Upload
vobao
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BAPPEDA DAN LITBANG 2017
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LITBANG (BAPPEDA-LITBANG) Jalan Ki Hajar Dewantara, kompleks Perkantoran Padang Kempas Bintuhan Email : bappeda [email protected] Website : Bappeda .kaurkab.go.id
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena sampai saat ini masih di
karuniai hidayah dan petunjuknya. Sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
(Bappeda- Litbang) telah selesai disusun.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Bappeda ini sebagai salah satu bentuk
pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang pelaksanaan
program dan kegiatan satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2017, sesuai dengan
dokumen perencanaan Bappeda dan Litbang.
Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini
masih banyak terdapat kekurangannya baik dari segi substansial maupun redaksional,
namun kami telah berupaya menyusun Lakip ini disesuaikan dengan peraturan
berlaku.Akhirnya, kami mengucapkan semoga Lakip ini dapat menjadi masukan dan
pedoman bagi Bappeda dan Litbang sendiri khususnya dan para stakeholder pada
umumnya dalam peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih.
Bintuhan, Desember 2017
Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Kaur
Dr. ERSAN SYAHFIRI, MM
Nip. 19710606 199009 1 001
i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ………………………………………………………….. i
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang …………………………………………………. 1
1.2 Maksud dan Tujuan………. .………………………………….... 1
1.3 Ruang Lingkup …………………………………………………. 2
1.4 Struktur Organisasi……………………………………………… 2
1.5 Kedudukan, Tugas dan Wewenang ……………......................... 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Visi ……………………………………………………………... 4
2.2 Misi ……………………………………………………………... 5
2.3 Tujuan dan Sasaran ……...…………………………………….. 6
2.4 Program............................................…..……………………...... 9
2.5 Penetapan Kinerja ......…………………………………………... 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………… 11
3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kerja...………………...... 11
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja …………………………………..... 11
3.3 Aspek Keuangan ………………………………………………... 22
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………….. 20
LAMPIRAN
1
1.1 Latar Belakang
Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta
cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu dikembangkan dan diterapkan sistem
pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sehubungan dengan hal tersebut sebagai perwujudan pertanggungjawaban dan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, maka disusunlah laporan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil
pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa
setiap Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkunganya wajib
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam setiap tahun.
Guna memenuhi instruksi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kaur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun LAKIP tahun 2017.
1.2 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan untuk memberikan gambaran
tentang pelaksana pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab, sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana
pertanggungjawaban institusi atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2017.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi
pencapaian kinerja oleh manajemen Bappeda untuk upaya-upaya perbaikan kinerja
dimasa yang akan datang. Untuk setiap celah kerja yang ditemukan, manajemen Bappeda
BAB I
PENDAHULUAN
2
dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kinerjanya dapat
ditingkatkan secara berkelanjutan.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur ini adalah pertanggungjawaban kinerja
atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan
Kinerja tahun 2017 dan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur.
1.4 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur ( Lembaran Daerah
Kabupaten Kaur Tahun 2016 nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur
nomor: 09); terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Badan;
2. Unsur Wakil Pimpinan yaitu Sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris dan terdiri
dari:
a. Subag Perencanaan dan Pelaporan;
b. Subag Keuangan;
c. Subag Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur pelaksana yaitu:
a. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam
b. Bidang Sosial Budaya Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah .
d. Bidang Penelitian dan Pengembangan
e. Unit Pelaksana Teknis;
1.5 Kedudukan, Tugas dan Wewenang
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan serta untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah maka dipandang perlu
menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kaur.
3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan merupakan
unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
a. Merumuskan Kebijakan Teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian
dan Pengembangan.
b. Mengkoordinasikan Penyusunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian
dan Pengembangan.
c. Membina dan Melaksanakan Tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan.
d. Memberikan Pelayanan Penunjang Penyelengaraan Pemerintah Daerah Penelitian dan
Pengembangan.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mempunyai
wewenang:
1. Menyusun rencana pembangunan daerah jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang.
2. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan dengan perangkat daerah dan lembaga
lain yang terkait.
3. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan
perencanaan pembangunan daerah.
5. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah
untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut.
6. Memonitor pelaksanaan pembangunan daerah Penelitian dan Pengembangan.
7. Menyelenggarakan promosi dan pengembangan investasi daerah.
8. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.
