LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …mataramkota.go.id/file/LAKIP KEC CAKRA 2015.pdf · Sekretaris Camat membawahi dua Sub Bagian yaitu : 1. Sub Bagian Perencanaan

PEMERINTAH KOTA MATARAM

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KANTOR KECAMATAN CAKRANEGARA TAHUN 2015

TAHUN ANGGARAN 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena Rahmat dan HidayahNya

kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kantor Camat Cakranegara Tahun 2015, yang merupakan kewajiban bagi setiap

Instansi Pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansinya sebagai wujud

pertanggung jawaban dalam mencapai Visi dan Misi organisasi sebagaimana diatur dalam

INPRES Nomor 7 Tahun tahun 1999.

Sejalan dengan semangat reformasi dan amanat perjuangan yang terkandung dalam

TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas

KKN, segenap jajaran Kantor Camat Cakranegara sepakat dan telah mengaktualisasikan

serta mengimplementasikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat melalui pelaksanaan

Rencana Anggaran Kinerja Kantor Camat Cakranegara Kota Mataram.

Untuk itu Kantor Camat Cakranegara Kota Mataram menyajikan Laporan

Akuntabilitas Kinerjanya yang merupakan bahan evaluasi kinerja berdasarkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Tahun 2015.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Cakranegara Kota Mataram

ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan sebagai upaya perbaikan peningkatan Kinerja di

masa yang akan datang.

Cakranegara, ……. Januari 2016

CAMAT CAKRANEGARA

M. SALMAN RUSDI, SIP Pembina (IV/b)

NIP. 19600610 198103 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Cakranegara Tahun 2015, sebagai hasil

RENSTRA (Rencana Strategi) tahun 2011 s/d 2016, yang merupakan implementasi untuk

mengukur kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang menjadi komitmen

untuk melaksanakan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, terhindar dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta menjadikan Kantor Camat Cakranegara menjadi Unit

kerja yang bersih dan baik (Clean Governance &Good Governance).

Kantor Camat Cakranegara Kota Mataram mempunyai tugas pokok melaksanakan

kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai

Perangkat Daerah Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,

Kecamatan mempunyai fungsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram

Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Mataram,yaitu:

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. Pengkoordinasian pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan;

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang

belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan;

h. Penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan;

i. Pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi, serta mengenali lebih dalam factor-faktor internal dan eksternal yang

diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja Kantor Camat Cakranegara.

Kecamatan Cakranegara menetapkan Visi “ Cakranegara BERSINAR (Bersih, Sehat,

Indah, Aman dan Religius).”

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kecamatan Cakranegara menetapkan Misi yang

harus dilaksanakan sebagai berikut:

1. Melestarikan dan Meningkatkan Kamtibmas

2. Menggelorakan semangat “Kecamatan Cakranegara Bersinar”, yang dijiwai oleh nilai-

nilai agama dan kearifan lokal

3. Memberdayakan ekonomi rakyat

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta menggali dan memanfaatkan

potensi Sumber Daya Alam (SDA)berdasrkan prinsip kelestarian lingkungan hidup;

5. Memantapkan Koordinasi dan Kemitraan

6. Meningkatkan pembangunan , pemeliharaan dan pengembangan fasilitas-fasilitas public;

7. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah-masalah social melalui pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan /akademik dan forum Muspika sebagai mitra kerja dalam

menangani konflik sosial.

Dalam Tahun Anggaran 2015 melalui Pos Anggaran DPA Kantor Camat Cakranegara

tahun 2015 telah merumuskan dan merealisasikan berbagai program serta kegiatan dengan

nilai Anggaran keseluruhan sebesar Rp. 8.540.924.637,- terealisasi sebesar Rp.

8.190.592.746,- atau 95,90% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

5.748.134.637,- terealisasi sebesar Rp. 5.627.586.525,- atau 97,90% dan Belanja Langsung

sebesar Rp. 2.792.790.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.563.006.221,- atau 91,77%.

Sesuai dengan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian

Sasaran Kinerja dapat dinyatakan berhasil. Tapi tentu saja masih terdapat beberapa masalah

yang menjadi penghambat keberhasilan yaitu :

- Penjabaran Pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah kurang

maksimal, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu

dikoordinasikan sehingga menjadi kegiatan yang terintegrasi.

- Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh Kantor Camat Cakranegara.

- Rentannya persoalan sosial yang menyebabkan pergeseran nilai – nilai sendi

kehidupan sosial kurang kondusif yang berdanpak pada usaha kuliner khususnya

Kelurahan Karang Taliwang.

- Masih minimnya alokasi anggaran dalam DPA Kantor Camat Cakranegara Tahun

2015, sehingga hasil dari kegiatan- kegiatan tersebut belum maksimal.

