LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA …bappelitbang.banjarkab.go.id/konten/uploads/downloads/2017/05/... · 1.3.1 Kondisi riil Pegawai Berdasar Jabatan ... untuk mempertanggungjawabkan

LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2015 Hal.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016

LK jIP

BAPPELITBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017 Hal. i

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAPPEDA KABUPATEN BANJAR 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk

dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPELITBANG) Kabupaten

Banjar Tahun 2016 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

BAPPELITBANG merupakan Organisasi Perangkat Daerah hasil transformasi

dari Badan perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA), ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 pada tanggal 23

Desember 2016 guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat daerah. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen

pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya yang

dilaksanakan untuk pencapaian Visi Misi Bupati tepilih yang telah dirumuskan dan

telah ditetapkan melalui dokumen Renstra BAPPEDA KAB. BANJAR 2016-2021.

Laporan Kinerja BAPPELITBANG Kabupaten Banjar Tahun 2016 ini

merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra BAPPELITBANG yang

merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjar. Terdapat berbagai

kemajuan yang telah dicapai sebagai hasil dari proses pembangunan yang telah

dilaksanakan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan

laporan kemajuan penyelenggaraan program kegiatan pemerintah Kabupaten

Banjar di bidang perencanaan, dan menjadi pemicu agar lebih meningkatkan

peran aktif untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya

Laporan ini akan menjadi masukan penilaian kinerja pembangunan bagi

Pemerintah Kabupaten Banjar

Martapura, 15 Januari 2017

Kepala BAPPELITBANG Kabupaten

Banjar,

Dr. Hary Supriadi, SH. MA Pembina Utama Muda NIP. 19680223 199203 1 006

LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017 Hal. ii



DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................ ii

Ringkasan Eksekutif .................................................................. 1

BAB 1 Pendahuluan ................................................................... 2

1.1 Latar Belakang ....................................................................................................................... 2

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi ......................................................................................... 3

1.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan ......................................................................... 4

1.3.1 Kondisi riil Pegawai Berdasar Jabatan .................................................................. 5

I.3.2 Kondisi Riil Pegawai Berdasar Pendidikan ............................................................. 7

1.3.3. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Beban Kerja .................................................. 8

1.3.4 aset sarana dan prasarana ....................................................................................... 9

1.4 aspek stragtegis ................................................................................................................... 10

1.5 struktur organisasi bappeda .............................................................................................. 10

1.6 sistematika penyajian ........................................................................................................ 11

BAB 2 Perencanaan dan perjanjian kinerja .................................... 12

2.1 rencana strategis ................................................................................................................ 12

2.1.1 visi dan misi kepala daerah kabupaten banjar .................................................. 12

2.1.2 tujuan bappeda kabupaten banjar ...................................................................... 13

2.1.3 Sasaran Bappeda Kabupaten Banjar .................................................................... 14

2.1.4 strategi dan arah kebijakan bappeda kabupaten banjar ................................. 15

2.2 rencana kerja tahunan ....................................................................................................... 17

2.3 penetapan kinerja / perjanjian kinerja tahunan .......................................................... 18

BAB III Akuntabilitas Kinerja ....................................................... 20

1. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................................. 20

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Strategis ............................................... 23

2.1 sasaran terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah... 23

LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2017 Hal. iii



2.2 terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan .......................................... 24

2.3 terwujudnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan

pengembangan dalam pembangunan daerah. .............................................................. 25

2.4 Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu.35

2.5 terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan ............. 36

3. AKuntabilitas Keuangan ...................................................................................................... 46

3.1 Tindak LAnjut atas evaluasi laporan kinerja 2015 ................................................ 48

BAB IV Penutup ....................................................................... 50

1. Kesimpulan ............................................................................................................................ 50

2. Saran-saran............................................................................................................................ 50

Lampiran .............................................................................. 51

LKj IP BAPPEDA Kabupaten Banjar 2015 Hal. 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses

penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi

organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan

sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKj IP BAPPEDA Banjar tahun 2016 ini merupakan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj IP

dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BAPPEDA

Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi

bagian dalam penyusunan LKj IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh

mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam RENSTRA BAPPEDA Banjar

2016-2021 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Banjar yang telah ditetapkan pada tahun

2016 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 5 sasaran strategis BAPPEDA Banjar Tahun 2016,

menunjukan bahwa capaian pada 5 sasaran strategis masuk pada kategori

sangat baik. Semua sasaran strategis BAPPEDA Banjar pada tahun 2016

pencapainnya adalah 100%. Realisasi capaian sasaran strategis BAPPEDA

Banjar tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat

ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal

dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan

Kabupaten Banjar yang baik dan tepat sasaran, dan guna mencapai tujuan

dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM baik dalam kuantitas maupun

kompetensi. Namun hingga saat ini, SDM perencana di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal

kuantitas.




Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan

yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta

relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang

lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat

terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga

tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar

ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan

tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung

proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses

informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh

lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di

Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai

pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan

pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong

pemerintah dengan melakukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal

dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada BAPPEDA Kab. Banjar

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

secara periodik.

Laporan Kinerja untuk Tahun 2016 ini merupakan laporan Kinerja Kinerja

masih sebagai SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disusun

sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kinerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk

mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah. Melalui laporan ini

diharapkan potret kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Banjar dapat tergambar jelas sehingga usaha pencapaian kinerja

lebih terarah dan terstruktur.




Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kab. Banjar Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan amanah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam

peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan

tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan

sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan rencana strategis

yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja Hal ini merupakan perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodek. Penyusunan laporan ini merupakan

bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good

governance) di Indonesia.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran mengenai pencapaian indikator

kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program / kegiatan serta

keberhasilan maupun kegagalan yang telah dicapai pada tahun 2016 dan

juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat

pendorong terwujudnya good governance. Kemudian dalam perspektif yang

luas, maka laporan kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik. Untuk itulah bappeda kabupaten Banjar menyusun laporan

kinerja tahun 2016

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI

Uraian tugas Bappeda Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan

Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Rincian tugas dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar tugas yang diemban

adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi pendataan,

pelaporan, penelitian dan pembangunan, perencanaan tata ruang wilayah /

daerah bidang sosial budaya, perekonomian dan prasarana. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah

sesuai dengan RPJMD dan kebijakan yang ditetapkan bupati;




b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang

pendataan, penelitian, pengembangan dan pelaporan

c. Pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya

d. Pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan

pembangunan bidang perekonomian

e. Pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan

pembangunan bidang tata ruang wilayah/daerah dan prasarana

f. Penyelenggaraan kesekretariatan

g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis

h. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional

1.3 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banjar pada tahun

2016 sebagai periode laporan kinerja dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Banjar tanggal 26 Januari 2013 menyatakan bahwa

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala BAPPEDA

2. Sekretariat, yang terdiri dari :

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub bagian Program;

c. Sub bagian Keuangan.

3. Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan, yang terdiri

dari :

a. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;

b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

4. Bidang Sosial Budaya, yang terdiri dari :

a. Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, Kesejahteraan Rakyat dan

Pemerintahan;

b. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.

5. Bidang Perekonomian, yang terdiri dari :

a. Sub Bidang Perindustrian dan Dunia Usaha;

b. Sub Bidang Sumber Daya Alam.




6. Bidang Fisik dan Prasarana, yang terdiri dari :

a. Sub Bidang Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang;

b. Sub BidangPermukiman, Pengairan, Komunikasi dan Lingkungan Hidup

7. Kelompok Fungsional.

1.3.1 KONDISI RIIL PEGAWAI BERDASAR JABATAN

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja

organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, begitu pula, kemajuan

organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya

manusia yang ada di dalamnya.

Sumber Daya manusia (SDM) di BAPPEDA Kab. Banjar sampai dengan

30 Desember 2016, tercatat sebanyak 75 orang yang terdiri dari 16 orang

pejabat struktural, 5 orang pejabat fungsional tertentu, 21 orang fungsional

umum dan 33 tenaga kontrak waktu tertentu. Kondisi kepegawaian secara

umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan diuraikan

sebagai berikut:

a) Pejabat struktural

Pejabat struktural di BAPPEDA Kab Banjar Eselon III terdiri dari 1

orang perempuan dan 4 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 6

orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa

terdapat kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di

BAPPEDA Kab. Banjar. Jumlah pejabat struktural di BAPPEDA Kab. Banjar

dijelaskan pada Gambar 1. berikut: Sumber : BAPPEDA Kab. Banjar.

