Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 1 ~
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011
JAKARTA, November 2011
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 2 ~
KATA PENGANTAR Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah guna mewujudkan tujuan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu prinsip yang dikembangkan adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sehubungan dengan hal itu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (UPT) setiap tahun wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai suatu unit kerja setingkat eselon II, Biro Hukum dan Informasi Publik berusaha mematuhi kewajiban tersebut dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2011 dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2011 Bertitik tolak dari Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 Biro Hukum dan Informasi Publik yang memuat sasaran, kegiatan, dan indikator Kinerja Satker Biro Hukum dan Informasi Publik. Dengan mengetahui dan memahami Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Biro Hukum dan Informasi Publik ini terlihat peranan Biro Hukum dan Informasi Publik dalam mendukung Pembangunan Pertanian khususnya pada sisi pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik.
Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Suharyanto, SH NIP. 19550804.198303.1.001
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 3 ~
RINGKASAN EKSEKUTIF Pembangunan pertanian yang berorientasi pada usaha agribisnis merupakan pembangunan yang sangat kompleks yang melibatkan sub-sub sistem, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Sedangkan dilihat dari aspek-aspeknya, pembangunan pertanian juga merupakan pembangunan yang mempunyai cakupan aspek yang luas, mulai dari sumberdaya (modal, lahan, sumberdaya manusia, teknologi, dsb) sampai dengan sistem administrasi dan manajemen. Pembangunan pertanian yang saat ini diselenggarakan dilakukan dalam suatu kondisi masyarakat yang lebih kritis dengan tuntutan pelayanan dan perhatian pemerintah yang lebih tinggi, iklim demokratisasi yang mulai berkembang, serta membanjirnya produk-produk pertanian dari luar negeri. Sedangkan dalam sistem pemerintahan nasional juga terjadi perubahan yang cukup mendasar yakni otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR, Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Desentralistis, yang ditandai dengan dilaksanakannya otonomi daerah sebagaimana ditetapkan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut, telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tatanan pemerintahan yang disebabkan oleh terjadinya peralihan urusan/kewenangan, yaitu dari pemerintah kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota, dan Propinsi kepada Kabupaten/Kota. Pembangunan Pertanian yang tangguh dan efisien dengan orientasi pada sistem agribisnis sebagaimana diuraikan diatas hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) aparatur pertanian, hukum pertanian yang lengkap dan terkelolanya informasi publik yang baik, dan pembangunan pertanian yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik ini sangat diperlukan dan bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan pertanian itu sendiri. Upaya untuk pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik dalam rangka pembangunan pertanian yang handal secara konsisten terus menerus dilakukan, yang meliputi upaya untuk mewujudkan hukum dan informasi publik pertanian yang kokoh dan professional, penyusunan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan pengembangan jaringan dokumentasi dan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 4 ~
informasi hukum, pemberian layanan bantuan hukum sebagai kepastian hukum serta pengelolaan informasi public yang tertata dengan baik sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan bidang hukum dan pemberian informasi yang akurat, tepat, dan murah. Perkembangan lingkungan strategis tersebut diatas secara tidak langsung telah menempatkan Biro Hukum dan Informasi Publik yang secara operasional bertanggungjawab pembinaan hukum pertanian yang lengkap dan pengelolaan informasi publik yang baik pada kedudukan yang penting dan strategis, khususnya dalam pelayanan bidang hukum dan pemberian informasi yang akurat, tepat, dan murah yang dapat memberikan kepastian hukum untuk pembangunan pertanian, serta peningkatan dunia usaha pertanian, yang kesemuanya sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Dalam tahun 2011, program kerja Biro Hukum dan informasi Publik diletakkan dalam kerangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Penataan Organisasi Kementerian Pertanian, Pembinaan Jabatan Fungsional, Pembinaan dan Pengembangan SDM Aparatur Pertanian dan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 5 ~
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL ............................................................................. v
BAB.I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
BAB.II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ................................. 3
A. RENCANA STRATEJIK .............................................................. 3
1. VISI ............................................................................................. 3
2. MISI .............................................................................................. 4
3. TUJUAN ....................................................................................... 4
4. SASARAN STRATEGIS ................................................................4
5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ......................... 5
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 ..........................................8
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA ..............................................................11
A. PENGUKURAN KINERJA ..............................................................11
B. EVALUASI KINERJA ......................................................................19
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ...........................................21
BAB.IV PENUTUP .........................................................................................28
LAMPIRAN ....................................................................................................29
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 6 ~
BAB I PENDAHULUAN Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat Kementerian Pertanian. Dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian secara operasional fungsi tersebut merupakan tanggung jawab Biro Hukum dan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut, Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dalam rangka pembangunan pertanian, Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai peranan penting dan strategis terutama dalam upaya pembinaan hukum pertanian dan pengelolaan informasi publik yang proporsional, yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance pada pelaksanaan pembangunan sistem dan usaha agribisnis tersebut. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan Hukum dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, menempatkan Biro Hukum dan Informasi Publik pada suatu kedudukan yang spesifik yaitu in house consultant hukum dan pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Peran dan kedudukan Biro Hukum dan Informasi Publik menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, khususnya dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan pembagian urusan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota, serta pelayanan informasi public kepada pemangku kepentingan.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 7 ~
Selain itu, saat ini kedudukan Biro Hukum dan Informasi Publik menjadi semakin penting, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014, yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro Hukum dan Informasi Publik berkedudukan sebagai unit kerja yang termasuk dalam penilaian Menpan bidang peraturan perundang-undangan dan pengelolaan informasi publik. Untuk Melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi : 1. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang
pertanian; 2. Pengembangan system jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum pertanian; 3. Penyusunan naskah perjanjian, pertimbangan dan bantuan hukum; 4. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi publik bidang pertanian;dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik Sedangkan susunan Organisasi Biro Hukum dan Informasi Publik yang secara substantive menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri dari : 1. Bagian Perundang-Undangan I 2. Bagian Perundang-Undangan II 3. Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum 4. Bagian Pengelolaan Informasi Publik; dan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 8 ~
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai tolok ukur pengukuran da penilaian kinerja mutlak adanya. A. RENCANA STRATEJIK
Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana strategis Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2010 – 2014 ini merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretaris Jenderal Tahun 2010 – 2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro hukum dan Informasi Publik disusun dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang
pertanian; b. Pengembangan system jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan
informasi hukum pertanian; c. Penyusunan naskah perjanjian, pertimbangan dan bantuan hukum; d. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi publik bidang pertanian;dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik
Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka ditetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut: 1. VISI
”Kepastian hukum dan pelayanan informasi publik yang prima akan mendorong maju dan berkembangnya usaha pertanian”.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 9 ~
2. MISI
Untuk mewujudkan Visi Organisasi, maka Misi yang diemban Biro Hukum dan Informasi Publik meliputi: 1) Menyediakan peraturan perundangan bidang pertanian yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. 2) Penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan
dokumentasi dan informasi hukum 3) menyusun naskah perjanjian yang menguntungkan kedua belah
pihak dan memberikan layanan bantuan hukum. 4) Menyiapkan personil ahli hukum yang dapat memberikan bantuan
hukum unit kerja Kementerian Pertanian. 5) Mengelola dokumentasi informasi publik bidang pertanian dan
melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
3. TUJUAN
Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Biro Hukum dan Informasi Publik selama periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1) Menyusun peraturan perundangan bidang pertanian secara tepat
waktu dan sesuai dengan kebutuhan. 2) Menghasilkan naskah perjanjian yang menguntungkan kedua belah
pihak untuk kemajuan dan berkembangnya usaha pertanian. 3) Melakukan layanan bantuan hukum bagi institusi bidang pertanian. 4) Mengelola informasi publik bidang pertanian secara profesional.
4. SASARAN STRATEGIS
Sasaran umum Biro Hukum dan Informasi Publik adalah terwujudnya kepastian hukum dan terkelolanya informasi publik di bidang pertanian. Sedangkan penjabaran dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1) Dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian tersedia
sesuai kebutuhan. 2) Dokumen naskah perjanjian yang dapat dijadikan acuan kerja dan
disepakati oleh kebua belah pihak untuk kemajuan dan berkembangnya usaha pertanian.