4
2.1 Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaur harus dibawa, agar dapat eksis,
antisipatif dan inovatif serta merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang diinginkan. Dengan demikian visi merupakan gambaran keadaan masa
depan yang ingin dicapai serta merupakan pandangan yang kuat mengarah ke depan yang
memberi keyakinan bahwa suatu perkembangan akan terjadi. Perumusan visi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaur ini akan
memberi gambaran apa yang ingin dicapai oleh masyarakat Kabupaten Kaur di masa yang
akan datang, memberi arah dan fokus strategi perencanaan pembangunan, menjadi perekat
dan menyatu berbagai gagasan stretejik, mimiliki orientasi masa depan, menumbuhkan
komitmen bersama seluruh masyarakat, serta menjamin kesinambungan kepemimpinan
organisasi/instansi. Selanjutnya visi Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Kaur sebagai berikut :
”MEWUJUDKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KAUR DI TAHUN 2021”
Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaur
perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi untuk menghadapi berbagai
macam perubahan, tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
secara kelembagaan.
Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat secara global akan
mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kaur untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa
mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Mengutamakan pelayanan yang akan ikuti
dengan perubahan paradigma yang difokuskan pada aspek kemandirian, keunggulan dan
kearifan lokal masyarakat setempat. Perubahan tersebut harus bertahap, kosisten, dan
berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
5
2.1 Misi
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaur
dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan adanya misi, diharapkan seluruh pegawai
dan pihak terkait lain yang berkepentingan dapat mengenal Badan Perencanaan Pembangnan
Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaur dan mengetahui peran dan program-
programnya, serta hasil yang ingin diperoleh di masa yang akan datang.
Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan dari pihak yang
berkepentingan/terkait sebagai penentu (stakeholder) dan memberikan peluang untuk
perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Selanjutnya misi Badan Perencanaan
Pembagunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaur sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Sumberdaya Manusia (SDM)
Perencana Pembangunan Daerah dan Litbang ;
2. Memantapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan;
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan Daerah dan
Litbang ;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
Penjelasan Masing-masing Misi tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. Misi Kesatu:
Sebagai ”motor” penggerak perencanaan, Sumberdaya Manusia perencana
pembangunan menjadi sangat penting dan kunci keberhasilan proses perencanaan
pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung ada kemampuan dan keahlian para
perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner,
dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan
peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam
organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja terkait dengan
kesetiaan, logika dan etika.
2. Misi Kedua:
Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan
pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan
perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipatif aktif
6
seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan
keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan
mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan
pembangunan yang bersifat komprehensif dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu
memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi
keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah.
3. Misi Ketiga:
Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang
perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses
perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan
kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.
4. Misi Keempat:
Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima.
Pembangunan sarana dan prasarana perencanaan perlu dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun
ke depan. sehingga institusi perencana pembangunan dapat meningkatkan kemampuan
menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.
2.3. Tujuan dan Sasaran
2.3.1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan
sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Tujuan ditetapkan dengan pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun
guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.
7
TABEL 1
MISI-TUJUAN SKPD
No Misi Tujuan
1 Meningkatkan kualitas dan
profesionalisme SDM perencana
pembangunan Daerah Penelitian
dan Pengembangan
a. Meningkatkan kualitas SDM perencana
pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan
b. Meningkatkan efisien dan efektivitas
kinerja SDM perencana pembangunan
Penelitian dan Pengembangan
2. Memantapkan sistem perencanaan
pembangunan daerah Penelitian dan
Pengembangan
a. Menyusun sistem perencana pembangunan
Daerah Penelitian dan Pengembangan
b. Meningkatkan implementasi sistem
perencanaan pembangunan daerah
Penelitian dan Pengembangan
3. Meningkatkan kapasitas
kelembagaan perencana
pembangunan Daerah Penelitian
dan Pengembangan
a. Meningkatkan fungsi perencanaan
pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan.
a. Mewujudkan Pelayanan Prima
2.3.2. Sasaran
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,
dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
8
TABEL 2
TUJUAN – SASARAN
NO TUJUAN
SASARAN
URAIAN INDIKATOR
1 2 3 4
1.
MISI KESATU
Meningkatkan kualitas SDM
perencanaan pembangunan
a. Meningkatkan kualitas SDM perencana
pembangunan Daerah dan Litbang
melalui pendidikan formal dan teknis
fungsional
Prosentase meningkatkan SDM
perencana pembangunan Daerah dan
Litbang
2. Meningkatkan efsiensi dan
efektivitas kinerja SDM
perencana pembangunan
Daerah dan Litbang
a. Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan keuangan di
Bappeda dan Litbang
b. Meningkatkan koordinasi internal
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan keungan di Bappeda dan
Litbang
Meningkatnya koordinasi internal
1.