Gambar 1. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan jenis Kelamin




b) Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Di samping pejabat struktural, berdasarkan analisis kebutuhan

pejabat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 00 Tahun 2015 tentang Jenis

dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Kabupaten

banjar, pada instansi BAPPEDA Kab. Banjar dibutuhkan 10 orang pejabat

fungsional perencana. Kondisi saat ini baru tersedia 3 orang pejabat

fungsional perencana yang terdiri dari 1 orang perencana madya dan 2

orang perencana Muda, Selain Fungsional Perencana tersebut juga

terdapat 1 orang fungsional pranata computer pertama dan 1 orang

fungsional pengendali dampak lingkungan. Dilihat dari kebutuhan pejabat

fungsional perencana maka masih terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh)

orang fungsional perencana. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu dan

Fungsional Umum BAPPEDA Kab. Banjar Tahun 2016 dapat dilihat pada

grafik I-1. berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Bappeda Kab. Banjar Tahun 2016

Nama Jabatan Staf Jenis Kelamin

Jumlah Laki-Laki Perempuan

Fungsional Perencana 3 0 3

Fungsional Pranata Komputer 1 0 1

Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

0 1 1

Fungsional Umum 9 12 21

Total 13 13 26

c. Tenaga kontrak waktu tertentu

Selain pegawai yang berstatus PNS, dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya bappeda di dukung oleh tenaga kontrak waktu tertentu,

tercatat sebanyak 33 orang dengan rincian 2 orang pertugas kebersihan, 1

orang Sopir dan 30 orang dengan latar belakang pendidikan yang

disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung

berjalannya sistem aplikasi yang membantu proses perencanaan,

pengendalian dan evaluasi serta website informasi bappeda. Aplikasi

tersebut diantaranya e-planning, e musrenbang, e-usulan, e-usulan

SKPD dan monev.




I.3.2 KONDISI RIIL PEGAWAI BERDASAR PENDIDIKAN

Jumlah pegawai Bappeda Kab. Banjar berdasarkan tingkat

pendidikan per 30 Desember 2016 disajikan pada tabel Tabel 1.2 berikut

:

Tabel 1.2

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2016

No. Klasifikasi Pendidikan Jumlah

1 Sarjana S3 1

2 Sarjana S2 9

3 Sarjana S1 26

4 Diploma DIII 1

5 Diploma DII 0

7 SMA 4

8 SMP 0

9 SD 1

Total 42

Jumlah pegawai Bappeda Kab. Banjar per 30 Desember 2016

seperti pada tabel tersebut diatas didistribusikan dalam struktur

organisasi Bappeda Kab. Banjar sesuai dengan kapasitas yang dimiliki

tiap pegawai. Jika digambarkan dalam persentase berdasar tingkat

pendidikan maka komposisi jumlah pegawai seperti tergambar dalam

grafik gambar berikut :

KOMPOSISI PEGAWAI BAPPEDA BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN




Dari gambar tersebut diatas dapat terlihat bahwa kondisi pegawai

Bappeda Kab. Banjar sebagian besar diisi oleh pegawai dengan kualifikasi

pendidikan S-1 (26 orang atau 61,90%) kemudian kualifikasi pendidikan

S2 sebanyak 9 orang atau 21,43 % dan SLTA sebanyak 4 orang atau 9,

52%. Kondisi pegawai dengan persentasi seperti tergambar diatas secara

umum jika dilihat dari segi kuantitas masih kurang, namun dalam segi

kualitas jumlah personil Bappeda sudah memadai dalam menunjang

kinerja organisasi.

1.3.3. KONDISI RIIL PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA

Kebutuhan pegawai untuk tiap jenis jabatan dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Pada posisi jabatan struktural kebutuhan sebanyak 17 jabatan pada

tahun 2015 jumlah jabatan terisis sebanyak 16 orang, sementara

masih terdapat 1 jabatan yang berum terisi yakni jabatan eselon IV.

2. Kebutuhan Jabatan fungsional umum bappeda diasumsikan setiap

eselon IV dibidang minimal memiliki staf sebanyak 2 orang dan setiap

eselon IV di Sekretariat memiliki minimal 3 orang staf maka pegawai

fungsional umum yang di perlukan adalah sebanyak 25 orang. Pada

saat ini jabatan fungsional umum terisi sebanyak 21 orang, dengan

demikian masih dibutuhkan sebanyak 4 orang.

3. Untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan analisis kebutuhan

pejabat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 00 Tahun 2015 tentang

Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah

Kabupaten Banjar, pada instansi BAPPEDA Kab. Banjar dibutuhkan 10

orang pejabat fungsional perencana. Pada saat ini di Bappeda

Kabupaten banjar terisi jabatan fungsional sebanyak 3 orang dengan

rincian 1 orang perencana madya dan 2 orang perencana muda.

Dengan demikian masih kekurangan fungsional perencana sebanyak 7

orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Bappeda telah mengirim

personil pada diklat yang dibutuhkan. Selain Fungsional Perencana

tersebut juga terdapat 1 orang fungsional pranata computer pertama

dan 1 orang fungsional pengendali dampak lingkungan.




1.3.4 ASET SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi perencanaan BAPPEDA telah tersedia cukup memadai, namun

perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja BAPPEDA

ditampilkan pada Tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.4

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja

BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2016

No Nama Barang Banyaknya Kondisi Barang

1. Kendaraan roda 4 5 Baik

2. Kendaraan roda 2 15 Baik

3. Aula Rapat 3 Baik

4. Printer 34 Baik

5. Komputer PC 29 Baik

6. Laptop/Notebook 14 Baik

7. Meja Kerja /Meja Rapat 19 Baik

8. Lemari/Filling Kabinet 19 Baik

9. Harddisk External 11 Baik

10. AC 20 Baik

11. UPS 15 Baik

12. Kursi Kerja/Kursi Rapat 157 Baik

13. Microphone Wireless Miic 1 paket Baik

14. Penghancur Kertas 3 Baik

15. LCD Proyektor 6 Baik

Sarana dan prasarana tersebut secara umum sudah mampu untuk

mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja

Bappeda. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan

pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna

menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan

kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal, sehingga mampu

meningkatkan kinerja BAPPEDA

Prasarana lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

bappeda adalah sistem aplikasi berbasis website. Beberapa aplikasi yang

digunakan antara lain:

- Penyusunan Perencanaan Lima Tahunan aplikasi yang digunakan

adalah e-musrenbang dan e-renstra

- Penyusunan perencanaan tahunan aplikasi yang digunakan adalah

E-musrenbang, e-planning, e-usulan dan usulan SKPD




- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi yang digunakan adalah

e-monev

- Selanjutnya aplikasi yang digunakan sebagai media informasi

kegiatan pembangunan di Kab. Banjar kepada masyarakat yakni si-

elok (sistem elektronik lokasi kegiatan).

1.4 ASPEK STRAGTEGIS

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar

berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi pendataan,

pelaporan, penelitian dan pembangunan, perencanaan tata ruang wilayah /

daerah bidang sosial budaya, perekonomian dan prasarana. Eksistensi

Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan

fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat

strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan

yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik

antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun

antara Pusat dan Daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.5 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Struktur Organisasi Bappeda seperti pada bagan terlampir.




1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 disusun

sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi

pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta

kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan

pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi

kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok

dan fungsi (struktur organisasi); Aspek Strategis dan permasalahan

utama;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang Rencana Strategis dan

Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2016

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2016 dan

Realisasi Anggaran Tahun 2016.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran




BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program

pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka

mewujudkan janji-janji politik kepada masyarakat banjar ketika proses

pemelihan kepala daerah. Sebagai bagian dari perangkat daerah di

Kabupaten Banjar, Bappeda berkewajiban menyusunan RENSTRA guna

mendukung program Bupati Banjar dan menjabarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010. RENSTRA BAPPEDA memuat Visi dan sebagian Misi Kepala Daerah yang

sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Bappeda, Juga memuat

berbagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan

menetapkann tujuan, sasaran program dan kegiatan yang disertai indikator

target dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang.

