhadap APBD)
Pengembangan sumber-sumber Pendanaan
Pembangunan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
88
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara
menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan
lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu
elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah
ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.
Penyusunan program juga mengacu Permendagri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan
umum pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2021. Program dirumuskan untuk menjawab
permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Adapun Program pada RPJMD yang diusung oleh Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan.
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
89
Program pada RPJMD tersebut dirincikan kembali ke program
dan kegiatan pada SKPD dengan ditetapkan target capaian pada
setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana
berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan
alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan
lainnya.
Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 tahun ke depan,
maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Kesekretariatan ;
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan
kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9) Penyediaan Makanan dan Minuman
10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12) Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda
Provinsi Kalsel
13) Inventarisasi dan Penilaian Aset / Barang
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
90
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
dengan kegiatan :
1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6) Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur
9) Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer
10) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur,dengan kegiatan :
Pendidkan dan Pelatihan Formal
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2) Penyusunan Program Kerja
3) Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
91
2. Bidang Pajak dan Retribusi ;
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
1) Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi
Kalsel
2) Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
3) Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan
Retribusi Daerah
3. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan ;
Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
1) Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak
2) Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak
3) Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan
4. Bidang Pengembangan Pendapatan ;
Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
1) Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah
2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
3) Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah
5. Bidang Pembinaan dan Pengawasan ;
Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
92
Dalam rangka mendukung upaya Pengarusutamaan Gender
(PUG), maka dibuat data terpilah antara laki-laki dan perempuan
yang diakomodir dalam kegiatan Peningkatan Penerimaan Lain-lain
Pendapatan pada Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan terkait dengan adanya penerimaan Lumpsum Payment
berupa pemungutan sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu
pendapatan daerah dari jenis penerimaan lain-lain pendapatan
dimana pemungutan tersebut dilakukan oleh petugas pemungut
pada masing-masing UPPD se Kalsel dengan perbandingan jumlah
petugas pemungut sebanyak 8 (delapan) orang laki-laki dan 7
(tujuh) orang perempuan. Hal ini menandakan bahwa komposisi
laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ini hampir sebanding.
5.2. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang ditetapkan oleh organisasi yang mana dalam hal ini adalah
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Indikator
Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur
serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Adapun indikator
kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
yaitu:
a. Meningkatnya Kualitas Administrasi Perkantoran.
b. Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan Kinerja
dan Keuangan.
c. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur.
d. Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur.
e. Kemandirian Fiskal (PAD terhadap APBD).
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
93
5.3. Kelompok Sasaran
Kelompok Sasaran dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran adalah “Masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait”.
