BANK BERDASAR PRINSIP BANK BERDASAR PRINSIP SYARIAHSYARIAH

Bq. Juwita Maesari 2010/20024/MRSMariana 2010/20007/MRSMeichris yhon selly boling 2010/20017/MRSRohmadhidayat 2011/20127/MRSSiti Suhaidah 2010/20056/MRS

STIE IEU Yogyakarta2012

PENGERTIAN BANK PENGERTIAN BANK ISLAM / SYARIAHISLAM / SYARIAH

BANK YANG BEROPERASI DENGAN BANK YANG BEROPERASI DENGAN PRINSIP SYARIAHPRINSIP SYARIAH

BANK YANG DALAM OPERASIONALNYA BANK YANG DALAM OPERASIONALNYA BERLANDASKAN KEPADA AL-QUR’AN BERLANDASKAN KEPADA AL-QUR’AN

DAN AL-HADITSDAN AL-HADITS

LATAR BELAKANG, SEJARAH LATAR BELAKANG, SEJARAH DAN DASAR HUKUM BANK DAN DASAR HUKUM BANK

ISLAM DI INDONESIAISLAM DI INDONESIA

2 FAKTOR PENDORONG BERDIRINYA BANK ISLAM:2 FAKTOR PENDORONG BERDIRINYA BANK ISLAM:1. LARANGAN RIBA1. LARANGAN RIBA2. KELEMAHAN SISTEM BUNGA2. KELEMAHAN SISTEM BUNGASEJARAH DAN DASAR HUKUM DI INDONESIASEJARAH DAN DASAR HUKUM DI INDONESIA1.1. UU 14/1967: TIDAK ADA/TIDAK MENGENALUU 14/1967: TIDAK ADA/TIDAK MENGENAL2.2. PAKJUN 1983: KEBEBASAN MENENTUKAN TINGKAT SUKU PAKJUN 1983: KEBEBASAN MENENTUKAN TINGKAT SUKU

BUNGABUNGA3.3. PAKTO 1988: KEMUDAHAN BERDIRINYA LK DAN PERBANKANPAKTO 1988: KEMUDAHAN BERDIRINYA LK DAN PERBANKAN4.4. UU 7/1992: DIKENAL BANK BAGI HASIL, DUAL BANKING SYSTEMUU 7/1992: DIKENAL BANK BAGI HASIL, DUAL BANKING SYSTEM5.5. UU 10/1998: DOUBLE WINDOWS (DUAL SYSTEM BANK), UU 10/1998: DOUBLE WINDOWS (DUAL SYSTEM BANK),

PERBEDAAN DEFINISI KREDIT DAN PEMBIAYAAN, DLL PERBEDAAN DEFINISI KREDIT DAN PEMBIAYAAN, DLL 6. UU 23/1999: SWBI6. UU 23/1999: SWBI7. UU 3/20047. UU 3/2004

1. INTERMEDIARY UNIT

2. KONSEP BAGI HASIL

3. PRODUK SYARIAH

4. UANG SEBAGAI ALAT TUKAR BUKAN

SEBAGAI KOMODITI

5. TRANSAKSI YANG TRANSPARAN,

KEIKHLASAN & KEJUJURAN

FUNGSI & PRINSIP OPERASIONAL BANK SYARIAH

6. ETIK BISNIS SYARIAH DILARANG: MELAKUKAN

KEGIATAN PENIPUAN, KECURANGAN, MARK-

UP, SUAP, MAISIR, GHARAR, HARAM & RIBA

7. PERILAKU SUMBER DAYA INSANI WAJIB

MENTELADANI SIFAT NABI (SHIDIQ, ISTIQOMAH,

FATONAH, AMANAH & TABLIGH)