2.
MISI KEDUA
Menyusun sistem perencanaan
yang sesuai dengan kondisi
lokal.
Memantapkan iimplementasi
sistem perencanaan
pembangunan daerah Penelitian
dan Pengembangan.
a. Menyusun rencangan produk hukum
daerah perencanaan pembangunan
daerah.
a. Melaksanakan sosialisasi Sistem
Perencanaan pembangunan Daerah
serta melaksanakan pendampingan
Musrenbang kecamatan dan desa
b. Melaksanakan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah
Penelitian dan Pengembangan
c. Meningkatkan konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran serta
meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan
Daerah Penelitian dan Pengembangan
Tersusunnya rancangan produk hukum
daerah yang mengatur perencanaan
pembangunan daerah Penelitian dan
Pengembangan
Terlaksanya sosialisasi Sistem perencanaan pembangunan dan desa Terlaksanya asistensi Musrenbang
kecamatan dan desa terlaksananya
penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah Penelitian dan
Pengembangan.
Meningkatkan konsistensi antara
perencanaan penganggaran serta
meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan
1.
MISI KETIGA
Meningkatkan fungsi
perencanaan pembangunan
Daerah Penelitian dan
Pengembangan
a. Meningkatkan sosialisasi produk-
produk perencanaan pembangunan
Daerah Penelitian dan Pengembangan
b. Meningkatkan kualitas penelitan dan
kajian
c. Meningkatkan
koordinasi,monitoring,dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Meningkatkan sosialisasi produk-
produk perencanaan pembangunan
Daerah Penelitian dan Pengembangan
Meningkatkan kualitas penelitian dan
kajian
Meningkatkan koordinasi
monitoring,dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan
1.
MISI KEEMPAT
Mewujudkan pelayanan prima
a. Meningkatkan sarana dan prasarana
serta fasilitasi perencanaan
pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan dengan stakeholders
b. Meningkatkan fasilitas pendukung
data perencana pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Meningkatkan sarana dan prasarana
serta fasilitasi perencanaan
pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan dengan stakeholders.
Meningkatkan fasilitas pendukung data
perencana pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan
9
2.4. Program
Berikut ini program secara keseluruhan dalam RENSTRA 2016-2021 Bappeda dan
Litbang Kabupaten Kaur baik program dalam rangka mendukung pencapaian sasaran
strategis maupun program bersifat kesekretariatan/rutin:
Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan Daerah
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Perencanaan Target Kinerja/ Capaian Kinerja dan Keuangan.
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Pengembangan Data/Informasi
Pengembangan data / Informasi / Statistik Daerah
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Kerjasama Pembangunan.
Pengembangan Destinasi Wisata
Peningkatan Penerapan/ Teknologi Pertanian Perkebunan
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Perencanaan Sosial Budaya
Penelitian dan Pengembangan Iptek
Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2.5. Penetapan Kinerja
Penetapan kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dimaknai
10
sebagai dokumen yang memuat sasaran-sasaran strategis dalam RENSTRA yang akan
dicapai pada tahun tertentu, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan
pencapaian sasaran strategis beserta target yang harus dicapai, program/kegiatan dan
anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran strategis
dimaksud. Akan tetapi dalam Penetapan Kinerja Bappeda Daerah Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kaur tahun 2017 ini belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen penetapan kinerja
sebagaimana tersebut di atas. Hal ini antara lain disebabkan Dokumen RENSTRA 2016-2021
Bappeda Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaur belum begitu jelas
menggambarkan runtutan kaitan antara sasaran strategis, indikator, target pencapaian dan
program/kegiatan yang mendukung masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan
dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun. Namun demikian, pada LAKIP ini kami
tetap berusaha menyajikan Dokumen Penetapan Kinerja seoptimal mungkin sehingga mampu
mengukur kinerja Bappeda Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaur tahun
2017, dengan rincian: pada kolom sasaran strategis tetap memuat sasaran strategis
sebagaimana tercantum pada RENSTRA 2017-2021, kolom indikator kinerja berisikan out
put dari masing-masing kegiatan per program sedangkan kolom target berisikan target yang
akan dicapai dari masing-masing kegiatan per program.