3) Permasalahan hukum yang muncul dalam menjalankan pembangunan pertanian diupayakan selalu mendapatkan bantuan hukum dari Kementerian Pertanian.
4) Terlayaninya secara baik, pemohon informasi publik di Kementerian Pertanian.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 10 ~
5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi yang dimiliki Biro Hukum dan Informasi Publik, dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijakan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program operasional dan kegiatan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a. Kebijakan
Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang memiliki, arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik pertanian adalah Terwujudnya kepastian hukum dan terkelolanya informasi publik bidang pertanian.
b. Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Hukum dan Informasi Publik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : 1) Pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik melalui
penajaman visi, misi, tugas pokok dan fungsi guna memperoleh bentuk hukum pertanian yang lengkap dan pengelolaan informasi yang professional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar tercapai kepastian hukum dan sinkronisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan instansi terkait.
3) Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
4) Meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggarannya otonomi daerah di bidang pertanian secara efektif dan efisien.
5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam penyelenggaraan pelayanan informasi dan manajemen pembangunan pertanian.
6) Penyelenggaraan pengurusan Tata Usaha Biro secara lebih terkoordinasi.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 11 ~
c. Kegiatan Sesuai dengan kebijakan reformasi perencanaan dan anggaran, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada tingkatan unit kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab pada capaian kegiatan dalam bentuk output. Sehubungan dengan itu kegiatan-kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut diatas, nama kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik adalah Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik. Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk sub-sub kegiatan. Sub kegiatan dan Indikator kinerja outputnya Biro Hukum dan Informasi Publik yang akan dilakukan pada kurun waktu 2010 – 2014, berdasarkan pendekatan fungsi meliputi : Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
1) Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan
hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang
Tanaman Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bidang Tanaman Kajian Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang
Penelitian, Penyuluhan, dan Pengembangan SDM Program Legislasi Pertanian Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang
Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perudang-undangan
Bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Kajian Peraturan Perudang-undangan Bidang Sarana dan
Prasarana Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang Ternak
dan Hewan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bidang Ternak dan Hewan Kajian Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan
Hewan Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang
Karantina Pertanian
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 12 ~
Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perudang-undangan Bidang Karantina Pertanian
2) Laporan kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita Negara Penyusunan Kompendium Hukum, dan Abstrak Peraturan
Perundang-undangan Bidang Pertanian. Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri, Penempatan
dalam BN/LN dan Penyebarannya Pelaksanaan Sosialisasi SJDI Hukum Penyebaran informasi Hukum
3) Laporan perjanjian dan layanan bantuan hukum
Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Kajian erjanjian bidang pertanian. Identifikai perjanjian bidang pertanian. Sosialisasi Tatacara Penyusunan Naskah Perjanjian
Bidang Pertanian Sosialisasi Perjanjian/Kerjasama Kementerian Pertanian
dengan Pihak Lain Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan
Hukum (Perdata, TUN, MA/MK) Pelaksanaan Sosialisasi Advokasi dalam rangka
mendukung ketahanan pangan Pelaksanaan Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) Bidang Pertanian Penyusunan Legal Openion
4) Laporan layanan informasi publik bidang pertanian Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung Pengelolaan Perpustakaan Monitoring dan Evaluasi Informasi Pembangunan
Pertanian Pelaksanaan Pameran, Visulisasi, Publikasi, Promosi
5) Layanan perkantoran
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran Pengelolaan Ketatausahaan
6) Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran
Pengelolaan Administrasi dan Anggaran Penyusunan Program, Rencana Kerja, dan Evaluasi
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 13 ~
7) Komputer dan peralatannya
Pengadaan Komputer dan Peralatannya
8) Kendaraan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4 dan atau Roda-6
9) Sarana dan Prasarana
Pengadaan Meubelair B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
Rencana Strategis tersebut diatas, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang selanjutnya berdasarkan RKT tersebut disusun penetapan kinerja atau perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, kegiatan, indicator kinerja dan target. Untuk tahun 2011, penetapan kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik, seperti diuraikan pada table di bawah ini
TABEL 1
SASARAN STRATEGIS, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
No. SASARAN
STRATEGIS KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
TARGET
1. Meningkatnya ketersediaan produk hukum pertanian, tersusunnya naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian
Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang tanaman
1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang tanaman
1 Laporan
Kajian Peraturan perundang-undangan bidang tanaman
1 Laporan
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang penelitian, penyuluhan, dan pengembangan SDM
1 Dokumen
Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) 1 Laporan Penyusunan Dokumen Rumusan
Kebijakan Bidang penelitian, penyuluhan, dan pengembangan SDM
1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
1 Laporan
Kajian Peraturan perundang-undangan bidang sarana dan prasarana
1 Laporan
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang ternak dan hewan
1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
1 Laporan
Kajian Peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
1 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 14 ~
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang Karantina pertanian
1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang Karantina pertanian
1 Laporan
Laporan Kompendium hukum, himpunan peraturan menteri dan penempatan dalam berita negara
Penyusunan Kompendium hukum, dan abstrak peraturan perundang-undangan bidang pertanian
1 Dokumen (4 bidang)
Pembuatan daftar abstrak peraturan perundang-undangan bidang pertanian
1 Dokumen
Sosialisasi JDI Hukum 1 laporan Informasi peraturan perundang-
undangan bidang pertanian 12 Volume
Pembelian Buku/Literaratur hukum 2 paket Penerbitan Himpunan peraturan menteri
pertanian 1 Dokumen per semester
Penempatan dalam berita Negara 25 peraturan Laporan perjanjian dan
layanan bantuan hukum Penyusunan Naskah perjanjian bidang pertanian
25 perjanjian
Identifikasi perjanjian bidang pertanian 1 Laporan Evaluasi perjanjian bidang pertanian 1 Laporan Sosialisasi tata cara penyusunan naskah
perjanjian bidang pertanian 1 Laporan
Sosialisasi perjanjian/kerjasama kementerian pertanian dengan pihak lain
1 Laporan
Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum
Penyelesaian permasalahan asset kementerian pertanian
1 Laporan
Penyusunan legal opinion 1 Laporan Sosialisasi advokasi dalam rangka
mendukung ketahanan pangan 1 Laporan
Sosialisasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) bidang pertanian
1 Laporan
Laporan layanan informasi publik bidang pertanian
Pengelolaan pelayanan informasi publik 1 Laporan
Pengadaan buku dan referensi bahan informasi dan multimedia
3 Paket
Pencetakan leaflet/brosur PIA 1 Paket Pencetakan leaflet/brosur website
informasi publik 1 Paket
Penyiapan digital informasi agribisnis 2 Paket Penyusunan dan pengolahan database
informasi 1 Paket
Pengembangan media informasi publik berbasis web
1 Paket
Pengelolaan perpustakaan Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka
2 Paket
Otomatisasi perpustakaan 1 Paket Barcodisasi perpustakaan 1 Paket Pengadaan Display e-perpustkaan 1 Paket Laporan monitoring dan
evaluasi informasi Penyusunan dan evaluasi PPID 1 Paket
Monitoring dan evaluasi pelayanan informasi pertanian
3 Paket
Pelaksanaan pameran, visualisasi, publikasi, promosi
Display peragaan 2 Semester Apresiasi pengelolaan pameran 1 Paket
Gelar teknologi/demplot (demo plot/petakan)
4 Paket
Layanan Perkantoran Pengelolaan ketatausahaan 1 Laporan Penyusunan POK, ROK, Juklak dan
Juknis 4 kegiatan
Laporan monitoring, pemantauan dan evaluasi SAI
4 Kegiatan
Laporan Tahunan Satker 1 Kegiatan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 15 ~
Pembahasan RKA-KL tahun 2012 3 Paket Penyusunan Kinerja Tahunan 1 Laporan Komputer dan peralatannya Pengadaan laptop 5 Unit Komputer dan desktop printer 5 Unit Printer warna 3 Unit Pengadaan scanner 3 Unit Pengadaan kendaraan roda-
2 dan roda-4 Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 4 Unit
Pengadaan kendaraan bermotor roda-4 1 Unit Sarana dan prasarana Pengadaan meubelair 5 Unit Pengadaan Filling cabinet 10 Unit
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 16 ~
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Beberapa kegiatan pada tahun ini pada dasarnya merupakan kelanjutan kegiatan tahun 2010 dengan fokus kegiatan pada pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik, dengan indikator kinerja kegiatan: jumlah dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian; laporan kompendium hukum, himpuan peraturan menteri dan penempatan dalam berita negara, jumlah laporan perjanjian dan layanan bantuan hukum; laporan layanan informasi publik bidang pertanian. Gambaran kinerja Biro Hukum dan Informasi publik dalam tahun 2011 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara kinerja nyata dengan rencana capaian, analisis terhadap efisiensi pencapaian sasaran, sebagaimana diuraikan dibawah ini : A. Pengukuran Kinerja Berdasarkan data laporan kinerja yang disampaikan oleh para penanggung
jawab kegiatan di Biro Hukum dan Informasi Publik, kinerja masing-masing kegiatan Biro Hukum dan Informasi publik dapat diuraikan sebagai berikut :
□ Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan bidang pertanian
yang diterbitkan.
1. Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Tanaman
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang tanaman. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 640.725.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktoratat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan), dan Kementerian Hukum dan Ham serta Sekretariat Negara, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang tanaman dengan rincinan rancangan peraturan menteri: 14; rancangan keputusan menteri: 21; sosialisasi: 1 laporan; kajian peraturan perundang-undangan bidang tanaman: 1 laporan.
2. Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Penelitian,
Penyuluhan & Pengembangan SDM. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 17 ~
sebesar Rp. 569.200.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Badan Pengembangan Penyuluhan SDM Pertanian, Pengawasan Internal dan Kesetariatan Jenderal) dan Kementerian Hukum dan Ham serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan sdm: 1 laporan dengan rincian rancangan peraturan presiden: 1; rancangan peraturan menteri: 8; rancangan keputusan menteri: 18, penyusunan program legislasi pertanian (prolegtan): 1 laporan.
3. Penyusunan Dokumen rumusan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan Bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 645.075.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal; Prasarana dan Sarana, Penelitian dan Pengembangan Pertanian) , dan Kementerian Hukum dan Ham serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana dengan rincian: rancangan peraturan pemerintah: 1, peraturan menteri: 14, rancangan keputusan menteri: 6, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana: 1 laporan; dan kajian peraturan perundang-undangan bidang sarana dan prasarana: 1 laporan.
4. Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Bidang Ternak dan Hewan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 630.825.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit kerja (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Karantina Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta sekretariat kabinet, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang ternak dan Hewan: 1 Laporan, rancangan peraturan pemerintah: 5, rancangan peraturan presiden: 1,
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 18 ~
peraturan/keputusan menteri: 30, sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan: 1 laporan; dan kajian peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan: 1 laporan.
5. Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Pertanian
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang bidang karantina pertanian. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar rp. 470.885.000,-. personil yang terlibat selain berasal dari biro hukum dan informasi publik juga dari unit kerja Eselon I yaitu badan karantina dan Direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan; kementerian hukum dan ham serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian: 1 laporan dengan rincian peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian. Rancangan peraturan/keputusan menteri: 5, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian: 1 laporan.
□ Jumlah Kompendium hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam berita Negara.
1. Penyusunan Laporan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan
Menteri, dan Penempatan dalam Berita Negara Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita negara. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar rp. 889.703.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari biro hukum dan informasi publik juga dari unit Jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup kementerian pertanian, dan kementerian hukum dan ham serta instasi terkait. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan kompendium hukum : 1 dokumen (kompendium bidang sarana produksi pertanian, bidang perkebunan, bidang karantina tumbuhan, dan bidang perizinan). Pembuatan daftar abstrak peraturan perundang-undangan: 1 dokumen; informasi peraturan perundang-undangan: 20 volume, penerbitan himpunan peraturan menteri: 1 dokumen; penempatan peraturan menteri dalam berita negara: 22 peraturan; dan pelaksaan sosialisasi SJDI hukum: 1 laporan, pembelian buku dan literatur hukum: 2 paket.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 19 ~
□ Jumlah Naskah perjanjian yang dihasilkan dan bantuan Hukum yang dilaksanakan.
1. Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 761.110.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, dan Kementerian/Lembaga terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan naskah perjanjian bidang pertanian: 36 naskah perjanjian; identifikasi perjanjian bidang pertanian: 1 laporan; evaluasi perjanjian: 1 laporan; kajian perjanjian bidang pertanian: 1 laporan dan sosialisasi: 2 laporan.
2. Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.006.328.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, MK/MA serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan laporan advokasi hukum dan penanganan perkara di pengadilan dan penyelesaian aset kementerian pertanian ..., penyusunan legal opinion ..., penyelesaian permasalahan aset kementerian pertanian ..., dan pelaksanaan sosialisasi 2 laporan.
□ Prosentase layanan Informasi Publik Bidang Pertanian yang Baik.
1. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 20 ~
1.180.450.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO, Komisi Informasi Pusat, Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengujian konsekuensi, penyiapan bahan penyedian dan pelayanan, serta pendokumentasian informasi publik bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan laporan sosialisasi peningkatan kapasitas pelayanan informasi publik: 1 laporan, penyusunan petunjuk pelayanan informasi publik: 1 laporan, buku informasi publik: 2 paket, pengukuhan dan bimtek PPID: 1 laporan, klarifikasi daftar informasi publik yang dikuasakan: 1 laporan.
2. Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 668.250.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, KOMINFO, Komisi Informasi Pusat, Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan: penyiapan digital informasi agribisnis: 2 laporan, penyusunan analisa kebutuhan database: 1 laporan, penyusunan dan pengolahan database informasi: 2 laporan.
3. Pengelolaan Perpustakaan
Kegiatan ini dilakukan untuk Pengelolaan Perpustakaan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 339.650.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan: penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka: 2 laporan, otomatisasi perpustakaan: 1 laporan, barcodisasi perpustakaan: 1 laporan, pengadaan display e-perpsutakaan: 1 laporan.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 21 ~
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi
Kegiatan ini dilakukan untuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 338.425.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO, Komisi Informasi Publik, Pengadilan, Pemangku Kepentingan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana informasi sudah disebarluaskan kepada pemangku kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan: penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian: 1 laporan.
5. Sosialisasi Pembangunan Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk Sosialisasi Pembangunan Pertanian melalui Pameran, Visualisasi, Publikasi, Promosi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.131.706.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Kementerian/Lembaga Stakeholder. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan: laporan sosialisasi pembangunan pertanian: 1 laporan.
□ Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik
1. Layanan Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan untuk Layanan Perkantoran terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan; penyelenggaraan operasional dan perkantoran, Pengelolaan ketatausahaan, Pengelolaan adminstrasi dan anggaran, penyusunan program rencana kerja dan evaluasi, pengadaan komputer dan peralatannya, pengadaan kendaraan bermotor roda dua dan empat, sarana dan prasarana. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.536.282.000,-. Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian/Lembaga Stakeholder. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 22 ~
Berdasarkan kinerja kegiatan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya dapat diukur kinerja sasaran. Adapun kinerja sasaran Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2011 adalah seperti pada tabel dibawah ini.
