LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......Kecacingan dengan cakupan 75% dari sasaran minum obat Tahun 2018 – 2019 Grafik 3.10.Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

(SATKER 05)

DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

ii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi …. (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Lampung disusun untuk memenuhi

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN/RB no

12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil

evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bandar Lampung, 10 Februari 2019

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung,

Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes

Pembina Utama Madya

NIP. 19630825 198910 2 002

iii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi …. (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan

kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang : pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi,

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator

kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang

direncanakan.

Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah

berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam

pencapaian kinerja tahun 2019 dengan capaian rata-rata sasaran strategis sebesar 131%,

meskipun di satu sisi ada yang melebihi target dan ada yang tidak mencapai target yang

direncanakan.

Dari 17 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019

yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Direktur

Jenderal P2P, terdapat 15 Indikator kinerja sasaran strategis yang memiliki kinerja yang

mencapai atau melebihi target yaitu:

1) Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

tercapai 98,96% dari target 93%, dengan capaian kinerja 106,41%.

2) Persentase respons terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial

KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)


3) Jumlah Kabupaten / Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi Emerging

tercapai 100% dari target 70%, dengan capaian kinerja 142%.

4) Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

tercapai 97,02% dari target 95%, dengan capaian kinerja 102%.

5) Kabupaten/kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan dengan

cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat

tercapai 4 dari target 4, dengan capaian kinerja 100%.

6) Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

iv Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi …. (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018


7) Persentase kasus HIV yang diobati


8) Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada

kelompok beresiko


9) Persentase Kabupaten/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan tatalaksana

standar Pneumonia.


10) Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) minimal 50% sekolah


11) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu


12) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM


13) Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara

dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun


14) Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus

katarak


15) Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya


Kinerja keuangan pada tahun 2019, data per 13 Februari 2020 berdasarkan

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), realisasi anggaran semua jenis

belanja mencapai 95,75% atau sebesar Rp 7.270.117.953 dari total pagu sebesar Rp

7.589.972.000

Walau pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih dirasakan

ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan. Perencanaan yang kurang matang dalam

v Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi …. (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018

mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu permasalahan yang

mengakibatkan salah satu target penetapan kinerja tidak tercapai.

Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

harus ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga beberapa perbaikan dan

tindak lanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian target sendiri disamping

ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti

kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan Dinas Keseshatan Provinsi sera institusi

terkait lainnya. Semoga ke depannya, kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung yang sudah relatif baik ini dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan

dampak yang signifikan dalam rangka menurunnya angka kesakitan dan angka kematian

penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kesehatan jiwa.

vi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi …. (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................... Error! Bookmark not defined.

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... iii

DAFTAR ISI .................................................................................................................. vii

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... viii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. ixx

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 1

1.2 Visi dan Misi ........................................................................................................ 3

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ................................... Error! Bookmark not defined.6

1.4 Sumber Daya Manusia ......................................................................................... 9

1.5 Sistematika Penulisan ........................................................................................ 10

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .......................................................................... 11 2.1 Perencanaan Kinerja .......................................................................................... 11

2.2 Perjanjian Kinerja .............................................................................................. 16

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 18 3.1 Capaian kinerja .................................................................................................. 18

3.2 Realisasi Anggaran ............................................................................................ 65

BAB 4 PENUTUP ......................................................................................................... 68 4.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 68

4.2 Tindak Lanjut ..................................................................................................... 69

vii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi …. (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Tabel 2.1. Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung Tahun 2019

Tabel.2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019

Grafik 3.1. Hasil Cakupan IDL Provinsi Lampung Tahun 2019

Grafik 3.2. Hasil Cakupan IDL Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2019

Grafik 3.3.Capaian respon terhadap sinyal kewaspadan dini (alert) penyakit potensial

KLB yang muncul dalam sintem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) Tahun 2019

Grafik 3.4.Capaian respon terhadap sinyal kewaspadan dini (alert) penyakit potensial

KLB yang muncul dalam sintem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) Tahun 2016 -

2019

Grafik 3.5.Capaian jumlah Kabupaten / Kota yang mampu melaksanakan pencegahan

dan pengendalian penyakit Infeksi Emerging Tahun 2019

Grafik 3.6.Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar Tahun 2019

Grafik 3.7.Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar Tahun 2016 –

2019

Grafik 3.8.Capaian Kabupaten / Kota intervensi stunting yang melakukan POPM

Kecacingan dengan cakupan 75% dari sasaran minum obat Tahun 2019

Grafik 3.9.Capaian Kabupaten / Kota intervensi stunting yang melakukan POPM

Kecacingan dengan cakupan 75% dari sasaran minum obat Tahun 2018 – 2019

Grafik 3.10.Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat Tahun 2019

Grafik 3.11.Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat Tahun 2016 -

2019

Grafik 3.12.Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar Tahun 2019

Grafik 3.13.Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar Tahun 2015 - 2019

Grafik 3.14.Persentase kasus HIV yang diobati Tahun 2019

Grafik 3.15.Persentase kasus HIV yang diobati Tahun 2015 - 2019

Grafik 3.16.Persentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C

pada kelompok beresiko Tahun 2019

Grafik 3.17.Persentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C

pada kelompok beresiko Tahun 2015 - 2019

Grafik 3.18.Persentase Kab/Kota yang melakukan tatalaksana Pneumonia Tahun 2019

Grafik 3.19.Persentase Kab/Kota yang melakukan tatalaksana Pneumonia Tahun 2016

– 2019

Grafik 3.20.Persentase Kab/Kota yang memiliki peraturan KTR dan minimal 50% sekolah

menerapkan KTR Tahun2019

viii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi …. (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018

Grafik 3.21.Persentase Kab/Kota yang memiliki peraturan KTR dan minimal 50% sekolah

menerapkan KTR Tahun2015 - 2019

Grafik 3.22.Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu Tahun

2019

Grafik 3.23.Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu Tahun

2016 - 2019

Grafik 3.24.Persentase Desa/Keluarahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu ) PTM Tahun 2019

Grafik 3.25.Persentase Desa/Keluarahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu ) PTM Tahun 2016 – 2019

Grafik 3.26.Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara

dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 Tahun pada Tahun 2019

Grafik 3.27.Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker

payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 Tahun pada Tahun 2016 – 2019

Grafik 3.28.Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus

katarak Tahun 2019

Grafik 3.29.Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

Tahun 2018 - 2019

Grafik 3.30.Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa dan atau napza Tahun 2019

Grafik 3.31.Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa dan atau napza Tahun 2017 - 2019

ix Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi …. (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018

DAFTAR LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja TA 2019

- SK Petugas Penyusunan LAKIP Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung

- SOP / Alur Pencatatan dan Pelaporan Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung

- Laporan Program imunisasi

- Lapran respons terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial KLB

yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)

- Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

- Laporan Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

- Laporan POPM Kecacingan pada Kabupaten/kota intervensi stunting dengan

cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat

- Laporan Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

- Laporan Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

- Laporan Persentase kasus HIV yang diobati

- Daftar Kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada

kelompok beresiko

- Data Kabupaten/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan tatalaksana standar

Pneumonia.

- Laporan Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) minimal 50% sekolah

- Daftar Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

- Daftar desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM

- Data puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan

leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

- Daftar Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

- Data Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib

Lapor (IPWL)

- Dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

1

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat

dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui

upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan

finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam

Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019

(RPJMN 2015-2019) adalah:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;

2. Meningkatnya pengendalian penyakit;

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;

4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia

Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan,

5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta

6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat

dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS.

RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun

2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri

Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (P2P) telah menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun 2015 – 2019 yang

merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P termasuk

langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang. Dalam

perkembangannya Renstra yang telah disusun memerlukan penyesuaian terkait dengan

GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga pada tahun 2018 dilakukan revisi Renstra

Kementerian Kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai amanat

Menteri Kesehatan, dengan diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus

menjabarkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P. Pada revisi RAP

2

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi …. (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019

Ditjen P2P Tahun 2018 terjadi perubahan indikator dan telah dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Isu strategis yang dihadapi di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di bidang

kesehatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Daerah tahun

2018 adalah sebagai berikut :

1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan

Kematian dan kesakitan sangat dipengaruhi oleh akses dan mutu pelayanan

kesehatan yang belum optimal.

2. Masih tingginya Prevalensi kekurangan gizi pada balita.

3. Transisi Epidemiologi dimana kejadian penyakit menular masih tinggi namun

Penyakit Tidak Menular (PTM) juga cenderung meningkat akibat perilaku dan

gaya hidup masyarakat yang tidak sehat

4. Sumber Daya Kesehatan

Anggaran kesehatan bersumber APBD rata-rata baru mencapai 5,6% belum

sesuai dengan amanat UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Selain itu juga

distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di Kabupaten Kota

5. Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan

Pembangunan kesehatan belum sepenuhnya sinergis antara daerah Provinsi dan

Kabupaten Kota.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Lampung atas pelaksanaan

tugas dan fungsi selama Tahun 2019. Disamping itu, laporan kinerja ini merupakan

pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasi guna

peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.

3


1.2 Visi dan Misi

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan

Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan

visi ini dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang

ingin diwujudkan yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

4


7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya

seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:

1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;

2) Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat

terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status

kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life

cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja,

maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome)

dalam peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai

yakni sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP

2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran

hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian

Kesehatan yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara

berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina

kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan

pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian

5


penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung :

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi visi dan misi SKPD namun

mengikuti Visi Gubernur yaitu :

“ Lampung Maju dan Sejahtera 2019”

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan

daerah yang maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian

Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk

menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status kesehatan masyarakat

Provinsi Lampung juga tinggi. Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa

masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi,

makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah penduduk terkendali,

derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih

baik. Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hak-haknya dan memiliki kesempatan

yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan

dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti

Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan

menjadi 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan

sosial

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya

masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama

4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang

berkelanjutan

5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan

lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif Sektor

6


Kesehatan masuk dalam Misi ketiga dalam RPJMD (Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah) 2015 -2019 Provinsi Lampung yaitu :

“Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi,

budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran”.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan salah satu Satuan Kerja dari

Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 18

Tahun 2016 yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur nomor 63 Tahun

2016 tentang tentang rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah pada

Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas maka Tugas Pokok Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung dan Unit Pelaksana Teknis (Labkes, Bapelkes, Instalasi Farmasi dan

Kalibrasi Alkes dan RSUDBNH) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

provinsi di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan,

tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur

serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Unit Pelaksana

Teknis (UPTD) berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 63 tahun 2017

sebagai berikut :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, program

dan evaluasi pelaporan

2. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan

3. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan

4. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala provinsi dan yang belum dapat

diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota; dan

7


5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan

fungsi Dinas Kesehatan.

8


2. Struktur Organisasi

Tabel 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

9


1.4. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung berjumlah 36 orang dengan distribusi pegawai di seksi surveilans dan

imunisasi 10 orang, seksi pengendalian penyakit 15 orang, dan seksi penyakit tidak

menular dan keswa berjumlah 11 orang.

a. Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional.

0

5

10

15

20

25

30

SMA S1 S2

Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fungsional Epid Fungsional Umum

Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

10


1.5.Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue)

yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian

Kesehatan Tahun 2018.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja

4. Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa. mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

11


BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

atau yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga

dokumen Perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan

5 tahunan, Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan

perencanaan tahunan. Perencanaan 5 tahunan Dinas Kesehatan Provinsi khususnya dana

Dekonsentrasi berasal dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Rencana Aksi Kegiatan Direktorat

pada Ditjen P2P dan Rencana Kerja (Renja) Ditjen P2P. Sasaran dan indikator kinerja

sasaran kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi.

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-

2019 adalah sebagai berikut:

1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar 90% pada

akhir tahun 2019.