2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANJAR

Selanjutnya didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor xxx

Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2016–2021 telah ditetapkan

Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan upaya mewujudkan Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam lima

tahun mendatang. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun

2016–2021 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten

Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”, yang dapat dijabarkan sebagai

berikut:

Sejahtera; Sejahtera dalam pengertian ini adalah kesejahteraan

rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan

spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.

Barokah; Sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah,

memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5

(lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan

beragama.




2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis

pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesehajteraan

sosial.

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas

unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan

industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan

infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

amanah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BAPPEDA Kabupaten

Banjar dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya

harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut

sebagai acuan, artinya indikator kinerja BAPPEDA Kabupaten Banjar harus

diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan

BAPPEDA yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Ditinjau

dari urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi

Pemerintah Kabupaten Banjar, BAPPEDA berkontribusi untuk

mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan

yang dimiliki.

Mencermati lima misi pembangunan daerah tersebut, peran

perencanaan dominan pada misi kelima dengan target untuk

menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat

terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun

secara keseluruhan ada peran perencanaan secara khusus pada empat misi

lainnya guna menjalin terjadinya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan

daerah.

2.1.2 TUJUAN BAPPEDA KABUPATEN BANJAR

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui

apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan

sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tujuan Bappeda sebagaimana dalam tabel berikut:




Tabel 2.1

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala

Daerah Kabupaten Banjar

No Tujuan Indikator Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian dokumen

perencanaan tingkat kabupaten

dan SKPD

2. Meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil

perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam

pembangunan daerah

Persentase rekomendasi dokumen

perencanaan,hasil penelitian dan

pengembangan yang ditindaklanjuti

3. Mengembangkan sistem informasi dan data spasial

yang valid, aktual dan terpadu

Tersedianya sistem data yang

terintegrasi

4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Persentase capaian kinerja sasaran

pembangunan daerah pada RPJMD

2.1.3 SASARAN BAPPEDA KABUPATEN BANJAR

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan

secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5

periode secara tahunan.

Adapun sasaran Bappeda dalam mencapai tujuan sebagaimana

dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

No Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Terakomodasinya aspirasi

masyarakat dalam pembangunan

daerah

Terwujudnya sinergitas antar

dokumen perencanaan

2. Meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian

Terwujudnya pemanfaatan

dokumen hasil perencanaan,

penelitian dan pengembangan




dan pengembangan dalam pembangunan daerah

dalam pembangunan daerah

3. Mengembangkan sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu

Tersedianya sistem informasi dan

data spasial yang valid, aktual dan

terpadu.

4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

terwujudnya pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan

perencanaan

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dalam tabel terlampir.

2.1.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA KABUPATEN BANJAR

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan

yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau

langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik

yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi

merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk

mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud

tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-

ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi

dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 2.3

Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran melalui Kebijakan

No Strategi Kebijakan

1. Transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran

Pemanfaatan IT dalam proses perencanaan dan penganggaran

Meningkatkan aksesibilitas masy. Terhadap pelaksanaan musrenbang

Meningkatkan pemahaman masyarakat dengan sosialiasasi

2. Menjaga konsistensi antar Pemanfaatan IT dalam rangka




No Strategi Kebijakan

dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan

memastikan kesesuaian antara program RPJMD dengan Renstra SKPD

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

Menyusun rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat SKPD

Mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan penelitian dan pengembangan

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah


Mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana

5. Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah


Mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan perencanaan ekonomi

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah


Mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan perencanaan Sosial Budaya

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan

Mengintegrasikan data-data pembangunan dengan sistem IT

8. Peningkatan kualitas laporan

Melaksanakan monitoring capaian pembangunan skala kabupaten

9. Peningkatan kualitas monev

Pelaksanaan monev tepat waktu Penyusunan laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku




2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda Kabupaten Banjar

merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator

kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(%)

1 2 3 4

1 Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD

35%

2 Terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan

Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD

100%

3 Terwujudnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Persentase rekomendasi dokumen perencanaan,hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

80%

Persentase dokumen perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti

80%

Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan

80%

Persentase perencanaan pembangunan Sosbud yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan

80%

4 Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu.

Sistem data yang terintegrasi

20 %





(%)

1 2 3 4

5 terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD)

90%

Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %) 75%

2.3 PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar dalam

rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Perubahan Anggaran Tahun

2016 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Penetapan Kinerja Tahun 2016


(%)

1 2 3 4



35%



100%



80%


80%


80%

Persentase perencanaan 80%





(%)

1 2 3 4

pembangunan Sosbud yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan



20 %



90%

Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %)

75%

No Program Anggaran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2.030.833.080

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.711.474.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 50.000.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 16.761.900

5 Program Pengembangan Data/Informasi Rp 1.690.922.220

6 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Rp 518.350.000

7 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 873.716.960

8 Program Pemanfaatan Ruang Rp 109.199.360

9 Program Perencanaan Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Rp 102.578.480

10 Program perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar

Rp 676.537.960

11 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Rp 1.690.932.100

12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 3.492.563.760

13 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 1.928.840.460

14 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 2.218.126.120

15 Pogram Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Rp 877.933.400

Rp. 17.988.769.800




BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran

kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan

data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja

telah dimuat dalam Bab II mengenai Rencana Kinerja Tahun 2016.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator

kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber

data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal

yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun

sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup ; kinerja kegiatan yang merupakan

tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran,

hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat

pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam

rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan

dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan,

menggunakan rumus :

Jika semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang

semakin baik maka digunakan rumus :

Capaian Indikator kinerja = (Realisasi / Rencana ) x 100 %

Jika Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian

kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

Capaian Indikator kinerja = ((Rencana – (Realisasi - Rencana

)/ Rencana)) x 100 %

BAPPEDA Kab. Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja

dengan mengacu pada Penetapan Kinerja BAPPEDA Kab. Banjar tahun

2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola

kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan

data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan

data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai

dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.




Tabel 3.1

Skala Nilai Perangkat Kinerja

No Interval Nilai Realiasi

Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kode

1 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

2 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

5 ≤ 50 Sangat Rendah Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah

ditetapkan oleh BAPPEDA Kab. Banjar dilakukan dengan membandingkan

antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai

ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BAPPEDA Kab.

Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table

berikut.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

Kriteria Kode

(%) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8



Pesen 35% 48% 100%



Persen 100% 100% 100%

3 Terwujudnya Persentase Persen 80% 80% 100%




No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

Kriteria Kode

(%) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

rekomendasi dokumen perencanaan,hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti


Persen 80% 80% 100%


Persen 80% 80% 100%


Persen 80% 80% 100%



Persen 20% 55% 100%



Persen 90 93,52 100


Persen 75 41,17 54,89

Dari tabel di atas terdapat lima sasaran strategis dengan Sembilan

buah indikator kinerja. capaian tersebut menunjukkan bahwa delapan




indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi sangat baik berdasarkan

Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

2.1 SASARAN TERAKOMODASINYA ASPIRASI MASYARAKAT DALAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam

pembangunan daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja

Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD

dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD. Rumusan

indicator yang digunakan adalah persentase usulan masyarakat yang

diakomodasi dalam RKPD dibandingkan dengan total usulan Masyarakat.

Semakin tinggi usulan yang terakomodir dalam RKPD maka semakin baik

kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan, dengan

kata lain pembangunan Kab. Banjar merupakan pembangunan yang

berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Adapun tingkat capaian sasaran diatas dapat digambarkan sebagai

berikut :

Tabel 3.3.1

Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2016 (Sasaran ke-1)

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1 Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD

% 35 48,07 100

Tabel diatas menunjukkan Realisasi kinerja sasaran ke-1

dengan indikator kinerja persentase hasil musrenbang

desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang

Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD sebesar 48,07 %,

dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2016 sebesar

35%. Capaian kinerja sasaran ke-1 sebesar 100 %.

Indikator kinerja sasaran diatas didapatkan dengan melihat

usulan masyarakat hasil musrenbang kecamatan yang diinput

melalui aplikasi e-musrenbang yang disetujui oleh perangkat




daerah terkait, dibandingkan dengan jumlah total seluruh hasil

masyarakat. Tercatat ada 112 usulan masyarakat dari hasil

musrenbang yang diakomodir dalam RKPD dari total 233 usulan

masyarakat dari hasil musrenbang yang masuk dan terekam dalam

aplikasi e musrenbang.