5.4. Pendanaan Indikatif
Sedangkan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
Kegiatan, Pendanaan Indikatif/Kebutuhan Dana serta
Kondisi/Sasarannya pada Renstra Dinas Pendapatan Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 tertuang selengkapnya pada
tabel berikut :
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
94
Tabel 5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja (Outcome), Pendanaan Indikatif/Kebutuhan Dana serta Kondisi/Sasaran 2016-2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021 AWAL AKHIR
Meningkatnya kualitas adm.i perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya administrasi surat menyurat 323.960.000 294.618.000 309.348.900 324.816.345 341.057.162 358.110.020 0% 100%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya sumber daya komunikasi, air dan
listrik
7.319.634.000 9.438.570.000 9.910.498.500 10.406.023.425 10.926.324.596 11.472.640.826 0% 100%
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya administrasi keuangan 925.800.000 1.030.800.000 1.082.340.000 1.136.457.000 1.193.279.850 1.252.943.843 0% 100%
4 Penyediaaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 744.800.000 887.600.000 931.980.000 978.579.000 1.027.507.950 1.078.883.348 0% 100%
5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2.701.370.000 2.745.630.000 2.882.911.500 3.027.057.075 3.178.409.929 3.337.330.425 0% 100%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen inst listrik dan
penerangan
144.000.000 139.475.000 146.448.750 153.771.188 161.459.747 169.532.734 0% 100%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perUndang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan buku per Uuan 386.720.000 393.400.000 413.070.000 433.723.500 455.409.675 478.180.159 0% 100%
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya logistik kantor 1.314.770.000 1.276.220.000 1.340.031.000 1.407.032.550 1.477.384.178 1.551.253.386 0% 100%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 1.344.275.000 1.374.025.000 1.442.726.250 1.514.862.563 1.590.605.691 1.670.135.975 0% 100%
10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terwujudnya keg koord dan konsul ke luar
daerah
765.645.000 2.789.247.500 2.928.709.875 3.075.145.369 3.228.902.637 3.390.347.769 0% 100%
11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terwujudnya keg koord ke dalam daerah 1.156.200.000 1.858.120.000 1.951.026.000 2.048.577.300 2.151.006.165 2.258.556.473 0% 100%
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Tersedianya dokumentasi dan publikasi 817.925.000 857.416.250 900.287.063 945.301.416 992.566.486 1.042.194.811 0% 100%
13 Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang Terinventarisirnya aset 201.230.000 201.230.000 211.291.500 221.856.075 232.948.879 244.596.323 0% 100%
Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur
1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kuantitas sapras 813.650.000 900.050.000 945.052.500 992.305.125 1.041.920.381 1.094.016.400 0% 100%
2 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kuantitas sapras 3.707.470.000 3.707.470.000 3.892.843.500 4.087.485.675 4.291.859.959 4.506.452.957 0% 100%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Meningkatnya kualitas sapras 40.000.000 40.000.000 42.000.000 44.100.000 46.305.000 48.620.250 0% 100%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya kualitas sapras 6.772.260.000 7.028.533.700 7.379.960.385 7.748.958.404 8.136.406.324 8.543.226.641 0% 100%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kualitas sapras 768.400.000 1.439.253.500 1.511.216.175 1.586.776.984 1.666.115.833 1.749.421.625 0% 100%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya kualitas sapras 228.000.000 292.000.000 306.600.000 321.930.000 338.026.500 354.927.825 0% 100%
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kualitas sapras 39.500.000 39.500.000 41.475.000 43.548.750 45.726.188 48.012.497 0% 100%
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Meningkatnya kualitas sapras 37.000.000 55.250.000 58.012.500 60.913.125 63.958.781 67.156.720 0% 100%
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Meningkatnya kualitas sapras 25.000.000 256.270.000 269.083.500 282.537.675 296.664.559 311.497.787 0% 100%
10 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Meningkatnya kualitas sapras 4.215.850.000 4.215.850.000 4.426.642.500 4.647.974.625 4.880.373.356 5.124.392.024 0% 100%
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Terpenuhinya pakaian seragam 650.000.000 750.000.000 0% 100%
2 Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatnya kualitas SDM aparatur 458.000.000 480.900.000 504.945.000 530.192.250 556.701.863 584.536.956 0% 100%