2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019.

3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300 Kabupaten/Kota

pada akhir tahun 2019.

4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir tahun 2019.

5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten Kota pada

akhir tahun 2019.

6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

tertentu, sebesar 40% pada akhir tahun 2019.

7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, sebesar

100% pada akhir tahun 2019.

8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.

12


9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan

jiwa dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir tahun 2019.

Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator untuk

Direktorat dan Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut :

13


Tabel 2.1.

Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Tahun 2019

Indikator Kinerja pada RAP

Ditjen P2P

Indikator Kinerja pada RAK

Direktorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi

Dinas Kesehatan Provinsi

1. Persentase cakupan keberhasilan

pengobatan TB/Success Rate

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar

2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati

3. Jumlah provinsi dengan eliminasi

kusta

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru

kusta tanpa cacat

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru

kusta tanpa cacat

4. Jumlah kabupaten/kota mencapai

eliminasi malaria

4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1

per 1.000 penduduk

4. Persentase kasus malaria positif yang di

obati sesuai standar

5. Jumlah kabupaten/kota dengan

eliminasi filariasis

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria

berhasil menurunkan angka Mikrofilaria

menjadi 1%

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis

yang melakukan POPM

6. Persentase Penurunan kasus

Penyakit yang Dapat Dicegah

Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan

yang mendapat imunisasi dasar lengkap



7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang

mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib

Lanjutan

7. Persentase Kab/Kota yang

melaksanakan kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%

8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian PTM terpadu



9. Persentase desa/kelurahan yang

melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu) PTM





kegiatan deteksi dini kanker payudara dan


kegiatan deteksi dini kanker payudara dan

14



Ditjen P2P





leher rahim pada perempuan usia 30-50

tahun

leher rahim pada perempuan usia 30-50

tahun


deteksi dini dan rujukan kasus katarak


deteksi dini dan rujukan kasus katarak

8. Persentase Kabupaten/ Kota yang

mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah

12. Persentase kab/kota yang mempunyai

kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah

11. Jumlah kab/kota yang mempunyai

kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah

13. Persentase respon penanggulangan

terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian

luar biasa (KLB) untuk mencegah

terjadinya KLB di kabupaten/kota

12. Persentase respon penanggulangan

terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian

luar biasa (KLB) untuk mencegah

terjadinya KLB di kabupaten/kota

14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu

melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi emerging

13. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu


pengendalian penyakit infeksi emerging

9. Jumlah kab/kota yang memiliki

puskesmas yang

menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa dan / atau Napza

15. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas

yang menyelenggarakan upaya kesehatan

jiwa dan / atau Napza

14. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas

yang menyelenggarakan upaya kesehatan

jiwa dan / atau Napza

16. Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan

Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor

(IPWL)


menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan

Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor

(IPWL)

17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan

upaya pencegahan dan pengendalian

masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di

30% SMA dan yang sederajat

16. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan

upaya pencegahan dan pengendalian

masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di

30% SMA dan yang sederajat

15



Ditjen P2P





- 18. Persentase Satker Program P2P yang

memperoleh nilai SAKIP dengan hasil

minimal AA

17. Persentase layanan dukungan manajemen

dan pelaporan satker dekonsentrasi

16


2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan

kesepakatan kinerja antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran

Ditjen P2P pada akhir Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

disusun berdasarkan pada indikator yang tertuang dalam RAK dan Renjaserta telah

mendapat persetujuan anggaran. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin

dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018

adalah sebagai berikut:

Tabel.2.2

Perjanjian Kinerja

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Tahun 2019 No Sasaran No Indikator Kegiatan Target

I. Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

1. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

93%

II. Kabupaten/Kota melaksanakan surveilans penyakit potensial KLB dan melakukan respons terhadap sinyal kewaspadaan (alert) yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons)

2. Persentase respons terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)

90%

III. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

70%

IV. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

4. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

95%

5. Jumlah Kabupaten/kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat

4

V. Menurunnya penyakit menular langsung

6. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

91%

7. Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

53%

8. Persentase kasus HIV yang diobati 55%

9. Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko

80%

10. Persentase Kabupaten/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan tatalaksana standar Pneumonia.

60%

VI. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan

11. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

50%

12. Persentase Puskesmas yang melaksanakan 50%

17


penyakit tidak menular


13. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

50%

14. Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

50%

15. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

30%

VII. Meningkatnya kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan penyalahgunaan napza

16. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

13

VIII. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

17. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

100%

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.589.972.000,-

18


BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja per setiap indikator

1. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar

lengkap

1.) Definisi Operasional: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pd usia 0-7 hari, 1 dosis

BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis

campak selama kurun waktu 1 tahun.

2.) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah bayi 0 - 11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

dibagi jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup (surviving infant) di

suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100%.

3.) Capaian Indikator :

Grafik 3.1. Hasil Cakupan IDL Provinsi Lampung Tahun 2019

93%

99%

107%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

Target Capaian Kinerja

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap

19


Dari grafik tersebut di atas grafik. 1 menjelaskan bahwa Tahun 2019

capaian indikator Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap adalah sebesar 98,96%. Indikator ini sudah

memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 93%

dengan capaian target kinerja 107%.

Grafik 3.2. Hasil Cakupan IDL Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2019

Dari grafik 3.2 menyatakan bahwa hasil cakupan indicator persentase

anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap selalu

mencapai target.

4.) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah:

- Workshop petugas dalam rangka imunisasi rutin

- Workshop petugas imunisasi dalam rangka pengenalan antigen baru

- Bimtek pelaksanaan imunisasi

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan imunisasi dalam rangka

pengenalan antigen baru

- Melakukan feedback laporan ke kab/kota melalui umpan balik

laporan, bimbingan teknis dan monitoring supervisi ke kab/kota

5.) Analisa Penyebab Keberhasilan :

- Adanya komitmen bersama antara pemegang kebijakan di kab/kota

(bupati/walikota, kepala dinas) untuk melaksanakan program

imunisasi rutin maupun tambahan (kampanye MR)

91,50% 92,00% 92,50% 93,00%

98,40%99,80% 100,10% 98,96%

2016 2017 2018 2019

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar

lengkap

Target Capaian

20


- Adanya koordinasi yang baik antara Lintas Sektor (Kemenag,

Dikbud, Organisasi Profesi IBI, IDAI) dalam pelaksanaan program

imunisasi rutin dan koordinasi Lintas Program (KIA, promkes) di

kabupaten/kota.

6.) Kendala/masalah yang dihadapi :

- Cakupan imunisasi rutin belum merata di level desa karena masih ada

daerah yang sulit di jangkau khususnya daerah pegunungan,

kepulauan di kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus

dan Pesawaran.

- Dana operasional imunisasi terbatas (minim) di level kab/kota (kab.

Pesisir Barat, Pesawaran, Mesuji).

- Beban tugas rangkap untuk petugas imunisasi di tingkat kabupaten

dan puskesmas dengan program lain (surveilans, P2, Haji,

Bendahara, dll).

- Sistem laporan hasil cakupan imunisasi yang tidak tepat dan lengkap.

7.) Pemecahan Masalah :

- Melakukan pemetaan lokasi terhadap daerah sulit

- Melakukan pendataan dan sweeping di daerah sulit melalui bidan

desa bekerja sama dengan peratin/pemangku/kader

- Di bentuk tim & jadwal khusus posyandu untuk pelayanan imunisasi

di daerah sulit

- Mensuport teman puskesmas melalui grup WA untuk tetap semangat

- Mendorong kab/kota untuk mengusulkan kegiatan pengadaan

coldchain (refrigerator, vaccine carier) melalui dana DAK dan

mendorong puskesmas untuk mengusulkan kegiatan imunisasi

(DOFU, sweeping) melalui dana BOK

- Menunjuk petugas imunisasi melalui kewenangan kadis melalui SPT

minimal 2 tahun tidak di pindah tugaskan.

- Melakukan validasi data dan revisi data laporan cakupan imunisasi

selama 1 tahun.

8.) Efisiensi penggunaan sumber daya :

21


Capaian indikator Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap adalah 98,96% dengan kinerja 106,41% dan

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan imunisasi

sebesar 98,65% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan

sebesar 7,76%.

2. Persentase respons terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit

potensial KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan

Respon)

1) Definisi Operasional: Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini

pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun

waktu satu tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun

waktu satu tahun dibagi Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul

pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas di

kab/kota tersebut di atas di kali 100%.

3) Capaian Indikator

90,00% 90,73%

100,81%


Persentase respon terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit

potensial KLB yang muncul dalam sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR)

Presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

22


Grafik 3.3.Capaian respon terhadap sinyal kewaspadan dini (alert) penyakit

potensial KLB yang muncul dalam sintem kewaspadaan dini dan respon

(SKDR) Tahun 2019

Pada grafik 3.3 tersebut dapat diketahui bahwa Tahun 2019

Presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini

kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di

kabupaten/kota adalah sebesar 90,73%. Indikator ini memenuhi target

yang ditetapkan yaitu sebesar 90%.

Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

merupakan satu penyebab kematian bayi dan balita di Indonesia, oleh

karenanya penurunan kasus PD3I tertentu merupakan salah satu indicator

dalam RPJMN 2015 – 2019. Penurunan kasus PD3I tertentu

menggambarkan keberhasilan upaya promotive dan preventif kesehatan

masyarakat. Tujuan utama pengendalian PD3I bervariasi mulai dari

reduksi, eliminasi sampai dengan eradikasi, tergantung pada jenis

penyakitnya mengikuti komitmen global.

Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang memiliki

komitmen global pada tahun 2023 yaitu Eliminasi Campak dan Eradikasi

Polio. Untuk mencapainya dengan menetapkan strategi memperkuat

imunisasi rutin dan melaksanakan imunisasi tambahan dengan target

minimal 95 % disemua tingkatan, meningkatkan sensitivitas Campak

dan penemuan kasus lumpuh layu, melakukan penyelidikan epidemiologi

(PE) setiap Kejadian Luar Biasa (KLB) serta meningkatkan system

pelaporan surveilans. Dimana eliminasi dan eradikasi polio dapat

dibuktikan melalui surveilans yang sensitive dan berkualitas yaitu:

- Discarded rate campak mencapai target > 2/100.000 penduduk

23


- AFP Rate (Lumpuh Layu) Min 2/100.000 anak usia <15 th

Grafik 3.4.Capaian respon terhadap sinyal kewaspadan dini (alert) penyakit

potensial KLB yang muncul dalam sintem kewaspadaan dini dan respon

(SKDR) Tahun 2016 - 2019

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- Penemuan kasus discarded campak dan PD3I lainnya

- Workshop petugas dalam rangka kewaspadaan dini dan respon

- Penyelidikan epidemiologi KLB dan wabah

- Verifikasi Sinyal Kewaspadaan Dini

- SARS dan Yankes Swasta surveilans Campak,AFP dan PD3I lainnya

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

- Adanya komitmen bersama antara pemegang kebijakan di kab/kota

(bupati/walikota, kepala dinas) untuk melaksanakan program Sistem

Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)

- Adanya koordinasi dengan penanggung jawab program Sistem

Kewaspadaan Dini dan Respon di kabupaten/kota.

6) Kendala/masalah yang dihadapi

- Mobilisasi Petugas Surveilans

- Tugas Rangkap Petugas Surveilans sehingga tidak dapat bekerja

secara maksimal.

- Masih ada Wilayah /daerah yang sulit dijangkau

70,00% 75,00% 80,00%90%

63,00%

88,00%94,40% 90,73%

2016 2017 2018 2019

Persentase respon terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial

KLB yang muncul dalam sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR)

Target Capaian

24


- Dana operasional terbatas di level kabupaten kota bahkan ada

kabupaten yang tidak memiliki dana operasional.