Tabel Indikator Pencapaian Sasaran Dengan Realisasi Capaian Kinerja
No SASARAN
STRATEGIS KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya ketersediaan produk hukum pertanian, tersusunnya naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian
Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Tanaman
Jumlah Dokumen Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman
1 Dokumen (35 Peraturan)
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang tanaman
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang tanaman
1 Laporan (50 Peserta)
kajian peraturan perundang-undangan Bidang Tanaman
Jumlah Kajian yang disusun 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM
Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM
1 Dokumen (27 Peraturan)
penyusunan program legislasi pertanian (Prolegtan)
Jumlah Program legislasi pertanian
1 Laporan
Penyusunan Dokumen rumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana
Jumlah Dokumen Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana
1 Dokumen (21 Peraturan)
Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
1 Laporan (50 Peserta)
Kajian Peraturan Perundang-undangan Bidang Sarana dan Prasarana
Jumlah Kajian yang disusun 1 Laporan
Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan
Jumlah Dokumen Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan
1 Dokumen (36 Peraturan)
Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Ternak dan Hewan
1 Laporan (50 Peserta)
Kajian Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan
Jumlah Kajian yang disusun 1 Laporan
Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Pertanian
Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Pertanian
1 Dokumen (5 Peraturan)
Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Hewan
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Karantina Hewan
1 Laporan (50 Peserta)
Penyusunan Laporan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam Berita Negara
Jumlah Kompendium hukum 4 Judul
Jumlah Himpunan Peraturan Menteri
2 Penerbitan
Jumlah Peraturan dalam Berita Negara
1 Dokumen (22 Peraturan)
Jumlah Abstrak peraturan perundang-undangan
1 Dokumen
Jumlah Informasi peraturan perundang-undangan
20 Volumne
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 23 ~
Jumlah peserta Sosialisasi SJDI Hukum
1 Laporan (50 Peserta)
Jumlah Pembelian, Buku dan Literatur Hukum
2 Paket
Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian
Jumlah Naskah perjanjian bidang Pertanian
25 Perjanjian
Jumlah Identifikasi Perjanjian bidang Pertanian
1 Laporan
Jumlah evaluasi Perjanjian 1 Laporan Jumlah kajian perjanjian bidang pertanian
1 Laporan
Jumlah Peserta Sosialisasi 2 Laporan (1 Peserta)
Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum
Jumlah advokasi hukum dan Penanganan Perkara di Pengadilan
2 Laporan
Jumlah Penyelesaian aset Kementerian Pertanian
1 Laporan
Jumlah Penyusunan Legal Opinion
2 Laporan
Jumlah Peserta Sosialisasi 1 Laporan (50 Peserta)
Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi Publik
1 Laporan (50 Peserta)
Jumlah Penyusunan Petunjuk Pelayanan Informasi Publik
1 Laporan
Jumlah Buku Informasi Publik 1 Laporan Jumlah Pengelolaan Show Room dan Pelayanan Informasi
1 Laporan
Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung
Jumlah Digital Informasi Agribisnis 1 Laporan Jumlah Analisa Kebutuhan Database
1 Laporan
Jumlah Penyusunan dan Pengolahan database Informasi
1 Laporan
Pengelolaan Perpustakaan Jumlah Penyusunan dan Penerbitan Publikasi Pustaka
1 Laporan
Jumlah Otomatisasi Perpustakaan 1 Laporan Jumlah Barcodisasi Perpustakaan
1 Laporan
Jumlah Pengadaan Display e-Perpustakaan
1 Laporan
Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian
1 Laporan
Sosialisasi Pembangunan Pertanian
Jumlah Peserta Sosialisasi Pembangunan Pertanian
1 Laporan (50 Peserta)
Layanan Perkantoran Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan
1 Laporan
Jumlah laporan penyelenggaran operasional dan perkantoran
1 Laporan
Jumlah Pengelolaan ketatausahaan
1 Laporan
Jumlah pengelolaan administrasi dan anggaran
1 Laporan
Jumlah penyusunan program rencana kerja dan evaluasi
1 Laporam
Jumlah Pengadaan Komputer dan Peralatannya: (Laptop 5; Scanner 3; Printer Warna 3; Komputer dan Printer 5)
16 Unit
Jumlah pengadaan Kendaraan roda empat
1 Unit
Jumlah Pengadaan Kendaraan roda dua
4 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana: (meuibelair : Meja satu Biro 1 ; setengah Biro 4; Kursi satu Biro 1) Filling Cabinet, Lemari kaca/besi
6 Unit 10 Unit
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 24 ~
B. Evaluasi Kinerja Berdasarkan hasil-hasil perhitungan sebagaimana tercantum dalam formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dengan cara membandingkan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dihasilkan. Adapun hasil evaluasi dari masing-masing kegiatan sesuai dengan sasaran strategisnya adalah sebagai berikut:
No. SASARAN
STRATEGIS KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
TARGET REALISASI
1. Meningkatnya ketersediaan produk hukum pertanian, tersusunnya naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian
Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang tanaman
1 Dokumen
1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang tanaman
1 Laporan 1 Laporan
Kajian Peraturan perundang-undangan bidang tanaman
1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang penelitian, penyuluhan, dan pengembangan SDM
1 Dokumen
1 Dokumen
Program Legislasi Pertanian (Prolegtan)
1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang penelitian, penyuluhan, dan pengembangan SDM
1 Dokumen
1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
1 Laporan 1 Laporan
Kajian Peraturan perundang-undangan bidang sarana dan prasarana
1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang ternak dan hewan
1 Dokumen
1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
1 Laporan 1 Laporan
Kajian Peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang Karantina pertanian
1 Dokumen
1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang Karantina pertanian
1 Laporan 1 Laporan
Laporan Kompendium hukum, himpunan peraturan menteri dan penempatan dalam berita negara
Penyusunan Kompendium hukum, dan abstrak peraturan perundang-undangan bidang pertanian
1 Dokumen (4 bidang)
1 Dokumen (4 bidang)
Pembuatan daftar abstrak peraturan perundang-undangan bidang pertanian
1 Dokumen 1 Dokumen
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 25 ~
Sosialisasi JDI Hukum 1 laporan 1 laporan Informasi peraturan
perundang-undangan bidang pertanian
12 Volume 12 Volume
Pembelian Buku/Literaratur hukum
2 paket 2 paket
Penerbitan Himpunan peraturan menteri pertanian
1 Dokumen per semester
1 Dokumen per semester
Penempatan dalam berita Negara
25 peraturan 30 peraturan
Laporan perjanjian dan layanan bantuan hukum
Penyusunan Naskah perjanjian bidang pertanian
25 perjanjian 30 perjanjian
Identifikasi perjanjian bidang pertanian
1 Laporan 1 Laporan
Evaluasi perjanjian bidang pertanian
1 Laporan 1 Laporan
Sosialisasi tata cara penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian
1 Laporan 1 Laporan
Sosialisasi perjanjian/kerjasama kementerian pertanian dengan pihak lain
1 Laporan 1 Laporan
Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum
Penyelesaian permasalahan asset kementerian pertanian
1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan legal opinion 1 Laporan 1 Laporan Sosialisasi advokasi dalam
rangka mendukung ketahanan pangan
1 Laporan 1 Laporan
Sosialisasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) bidang pertanian
1 Laporan 1 Laporan
Laporan layanan informasi publik bidang pertanian
Pengelolaan pelayanan informasi publik
1 Laporan 1 Laporan
Pengadaan buku dan referensi bahan informasi dan multimedia
3 Paket 3 Paket
Pencetakan leaflet/brosur PIA
1 Paket 1 Paket
Pencetakan leaflet/brosur website informasi publik
1 Paket 1 Paket
Penyiapan digital informasi agribisnis
2 Paket 2 Paket
Penyusunan dan pengolahan database informasi
1 Paket 1 Paket
Pengembangan media informasi publik berbasis web
1 Paket 1 Paket
Pengelolaan perpustakaan
Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka
2 Paket 2 Paket
Otomatisasi perpustakaan 1 Paket 1 Paket Barcodisasi perpustakaan 1 Paket 1 Paket Pengadaan Display e-
perpustkaan 1 Paket 1 Paket
Laporan monitoring dan evaluasi informasi
Penyusunan dan evaluasi PPID
1 Paket 1 Paket
Monitoring dan evaluasi pelayanan informasi pertanian
3 Paket 3 Paket
Pelaksanaan pameran, visualisasi, publikasi, promosi
Display peragaan 2 Semester 2 Semester Apresiasi pengelolaan pameran
1 Paket 1 Paket
Gelar teknologi/demplot (demo plot/petakan)
4 Paket 4 Paket
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 26 ~
Layanan Perkantoran Pengelolaan ketatausahaan 1 Laporan 1 Laporan Penyusunan POK, ROK,
Juklak dan Juknis 4 kegiatan 4 Kegiatan
Laporan monitoring, pemantauan dan evaluasi SAI
4 Kegiatan 4 Kegiatan
Laporan Tahunan Satker 1 Kegiatan 1 Kegiatan Pembahasan RKA-KL tahun
2012 3 Paket 3 Paket
Penyusunan Kinerja Tahunan
1 Laporan 1 Laporan
Komputer dan peralatannya
Pengadaan laptop 5 Unit 5 Unit
Komputer dan desktop printer
5 Unit 5 Unit
Printer warna 3 Unit 3 Unit Pengadaan scanner 3 Unit 3 Unit Pengadaan kendaraan
roda-2 dan roda-4 Pengadaan kendaraan bermotor roda-2
4 Unit 4 Unit
Pengadaan kendaraan bermotor roda-4
1 Unit 1 Unit
Sarana dan prasarana Pengadaan meubelair 5 Unit 6 Unit Pengadaan Filling cabinet 10 Unit 10 unit
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran dan kegiatan, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis akuntabilitas kinerja sebagai berikut :
□ Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan bidang pertanian
yang diterbitkan.
1. Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Tanaman
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang tanaman. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 640.725.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktoratat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan), dan Kementerian Hukum dan Ham serta Sekretariat Negara, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang tanaman dengan rincinan rancangan peraturan menteri: 14; rancangan keputusan menteri: 21; sosialisasi: 1 laporan; kajian peraturan perundang-undangan bidang tanaman: 1 laporan.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 27 ~
2. Penyusunan Dokumen rumusan kebijakan Bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Penelitian, Penyuluhan & Pengembangan SDM. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 569.200.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Badan Pengembangan Penyuluhan SDM Pertanian, Pengawasan Internal dan Kesetariatan Jenderal) dan Kementerian Hukum dan Ham serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan sdm: 1 laporan dengan rincian rancangan peraturan presiden: 1; rancangan peraturan menteri: 8; rancangan keputusan menteri: 18, penyusunan program legislasi pertanian (prolegtan): 1 laporan.
3. Penyusunan Dokumen rumusan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan Bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Sumberdaya, Sarana & Prasarana. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 645.075.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal; Prasarana dan Sarana, Penelitian dan Pengembangan Pertanian) , dan Kementerian Hukum dan Ham serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana dengan rincian: rancangan peraturan pemerintah: 1, peraturan menteri: 14, rancangan keputusan menteri: 6, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana: 1 laporan; dan kajian peraturan perundang-undangan bidang sarana dan prasarana: 1 laporan.
4. Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang Bidang Ternak dan Hewan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 630.825.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ).
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 28 ~
Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit kerja (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Karantina Pertanian), dan Kementerian Hukum dan Ham serta sekretariat kabinet, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang ternak dan Hewan: 1 Laporan, rancangan peraturan pemerintah: 5, rancangan peraturan presiden: 1, peraturan/keputusan menteri: 30, sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan: 1 laporan; dan kajian peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan: 1 laporan.
5. Penyusunan Dokumen Rumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Pertanian
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang bidang karantina pertanian. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar rp. 470.885.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari biro hukum dan informasi publik juga dari unit kerja Eselon I yaitu badan karantina dan Direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan; kementerian hukum dan ham serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan dokumen rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian: 1 laporan dengan rincian peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian. Rancangan peraturan/keputusan menteri: 5, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian: 1 laporan.
□ Jumlah Kompendium hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam berita Negara.
1. Penyusunan Laporan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan
Menteri, dan Penempatan dalam Berita Negara Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita negara. dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar rp. 889.703.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari biro hukum dan informasi publik juga dari unit Jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup kementerian pertanian, dan kementerian hukum dan ham serta instasi terkait. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semuanya telah memberikan kontribusi baik
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 29 ~
pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan kompendium hukum : 1 dokumen (kompendium bidang sarana produksi pertanian, bidang perkebunan, bidang karantina tumbuhan, dan bidang perizinan). Pembuatan daftar abstrak peraturan perundang-undangan: 1 dokumen; informasi peraturan perundang-undangan: 20 volume, penerbitan himpunan peraturan menteri: 1 dokumen; penempatan peraturan menteri dalam berita negara: 22 peraturan; dan pelaksaan sosialisasi SJDI hukum: 1 laporan, pembelian buku dan literatur hukum: 2 paket.
□ Jumlah Naskah perjanjian yang dihasilkan dan bantuan Hukum yang dilaksanakan.
1. Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 761.110.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, dan Kementerian/Lembaga terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan naskah perjanjian bidang pertanian: 36 naskah perjanjian; identifikasi perjanjian bidang pertanian: 1 laporan; evaluasi perjanjian: 1 laporan; kajian perjanjian bidang pertanian: 1 laporan dan sosialisasi: 2 laporan.
2. Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.006.328.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, MK/MA serta instasi terkait, semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan laporan advokasi hukum dan penanganan perkara di pengadilan dan penyelesaian aset kementerian pertanian ...,
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 30 ~
penyusunan legal opinion ..., penyelesaian permasalahan aset kementerian pertanian ..., dan pelaksanaan sosialisasi 2 laporan.
□ Prosentase layanan Informasi Publik Bidang Pertanian yang Baik.
1. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.180.450.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO, Komisi Informasi Pusat, Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengujian konsekuensi, penyiapan bahan penyedian dan pelayanan, serta pendokumentasian informasi publik bidang pertanian. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan laporan sosialisasi peningkatan kapasitas pelayanan informasi publik: 1 laporan, penyusunan petunjuk pelayanan informasi publik: 1 laporan, buku informasi publik: 2 paket, pengukuhan dan bimtek PPID: 1 laporan, klarifikasi daftar informasi publik yang dikuasakan: 1 laporan.
2. Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun Penyediaan Informasi Publik dan Multimedia Pendukung. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 668.250.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, KOMINFO, Komisi Informasi Pusat, Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan: penyiapan digital informasi agribisnis: 2 laporan, penyusunan analisa kebutuhan database: 1 laporan, penyusunan dan pengolahan database informasi: 2 laporan.
3. Pengelolaan Perpustakaan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 31 ~
Kegiatan ini dilakukan untuk Pengelolaan Perpustakaan. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 339.650.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Pemangku Kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan: penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka: 2 laporan, otomatisasi perpustakaan: 1 laporan, barcodisasi perpustakaan: 1 laporan, pengadaan display e-perpsutakaan: 1 laporan.
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Kegiatan ini dilakukan untuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 338.425.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan LSM, KOMINFO, Komisi Informasi Publik, Pengadilan, Pemangku Kepentingan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana informasi sudah disebarluaskan kepada pemangku kepentingan. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan: penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian: 1 laporan.
5. Sosialisasi Pembangunan Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk Sosialisasi Pembangunan Pertanian melalui Pameran, Visualisasi, Publikasi, Promosi. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.131.706.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Kementerian/Lembaga Stakeholder. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya. Sedangkan dilihat dari indikator output (keluaran) kegiatan ini menghasilkan: laporan sosialisasi pembangunan pertanian: 1 laporan.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 32 ~
□ Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik
1. Layanan Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan untuk Layanan Perkantoran terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan; penyelenggaraan operasional dan perkantoran, Pengelolaan ketatausahaan, Pengelolaan adminstrasi dan anggaran, penyusunan program rencana kerja dan evaluasi, pengadaan komputer dan peralatannya, pengadaan kendaraan bermotor roda dua dan empat, sarana dan prasarana. Dilihat dari indikator input (masukan), bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.536.282.000,-. Untuk kegiatan ini telah terserap sebesar Rp. ( ... ). Personil yang terlibat selain berasal dari Biro Hukum dan Informasi Publik juga dari unit-unit kerja eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, UPT dan Kementerian/Lembaga Stakeholder. Semuanya telah memberikan kontribusi baik pemikiran maupun penyelesaian administrasinya.