Meningkatnya Kualitas Dok. Perenc. dan Lap. Kinerja dan Keu
1 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja 27.450.000 28.950.000 30.397.500 31.917.375 33.513.244 35.188.906 0% 100%
2 Evaluasi Renstra SKPD Terevaluasinya renstra 25.000.000 0% 100%
3 Penyusunan program kerja Tersusunnya program kerja dan anggaran 34.600.000 41.600.000 43.680.000 45.864.000 48.157.200 50.565.060 0% 100%
4 Pelaksanaan Pengelolaan penatausahaan keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan 216.782.000 250.202.000 262.712.100 275.847.705 289.640.090 304.122.095 0% 100%
Kemandirian Fiskal (PAD terhadap APBD)
1 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Terwujudnya penerimaan bagi hasil pajak 232.000.000 232.000.000 243.600.000 255.780.000 268.569.000 281.997.450 0% 100%
2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Meningkatnya pengembangan SIM 1.147.485.000 1.272.955.000 1.336.602.750 1.403.432.888 1.473.604.532 1.547.284.758 0% 100%
3 Penyusunan perencanaan pendapatan daerah Tersusunnya rencana pendapatan daerah 161.335.000 166.715.000 175.050.750 183.803.288 192.993.452 202.643.124 0% 100%
4 Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Terwujudnya penerimaan bagi hasil bukan pajak 560.213.000 686.565.000 720.893.250 756.937.913 794.784.808 834.524.049 0% 100%
5 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Terwujudnya penerimaan lain-lain pendapatan 174.250.000 174.250.000 182.962.500 192.110.625 201.716.156 211.801.964 0% 100%
6 Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah Terevaluasinya penerimaan daerah 144.900.000 146.630.000 153.961.500 161.659.575 169.742.554 178.229.681 0% 100%
7 Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terwujudnya penerimaan pajak dan retribusi daerah 325.770.000 341.270.000 358.333.500 376.250.175 395.062.684 414.815.818 0% 100%
8 Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keu. Terbina dan terawasinya pendapatan dan pengelolaan keuangan590.330.000 690.839.000 725.380.950 761.649.998 799.732.497 839.719.122 0% 100%
9 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terwujudnya penerimaan pajak kendaraan bermotor 2.983.085.000 3.240.745.000 3.402.782.250 3.572.921.363 3.751.567.431 3.939.145.802 0% 100%
Nilai IKM rata-
rata seluruh
Samsat se
Kalsel
10 Kualitas Pelayanan SAMSAT Prov.Kalsel. Meningkatnya kualitas pelayanan samsat 5.386.057.000 3.958.801.000 4.156.741.050 4.364.578.103 4.582.807.008 4.811.947.358 0% 100%
47.235.716.000 52.972.950.950 56.271.598.498 58.402.678.422 61.322.812.343 65.163.952.961
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
KONDISI/SASARANINDIKATOR
KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR OUTCOME
PENDANAAN INDIKATIF/ KEBUTUHAN DANA
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rasio
pendapatan asli
daerah
terhadap
pendapatan
daerah
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
95
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penentuan indikator kinerja dan target kinerja Renstra Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021. Adapun
Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
adalah Kemandirian Pendapatan Daerah.
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
No. Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-
1 2 3 4 5 6
1.
Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik
Meningkatnya
pendanaan
daerah
Kemandirian
Fiskal (PAD
terhadap APBD) 56,32
%
58,37
%
58,33
%
58,31
%
58,28
%
58,95
%
RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| TAHUN 2016-2021
96
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan, adalah sebagai pengatur arah
perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang
dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholdernya. Hal ini
merupakan menifestasi dari respon Dinas Pendapatan Provinsi
Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya baik internal
maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan
memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang
efektif.
Selanjutnya Rencana Strategis ( RENSTRA ) ini diharapkan
mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat
memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan
mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu
semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama
seluruh pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan
Selatan akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada
dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak
langsung serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT, sebagai
penentu terhadap segala keberhasilan.