2.2 TERWUJUDNYA SINERGITAS ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Sasaran terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan

diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran kesesuaian

antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD dengan

formulasi perhitungan Persentase jumlah total program-program

yang ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan Jumlah total

program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Adapun tingkat capaian sasaran diatas dapat digambarkan

sebagai berikut :

Tabel 3.3.2



1 2 3 4 5 6

1 Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD

% 100 100 100

Sebagaimana Permendagri 54 Tahun 2010 Indikator diatas

memastikan bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen baik

tingkat kabupaten maupun SKPD. Perencanaan, program-program

dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan

program dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga

rencana tahunan. Indikator Kinerja tersebut di formulasikan

Persentase jumlah total program-program yang ditetapkan dalam

RKPD dibandingkan dengan Jumlah total program-program yang

telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan RKPD Kab. Banjar Tahun 2016 disusun pada

tahun 2015 dan ditetapkan pada pertengahan bulan Juni 2015,

perencanaan tahun 2016 tersebut merupakan tahun perencanaan

transisi dimana periode RPJMD 2010-2015 telah berakhir namun

RPJMD 2016-2021 belum ditetapkan, berdasarkan kaedah masa

transisi yang tercantum dalam RPJMD 2010 2015 maka penyusunan




RKPD mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yakni

dokumen RPJPD dan masih mengacu pada visi dan misi RPJMD Kab.

Banjar periode 2010-2015. Walaupun penetapan RKPD lebih dahulu

dari RPJMD 2016-2021, namun program-program yang disusun oleh

SKPD telah tercantum dalam RPJMD.

Realisasi kinerja tahun 2016 sasaran ke-2 dibandingkan

dengan target realisasi menunjukkan kesesuaian antar dokumen

perencanaan jangka lima tahunan (menengah) dengan dokumen

perencanaan tahunan, hal ini di tunjukan dari jumlah sejumlah

program-program RPJMD sudah termuat dalam program yang

ditetapkan pada RKPD kab. Banjar tahun 2016. Adapun dalam

rangka menjaga kesesuaian antara dokumen perencanaan tingkat

kabupaten dengan SKPD telah dikembangkan sistem e-planning

dengan menambahkan aplikasi e-RPJMD dan e-Renstra.

2.3 TERWUJUDNYA PEMANFAATAN DOKUMEN HASIL PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Sasaran terwujudnya pemanfaatan dokumen hasil

perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan

daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dokumen

hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam

pembangunan daerah yang dilakukan dengan menyusun

rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat

SKPD serta mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan

penelitian dan pengembangan. Realisasi kinerja sasaran ke-3

tahun 2016 didukung oleh kinerja Bidang Pendataan, Penelitian,

Pengembangan dan Pelaporan, Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang

Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya. Sasaran ke 3 ini diukur dengan

empat indikator kinerja, indicator kinerja dapat dilihat pada pada

table berikut ;




Tabel 3.3.3


No. Indikator Kinerja Satuan

Target

Realisasi

Capaian

(%) (%) (%)

1 2 3 4 5 6

1 Persentase rekomendasi dokumen perencanaan,hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

Persen

80% 100% 100%

2 Persentase dokumen perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti

Persen

80% 100% 100%

3 Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan

Persen

80% 100% 100%

4 Persentase perencanaan pembangunan Sosbud yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan

Persen

80% 100% 100%

B.3.1. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN YANG DITINDAKLANJUTI

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target

kinerja adalah Persentase jumlah rekomendasi hasil kajian atas

penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti/disepakati

untuk dilaksanakan dibanding dengan jumlah rekomendasi yang

dikeluarkan. Hasil kajian tidak hanya berhenti sampai output,

tetapi output tersebut juga harus diimplementasikan dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini pun sesuai

dengan prinsip perencanaan pembangunan bahwa perencanaan

pembangunan harus berkelanjutan.

Pada table diatas ditunjukan bahwa realiasi pada indicator

ke 1 sasaran ke 3 ini adalah sebesar 100 % dari target 80% yang

telah ditetapkan, maka capaian dari realisasi untuk indicator ke 1

sasaran ke 3 adalah sebesar 100%. Data tersebut di tunjukan dari

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada

tahun 2016 sebanyak 4 (empat) buah penelitian, diiringi dengan

hasil penelitian yang ditindaklanjuti sebanyak 4 (empat) buah

penelitian. Rangkaian penelitian diatas telah dijadikan acuan dan

bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di




Kabupaten Banjar, berikut adalah penelitian yang telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

1. Penyusunan Blue Print Energy.

Penyusunan Dokumen ini dilatarbelakangi oleh Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, pada Bab V

bahwa kewenangan pengaturan, pengelolaan

(penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan dan

pencadangan) energi ditangan pemerintah. Dokumen

diatas menghasilkan data dasar yang dapat digunakan

untuk menetapkan kebijakan renstra pengelolaan energi

termasuk penetapan usulan pasukan energi dan BBMG di

Kab. Banjar hingga awal tahun 2025. Serta untuk

mengetahui karakteristik, kebutuhan serta kondisi

energy saat ini di Kab. Banjar. SKPD yang terkait dengan

hasil kajian ini adalah BAPPEDA, Dinas Perumahan dan

Permukiman untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan

Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Kabupaten Banjar.

2. Kajian Efektifitas Pemberian Insentif Bagi Guru di Daerah

Terpencil.

Kajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kinerja

guru di daerah terpencil dan proses penyaluran serta

merumuskan strategi pemberian insentif di Kab Banjar.

Hasil kajian ini digunakan oleh Dinas Pendidikan serta

Bappeda dalam mengevaluasi dan bahan pertimbangan

dalam menyusun pemberian insentif untuk guru-guru di

daerah terpencil.

3. Analisis Realisasi Penyaluran Dana Desa Kabupaten

Banjar.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja

pemerintah daerah melalui parameter kemajuan realisasi

penyaluran dana desa, peningkatan pelayanan setelah

penyaluran dana desa dan perbaikan performa

pembangunan dana desa. Hasil kajian ini di jadikan

bahan informasi oleh dinas BPMPD, BPKAD, BAPPEDA

serta Inspektorat dalam mengevaluasi penyaluran dana

desa dan terukurnya penyaluran dana desa sehingga

dapat diketahui permasalahan dan strategi

penyelesaiannya.




4. Analisis Kebijakan dan Realisasi Pembangunan Kab.

Banjar

Maksud dilaksanakannya Penelitian ini adalah sebagai

media penilaian kinerja pemerintah berdasarkan persepsi

masyarakat di Kabupaten Banjar, dari penelitian ini

diketahui kinerja pemerintah daerah yang terukur melaui

parameter bidang pembangunan dan pemerataannya,

pelayanan publik dan perbaikan performa politik. Hasil

kajian ini di jadikan bahan informasi oleh BAPPEDA,

BPKAD, Dinas Perkim dan Inspektorat dalam mengevaluasi

kebijakan pembangunan dan realisasi pembangunan

daerah dengan kinerjanya sehingga dapat diketahui

permasalahan dan strategi penyelesaiannya.

B.3.2 INDIKATOR KINERJA PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG, SARANA

DAN PRASARAN YANG DITINDAKLANJUT

Indikator ke 2 pada sasaran ke 3 berikut terkait dengan

dokumen perencanaan tata ruang sarana dan prasana, adapun

formula untuk menghitung capaian target kinerja adalah

Persentase jumlah rekomendasi hasil perencanaan tata ruang,

sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti/disepakati untuk

dilaksanakan dibanding dengan jumlah rekomendasi yang

dikeluarkan.

Realisasi kinerja pada indicator persentase dokumen

perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana yang

ditindaklanjuti di bandingkan dengan target yang ditetapkan

menunjukan bahwa pemanfaatan terhadap dokumen hasil

perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan

daerah sudah terwujud. Hal ini ditunjukan dari ada 3 dokumen

terkait tata ruang yang sudah di tindak lanjuti.