PERBEDAAN BANK SYARIAH PERBEDAAN BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONALDENGAN BANK KONVENSIONAL

ASPEKASPEK BANK SYARIAHBANK SYARIAH BANK BANK KONVENSIONALKONVENSIONAL

AKAD DAN AKAD DAN LEGALITASLEGALITAS

HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIFPOSITIF

HUKUM POSITIFHUKUM POSITIF

STRUKTUR STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGANISASI DAN PENGAWASANPENGAWASAN

BI, DPS DAN DSNBI, DPS DAN DSN BIBI

INVESTASIINVESTASI HALALHALAL HALAL DAN HARAMHALAL DAN HARAM

PRINSIP PRINSIP OPERASIONALOPERASIONAL

TITIPAN, BAGI HASIL, JUAL TITIPAN, BAGI HASIL, JUAL BELI, SEWA, JAMINAN, PINJAMBELI, SEWA, JAMINAN, PINJAM

PERANGKAT BUNGAPERANGKAT BUNGA

TUJUANTUJUAN PROFIT DAN FALAH ORIENTEDPROFIT DAN FALAH ORIENTED PROFIT ORIENTEDPROFIT ORIENTED

HUBUNGAN DENGAN HUBUNGAN DENGAN NASABAHNASABAH

KEMITRAANKEMITRAAN DEBITUR – KREDITURDEBITUR – KREDITUR

LEMBAGA LEMBAGA PENYELESAIAN PENYELESAIAN SENGKETASENGKETA

BASYARNASBASYARNAS BANIBANI

PERBEDAANPERBEDAANBUNGA DAN BAGI HASILBUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA BUNGA DIHITUNG DARI PINJAMAN MODAL (POKOK)DIHITUNG DARI PINJAMAN MODAL (POKOK)BUNGA BERUBAH SESUAI KONDISI PASARBUNGA BERUBAH SESUAI KONDISI PASARNOMINAL TETAP SESUAI BUNGANOMINAL TETAP SESUAI BUNGADIRAGUKAN OLEH SELURUH AGAMADIRAGUKAN OLEH SELURUH AGAMA

BAGI HASILBAGI HASIL DIHITUNG DARI MARGIN (KEUNTUNGAN)DIHITUNG DARI MARGIN (KEUNTUNGAN) NISBAH TETAP SESUAI AKADNISBAH TETAP SESUAI AKAD NOMINAL BERUBAH SESUAI KONDISI USAHANOMINAL BERUBAH SESUAI KONDISI USAHA TIDAK ADA KERAGUANTIDAK ADA KERAGUAN

KONSEP & SISTEMPERBANKAN SYARIAH

KONSEP & SISTEMPERBANKAN SYARIAH

MASYARAKAT PEMILIK DANA

MASYARAKAT PENGGUNA DANA

PROSES PENGHIMPUNAN

DANA

PROSES PENYALURAN DANA

KONSEP PENGHIMPUNAN DANA : 1. AL WADIAH 2. MUDHARABAH

KONSEP PENYALURAN DANA :

1. BAGI HASIL (MUDHARABAH &

MUSYARAKAH) 2. JUAL BELI

(MURABAHAH)

PRINSIP DASAR OPERASIONALPRINSIP DASAR OPERASIONAL

PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKATPENGHIMPUNAN DANA MASYARAKATA. TITIPAN (WADIAH DHAMANAH)A. TITIPAN (WADIAH DHAMANAH)B. BAGI HASIL (MUDHARABAH)B. BAGI HASIL (MUDHARABAH)

PENYALURAN DANA KEPADA MASYARAKATPENYALURAN DANA KEPADA MASYARAKAT1. BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH)1. BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH)2. JUAL-BELI (MURABAHAH, AL BAI BITHAMAN AJIL, ISTHISNA, SALAM) 2. JUAL-BELI (MURABAHAH, AL BAI BITHAMAN AJIL, ISTHISNA, SALAM) 3. SEWA (IJARAH, AL BAI’UT TAKJIRI)3. SEWA (IJARAH, AL BAI’UT TAKJIRI)4. PINJAMAN KEBAJIKAN (AL QARDHUL HASAN)4. PINJAMAN KEBAJIKAN (AL QARDHUL HASAN)5. JAMINAN/GADAI (RAHN)5. JAMINAN/GADAI (RAHN)

JASA LALU LINTAS KEUANGANJASA LALU LINTAS KEUANGAN1. PERWAKILAN (WAKALAH)1. PERWAKILAN (WAKALAH)2. PENJAMIN (KAFALAH)2. PENJAMIN (KAFALAH)3. PEMINDAHAN UTANG (HIWALAH)3. PEMINDAHAN UTANG (HIWALAH)4. IMBALAN (JU’ALAH)4. IMBALAN (JU’ALAH)5. SHARF5. SHARF

NASABAH MEMESAN BARANG KEPADA BANK NASABAH MEMESAN BARANG KEPADA BANK

BANK MEMBELI DAN MEMBAYAR BARANG KEPADA SUPPLIERBANK MEMBELI DAN MEMBAYAR BARANG KEPADA SUPPLIER

BANK MENJUAL BARANG KEPADA NASABAHBANK MENJUAL BARANG KEPADA NASABAH

SUPPLIER MENGIRIM BARANG KEPADA NASABAHSUPPLIER MENGIRIM BARANG KEPADA NASABAH

NASABAH MEMBAYAR KEPADA BANK (TUNAI ATAU CICILAN)NASABAH MEMBAYAR KEPADA BANK (TUNAI ATAU CICILAN)