7) Pemecahan Masalah

- Agar Petugas Surveilans atas kewenangan Kepala Dinas tidak

dipindahkan minimal 3 tahun.

- Meminimalkan tugas rangkap bagi petugas surveilans

- Untuk dana operasional agar mengusulkan kegiatan melalui dana

DAK

8) Efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian indikator Presentase respon penanggulangan terhadap sinyal

kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya

KLB di kabupaten/kota adalah 90,73% (108%) dan dibandingkan dengan

capaian realisasi anggaran layanan respon KLB dan wabah sebesar 70,80

% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 30,01 %.

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit lnfeksi Emerging.

1.) Definisi operasional : Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 2

yakni tim TGC aktif dan melakukan pengamatan mingguan. Kriterita

tambahan antara lain penilaian risiko berkala, memiliki NSPK

penanggulangan PIE dan memiliki pembiayaan penanggulangan PIE.

2.) Rumus / cara penghitungan : Akumulasi jumlah Kab/Kota yang mampu

melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging


25


Grafik 3.5.Capaian jumlah Kabupaten / Kota yang mampu

melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit Infeksi Emerging

Tahun 2019

Dari grafik diatas dapat di lihat bahwa target kabupaten/kota

dalam kemampuan untuk pengendalian penyakit infeksi emerging

sudah tercapai, dari taget 70 % ditahun 2019 tercapai 100 % dengan

dibentuknya Tim Gerak Cepat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas

Kabupaten/kota

4.) Jumlah kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi emerging di tahun 2019 adalah :

a. Kabupaten Lampung Selatan

b. Kabupaten Lampung Tengah

c. Kabupaten Lampung Barat

d. Kabupaten Tulang Bawang

e. Kabupaten Tanggamus

f. Kabupaten Mesuji

g. Kabupaten Pesisir Barat

h. Kota Bandar Lampung

i. Kota Metro

j. Kabupaten Lampung Timur

70%100%

143%


Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan

pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

26


k. Kabupaten Lampung Utara

l. Kabupaten Way Kanan

m. Kabupaten Pesawaran

n. Kabupaten Pringsewu

o. Kabupaten Tulang Bawang Barat

5.) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

a. Adanya komitmen bersama antara pemegang kebijakan di kab/kota

(bupati/walikota, kepala dinas) untuk melaksanakan program

Pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging .

b. Adanya koordinasi antara penanggung jawab program surveilans

Provinsi/kabupaten/kota , Puskesmas dan Rumah Sakit.

6.) Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indicator antara lain :

- Pembentukan SK Tim penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan

krisis kesehatan.

- Orientasi dalam menghadapi Kejadian PIE


- Mobilisasi petugas

- Tugas rangkap dari petugas sehingga tidak dapat bekerja secara

maksimal

- Terbatasnya dana operasional di level kabupaten/kota

8.) Efisiensi penggunaan sumber daya

Kinerja pada indicator ini sebanyak 142,86 % sedangkan realisasi

anggaran sebesar 99,13% sehingga nilai efisiensi 43,73%.

4. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

1) Definisi Operasional: Jumlah kasus Malaria positif baik dengan

pemeriksaan mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan pengobatan

sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus malaria positif baik dengan

pemeriksaan mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan pengobatan

27


sesuai standar dibagi jumlah kasus malaria positif yang ditemukan dikali

100%.

3) Capaian Indikator :

Grafik 3.6.Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar

Tahun 2019

Dalam grafik 3.6 dapat diketahui Tahun 2019 Persentase kasus malaria

positif yang di obati sesuai standar adalah sebesar 96,64%. Indikator ini

sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%.

Target jangka menengah (2017) yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi adalah > 90 %

Standar nasional pada indicator ini sebesar > 95%.

95,00%96,64%

101,73%


Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

28


95

95

95

95

98

10

0

99

.08

97

.02

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

P E R S E NTASE K A SUS M A L A R IA P O SITIP YA N G D IO B AT I S ES UA I S TAND AR

Target Capaian

Grafik 3.7.Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar

Tahun 2016 - 2019

Pada grafik 3.7 Capaian tahun 2019 ini menurun dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Tahun 2019 ada 0,3% penderita malaria yang tidak

diobati secara standar hal ini karena ada beberapa Rumah Sakit Swasta

yang belum memberikan obat ACT hal ini dikarenakan koordinasi dan

informasi yang belum diketahui bahwa obat malaria ACT dapat

diperoleh di Dinas Kesehatan Kabupaten dengan cara melaporkan

penderita positip malaria yang diperiksa secara laboratorium ( Mikroskop

dan RDT). Namun secara keseluruhan capaian selalu melebihi target

yang di tetapkan.

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- Menyediakan obat malaria ACT setiap Puskesmas dan Rumah Sakit

Pemerintah dan berjejaring dengan Rumah Sakit Swasta yang

menanggani penderita malaria.

- Menyediakan bahan pemeriksaan malaria seperti Giemsa dan RDT.

- Melengkapi setiap UPK dengan mikroskop.

- Melatih tenaga laboratorium di UPK tentang teknis pemeriksaan

mikroskopis malaria.

- SOP pengobatan tersedia di setiap Puskesmas dan Rumah sakit.

29


- Mewajibkan setiap kasus klinis malaria dilakukan pemeriksaan

laboratorium.

- Melakukan perbaikan managemen program dengan kunjungan ke

Kabupaten dengan Assesment penilaian eliminasi malaria

- Melakukan cross chek Sediaan darah mikroskopis malaria yang di uji

silang (% Sensitifitas, spesifitas, akurasi spesies)

- Survey darah massal malaria di daerah endemis malaria untuk

meningkatkan cakupan penemuan penderita.

- IRS/Indoor residual spraying (Penyemprotan insektisida pada dinding

rumah).

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan indicator ini dikarenakan adanya edaran pedoman

pengobatan malaria standar yang dikeluarkan oleh Menteri kesehatan

Nomor 5/MENKES/PMK/I/2013 serta edaran tatalaksana pengobatan

yang dikeluarkan oleh IDI, workshop serta surat edaran dari Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditujukan kepada petugas

kesehatan untuk mengikuti pedoman pengobatan terbaru yang

dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

6) Kendala/masalah yang dihadapi

- Terjadi putus stok obat malaria ACT di UPK

- Belum semua Puskesmas tersedia tenaga mikroskopis malaria.

- Belum semua UPK terutama RS Swasta dan praktek dokter mandiri

memahami alur permintaan obat program ke Dinas Kesehatan.

7) Pemecahan Masalah

- Menyediakan obat malaria minimal 2 cure di setiap puskesmas dan

Rumah Sakit.

- Melakukan pelatihan tenaga mikroskopis malaria sehingga semua

UPK tersedia tenaga pemeriksa malaria.

- Menyediakan alat diagnosis cepat malaria RDT di UPK yang belum

tersedia tenaga mikroskopis.

- Membuat alur tata cara permintaan obat malaria ke Dinas Kesehatan.

8) Efisiensi penggunaan sumber daya

30


Capaian indikator Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai

standar adalah 96,64% dengan total kinerja sebesar 101,73% dan

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan capaian

eliminasi malaria sebesar 86,59% yang berarti terdapat efisiensi sumber

pembiayaan sebesar 15,14%.

5. Kabupaten/kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan

dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat

1) Definisi Operasional: Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang

melaksanakan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran

minum obat usia 1-12 tahun dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting

yang melaksanakan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari

sasaran minum obat dalam kurun waktu satu tahun.

3) Capaian Indikator :

Grafik 3.8.Capaian Kabupaten / Kota intervensi stunting yang

melakukan POPM Kecacingan dengan cakupan 75% dari sasaran

minum obat Tahun 2019

Tahun 2019 indikator Kab/Kota intervensi stunting yang melakukan

POPM Kecacingan dengan cakupan 75% dari sasaran minum obat adalah

sebesar 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung

4 4

100%


Kab/Kota intervensi stunting yang melakukan POPM Kecacingan dengan

cakupan 75% dari sasaran minum obat

Kab/Kota intervensi stunting yang melakukan POPM Kecacingan dengan cakupan 75% dari sasaran minum onbat

31


Tengah. Lampung Selatan dan Tanggamus, sehingga indikator ini telah

mencapai target (100%).

Grafik 3.9.Capaian Kabupaten / Kota intervensi stunting yang

melakukan POPM Kecacingan dengan cakupan 75% dari sasaran

minum obat Tahun 2018 – 2019

Grafik di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan POPM Kecacingan pada

daerah stunting berlangsung sejak tahun 2018. Provinsi Lampung pada

tahun 2018 mempunyai target POPM Kecacingan pada daerah prioritas

stunting sebanyak 3 Kabupaten / Kota sedangkan pada tahun 2019

mempunyai target sebanyak 4 Kabupaten / Kota. Pada tahun 2018

maupun 2019, kabupaten yang menjadi target telah melakukan POPM

Kecacingan dengan cakupan melebihi 75% dari sasaran minum obat.

4.) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator :

- Melakukan koordinasi baik pada lintas sektor maupun lintas program

- Melakukan sosialisasi pada petugas pelaksana POPM Kecacingan

- Sweeping dan sosialisasi pada target sasaran (SD, MI dan Posyandu)


Koordinasi dalam pelaksanaan POPM Kecacingan dari tingkat pusat

sampai dengan petugas pelaksana.


3

43

4

2018 2019

Kab/Kota intervensi stunting yang melakukan POPM Kecacingan dengan

cakupan 75% dari sasaran minum obat

Target Capaian

32


Dalam pelaksanaan POPM Kecacingan, masih terdapat anak / target

tidak masuk sekolah atau tidak datang pada saat pelaksanaandi posyandu.


Perlunya adanya dukungan dari pihak terkait agar dapat mendorong pada

anak / sasaran.


Persentase Kabupaten / Kota intervensi stunting yang melakukan POPM

Kecacingan dengan cakupan 75% dari sasaran minum obat adalah 100%

dan dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan sebesar

96,57% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar

3,43%.

6. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

1.) Definisi Operasional: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat (cacat tingkat

0) diantara total kasus baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam

periode waktu 1 (satu) tahun.

2.) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang

ditemukan (cacat tingkat 0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan

dalam periode 1 tahun di kali 100%


91,00%

87,77%

96%


Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

33


Grafik 3.10.Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

Tahun 2019

Grafik 3.10 menjelaskan bahwa Tahun 2019 indikator Persentase

cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat adalah sebesar 87,77%.

Angka ini belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 91%.

Standar nasional pada indikator ini sebesar 95%.

Grafik 3.11.Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

Tahun 2016 - 2019

Pasien baru yang di temukan pada th 2019 sebanyak 139 pasien dan dari

seluruh pasien tersebut ditemukan cacat sehingga capaian 87,77%. Jika

dibandingkan Capaian tahun 2019 dengan tahun 2018, 2017 dan tahun

2016, maka capaian indikator relative menurun. Tahun 2018 capaian

sebesar 100%, Tahun 2017 sebesar 94% dan tahun 2016 capaian 93%.

4.) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator :

- Pertemuan data kohort tingkat propinsi

- Survey desa atau servey sekolah

- Survey Kontak di setiap Kabupaten

- Intensive case Finding di 2 Kabupaten yakni, Lampung Tengah dan

mesuji.

5.) Analisa Penyebab belum mencapai target :

91 91 91 91

93 94

100

87,77

2016 2017 2018 2019

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

Target Capaian

34


Pada tahun 2019 petugas menemukan pasien saat sudah terjadinya cacat

baik melalui survey kontak maupun ICF selain dari pada itu

masyarakatpun di setiap Kabupaten belum mengetahui apa tanda dan

gejala kusta sehingga pasien-pasien enggan ke puskesmas terdekat.