Adapun penyusunan dokumen-dokumen yang menunjang

capaian kinerja pada sasaran ke-3 pada indikator ke-2 ini adalah

sebagai berikut ;

1. Dokumen audit penataan ruang

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi

bidang penataan ruang khususnya yang terkait dengan

perencanaan tata ruang, maka dengan SK Bupati




Banjar Nomor 181 tahun 2016 dibentuk Badan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Untuk

mewujudkan monitoring dan evaluasi terkait tata

ruang maka dilakukan penyusunan dokumen audit

penataan ruang, dalam dokumen ini terdapat

rekapitulasi data informasi pola ruang terhadap

perijinan pemanfaatan ruang. Hasil yang didapatkan

dalam satu tahun terakhir terdata di Kabupaten

Banjar bahwa pembangunan cenderung kearah

Kawasan Permukiman Perkotaan. Sebagai tindak

lanjut dokumen ini dijadikan sebagai bahan evaluasi,

bahan penyusunan serta perencanaan tata ruang

untuk pembangunan di Kab. Banjar.

2. Dokumen Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRTM/2009

Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

bahwasanya sistim perkotaan diwilayah Kabupaten,

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan

simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau

administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang

terdiri atas:

1. PKN yang berada di wilayah kabupaten;

2. PKW yang berada di wilayah kabupaten;

3. PKL yang berada di wilayah kabupaten;

4. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan

5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang

wewenang penentuannya ada pada pemerintah

daerah kabupaten, yaitu:

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala kecamatan atau

beberapa desa; dan

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

merupakan pusat permukiman yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala

antar desa.

Pusat pertumbuhan menjadi acuan didalam

memberikan pelayanan yang lebih merata

dari ibukota kabupaten hingga skala

pelayanan lingkungan perdesaan, pusat




pertumbuhan juga merupakan salah satu

pertimbangan dalam menyusun rencana

rinci tata ruang, Namun batas –batas pusat

pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam

RTRW Kabupaten Banjar tersebut belum

terdeliniasi secara jelas, sehingga dilakukan

identifikasi deliniasi pusat-pusat

pertumbuhan yang berada di Wilayah

Kabupaten Banjar.

Dalam dokumen ini berisi hasil pengamatan

terhadap kondisi eksisting pusat-pusat pertumbuhan

yang berada di Wilayah Kabupaten Banjar, gambaran

potensi dan permasalahan pusat pertumbuhan yang

berada di Wilayah Kabupaten Banjar dan analisa dan

rencana delineasi kawasan pusat pertumbuhan.

Sebagai tindak lanjut dokumen ini menjadi

salah satu bahan referensi dalam Peninjauan Kembali

(PK) dokumen RTRW Kabupaten Banjar

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Pemerintah dan

Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu

wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau

program

KLHS merupakan suatu self assessment untuk

melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh

pemerintah atau pemerintah daerah telah

mempertimbangkan prinsip pembangunan

berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan

sosial, selain lingkungan hidup. Dengan kata lain KLHS

adalah proses sistematis untuk mengevaluasi

konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup

dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program

dalam rangka memastikan adanya pertimbangan

lingkungan hidup yang tepat dan dilaksanakan pada

tahapan sedini/seawal mungkin dari proses




pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan

ekonomi dan sosial.

KLHS ini dilaksanakan untuk proses perumusan

RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021. RPJMD ini

merupakan rencana lima tahun ke-1 dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banjar

(20 tahun). Sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku, proses perumusan RPJMD secara resmi

dilakukan setelah Bupati terpilih dilantik.

Berdasarkan hal tersebut maka dilaksanakan

KLHS atas perumusan rancangan awal Rencana

Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD)

Kabupaten Banjar. Proses pelaksanaan KLHS dan

pengintegrasian ke dalam rumusan RPJMD Kabupaten

Banjar memerlukan satu proses pengambilan

keputusan yang formal legal oleh Bupati terpilih

setelah dilantik. Mekanisme pelaksanaan KLHS

dilakukan sesuai Pedoman Pelaksanaan KLHS di dalam

Permendagri No. 67 tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah.

KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi

dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana,

dan/atau program RPJMD Kabupaten Banjar.

Sebagai tindak lanjut, apabila dalam KRP RPJM

tersebut pertimbangan-pertimbangan lingkungan

belum diperhitungkan atau dimasukkan, adalah fungsi

KLHS untuk melakukan perbaikan dalam kerangka

pikir perencanaan tata ruang wilayah. Hal ini

dilakukan untuk mengatasi atau meminimisasi dampak

persoalan lingkungan hidup yang akan terjadi akibat

KRP RPJM tersebut

Apabila dalam KRP RPJM tersebut

pertimbangan-pertimbangan lingkungan belum

diperhitungkan atau dimasukkan, adalah fungsi KLHS

untuk melakukan perbaikan. Hal ini dilakukan untuk

mengatasi atau meminimisasi dampak persoalan

lingkungan hidup yang akan terjadi akibat KRP RPJM

tersebut.




B.3.3 PERSENTASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG DILAKSANAKAN

SESUAI DENGAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan ekonomi di

Kabupaten Banjar merupakan penunjang capaian indikator ke-3

pada sasaran ke-3. Untuk menghitung capaian target kinerja

adalah persentase jumlah rekomendasi hasil perencanaan ekonomi

yang ditindaklanjuti / disepakati untuk dilaksanakan dengan

jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.

Pada tabel diatas ditunjukan bahwa realisasi pada indicator

ke-3 sarsaran ke-3 ini adalah sebesar 100 % dari target 80% yang

telah ditetapkan, maka capaian dari realisasi untuk indikator ke-3

sasaran ke-3 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut di tunjukan

dari Jumlah penyusunan dokumen yang dilaksanakan pada tahun

2016 sebanyak 6 (enam) buah dokumen, dimana seluruh dokumen-

dokumen tersebut telah dijadikan sebagai acuan/bahan dalam

menentukan kebijakan serta perencanaan pembangunan.


capaian kinerja pada sasaran ke-3 pada indicator ke-3 ini adalah

sebagai berikut ;

1. Dokumen Masterplan Pembangunan dan Penataan

Pasar di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020.

Tersusunya dokumen Masterplan Pembangunan dan

Penataan Pasar di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

dimaksudkan agar penataan dan pengembangan pasar

memiliki konsep yang jelas seperti

pembangunan/revitalisasi pasar harus dengan standar

SNI selain itu dengan dokumen ini akan mewujudkan

perpasaran yang berkualitas dalam mewujudkan

Kabupaten Banjar sebagai pusat perdagangan dan jasa

berskala besar dan penyangga kota dan Kabupaten

sekitarnya

2. Dokumen Perencanaan Produksi Padi Melalui

Pengelolaan Lahan Pasang Surut Tipe A di Kabupaten

Banjar Dari Dampak Perubahan Iklim.

Hasil dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen

Peningkatan Produktivitas Padi pada Lahan Pasang




Surut Tipe A yang terdampak perubahan iklim,

tersedianya data potensi kawasan lahan pasang surut

tipe A di Kecamatan Aluh-Aluh yang terdampak

perubahan, Bagi SKPD terkait dokumen ini menjadi

salah satu dasar kebijakan dalam kegiatan

peningkatan produktivitas dan produksi padi dilahan

pasang surut tipe A.

3. Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan

Pangan.

Tersusunnya dokumen ini dapat memberikan

gambaran visualisasi geografis berdasrkan data-data

indicator kerentanan dan kerawanan pangan wilayah

kabupaten banjar, serta untuk memberikan informasi

tentang lokasi yang rentan terhadap kerawanan

pangan yang disertai factor-faktor penyebab

kerentanan terhadap kerawanan pangan.

4. Dokumen Analisis ICOR ILOR Sektoral Kabupaten

Banjar

Merupakan data dasar yang relevan bagi bahan

perencanaan investasi yang dibutuhkan oleh

Pemerintah Daerah Kab. Banjar dalam rangka

mencapai pertumbuhan ekonomi serta penyerapan

tenaga kerja yang lebih baik lagi. Bagi Pemerintah

daerah penyusunan dokumen ini bermanfaat dalam

rangka penyediaan model perhitungan ekonomi

khususnya besaran investasi dan penyerapan tenaga

kerja pada sector-sektor tertentu tertentu sesuai

potensi dan karakteristik wilayah di Kabupaten

Banjar, sedangkan bagi pihak swasta perguruan tinggi

maupun masyarakat lainnya adanya dokumen ini dapat

digunakan sebagai bahan referensi sumber data untuk

berbagai kepentingan yang berkaitan dengan

perekonomian khususnya mengenai besaran tingkat

investasi dan penyerapan tenaga kerja hubungannya

dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi

khususnya wilayah kabupaten Banjar. Secara khusus

tujuan dari penyusunan analisis ICO ILOR ini adalah

untuk mengetahui dampak investasi terhadap

pembentukan output dan pertumbuhan ekonomi,

dapat menghitung ICOR menurut sector/lapangan




usaha menurut pengelompokam satu digit dan juga

dapat menggolongkan nilai ICOR menurut lapangan

usasha berdasarkan investasi

5. Penyusunan Peta Jalan MEA Menuju Daya Saing

Kabupaten Banjar.