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif

1 2

BAB I BAB II BAB III BAB IV

Pendahuluan A. Latar Belakang B. Gambaran Umum Organisasi C. Dasar Hukum D. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi E. Struktur Organisasi

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Strategi Organisasi B. Visi, Misi, dan Tujuan C. Rencana Kerja

Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja B. Analisa Evaluasi Pencapaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan

Penutup Lampiran-lampiran

3 3 4 4 5

12

15 15 15 18

20 20 20 23

24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Struktur Pemerintahan Negara, Kecamatan adalah merupakan Perangkat

Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Lebih Lanjut tugas dan wewenang Kecamatan diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kecamatan pada Bab

IV pasal 14-22, yang selanjutnya pada penjelasan PP tersebut disebutkan bahwa Camat

berperan sebagai Kepala Wilayah (wilayah kerja) yang mengkoordinasikan semua

Dinas/Instansi yang ada di Kecamatan. Camat memiliki kekhususan dibanding perangkat

daerah lainnya dalam mendukung pelaksanaan azas desentralisasi yaitu adanya kewajiban

mengintegrasikan nilai-nilai sosio cultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik,

ekonomi,budaya dan mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah

sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat dan masyarakat juga melakukan tugas-tugas

pembinaan wilayah termasuk pembinaan pembangunan di wilayah kerjanya.

Kecamatan Cakranegara merupakan perangkat daerah sebagai ujung tombak

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat Kecamatan. Kedudukan Kecamatan

sebagai perangkat daerah adalah sangat strategis, fungsi yang harus diemban adalah sebagai

mediator, katalisator, fasilitator dan negoisator. Secara spesifik fungsi dasar organisasi

Kecamatan adalah koordinator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta pelaksana sebagian kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan dari Walikota dalam pemberdayaan dan pelayanan umum kepada

masyarakat.

Berdasarkan peran dan fungsi Kecamatan yang sangat strategis di atas, maka

Kecamatan Cakranegara telah berupaya untuk menunjang peran dan fungsinya tersebut

dalam berbagai Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik

kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Cakranegara. Untuk mengetahui keberhasilan

dan kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2013 serta

untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kecamatan

Cakranegara, yang merupakan tuntutan bagi terselenggaranya Manajemen Pemerintahan dan

Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan sistem akuntabilitas yang

baik bagi aparatur pemerintah Kecamatan. Untuk itu disusunlah Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Cakranegara Tahun 2015 dan merupakan

bahan penyusunan program serta kegiatan Tahun 2015.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Cakranegara dibentuk berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor : 5 Tahun

2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

Secara Geografis Kecamatan Cakranegara terletak di sebelah Timur Kota Mataram

yang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Timur : Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

- Sebelah Barat : Kecamatan Mataram Kota Mataram

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

- Sebelah Selatan : Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Wilayah

Kecamatan Dan Kelurahan di Kota Mataram, Kecamatan Cakranegara terdiri atas 10

(Sepuluh) Wilayah Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Cakranegara Barat

2. Kelurahan Cilinaya

3. Kelurahan Sapta Marga

4. Kelurahan Mayura

5. Kelurahan Cakranegara Timur

6. Kelurahan Cakranegara Utara

7. Kelurahan Cakranegara Selatan

8. Kelurahan Cakranegara Selatan Baru

9. Kelurahan Karang Taliwang

10. Kelurahan Sayang-Sayang

C. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang – Undang Nomor: 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;

7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Kecamatan

dan Kelurahan di Kota Mataram;

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

9. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239 / IX / 6 / 8 / 2003 Tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram No. 36/PERT/2008 Tentang Rincian Tugas

Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kota Mataram, maka yang dimaksud dengan

Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kota Mataram yang merupakan wilayah kerja

Camat sebagai perangkat daerah.

Tugas pokok dari Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah

yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai Perangkat Daerah. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. Pengkoordinasian pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan;

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang

belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan;

h. Penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan;

i. Pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI MASING-MASING ADALAH :

1. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan

dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah

Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Camat

mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan Penetapan visi, misi, rencana strategis dan program kerja

Kecamatan;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran(RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Kecamatan;

c. Pelaksanaan koordinasi ,informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kecamatan

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau Instansi terkait;

d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

masyarakat;

e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan kegiatan dibidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

f. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan kegiatan dibidang fisik, sarana dan prasarana;

g. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan kegiatan dibidang perekonomian;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan Muyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat

(MPBM) di Tingkat Kecamatan;

i. Pemberian pertimbangan terhadap penetapan perijinan dan rekomendasi teknis

tertentu sesuai peraturan perundang-undang;

j. Pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja

lingkup Pemerintah Kecamatan.

k. Pelaksanaaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

Pemerintah Kecamatan;

l. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Kecamatan;

m. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota melalui Sekretaris

Daerah

2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekertaris yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan memgkoordinasikan kegiatan

sektretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan

pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja pemerintah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Camat

mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasiaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan

Penetapan Kinerja Kecamatan;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kecamatan;

c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup

Kecamatan;

d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;

e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum,

perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan

kepegawaian;

g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;

h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi

umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi dua Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan

bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Kepala

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program

Kerja Tahunan lingkup Kecamatan;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan

keuangan;

c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja lingkup Kecamatan;

d. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan

pengolahan keuangan;

e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan,

penatausahaan dan pertanggungjawabannya;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas;

g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan (LAKIP) lingkup Kecamatan;

h. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan

lingkup Kecamatan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;


tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan

kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan

perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1),

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub

Bagian;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

umum, kepegawaian, dan perlengkapan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi

umum, kepegawaian, dan perlengkapan;

d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kebutuhan perlengkapan;

e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian

perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

f. Penyelenggaraan pelayanan adminstrasi kepegawaian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup

Kecamatan;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub

Bagian;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Sedangkan masing-masing seksi di Kecamatan mempunyai tugas pokok diantaranya :