SKEMA MURABAHAHSKEMA MURABAHAH

BANK

NASABAH

SUPPLIER

1

2

4

35

BANKBANK NASABAHNASABAH

MODALMODAL MODAL & SKILLMODAL & SKILL

PROYEKPROYEK

OMZET / KEUNTUNGAN

GAMBAR (iii)

SKEMA MUDHARABAHSKEMA MUDHARABAHSKEMA MUDHARABAHSKEMA MUDHARABAH

BANKBANK NASABAHNASABAH

MODAL 100 %MODAL 100 % SKILLSKILL

OMZET / KEUNTUNGANOMZET / KEUNTUNGAN

PROYEKPROYEK

GAMBAR (ii)

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH:

MENGAPA DIPERLUKAN?

1. MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN (MAKRO EKONOMI) DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA BANK (MIKRO EKONOMI)

2. PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KHUSUSNYA MASYARAKAT AWAM DAN NASABAH KECIL)

3. OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERBANKAN DALAM MENUNJANG PROGRAM PEMBANGUNAN

KEUNIKAN PERBANKAN SYARIAH

FUNGSI DASAR BANK SYARIAH SECARA UMUM SAMA DGN BANK KONVENSIONAL, SEHINGGA PRINSIP UMUM PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK BERLAKU PULA PADA BANK SYARIAH. NAMUN ADANYA SEJUMLAH PERBEDAAN CUKUP MENDASAR DLM OPERASIONAL BANK SYARIAH MENUNTUT ADANYA PERBEDAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BAGI BANK SYARIAH.

PERBEDAAN MENDASAR:

(1) PERLUNYA JAMINAN PEMENUHAN KETAATAN PADA PRINSIP SYARIAH DALAM SELURUH AKTIVITAS BANK

(2) PERBEDAAN KARAKTERISTIK OPERASIONAL, KHUSUSNYA AKIBAT DARI PELARANGAN BUNGA YANG DIGANTIKAN DENGAN INSTRUMEN NISBAH BAGI HASIL.

KERANGKA PENGATURAN, PENGAWASAN & PENGENDALIAN

BANK SYARIAH SEJUMLAH PERANGKAT DASAR YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCIPTAKAN BANK SYARIAH YANG SEHAT DAN ISTIQOMAH A.L. ADALAH:

1. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI),

2. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO,

3. PERATURAN PENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI,

4. SISTEM AKUNTANSI YANG SESUAI,

5. MEKANISME JAMINAN KEPATUHAN SYARIAH, DAN

6. AUDIT EKSTERN (KESEHATAN KEUANGAN & KEPATUHAN SYARIAH).

DIMANA IMPLEMENTASI DARI PERANGKAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERSEBUT MEMILIKI SEJUMLAH PERBEDAAN PADA BANK SYARIAH KARENA PERBEDAAN SISTEM NILAI DAN OPERASINYA.

BANK SYARIAH DALAM UU BANK SYARIAH DALAM UU PERBANKAN UU 7/1992 JT UU PERBANKAN UU 7/1992 JT UU

10/199810/1998PASAL 1 ANGKA 3 UU 10/1998 “BANK UMUM ADALAH PASAL 1 ANGKA 3 UU 10/1998 “BANK UMUM ADALAH BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL DAN ATAU SECARA KONVENSIONAL DAN ATAU SYARIAHSYARIAH YANG DALAM KEGIATANNYA MEMBERIKAN JASA YANG DALAM KEGIATANNYA MEMBERIKAN JASA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN”DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN”PASAL 1 ANGKA 4 UU 10/1998 “BPR ADALAH BANK PASAL 1 ANGKA 4 UU 10/1998 “BPR ADALAH BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL ATAU KONVENSIONAL ATAU BERDASAR PRINSIP BERDASAR PRINSIP SYARIAHSYARIAH YANG DALAM KEGIATANNYA TIDAK YANG DALAM KEGIATANNYA TIDAK MEMBERIKAN JASA DALAM LALU LINTAS MEMBERIKAN JASA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARANPEMBAYARAN

PENGERTIAN PRINSIP SYARIAHPENGERTIAN PRINSIP SYARIAHPASAL 1 ANGKA 13 UU 10/1998PASAL 1 ANGKA 13 UU 10/1998

PRINSIP SYARIAH ADALAH ATURAN PERJANJIAN PRINSIP SYARIAH ADALAH ATURAN PERJANJIAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM ANTARA BANK BERDASARKAN HUKUM ISLAM ANTARA BANK

DENGAN PIHAK LAIN UNTUK PENYIMPANAN DANA DENGAN PIHAK LAIN UNTUK PENYIMPANAN DANA DAN ATAU PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA ATAU DAN ATAU PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA ATAU KEGIATAN LAINNYA YANG DINYATAKAN SESUAI KEGIATAN LAINNYA YANG DINYATAKAN SESUAI DENGAN SYARIAH,DENGAN SYARIAH, ANTARA LAINANTARA LAIN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN

BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL (MUDHARABAH), PENYERTAAN MODAL (MUDHARABAH), PENYERTAAN MODAL

(MUSYARAKAH), JUAL BELI BARANG DENGAN (MUSYARAKAH), JUAL BELI BARANG DENGAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN (MURABAHAH), ATAU MEMPEROLEH KEUNTUNGAN (MURABAHAH), ATAU

PEMBIAYAAN BARANG MODAL BERDASARKAN PEMBIAYAAN BARANG MODAL BERDASARKAN PRINSIP SEWA MURNI TANPA PILIHAN (IJARAH), PRINSIP SEWA MURNI TANPA PILIHAN (IJARAH), ATAU DENGAN ADANYA PILIHAN PEMINDAHAN ATAU DENGAN ADANYA PILIHAN PEMINDAHAN

KEPEMILIKAN ATAS BARANG YANG DISEWA DARI KEPEMILIKAN ATAS BARANG YANG DISEWA DARI PIHAK BANK OLEH PIHAK LAIN (IJARAH WA IQTINA)PIHAK BANK OLEH PIHAK LAIN (IJARAH WA IQTINA)

KEGIATAN USAHA BANK UMUM KEGIATAN USAHA BANK UMUM SYARIAHSYARIAH

PASAL 6 (HURUF a - n) PASAL 6 (HURUF a - n)

HURUF m: HURUF m: “MENYEDIAKAN “MENYEDIAKAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN DAN DAN ATAU MELAKUKAN KEGIATAN LAIN ATAU MELAKUKAN KEGIATAN LAIN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH,

SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH BANK INDONESIA”DITETAPKAN OLEH BANK INDONESIA”

PENGERTIAN PEMBIAYAANPENGERTIAN PEMBIAYAAN

PASAL 1 ANGKA 12 UU 10/1998 “PEMBIAYAAN PASAL 1 ANGKA 12 UU 10/1998 “PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH ADALAH BERDASAR PRINSIP SYARIAH ADALAH

PENYEDIAAN UANG ATAU TAGIHANPENYEDIAAN UANG ATAU TAGIHAN YANG YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU DIPERSAMAKAN DENGAN ITU

BERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU BERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU KESEPAKATAN ANTARA BANK DENGAN KESEPAKATAN ANTARA BANK DENGAN

PIHAK LAIN YANG DIBIAYAI UNTUK PIHAK LAIN YANG DIBIAYAI UNTUK MENGEMBALIKAN UANG ATAU TAGIHAN MENGEMBALIKAN UANG ATAU TAGIHAN

TERSEBUT SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT SETELAH JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN IMBALAN ATAU BAGI TERTENTU DENGAN IMBALAN ATAU BAGI

HASIL”HASIL”

PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

DALAM UU PERBANKANDALAM UU PERBANKAN1.1. PASAL 8 (1) UU 10/1998 TENTANG KEWAJIBAN PASAL 8 (1) UU 10/1998 TENTANG KEWAJIBAN

MEMILIKI KEYAKINAN DALAM MEMBERIKAN MEMILIKI KEYAKINAN DALAM MEMBERIKAN PEMBIAYAAN, DAN (2) TENTANG KEWAJIBAN PEMBIAYAAN, DAN (2) TENTANG KEWAJIBAN MEMILIKI DAN MENERAPKAN PEDOMANMEMILIKI DAN MENERAPKAN PEDOMAN PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAHPEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH

2.2. PASAL 11 UU 10/1998 UU 10/1998 TENTANG PASAL 11 UU 10/1998 UU 10/1998 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAANBATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN

3.3. PASAL 7 (C) BANK SYARIAH DAPAT MELAKUKAN PASAL 7 (C) BANK SYARIAH DAPAT MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL SEMENTARAPENYERTAAN MODAL SEMENTARA UNTUK UNTUK MENGATASI KEGAGALAN PEMBIAYAAN MENGATASI KEGAGALAN PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH, DENGAN SYARAT BERDASAR PRINSIP SYARIAH, DENGAN SYARAT HARUS MENARIK KEMBALI PENYERTAANNYA HARUS MENARIK KEMBALI PENYERTAANNYA ((PENGECUALIAN PASAL 10PENGECUALIAN PASAL 10))

PENGATURAN DAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK PENGAWASAN BANK

INDONESIA PADA INDONESIA PADA BANK SYARIAHBANK SYARIAH

PERAN DAN FUNGSI BIPERAN DAN FUNGSI BI

MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETERKEBIJAKAN MONETER

MENGATUR DAN MENJAGA MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARANKELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

MENGATUR DAN MENGAWASI BANKMENGATUR DAN MENGAWASI BANK

PASAL-PASAL KHUSUS PASAL-PASAL KHUSUS BAGI BANK SYARIAH BAGI BANK SYARIAH

DALAM UU BANK INDONESIA DALAM UU BANK INDONESIA NO 23/1999 JT UU 3/2004NO 23/1999 JT UU 3/2004

PASAL 10 (2) “CARA-CARA PASAL 10 (2) “CARA-CARA PENGENDALIAN MONETERPENGENDALIAN MONETER (OPERASI PASAR TERBUKA, PENETAPAN TINGKAT (OPERASI PASAR TERBUKA, PENETAPAN TINGKAT DISKONTO, PENETAPAN CADANGAN WAJIB MINIMUM, DISKONTO, PENETAPAN CADANGAN WAJIB MINIMUM, PENGATURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN) DAPAT PENGATURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN) DAPAT DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”

PASAL 11 (1) DAN (2) BI DAPAT MEMBERIKAN KREDIT ATAU PASAL 11 (1) DAN (2) BI DAPAT MEMBERIKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN MAKS 90 HARI KEPADA BANK UNTUK PEMBIAYAAN MAKS 90 HARI KEPADA BANK UNTUK MENGATASI MASALAH KESULITAN PENDANAAN JANGKA MENGATASI MASALAH KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEKPENDEK, DAN WAJIB DIJAMIN DENGAN AGUNAN YANG , DAN WAJIB DIJAMIN DENGAN AGUNAN YANG BERKUALITAS TINGGI DAN MUDAH DICAIRKAN YANG BERKUALITAS TINGGI DAN MUDAH DICAIRKAN YANG NILAINYA MINIMAL SEBESAR JUMLAH KREDIT ATAU NILAINYA MINIMAL SEBESAR JUMLAH KREDIT ATAU PEMBIAYAAN YANG DITERIMANYA.PEMBIAYAAN YANG DITERIMANYA.

KERANGKA PENGAWASAN DAN KERANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANK SYARIAH PENGENDALIAN BANK SYARIAH

OLEH BANK INDONESIAOLEH BANK INDONESIA

PERANGKAT YANG DIPERLUKAN PERANGKAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCIPTAKAN BANK SYARIAH UNTUK MENCIPTAKAN BANK SYARIAH YANG YANG SEHAT DAN ISTIQOMAHSEHAT DAN ISTIQOMAH

IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI DARI PERANGKAT DARI PERANGKAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

REGULASI DAN STANDARD PERBANKAN SYARIAH YANG TELAH REGULASI DAN STANDARD PERBANKAN SYARIAH YANG TELAH DIHASILKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN DIHASILKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN

OPERASIONAL BANK SYARIAH YANG BERHATI-HATI DAN ISTIQOMAH OPERASIONAL BANK SYARIAH YANG BERHATI-HATI DAN ISTIQOMAH

MENJALANKAN PRINSIP SYARIAH:MENJALANKAN PRINSIP SYARIAH: 1. KELEMBAGAAN

2. KEHATI-HATIAN

3. PASAR KEUANGAN & MONETER

4. STANDARD

• PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH

•PENDIRIAN BPR SYARIAH

•PEMBUKAAN KC SYARIAH OLEH BANK KONVENSIONAL• PENILAIAN KUALITAS ASSET

•PEMBENTUKAN CADANGAN PENGHAPUSAN (PPAP)• GIRO WAJIB MINIMUM

•KLIRING

•PASAR KEUANGAN ANTAR BANK SYARIAH

•FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK SYARIAH• PSAK NO.59 dan PAPSI