Lampiran I Tabel Pencapaian Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN DAERAH 2.531.602.747.571,00 3.823.475.381.351,00 4.411.660.047.000,00 4.808.702.461.000,00 4.887.311.158.000,00 3.148.042.883.313,37 4.381.683.461.959,91 4.388.643.077.425,72 4.842.903.618.040,00 4.756.188.618.993,91 124,350 114,599 99,478 100,711 97,317 3.893.860.159.230,50 4.482.787.261.837,75
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.468.951.157.571,00 2.270.670.729.591,00 2.687.435.878.500,00 2.920.893.545.000,00 2.934.170.710.000,00 1.868.594.744.036,27 2.517.557.134.201,11 2.540.111.836.810,72 2.948.443.941.504,00 2.694.010.483.420,91 127,206 110,873 94,518 100,943 91,815 2.336.987.827.665,50 2.703.292.715.772,75
Dana Perimbangan (DP) 979.222.552.000,00 1.208.483.562.000,00 1.373.114.981.000,00 1.531.315.476.000,00 1.474.663.272.000,00 1.195.565.014.393,00 1.534.463.778.392,00 1.505.123.319.103,00 1.523.714.615.711,00 1.576.111.339.450,00 122,093 126,974 109,614 99,504 106,879 1.273.034.142.750,00 1.396.894.322.750,00
Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah
83.429.038.000,00 344.321.089.760,00 351.109.187.500,00 356.493.440.000,00 478.477.176.000,00 83.883.124.884,10 329.662.549.366,80 343.407.921.512,00 370.745.060.825,00 486.066.796.123,00 100,544 95,743 97,807 103,998 101,586 283.838.188.815,00 382.600.223.315,00
Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -Uraian
Rata-rata Pertumbuhan
Lampiran II Tabel Pencapaian Belanja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
A Program Administrasi Perkantoran 7.065.137.000 8.904.124.500 13.820.678.000 13.792.985.100 15.436.664.500 5.392.968.984 6.520.870.654 9.961.868.671 9.227.993.745 12.125.080.288
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 199.800.000 226.400.000 333.400.000 195.900.000 324.400.000 180.804.500 179.439.500 200.836.500 169.618.500 292.850.470 90,49 79,26 60,24 86,58 90,27
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
942.000.000 1.533.000.000 3.002.000.000 2.840.000.000 4.890.000.000 531.494.650 745.753.281 1.971.283.500 2.251.490.834 3.757.031.349 56,42 48,65 65,67 79,28 76,83
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 489.200.000 519.600.000 522.600.000 484.600.000 507.600.000 468.600.000 465.150.000 464.150.000 454.200.000 480.300.000 95,79 89,52 88,82 93,73 94,62
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 612.350.000 741.739.000 906.557.000 788.394.500 704.824.500 508.344.800 608.478.000 767.791.000 727.379.500 611.466.000 83,02 82,03 84,69 92,26 86,75
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.262.836.000 2.534.090.000 2.180.530.000 2.489.800.000 2.586.800.000 1.931.213.565 1.750.491.150 1.805.984.000 1.354.342.950 1.810.285.000 85,34 69,08 82,82 54,40 69,98
6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
114.000.000 114.000.000 124.000.000 124.000.000 124.000.000 71.171.200 66.739.348 112.139.400 103.355.575 96.935.000 62,43 58,54 90,44 83,35 78,17
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
140.000.000 180.000.000 180.000.000 170.000.000 243.200.000 110.985.000 125.027.500 129.381.000 133.800.000 184.105.000 79,28 69,46 71,88 78,71 75,70
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000 20.000.000 40.000.000 1.133.760.000 1.078.000.000 7.310.000 7.525.000 7.740.000 805.276.000 969.873.605 36,55 37,63 19,35 71,03 89,97
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 533.520.000 661.900.000 1.307.316.000 1.067.400.000 869.310.000 310.540.600 480.574.700 788.753.050 453.978.500 641.272.500 58,21 72,61 60,33 42,53 73,77
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
550.000.000 750.000.000 845.880.000 1.250.000.000 1.032.086.000 510.047.803 706.951.000 516.042.500 864.353.962 996.650.381 92,74 94,26 61,01 69,15 96,57
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