1. Seksi Pemerintahan.

Dipimpin oleh Kapala Seksi Pemerintahan. mempunyai tugas pokok memimpin,

mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, administrasi

kependudukan dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pemerintahan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan

adminsitrasi pemerintahna, kependudukan dan pertanahan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan,

kependudukan dan pertanahan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi

terkait;

d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang administrasi

pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;

e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan,

kependudukan dan pertanahan;

f. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota dibidang administrasi

pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan

yang belaku;

g. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan

Pemerintah Kelurahan;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok

memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan

ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Ketentraman dan

Ketertiban mempunyai fungsi :


b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketenteraman dan

ketertiban masyarakat;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketenteraman dan ketertiban

masyarakat dengan Instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan;

d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban

masyarakat;

e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang ketentraman dan ketertiban

masyarakat;

f. Fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan lingkup

Kecamatan;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja lingkup Kecamatan;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

3. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang

mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan

kegiatan bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :


b. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat;

c. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra

Masyarakat (MPBM);

d. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

4. Seksi Perekonomian, Fisik,Sarana dan Prasarana.

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin,

mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan perekonomian, Pembangunan

Fisik, Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Seksi

mempunyai fungsi :


b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perekonomian, Fisik,

Sarana dan Prasarana;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang Perekonomian, Fisik, Sarana

dan Prasarana termasuk Fasilitas Umum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan

Instansi terkait;

d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perekonomian,

Fisik, Sarana dan Prasarana;

e. Penyiapan rencana/program di bidang pelayanan umum dan inventarisasi kekayaan

kelurahan.

f. Pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan.

g. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

h. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan umum.

i. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan pelayanan umum.


tugasnya.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi diatas akan digunakan sebagai landasan untuk

menyusun indikasi rencana program lima tahun dan satu tahunan bagi masing-masing

seksi di kantor Camat Cakranegara.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Cakranegara terdiri dari:

1. Unsur pimpinan adalah Camat

2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris Camat, yang membawahi 2 (dua)

Sub Bagian Yaitu :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Unsur Pelaksana adalah Kepala Seksi yang terdiri dari :

a. Kepala Seksi Pemerintahan

b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

c. Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

d. Kepala Seksi Fisik Sarana dan Prasarana

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN

(Peraturan Walikota Mataram No. 36/PERT/2008)

CAMAT

SEKRETARIS

KASUBAG RENCANA&KEUANGAN

KASUBAG UMUM&KEPEGAWAIAN

KASI TRAMTIB

KASI SOSIAL&PM

KASI PEMERINTAHAN

KASI EKO&FISPRA

JAFUNG

LURAH

LURAH

LURAH

LURAH

LURAH

LURAH

LURAH

LURAH

LURAH

LURAH

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI

Adanya pengaruh globalisasi dan meningkatnya pengetahuan masyarakat

menimbulkan tuntutan terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam

menentapkan prinsip-prinsip Good Governance dan Otonomi Daerah di Kecamatan

Cakranegara maka pemerintah menerapkan prinsip-prinsip kerja sama antara 3 (tiga)

komponen Stakholder ( Pemerintah, Swasta dan Masyarakat ).

Perwujudan Good Governance meliputi 10 pokok pikiran (Reinventing Governance)

yaitu : pemerintah yang katalisator, memiliki rakyat, kompetitif, digerakkan oleh misi,

berorientasi hasil, digerakkan oleh pelanggan, berwirausaha, antisipatif, desentralisasi dan

berorientasi pasar.

Sejak tahun 1999 pemerintah telah melakukan reformasi politik yang berimplikasi

luas dalam kehidupan bernegara. Pemerintah Daerah tidak terlalu banyak diatur dan

bergantung pada pemerintah pusat tetapi harus lebih mandiri dan lebih proaktif dalam

mewujudkan dan mendorong kemajuan daerahnya dalam batas kewenangannya dengan

memperhatikan kebutuhan, potensi dan peluang untuk mengembangkan strategi dalam

menghadapi tantangan melalui pemerintah yang profesional, responsive dan akuntabel.

Dalam melaksanakan hal tersebut di atas pemerintah daerah Kota Mataram

khususnya pemerintah Kecamatan Cakranegara perlu merumuskan landasan kebijakan

sebagai acuan berupa visi, misi dan tujuan, dan dalam memantapkan visi, misi maka setiap

elemen masyarakat harus memahami hakikat visi, misi tersebut, oleh karena peran serta

partisipasi masyarakat harus dikembangkan sehingga tujuannya dapat diwujudkan.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. VISI

Sejalan dengan visi misi Kota Mataram sebagai kota yang sederajat dengan kota lain

dan dihuni penduduk yang sejahtera, dan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Cakranegara

maka Visi Kecamatan Cakranegara:

“ Terwujudnya Kecamatan Cakranegara

BERSINAR”(BERSIH,SEHAT,INDAH,AMAN DAN RELIGIUS)

Yang merupakan turunan dari Visi Kota Mataram yaitu :

‘KOTA MATARAM YANG IBADAH MAJU,RELIGIUS dan BERBUDAYA”

2. MISI DAN TUJUAN

Untuk mendukung terwujudnya Visi tersebut ditetapkan Misi dan tujuannya sebagai

berikut :

1. Melestarikan dan meningkatkan kamtibmas.

Tujuannya : meningkatkan supremasi hukum dan kesadaran politik dengan pemberian

sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum baik kepada aparat maupun masyarakat.