Pada dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2017, total anggaran Belanja langsung
Bappeda Kabupaten Kaur sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp
8.610.863.197.10,- yang terdiri dari 18 program dengan 60 kegiatan yang mendukung
pencapaian masing-masing sasaran strategis dan 3 program dengan 21 kegiatan yang bersifat
kesekretariatan/rutin. Kemudian pada dokumen Penetapan Kinerja Perubahan tahun 2017,
total anggaran Belanja langsung Bappeda Kabupaten Kaur sesuai Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp 8.610.863.197.10 yang terdiri dari 21 program
dengan 60 kegiatan yang mendukung pencapaian masing-masing sasaran strategis dan
kesekretariatan/rutin. Untuk lebih lengkapnya, dokumen Penetapan Kinerja ini dapat dilihat
pada lampiran laporan ini.
11
3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja/pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan dokumen penetapan
kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur tahun 2017. Dokumen pengukuran kinerja
sebagai dasar pengukuran capaian kinerja mengingat telah mempertimbangkan ketersediaan
sumber daya dan anggaran yang tersedia di Bappeda Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur
tahun 2017. Dengan demikian akan didapatkan ukuran kinerja yang realistis dan mengacu
pada pencapaian RENSTRA 2017-2021 Bappeda Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur.
Pengukuran kinerja Bappeda Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur dilakukan dengan
mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat sebagai
penanggungjawab pelaksanaan. Pengukuran kinerja meliputi seluruh kinerja sasaran strategis
yang ingin dicapai pada tahun 2017. Hasil pengukuran tersebut dituangkan ke dalam form
pengukuran kinerja.
Mekanisme penghitungan adalah secara kuantitatif yakni dengan mengkuantifikasikan
data-data kualitatif berdasarkan bobot rasional kinerja masing-masing kegiatan dan
membandingkanya dengan dokumen penetapan kinerja. Kesulitan dalam merumuskan secara
tepat data-data kualitatif menjadi kuantitatif ini menyebabkan tidak terhindarkannya
kemungkinan bias dari penghitungan dan kesimpulan yang dihasilkan.
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja
Seperti telah dibahas pada bab terdahulu, RENSTRA 2017-2021 Bappeda Bappeda
dan Litbang Kabupaten Kaur belum begitu jelas menggambarkan runtutan kaitan antara
sasaran strategis, indikator, target pencapaian dan program/kegiatan yang mendukung
masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun selama kurun
waktu lima tahun. Sehingga agak menyulitkan melaksanakan pengukuran pencapaian kinerja
dengan baik dan akurat melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis.
Pada tahun anggaran 2017 ini setidaknya terdapat lima sasaran strategis yang coba
diwujudkan Bappeda Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur melalui berbagai program
kegiatan, lima sasaran strategis tersebut sebagai berikut:
AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III
12
1. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal
dan teknis fungsional.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Bappeda dan
Litbang.
3. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan
Litbang.
4. Meningkatkan kualitas penelitan dan kajian
5. Meningkatkan koordinasi,monitoring,dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah dan Litbang.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan
daerah dan Litbang dengan stakeholders.
7. Meningkatkan fasilitas pendukung data perencana pembangunan daerah dan
Litbang.
Adapun rincian capaian kinerja pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh masing-
masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
Kabupaten Kaur tahun anggaran 2017 khususnya program yang kami identifikasi terkait
langsung pada upaya pencapaian sasaran strategis dimaksud, diantaranya yaitu :
1. Peningkatan Administrasi Perkantoran
Capaian Kinerja program ini sebesar 96,72%, Tujuan Meningkatkan system pelayanan
administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada
masyarakat. Sasaran program ini adalah meningkatnya sistem administrasi perkantoran
yang tertib dan lancer. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian Kinerja program ini sebesar 100%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Tujuan meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang professional.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 100%.
13
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung program tersebut adalah:
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Indikator output kegiatan adalah tersedianya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar
realisasi SKPD. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
b. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Indikator output kegiatan adalah Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 100 %.
c. Penyusunan laporan keuangan pertriwulan
Indikator output kegiatan adalah tersedianya pelaporan keuangan pertriwulan. Proporsi
capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah
sebesar 100 %.
4. Perencanaan target kinerja/ capaian kinerja dan keuangan
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung program tersebut adalah:
a. Penyusunan Renstra
Indikator output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan dokumen rencana
Strategis. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan
target kegiatan adalah sebesar 100 %.
b. Penyusunan Renja
Indikator output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan dokumen rencana kerja.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 100 %.
5. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung program tersebut adalah Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial dengan indikator Sebagai penunjang program database masyarakat miskin di
14
Kabupaten Kaur. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan
target kegiatan adalah sebesar 100 %.
6. Pengembangan Data/Informasi
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung program tersebut adalah:
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan dokumen
perencanaan.
Indikator output kegiatan adalah disediakannya data informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan yang akurat. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi
kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
b. Koordinasi Pembangunan Bidang Penataan Ruang dan SDA. Proporsi capaian
kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar
100 %.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung program tersebut adalah:
a. Penetapan RPJMD
Indikator output kegiatan adalah Adanya Dokumen RPJMD Kab. Kaur 2016-2020.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 100 %.
b. Penyusunan rancangan RKPD
Indikator output kegiatan adalah Disusunnya dokumen perencanaan daerah Tahunan.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 100 %.
c. Penyusunan KUA dan PPAS
Indikator output kegiatan adalah Disusunnya Dokumen KUA dan PPAS. Proporsi
capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah
sebesar 100 %.
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15
Indikator output kegiatan adalah Adanya Laporan Target dan Realisasi Pencapaian
Kinerja Pertriwulan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
8. Kerjasama Pembangunan
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung program tersebut adalah:
a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Indikator output kegiatan adalah dilaksanakannya koordinasi kerjasama antar daerah.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 100 %.
b. Koordinasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga
Indikator output kegiatan adalah Tersedianya Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 100 %.
9. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung program tersebut adalah:
a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator output kegiatan adalah Tersedianya Laporan Monitoring Evaluasi
Implementasi PPSP. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
b. Penyusunan Perencanaan Monev Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 0% karena pada perubahan kegiatan ini dihapuskan
c. Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Validasi PNPM - PISEW
Indikator output kegiatan adalah penunjang program PNPM PISEW. Proporsi capaian
kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar
100 %.
d. Penyusunan Master Plan
Indikator output kegiatan adalah tersusunnya masterplan pembangunan
ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Kaur. Proporsi capaian kegiatan
berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
16
e. Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah
Indikator output kegiatan adalah Dilaksanakannya koordinasi Percepatan
Pembangunan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan
target kegiatan adalah sebesar 100 %.
10. Perencanaan Pengembangan kota-kota Menengah dan Besar
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung program tersebut adalah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan
dan Permukiman Indikator output kegiatan adalah Terlaksananya Koordinasi
perencanaan pembangunan Perumahan dan Pemukiman. Proporsi capaian kegiatan
berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
11. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
a. Penyusunan dan Pengumpulan data dan Statistik Daerah
Indikator output kegiatan adalah Disediakannya Data Statistik Daerah. Proporsi
capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah
sebesar 100 %
b. Pengelolaan Website Kabupaten Kaur
Indikator output kegiatan adalah tersedianya data IKK dan IKM. Proporsi capaian
kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar
100 %
c. Penyusunan dan Pengumpulan data SIPD
Indikator output kegiatan adalah Disediakannya Data online dan buku. Proporsi
capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah
sebesar 100 %
Indikator output kegiatan adalah Dilaksanakannya kegiatan konsultasi dan koordinasi
pembangunan bidang fisik dan prasarana. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan
realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
12. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, adapun kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung program tersebut adalah terlaksananya Koordinasi perencanaan
17
Pembangunan bidang Ekonomi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi
kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, adapun kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung program tersebut adalah terlaksananya tersedianya data angka
kemiskinan Kabupaten kaur. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
13. Perencanaan Sosial dan Budaya
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Indikator output kegiatan adalah terlaksananya Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial Budaya. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %
b. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan
Indikator output kegiatan adalah tersedianya dokumen grand design kependudukan.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100 %
c. Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100 %
d. Penyusunan Profil Ketenagakerjaan
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100 %
14. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung program tersebut adalah Aksi daerah Pencegah dan Pemberantasan Korupsi.
Indikator output kegiatan adalah Adanya Dokumen RAD PPK Kabupaten Kaur tahun
2017. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100%.
18
15. Penelitian dan Pengembangan Iptek
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung program tersebut adalah:
a. Koordinasi litbang daerah tahunan
Indikator output kegiatan adalah dilaksanakannya koordinasi Litbang daerah tahunan.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 0 % karena pada perubahan anggaran kegiatan ini dianggap tidak
relevan lagi.
b. Koordinasi Pengembangan Pondok Pusaka Technopark
Indikator output kegiatan adalah adanya koordinasi atas pengembangan technopark.