359.000.000 560.880.000 950.000.000 1.323.200.000 1.236.200.000 339.203.956 534.555.000 949.492.900 1.021.846.700 1.205.620.000 94,49 95,31 99,95 77,23 97,53
12 Penyediaan jasa Dokumentasi dan Publikasi 500.031.000 208.650.000 1.806.300.000 1.538.030.600 1.198.254.000 191.800.000 183.300.000 1.364.900.000 691.172.724 739.578.883 38,36 87,85 75,56 44,94 61,72
13 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 192.400.000 631.365.500 1.260.680.000 226.552.910 495.547.675 768.926.621 117,75 78,49 60,99
14 Penyediaan Bahan Kesehatan 52.500.000 52.500.000 56.000.000 62.000.000 32.924.000 41.425.000 49.800.000 21.900.000 62,71 78,90 88,93 35,32
15 Kearsipan dan Perpustakaan 118.800.000 116.500.000 99.000.000 107.000.000 83,33 91,85
16 Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang 150.000.000 170.000.000 308.915.000 213.100.000 463.490.000 4.900.000 138.414.500 73.023.200 48.378.500 210.212.100 3,27 81,42 23,64 22,70 45,35
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
8.331.626.000 11.544.164.500 22.762.102.000 19.261.522.400 18.471.282.000 5.820.071.959 8.910.207.754 19.210.508.925 14.675.892.236 15.899.057.936
17 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.605.050.000 393.450.000 1.409.900.000 1.213.250.000 1.334.750.000 1.222.219.000 337.705.500 1.125.043.500 807.150.000 1.200.718.250 76,15 85,83 79,80 66,53 89,96
18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.027.642.700 6.200.449.500 11.259.790.000 8.382.762.400 4.792.585.000 1.418.332.285 4.934.239.927 10.106.167.270 5.822.395.946 4.287.510.700 69,95 79,58 89,75 69,46 89,46
19 Pengadaan Meubeler 931.270.000 616.384.000 66,19
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 55.000.000 75.000.000 75.000.000 45.000.000 60.000.000 47.417.000 36.388.000 58.020.000 39.592.700 23.165.000 86,21 48,52 77,36 87,98 38,61
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 782.600.000 948.600.000 1.498.550.000 3.422.450.000 4.937.922.000 616.266.480 791.024.237 1.294.751.605 2.737.979.585 4.011.639.830 78,75 83,39 86,40 80,00 81,24
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
664.222.300 899.850.000 1.429.200.000 480.100.000 493.700.000 338.953.444 513.809.881 731.727.778 188.649.512 283.645.095 51,03 57,10 51,20 39,29 57,45
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
482.950.000 558.150.000 558.150.000 399.000.000 418.000.000 70.592.900 136.424.250 333.708.982 323.723.840 379.285.414 14,62 24,44 59,79 81,13 90,74
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
52.000.000 55.000.000 130.000.000 103.500.000 65.000.000 3.250.000 9.150.000 22.849.500 40.943.347 33.440.000 6,25 16,64 17,58 39,56 51,45
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 50.000.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 40.000.000 35.866.000 26.275.000 26.500.000 19.850.000 29.190.000 71,73 65,69 66,25 99,25 72,98
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 45.000.000 55.000.000 45.000.000 15.000.000 26.000.000 8.060.000 13.842.727 11.209.000 9.967.528 12.538.000 17,91 25,17 24,91 66,45 48,22
27 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.635.891.000 2.318.665.000 6.316.512.000 5.180.460.000 6.303.325.000 1.442.730.850 2.111.348.232 5.500.531.290 4.685.639.778 5.637.925.647 88,19 91,06 87,08 90,45 89,44
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 271.200.000 377.400.000 375.750.000 178.850.000 216.477.000 333.381.000 305.092.500 173.004.000
28 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
271.200.000 377.400.000 375.750.000 178.850.000 216.477.000 333.381.000 305.092.500 173.004.000 79,82 88,34 81,20 96,73
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
616.180.000 449.510.000 651.240.000 437.040.000 516.812.000 333.320.900 296.534.380 351.213.286 282.867.818 285.687.149