2. Menggelorakan semangat Kecamatan Cakranegara ”BERSINAR” (Bersih, Sehat, Indah,

Aman dan Religius) yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan budaya.

Tujuannya : meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan

melestarikan budaya menuju semangat Kota Bersih, Sehat, Indah, Aman dan Religius.

3. Memberdayakan Ekonomi Rakyat.

Tujuannya : menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui perangkat kebijakan yang

mendorong ke arah berkembangnya usaha ekonomi produktif.

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta menggali dan memanfaatkan

potensi Sumber Daya Alam (SDA) berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan hidup.

Tujuannya :

a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

peran serta aparat pemerintah, swasta dan masyarakat.

b. Menggali dan memanfaatkan serta melestarikan sumber daya alam yang

berwawasan lingkungan.

5. Memantapkan Koordinasi dan Kemitraan.

Tujuannya : terwujudnya peningkatan koordinasi dan kemitraan antara berbagai pihak

yaitu Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Dunia Usaha.

6. Meningkatkan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan fasilitas-fasilitas publik.

Tujuannya : Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang memadai

dibidang pendidikan, kesehatan, kebersihan, air minum, transportasi, keamanan dan

fasilitas umum lainnya.

7. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah-masalah sosial.

Tujuannya : Terwujudnya perubahan perilaku positif masyarakat dalam rangka

penanggulangan berbagai masalah sosial dalam masyarakat.

3. SASARAN

Sasaran yang ingin di capai oleh Kecamatan Cakranegara adalah:

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan politik.

2. Terwujudnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan melestarikan budaya

menuju semangat kota Bersih, Sehat, Indah, Aman dan Religius.

3. Terwujudnya pembangunan dan perkembangan ekonomi

4. Terwujudnya SDM aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat

5. Terjalinnya koordinasi yang harmonis antara Pemerintah, masyarakat dan Pelaku Usaha.

6. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana publik dibidang pendidikan,

kesehatan, airminum, transportasi,keamanan dan fasilitas umum lainnya.

7. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang kondusif dalam penanggulangan masalah

sosial.

4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi

Adapun strategi yang ditetapkan berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan, peluang

dan ancaman adalah :

1. Kekuatan (Strength)

a. Adanya Kuantitas SDM yang memadai.

b. Motivasi Kerja Staf yang tinggi.

c. Adanya Kerjasama yang baik antar seksi.

d. Adanya Dokumen Pembangunan

e. Adanya Pedoman/Petunjuk Teknis

2. Kelemahan (Weaknesses)

a. Belum adanya tenaga teknis perencanaan pembangunan di Kecamatan

b. Terbatasnya sarana kerja

c. Pemahaman aparat terhadap tupoksi pegawai masih rendah

d. Disiplin pegawai masih rendah

e. Insentif pegawai masih rendah

3. Peluang (Opportunities)

a. Adanya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama

b. Adanya kesadaran budaya masyarakat

c. Adanya pembinaan dari SKPD tingkat Kota Mataram

d. Wilayah Cakranegara sebagai pusat perdagangan dan jasa

e. Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

f. Adanya potensi parawisata (sejarah,Kuliner dan kerajinan cukli)

4. Ancaman (Threat)

a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Program

b. Terbatasnya Dana untuk melaksanakan Program dan Kegiatan

c. Kurangnya Partisipasi aktif masyarakat dalam proses Pembangunan

d. Kurangnya Sosialisasi Pembangunan kepada masyarakat.

e. Kompleksitas masalah sosial kemasyarakatn.

C. RENCANA KERJA

Bertolak dari analisa kondisi internal dan eksternal, penentuan masalah-masalah

aktual di Kecamatan Cakranegara berdasarkan atas dua hal yaitu : Pertama, apakah masalah

tersebut membawa dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Cakranegara.

Kedua, apakah Kecamatan Cakranegara mempunyai kemampuan untuk mengatasi dan

mengembangkannya kemudian dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan-kebijakan yang

dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan-kegiatan seperti :

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang

pembangunan perumahan

Program Pengembangan Persampahan

1. Pengembangan Teknologi Pengolahan persampahan

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan

1. Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4. Penyediaan Komponen Instralasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

6. Penyediaan Makanan dan Minuman

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

8. Penyusunan Dokumen Perencanaan

9. Penyediaan Administrasi Keuangan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4. Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

2. Penataan Administrasi Kepegawaian

3. Pengklasifikasian Arsip Pola Baru

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan.

1. Penyusunan Inventaris Kekayaan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1. Penyusunan data Monografi dan Kependudukan

Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

1. Pembinaan Administarsi Pemerintahan Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

1. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan

2. Monitoring Kebersihan Lingkungan

Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

1. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

2. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan

Program Peningkatan Keamanan Lingkungan

1. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan

Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1. Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

1. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan :

1. Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan

2. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Kelurahan

3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Masyarakat Kelurahan.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Masyarakat Kelurahan

5. Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan

- Kelurahan Cakranegara Barat - Kelurahan Cilinaya - Kelurahan Saptamarga - Kelurahan Mayura - Kelurahan Cakranegara Timur

- Kelurahan Cakranegara Selatan - Kelurahan Cakranegara Selatan Baru - Kelurahan Cakranegara Utara - Kelurahan Karang Taliwang - Kelurahan Sayang-Sayang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Cakranegara Tahun 2015 adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui dokumen pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas

Kinerja Kantor Camat Cakranegara Tahun 2015.