Masing-masing tahapan dalam penyusunan LAKIP mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hal ini mengingat LAKIP merupakan suatu sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang hasilnya digunakan untuk proses pengambilan keputusan pimpinan. Oleh karena itu untuk menghasilkan informasi yang baik dan akurat, sebelumnya dilakukan analisis terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi. Capaian kinerja masing-masing kegiatan dalam program pembinaan dan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum dan Informasi Publik berdasarkan data Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) khususnya sampai pada indicator keluaran rata-rata sudah maksimal (antara 90% - 100%) yang dapat diklasifikasikan baik. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pencapaian target program berkisar pada prosentase capaian yang sama dengan kinerja kegiatan. Dengan pencapaian kinerja kegiatan yang sedemikian, maka sebagian besar sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dapat tercapai. Namun apabila dilihat dari substansi dari masing-masing keluaran (output), terdapat keluaran-keluaran yang masih memerlukan proses tindak lanjut, misalnya saja keluaran yang masih berbentuk rancangan atau laporan. Sedangkan untuk mengukur kinerja manfaat dan dampak, belum dapat dilakukan, mengingat keluaran (output) kegiatan bersifat fasilitatif masih memerlukan proses kegiatan lanjutan dalam bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi agar dapat diketahui kinerja manfaat dan dampaknya.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 33 ~
BAB IV PENUTUP Pembinaan Hukum dan Informasi Publik merupakan fungsi yang strategis dalam upaya membangun suatu manajemen pembangunan pertanian modern dan mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan serta perlu komitmen yang kuat dan pemahaman yang sama terhadap peran, tugas dan fungsi unit Hukum dan Informasi Publik dari level top manager sampai dengan lower manager. Biro Hukum dan Informasi Publik pada tahun 2011 dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi terutama pelaksanaan otonomi daerah telah berupaya melakukan pembenahan terhadap manajemen pembangunan pertanian, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk pengembangan jabatan fungsional, pemberian motivasi kerja kepada unit kerja pelayanan bidang pertanian, penataan pelaksanaan, serta pemberian asistensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2011 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Informasi Publik da telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini antara lain menyangkut Penataan organisasi Kementerian Pertanian. Dari hasil evaluasi kinerja baik kegiatan maupun program yang dilakukan diketahui capaian kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik antara 80-100% yang artinya baik. Kegiatan-kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik lebih banyak bersifat non fisik (peraturan, kajian, dan konsepsi). Selain itu terdapat kegiatan yang masih memerlukan proses tindak lanjut agar output kegiatan tersebut dapat bermanfaat, seperti misalnya sosialisasi baik kedalam maupun keluar. Disadari bahwa berbagai kelemahan pelaksanaan masih terjadi sehingga target-target yang telah ditentukan belum dapat dicapai sesuai dengan rencana. Selain itu beberapa kegiatan tidak serta merta menghasilkan outcome yang kemudian akan memberikan indikasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Diperlukan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu bentuk perwujudan sasaran yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan, misi, dan visi Biro Hukum dan Informasi Publik.
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ 34 ~
L A M P I R A N
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ i ~
PEMBINAAN HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
No. URAIAN VOLUME PAGU
(Rp 000) 1 Penyusunan peraturan perundang-undangan
bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya
5 Dokumen 2.956.710
2 Penyusunan kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita Negara
1 Laporan 889.689
3 Perjanjian, layanan bantuan hukum, dan layanan perkantoran
2 Laporan 1.767.438
4 Layanan informasi publik bidang pertanian 4 Laporan 3.623.481 5 Layanan Perkantoran 12 Bulan 1.536.282 6 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan
Anggaran 1 Dokumen 792.150
7 Komputer dan Peralatannya 16 Unit 224.000 8 Kendaraan 5 Unit 380.000 9 Sarana dan Prasarana 15 Unit 75.000
TOTAL 12.244.750
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ ii ~
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit : Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun : 2011 Pagu : Rp 12.244.750,-
SASARAN
STRATEGIS
KEGIATAN INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
(Rp. 000)
1. Terwujud dan berfungsinya sistem hukum pertanian dan tersedianya informasi publik yang lengkap dalam mendukung pembangunan pertanian
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang tanaman
2. Penyusunan peraturan perundang-undangan
1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang tanaman Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan
peraturan perundang-undangan bidang tanaman
2. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Tanaman Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi
peraturan bidang tanaman 3. Terlaksananya kajian peraturan perundang-
undangan bidang Tanaman Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan
1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan
Januari – Desember 2011
Januari – Desember 2011 April – Mei 2011 Januari –
Rp 329.050,- 5 Orang 1 Dokumen Rp 192.800,- 5 Orang 1 Laporan Rp 118.875,- 5 Orang 1 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ iii ~
SASARAN
STRATEGIS
KEGIATAN INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
(Rp. 000)
bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM
3. Penyusunan peraturan perudang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan
peraturan perudang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM
2. Terlaksananya Program Legislasi (Prolegtan) Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan program
legislasi pertanian (Prolegtan)
1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan
peraturan perudang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
2. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
Desember 2011
Januari – Desember 2011 Januari – Desember 2011 Januari – Desember 2011
Rp 372.800,- 5 Orang 1 Dokumen Rp 196.400,- 5 Orang 1 Laporan Rp 335.800,- 5 Orang 1 Dokumen Rp 190.400,- 5 Orang 1 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ iv ~
SASARAN
STRATEGIS
KEGIATAN INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
(Rp. 000)
4. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM)
Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
3. Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan bidang sarana dan prasarana Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi
peraturan perundang-undangan bidang sarana dan prasarana
1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan
peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
2. Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM)
Juni – Juli 2011
Januari – Desember 2011
Januari – Desember 2011
Rp 118.875,- 5 Orang 1 Laporan Rp 334.300,- 5 Orang 1 Dokumen Rp 117.650,- 5 Orang 1 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ v ~
SASARAN
STRATEGIS
KEGIATAN INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
(Rp. 000)
5. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian
Keluaran : Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
3. Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi
peraturan perundang-undangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian
1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang karantina pertanian Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan
peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian
2. Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang karantina pertanian Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pemantauan
dan evaluasi implementasi
Maret – Juni 2011
Januari – Desember 2011 Januari – Desember 2011
Rp 118.875,- 5 Orang 1 Laporan Rp 323.110,- 5 Orang 1 Dokumen Rp 147.775,- 5 Orang
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ vi ~
SASARAN
STRATEGIS
KEGIATAN INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
(Rp. 000)
2. Tersedianya Kompendium hukum dan himpunan peraturan menteri serta penempatan dalam berita Negara
6. Kompendium hukum bidang pertanian
peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian
1. Tersusunnya kompendium hukum, abstrak peraturan perundang-undangan bidang pertanian Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah kompendium
hukum/informasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian
2. Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri, penempatan dalam BN/LN dan penyebarannya Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penerbitan
himpunan dan daftar katalog peraturan menteri
3. Pelaksanaan Sosialisasi SJDI hukum Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peraturan menteri
yang ditempatkan dalam berita Negara dan terinformasinya peraturan/keputusan Menteri kepada pemangku kepentingan.