- Wasor di setiap Kabupaten sering sekali terjadi pergantian dan

berpindah kerja ke Puskesmas. Dari 15 Kabupaten / Kota terdapat 11

Kabupaten yang mempunyai wasor baru. Sehingga wasor tersebut

belum pernah mengikuti pelatihan program Kusta.

- Pengelola di tingkat Puskesmas juga banyak yang belum mengikuti

pelatihan program Kusta.

- Alat-alat untuk penyuluhan juga tidak ada seperti lembar balik yang

sangat berguna di lapangan tidak ada lagi di puskesmas karena sudah

beberapa tahun ini tidak ada pengadaan untuk lembar balik.


- Pelatihan program kusta pada pengelola program / wasor di tingkat

Kabupaten dan puskesmas

- Pengadaan untuk lembar balik yang sangat dibutuhkan di fasyankes /

puskesmas.

- Peningkatan penyuluhan penyakit kusta kepada masyarakat


Capaian indikator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa

cacat adalah 87,77% dengan jumlah kinerja 96,45% dan dibandingkan

dengan capaian realisasi anggaran intensifikasi penemuan kasus kusta

sebesar 94,13% yang berarti terdapat efisiensi 2,32%.

7. Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

1) Definisi Operasional: Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

(penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) diantara semua

kasus TB yang diobati dan dilaporkan.

35


2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai

standar (penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) dibagi

jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan dikalikan 100%..


Grafik 3.12.Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

Tahun 2019

Tahun 2019 indikator Persentase kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar adalah sebesar 100%. Indikator ini sudah memenuhi target

yang ditetapkan yaitu sebesar 79%. Capaian tersebut masih harus

dilakukan penyisiran kasus baik ke rumas sakit dan praktek mandiri.

Pada tahun 2019 sudah dilakukan penyisiran kasus ke rumah sakit.

Tetapi tidak dapat dilakukan pada semua rumah sakir, karena tidak

mempunya rekam medik yang memenuhi syarat-syarat penyisiran kasus

TB rumah sakit. Begitu juga dengan praktik mandiri dan klinik yang

tidak mempunya rekam medik.

Target jangka menengah (2018) yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi adalah jumlah semua kasus TB yang

sembuh dan pengobatan lengkap dibagi semua kasus TB yang di obati

dan dilaporkan dikali 100% Standar nasional pada indikator ini sebesar

97 %.

79,00%

100,00%

127%


Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

36


Grafik 3.13.Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

Tahun 2015 - 2019

Capaian pada tahun 2019 yaitu sebesar 100%. Sebagaimana pada

tahun 2015 capaian 100%, pada tahun 2016 capaian 100%, tahun 2017

capaian turun menjadi 99,90% dan pada tahun 2018 ini kembali naik

sebesar 100%. Pada tahun 2019 capaian 100%.


- Workshop peningkatan kapasitas SDM TB di Propinsi Lampung

- Deteksi dini penemuan kasus di daerah resti ( lapas dan pondok

pesantren )

- Peningkatan kapasitas SDM progrm TB

- Sosialisasi dan supervisi serta bimbingan teknis terhadap petugas

TBC di level kabkota dan

- Bekerja sama dengan lintas proram serta sektor terkait dalam hal

menemukan kasus TBC dan melakukan tatalaksana sesuai standart.

- Penyisiran kasus TBC rumah sakit, klinik dan praktik mandiri.


- Petugas di level provinsi dan kabkota telah melakukan monitoring

dan evaluasi secara berkala terhadap capaian program.

79,00% 79,00% 79,00% 79,00% 79,00%

100,00% 100,00% 99,00% 100,00% 100,00%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Kasus TB yang Ditatalaksana Sesuai Standar

TARGET CAPAIAN

37


- Petugas layanan TBC telah melakukan follow up terhadap seluruh

pengobatan pasien baik yang diobati di puskesmas maupun yang

dirujuk.

- Penyisiran kasus telah dilakukan terhadap beberapa rumah sakit.


- Masih banyaknya rotasi pegawai terlatih di level layanan kesehatan

di kabkota dan minimnya petugas kesehatan yang terlatih TBC.

- Masih banyak missing cases dari rumah sakit, klinik dan praktik

mandiri.


- Peningkatan kapasitas SDM program TBC di layanan

- Surveilan aktif rumah sakit, klinik dan praktik mandiri.


Capaian indikator Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

adalah 100% dan nilai kinerja 126,58% dan realisasi serapan sumber

pembiayaan bersumber APBN sebesar 96,76%. Sehingga efisiensi pada

indicator ini adalah 29,82%

8. Persentase kasus HIV yang diobati

1) Definisi Operasional: Semua orang dengan positif HIV dan masih dalam

terapi pengobatan ARV.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah orang dengan positif HIV dan masih

dalam terapi pengobatan ARV dibagi dengan jumlah orang dengan

positif HIV dan memenuhi syarat untuk memulai terapi pengobatan ARV

dikalikan 100%.

38



Grafik 3.14.Persentase kasus HIV yang diobati Tahun 2019

Tahun 2019 indikator Persentase kasus HIV yang diobati adalah

sebesar 82,84%. Sehingga bila dibandingkan dengan target maka capaian

kinerja sebesar 150.62%. Target jangka menengah (2017) yang terdapat

dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah 55%. Standar

nasional pada indikator ini sebesar 55%.

Grafik 3.15.Persentase kasus HIV yang diobati Tahun 2015 - 2019

Capaian tahun ini menurun jika dibandingkan capaian 5 tahun

kebelakang :

Tahun 2015 capaian 69,92%

55,00%82,84%

150,62%


Persentase kasus HIV yang diobati


46,00% 48,00% 50,00% 52,00% 55,00%

69,92%76,22% 78,37%

76,00%82,84%

2015 2016 2017 2018 2019


Target Capaian

39


Tahun 2016 capaian76,22%

Tahun 2017 capaian78,37%



4.) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator:

- Validasi data dinkes/kab/kota/layanan terkait capaian deteksi,

pengobatan, layanan dan logistik

- Distribusi logistic pusat ke kab/kota

- Mengeliminasi jumlah kasus lost of Follow Up (LFU) di setiap

Fasyankes dengan pertemuan rutin melacak pasien rujukan dan

memastikan tidak ada identitas ganda yang tercatat.

- Untuk Fasyankes baru harus menetapkan kebijakan yang ketatapakah

pasien benar bersedia untuk melakukan pengobatan di Fasyankes

tersebut atau tidak.

- Memberikan pengertian yang benar terhadap system pengobatan dan

rujukan kepada setiap pasien.

- Peningkatan kapasitas petugas dan konselor mengenai kepatuhan

minum ARV bekerjasama dengan PKVHI.

- Meningkatkan peran LSM dalam dukungan sebaya dan

pendampingan.

5.) Analisa Penyebab Kegagalan

Pada tahun 2018 dari pasien aktif berganti menjadi pasien yang

mengambil ARV pada Bulan Desember tahun pelaporan. Untuk pasien

yang tidak mengambil ARV pada bulan tersebut maka otomatis akan

masuk sebagai pasien LFU walaupun baru 1 bulan absen. Hal ini

menyebabkan jumlah pasien aktif/pasien mengambil ARV (LBPHA poin

4.5) menjadi menurun secara drastis.

Kontributor lainnya adalah masih ada pasien yang tidak segera

memulai pengobatan ARV karena berbagai alasan mulai dari faktor

internal karena proses denial/penyangkalan maupun ketakutan diketahui

pasangan, keluarga, atau masyarakat karena masih menganggap penyakit

ini sebagai penyakit yang tabu. Pasien yang seperti ini biasanya

40


mengakses pengobatan setelah timbul infeksi oportunistik atau pindah

pengobatan ke Fasyankes lain tanpa pemberitahuan kepada Fasyankes

awal yang telah dicatat sebagai pasien masuk perawatan dan memenuhi

syarat.

Faktor yang juga berkontribusi menambah angka LFU adalah

pasien yang menganggap pengambilan ARV bias dilaksanakan di semua

Fasyankes yang memberikan pelayanan pengobatan ARV tanpa

mempunyai pengetahuan yang cukup bahwa ada jalur administrasi dan

pencatatan yang perlu dilengkapi. Pasien ini biasanya adalah pasien yang

berasal dari komunitas dengan informasi yang banyak namun tidak tepat.

Semua pasien yang ingin pindah harus disertai dengan surat rujukan

sehingga data pasien tidak ganda pada dua atau lebih Fasyankes yang

berkontribusi terhadap meningkatnya kasus LFU. Pengambilan ARV

sebagai pasien transit harus disertai dengan menunjukkan kartu pasien

sehingga tidak akan tercatat sebagai pasien baru di Fasyankes tujuan.


- Sumber daya petugas yang terampil dalam konseling lanjutan seperti

kepatuhan ARV di setiap layanan hamper tidak ada.

- Kegiatan yang mendukung petugas Fasyankes untuk melakukan

konsolidasi pasien yang berpindah-pindah layanan sehingga masuk

dalam kategori LFU dalam jangka lama tidak tersedia.

7.) Pemecahan Masalah:

- Upaya peningkatan kapasitas petugas yang terampil dalam konseling

kepatuhan minum ARV melalui refreshing petugas bekerjasama

dengan PKVHI. Untuk pengobatan jangka panjang perlu upaya untuk

mendorong kepatuhan minum ARV (adherence) di setiap Fasyankes

terutama dengan jumlah pasien yang banyak ataupun sudah lama

melakukan pengobatan.

- Telusur kasus LFU dengan koordinasi antar Fasyankes dalam

kab/kota maupun antar kab/kota.

- Dalam rangka akselerasi ARV maka akan dilakukan pelacakan kasus

LFU dengan bantuan dari LSM setempat yang merupakan

41


perpanjangan tangan dari Spiritia sebagai pengampu kegiatan

penjangkauan dan pendampingan ODHA.

8.) Efisiensi penggunaan sumber daya:

Capaian Persentase kasus HIV yang diobati adalah 82,84% atau tercapai

sebesar 150,62% bila dibandingkan dengan target yang sebesar 55%,

sedangkan capaian realisasi anggaran Layanan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit HIV AIDS bersumber APBN sebesar 99.52%

yang artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar

51,10%..

9. Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C

pada kelompok beresiko

1.) Definisi Operasional : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok berisiko

lainnya dalam kurun waktu satu tahun. Deteksi dini hepatitis B dilakukan

dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) HBsAg pada ibu

hamil dan kelompok berisiko lainnya.

2.) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan

Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil dan Kelompok Berisiko Tinggi

lainnya di bagi jumlah seluruh kab/ kota dikali 100%.


80,00%100,00%

125,00%


Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada

kelompok beresiko

Persentase kab/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko

42


Grafik 3.16.Persentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini

hepatitis B dan C pada kelompok beresiko Tahun 2019

Pada grafik 3.16 diatas menjelaskan bahwa Tahun 2019 indikator

Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B

dan C pada kelompok berisiko tinggi adalah sebesar 100 %. Indikator ini

sudah memenuhi target Nasional yang ditetapkan tahun 2019 yaitu

sebesar 80 %.

Grafik 3.17.Persentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini

hepatitis B dan C pada kelompok beresiko Tahun 2015 - 2019

Dan pada grafik 3.17 menjelasakan bahwa sejak tahun 2015

Capaian pada indikator persentase kab/kota yang melaksanakan deteksi

dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko selalu melebihi dari target

yang ditetapkan dan setiap tahunnya selalu meningkat

Tahun 2015 target 10% capaian 20 %



Tahun 2018 target 60% capaian 86,7 %



- Melakukan pengembangan kabupaten/kota yang melakukan deteksi

dini hepatitis B dan C pada ibu hamil dan kelompok beresiko setiap

20

40

60

86,7

100

1020

30

60

80

0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017 2018 2019

CAPAIAN TAHUN 2015 - 2019 TARGET NASIONAL

43


tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan cara melatih tim

petugas puskesmas ke provinsi untuk Peningkatan Kapasitas petugas.