Pengukuran Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu indikator kinerja

harus merupakan capaian yang dapat dihitung dan diukur (measureable) serta digunakan

sebagai dasar untuk menilai atau mengukur tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan, maupun pertanggungjawabannya.

Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja secara bertahap ada

upaya perbaikan ke depan dalam suatu organisasi pemerintahan atau unit kerja yang

bersangkutan untuk menunjukkan kemajuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Kantor Kecamatan Cakranegara melakukan pengukuran kinerja ini dengan cara

membandingkan antara Rencana Pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kerja Tahunan dengan realisasi pencapaian, sebagai bagian tidak terpisahkan dalam

Lampiran LAKIP ini.

B. ANALISA EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA

Evaluasi Kinerja kegiatan menunjukkan pencapaian kinerja suatu unit instansi

pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi kinerja kegiatan setidaknya

menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam kerangka Rencana Strategi.

Terkait dengan itu Laporan tidak hanya memuat tingkat keberhasilan / kegagalan

yang dicerminkan dari hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang di tuangkan dalam

pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran, tetapi juga menyajikan data dan

informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menentukan

keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Analisa dan Evaluasi pencapaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan sebagai

berikut :

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan nilai anggaran sebesar Rp.

11.715.400,- realisasi sebesar Rp. 11.665.400,- atau 99.57%.

Tujuan program ini melaksanakan penyuluhan tentang perijinan rumah

pondokan/kost2an kepada masyarakat pemilik pondokan/kost2an dalam upaya

menigkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pembentukan panitia pelaksana kegiatan

pengawasan dan pengendalian rumah pondokan/kost2an. Untuk mencapai tujuan

tersebut didukung dengan kegiatan Koordinasi pengawasan dan pengedalian

pelaksanaan kegiatan tentang pembangunan perumahan.

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan nilai

anggaran 47.720.000,- realisasi sebesar Rp.47.670.000,- atau 99.90%

Tujuan program ini untuk edukasi pola hidup bersih mulai usia dini dan dalam

pemanfaatan sampah/limbah plastik melalui sosialisasi dan pelatihan pengolahan

sampah dengan sasaran kegiatan mulai sekolah SD,SMP,SMA dan masyarakat

kelurahan serta memberikan bantuan sarana/barang yang diserahkan kepada masyarakat

untuk mesin pencacah plastik . Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2

kegiatan yaitu : Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan sampah dengan

anggaran setelah perubahan sebesar Rp.38.157.500,- terealisasi sebesar Rp

.38.157.500,- atau 100 % dan Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengolahan persampahan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.9.562.500,-

terealisasi sebesar Rp .9.512.500,- atau 99.48 %

3. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

dengan anggaran sebesar Rp. 25.150.000,- realisasi sebesar Rp. 24.500.000,- atau

97.42%

Tujuan program ini untuk melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kanker dan penyuluhan

bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sehat sejahtera terkait dengan

kegiatan P2WKSS. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan yaitu :

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peran serta dan kesetaraan jender dengan


.11.925.000,- atau 95,21 % dan Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam

membangun keluarga sejahtera dengan anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.12.625.000,- terealisasi sebesar Rp .12.575.000,- atau 99.60 %

4. Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Tujuan program ini untuk melaksanakan sosialisasi kegiatan, penyebaran informasi dan

kegiatan terpadu melalui pengadaan baliho yaitu : Kegiatan Gerakan Sadar

Kebersihan dan Ketertiban dengan anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.36.207.800,- terealisasi sebesar Rp .35.925.000,- atau 99.22 %.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan nilai anggaran

Rp.537.326.050,- terealisasi sebesar Rp. 525.033.850,- atau 97,71%

Untuk mencapai sasaran kelancaran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran telah

dilaksanakan kegiatan-kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4. Penyediaan Komponen Instralasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6. Penyediaan Makanan dan Minuman

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

8. Penyusunan Dokumen Perencanaan

9. Penyediaan Administrasi Keuangan

Dapat dikatakan hampir semua kegiatan telah dapat mencapai sasaran yang telah

ditetapkan kecuali untuk kegiatan jasa komunikasi; sumberdaya air dan listrik tidak

terealisasi 100 %, karena upaya kantor Camat melakukan penghematan daya listrik

sehingga penekanan pemakaian daya listrik tetap dikontrol secara ketat dan sesuai

standar.untuk kegiatan koordinasi keluar daerah adalah sisa anggaran sesuai standar

yang berlaku. Untuk penyediaan administrasi keuangan terdapat sisa tunjangan

kedinasan yang disebabkan oleh pelimpahan jabatan lurah cakranegara selatan baru yang

diserahkan kepada camat.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Nilai Anggaran Rp.

300.548.500,- terealisasi sebesar Rp. 295.544.000,- atau 98,33 %

Untuk mencapai sasaran kegiatan di bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

telah dilakukan Kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran Pemerintah Kecamatan

Cakranegara di TA.2015 telah merampungkan 100% keuangan untuk 50 %

pembangunan Fisik rumah jaga, 100% Pengadaan tendon air, Pembuatan taman Kantor

sebagai fasilitas pendukung dan meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat.