Dokumen hasil kajian peta jalan MEA menuju daya

saing kabupaten banjar ini memberikan penjelasan

mengenai proses dan tujuan dari Pemerintah

Kabupaten Banjar dalam memasuki tahap

implementasi MEA (2016-2021), dokumen ini

digunakan sebagai acuan kelengkapan informai yang

menjadi sitem pendukung keputusan (Decision Support

System) untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten

Banjar dalam menetapkan kebijakan dan bentuk

program/kegiatan yang relevan dengan fungsi dan

peran tupoksi SKPD, serta memenuhi kesesuaian

dengan visi dan misi, serta tujuan pembangunan

Kabupaten Banjar.

6. Dokumen Produk Barang Jadi Karet di Kabupaten

Banjar.

Melihat pada prospek ekonomi kedepan yang lebih

menitikberatkan pada industri sektor hilir serta upaya

dalam mempertahankan dan memperkuat posisi

Kabupaten Banjar sebagai salah satu sentra karet di

Kalimantan Selatan menjadi latar belakang dalam

penyusunan dokumen produk barang jadi karet di

Kabupaten Banjar. Dalam dokumen ini berisi tentang

perencanaan pengembangan industri barang jadi karet

dari tingkat local beserta kelembagaannya, serta

berisi informasi kondisi harga karet local hingga

nasional.

B.3.4 PERSENTASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA YANG

DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan social budaya di

Kabupaten Banjar merupakan penunjang capaian indikator ke-4

pada sasaran ke-3. Untuk menghitung capaian target kinerja

adalah persentase jumlah rekomendasi hasil perencanaan social




budaya yang ditindaklanjuti / disepakati untuk dilaksanakan

dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.

Pada table diatas ditunjukan bahwa realisasi pada indicator

ke-4 sarsaran ke-3 ini adalah sebesar 100 % dari target 80% yang

telah ditetapkan, maka capaian dari realisasi untuk indikator ke-3

sasaran ke-3 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut di tunjukan

dari Jumlah penyusunan dokumen yang dilaksanakan pada tahun

2016 sebanyak 4 (empat) buah dokumen, dimana seluruh

dokumen-dokumen tersebut telah dijadikan sebagai acuan/bahan

dalam menentukan kebijakan serta perencanaan pembangunan.


capaian kinerja pada sasaran ke-3 pada indikator ke-4 ini adalah

sebagai berikut ;

1. Dokumen Rencana Aksi Daerah Partisipasi Perempuan

2. Dokumen Road Map Pendidikan

3. RAD Kota Layak Anak

4. Dokumen Kebijakan Daerah Dalam Penanggulangan

Kemiskinan

2.4 TERSEDIANYA SISTEM INFORMASI DAN DATA SPASIAL YANG

VALID, AKTUAL DAN TERPADU.

Sasaran Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid,

aktual dan terpadu dengan menggunakan indicator sistem data yang

terintegrasi. Rumusan untuk indicator tersebut adalah jumlah SKPD yang

telah mengintegrasikan data Sistem Satu Data (SISDA) dibanding dengan

Jumlah SKPD.


berikut :




Tabel 3.5



1 2 3 4 5 6

1 Sistem data yang terintegrasi % 20 55 275

Dari table di atas realisasi untuk Sistem data yang

terintegrasi adalah sebesar 55 %, dibandingkan dengan target yang

akan dicapai tahun 2016 sebesar 20 %. Ini menunjukan hasil

capaian kinerja indicator pertama pada sasaran ke-4 sebesar 100

%.

Data di atas ditunjukan dari data yang ada pada SISDA

kabupaten Banjar. SISDA kabupaten Banjar adalah jaringan yang

mengumpulkan dan mengintegrasikan data secara terpadu yang

bersumber dari SKPD Kabupaten Banjar dengan menggunakan

teknologi informasi sebagai dukungan data dan informasi dalam

perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah yang cepat,

akurat dan terkini. SKPD yang menyampaikan data sesuai dengan

format data yang terintegrasi adalah sejumlah 15 SKPD dari 27

SKPD yang di targetkan.

2.5 TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN

PERENCANAAN

Sasaran terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

perencanaan diukur dengan menggunakan 2 (dua) buah indikator kinerja,

yaitu indicator persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah

skala kabupaten (RPJMD) dan persentase SKPD yang berkinerja baik

(realisasi kinerja ≥ 76 %).

Rumusan untuk indicator persentase capaian kinerja sasaran

pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD) adalah jumlah indikator

kinerja sasaran pembangunan yang tercapai sesuai target dibandingkan

dengan jumlah keseluruhan indikator kinerja sasaran pembangunan,

sementara untuk rumusan yang di gunakan untuk indicator persentase

SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %) adalah jumlah SKPD

yang berkinerja baik dibandingkan jumlah seluruh SKPD





berikut :

Tabel 3.5



1 2 3 4 5 6

1 Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD)

% 90 93,52 100

2 Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %)

% 75 41,17 54,89

Realisasi untuk indikator persentase capaian kinerja sasaran

pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD) adalah sebesar 93,52,

dibandingkan dengan target yang akan dicapai tahun 2016 sebesar 90 %.

Capaian kinerja indicator pertama pada sasaran ke-5 sebesar 100 %.

Capaian Indikator kinerja sasaran yang berjumlah 106 indikator

kinerja sasaran yang mencapai 100 persen sebanyak 84 indikator, 18

indikator tidak mencapai target 90 persen dan 4 indikator belum ada

target yaitu indicator persentase kawasan santri yang diberdayakan,

kelurahan layak anak, persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi, dan

persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja. Keberhasilan dalam

pencapaian target indicator kinerja ini tidak terlepas dari terlaksananya

program dan kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing Satuan

Organisasi Perangkat Daerah.

Secara dapat dilihat capaian indicator utama bupati banjar, pada

table berikut :

Tabel Capaian Indicator Utama Bupati Banjar Tahun 2016

No. Sasaran Indikator Kinerja

(Indikator Sasaran)

Sat

uan

Tahun 2016

Kate

gori Target Reali

sasi

Capa

ian

(%)

1 Meningkatnya

pengamalan

nilai-nilai

agama

Persentase Kawasan

santri yang

diberdayakan

per

sen

- - 0 -

Penurunan Jumlah kasus

kriminal

kas

us

149 79 100

Jumlah dana BAZ yang Rp 80.000 - 0,00




tersalurkan .000

2 Terwujudnya

peningkatan

kemampuan

baca tulis Al-

Quran peserta

didik

Prosentase peserta

didik SD dan SMP yang

memenuhi persyaratan

kompetensi baca tulis

Al-Qur'an

per

sen

90 91,4 100

3 Berkurangnya

pelanggaran

perda kearifan

lokal

Penurunan Jumlah

Pelanggaran Perda yang

bernuansa kearifan

lokal

kas

us

14 13 92,8

6

4 Meningkatnya

angka

partisipasi

sekolah

Angka Partisipasi Murni

(APM)

APM SD / MI / SDLB per

sen

95,91 89,41 93,2

2

APM SMP / MTs / SMPLB per

sen

61,26 57,48 93,8

3

Angka Partisipasi Kasar

(APK)

APK SD / MI / SDLB per

sen

119,8 106,1 88,5

6

APK SMP / MTs / SMPLB per

sen

85,05 77,62 91,2

6

Angka Putus Sekolah

(APtS)