•PEDOMAN AUDIT BANK SYARIAH

•LAPORAN BANK UMUM & BPR SYARIAH

•AKAD SYARIAH

ATURAN BANK INDONESIA BAGI ATURAN BANK INDONESIA BAGI PERBANKAN SYARIAHPERBANKAN SYARIAH

1.1. BANK UMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHSYARIAH

2.2. BPR BERDASARKAN BPR BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHPRINSIP SYARIAH

3.3. PERUBAHAN KEGIATAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BUK MENJADI BUS USAHA BUK MENJADI BUS DAN PEMBUKAAN KANTOR DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASAR PRINSIP BANK BERDASAR PRINSIP SYARIAH OLEH BUKSYARIAH OLEH BUK

4.4. KUALITAS AKTIVA KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF (KAP) BANK PRODUKTIF (KAP) BANK SYARIAHSYARIAH

5.5. PENYISIHAN PENGHAPUSAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) BANK SYARIAHBANK SYARIAH

6.6. KEWAJIBAN PENYEDIAAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)MODAL MINIMUM (KPMM)

7.7. GIRO WAJIB MINIMUMGIRO WAJIB MINIMUM8.8. KLIRINGKLIRING9.9. PASAR UANG ANTAR PASAR UANG ANTAR

BANK BERDASAR PRINSIP BANK BERDASAR PRINSIP SYARIAH (PUAS)SYARIAH (PUAS)

10.10. SERTIFIKAT WADIAH BANK SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA (SWBI)INDONESIA (SWBI)

11.11. FASILITAS PEMBIAYAAN FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK BAGI JANGKA PENDEK BAGI BANK SYARIAH (FPJPS)BANK SYARIAH (FPJPS)

12.12. LAPORAN BANK UMUM LAPORAN BANK UMUM (LBU) BANK SYARIAH(LBU) BANK SYARIAH

13.13. LAPORAN BULANAN BPRSLAPORAN BULANAN BPRS14.14. AKAD SYARIAHAKAD SYARIAH

KELEMBAGAAN BANK SYARIAHKELEMBAGAAN BANK SYARIAH

PBI NO. 6/24/PBI/2004 TANGGAL 14 PBI NO. 6/24/PBI/2004 TANGGAL 14 OKTOBER 2004 TENTANG BANK UMUM OKTOBER 2004 TENTANG BANK UMUM SYARIAHSYARIAHPBI NO. 6/17/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004 PBI NO. 6/17/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004 TENTANG BPRSTENTANG BPRSPBI NO. 4/1/PBI/2002 TANGGAL 27 MARET PBI NO. 4/1/PBI/2002 TANGGAL 27 MARET 2002 TENTANG BANK KONVENSIONAL 2002 TENTANG BANK KONVENSIONAL MELAKUKAN KEGIATAN SYARIAHMELAKUKAN KEGIATAN SYARIAHPBI N0. 8/ /PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN PBI N0. 8/ /PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAHSYARIAH

KELEMBAGAAN BANK SYARIAHKELEMBAGAAN BANK SYARIAHPASAL 16 UU 10/1998 PASAL 16 UU 10/1998

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA

PENDIRIAN BANK UMUM DAN BPRSPENDIRIAN BANK UMUM DAN BPRS 3 ALTERNATIF3 ALTERNATIF

1.1. PENDIRIAN BANK BARU (BUS, BPRS)PENDIRIAN BANK BARU (BUS, BPRS)

2.2. KONVERSI BK MENJADI BSKONVERSI BK MENJADI BS

3.3. DUAL SYSTEM BANKDUAL SYSTEM BANK

A. MEMBUKA KANTOR CABANG SYARIAHA. MEMBUKA KANTOR CABANG SYARIAH

B. KONVERSI KCK MENJADI KCSB. KONVERSI KCK MENJADI KCS

C. MENINGKATKAN KCPK MENJADI KCSC. MENINGKATKAN KCPK MENJADI KCS

D. MEMBUKA UNIT USAHA SYARIAHD. MEMBUKA UNIT USAHA SYARIAH

PERATURAN KEHATI-HATIAN PERATURAN KEHATI-HATIAN BANK SYARIAHBANK SYARIAH

PBI NO. 5/7/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003 PBI NO. 5/7/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK UMUM SYARIAHBAGI BANK UMUM SYARIAHPBI NO. 6/19/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004 PBI NO. 6/19/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI BPRSBAGI BPRSPBI NO. 5/9/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003 PBI NO. 5/9/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003 TENTANG PENYISIHAN PENGHAPUSAN TENTANG PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BANK SYARIAHAKTIVA PRODUKTIF BANK SYARIAHPBI NO. 7/13/PBI/2005 TANGGAL 10 JUNI PBI NO. 7/13/PBI/2005 TANGGAL 10 JUNI 2005 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN 2005 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAHMODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH

SISTEM PEMBAYARAN SISTEM PEMBAYARAN KEUANGAN DAN MONETER KEUANGAN DAN MONETER

(OPERASIONAL BANK SYARIAH)(OPERASIONAL BANK SYARIAH)PBI NO. 6/21/PBI/2000 TANGGAL 3 AGUSTUS 2004 PBI NO. 6/21/PBI/2000 TANGGAL 3 AGUSTUS 2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUMTENTANG GIRO WAJIB MINIMUMPBI NO. 2/4/PBI/2000 TANGGAL 11 FEBRUARI 2000 PBI NO. 2/4/PBI/2000 TANGGAL 11 FEBRUARI 2000 TENTANG KLIRINGTENTANG KLIRINGPBI NO. 2/8/PBI/2000 TANGAL 23 FEBRUARI 2000 PBI NO. 2/8/PBI/2000 TANGAL 23 FEBRUARI 2000 TENTANG PASAR UANG ANTAR BANK TENTANG PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHBERDASARKAN PRINSIP SYARIAHPBI NO. 2/9/PBI/2000 TANGGAL 23 FEBRUARI 2000 PBI NO. 2/9/PBI/2000 TANGGAL 23 FEBRUARI 2000 TENTANG SERTIFIKAT WADIAH INDONESIATENTANG SERTIFIKAT WADIAH INDONESIAPBI NO. 5/3/PBI/2003 TANGGAL 4 FEBRUARI 2003 PBI NO. 5/3/PBI/2003 TANGGAL 4 FEBRUARI 2003 TENTANG FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK TENTANG FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK SYARIAHSYARIAH

DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG: KAFFAH, JAMINAN KEPERCAYAAN, : KAFFAH, JAMINAN KEPERCAYAAN, BEDAKAN HAQ DAN BATIL, KENYATAAN DI LAPANGANBEDAKAN HAQ DAN BATIL, KENYATAAN DI LAPANGANDASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAHSYARIAH: PENJELASAN PASAL 6 HURUF m UU 10/1998 DAN : PENJELASAN PASAL 6 HURUF m UU 10/1998 DAN PASAL 13 HURUF C (UNTUK BPRS)PASAL 13 HURUF C (UNTUK BPRS)DPS DPS WAJIBWAJIB MENGIKUTI FATWA DARI DSN MENGIKUTI FATWA DARI DSNDPS ADALAH DPS ADALAH DEWAN YANG DITEMPATKAN DI BANK DEWAN YANG DITEMPATKAN DI BANK SYARIAHSYARIAH YANG KEANGGOTAANNYA DITETAPKAN YANG KEANGGOTAANNYA DITETAPKAN BERDASARKAN REKOMENDASI DSN YANG BERTUGAS BERDASARKAN REKOMENDASI DSN YANG BERTUGAS MENGAWASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MENGAWASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHA BANKKEGIATAN USAHA BANKDSN ADALAH DEWAN YANG DIBENTUK OLEH MUI DSN ADALAH DEWAN YANG DIBENTUK OLEH MUI MERUPAKAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA BADAN YANG MEMPUNYAI SATU-SATUNYA BADAN YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGELUARKAN FATWA SYARIAHKEWENANGAN MENGELUARKAN FATWA SYARIAH TERHADAP JENIS-JENIS KEGIATAN, PRODUK, DAN JASA TERHADAP JENIS-JENIS KEGIATAN, PRODUK, DAN JASA KEUANGAN SYARIAH, SERTA MENGAWASI PENERAPAN KEUANGAN SYARIAH, SERTA MENGAWASI PENERAPAN FATWA DIMAKSUD OLEH LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN FATWA DIMAKSUD OLEH LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIASYARIAH DI INDONESIA