- Melakukan Validasi data dinkes/kab/kota/layanan terkait capaian

deteksi, pengobatan, layanan dan logistik.

- Melakukan Distribusi logistic pusat ke kabupaten/kota dan

memastikan logistik samapi di layanan.

- Melakukan seminar kesehatan tentang hepatitis di hari besar

kesehatan nasional ( Hari Hepatitis sedunia / hari AIDS sedunia)

dengan tema tripe eliminasi HIV, Sifilis, Hepatitis sehigga

meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan di layanan

- Berkerjasama dengan lintas Program yaitu program Kesehatan

Keluarga, Promosi Kesehatan, dan Program HIV & IMS untuk

melakukan integrasi program.

5.) Analisa Penyebab Keberhasilan Program :

Peningkatan Keberhasilan ini disebabkan karena dilakukannya

pengembangan kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatits

B dan C di Provinsi Lampung setiap tahunnya mengikuti pedoman

pelaporan baku nasional. Namun Pada tahun 2018 tidak ada anggaran

untuk program Hepatitis sehingga menyebabkan beberapa kegiatan

pendukung program hepatitis tidak dapat di lakukan.

Kontributor lainnya adalah menggandeng lintas program lain

untuk mensosialisasikan kegiatan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil

yaitu pada program kesehatan keluarga dan hepatitis C pada populasi

resiko tinggi dengan program HIV dan IMS. Integrasi ini sangat efektif

untuk meningkatkan pengetahuan dari petugas di layanan.

Faktor yang juga berkontribusi meningkatkan capaian program

adalah Bekerjasama dengan pihak swasta / sektor informal untuk

mengadakan seminar tentang triple eliminasi hepatitis B ( deteksi dini

hepatitis B) pada ibu hamil dengan melibatkan tim klinisi /konsultan (

dokter spesialis penyakit dalam, kandungan, anak, juga Kulit dan

kelamin ) untuk melatih secara singkat / orientasi bagi para bidan –bidan

puskesmas sebagai pelaksana kegiatan deteksi dini hepatitis di layanan.

44



- Sumber daya petugas yang terampil di setiap layanan yang sudah di

latih, tidak maksimal dalam memberi layanan, kurangnya

mensosialisasikan kegiatan kepada bidan-bidan desa.

- Walaupun sudah 100 % kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini

hepatitis B dan C namun cakupannya belum maksimal, hal ini karena

belum terintegrasinya ANC Terpadu dengan pemeriksaan hepatitis

pada ibu hamil

- Masih rendahnya penggunaan anggaran yang ada di puskesmas untuk

Kegiatan yang mendukung petugas Fasyankes melakukan

Monitoring, evaluasi dan validasi data.


- Upaya peningkatan kapasitas petugas yang terampil melalui Kegiatan

seminar-seminar kesehatan tentang triple eliminasi HIV, Sifilis,

Hepatitis bekerjasama dengan Kanca Sehati RSUD Hi. Abdul

Moeloek Provinsi Lampung.

- Peningatan capaian deteksi dini hepatitis di puskesmas dengan

berintegrasi dengan program HIV, Kesehatan keluarga, dan Promosi

kesehatan.

- Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi seperti IBI,

PATELKI, dan IDI untuk mensosialisasikan kegiatan deteksi dini

hepatitis B dan C pada ibu hamil dan populasi beresiko.


Capaian Persentase Kabupaten/kota yang melaksankan Deteksi dini

hepatitis B dan C pada ibu hamil dan populasi beresiko adalah 100 %

atau tercapai bila dibandingkan dengan target yang sebesar 90 % di tahun

2019 dan nilai kinerja 125%. Sedangkan capaian realisasi anggaran

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hepatitis & Penyakit

Infeksi saluran pencernaan (HPISP) bersumber APBN sebesar 98,65 %

sehingga efisiensi 26,35%.

45


10. Persentase Kabupaten/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan

tatalaksana standar Pneumonia.

1) Definisi Operasional: Angka persentase kasus pneumonia balita yang

diberikan tatalaksana standar yaitu dihitung napas dalam waktu satu

menit penuh atau dilihat ada tidaknya Tarikan Dinding Dada bagian

bawah Kedalam (TDDK) minimal 60% dari seluruh kunjungan balita

dengan keluhan batuk atau kesukaran bernapas.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kabupaten/kota yang 50%

puskesmasnya telah melaksanakan tatalaksana standar Pneumonia dibagi

jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada dikali 100%


Grafik 3.18.Persentase Kab/Kota yang melakukan tatalaksana Pneumonia

Tahun 2019

Tahun 2019 indikator Persentase Kab/Kota yang 50%

puskesmasnya melakukan tatalaksana standar pnuemonia sebesar

86.67%. dan nilai kinerja 144,45%. Standar nasional pada indikator ini

sebesar 60 %. Capaian tahun ini meningkat jika dibandingkan capaian 3

tahun kebelakang:

60,00%

86,67%

144,45%


Persentase Kab/kota yg 50% Puskesmas Melakukan tatalaksana Pneumonia

46


Grafik 3.19.Persentase Kab/Kota yang melakukan tatalaksana Pneumonia

Tahun 2016 - 2019

Jika kita lihat grafik 3.19 dapat dijelasakan bahwa pada tahun

2016, 2017 dan 2018, jumlah kabupaten yang melakukan tatalaksana

Penumonia masih dibawah target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun

2019 indikator telah tercapai menjadi 86,67%.

4.) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator:

- Validasi data dinkes/kab/kota/layanan terkait capaian deteksi,

pengobatan, layanan dan logistik

- Distribusi logistik pusatkekab/kota

- Memberikan pengertian yang benar tentang Penyakit Pneumonia dan

pentingngnya pengobatan dan rujukan kepada setiap orang tua balita

pneumonia melalui kegiatan “Care Seeking”

- Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana ISPA

5.) Analisa Penyebab Kegagalan

Petugas puskesmas tidak melakukan deteksi dini penyakit pneumonia,

petugas tidak melakukan tatalaksana Ispa yaitu hitung napas dan periksa

TDDK pada balita yang datang ke puskesmas dengan keluhan batuk dan

atau kesukaran bernapas.


- Kesadaran petugas untuk mau melakukan tatalaksana Pneumonia

sesuai standar masih ada petugas puskesmas yang tidak taat

60 60 60 60

33,340

46,66

86,67

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018 2019

Target Capaian

47


- Petugas yang sudah dilatih MTBS tidak bertugas di KIA atau di BP

sehingga semua suspek pneumonia tidak ditangani oleh petugas yang

sudah terlatih.

7.) Pemecahan Masalah:

- Upaya peningkata nkapasita spetugas yang terampil dalam tatalaksana

Pneumonia sesuai Standar.

- Kegiatan care seeking untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat

tentang penyakit pneuminia pada balita.

- Penggunaan sarana /peralatan penunjang seperti sound timer untuk

hitung napas dalam tatalaksana Pneumonia.

8.) Efisiensi penggunaan sumberdaya:

Capaian Persentase puskesmas yang melakukan tatalaksana adalah

86,67% dari target 60%. Nilai kinerja 144,45% dan persentase realisasi

anggaran 99,12% sehingga efisiensi 45,32%.

11. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

1.) Definisi Operasional: Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah adalah

kabupaten/kota yang telah melaksanakan kebijakan KTR yang dinilai

dari minimal telah menerapkan KTR di 50% sekolah/ madrasah sesuai

dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa

Rokok dibagi dengan jumlah kab/ kota di Provinsi Lampung.

2.) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kabupaten / kota yang memiliki

peraturan KTR di minimal 50% sekolah dibagi Jumlah kabupaten / kota

di Provinsi Lampung di kali 100%.

3.) Capaian Indikator

48


Grafik 3.20.Persentase Kab/Kota yang memiliki peraturan KTR dan minimal

50% sekolah menerapkan KTR Tahun2019

Tahun 2019 indikator Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah (minimal 50% sekolah) adalah

sebesar 53,33%. Indikator ini sudah memenuhi target yang ditetapkan

yaitu sebesar 50%. Target jangka menengah (2017) adalah sebesar 30%

sebagaimana tertuang dalam dokumen renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung. Standar Nasional pada indikator ini sebesar 50% (2019).

Grafik 3.21.Persentase Kab/Kota yang memiliki peraturan KTR dan minimal

50% sekolah menerapkan KTR Tahun2015 - 2019

50,00% 53,33%

106,66%


Persentase kab / kota yang memiliki peraturan KTR dan

minimal 50% sekolah menerapkan KTR

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

13,30%13,30%

20,00%

45,50%53,33%

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan KTR

minimal 50% sekolah

Target Capaian

49


Capaian tahun 2019 cenderung meningkat jika dibandingkan

dengan tahun 2015 yakni sebesar 10,00%, tahun 2016 sebesar 13,30%,

tahun 2017 sebesar 13,30%, tahun 2018 sebesar 45,50%.


- Sosialisasi dan advokasi program KTR, termasuk peraturan yang

mendukung KTR dengan sasaran stakeholder terkait

- Pelaksanaan skrining dan layanan UBM di sekolah dan FKTP oleh

tenaga yang terlatih.

- Review implementasi KTR di sekolah dan OPD.

- Upaya penegakkan Perda


- Peningkatan capaian ini terjadi karena meningkatnya jumlah sekolah

yang menerapkan kebijakan KTR di sekolah dan deklarasi sekolah

KTR.

- Adanya Permendikbud No. 64 Tahun 2015 tentang KTR di

lingkungan Sekolah.

- Layanan UBM dan KTR di sekolah dan FKTP.


- Penegakkan peraturan KTR yang belum optimal

- masih kurangnya tenaga terlatih UBM baik tenaga kesehatan maupun

tenaga pendidik

- kurangnya peralatan smoker analizer dan BHP untuk mengukur kadar

CO dalam darah sebagai bagian layanan UBM.

- pencatatan dan pelaporan berbasis web yang belum maksimal


- Meningkatkan advokasi dan sosialisasi kepada pemegang kebijakan

dan dukungan anggaran;

- Merencanakan untuk pelatihan / orientasi UBM bagi nakes dan

tenaga pendidik.

- Pengadaan smoker analizer dan BHP melalui DAK kabupaten / kota;

50


- Untuk mendukung data yg uptodate dilakukan monev dan bimtek

kepada petugas pengelola PTM kabupaten/kota terkait pencatatan

dan pelaporan baik manual maupun berbasis web.


Capaian indikator Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah (minimal 50% sekolah) adalah

53,33% atau 8 dari 15 Kabupaten/Kota dengan kinerja sebesar 106,66%

dan dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan penyakit

tidak menular sebesar 98,26% yang berarti terdapat efisiensi sumber


12. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

1) Definisi Operasional: Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan

minimal tatalaksana penyakit Hipertensi dan DM dan atau telah

melakukan pembinaan Posbindu PTM di wilayahnya.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian PTM terpadu di bagi Jumlah seluruh Puskesmas di

Provinsi Lampung di kali 100%.


Grafik 3.22.Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM

Terpadu Tahun 2019

50,00%

92,86%

185,72%


Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian

PTM terpadu

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

51


Tahun 2019 indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian PTM terpadu adalah sebesar 92,9% (286 puskesmas dari

308). Indikator ini sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar

50%. Target Jangka Menengah (2017) adalah sebesar 30% sebagaimana

tertuang dalam dokumen renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

2015 – 2019. Standar Nasional pada indikator ini adalah sebesar 50%

(2019).