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 100 %.
c. Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Produk
Indikator output kegiatan adalah tersedianya Dokumen Panduan Teknologi Tepat
Guna. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100 %.
d. Kajian Industri Terpadu
Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 100 %.
e. Analisa Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam daerah mendukung Ketahanan
Pangan
Indikator output kegiatan adalah dilaksanakannya penguatan dan mendukung Potensi
Sumber Daya Alam Daerah mendukung Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur. Proporsi
capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah
sebesar 92,22 %.
e. Penguatan dan Pengembangan SIDA
Indikator output kegiatan adalah dilaksanakannya penguatan dan Pembangunan SIDA
Kabupaten Kaur. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 81,31 %
16. Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung program tersebut adalah:
19
a. Study kelayakan penyediaan air minum
Indikator output kegiatan adalah dilaksanakannya kegiatan identifikasi desa rawan air
bersih. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100 %.
b. Operasional Pelaksanaan PAMSIMAS
Indikator output kegiatan adalah dilaksanakannya kebutuhan dasar masyarakat dalam
pelayanan air minum dan sanitasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi
kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
c. Operasional Pelaksanaan SANIMAS
Indikator output kegiatan adalah dilayaninya kebutuhan dasar masyarakat dalam
pelayanan sanitasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
17. Pengembangan Destinasi Pariwisata
Capaian kinerja program ini sebesar 96,77 %, kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung program tersebut adalah Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan.
Indikator output kegiatan adalah Disediakannya Dokumen Perencanaan Untuk Tahun
2016 secara terinci. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
18. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Capaian kinerja program ini sebesar 100 %, kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung program tersebut adalah Pengembangan Teknologi Pengolahan
Persampahan. Indikator output kegiatan adalah Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat
dalam pelayanan sanitasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
19. Peningkatan Penerapan / Teknologi Pertanian / Perkebunan
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian / Perkebunan Tepat Guna Capaian kinerja
program ini sebesar 100 %, kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program
tersebut adalah Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan. Indikator output kegiatan
adalah Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Secara keseluruhan persentase capaian target pengukuran kinerja Bappeda dan Litbang
tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.
20
3.3 Aspek Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 yang digunakan untuk
mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaur yang tertuang dalam bentuk
kebijakan, program dan kegiatan berupa belanja langsung sebagaimana tertuang dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. Rp 7.750.093.159,00,-.
Akan tetapi realisasi penggunaannya hanya sebesar Rp 7.246.431.807,00,- atau 92,06 %,
sedangkan sisanya sebesar Rp. 503.661.352,00,- atau 8,04 % anggaran kembali ke kas daerah
menjadi Silpa.
21
Dari pengukuran Kinerja yang dilakukan sesuai dengan instruksi presiden no 7 tahun 1999
tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja pelaksanaan di BAPPEDA DAN
LITBANG Kabupaten Kaur secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang akan ditetapkan.
Namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah
sempurna dilakukan. Masih terdapat beberapa hal kiranya perlu menjadi perhatian guna
perbaikan dimasa yang akan datang yaitu seluruh unit agar secara optimal menjaga
konsistensi dan komitmen dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang ingin diraih dan
berujung pada diraihnya visi dan misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur.
Pada Tahun 2017 ini merupakan masa transisi karena RENSTRA Bappeda dan
Litbang 2016-2021 akan berakhir dan digantikan dengan RENSTRA Bappeda 2021-2026
yang memuat visi dan misi Bupati yang baru. Diharapkan RENSTRA Bappeda 2021-2026
nanti memuat runtutan kaitan antara sasaran strategis, indikator, target pencapaian dan
khususnya program/kegiatan yang mendukung pencapaian masing-masing sasaran strategis
yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun menjadi jelas dan
terukur. Sehingga pada akhirnya, dapat memudahkan dalam penyusunan LAKIP dan
menghasilkan evaluasi kinerja yang akuntabel.