APtS SD / MI / SDLB per

sen

0,28 0,33 82,1

4

APtS SMP / MTs / SMPLB per

sen

0,92 0,23 25

Angka rata-rata lama

sekolah

tah

un

7 6,87 98,1

4

Angka Partisipasi Kasar

PAUD

per

sen

63,19 65,36 100

5 Meningkatnya

budaya baca

pelajar dan

masyarakat

Persentase peningkatan

kunjungan ke

Perpustakaan Daerah

per

sen

3,1 107,5 100

6 Meningkatnya

apresiasi

terhadap seni

dan budaya

Persentase kelompok

seni dan budaya yang

dibina

per

sen

77 77,27 100

Jumlah Kegiatan

Kebudayaan yang

bernuansa religi

keg

iata

n

7 8 100

7 Menurunnya

kematian ibu

melahirkan

dan kematian

bayi

Angka kematian ibu

melahirkan per 100.000

kelahiran hidup

per

100

.00

0.k

h

210,5 99,33 100




Angka kematian bayi

per 1.000 kelahiran

hidup

per

.10

00

kh

13,8 9,5 100

Angka kelahiran pada

remaja usia 15-19 tahun

(ASFR)

per

sen

44 31,92 100

Angka laju

pertumbuhan penduduk

per

sen

2,08 1,81 100

8 Menurunnya

prevalensi gizi

buruk dan gizi

kurang

Prevalensi balita gizi

buruk dan gizi kurang

per

sen

31,36 20,46 100

9 Terkendalinya

faktor risiko

penyakit tidak

menular

Persentase Pos

Pembinaan Terpadu

Penyakit Tidak Menular

(Posbindu PTM)

Purnama dan Mandiri

per

sen

8 12,07 100

10 Meningkatnya

mutu

pelayanan di

RSUD

Pemenuhan Standar

Operasional Prosedur

(SOP)

dok

um

en

300 663 100

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

per

sen

70 80,12 100

11 Meningkatnya

kompetensi

tenaga kerja

Angka Pengangguran

Terbuka

per

sen

2,56 3,44 88

12 Meningkatnya

cakupan

pelayanan

masalah

kesejahteraan

sosial

Persentase penyandang

masalah kesejahteraan

sosial yang dilayani

per

sen

67 65 97,0

1

13 Meningkatnya

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan

anak

Rasio penyelesaian

masalah kekerasan

terhadap perempuan

dan anak

per

sen

65 65 100

Persentase Kelurahan

Layak anak

per

sen

- - -

14 Meningkatnya

mitigasi

bencana

Persentase Pengurangan

Resiko Bencana

per

sen

50 50 100

Persentase kejadian

bencana yang

ditanggulangi

per

sen

100 100 100

15 Meningkatnya

kualitas

organisasi

kepemudaan

dan jiwa

kewirausahaan

pemuda

Persentase pemuda

yang mendapat binaan

kewirausahaan

per

sen

0,4 0,49 100




16 Meningkatnya

perilaku

berolah raga

di masyarakat

Persentase

Desa/Kelurahan yang

memiliki fasilitas

olahraga.

per

sen

53,44 50,69 94,8

5

17 Meningkatnya

produksi dan

produktifitas

pertanian dan

perikanan

Produksi komoditas

prioritas padi sawah

ton 238.53

7

248.9

60

100

Produksi komoditas

prioritas padi ladang

ton 26.583 34.93

9

100

Produksi karet ton 17.419

,08

16.31

7.300

100

Produktifitas komoditas

prioritas padi sawah

kw

/ha

40,7 39,04 95,9

2

Produktifitas komoditas

prioritas padi ladang

kw

/ha

28 33,5 100

Produktifitas karet kg/

ha

1.057 930 87,9

8

Persentase Kelompok

tani madya

per

sen

2,7 2,9 100

Persentase luasan

pertanian yang

terlayani air Irigasi

per

sen

80 80 100

Populasi sapi eko

r

16.800 16.70

0

99,4

0

Jumlah produksi ikan

budidaya

ton 45.000 58.00

0

100

Jumlah produksi ikan

tangkap

ton 10.872 8.228 75,6

8

Jumlah konsumsi ikan kg/

kap

ita

50 51 100

18 Meningkatnya

kualitas hasil

industri

pengolahan

perkebunan

dan perikanan


produk pengolahan hasil

perkebunan

per

sen

25 12 48

Jumlah produksi olahan

hasil perikanan

ton 700 945 100

19 Meningkatnya

ketersediaan

dan pola

konsumsi

pangan

masyarakat

Ketersediaan Energi k.k

al/

kap

/hr

3 3,48 100

Ketersediaan Protein gr/

kap

/hr

99 92 92,9

3

Nilai/Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

konsumsi.

sko

r

89,5 89,2 99,6

6

20 Meningkatnya

investasi

daerah

Pertumbuhan investasi

(Kenaikan/ penurunan

nilai realisasi PMDN)

per

sen

82,5 119,9 100




21 Meningkatkan

kinerja

perusahaan

daerah

Opini akuntan publik opi

ni

WTP WTP 100

22 Meningkatnya

kualitas

lingkungan

Persentasi sampah yang

terolah di TPA

per

sen

100 100 100

Rasio luasan RTH Publik

sebesar 20persen dari

luas kawasan perkotaan

per

sen

1,58 1,57 99,3

7

Kualitas air ter

ce

mar

/ti

dak

ter

ce

mar

terce

mar

terce

mar

100

Kualitas udara ter

ce

mar

/ti

dak

ter

ce

mar

tidak

terce

mar

tidak

terce

mar

100

23 Meningkatnya

daya saing

ekonomi

masyarakat

Persentasi koperasi

aktif.

per

sen

62,5 62,87 100

Persentase skala usaha

mikro menjadi usaha

kecil

per

sen

0,5 0,2 40

Persentase

meningkatnya taraf

hidup masyarakat

dikawasan transmigrasi

per

sen

20 0 0

Jumlah nilai ekspor

karet.

USD 499.87

7.690,

35

1.329

.000

0,27

Persentase Desa

Berkembang

per

sen

0,3 0,23 75,8

24 Mengembangk

an

kepariwisataa

n daerah

untuk

mendukung

pertumbuhan

ekonomi

daerah

peningkatan wisatawan

lokal

ora

ng

1.918.

415

2.447

.644

100

peningkatan wisatawan

mancanegara

ora

ng

5 5 100




25 Meningkatnya

perencanaan,

kesesuaian

pemanfaatan

dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang;

Kesesuaian

pemanfaatan ruang

dengan rencana tata

ruang

per

sen

52,5 91,91 100

26 Meningkatnya

infrastruktur

jalan dan

jembatan yang

berkualitas

dan

terintegrasi

Persentase Panjang

Jaringan Jalan

Kabupaten dalam

Kondisi Mantap

per

sen

57,28 67,85 100

Persentase Jembatan

Kabupaten dalam

Kondisi Baik

per

sen

86,64 88,01 100

27 Meningkatnya

cakupan

infrastruktur

komunikasi

dan

informatika;

Persentase pengujian

kendaraan bermotor

per

sen

81,25 67,19 82,7

28 Meningkatnya

infrastuktur

perhubungan

Persentase terminal dan

dermaga yang berfungsi

baik

per

sen

65 66,7 100

Cakupan layanan

internet dan telepon

seluler

per

sen

17 54,16 100

29 Meningkatnya

sarana dan

prasarana

permukiman

dan

perumahan

yang layak;

Cakupan rumah layak

huni

per

sen

95,92 97,91 100

30 Meningkatnya

pengelolaan

air minum

secara

optimal;