Grafik 3.23.Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM

Terpadu Tahun 2016 - 2019

Capaian tahun 2019 sebesar 92,86%. Capaian ini meningkat jika

dibandingkan capaian tahun sebelumnya yakni pada tahun 2016 sebesar

50,70%, tahun 2017 sebesar 73.30%, dan Tahun 2018 sebesar 86,60%.


Pelatihan Pandu PTM bagi tenaga fungsional puskesmas, bimbingan

teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi.


Keberhasilan peningkatan capaian kinerja persentase puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PTM secara terpadu dari tahun 2016 – 2019,

adalah berdasarkan definisi kuantitatif yaitu puskesmas yang

melaksanakan dan membina posbindu PTM. Tetapi secara kualitatif

20,00%30,00%

40,00%50,00%50,70%

73,30%86,60% 92,90%

2016 2017 2018 2019

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian

PTM terpadu

Target Capaian

52


yaitu persentase puskesmas melaksanakan pengendalian hipertensi dan

diabetes mellitus terintegrasi (yang ditandai dengan prediksi faktor risiko

penyakit jantung dan stroke 10 tahun ke depan / diagram carta) baru

mencapai 14,3% dari target 50%. Hal ini sangat bermakna dengan

meningkatnya prevalensi hipertensi, DM dan prevalensi obesitas.


Kurangnya SDM puskesmas terlatih pandu PTM, kurangnya alat

posbindu PTM, kurangnya alat Pandu PTM, Bahan Habis Pakai PTM.


Melatih petugas puskesmas untuk kompetensi pandu PTM, bimbingan

teknis, monev ke puskesmas pandu PTM oleh Kabupaten/Kota,

Penguatan Pencatan dan Pelaporan, penyediaan peralatan dan logistik

PTM.


Capaian indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian PTM terpadu adalah 92,86% dan kinerja 185,71% dan

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan penyakit tidak

menular sebesar 99,36% yang berarti terdapat efisiensi sumber


13. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan


1) Definisi Operasional: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dibagi Jumlah

Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung di kali 100%.


53


Grafik 3.24.Persentase Desa/Keluarahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu ) PTM Tahun 2019

Tahun 2019 indikator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM adalah sebesar

62,72%. Indikator ini sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu

sebesar 50%. Target jangka menengah (2017) adalah sebesar 30%

sebagaimana tertuang dalam dokumen renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung. Standar Nasional pada indikator ini sebesar 50% (2019).

Grafik 3.25.Persentase Desa/Keluarahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu ) PTM Tahun 2016 - 2019

50,00% 62,72%

125,44%


Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

20,00%30,00%

40,00%50,00%

32,30%

59,50%79,53%

62,72%

2016 2017 2018 2019

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

Target Capaian

54


Capaian tahun ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun

2016 yakni sebesar 32,30% , tahun 2017 sebesar 59,50%, tetapi menurun

dibandingkan tahun 2018 sebesar 79,53%.


- Sosialisasi deteksi dini factor resiko PTM (Posbindu)

- Pembekalan kader Posbindu PTM

- Deteksi dini factor resiko PTM

- Pengadaan bahan habis pakai

- Media KIE

- Sosialisasi dan monev program pengendalian PTM dan Keswa

- Workshop dan sosialisasi pasca pelaksanaan deteksi dini factor resiko

PTM

- Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan / stake

holder, pembekalan kader posbindu PTM dan monev kegiatan

Posbindu


- Peningkatan capaian ini terjadi karena meningkatnya jumlah desa /

kelurahan yang melaksanakan posbindu PTM karena sudah

tersosialisasi nya kegiatan posbindu PTM hampir pada semua lapisan

masyarakat, pembentukan posbindu baru.

- Perhitungan sasaran posbindu PTM di wilayah, dukungan tokoh

masyarakat, adanya kader terlatih.


- Dukungan kebijakan yang masih kurang.

- masih kurangnya tenaga kader terlatih,

- kurangnya kit dan logistik posbindu,

- pencatatan dan pelaporan berbasis web yang belum maksimal


- Meningkatkan advokasi dan sosialisasi kepada pemegang kebijakan

dan dukungan anggaran;

- Penambahan dan aktivasi kader Posbindu melalui pembekalan kader

tentang Posbindu;

55


- Penambahan kit dan logistik Posbindu;

- Untuk mendukung data yg uptodate dilakukan monev dan bimtek

kepada petugas pengelola PTM kabupaten/kota terkait pencatatan

dan pelaporan baik manual maupun berbasis web.


Capaian indikator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM adalah 62,72% dan

kinerja 125,44% dan dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran

layanan penyakit tidak menular sebesar 98,15% yang berarti terdapat

efisiensi sumber pembiayaan sebesar 27,29%.

14. Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker

payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

1) Definisi Operasional: Jumlah Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini

kanker payudara dengan pemeriksaan payudara klinis (Sadanis), dan

leher rahim melalui metode inspeksi visual dengan asam asetat (IVA)

atau papsmear pada perempuan usia 30 – 50 tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada pemerpuna

usia 30- 50 tahun dibagi jumlah seluruh Puskesmas di Provinsi Lampung

dan dikalikan 100%.


56


Grafik 3.26.Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini

kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 Tahun pada

Tahun 2019

Tahun 2015-2019 Indikator Persentase puskesmas yang

melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim

pada perempuan usia 30-50 tahun adalah sebesar 89,94 % (278

puskesmas dari 308 Puskesmas). Indikator belum ini sudah memenuhi

target yang ditetapkan yaitu sebesar 50%. Target jangka menengah

(2019) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

adalah 100%.

50,00%89,94%

179,88%


Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan


Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

35,00% 35,00% 35,00%50,00%48,84%

56,11%

84,49% 89,94%

2016 2017 2018 2019

Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan


Target Capaian

57


Grafik 3.27 Grafik 3.27.Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan

deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50

Tahun pada Tahun 2016 - 2019

Capaian tahun 2015- 2019 ini semakin meningkat yaitu 89,94 %,

dimana tahun 2016 capaian sebesar 48,84%, pada tahun 2017 capaian

sebesar 56,11%, Tahun 2018 capaian sebesar 84,49% dan Tahun 2019

capaian sebesar 89,94% .

Pada tahun 2019 terjadi perubahan definisi operasional target

capaian bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Target

semula adalah persentase jumlah wanita usia 30 – 50 tahun yang

dilakukan pemeriksaan dini kanker payudara dan mulut rahim, namun

pada tahun 2019 dirubah menjadi persentase jumlah Puskesmas yang

melakukan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan mulut rahim.

Dengan kondisi demikian seharusnya data pada tahun 2019 tidak bisa

dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya.


Pelatihan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim agar

semua puskesmas terlatih.


Capaian melampaui target nasional


- masih banyak puskesmas yang belum terlatih

- masih banyak tenaga dokter dan bidan yang belum terlatih


Masih harus tetap mengadakan pelatihan deteksi dini kanker payudara

dan kanker leher rahim.


Capaian indikator Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan

deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50

tahun dari tahun 2015 – 2019 adalah 89,94 % dan kinerja 179,87% dan

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran deteksi dini faktor

58


resiko penyakit tidak menular sebesar 98,06% yang berarti terdapat

efisiensi sumber pembiayaan sebesar 81,81%.

15. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus

katarak

1. Definisi Operasional: Puskesmas yang melakukan deteksi dini oleh

tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas berupa tes fisik mata dengan

menggunakan senter dan ophthalmoscope, lalu pemeriksaan visus mata

dengan menggunakan snelen chart, dilakukan dengan tes bayangan

(shadow test) menggunakan pen light, serta mampu melakukan rujukan

kasus katarak ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Puskesmas yang melakukan deteksi

dini dan merujuk kasus katarak dibagi Jumlah seluruh Puskesmas di

Provinsi Lampung dikali 100%.

3. Capaian Indikator

Capaian Tahun 2019 telah memenuhi target sebesar 30% dan realisasi

kinerja nya 71,43% (220 pkm dari 308 pkm). Target Jangka menengah

(2017) adalah sebesar 10% sebagaimana tertuang dalam dokumen

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, tetapi

mulai dijadikan dalam target indikator di tahun 2018 sebesar 20%.

30,00%71,43%

238,10%


Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan

rujukan kasus katarak

Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

59


Sedangkan Standar Nasional pada indikator ini sebesar 30% pada tahun

2019.

Capaian tahun 2019 : 71,43% meningkat dibandingkan dengan

realisasi tahun 2018 sebesar 36,4%. Begitu juga dengan realisasi kinerja

di tahun 2019 juga meningkat dibandingkan tahun 2018. Capaian ini

tidak dibandingkan untuk Tahun 2017, 2016 dan 2015 dikarenakan

Program ini mulai masuk di P2PTM di tahun 2018 sehingga merupakan

angka kumulatif saja.

4. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator :

Sosialisasi dan bimtek ke pengelola di Kabupaten/kota, mengupayakan

jejaring kerja dengan Komda PGPK dan PGPKT, memperkuat baseline

data laporan program indera baik kuantitas maupun kualitas serta

ketepatan waktu pengiriman laporan. Skrining deteksi dini gangguan

indera di Posbindu Cerdik Jiwa dan di FKTP.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan :

Tercapainya target 30% dikarenakan sebagian puskesmas telah

melaksanakan deteksi dini katarak dan rujukan kasus katarak, ditunjang

oleh kompetensi dokter umum fungsional untuk melakukan diagnosis

dan rujukan katarak. Analisis program/kegiatan yg menunjang

keberhasilan pencapaian pada indikator ini dapat diintegrasikan melalui

20,00%30,00%

36,42%

71,43%

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan

rujukan kasus katarak

Target Capaian

60


posbindu, posyandu lansia, kegiatan skrining di BP puskesmas, skrining

gangguan penglihatan di sekolah melalui UKS, dst.

6. Kendala/masalah yang dihadapi:

Belum semua puskesmas memiliki tenaga dokter atau tenaga perawat

yang terlatih PGPK, dan belum semua puskesmas yang telah memenuhi

indikator menyampaikan laporan tentang kasus gangguan indera secara

lengkap.

7. Pemecahan Masalah :

Penambahan jumlah SDMK terutama yang memiliki kompetensi PGPK,

dan diklat atau penyegaran bagi pengelola program baik di tingkat

provinsi, kab/kota dan puskesmas, feedback pencatatan dan pelaporan

secara berjenjang, on the job training kader posbindu cerdik jiwa dlm

integrasi deteksi dini gangguan indera.

8. Efisiensi penggunaan sumber daya : Capaian indikator Persentase

Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

tahun 2019 adalah 71,43% (realisasi kinerja 238,10%) dan dibandingkan

dengan capaian realisasi anggaran layanan penyakit tidak menular

sebesar 97,82% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan

sebesar 140,28%.

16. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib

Lapor (IPWL)

1) Definisi Operasional: Jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1

Puskesmas / RS / RSJ sebagai IPWL aktif. Kriteria IPWL aktif adalah

IPWL yang menerima pasien wajib lapor dan menjalankan rehabilitasi

medis napza dan atau yang menjalankan upaya promotif dan preventif.

2) Rumus/Cara perhitungan: Akumulasi jumlah Kab/kota yang mempunyai

minimal 1 Puskesmas / RS / RSJ sebagai IPWL aktif.


61


Grafik 3.30.Jumlah Kabupaten Kota yang menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian masalah penyelahgunaan Napza di IPWL Tahun

2019

Pada grafik 3.30 menerangkan bahwa Jumlah Kabupaten/kota

yang memiliki minimal 1 puskesmas / RS / RSJ sebagai IPWL aktif di

wilayahnya hanya 1 yaitu kota Bandar Lampung.