28 Evaluasi Renstra SKPD 15.000.000 15.000.000 10.675.000 6.400.000 71,17 42,67
29 Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan
Keuangan
376.260.000 214.080.000 285.940.000 166.090.000 178.662.000 204.319.900 129.860.580 165.976.886 120.126.210 121.822.849 54,30 60,66 58,05 72,33 68,19
30 Penyusunan Program Kerja dan Laporan
Akuntabilitas
239.920.000 235.430.000 365.300.000 255.950.000 323.150.000 129.001.000 166.673.800 185.236.400 152.066.608 157.464.300 53,77 70,80 50,71 59,41 48,73
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
503.100.000 621.100.000 783.250.000 442.750.000 307.800.000 216.730.000 112.825.000 398.082.800 307.142.900 212.421.750
31 Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Insani
503.100.000 621.100.000 783.250.000 442.750.000 307.800.000 216.730.000 112.825.000 398.082.800 307.142.900 212.421.750 43,08 18,17 50,82 69,37 69,01
E Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
4.188.760.000 5.272.126.000 9.510.330.000 9.335.165.000 9.377.144.000 2.414.444.062 3.424.972.402 6.054.018.839 5.779.942.168 7.141.675.566
32 Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak 521.359.000 517.375.000 1.894.370.000 225.625.000 180.518.000 210.575.400 176.088.490 648.027.216 135.951.185 132.938.000 40,39 34,03 34,21 60,26 73,64
33 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 764.840.000 831.650.000 917.430.000 1.448.010.000 1.258.464.000 317.407.400 651.463.404 725.094.000 915.322.350 1.061.919.500 41,50 78,33 79,04 63,21 84,38
34 Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi
Kalsel
142.500.000 484.790.000 624.000.000 306.650.000 421.185.000 139.500.000 465.366.000 393.156.700 210.128.000 384.267.900 97,89 95,99 63,01 68,52 91,23
35 Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 312.620.000 285.380.000 503.800.000 478.260.000 521.657.000 142.391.002 163.212.500 208.781.570 274.649.150 326.002.794 45,55 57,19 41,44 57,43 62,49
36 Pengadaan Samsat Corner 749.200.000 161.000.000 747.065.000 160.722.222 99,72 99,83
37 Optimalisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan 19.850.000 98.870.000 144.500.000 135.000.000 317.574.000 50.684.300 75.571.450 98.746.350 203.439.670 0,00 51,26 52,30 73,15 64,06
38 Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah 99.500.000 241.340.000 217.660.000 153.000.000 144.220.000 64.022.000 99.010.220 103.190.179 111.231.400 117.788.057 64,34 41,03 47,41 72,70 81,67
39 Optimalisasi Pendapatan Daerah 275.760.000 164.840.000 200.140.000 219.450.000 156.681.000 159.869.835 101.379.700 115.493.100 131.035.800 117.564.844 57,97 61,50 57,71 59,71 75,03
40 Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi
Daerah
479.830.000 448.360.000 276.450.000 176.100.000 481.796.000 233.295.825 96.813.970 137.700.040 117.923.476 181.522.495 48,62 21,59 49,81 66,96 37,68
41 Razia Kendaraan Bermotor 1.070.106.000 1.619.606.000 3.428.790.000 958.654.000 1.392.598.500 2.572.731.900 89,58 85,98 75,03
42 Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
502.395.000 579.915.000 553.990.000 642.580.000 516.336.000 188.728.600 228.355.318 327.207.684 251.040.260 402.582.000 37,57 39,38 59,06 39,07 77,97
43 Pelayanan Kesamsatan 1.781.760.000 2.309.522.000 1.171.935.500 2.081.996.640 65,77 90,15
44 Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Kendaraan
Bermotor Alat Berat
1.416.780.000 815.191.000 266.060.600 270.533.666 18,78 33,19
45 Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor
2.190.950.000 2.254.000.000 1.935.195.875 1.861.120.000 88,33 82,57
20.704.803.000 27.062.225.000 47.905.000.000 43.645.212.500 44.288.552.500 14.177.535.905 19.481.887.190 36.309.073.521 30.578.931.367 35.836.926.689 0JUMLAH BELANJA
Rata-rata Pertumbuhan (%)No. Program / Kegiatan
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)