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan nilai anggaran

22.928.750,- realisasi sebesar Rp. 22.788.750,-atau 99.35%

Tujuan program ini untuk meningkatkan kwalitas sumberdaya aparatur melalui kegiatan

Bimtek aparatur dan penyediaan bahan informasi pelayanan umum kecamatan melalui

penyebaran informasi/brosur pelayanan dan peningakatan SDM melalui Bimbingan

teknis klasifikasi arsip pola baru. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2

kegiatan yaitu : Kegiatan Penataan administarsi kepegawaian dengan anggaran

setelah perubahan sebesar Rp.15.323.750,- terealisasi sebesar Rp .15.173.750,- atau

99,02 % dan Kegiatan Pengklasifikasian arsip pola baru dengan anggaran setelah

perubahan sebesar Rp.7.615.000,- terealisasi sebesar Rp 7.615.000,- atau 100 %

8. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

Tujuan program ini untuk menginventarisir aset kekayaan daerah dan pencacatan

pelaporan neraca keuangan dikecamatan cakranegara melalui kegiatan : Penyusunan

Inventaris Kekayaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.9.122.500,-

terealisasi sebesar Rp 9.122.500,- atau 100 %.

9. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

Tujuan program ini untuk penyusunan laporan melalui pendataan/update data monografi

dan data kependudukan Kecamatan Cakranegara sebagai data dukung penyusunan

program melalui kegiatan : Kegiatan Penyusunan Data Monografi dan

Kependudukan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.12.320.000,- terealisasi

sebesar Rp .12.320.000,- atau 100 %.

10. Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Tujuan program ini untuk meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan

kelurahan yang dinamis untuk mendorong meningkatnya kwalitas pelayanan. Untuk

mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan : Kegiatan Pembinaan

Administarsi Pemerintahan Kelurahan dengan anggaran setelah perubahan sebesar

Rp. 5.151.000,- terealisasi sebesar Rp .5.151.000,- atau 100 % .

11. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

dengan anggaran sebesar Rp.59.070.000,- realisasi sebesar Rp. 57.220.000,- atau

96.87%.

Tujuan program ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

melalui perencanaan yang partisifatif serta terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat

melalui program edukasi pola hidup bersih sejak dini melalui sekolah yang didukung

oleh kegiatan yaitu : Kegiatan Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan dengan


.48.332.500,- atau 96.31 % dan Kegiatan Monitoring Kebersihan Lingkungan

dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.8.887.500,- terealisasi sebesar Rp

8.887.500,- atau 100 %.

12. Program Peningkatan Kesetaraan Jender dan Kepemudaan dengan anggaran

sebesar Rp. 31.027.500,- realisasi sebesar Rp. 30.927.500,- atau 99.68%.

Tujuan program ini untuk melaksanakan pembinaan bagi generasi muda dalam bidang

olah raga dengan mendukung perayaan HUT RI dan HUT Kota dalam bentuk kegiatan

lomba gerak jalan indah dan lomba pakaian adat. Disamping itu untuk mendorong

pemberdayaan PKK Kecamatan melaksanakan penyuluhan Kecamatan Sayang Ibu

(KSI) dengan sasaran penurunan angka kematian ibu dan anak serta pelatihan,

pembinaan bagi kader posyandu. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2

kegiatan yaitu : Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dengan anggaran


99,40 % dan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan


.14.337.500,- atau 100 %.

13. Program Peningkatan Keamanan Lingkungan.

Tujuan program ini untuk melaksanakan penyuluhan Kamtibmas kepada masyarakat

Kecamatan dalam rangka mewujudkan stabilitas wilayah tertib,aman dan damai melalui

kegiatan : Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


.29.752.500,- atau 99.67 % .

14. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Tujuan program ini untuk melaksanakan syiar agama dan pelestarian seni budaya dalam

bidang keagamaan kepada masyarakat Kecamatan dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, religius dan berbudaya melalui kegiatan : Kegiatan

Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan dengan anggaran


97.39 % .

15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Tujuan program ini untuk melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh

agama dalam upaya penyuluhan dan sosialisasi - koordinasi penanganan konflik sosial

dengan unsur Muspika Kecamatan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan

nilai-nilai sosial kemasyarakatan melalui Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Pedesaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.34.085.000,- terealisasi sebesar Rp .34.035.000,- atau 99.85 %.

16. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan.

Tujuan program ini untuk melaksanakan penertiban tempat berusaha bagi PKL dan

Asongan terhadap pemanfaatan ruas jalan/badan jalan raya sebagai tempat berusaha

sehingga tercipta kawasan usaha yang nyman tertib dan bersih melalui kegiatan:

Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan dengan


.11.615.000,- atau 99.91 %.

17. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan dengan nilai anggaran Rp.

1.570.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.363.005.721,- atau 86.77%

Untuk lebih meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat

Kelurahan telah dilaksanakan kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan

1. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Kelurahan

2. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Masyarakat Kelurahan.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Masyarakat Kelurahan

4. Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan

- Kelurahan Cakranegara Barat - Kelurahan Cilinaya - Kelurahan Saptamarga - Kelurahan Mayura - Kelurahan Cakranegara Timur

- Kelurahan Cakranegara Selatan - Kelurahan Cakranegara Selatan Baru - Kelurahan Cakranegara Utara - Kelurahan Karang Taliwang - Kelurahan Sayang-Sayang

Secara keseluruhan kegiatan ini telah dilaksanakan akan tetapi capaian serapan

anggaran kurang maksimal dimana ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kurang,

tidak menguasai iptek (komputer) dan yang lebih penting memahami Simda Keuangan

kondisi ini yang terjadi di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya kelurahan

Sapta Marga, Kelurahan Cakranegara Utara dan Cakranegara Selatan Baru.

Diperlukan penataan birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur kelurahan yang

memiliki etos kerja.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2015 dipergunakan dana dari APBD dan APBD-P Kota Mataram Tahun Anggaran 2015, yang dituangkan dalam DPA dan DPPA Kecamatan Cakranegara T.A 2015. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan TA. 2015 adalah 95,90 % dari target sebesar Rp.8.540.924.637,- terealisasi sebesar Rp. 8.190.592.746. Alokasi dana dan realisasi penggunaan di rinci sebagaimana terlampir.

BAB IV

P E N U T U P

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat

sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cakranegara selaku SKPD di

lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan pelayanan dan pertanggung jawaban

terhadap masyarakat, guna mewujudkan Kota Mataram yang Ibadah, Maju, Religius dan

Berbudaya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bukti komitmen

kami untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang bertanggung jawab untuk terwujudnya

tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagaimana INPRES No. 7 Tahun

1999.

Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran

dan kritik yang konstruktif untuk kesempurnaannya sangat kami harapkan.

Mataram,27Januari2016CamatCakranegara,

M.SALMANRUSDI,SIP.Pembina(IV/b)

NIP.1960061019801012

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CAKRANEGARA

PROSENTASE

RENCANA TKT PENCAPAIAN TK.

CAPAIAN (TARGET) CAPAIAN (TARGET)

1 2 4 5 6

Pembinaan dan pendataan rumah Prog.Lingkungan Sehat Perumahan Input : Dana 11,715,400 11,665,400 99.57

pondokan/kost2an Output : Tercapainya sasaran pem.dlm pendataan rumah pondokan/kost2an

Outcame : Terpenuhinya sasaran program terhadap perijinan rmh pondokan

Pengembangan teknologi pengolahan Prog.Pengembangan Kinerja Input : Dana 38,157,500 38,157,500 100.00

persampahan Pengelolaan Persampahan Output : Terlaksananya sosialisasi dan pemb.pokja sampah

Outcame : Terwujudnya lingkungan menuju sampah nihil

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Input : Dana 9,562,500 9,512,500 99.48

pengelolaan persampahan Output : Terlaksananya sosialisasi dan pemb.pokja sampah

Outcame : Terwujudnya lingkungan menuju sampah nihil

Pendidikan dan pelatihan peningkatan Prog.Peningkatan peran serta dan Input : Dana 12,525,000 11,925,000 95.21

peran serta dan kesetaraan jender kesetaraan jender dlm pembangunan Output : Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan kel.sejahtera

Outcame : Terwujudnya kesadaran masy dlm membangun kel.sejahtera

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga Input : Dana 12,625,000 12,575,000 99.60

dlm membangun kel sejahtera Output : Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan kel.sejahtera

Outcame : Terwujudnya kesadaran masy dlm membangun kel.sejahtera

Gerakan sadar kebersihan dan ketertiban Program Peningkatan Kesadaran Input : Dana 36,207,800 35,925,000 99.22

Lingkungan Output : Terlaksananya Gerakan Sadar dan Ketertiban

Outcame : Terwujudnya Gerakan Sadar dan Ketertiban

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Program Pelayanan Administarsi Input : Dana 17,953,800 12,997,800 72.40

air dan listrik Perkantoran Output : Tersedianya kebutuhan listrik dan penerangan kantor

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan kantor

Penyediaan alat tulis kantor Input : Dana 17,829,650 17,829,650 100.00

Output : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input : Dana 8,450,000 8,450,000 100.00

Output : Tersedianya kebutuhan percetakan dan penggandaan

Outcame : Terpenuhinya kebutahan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/ Input : Dana 2,500,000 2,500,000 100.00

penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik

Outcame : Terbelinya komponen instalasi listrik dan elektronik

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Input : Dana 2,040,000 2,040,000 100.00

perundangan-undangan Output : Tersedianyan bahan bacaan

Outcame : Tersedianyan surat kabar lokal

Penyediaan makanan dan minuman rapat Input : Dana 10,500,000 10,500,000 100.00

Output : Terpenuhinya makan dan minum rapat

Outcame : Terpenuhinya makan dan minum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Input : Dana 40,000,000 37,163,800 92.91

ke luar daerah Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Outcame : Meningkatnya wawasan aparatur

Penyusunan dokumen perencanaan Input : Dana 9,275,000 9,275,000 100.00

Output : Tersusunya dokumen perencanaan

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan perencanaan SKPD

3

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2015

SASARAN PROGRAMKEGIATAN

INDIKATOR SASARAN REALISASI

PROSENTASE



1 2 4 5 6

Penyediaan administrasi keuangan Input : Dana 428,777,600 424,277,600 98.95

Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan

Outcame : Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib dan lancar

Pembangunan gedung kantor Program Peningkatan Sarana dan Input : Dana 251,725,000 251,428,500 99.88

Prasarana Aparatur Output : Terlaksananya pembangunan rumah jaga

Outcame : Tersedianya rumah jaga

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input : Dana 3,268,500 3,268,500 100.00

Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Outcame : Terpeliharaanya gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Input : Dana 40,995,000 36,287,000 88.52

operasional Output : Terpeliharanyan kendaraan dinas

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Input : Dana 4,560,000 4,560,000 100.00

gedung kantor Output : Tesedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Outcame : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Penataan Administrasi Kepegawaian Prog.Peningkatan Kapasitas sumberdaya Input : Dana 15,323,750 15,173,750 99.02

Aparatur Output : Terlaksananya Kegiatan Bimtek Kepegawaian

Outcame : meningkatnya kwalitas aparatur pemerintah

Pengklasifikasian Arsip Pola Baru Input : Dana 7,615,000 7,615,000 100.00

Output : Tertatanya arsip dan dokumen

Outcame : Tersusunnya arsip dan dokumen dengan baik

Penyusunan Inventaris Kekayaan Prog.Peningkatan Pengembangan Input : Dana 9,122,500 9,122,500 100.00

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Output : Tersusunnya Neraca Keua dan Aset

Keuangan Outcame : Terealisasinya Akuntabilitas Laporan keuangan dan aset

Penyusunan data monografi dan Program Penataan daerah otonomi baru Input : Dana 12,320,000 12,320,000 100.00

kependudukan Output : Terlaskannya Penyusunan data Monografi & Kependudukan

Outcame : Terwujudnya Penyusuanan Data Monografi & Kependudukan

3



PROSENTASE



1 2 4 5 6

Pembinaan Adm.Pemerintahan Kel Program Pembinaan Pemerintahan Input : Dana 5,151,000 5,151,000 100.00

Desa/Kelurahan Output : Terlaksananya pelayanan dan pembinaan Pem.Kel

Outcame : Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkwalitas

Pelaksanaan MPBM Tingkat kecamatan Program Peningkatan Partisifasi Masya- Input : Dana 50,182,500 48,332,500 96.31

rakat Kelurahan Dalam Pembangunan Output : Terlaksananya tahapan MPBM

Outcame : Terserapnya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan

Monitoring Kebersihan Lingkungan Input : Dana 8,887,500 8,887,500 100.00

Output : Terlaksananya sosialisasi ke sekolah ttg kebersihan lingkungan

Outcame : Tercapainya kesadaran pola hidup sejak dini melalui sosialisasi

Pembinaan Pemuda dan olahraga Program Peningkatan Kesetaraan gender Input : Dana 16,690,000 16,590,000 99.40

dan kepemudaan Output : Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan & olahraga

Outcame : Tersalurnya bakat generasi ,muda dlm bidang olahraga

pemb. Dan Pemberdayaan Org.Perempuan Input : Dana 14,337,500 14,337,500 100.00

Output : Terlaksananya sosialisasi & pembinaan org.perempuan

Outcame : Terlatihnya para kader dan anggota PKK

Pengendalian keamanan dan kenyamanan Program Peningkatan Keamanan Input : Dana 29,852,500 29,752,500 99.67

lingkungan Lingkungan Output : Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kamtibmas

Outcame : Tercapainya lingkungan masy aman dan kondusif

Pelaksanaan STQ dan pawai takbiran Program Peningkatan Keberdayaan Input : Dana 47,980,000 46,730,000 97.39

tingkat kecamatan Masyarakat pedesaan Output : Terlaksananya STQ dan Pawai Takbiran tingkat Kecamatan

Outcame : Terwujudnya Pembinaan dan pemasyarakatan nilai-nilai keagamaan

di Kecamatan Cakranegara

Pemberdayaan lembaga dan organisasi Program Peningkatan Keberdayaan Input : Dana 34,085,000 34,035,000 99.85

masy perdesaan Masyarakat perdesaan Output : Terlaksananya Penyuluhan dan koord.penanganan konflik

Outcame : Terwujudnya kesadaran masy.ttg hidup sosial bermasyarakat

di Kecamatan Cakranegara

3



PROSENTASE



1 2 4 5 6

Penataan tempat berusaha bagi PKL Pro.Pembinaan Pedagang kakilima dan Input : Dana 11,625,000 11,615,000 99.91

dan asongan asongan Output : Terlaksanya Penataan PKL dan asongan

Outcame : Tertatanya kawasan usaha bagi PKL da asongan dlm menjaga

ketertiban di Kecamatan Cakranegara

& pengembangan bidang usaha

Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Prog.Peningkatan Kapasitas Kelurahan Input : Dana 1,570,950,000 1,363,005,721 86.76

Masyarakat Kelurahan (10 Kelurahan) Output : Terlaksanya Peningkatan keberdayaan masy.Kel

Outcame : Meningkatnya kwalitas pelayanan s aparatur kelurahan

Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Kelurahan terhadap masyarakat kelurahan

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Masy,Kelurahan

Peningk.sarana dan prasarana (SARPRAS) Masy.Kelurahan

Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan

2,792,790,000 2,563,006,221 91.77

3



Cakranegara, 26 Januari 2016 CAMATCAKRANEGARA,

M. SALMAN RUSDI, SIPPembina (IV/b)

NIP. 19600610 198103 1 012

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH …mataramkota.go.id/file/LAKIP KEC CAKRA 2015.pdf · Sekretaris Camat membawahi dua Sub Bagian yaitu : 1. Sub Bagian Perencanaan