Cakupan air minum per

sen

57,14 61,74 100

31 Terwujudnya

Sumber Daya

Aparatur yang

profesional

dan handal

Persentase Rata-rata

nilai prestasi kerja SKPD

per

sen

100 100 100

Persentase PNS yang

mendapatkan hukuman

disiplin

per

sen

0,13 0,22 100

Persentase Penempatan

dalam jabatan sesuai

dengan kompetensi

per

sen

100 100 100

Persentase kasus hukum

PNS yang ditangani

per

sen

0,05 100 100

Prosentase SDM per 100 100 100,




aparatur yang mengikuti

diklat sesuai dengan

kebutuhan

sen


kemampuan aparatur

desa dalam

menjalankan tugas dan

fungsi

per

sen

42,24 27,8 65,8

1

32 Terwujudnya

tata laksana

pemerintahan

daerah yang

berkualitas

Persentase kesesuaian

perencanaan dengan

pelaksanaan

per

sen

72,5 82,2 100

Kesesuaian antar

dokumen perencanaan

tingkat kabupaten dan

SKPD

per

sen

100 100 100

Persentase hasil

musrenbang

desa/kelurahan,

kecamatan, Forum SKPD

dan Musrenbang

Kabupaten yang

diakomodir dalam RKPD

per

sen

35 48 100

Persentase SKPD yang

memiliki bank data yang

terintegrasi

per

sen

20 55 100

Persentase pengguna

website Domain dan Sub

Domain SKPD

per

sen

65,45 65,45 100

Persentase cakupan

Kepemilikan kutipan

akta kelahiran

per

sen

62 43,31 69,8

5

Persentase Kepemilikan

KTP dan atau KIA

per

sen

92 91,4 99,3

5


arsipnya sudah ditata

per

sen

28,57 28,57 100

Tingkat Maturitas SPIP lev

el

1 3 100

Tingkat Kapabilitas APIP lev

el

3 3 100

Persentase Temuan

yang ditindaklanjuti

per

sen

80 80 100

Persentase Kepatuhan

SKPD/Entitas terhadap

peraturan perundang-

undangan

per

sen

45,45 41,18 90,6

1

Persentase Pengaduan

Masyarakat yang

ditindaklanjuti melalui

unit pengaduan

masyarakat yang

per

sen

- - -




terintegrasi

Nilai capaian kinerja

pengelolaan keuangan

opi

ni

BPK

WTP WTP 100

Persentase capaian

penerimaan Pendapatan

Daerah

per

sen

97 96,13 99,1

0

Persentase desa tertib

pengelolaan keuangan

desa

per

sen

39,7 19,7 49,6

2

Prosentasi Penegakan

Peraturan Daerah dan

Keputusan Bupati

per

sen

80 76,5 95,6

3

Persentase kejadian

gangguan ketentraman

dan ketertiban yang

ditangani

per

sen

80 81,34 100

Persentase Mediasi/

Fasilitasi penyampaian

aspirasi oleh

sekelompok masyarakat

(jumlah unjuk rasa/

Demontrasi/ jumlah

gejolak masyarakat

per

sen

100 100 100

Persentase Produk

Hukum yang dibahas

dan mendapat

persetujuan

per

sen

100 46 46

Persentase fasilitasi

rapat-rapat dewan

tepat waktu

per

sen

100 100 100

Persentase peraturan

yang dibuat

per

sen

70 88,61 100

Jumlah Linmas

Desa/Kelurahan Per

Jumlah Desa/Kelurahan

per

sen

80 79,31 99,1

4

Persentase FKDM, FKUB,

FPK dan PPWK tingkat

kab/kec/desa dan

kelurahan

per

sen

21,98 15,82 71,9

7

33 Terwujudnya

kelembagaan

pemerintah

yang efesien

dan efektif

Persentase SPM yang

terpenuhi

per

sen

80 61 76,2

5


sesuai dengan beban

kerja

per

sen

0 0 -

Persentase kelengkapan

administrasi desa

per

sen

42,24 100 100




34 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

Persentase pengaduan

masyarakat tentang

layanan publik yang

telah ditindaklanjuti

per

sen

100 43,33 43,3

3

Indeks Kepuasan

masyarakat

ang

ka

81,5 79,42 97,4

5

Meningkatnya Nilai

Survey Kepuasan

Masyarakat terhadap

Optimalisasi Pelayanan

PATEN (Pelayanan

Administrasi Terpadu di

Kecamatan) dan

Pelaksanaan Tugas

Umum Pemerintahan

per

sen

10 100 100

Capaian untuk indikator kinerja sasaran persentase SKPD yang

berkinerja baik adalah sebesar 54,89 persen. penilaian indicator

persentase SKPD yang berkinerja baik ini dikaitkan dengan evaluasi SAKIP

yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar. Dari hasil evaluasi

SAKIP tersebut diperoleh data bahwa dari 34 SKPD yang dievaluasi,

sebanyak 14 SKPD yang bernilai Baik atau sebesar 41,17 persen.




3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola BAPPEDA Banjar

tahun 2016 adalah sebesar Rp 19,270,940,579,00 (86,72%) dengan rincian

untuk belanja tidak langsung Rp 3.648.290.218 (18,94 % dari total

realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 15.622.650.361 (81,06 % dari

total realisasi).

Realisasi anggaran belanja langsung untuk progam utama sebesar

Rp 12,355,184,440.00 (87.13% dari total anggaran yang dilokasikan untuk

proram utama sebesar Rp 14,179,700,820.00) sedangkan realisasi

anggaran belanja langsung progam pendukung sebesar Rp

3,267,465,921.00 (85.78% total anggaran yang dilokasikan untuk proram

pendukung sebesar Rp 3,809,068,980.00), dan realisasi belanja tidak

langsung sebesar Rp 3,648,290,218 ( 86,18% dari total anggaran dari yang

dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar

Rp.4,233,424,160.00).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan

penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik.

Pencapaian sasaran yang baik jika dibandingkan penyerapan anggaran

yang tidak sampai 100% dkarenakan adanya efisiensi anggaran. Anggaran

dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada

tabel Tabel 3.6. berikut:

Tabel 3.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016

No Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi

Target Realisasi % Realiasasi (Rp) (Rp)


35 48 137 3,123,769,800.00 2,628,353,552.00 84.14


100 100 100 589,200,700.00 429,590,650.00 72.91





No Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi

Target Realisasi % Realiasasi (Rp) (Rp)


80 80 100 979,330,400.00 850,082,700.00 86.80


80 80 100 2,639,966,160.00 2,198,133,178.00 83.26


80 80 100 1,551,721,860.00 1,486,413,505.00 95.79


80 80 100 1,402,878,920.00 1,156,644,310.00 82.45


20 20 100 1,229,941,820.00 1,145,891,120.00 93.17

5 Terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan

2,662,891,160.00

2,460,075,425.00

92.38


90 0


75 0

Jumlah 14,179,700,820.00

12,355,184,440.00

87.13

Belanja Langsung Pendukung 3,809,068,980.00 3,267,465,921.00 85.78

Belanja Tidak Langsung 4,233,424,160.00 3,648,290,218 86,18

Total Belanja 22,222,193,960.00

19,270,940,579 86,72




Tabel 3.5

Tingkat Efisiensi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per

Sasaran Tahun 2015

No Sasaran Indikator % Capaian

Kinerja

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi



137 84.14 15.86



100 72.91 27.09



100 86.80 13.20


100 83.26 16.74


100 95.79 4.21


100 82.45 17.55


Sistem data yang terintegrasi 100 93.17 6.83

5 Terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan


0 - 100.00


0 - 100.00

3.1 TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA 2015

3.1.1. EVALUASI KINERJA 2015

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan

Kinerja BAPPEDA Banjar Tahun 2015 memperoleh nilai 78,34 dengan

interprestasi predikat B (Baik). maka pada tahun 2016 direkomendasikan

kepada Kepala BAPPEDA Banjar hal-hal sebagai berikut :




1. melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen rencana aksi

dengan realisasi berupa informasi kinerja outcome ;

3.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat BAPPEDA

Banjar telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. BAPPEDA Banjar telah menetapkan 9 Indikator dengan realiasi

yang berorientasi outcome

2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan

program kegiatan yang dikelola BAPPEDA Banjar.




BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di BAPPEDA Banjar pada Tahun Anggaran

2016 merupakan tahun pertama dari Rencana strategis BAPPEDA Banjar

Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan

partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta

ditingkatkan.

Hasil laporan kinerja BAPPEDA Banjar tahun 2016 dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap lima (5) sasaran kinerja terdapat

sembilan (9) buah Indikator dengan delapan (8) buah

indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau

capainnya lebih dari 100% dan (1) buah indicator dengan

capaian masih rendah.

2. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan

yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dalam

melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan

dokumen-dokumen kinerja;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di

BAPPEDA Banjar terkait dengan penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Laporan Kinerja BAPPEDA Banjar tahun 2016 ini diharapkan dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.




LAMPIRAN

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA …bappelitbang.banjarkab.go.id/konten/uploads/downloads/2017/05/... · 1.3.1 Kondisi riil Pegawai Berdasar Jabatan ... untuk mempertanggungjawabkan