LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR

KE KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN TANGGAL 20 FEBRUARI 2017

KOMISI V DPR RI JAKARTA, 2017

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Lebak- Banten 2017 Hal 2

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN . 3

I.1. Maksud dan Tujuan ...3

I.2. Lokasi dan Waktu .. 3

I.3. Agenda Kunjungan ... 3

I.4. Daftar Anggota Rombongan 4

II. HASIL KUNJUNGAN DAN TEMUAN LAPANGAN ... 5

III. REKOMENDASI .........14

IV. PENUTUP ....... 15

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Lebak- Banten 2017 Hal 3

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR

KE KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

TANGGAL 20 FEBRUARI 2017

=======================================

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Lebak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia.

Ibukotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan

Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan

Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten

Pandeglang di barat.

Luas Wilayah Kabupaten Lebak : 330.507,16 Ha (34,20% dari luas Propinsi

Banten)

Administrasi Pemerintahan terdiri dari 28 Kecamatan, 340 Desa dan 5

Kelurahan dengan Jumlah Penduduk:1.269.812 jiwa (2015), Jumlah Penduduk

dgn tingkat kesejahteraan di bawah 30%: 499.725 jiwa (PBDT 2015), Jml RT

kesejahteraan di bawah 30% : 125.364 RT (PBDT 2015)

Visi kabupaten Lebak yaitu Menuju Kabupaten Lebak yang Maju, Berdaya

saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan

Ekonomi Kerakyatan.

I.1 Maksud dan Tujuan

1. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung program-

program pembangunan infrastruktur yang dibiayai langsung dari APBN.

2. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang

mungkin masih ada pada bidang infrastruktur di Kabupaten Lebak Provinsi

Banten, sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin.

3. Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Lebak terkait

pembangunan Infrastruktur, yang pembiayaanya melalui APBN.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Lebak- Banten 2017 Hal 4

Sedangkan, tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja ini adalah dalam rangka

melaksanakan sebagian fungsi dan tugas Dewan, khususnya yang berkaitan dengan

fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

I.2. Lokasi dan Waktu

1. Pelaksanaan Kunjungan dan Pertemuan diadakan pada Tanggal 20 Februari

2017;

2. Lokasi Provinsi Banten, terutama di Kabupaten Lebak.

1.3. Agenda Kunjungan

1. Peninjauan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Lebak Provinsi

Banten;

2. Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Lebak bersama SKPD terkait serta

seluruh Mitra Komisi V DPR RI;

3. Peninjauan Pembangunan Bendungan Serbaguna Karian Kecamatan

Rangkasbitung;

4. Peninjauan Jembatang Gantung Bojong Apus.

I.4. Daftar Anggota Rombongan

Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke

Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

NO. NO.

ANGG. N A M A FRAKSI KET.

1. A-457 MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M. F.PD

PIMP/KETUA TIM

2. A-225

Ir. RENDHY M. AFFANDY

LAMADJIDO, MBA F-PDIP ANGGOTA

3. A-237 Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING F-PG ANGGOTA

4. A-311 HAMKA B. KADY F-PG ANGGOTA

5. A-390 H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE F-GERINDRA ANGGOTA

6. A-331 ADE REZKI PRATAMA, SE F-GERINDRA ANGGOTA

7. A-453 Drs. H. UMAR ARSAL F-PD ANGGOTA

8. A-466 Hj. HANNA GAYATRI, SH F-PAN ANGGOTA

9. A-45

NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ,

S.Th.I F-PKB ANGGOTA

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Lebak- Banten 2017 Hal 5

10. A-04 SAHAT SILABAN, SE F-NASDEM ANGGOTA

Mitra Komisi V yang turut mendampingi kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten

Lebak:

NO. NAMA KETERANGAN

KEMENTERIAN PUPR

1 Ir. Trisasongko Widianto,

Dipl.HE

Direktur PengembanganJaringan SDA

2 Tris Raditian, ST., MM Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian

3 Ir. Yudha Handita, MBA Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1 Eddi Direktur Pembinaan Keselamatan PerhubDar

2 Bagus Sunjoyo Kepala Otoritas Bandar Udara Kelas Utama wilayah I

KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI

1. Dr. Suprapedi Direktur SDA dan TTG Ditjen PPMD

2. Noviar Luthfi Direktur Sarana Prasarana Ditjen PDT

BASARNAS

1 Hendra Sudirmas Kepala Kantor SAR Jakarta

BMKG

1 Joko Siswanto Kepala Balai Besar MKG Wilayah II Ciputat

2 Parmin Kepala Stasiun Meteorologi Serang

3 Nosa Herdina Putra Staf Program dan Penyusunan Anggaran II

4 Oman Rahman Staf Program dan Penyusunan Anggaran III

II. HASIL KUNJUNGAN DAN TEMUAN LAPANGAN

Beberapa temuan lapangan terkait dengan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V ke

Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Banten;

a) Kondisi Jalan Nasional Jalan RangkasBitung Citeras sepanjang = 9.20 KM

(kondisi Rusak: Sta Kp Cisalam, jembatan Viaduct Kp Tutul, Jembatan Km

Curung Tutul);

b) Kondisi Jalan Nasional Jalan RangkasBitung Cigelung sepanjang=35.42 KM

(kondisi Rusak: pelintasan Kereta api Papanggo, tanjakan Bang Arum,

Simpang Guradog, Kp Pajangan);

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Lebak- Banten 2017 Hal 6

c) Kondisi Jalan Nasional Jalan Soekarno Hatta sepanjang=3.88 KM (Kondisi

Rusak: depan Pospol Mandala, Sumur Buang, by Pass, Jembatan Ciujung,

Depan Futsal);

d) Kondisi Jalan Nasional Jalan Simpang Bayah sepanjang = 32.11 KM

(kondisi Rusak: Sta 1+500, 1+600, 1+800, 2+000, 2+200, 2+500, 2+400,

2+500, 2+800);

e) Kondisi Jalan Provinsi Jalan Citeras Maja sepanjang 9.30 KM (kondisi

Rusak:Pintu Pelintasan KA Kopo);

f) Kondisi Jalan Provinsi Jalan Maja- Koleang sepanjang 16.20 KM (kondisi

Rusak: Citeras Koleang Sta 1+000-15+960).

2. Pertemuan Bupati dan SKPD Kabupaten Lebak;

a) Kondisi Infrastruktur Kabupaten Lebak

Jalan Poros Desa (2007 2016) :

Total : 5.647,00 Km

Penanganan : 1.693,31 Km

Anggaran : Rp. 505.699.747.000,-

Penanganan jembatan gantung : 13 15 unit / tahun Rp. 13 15 M / tahun

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Lebak- Banten 2017 Hal 7

b) Proyek Strategis Nasional Di Kabupaten Lebak

i. PERPRES 3 TAHUN 2016:

Tol Serang Panimbang;

Pembangunan Bendungan karian.

ii. RPJMN 2015-2019:

Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja-

Rangkasbitung-Merak;

Reaktivasi jalur KA antara Rangkasbitung-Labuan;

Pembangunan jalan Cikande-Rangkasbitung;

Pembangunan jalan Cipanas-Warungbanten-Bayah.

c) Kerusakan & Kerugian Akibat Banjir & Longsor (2017)

JENIS KERUSAKAN KERUGIAN (Rp)

Jalan 9 ruas 2.550.000.000

Jembatan Gantung 12 unit

2.840.600.000

Bendungan 9 unit 825.000.000

Permukiman :

Rusak Berat

Rusak Ringan

Terendam

186 rumah

217 rumah

1913 rumah

8.733.000.000

4.650.000.000

2.170.000.000

1.913.000.000

Sawah :

Terendam

Fuso

1.399,25 Ha

434,60 Ha

-

1.629.750.000

Pondok Pesantren 2 unit -

Mesjid 1 unit -

JUMLAH 25.311.350.000

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Lebak- Banten 2017 Hal 8

d) Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Lebak Per Kecamatan (Ha)

e) Kabupaten Lebak termasuk kabupaten tertinggal

Perpres 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-

2019, Kabupaten Lebak ditetapkan sebagai salah satu dari 122 kabupaten

tertinggal;

Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 2/2016 tentang Indeks Desa

Membangun dan Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarkat Desa Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan

Kemandirian Desa, dari 340 Desa di Kabupaten berstatus:

Desa Mandiri : -

Desa Maju : 4 Desa (1,18%)

Desa Berkembang : 82 Desa (24,12%)

Desa Tertinggal : 212 Desa (62,35%

Desa Sangat Tertinggal : 41 Desa (12,06)

f) Penanganan Daerah tertinggal:

1. Dilaksanakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

pendekatan pembangunan kewilayahan dan terpadu seluruh sektor;

2. Dittitkberatkan pada desa-desa tertinggal yang :

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Lebak- Banten 2017 Hal 9

- masih memiliki tingkat pelayanan infrastruktur yang rendah;

- Desa Pusat Pertumbuhan;

- Desa padat penduduk.

3. Sasaran Program Padat Karya

Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan;

Meningkatnya kemampuan masyarakat perdesaan dalam

penyelenggaraan infrastruktur perdesaan;

Memperluas upaya pembangunan dan penanganan wilayah desa-desa

miskin dan tertinggal;

Meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan;

Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur &

perekonomian perd