Januari – Desember 2011 Januari – Desember 2011
Januari – Desember 2011
1 Laporan Rp 539.254,- 8 Orang 2 Dokumen Rp 203.010,- 8 Orang 2 Dokumen Rp 147.425,- 8 Orang 1 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ vii ~
SASARAN
STRATEGIS
KEGIATAN INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
(Rp. 000)
3. Terlaksana dan terlayaninya penyusunan naskah perjanjian dan bantuan hukum
7. Penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian
8. Layanan pemberian
1. Tersusunnya naskah perjanjian bidang
pertanian Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah penyusunan naskah
perjanjian Identifikasi perjanjian Kajian perjanjian Evaluasi perjanjian
2. Sosialiasi tata cara penyusunan Naskah Perjanjian bidang pertanian Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi
peraturan bidang pertanian
3. Sosialisasi perjanjian/kerjasama kementerian pertanian pihak lain Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pedum tata
cara penyusunan naskah perjanjian lingkup kementerian
1. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan
Januari – Desember 2011 April 2011 Juni 2011 September 2011 Juli 2011
Oktober – November 2011 Januari – Desember 2011
Rp 483.500,- 5 Orang 4 Laporan Rp 146.325,- 5 Orang 1 Laporan Rp 131.285,- 5 Orang 1 Laporan Rp 718.773,- 6 Orang
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ viii ~
SASARAN
STRATEGIS
KEGIATAN INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
(Rp. 000)
4. Terkelolanya informasi publik yang lengkap dan baik dalam
pertimbangan dan bantuan hukum
9. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia
Keluaran : Jumlah penyusunan legal Opinion
: Penyelesaian permasalahan aset kementerian pertanian/penanganan perkara
2. Pelaksanaan sosialisasi advokasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengujian
materiil peraturan perudang-undangan bidang pertanian di MK/MA
3. Pelaksanaan sosialisasi hak atas kekayaan itelektual (HAKI) bidang pertanian Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan peserta
sosialisasi advokasi permasalahan bantuan hukum lingkup kementerian pertanian
1. Pengelolaan pelayanan informasi publik
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia
Januari – Desember 2011 Oktober 2011 Januari – Desember 2011
4 Laporan Rp 143.125,- 6 Orang 1 Laporan Rp 144.430,- 6 Orang 1 Laporan
Rp 1.145.450,-
8 Orang
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ ix ~
SASARAN
STRATEGIS
KEGIATAN INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
(Rp. 000)
mendukung pembangunan pertanian
10. Laporan penyediaan Informasi Publik dan Multmedia Pendukung
11. Laporan Monitoring dan
Evaluasi Informasi 12. Laporan sosialisasi
Keluaran : Jumlah laporan pelayanan informasi publik
1. Penyediaan informasi publik dan multimedia pendukung Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penayangan
informasi publik dalam situs web
2. Pengelolaan perpustakaan Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan perpustakaan
digital yang dapat diakses
1. Monitoring dan evaluasi informasi publik Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan kegiatan PPID utama
1. Pelaksanaan pameran, visualisasi,
publikasi dan promosi
Januari – Desember 2011
Januari – Desember 2011 Januari – Desember 2011 Januari – Desember 2011
1 Laporan Rp 668.250,- 8 Orang 10 Laporan
Rp 339.650,-
8 Orang 1 Laporan Rp 338.425,- 8 Orang 1 Laporan Rp 1.131.706,- 8 Orang 1 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ x ~
SASARAN
STRATEGIS
KEGIATAN INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
(Rp. 000)
pembangunan pertanian melalui pameran, visualisasi, publikasi, dan promosi
13. Terlaksananya layanan dan
operasional perkantoran
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia
Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam pameran dan peragaan
1. Pembayaran gaji dan tunjangan
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia
Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan
2. Penyelengaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penyelengaraan
operasional dan pemeliharaan perkantoran
3. Pengelolaan ketatatusahaan Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan
ketatausahaan : Forum KUM informasi public : Penyusunan Lakip : Laporan Keuangan SAI,
SIMAK BMN dan MONOV
Januari – Desember 2011
Januari – Desember 2011 Januari – Desember 2011 Januari – Desember 2011
Rp 148.020,- 6 Orang - Rp 359.000,- 90 Orang 8 Unit Rp 1.029.262,- 6 Orang -
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xi ~
SASARAN
STRATEGIS
KEGIATAN INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
(Rp. 000)
5. Terlaksananya Prasarana dan Sarana Pendukung Layanan Perkantoran Biro Hukum dan Informasi Publik
14. Tersedianya dokumen
perencanaan dan pengelolaan anggaran
15. Tersedianya Komputer dan Peralatannya
16. Tersedianya kendaraan bermotor
1. Pengelolaan administrasi dan anggaran Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan
administrasi dan anggaran
2. Penyusunan program, rencana kerja dan evaluasi Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan program,
rencana kerja dan evaluasi
1. Pengadaan Komputer dan Peralatannya Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Volume
Keluaran : Jumlah laporan pengadaan 1. Kendaraan bermotor roda dua
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume
Januari – Desember 2011 Januari – Desember 2011
Januari – Desember 2011
Rp 601.150,-
1 Dokumen
Rp 191.000,-
1 Laporan Rp 224.000,- 1 Laporan Rp 80.000,- 4 Unit 1 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xii ~
SASARAN
STRATEGIS
KEGIATAN INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
WAKTU PENCAPAIAN
TARGET
(Rp. 000)
17. Tersedianya peralatan dan
fasilitas perkantoran
Keluaran : Jumlah laporan pengadaan 2. Kendaraan bermotor roda empat dan roda
enam Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Volume
Keluaran : Jumlah laporan pengadaan
1. Pengadaan meubelair Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Volume
Keluaran : Jumlah laporan pengadaan
Februari – Maret 2011 Februari – Maret 2011
April – Mei 2011
Rp 300.000,- 1 Unit 1 Laporan Rp 50.000,- 15 Unit 1 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xiii ~
PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT : BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN : 2011
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA OUTPUT TARGET
1. Meningkatnya ketersediaan produk hukum pertanian, tersusunnya naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian
Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang tanaman
1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang tanaman
1 Laporan
Kajian Peraturan perundang-undangan bidang tanaman
1 Laporan
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang penelitian, penyuluhan, dan pengembangan SDM
1 Dokumen
Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) 1 Laporan Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan 1 Dokumen
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xiv ~
Bidang penelitian, penyuluhan, dan pengembangan SDM
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
1 Laporan
Kajian Peraturan perundang-undangan bidang sarana dan prasarana
1 Laporan
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang ternak dan hewan
1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
1 Laporan
Kajian Peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
1 Laporan
Penyusunan Dokumen Rumusan Kebijakan Bidang Karantina pertanian
1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang Karantina pertanian
1 Laporan
Laporan Kompendium hukum, himpunan peraturan menteri dan penempatan dalam berita negara
Penyusunan Kompendium hukum, dan abstrak peraturan perundang-undangan bidang pertanian
1 Dokumen (4 bidang)
Pembuatan daftar abstrak peraturan perundang-undangan bidang pertanian
1 Dokumen
Sosialisasi JDI Hukum 1 laporan Informasi peraturan perundang-undangan bidang
pertanian 12 Volume
Pembelian Buku/Literaratur hukum 2 paket Penerbitan Himpunan peraturan menteri pertanian 1 Dokumen
per semester Penempatan dalam berita Negara 25 peraturan Laporan perjanjian dan layanan Penyusunan Naskah perjanjian bidang pertanian 25 perjanjian
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xv ~
bantuan hukum Identifikasi perjanjian bidang pertanian 1 Laporan Evaluasi perjanjian bidang pertanian 1 Laporan Sosialisasi tata cara penyusunan naskah perjanjian
bidang pertanian 1 Laporan
Sosialisasi perjanjian/kerjasama kementerian pertanian dengan pihak lain
1 Laporan
Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum
Penyelesaian permasalahan asset kementerian pertanian
1 Laporan
Penyusunan legal opinion 1 Laporan
Sosialisasi advokasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan
1 Laporan
Sosialisasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) bidang pertanian
1 Laporan
Laporan layanan informasi publik bidang pertanian
Pengelolaan pelayanan informasi publik 1 Laporan
Pengadaan buku dan referensi bahan informasi dan multimedia
3 Paket
Pencetakan leaflet/brosur PIA 1 Paket Pencetakan leaflet/brosur website informasi publik 1 Paket Penyiapan digital informasi agribisnis 2 Paket Penyusunan dan pengolahan database informasi 1 Paket Pengembangan media informasi publik berbasis
web 1 Paket
Pengelolaan perpustakaan Penyusunan dan penerbitan publikasi pustaka 2 Paket Otomatisasi perpustakaan 1 Paket
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xvi ~
Barcodisasi perpustakaan 1 Paket Pengadaan Display e-perpustkaan 1 Paket Laporan monitoring dan
evaluasi informasi Penyusunan dan evaluasi PPID 1 Paket
Monitoring dan evaluasi pelayanan informasi pertanian
3 Paket
Pelaksanaan pameran, visualisasi, publikasi, promosi
Display peragaan 2 Semester Apresiasi pengelolaan pameran 1 Paket