PENUTUP
BAB IV
: BAPPEDA Kabupaten Kaur
: 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Dikirimnya Surat Dalam Satu Tahun 1000 Surat Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,500,000
2 Adanya Pelayanan Telpon dan internet 12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik 140,300,000
tertatanya pengadministrasian barang milik daerah Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 26,878,000
3 Adanya Jasa Sopir dan Perizinan Kendaraan Dinas
4 STNK Mobil, 8
STNK Motor, 4
Orang
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas operasional
43,800,000
4 Diselesaikannya Administrasi Keuangan SKPD 12 Bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 56,135,000
5 Diciptakannya Kebersihan Gedung dan Lingkungan Kantor 1 unit Penyediaan Jasa kebersihan kantor 85,536,000
6 Adanya alat tulis kantor 45 Orang Penyediaan Alat tulis kantor 51,854,500
7 Adanya Barang cetakan dan Penggandaan 3 Rim, 18 Kotak,
55030 Lembar Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
20,320,800
8 Adanya komponen listrik dan Rehab instalansi Listrik kantor 226 Buah, 4 Rol, 42
set, 1 Paket
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan
kantor
26,300,000
9 Adanya Bahan Bacaan 8640 Exs Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-
undangan
47,072,000
10 Adanya makan dan minum Harian Pegawai 80 Orang Penyediaan makanan dan minuman 209,625,000
11 Dilaksanakannya keikutsertaan kegiatan rapat, koordinasi dan
konsultasi ke Luar Daerah 62 Orang Kali Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1,774,819,759
terlaksananya keikutsertaan kegiatan rapat, koordinasi dan
konsiultasi dalam daerah 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam
Daerah
307,000,000
12 Adanya Jasa Keamanan Kantor 3 Orang Penyediaan jasa keamanan kantor 25,200,000
13 Adanya Publikasi Kantor 74 kali publikasi, 1
Paket baliho, dan 6
Spanduk
Penyediaan Jasa Publikasi media Cetak dan
Elektronik
271,391,400
14 Adanya Jasa Dokumentasi Kantor 345 lembar foto, 3
Album Penyediaan jasa dokumentasi kantor 858,100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15 Tersedianya Printer Warna, Tablet, Mesin Pres, Mesin Jilid Spiral,
Mesin Potong Kertas,UPS/Stabilizer, Mesin Potong Rumput, Meja
Rapat, Sound Sistem dan Laptop, Proyektor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 49,153,000
16Terpeliharanya Gedung Kantor
4 set kursi tamu, 17
unit kursi kerja
pejabat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 78,735,000
17
terpeliharanya kendaraan dinas 5 mobil, 8 motorPemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional 197,622,500
18Terpeliharanya Peralatan Kantor Yang siap Pakai 1 unit
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor 32,725,000
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
22 Terlaksananya laporan capaian kinerja 15 orang kaliPenyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja SKPD 11,835,000
Terlaksananya laporan akhir TahunPenyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5,980,000
Terlaksananya laporan Keuangan triwulanPenyusunan Pelaporan Keuangan Pertriwulan 7,000,000
Perencanaan Kinerja dan Keuangan
23 Terlaksananya Penyusunan Dokumen rencana Kerja 12 bulanPenyusunan Renja/RKT 12,640,000
Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
28Adanya Perencanaan Manajemen Persampahan 1 dokumen
Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan
Sampah
226,500,000
Pengembangan Data/ Informasi
30Terlaksananya Kegiatan Konsultasi dan koordinasi pembangunan
bidang fisik sarana dan prasarana15 kecamatan
Koordinasi Pembangunan Bidang Penataan Ruang
dan SDA
139,220,000
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran
Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
tersedianya Data dan Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
Akurat
Penyusunan dan pengumpulan data Informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
21,030,000
Kerjasama Pembangunan
31Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1 buku Koordinasi kerjasma pembangunan antar daerah
94,487,500
32Tersedianya Fasilitas Kerjasama Dnia Usaha 1 dokumen Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga
100,000,050
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
36Tersedianya Laporan Monitoring Evaluasi Implementasi PPSP
1 dokumen RPJMD
dan KLHSMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan
62,082,000
371 buku
Penyusunan Perencanaan dan Monev
Pengembangan penghidupan Berkelanjutan (P2B)
-
38Sebagai Penunjang Program PNPM-PISEW 4 Buku
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Validasi
PNPM-PISEW
11,402,000
Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Kaur1 dokumen Penyusunan Masterplan
226,421,000
Terlasananya Koordinasi Percepatan Pembangunan Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah 348,815,750
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
41 Adanya Buku dan dilaksanakannya koordinasi penanggulangan
kemiskinan1 buku Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
138,331,100
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi
68,904,500
Program Peningkatan Penerapan Pertanian dan
Perkebunan
tersdianya tenaga yang terampil dibidang Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasian Tekhnologi Pertanian/ perkebunan tepat guna1 dokumen
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian tekhnologi
pertanian tepat guna
39,000,000
Pengembangan Destinasi Pariwisata
47
Disediakannya Dokumen Perencanaan Untuk Tahun 2016 Secara Rinci 2 paket
Pengembangan Objek Pariwisata unggulan 278,300,000
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
53Dilaksanakannya koordinasi pengembangan data/informasi dan
statistik Daerah 12 bulan, 150 ok
Koordinasi Pembangunan Data/Informasi dan
statistik Daerah
80,625,000
tersedianya buku 2 buku Penyusunan dan Pengumpulan data Sistem
Informasi Pembangunan Daerah
8,893,500
250 berita/ news/ audio
visual/ foto/informasi Pengelolaan Website Kabupaten Kaur
46,231,500
Perencanaan Pengembangan kota-kota Menengah
dan Besar
59 Dilaksanakannya Kegiatan Koordinasi Perumahan dan Pemukiman 1 Tahun Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan
dan Permukiman
77,640,000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Adanya RKPD sesuai dengan kehendak masyarakt dan semua
stakeholder 1 buku Penyusunan Rancangan RKPD
501,451,250
Adanya laporan target da realisasu pencapaian kinerja pertriwulan 1 buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 58,000,000
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah 4 buku Penyusunan KUA dan PPAS 568,324,000
Dilaksanakannya Laporan Evaluasi dan Review Pelaksanaan RPJMD
2016 - 2021
2 kali rapat, 1
dokumen RPJMD Evaluasi dan Review Pelaksanaan RPJMD
83,770,000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Tersedianya data PMKS Lainnya 15 kecamatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial
109,788,250
Perencanaan Sosial dan Budaya
62
tersedianya grand design dan map Bappeda 1 buku Penyusunan Grand Design Pembangunan
Kependudukan
128,818,000
adanya koordinasi perencanaan bidang sosial 6 SKPD dan 1
Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
103,804,250
adanya koordinasi bidang budaya 5 SKPD dan 1 buku
dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya
861,000
adanya profil ketenagakerjaan th 2017 1 buah dokumen Penyusunan Profil Ketenaga Kerjaan
119,849,500
Peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Meningkatkan Koordinasi, Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
63
Adanya Dokumen RAD PPK Kabupaten Kaur tahun 2017 1 dokumen Aksi daerah Pencegah dan Pemberantasan Korupsi
62,800,000
Penelitian dan Pengembangan Iptek
64dilaksanakannya koordinasi Litbang daerah tahunan 1 kali rapat 50 ok
Kajian Pengembangan Kawasan Industri terpadu
42,222,000
65 adanya rakor analisa pengembangan potensi SDA dalam mendukung
ketahanan pangan dan adanya analisa penginderaan jauh untuk
penggunaan lahan
2 kali rakorAnalisa Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
dalam mendukung ketahanan Pangan
86,539,000
dilaksanakannya fasilitasi pengembangan pondok pusaka sains
technopark kabupaten kaur
1 kali pelathan Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna untuk
pengembangan produck
83,100,000
66Meningkatkan kualitas penelitan dan kajian
Disediakannya analisis potensi daerah berbasis teknologi 1 dokumen Koordinasi Pengembangan Pondok Pusaka
Technopark
72,224,950
67 dilaksanakannya penguatan dan pembangunan sistem inovasi daerah
kabupaten Kaur
2 kali rapat
koordinasiPenguatan dan pengembangan sistem Inovasi
daerah
69,950,000
Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
69 dilaksanakannya kebutuhan dasar masyarakat dalam pelayanan air
minum dan sanitasi
10 desa sasaranOperasional Pelaksanaan PAMSIMAS
83,926,000
70 dilayaninya kebutuhan dasar masyarakat dalam pelayanan sanitasi 3 desa sasaranOperasional Pelaksanaan SANIMAS
73,500,000
JUMLAH ANGGARAN 7,750,093,159
program yang mendukung pencapaian sasaran strategis: Rp4,254,267,100
Bintuhan, Desember 2017
Kepala Bappeda Kabupaten Kaur,
Dr. ERSAN SYAHFIRI,MMNIP. 19710606 199009 1 001
Meningkatkan Koordinasi, Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
Meningkatakan sosialisasi produk-produk perencanaan
pembangunan