TUGAS DAN WEWENANG DSNTUGAS DAN WEWENANG DSN

MENUMBUH KEMBANGKAN PENERAPANMENUMBUH KEMBANGKAN PENERAPAN NILAI-NILAI SYARIAH DALAM AKTIVITAS NILAI-NILAI SYARIAH DALAM AKTIVITAS KEUANGAN DAN EKONOMIKEUANGAN DAN EKONOMI

MENGELUARKAN FATWA ATAS JENIS-MENGELUARKAN FATWA ATAS JENIS-JENISJENIS KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN KEUANGAN

MENGELUARKAN FATWA ATAS PRODUKMENGELUARKAN FATWA ATAS PRODUK DAN DAN JASAJASA KEUANGAN SYARIAH KEUANGAN SYARIAH

MENGAWASI MENGAWASI PENERAPAN FATWA YANG PENERAPAN FATWA YANG TELAH DIKELUARKANTELAH DIKELUARKAN

ARAH DAN KEBIJAKAN ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN

PERBANKAN SYARIAH PERBANKAN SYARIAH INDONESIAINDONESIA

VISI PENGEMBANGAN BANK VISI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIASYARIAH DI INDONESIA

TERWUJUDNYA SISTEM PERBANKAN TERWUJUDNYA SISTEM PERBANKAN SYARIAH SYARIAH

1.1. YANG YANG KOMPETITIF, EFISIEN DAN KOMPETITIF, EFISIEN DAN MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP KEHATI-MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP KEHATI-

HATIANHATIAN 2.2. YANG MAMPU MENDUKUNG YANG MAMPU MENDUKUNG SEKTOR RIIL SEKTOR RIIL

SECARA NYATA MELALUI KEGIATAN SECARA NYATA MELALUI KEGIATAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL DAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL DAN

TRANSAKSI RIILTRANSAKSI RIIL 3.3. DALAM KERANGKA DALAM KERANGKA KEADILAN, TOLONG KEADILAN, TOLONG

MENOLONG DAN MENUJU KEBAIKANMENOLONG DAN MENUJU KEBAIKAN 4.4. GUNA MENCAPAI KEMASLAHATAN GUNA MENCAPAI KEMASLAHATAN

MASYARAKATMASYARAKAT

NILAI DASAR LEMBAGA KEUANGAN DAN NILAI DASAR LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAHPERBANKAN SYARIAH

PERTUMBUHAN EKONOMIYANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN

UKHUWAH / JAMA’AH

ADIL:

TRANSPARAN DAN JUJURTRANSAKSI FAIR, TANPA

PEMERASANPERSAINGAN SEHATKONTRAK YANG ADIL

MENGHINDARI KEGIATAN YANG

MERUSAK:

LARANGAN PRODUK YANGMERUGIKAN DAN

BERBAHAYA,LARANGAN PROSES YANG

BERBAHAYA,TIDAK GUNAKAN SBR DAYA

ILLEGAL DANSECARA TDK ADIL

KEMASLAHATAN:

PRODUKTIF,TIDAK SPEKULATIF,EFEKTIF, EFISIEN,

BERKELANJUTAN DALAMPENGGUNAAN SBR DAYA,

AKSES YANG SEBESARBESARNYA BAGI

MASYARAKAT UNTUKMEMPEROLEH SBR DAYA

AQIDAH

AGENDA KE DEPANAGENDA KE DEPAN

MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA INSANISUMBER DAYA INSANISOSIALISASI DAN EDUKASI PUBLIKSOSIALISASI DAN EDUKASI PUBLIKPENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN PRODUK YANG PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN PRODUK YANG LEBIH INOVATIFLEBIH INOVATIFPENGEMBANGAN PASAR SEKUNDER, PASAR UANG PENGEMBANGAN PASAR SEKUNDER, PASAR UANG SYARIAH, PASAR INTER BANK DAN LINKAGE DI SYARIAH, PASAR INTER BANK DAN LINKAGE DI INDUSTRI KEUANGANINDUSTRI KEUANGANIMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO, PRINSIP KEHATI-HATIAN, GOOD RISIKO, PRINSIP KEHATI-HATIAN, GOOD CORPORATE GEVERNANCE & SYARIA COMPLIANCECORPORATE GEVERNANCE & SYARIA COMPLIANCEMENDORONG TERCIPTANYA A UNION REGULATORY, MENDORONG TERCIPTANYA A UNION REGULATORY, STANDART AKAD, PRODUK DAN TRANSAKSISTANDART AKAD, PRODUK DAN TRANSAKSI