Gelar teknologi/demplot (demo plot/petakan)
4 Paket
Layanan Perkantoran Pengelolaan ketatausahaan 1 Laporan Penyusunan POK, ROK, Juklak dan Juknis 4 kegiatan Laporan monitoring, pemantauan dan evaluasi
SAI 4 Kegiatan
Laporan Tahunan Satker 1 Kegiatan Pembahasan RKA-KL tahun 2012 3 Paket Penyusunan Kinerja Tahunan 1 Laporan Komputer dan peralatannya Pengadaan laptop 5 Unit Komputer dan desktop printer 5 Unit Printer warna 3 Unit Pengadaan scanner 3 Unit Pengadaan kendaraan roda-2
dan roda-4 Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 4 Unit
Pengadaan kendaraan bermotor roda-4 1 Unit Sarana dan prasarana Pengadaan meubelair 5 Unit Pengadaan Filling cabinet 10 Unit
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xvii ~
PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT : BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN : 2011
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
TARGET
(Rp. 000)
REALISASI %
1. Terwujud dan berfungsinya sistem hukum pertanian dan tersedianya informasi publik yang lengkap dalam mendukung pembangunan pertanian
1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang tanaman Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan peraturan
perundang-undangan bidang tanaman 2. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan bidang Tanaman Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan
bidang tanaman 3. Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan
bidang Tanaman Masukan : Anggaran
Rp 329.050,- 5 Orang 1 Dokumen Rp 192.800,- 5 Orang 1 Laporan Rp 118.875,- 5 Orang
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xviii ~
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
TARGET
(Rp. 000)
REALISASI %
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis
penyusunan peraturan perundang- undangan
1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan
peraturan perudang-undangan bidang penelitian, penyuluhan dan pengembangan SDM
2. Terlaksananya Program Legislasi (Prolegtan) Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan program legislasi
pertanian (Prolegtan) 1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang
sumberdaya, sarana dan prasarana Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan
peraturan perudang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
2. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan
1 Laporan Rp 372.800,- 5 Orang 1 Dokumen Rp 196.400,- 5 Orang 1 Laporan Rp 335.800,- 5 Orang 1 Dokumen Rp 190.400,- 5 Orang 1 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xix ~
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
TARGET
(Rp. 000)
REALISASI %
perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana dan prasarana
1. Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan bidang sarana dan prasarana Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang sarana dan prasarana
1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan
peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
2. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pemantauan dan
evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan
Rp 118.875,- 5 Orang 1 Laporan Rp 334.300,- 5 Orang 1 Dokumen Rp 117.650,- 5 Orang 1 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xx ~
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
TARGET
(Rp. 000)
REALISASI %
2. Tersedianya Kompendium hukum dan himpunan
3. Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan bidang ternak dan hewan Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang ternak, hewan dan karantina pertanian
1. Tersusunnya dokumen rumusan kebijakan bidang karantina pertanian Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan
peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian
2. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang karantina pertanian Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pemantauan dan
evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian
1. Tersusunnya kompendium hukum, abstrak peraturan perundang-undangan bidang pertanian
Rp 118.875,- 5 Orang 1 Laporan Rp 323.110,- 5 Orang 1 Dokumen Rp 147.775,- 5 Orang 1 Laporan Rp 539.254,-
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xxi ~
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
TARGET
(Rp. 000)
REALISASI %
peraturan menteri serta penempatan dalam berita Negara
3. Terlaksana dan terlayaninya penyusunan naskah perjanjian dan bantuan
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia
Keluaran : Jumlah kompendium hukum/informasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian
2. Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri, penempatan dalam BN/LN dan penyebarannya Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penerbitan himpunan
dan daftar katalog peraturan menteri 3. Pelaksanaan Sosialisasi SJDI hukum
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia (SDM)
Keluaran : Jumlah peraturan menteri yang ditempatkan dalam berita Negara dan terinformasinya peraturan/keputusan Menteri kepada pemangku kepentingan.
1. Tersusunnya naskah perjanjian bidang pertanian Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah penyusunan naskah perjanjian
8 Orang 2 Dokumen Rp 203.010,- 8 Orang 2 Dokumen Rp 147.425,- 8 Orang 1 Laporan Rp 483.500,- 5 Orang 4 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xxii ~
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
TARGET
(Rp. 000)
REALISASI %
hukum
Identifikasi perjanjian Kajian perjanjian Evaluasi perjanjian
2. Sosialiasi tata cara penyusunan Naskah Perjanjian bidang pertanian Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan
bidang pertanian 3. Sosialisasi perjanjian/kerjasama kementerian
pertanian pihak lain Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pedum tata cara
penyusunan naskah perjanjian lingkup kementerian
1. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah penyusunan legal Opinion
: Penyelesaian permasalahan aset kementerian pertanian/penanganan perkara
2. Pelaksanaan sosialisasi advokasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengujian materiil
peraturan perudang-undangan bidang
Rp 146.325,- 5 Orang 1 Laporan Rp 131.285,- 5 Orang 1 Laporan Rp 718.773,- 6 Orang 4 Laporan Rp 143.125,- 6 Orang 1 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xxiii ~
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
TARGET
(Rp. 000)
REALISASI %
4. Terkelolanya informasi publik yang lengkap dan baik dalam mendukung pembangunan pertanian
pertanian di MK/MA 3. Pelaksanaan sosialisasi hak atas kekayaan itelektual
(HAKI) bidang pertanian Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan peserta sosialisasi
advokasi permasalahan bantuan hukum lingkup kementerian pertanian
1. Pengelolaan pelayanan informasi publik
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia
Keluaran : Jumlah laporan pelayanan informasi publik
1. Penyediaan informasi publik dan multimedia pendukung Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penayangan informasi
publik dalam situs web 2. Pengelolaan perpustakaan
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia
Keluaran : Jumlah laporan perpustakaan digital yang dapat diakses
1. Monitoring dan evaluasi informasi publik
Rp 144.430,- 6 Orang 1 Laporan
Rp 1.145.450,-
8 Orang 1 Laporan Rp 668.250,- 8 Orang 10 Laporan
Rp 339.650,-
8 Orang 1 Laporan Rp 338.425,-
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xxiv ~
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
TARGET
(Rp. 000)
REALISASI %
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia
Keluaran : Jumlah laporan kegiatan PPID utama
1. Pelaksanaan pameran, visualisasi, publikasi dan promosi Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan keikutsertaan dalam
pameran dan peragaan 1. Pembayaran gaji dan tunjangan
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia
Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan
2. Penyelengaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penyelengaraan
operasional dan pemeliharaan perkantoran
3. Pengelolaan ketatatusahaan Masukan : Anggaran
8 Orang 1 Laporan Rp 1.131.706,- 8 Orang 1 Laporan Rp 148.020,- 6 Orang - Rp 359.000,- 90 Orang 8 Unit Rp 1.029.262,- 6 Orang -
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xxv ~
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
TARGET
(Rp. 000)
REALISASI %
5. Terlaksananya Prasarana dan Sarana Pendukung Layanan Perkantoran Biro Hukum dan Informasi Publik
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan
ketatausahaan : Forum KUM informasi public : Penyusunan Lakip : Laporan Keuangan SAI, SIMAK BMN
dan MONOV 1. Pengelolaan administrasi dan anggaran
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia
Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan administrasi dan anggaran
1. Penyusunan program, rencana kerja dan evaluasi Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan program, rencana kerja
dan evaluasi
1. Pengadaan Komputer dan Peralatannya Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Volume
Keluaran : Jumlah laporan pengadaan
Rp 601.150,-
1 Dokumen
Rp 191.000,-
1 Laporan Rp 224.000,- 1 Laporan
LAKIP BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2011 ~ xxvi ~
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR/SASARAN
KINERJA
TARGET
(Rp. 000)
REALISASI %
1. Kendaraan bermotor roda dua
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume
Keluaran : Jumlah laporan pengadaan 2. Kendaraan bermotor roda empat dan roda enam
Masukan : Anggaran Sumber daya manusia Volume
Keluaran : Jumlah laporan pengadaan
1. Pengadaan meubelair Masukan : Anggaran
Sumber daya manusia Volume
Keluaran : Jumlah laporan pengadaan
Rp 80.000,- 4 Unit 1 Laporan Rp 300.000,- 1 Unit 1 Laporan Rp 50.000,- 15 Unit 1 Laporan