Dari target yang telah ditentukan dalam PK, hanya 1 Kabupaten

yang telah melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah

penyalahgunaan Napza di IPWL. Sehingga capaian tidak memebuhi

target yang ada.

13

1 8%


Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor

(IPWL)

Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza

1 1

13

01 1 1

2016 2017 2018 2019

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima

Wajib Lapor (IPWL)

Target Capaian

62


Grafik 3.31. Jumlah Kabupaten Kota yang menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian masalah penyelahgunaan Napza di IPWL Tahun

2016 - 2019

Capaian indikator tahun 2017, 2018 dan 2019 masih 1

Kabupaten. Hal tersebut dikarenakan 12 IPWL yang terdaftar tidak ada

yang aktif, dimana SDM (dokter dan perawatnya) belum ada yang dilatih

ASSIST sebagai Assesor, belum ada verifikator yang terlatih sehingga

tidak ada pasien wajib lapor yang datang dan menjalankan rehabilitasi medis

NAPZA dan atau belum ada program di Puskesmas yang menjalankan upaya

promotif dan preventif NAPZA sehingga dari tahun 2017 s.d Tahun 2019

target tidak tercapai. Target tidak bisa dibandingkan dengan tahun

sebelumnya (tahun 2016) dikarenakan Program ini mulai masuk di

P2PTM di tahun 2017.

4.) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Menunggu kemenkes untuk memanggil dan melatih IPWL yang terdaftar

sehingga bisa aktif menggunakan dana pusat karena dinkes provinsi

lampung tidak ada anggaran untuk pelatihan ASSIST (hanya

mengandalkan dana dekonsentrasi).


Pelatihan hanya mengandalkan dana dekonsentrasi saja yang jumlahnya

terbatas. Untuk penetapan target yang dari 1 kab/kota menjadi 13

kab/kota harus didukung dengan menyiapkan anggaran untuk pelatihan

tenaga kesehatan yang dibutuhkan.


Diharapkan para pemangku kebijakan dan lintas terkait dapat

memberikan dana pada program kesehatan jiwa melalui APBD Provinsi

sendiri, agar seluruh puskesmas yang menjadi IPWL ada di Provinsi

Lampung dapat dilatih semua.


Capaian indikator Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang

menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza adalah 1

63


Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 7,69 dan dibandingkan dengan

capaian realisasi anggaran Pencegahan dan pengendalian masalah

kesehatan jiwa dan napza sebesar 98,87% yang berarti tidak terdapat

efisiensi.

17. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

1.) Definisi Operasional: Jumlah layanan dukungan manajemen dan

pelaporan satker dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e-

monev DJA, e-monev Bappenas dan e-performance

2.) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah layanan dukungan manajemen dan

pelaporan satker dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e-

monev DJA 12 dokumen, e-monev Bappenas 12 dokumen dan e-

performance 12 dokumen yang tercapai dibagi dengan target.

3.) Capaian Indikator

Tabel 3.32 Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan

satker dekonsentrasi Tahun 2019

Pada Tabel 3.32 menjelaskan bahwa Tahun 2019 indikator Persentase

layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi adalah

sebesar 100%. Indikator ini sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu

sebesar 100%.

100% 100% 100%


Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker

dekonsentrasi

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

64


Tabel 3.33 Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan

satker dekonsentrasi Pada Tahun 2015- 2019

Tabel 3.28 menjelaskan bahwa Capaian tahun ini sama seperti tahun-

tahun sebelumnya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.


- Penyusunan E-Renggar

- Penyusunan RKAKL Bidang P2P

- Pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran ke pusat

- Penyusunan laporan pelaksanaan bidang P2P

- Penyusunan laporan E-Monev Penganggaran

- Penyusunan laporan e-monev bappenas (PP 9 Th. 2006)

- Verifikasi dan rekonsiliasi laporan keuangan satker

- Penyusunan realisasi anggaran bulanan / triwulan / semester /

tahunan Rekonsiliasi LK UAKPPA E-1 Laporan keuangan satker

pusat, UPT, dekon th 2018 dan semester 1 tahun 2019

- Dukungan pelaksanaan pengelolaan BMN


Mempunyai rasa tanggung jawab penuh merupakan keberhasilan dalam

indikator ini.


100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100%

100% 100%

2015 2016 2017 2018 2019


dekonsentrasi

Target Capaian

65


Tidak adanya anggaran untuk petugas penyusunan Lakip pada dana

dekonsentrasi Tahun 2019.


Perlunya dukungan pemangku kebijakan untuk memberikan anggaran

pada Pelaksana / Petugas Lakip .



dekonsentrasi adalah 100% dengan kinerja 100% dan dibandingkan

dengan capaian realisasi anggaran layanan over head sebesar 98,66%

yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 1,34%.

3.2 Realisasi Anggaran

1. Pada bagian ini diurai realisasi anggaran masing-masing indicator

No Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi %



1.090.455.000

1.075.686.488 98,65

2. Persentase respons terhadap sinyal

kewaspadaan dini (alert) penyakit

potensial KLB yang muncul dalam

SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan

Respon)

454.565.000 321.845.800 70,80

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu


pengendalian penyakit lnfeksi

Emerging

120.265.000 119.223.800 99,13

4. Persentase kasus malaria positif yang di

obati sesuai standar 303.750.000 263.004.000

86,59

5. Jumlah Kabupaten/kota intervensi

stunting yang melakukan POPM

Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari

sasaran minum obat

1.068.000.000

1.031.418.000

96,57

66


6. Persentase cakupan penemuan kasus

baru kusta tanpa cacat

450.000.000

423.567.400

94,13

7. Persentase kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar

378.090.000

365.845.000

96,76

8. Persentase kasus HIV yang diobati 258.400.000

257.166.900

99,52

9. Persentase kab kota yang melaksanakan

deteksi dini hepatitis B dan C pada

kelompok beresiko

271.219.000

267.559.000

98,65

10. Persentase Kabupaten/Kota yang 50%

Puskesmasnya melakukan tatalaksana

standar Pneumonia.

95.623.000

94.781.700

99,12

11. Persentase Kabupaten/Kota yang

melaksanakan kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%

sekolah

233.660.000 230.441.600 98,62

12. Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PTM

terpadu

352.532.000 350.262.200 99,36




1.654.965.000 1.624.385.915 98,15

14. Persentase puskesmas yang

melaksanakan kegiatan deteksi dini

kanker payudara dan leher rahim pada

perempuan usia 30-50 tahun

180.921.000

177.415.950

98,06

15. Persentase Puskesmas yang

melaksanakan deteksi dini dan rujukan

kasus katarak

145.320.000

142.146.000

97,82


menyelenggarakan upaya pencegahan

132.337.000

130.837.800

98,87

67


dan pengendalian masalah

penyalahgunaan Napza di lnstitusi

Penerima Wajib Lapor (IPWL)

17. Persentase layanan dukungan

manajemen dan pelaporan satker

dekonsentrasi

399.870.000 394.530.400 98,66

2. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

68


BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2019

telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan

dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 126%.

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari 17 Indikator kinerja

sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019, sebanyak

14 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 1 indikator telah

mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 2 indikator tidak mencapai

target dengan pencapaian sebesar < 99 %.

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2019 diketahui bahwa kinerja anggaran

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 95,79 %, dengan

realisasi Rp. 7.270.117.953 dengan realisasi tertinggi pada sebesar 99,52% dan

realisasi paling rendah pada dana dekonsentrasi yakni sebesar 70,80%.

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 17 indikator, terdapat 16

indikator telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai

atau melebihi target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan

telah dilaksanakan dengan baik.

5. Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan,

maupun negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara

nasional dilakukan dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama

antara unsur pemerintahan di pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian,

setiap permasalahan penyakit dan faktor risikonya yang timbul di suatu wilayah

perlu ditangani secara bersama antara unsur pusat dan daerah, sedangkan untuk

pintu masuk negara dilakukan upaya khusus melalui upaya kekarantinaan

kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar negara sebagai bentuk

komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara.

69


4.2 Tindak Lanjut

1. Melakukan review untuk mengevaluasi capaian target akhir tahun perencanaan,

menilai keberhasilan dan pembelajaran yang dihasilkan.

2. Penetapan target indikator bidang P2P tahun 2020 – 2024 mengacu pada

tantangan dan capaian indikator periode sebelumnya, isu strategis dan hasil mid

term evaluation.

Demikian Laporan Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 disusun sebagai bahan

masukan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Scanned with CamScanner









BERITA ACARA REKONSILIASINomor: BAR-184023/WPB.07/KP.017/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telahdiselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara DINAS KESEHATAN PROVINSILAMPUNG (129008) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran denganKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BANDAR LAMPUNG, yang selanjutnya disebutBendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan RealisasiAnggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan RealisasiAnggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neracasebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, LaporanRealisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita AcaraRekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiranlainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masihditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimanamestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSILAMPUNG

Herry PurwantoNIP.196911281990121001

Dr.dr. Hj. REIHANA,M.KesNIP.196308251989102002

9

6 0

0

No.7,589,972,0001

7,270,117,953

00

Pagu Belanja

5

0

0

0

0

7,270,117,953

0

0

0

2

8

0

Kas pada Badan Layanan Umum

0

10

SiAP

0

0

Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

0

0

0

Mutasi Uang Persediaan

Pengembalian Belanja

Uraian

Estimasi Pendapatan4

0

0Pengembalian Pajak

Kas di Bendahara Pengeluaran

0

SAI

00

Perbedaan

Belanja

0

3

7 0

0Pendapatan Bukan Pajak

7,589,972,000

11 Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

12 Pengesahan Hibah LangsungBarang/Jasa/Surat Berharga

0 0 0

3. Laporan Realisasi Belanja

2. Estimasi Pendapatan

UAKPA: DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG (129008)

SAI/SA-BUN : 7,589,972,000

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

4. Pengembalian Belanja

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

SiAP : 7,589,972,000

Laporan Hasil Rekonsiliasi

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

1. Pagu Anggaran

7. Pengembalian Pajak

Berita Acara Rekonsiliasi

Nomor: BAR-184023/WPB.07/KP.017/2019







SiAP : 0SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 7,270,117,953SAI/SA-BUN : 7,270,117,953

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tanggal : 15/01/2020

Lampiran I

Halaman 1

8. Mutasi Uang Persediaan



9. Kas di Bendahara Pengeluaran


10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSILAMPUNG

Herry PurwantoNIP.196308251989102002NIP.196911281990121001

An. Bendahara Umum Negara, An. Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr.dr. Hj. REIHANA,M.Kes

Lampiran IBerita Acara Rekonsiliasi

Nomor: BAR-184023/WPB.07/KP.017/2019Tanggal : 15/01/2020


11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

Halaman 2

13.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0


LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2019Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATANUnit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan PenyakitTriwulan : Triwulan III (Parsial)

NO NOMENKELATUR KOMPONEN VOL SATUAN ALOKASIANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN FISIKKINERJATOTAL

STATUS PELAKSANAAN

Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Status Keterangan

1 2061.515.002.051Pelatihan deteksi dini kankerpayudara dan leher rahim

1 orang 180,921,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Selesai sampai dengan bulanSeptember kegiatan telahselesai dilaksanakan

2 2060.505.001.055Program P2 Hepatitis danPenyakit ISP di Provinsi(Dekonsentrasi)

2 Layanan 271,219,000 69,494,000 25.62 % 2 100.00 % 62.81 % Selesai sampai dengan bulanSeptember kegiatan telahselesai dilaksanakan

3 2060.500.003.053Peningkatan Kapasitas SDM

1 Orang 118,305,000 117,959,000 99.71 % 1 100.00 % 99.85 % Selesai Pada bulan Septemberkegiatan telah selesaidilaksanakan

4 2059.005.002.052Penguatan Surveilans malaria

3 Layanan 215,000,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Pelaksanaan Sampai Bulan Septembermasih terdapat satu kegiatanyang belum dilaksanakan

5 2058.006.004.051Advokasi, Sosialisasi danKoordinasi PelaksanaanImunisasi

1 Layanan 10,300,000 0 0.00 % 3 100.00 % 50.00 % Pelaksanaan Pada bulan September,Kegiatan masih dalam tahapproses pelaksanaan

6 2058.004.002.058Verifikasi sinyal kewaspadaandini

1 Layanan 42,610,000 0 0.00 % 3 100.00 % 50.00 % Persiapan Pada bulan SeptemberKegiatan masih belum dapatdilaksanakan

7 2061.517.002.051Peningkatan Kapasitas SDMimplementasi KTR dan KonselingUBM di Puskesmas dan Sekolah

2 Kegiatan 233,660,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Selesai sampai dengan bulanSeptember kegiatan telahselesai dilaksanakan


REALISASI


STATUS PELAKSANAAN


8 2061.509.001.056Pengembangan WilayahRehabilitasi BersumberdayaMasyarakat (RBM)

2 kegiatan 145,320,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Pelaksanaan sampai dengan bulanSeptember kegiatan dalamproses pelaksanaan

9 2060.507.001.057Peningkatan Kapasitas Petugasdalam Tatalaksana ISPA

1 layanan 95,623,000 0 0.00 % 3 100.00 % 50.00 % Persiapan sampai dengan bulanSeptember kegiatan dalampersiapan.

10 2060.504.001.054Deteksi Dini, Pengobatan danSurveilans dalam UpayaPencegahan dan PengobatanPenyakit Frambusia

3 layanan 50,000,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Selesai sampai dengan bulanSeptember kegiatan telahselesai dilaksanakan

11 2060.503.001.059Intensifikasi Penemuan Kasusdalam Upaya Pencegahan danPengendalian Penyakit Kusta(Dekonsentrasi Provinsi)

4 Layanan 400,000,000 200,395,000 50.10 % 2 50.00 % 50.05 % Pelaksanaan sampai dengan bulanSeptember kegiatan masihdalam proses pelaksanaan

12 2060.502.001.051Peningkatan Kapasitas SDM TBC

4 layanan 378,090,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Pelaksanaan sampai dengan bulanSeptember terdapat satukegiatan yang belumdilaksanakan. direncakanbulan oktober

13 2060.500.003.052Distribusi logistik pusat keKab/Kota

1 layanan 25,380,000 0 0.00 % 3 100.00 % 50.00 % Pelaksanaan Pada bulan Septemberkegiatan dalam prosespelaksanaan

14 2060.500.003.051Validasi data

1 Kab/Kota 114,715,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Selesai Pada bulan Septemberkegiatan telah selesaidilaksanakan

15 2059.008.010.053Pelaksanaan POPM Filariasis danKecacingan

3 Layanan 132,072,000 65,233,000 49.39 % 3 100.00 % 74.70 % Pelaksanaan Pada bulan Juli Kegiatan masihdalam tahap pelaksanaan


REALISASI


STATUS PELAKSANAAN


16 2059.008.010.051Sosialisasi dan Monev POPMFilariasis dan Kecacingan

6 Layanan 935,928,000 289,147,000 30.89 % 1 16.67 % 23.78 % Pelaksanaan Sampai Bulan September,masih tersisa satu kegiatandan akan dilaksanakan padabulan Oktober

17 2058.008.001.051Advokasi sosialisasi dankoordinasi pelaksanaan deteksidini penyakit infeksi emerging

1 Kegiatan 120,265,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Selesai sampai bulan SeptemberKegiatan telah selesaidilaksanakan

18 2058.006.004.054Bimbingan Teknis danMonitoring Evaluasi PelaksanaanImunisasi

3 Layanan 199,960,000 61,960,000 30.99 % 1 33.33 % 32.16 % Pelaksanaan Pada Sampai BulanSeptember, 2 keigatan yangtelah dilaksanakan

19 2058.006.004.052Pelatihan Pelaksanaan ImunisasiRutin

4 Layanan 880,195,000 479,656,000 54.49 % 2 50.00 % 52.25 % Selesai Pada bulan Septemberkegiatan telah selesaidilaksanakan

20 2058.005.002.051Penyelidikan Epidemiologi KLBdan Wabah

2 Lokasi 173,790,000 13,963,000 8.03 % 1 50.00 % 29.02 % Pelaksanaan sampai bulan SeptemberKegiatan masih dalam tahapproses pelaksanaan

21 2058.004.002.053Pelatihan petugas dalam rangkakewaspadaan dini dan respon

1 Kegiatan 115,050,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Selesai Pada bulan SeptemberKegiatan telah selesadilaksanakan

22 2058.004.002.051Surveilans PD3I

3 Kali 123,115,000 37,820,000 30.72 % 1 33.33 % 32.03 % Pelaksanaan Pada bulan SeptemberKegiatan masih dalam prosespelaksaaan

23 2063.970.001.051Penyusunan rencana programdan Penyusunan rencanaanggaran

3 laporan 63,490,000 11,533,800 18.17 % 3 100.00 % 59.08 % Pelaksanaan sampai bulan September,kegiatan masih dalam tahappelaksanaan

24 2063.970.001.052Pelaksanaan pemantauan danevaluasi

5 laporan 238,110,000 872,000 0.37 % 0 0.00 % 0.18 % Pelaksanaan sampai bulan September,kegiatan masih dalam tahappelaksanaan


REALISASI


STATUS PELAKSANAAN


25 2063.970.001.053Pengelolaan keuangan danperbendaharaan

3 layanan 98,270,000 15,701,400 15.98 % 1 33.33 % 24.66 % Pelaksanaan sampai bulan September,kegiatan masih dalam tahappelaksanaan

26 5837.002.004.051Pelatihan Deteksi Dini danPenatalaksanaan Ganguan Jiwabagi Nakes di Puskesmas(DEKON)

1 orang 132,337,000 130,837,800 98.87 % 1 100.00 % 99.43 % Pelaksanaan sampai bulan September,kegiatan masih dalam tahappelaksanaan

27 2061.516.002.054Pelatihan Posbindu PTM dan SIPTM

1 190,430,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Selesai sampai dengan bulanSeptember kegiatan telahselesai dilaksanakan

28 2061.516.002.053Pelatihan Pandu PTM di FKTP

1 162,102,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Selesai sampai dengan bulanSeptember kegiatan telahselesai dilaksanakan

29 2061.516.002.051Deteksi Dini Faktor RisikoPenyakit Tidak Menular diDaerah

6 1,654,965,000 496,638,000 30.01 % 4 66.67 % 48.34 % Pelaksanaan sampai dengan bulanSeptember kegiatan dalamproses pelaksanaan

30 2059.005.U03.100Survei darah massal malaria(angka parasite rate)

1 43,750,000 23,450,000 53.60 % 1 100.00 % 76.80 % Pelaksanaan Pada bulan September,kegiatan masih dalam prosespelaksanakan

31 2059.005.U02.100Sediaan darah mikroskop yangdi uji silang

1 15,000,000 2,890,000 19.27 % 0 0.00 % 9.63 % Pelaksanaan Pada bulan September,kegiatan dapat dilaksanakan

32 2059.005.U01.100IRS/Indoor Residual Spraying(penyemprotan Insektisida padadinding rumah)

2 30,000,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Selesai Sampai bulan Septemberkegiatan telah selesaidilaksanakan

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No Nomenkelatur Komponen Vol Satuan Permasalahan Keterangan

1 2061.515.002.051Pelatihan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim 1 orang Tidak Ada Masalah,

2 2060.505.001.055Program P2 Hepatitis dan Penyakit ISP di Provinsi (Dekonsentrasi) 2 Layanan Tidak Ada Masalah,

3 2060.500.003.053Peningkatan Kapasitas SDM 1 Orang Tidak Ada Masalah,

4 2059.005.002.052Penguatan Surveilans malaria 3 Layanan Tidak Ada Masalah,

5 2058.006.004.051Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi 1 Layanan Tidak Ada Masalah,

6 2058.004.002.058Verifikasi sinyal kewaspadaan dini 1 Layanan Tidak Ada Masalah,

7 2061.517.002.051Peningkatan Kapasitas SDM implementasi KTR dan Konseling UBM di Puskesmas dan Sekolah 2 Kegiatan Tidak Ada Masalah,

8 2061.509.001.056Pengembangan Wilayah Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) 2 kegiatan Tidak Ada Masalah,

9 2060.507.001.057Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tatalaksana ISPA 1 layanan Tidak Ada Masalah,

10 2060.504.001.054Deteksi Dini, Pengobatan dan Surveilans dalam Upaya Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Frambusia 3 layanan Tidak Ada Masalah,

11 2060.503.001.059Intensifikasi Penemuan Kasus dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta (Dekonsentrasi Provinsi) 4 Layanan Tidak Ada Masalah,

12 2060.502.001.051Peningkatan Kapasitas SDM TBC 4 layanan Tidak Ada Masalah,

13 2060.500.003.052Distribusi logistik pusat ke Kab/Kota 1 layanan Tidak Ada Masalah,


14 2060.500.003.051Validasi data 1 Kab/Kota Tidak Ada Masalah,

15 2059.008.010.053Pelaksanaan POPM Filariasis dan Kecacingan 3 Layanan Tidak Ada Masalah,

16 2059.008.010.051Sosialisasi dan Monev POPM Filariasis dan Kecacingan 6 Layanan Tidak Ada Masalah,

17 2058.008.001.051Advokasi sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan deteksi dini penyakit infeksi emerging 1 Kegiatan Tidak Ada Masalah,

18 2058.006.004.054Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi 3 Layanan Tidak Ada Masalah,

19 2058.006.004.052Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi Rutin 4 Layanan Tidak Ada Masalah,

20 2058.005.002.051Penyelidikan Epidemiologi KLB dan Wabah 2 Lokasi Tidak Ada Masalah,

21 2058.004.002.053Pelatihan petugas dalam rangka kewaspadaan dini dan respon 1 Kegiatan Tidak Ada Masalah,

22 2058.004.002.051Surveilans PD3I 3 Kali Tidak Ada Masalah,

23 2063.970.001.051Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 3 laporan Tidak Ada Masalah,

24 2063.970.001.052Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 5 laporan Tidak Ada Masalah,

25 2063.970.001.053Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 3 layanan Tidak Ada Masalah,

26 5837.002.004.051Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Ganguan Jiwa bagi Nakes di Puskesmas (DEKON) 1 orang Tidak Ada Masalah,

27 2061.516.002.054Pelatihan Posbindu PTM dan SI PTM 1 Tidak Ada Masalah,


28 2061.516.002.053Pelatihan Pandu PTM di FKTP 1 Tidak Ada Masalah,

29 2061.516.002.051Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular di Daerah 6 Tidak Ada Masalah,

30 2059.005.U03.100Survei darah massal malaria (angka parasite rate) 1 Tidak Ada Masalah,

31 2059.005.U02.100Sediaan darah mikroskop yang di uji silang 1 Tidak Ada Masalah,

32 2059.005.U01.100IRS/Indoor Residual Spraying (penyemprotan Insektisida pada dinding rumah) 2 Tidak Ada Masalah,

Mengetahui,Kepala Unit / Satuan Kerja DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

[masih kosong]

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ......Kecacingan dengan cakupan 75% dari sasaran minum obat Tahun 2018 – 2019 Grafik 3.10.Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa