LAPORAN AKHIR Kegiatan Kajian Pembentukan BUMDes di Desa

2018

8/30/2018

LAPORAN AKHIR Kegiatan Kajian Pembentukan

BUMDes di Desa Peguyangan Kangin

oleh : Ni Luh Gede Astariyani

Laporan Akhir Kajian Pendirian BUMDes di Desa Peguyangan Kangin| 1

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN KAJIAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DI DESA PEGUYANGAN KANGIN TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Semangat kebangkitan ekonomi desa mulai terasa kembali sejak pengesahan UU

Desa. Hal terpenting dari UU Desa bukan uang 1 Milyar per desa, tetapi kewenangan yang

lebih luas dan pengukuhan kedaulatan ekonomi Desa. UU Desa merupakan bentuk

kesadaran pemerintah, bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, Desa sudah ada dengan

segala norma, adat istiadat serta kekayaan yang ada didalamnya. Pengukuhan kembali

desa sebagai satuan masyarakat yang berhak dan berdaulat mengatur tata kehidupan

dan perekonomian desa sesuai potensi dan kearifan lokal, adalah hal yang patut

didukung dan jaga bersama. Salah satu bentuk kedaulatan desa dalam mengelola aset

dan sumber daya ekonomi desa adalah ketentuan Pasal 87 UU Desa bahwa “Desa dapat

mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu usaha yang dimiliki oleh desa

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan memperkuat

perekonomian desa dan dibentuk atas dasar potensi desa. BUMDes adalah pilar kegiatan

ekonomi desa yang memiliki funsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Pilar sebagai

lembaga sosial dimaksud sebagai lembaga yang berpihak kepada kepentingan

masyarakat sebagai kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan

sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber

daya lokal pasar.

Berbeda dengan koperasi yang bisa didirikan sekelompok individu, BUMDes

dibentuk oleh Pemerintahan desa untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi,

kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes meletakkan


kekuasaan tertingi pada Musyawarah Desa. Keuntungan yang dihasilkan BUMDes

menjadi pendapatan bagi PADes atau pendapatan asli desa yang lalu dibagikan pada

warga desa dalam rupa-rupa program pembangunan untuk mendorong kesejahteraan

warga desa.

Pada jaman sekarang sudah saatnya masyarakat desa dan aparatur desa menggali

potensi yang ada dimasing-masing desa melalui terbentuknya BUMDes di setiap desa.

Terutama adanya bantuan dari kepala desa sebagai dewan penasehat. Selaku warga

masyarakat yang tinggal di lingkungan desa peguyangan diharapkan gagasan yang akan

terbentuk dalam pembangunan BUMDes ini direspon dengan tindakan nyata.

Pembentukan BUMDes diharapkan mampu menggali potensi wirausaha muda yang ada

di desa tersebut. Pengelolaan BUMDes yang oleh warga masyarakat desa yang memiliki

potensi dalam berwirausaha diharapkan mampu menghasilkan pendapatan asli desa

yang diperoleh dari perputaran usaha tersebut.

BUMDes adalah kekuatan ekonomi baru yang lahir dari desa. Memang tidak bagi

sebuah BUMDes untuk dapat langsung berkontribusi bagi kesejahteraan desa, karena

membutuhkan waktu yang relative lama. Beberapa kajian menunjukkan paling tidak

sebuah BUMDes betul-betul dirasakan kontribusinya setelah bergerak selama tiga tahun

atau lebih. Hal ini dipicu oleh beberapa permasalahan yang harus diatasi oleh BUMDes.

Beberapa masalahan tersebut diantaranya seperti kejelasan status badan hukum,

menempatkan posisi yang tepat diantara pemerintah desa, masyarakat dan pelaku bisnis

lainnya, menjaga keseimbangan antara mendapatkan profit dan memberikan benefit,

mendapatkan SDM dengan karakter dan kapasitas yang sesuai, bagaimana usaha yang

dijalankan tidak merusak lingkungan dan budaya dan permasalahan terkait

pertanggungjawaban keuangan.

1.2 Tujuan Kajian

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan kajian atas keinginan

perangkat Desa dan masyarakat Desa Peguyangan Kangin untuk mendirikan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah mereka dalam menjawab tantangan UU Desa

dalam upaya meningkatkan kesejateraan masyarakat Desa.


Tujuan dari kegiatan ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengidentifikasikan potensi desa yang dapat diunggulkan untuk

meningkatkan pendapatan asli desa.

2. Untuk meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan

masyarakat melaui kajian kelayakan usaha masing-masing potensi yang ada.

3. Menjadikan usaha yang dipilih BUMDes sebagai tulang punggung pertumbuhan

dan pemerataan ekonomi desa.

4. Membuat draft Peraturan Desa (PerDes) yang dapat dijadikan acuan dalam

pendirian BUMDes.

1.3 Luaran Kajian

Adapun luaran dari kajian ini adalah:

1. Teridentifikasinya beberapa sector yang potensial untuk dikembangkan untuk

menjadi bidang usaha BUMDes Desa Peguyangan Kangin

2. Studi kelayakan usaha yang potensial untuk kemudian dapat dipilih oleh

perangkat desa dan masyarakat di Desa Peguyangan Kangin menjadi usaha yang

akan dikelola oleh BUMDes

3. Draft Peraturan Desa sebagai dasar acuan hukum pendirian BUMDes


II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Filosofis

Sesuai dengan UUDesa,BadanUsahaMilikDesa,adalahbadanusahayangseluruhatau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan

secaralangsungyangberasaldarikekayaanDesayangdipisahkangunamengelolaaset,jasapel

ayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyakaratDesa. Kata

kuncinya adalah pada tujuan yaitu “sebesar-besarnya kesejahteraanmasyarakat desa”.

Kesejahteraan ini bermaknaluas,tidakhanya dari

dimensiekonomi(finansial)tetapijugakemanfaatan(benefit)sosial.Memahamilahirdanhadi

rnyaBumdestidakbisalepasdarisemangatpasal33UUD1945, yaitu sistem demokrasi

ekonomi, bahwa perekonomian desa

selayaknyadikeloladari,olehdanuntukkesejahteraanwarga desa.

Semangatgotongroyongdanasas kekeluargaan menjad jiwa dari usaha bersama warga

desa. Bumi, air dankekayaanalam yang terkandung di desa dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan sebesar-besarnyabagikemakmuranrakyat.

Merujuk pada hal tersebut, BUMDeshadir sebagai representasi “Negara”. BUMDes

merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah desa, untuk mengelola aset-

asetdansumberdayadesa.Olehkarenaitu BUMDes

harusdipahamisebagaiBadanUsahaIstimewa. BUMDes bukan PT bukan Koperasi.

BUMDes jiwanya koperasi tetapibadannyaPT.Keistimewaan BUMDes terletak pada:

1. Dasar hukum pembentukan cukupPerdes,

2. Kekuasaan tertinggidi tangan Musdes,

3. kepemilikan minimal60% pemerintahdesa.

Ketigahaltersebutuntukmenjagakedaulatanpendiriandanpengelolaan BUMDes di

tanganwargadesa.

Berdasarkanfilosofitersebut,BUMDes tidakboleh hadir, bersaing dengan

warga,apalagi mengambildanmematikanaktivitas-aktivitasekonomi

yangsudahdijalankanoleh warga.Sebaliknya,BUMDes

harushadirdenganmemberikannilaitambah.Menyelesaikan masalah-

masalahyangbelumdiselesaikan, menyediakan panggungbagiwargadesa

untukbisamemasarkanproduk-produknyakepasaryanglebihbesar.Berjalannya BUMDes


jugatidakbolehlepasdarinilai-nilaiPancasila, yaituKetuhanan/Kearifan lokal,

kemanusiaan, persatuan,musyawarahdankeadilansosial.

2.2 Tinjauan Yuridis

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mendefinisikan Pembangunan Nasional sebagai upaya yang

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam hal ini pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan

makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang

Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat,

bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,

tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,

bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila

yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh

masyarakatdan Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkanpembangunan nasional, maka perlupenguatan dasar-

dasar pembangunantersebut, dalam hal ini pembangunan desasebagai salah satu dasar

pembangunannasional dari bawah (bottom-up).Pembangunan desa tidak dapat

dipisahkandari persoalan hukum sebagai landasanyuridis, ekonomi sebagai

dasarpertumbuhan dan kemajuan dan budayasebagai cerminan kearifan lokal suatudesa.

Berdasarkan tahapan pendiriannya, BUMDes dapat dipisahkan ke dalam lima

klasifikasi sebagai berikut:

1.Rintisan/Start-Up

2.Tumbuh/Growth

3.Matang/Mature

4.Maju/Take off

5.Besar/Enterprise

Tabel 1.1 Klasifikasi BUMDes


Klasifikasi Omzet/tahun Jumlah Karyawan

Sumbangan PADes

Bantuan Sosial

1.Rintisan 0 –360 jt 0–30 0–30jt 0–3jt

2.Tumbuh 361jt– 4.8 M 30–100 31–400jt 3–40jt 3.Matang 4.8M– 12M 100-200 401jt-1.2M 40–120jt

4.Maju 12M–60M 200-400 1.2–6M 120–600jt

5.Besar 12M–60M >400 orang >6M >600jt

Menurut pengamatan banyak jenisusaha bisa dipilih oleh BUMDes, tetapi yang berhasil,

baik secara finansial maupun dampak sosial mengerucut pada lima model usaha, yaitu:

1. Bisnis Sosial (pengelolaan sampah, air bersih, irigasi, listrik desa, dll)

2. Wisata desa (wisata alam atau wisata budaya)

3. Pengolahan Prukades (pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan hasil

hutan, dll)

4. Perdagangan (Pasar Desa, BUMDes/Desamart)

5. Jasa (Jasa Keuangan dan Jasa Non Keuangan)


III. METODOLOGI

3.1 Pendekatan Kajian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai sector-

sektor usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDES Peguayangan Kangin. Deskripsi yang

lebih jelas mengenai usaha apa saja yang dapat diambil dan memberikan estimasi hasil

yang positif dan berkontribusi terhadap perkembangan pendapatan asli desa sekaligus

kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan kajian bersifat kuantitatif dan

kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap

bagian-bagian dan fenomena serta hubunganhubungannya. Tujuan pendekatan

kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-

teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena lapangan. Proses pengukuran

adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan

hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari

hubungan-hubungan kuantitatif. Pendekatan ini juga dinamakan metode tradisional,

karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah cukup mentradisi

sebagai metode untuk penelitian, selain itu metode ini disebut pula metode scientific

karena sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur,

rasional dan sistematis. Pendekatan kuantitatif yang digunakan disini bertujuan untuk

mengukur estimasi nilai investasi yang akan diperoleh oleh BUMDES Peguayangan jika

usaha tertentu dipilih untuk dilakukan.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat jenis usaha yang potensial untuk

dikembangkan di Peguyangan Kangin. Pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang

riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna

(perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang

latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif

menekankan pada kedalaman data yang didapatkan. Semakin dalam dan detail data yang

didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.


3.2 Metode Kajian

Metode yang digunakan disini, sesuai dengan kebutuhan analisis/kajian. Metode

Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi perekonomian

di wilayah Desa Peguyangan Kangin. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik

mengenai potensi di wilayah Peguyangan Kangin, maka beberapa usaha yang potensial

dan teridentifikasi dilakukan analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk memetakan

potensi intenal maupun eksternal setiap bidang usaha yang memungkinkan mereka

untuk maju dan berkembang. Selain analisis SWOT, metode kajian juga menggunakan

analisis keuangan sederhana, sehingga diperoleh estimasi keuangan yang menentukan

layak atau tidaknya usaha tersebut diteruskan.

3.3 Daerah Kajian

Daerah dalam kajian disini meliputi seluruh Dusun, yang meliputi sebelas (11) Dusun,

di Desa Peguayangan Kangin.

3.4 Metode Pengumpulan Data dan Responden Kajian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai potensi usaha yang ada di

wilayah Peguyangan Kangin, dilakukan survey dengan metode in-depth interview yang

dialamatkan kepada seluruh Kepala Dusun sebagai responden. Selain itu, data awal juga

diperoleh melalui focus group discussion dengan seluruh pemangku kepentingan yang

ada di Peguyangan Kangin.


IV. POYEKSI USAHA BUMDES DESA PEGUYANGAN KANGIN

4.1 Identifikasi Usaha di Desa Paguyangan Kangin

Desa Paguyangan Kangin merupakan salah satu desa yang ada di Kota Denpasar.

Kondisi wilayah desa yang padat penduduk, perdagangan dan jasa. BUMDES Paguyangan

Kangin akan bergerak dalam bidang Jasa pengangkutan sampah dan Perdagangan

bahan-bahan pokok yang mempunyai daerah kerja di wilayah Desa Paguyangan Kangin

dan sekitarnya. Tujuan BUMDES adalah agar semua kegiatan-kegiatan ekonomi desa dan

permasalahan yang ada di desa dapat terlembaga dalam satu wadah. Adapaun kegiatan

usaha BUMDes tersebut diharapkan mampu meningkatkan penghasilan, meningkatkan

peluang kelangsungan Pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan

peluang kesempatan kerja, meningkatkan peluang usaha, meningkatkan keterampilan

atau kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatka kondisi tempat tinggal,

serta meningkatkan kualitas atau ketersediaan fasilitas piblik. Harapan ini berdasarkan

atas wawancara terhadap kepala dusun setiap desa di Desa Paguyangan Kangin.

Permasalahan yang ada dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat desa

Paguyangan Kangin maka pembentukan BUMDES Desa Paguyangan Kangin mempunyai

2 unit usaha antara lain Jasa Pengangkutan Sampah dan Toko Kelontong. Kedua unit

usaha di atas merupakan unit usaha yang digali dari potensi dan kebutuhan masyarakat

desa Paguyangan Kangin melalui survey kepada Kepala Dusun dan focus group discussion.

Sebagai suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka BUMDES harus mampu

untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa. Hal ini sesuai dengan tujuan

awal pendirian BUMDES yang termaktub dalam AD/ART BUMDES. Pengelolaan BUMDES

harus dilakukan dengan profesional dan mandiri sehingga selain dapat mempertahankan

kelangsungan usahanya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian

desa. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan laba usaha yang dihasilkan

BUMDES. Laba usaha yang dihasilkan biasanya akan dialokasikan untuk memenuhi

kebutuhan permodalan dan peningkatan pendapatan desa.

Berikut ini adalah persentase pembagian laba hasil usaha BUMDES setiap

tahunnya :


1) Pemupukan modal usaha : 40 %

2) Pendapatan desa : 20 %

3) Pengurus, kepala unit, pengawas dan karyawan : 30 %

4) Pendidikan dan pelatihan : 5 %

5) Sosial : 2,5 %

6) Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) : 2,5 %

Persentase pembagian laba usaha dapat dimusyawarahkan bersama antara

pemerintah desa, pengelola BUMDES, BPD, dan masyarakat. Pembagian laba usaha ini

didasarkan pada azas kemandirian dan kemanfaatan.

5.2 Analisis Kelayakan Usaha Sektor Usaha Potensial di Desa Paguyangan Kangin

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh desa Paguyangan Kangin, maka untuk

mengatasi masalah tersebut maka desa Paguyangan Kangin berinisiatif untuk membuat

unit usaha salam bentuk BUMDes. Unit usaha pertama adalah Jasa Pangangkutan

Sampah. Pembentukan unit usaha ini karena adanya permasalahan sampah yang banyak

menumpuk di rumah tangga dan juga di tempat pembuangan sampah pada masing-

masing dusun tidak cukup untuk sampah rumah tangga dan usaha di desa Paguyangan

Kangin. Permasalahan sampah yang dialami oleh desa Paguyangan Kangin membuat

masyarakat desa sering mengeluh dan complain. Berangkat dari masalah itu dan melihat

potensi besar yang dimiliki Desa Paguyangan Kangin terhadap sampah rumah tangga

maupun sampah usaha maka usaha jasa pengangkutan sampah

dirasa akan membantu menyelesaikan masalah ini.

5.2.1. Jasa Pengangkutan Sampah


a) Analisis SWOT yang digunakan dalam menganalisis peluang pasar usaha jasa

pengangkutan sampah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisis SWOT Usaha Pengolahan Sampah

Kekuatan (strength) Kesempatan (opportunity)

1. Sumber sampah dari rumah

tangga, industry dan juga lembaga

sekolah dan pemerintah tersedia

sangat banyak.

2. Armada pengangkutan sampah

sangat mudah untuk diperoleh.

3. Area pelayanan yang cakupannya

sangat luas karena berada

dipemukiman, perkantoran,

sekolah dan pasar.

4. Pemasaran bisa dilakukan dengan

media sosial, atau aplikasi digital di

smartphone.

5. Banyak SDM yang bisa

dioptimalkan

1. Kerjasama dengan pengolahan

sampah organic, anorganik dan

recycle untuk kedepannya.

2. Penduduk yang bertambah setiap

tahun

Kelemahan (weakness) Ancaman (threat)

1. Kurangnya SDM yang bisa

memanfaatkan media digital atu

online untuk pemudahan

pelayanan di era sekarang.

1. Adanya usaha swasta yang

bergerak dalam jasa

pengangkutan sampah.

Tabel 5.2 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE Matriks)


Faktor Internal Bobot Rating Nilai

Kekuatan

1. Sumber sampah

dari rumah

tangga, industry

dan juga lembaga

sekolah dan

pemerintah

tersedia sangat

banyak.

0.50 4 2

2. Armada

pengangkutan

sampah sangat

mudah untuk

diperoleh

0,049 4 0.196

3. Area pelayanan

yang

cakupannya

sangat luas

karena berada

dipemukiman,

perkantoran,

sekolah dan

pasar.

0.068 3 0.204

4. Pemasaran bisa

dilakukandengan

media sosial, atau

aplikasi digital di

smartphone

0.08 4 0.32

5. Banyak SDM

yang bisa

0,20 3 0,6


dioptimalkan

Kelemahan

1. Kurangnya SDM

yang bisa

memanfaatkan

media digital atu

online untuk

pemudahan

pelayanan di era

sekarang

0,103 2 0,206

Total 1 3,526

Keterangan :

Rating 4 = Respon sangat bangus

Rating 3 = Respon di atas rata-rata

Rating 2 = respon rata-rata

Rating 4 = respon dibawah rata-rata

Berdasarkan tabel diatas, matriks internal estimasi BUMDes Paguyangan Kangin

mengahasilkan nilai 3,526 menunjukkan bahwa jasa angkut sampah berada diatas rata-

rata sehingga dapat disimpulkan jika usaha pengangkutan sampah layak untuk dilakukan.

b) Analisis Kelayakan Usaha Pengangkutan Sampah

Tabel 5.3 Estimasi modal dan keuangan usaha pengangkutan sampah


No Deskripsi Unit Harga Satuan Biaya

1. Cold Diesel Super Speed

FE 74 S

2 Rp. 260.000.000,- Rp. 520.000.000,-

2. Mobil Pick Up 2 Rp. 97.000.000,- Rp. 194.000.000,-

3. Sewa Tanah per are 6 are Rp. 5.000.000,- Rp. 30.000.000,-

4. Ban 4 Rp. 1.650.000,- Rp. 6.600.000,-

5. Jaring Net Sampah 4 Rp. 50.000,- Rp. 200.000,-

6. Service per 6 bulan 2 Rp. 350.000,- Rp.700.000,-

7. Tenaga Kerja per bulan 16 Rp. 2.363.000,- Rp. 37.808.000,-

per bulan

Rp. 453.696.000,-

per tahun

8. Solar per bulan 80

Liter

Rp. 7.900,- Rp. 316.000,- per

bulan

Rp. 3.792.000,-

tahun

9. Bensin per bulan 80

Liter

Rp. 9.500,- Rp. 380.000,-

Bulan

Rp. 4.560.000,-

tahun

Jumlah Biaya (per tahun) Rp. 1.213.548.000


Kemudian estimasi laba yang akan diperoleh per bulan dan per tahun dimana

biaya yang dikenakan untuk satu Kepala Keluarga adalah Rp. 45.000,- dan untuk usaha

adalah Rp.95.000,- adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4 Estimasi Keuntungan Usaha Pengangkutan Sampah

No Keterangan Jumlah Biaya per Bulan

1. Jumlah Kepala Keluarga 3757 Rp. 169.065.000,-

2. Jumlah Usaha 3 Rp. 285.000,-

Jadi Pendapatan per bulan Rp. 169.350.000,- per bulan

Rp. 2.032.200.000,- per tahun

Dengan menggunakan diskon faktor sebesar 18%, estimasi laba yang akan diperoleh per

tahun dari usaha pengangkutan sampah adalah : Rp. 2.032.200.000,- 18% = Rp.

365.796.000,- per tahun.

Perhitungan Kelayakan Bisnis Jasa Pengangkutan Sampah Desa Peguyangan Kangin yaitu

:

1. Metode Return On Investment (ROI)

Metode ini adalah tingkat pengembalian total harta yang digunakan untuk

menghasilkan laba. Semakin tinggi return on investment, kondisi usaha semakin

baik, karena laba usaha akan cenderung meningkat. Return on investment (ROI)

dirumuskan sebagai berikut :


Maka untuk hasil dari analisis kelayakan jasa pengangkutan sampah Desa

Paguyangan Kangin yaitu :

Tabel 5.5 Estimasi Laba Rugi Usaha Pengangkutan Sampah Tanpa Pesaing

Pendapatan Rp. 2.032.200.000,-

Biaya Produksi Rp. 492.748.000,-

Laba Kotor Rp. 1.539.452.000,-

Biaya Usaha Rp. 720.800.000,-

Laba Usaha Rp. 818.652.000,-

Dari data diatas dapat dihitung return on investment (ROI) sebagai berikut

:

Jika asumsi tidak ada pesaing, maka nilai pengembalian modal akan sebesar 67, 45

persen per tahun.

Jika kita asumsikan terdapat satu pesaing jasa pengangkutan sampah

yang ada pada Desa Paguyangan Kangin. Dimana jumlah KK yang terdapat di desa

sebanyak 3757 KK dan diasumsikan bahwa 1.878 dilayani oleh pihak desa dan 1.879

KK dilayani oleh pihak swasta, maka hasilnya sebagai berikut. Maka pendapatan

yang masuk ke desa adalah Rp. 1.017.540.000,- per tahun

5.6 Estimasi Laba Rugi Usaha Pengangkutan Sampah Dengan Pesaing

Pendapatan Rp. 1.017.540.000,-



Laba Kotor Rp. 524.792.000,-


Laba Usaha Rp. -192.008.000,-

Jadi, apabila di desa Paguyangan Kangin memiliki pesaing usaha yang sama

maka tingkat pengembalian total harta akan -76,34 persen per tahun.

2. Metode Internal Rate of Return (IRR)

Metode ini adalah besarnya tingkat pengembalian modal sendiri yang

dipergunakan menjalankan usaha. Jadi, Internal rate of return ini mengukur

kemanfaatan modal sendiri untuk menghasilkan laba. Jadi, besar internal of return

(IRR) > bunga bank, dikatakan usahanya tersebut dinilai layak untuk diberikan

kredit bank. Namun, jika internal rate of return (IRR) < BUNGA bank berarti

usahanya tidak layak untuk diberikan kredit bank. Rumus internal rate of return

(IRR) sebagai berikut :


Karena IRR usaha pengangkutan sampah sebesar 19,2% dan lebih besar dari tingkat

suku bunga kredit bank (i=18%), maka usaha pengangkutan sampah layak untuk

diteruskan dan bahkan mungkin diberi kucuran kredit bank sebagai tambahan modal

usaha.

3. Metode Net Present Value (NPV)

Metode ini adalah analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya

suatu usaha dilaksanakan dilihat dari nilai sekarang arus kas bersih yang akan diterima

dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Dengan

kata lain NPV dihitung dari aliran kas bersih dikurangi dengan biaya investasi. Jika NPV

> 0, maka suatu usaha layak untuk dijalankan dan apabila NPV < 0, maka suatu usaha

tidak layak untuk dijalankan.

Rumus :

NPV = PVAKB-PVI

Dimana : PVAKB = AKB

Keterangan :

PVAKB = Present Value Arus Kas Bersih

AKB = Arus Kas Bersih (laba bersih + penyusutan)


i = tingkat suku bunga

= discount factor (DF)

n = banyak periode (tahun)

5.7 Tabel Perhitungan Diskon Faktor Usaha Pengangkutan Sampah

Hasil perhitungan untuk diskon faktor hingga n = 7 dengan dapat dilihat pada tabel.

DF = 18%

N Faktor

Diskonto

18%

Arus Kas Bersih

(AKB)

Present Velue

AKB

DF 20% Present Velue

AKB

2019 1 -365.796.000 - 1 -

2020 0.847 365.796.000 309.829.212 0.694444 254.024.837

2021 0.718 731.592.000 525.237.822 0.578704 423.375.216

2022 0.608 1.097.388.000 667.211.904 0.482253 529.218.655

2023 0.516 1.463.184.000 755.022.944 0.401878 588.021.459

2024 0.437 1.828.980.000 799.264.260 0.334898 612.521.744

2025 0.370 2.194.776.000 812.067.120 0.279082 612.522.475

Jumlah 6.218532.000 3.868.633.262 3.019.684.386

Dengan demikian besar NPV sebagai berikut :

a) NPV1 = PVAKB- PVI

= 3.868.633.262 - 1.213.548.000


= Rp. 2.655.085.262,-

b) NPV2 = PVAKB- PVI

= 3.019.684.386 – 1.213.548.000

= Rp. 1.806.136.386

4. Metode Payback Period

Metode payback period merupakan metode penghitungan investasi dalam

jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan kas (cash in

flows) secara komulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present

value. Atau metode payback value merupakan teknik penilaian terhadap jangka

waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat

dilihat dari perhitungan kas bersih (proceed) yang diperoleh per tahun. Nilai kas

bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan,

hal ini dilakukan jika investasi menggunakan modal sendiri 100% (Kasmir dan

Jakfar, 2013).

Rumus umum metode payback period sebagai berikut :

Perhitungan metode payback period ada dua tahun, yaitu : 1) Kas bersih

per tahun sama, dan 2) Kas bersih per tahun tidak sama.

Dimana :

Invetasi = Rp. 250.000.000,-

Kas Bersih = Rp. 1.544.100.000,-


Berarti BUMDes Desa Paguyangan Kangin mempunyai tingkat pengembalian

investasi selama 0,16 tahun.

5. Benefit Cost Ratio (B/C ratio)

B/C ratio (18%) = (3.868.633.262/1.213.548.000) = 3,18 (Lebih besar dari 1)

artinya setiap penambahan biaya Rp. 1,00 maka akan menambah penambahan

sebesar Rp. 3,18 dan karena B/C > dari pada satu maka layak untuk dikembangkan.


5.2.2. Usaha Toko Kelontong

a. Analisis SWOT yang digunakan dalam menganalisis peluang usaha toko kelontong

adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Analisis SWOT Usaha Toko Kelontong

Kekuatan (strength) Kesempatan (opportunity)

1. Tempat dekat dengan pemukiman

penduduk, pasar, sekolah dan

perkantoran.

2. Bahan baku mudah didapat

3. Tenaga kerja yang mudah didapat

4. Pemasaran bisa dilakukan dengan

media sosial, atau aplikasi digital di

smartphone.

1. Mampu menampung produk dari

kelompok pengusaha lokal.

Kelemahan (weakness) Ancaman (threat)

1. Kurangnya SDM yang bisa

memanfaatkan media digital atu online

untuk pemudahan pelayanan di era

sekarang

2. Butuh tempat khusus untuk dijadikan

took

1. Banyak adanya usaha yang sama yang

memicu persaingan yang tidak sehat



Kekuatan

1. Tempat dekat

dengan

0.20 4 0,8


pemukiman

penduduk, pasar,

sekolah dan

perkantoran.

2. Bahan baku yang

akan

diperjualbelikan

mudah didapat

0,20 4 0.8

3. Tenaga kerja yang

mudah didapat

0.060 3 0.18

4. Pemasaran bisa

dilakukan dengan

media sosial,

atau aplikasi

digital di

smartphone

0.08 4 0.32

Kelemahan

1. Kurangnya SDM

yang bisa

memanfaatkan

media digital atu

online untuk

pemudahan

pelayanan di era

sekarang

0,30 2 0,6

2. Butuh tempat

khusus untuk

took

0,16 2 0,2

Total 1 17 2,9



mengahasilkan nilai 2,9 menunjukkan bahwa toko kelontong berada dibawah rata-rata

sehingga dapat disimpulkan jika usaha toko kelontong kurang layak untuk dilakukan.

b) Analisis Analisis Kelayakan Usaha Toko Kelontong

Tabel 5.10 Estimasi modal dan keuangan usaha took kelontong :

No Deskripsi Unit Harga Satuan Biaya

1. Kontrak Toko 1 Rp.30.000.000,- Rp.30.000.000,-

per tahun

2. Membeli Peralatan

(Rak, Kulkas piring, gelas dan

lainnya)

1 Rp. 5.000.000,- Rp.5.000.000,-

per tahun

3. Perlengkapan

(Kantong Plastik dan lainnya )

1 Rp. 200.000,- Rp.2.400.000,-

4. Biaya membeli barang

dagangan

1 Rp.5.000.000,- per

bulan

Rp. 60.000.000,-

per tahun

5. Biaya Tenaga Kerja 1 Rp. 2.363.000.- Rp. 2.363.000.-

per bulan

Rp. 28.356.000,-

Total 4 Rp. 42. 563.000,- Rp. 125. 765.000,-

Kemudian estimasi laba yang akan diperoleh per bulan dan per tahun adalah

Rp.7.600.000,- per bulan dan Rp.91.200.000,- per tahun.


Perhitungan Kelayakan Bisnis Jasa Kelontong Desa Peguyangan Kangin yaitu :








Tabel 5.11 Estimasi Laba Rugi Usaha Toko Kelontong

Pendapatan Rp.91.200.000,-


Laba Kotor Rp. 444.000,-

Biaya Usaha Rp. 125. 765.000,-

Laba Usaha Rp. -125.361.000,-


:










Karena IRR usaha kredit mikro sebesar 19,12% dan lebih besar dari tingkat suku bunga

kredit bank (i=18%), maka usaha took kelontong layak untuk diteruskan dan bahkan

mungkin diberi kucuran kredit bank sebagai tambahan modal usaha.


Metode ini adalah analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya

suatu usaha dilaksanakan dilihat dari nilai sekarang arus kas bersih yang akan diterima

dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Dengan kata

lain NPV dihitung dari aliran kas bersih dikurangi dengan biaya investasi. Jika NPV > 0,


maka suatu usaha layak untuk dijalankan dan apabila NPV < 0, maka suatu usaha tidak

layak untuk dijalankan.

Rumus :

NPV = PVAKB-PVI


Keterangan :






5.12 Tabel Perhitungan Diskon Faktor Usaha Toko Kelontong

N Faktor

Diskonto

18%

Arus Kas

Bersih (AKB)

Present Velue

AKB

DF 20% Present Velue

AKB

2019 1 -125.361.000,- 1

2020 0.847 125.361.000 106.180.767 0.694444 87.056.194

2021 0.718 250.722.000 180.018.396 0.578704 145.093.824

2022 0.608 376.083.000 228.658.464 0.482253 181.367.155

2023 0.516 501.444.000 258.745.104 0.401878 201.519.312


2024 0.437 626.805.000 273.913.785 0.334898 209.915.741

2025 0.370 877.527.000 324.684.990 0.279082 244.901.990

2026 0.313922 1.253.610.000 393.536.337 0.232568 291.549.685

2027 0.266042 1.755.054.000 466.918.697 0.193807 340.141.246

2028 0.225459 2.381.859.000 537.011.093 0.161506 384.683.552

Jumlah 2.769.667.633

2.086.228.700


c) NPV1 = PVAKB- PVI

= 2.769.667.633- 125. 765.000

= Rp.2.643.902.633,-

d) NPV2 = PVAKB- PVI

= 2.086.228.700 - 125. 765.000

= Rp. 2.073.652.200,-











Jakfar, 2013).




Dimana :

Invetasi = 125. 765.000

Kas Bersih = 238.185.900

= 1.003 tahun.

Dengan demikian BUMDes Paguyangan Kangin dengan usaha took kelontong

mempunyai tingkat pengembalian investasi selama 1.003 tahun.


B/C ratio (18%) = (2.769.667.633/125. 765.000)=

) = 22.02 (Lebih besar dari 1) artinya setiap penambahan biaya Rp. 1,00 maka akan

menambah penambahan sebesar Rp. 22.02,- dan karena B/C > dari pada satu maka layak

untuk dikembangkan.


5.2.3. Usaha Kredit Mikro

Analisis SWOT yang digunakan dalam menganalisis peluang usaha kredit mikro adalah

sebagai berikut:

Tabel 5.13 Analisis SWOT Usaha Kredit Mikro

Kekuatan (Internal Factor ) Kesempatan (Eksternal Factor )

6. Visi dan misi dari Bumdes

7. Budaya Kerja dan peraturan

Bumdes

8. Mekanisme Intensif MMC(Micro

Mandiri Collection / MKS (Mikro

Kredit Sales.

9. Team work lingkungan kerja

10. Monitoring kantor pusat.

3. Potensi macet bisa

diminimalisir.

4. Perkembangan usaha mikro

5. Metode Collection sms blast

dalam promosi dan penagihan.

Kelemahan (Faktor Internal ) Ancaman (Faktor Eksternal)

2. Kapabilitas pegawai

3. Kuantitas tenaga penagih

4. Pemilihan debitur.

2. Kondisi ekonomi

3. Penurunan kapasitas usaha

4. Penyelewengan kredit oleh

debitur




Kekuatan

Visi dan misi dari

Bumdes

0.15 4 0,6

Budaya Kerja dan

peraturan Bumdes

0,15 4 0.6

Mekanisme Intensif

MMC(Micro Mandiri

Collection / MKS

(Mikro Kredit Sales.

0.10 3 0,3

Team work

lingkungan kerja

0.10 4 0.4

Monitoring kantor

pusat.

0.10 3 0.3


Kelemahan

Kondisi ekonomi

0.10 3 0.3

Kuantitas tenaga

penagih

0.15 3 0.45

Pemilihan debitur 0.15 2 0,3

Total 1 26 3.25


mengahasilkan nilai 3,25 menunjukkan bahwa usaha kredit mikro berada diatas rata-rata

sehingga dapat disimpulkan jika usaha mikro kredit layak untuk dilakukan.

b). Analisis Kelayakan Usaha Kredit Mikro

5.14 Tabel Estimasi modal dan keuangan usaha kredit mikro.

No Deskripsi Unit Satuan Biaya

1. Modal 1 Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-

2. Biaya Tenaga Kerja 1 Rp. 2.363.000,- Rp. 28.356.000,-

3. Biaya Operasional (ATK dan

lainnya).

1 Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,-

per tahun

Rp. 250.000,-

Total 3 Rp. 55.363.000,- Rp. 131.356.000,-


Kemudian estimasi laba yang akan diperoleh per tahun dari penyalran kredit Rp.

100.000.000,- dengan bunga sebesar 18% adalah : Rp. 100.000.000,- 18% = Rp.

18.000.000,- per tahun.

Perhitungan Kelayakan Bisnis Jasa Kelontong Desa Peguyangan Kangin yaitu :








Tabel 5.15 Estimasi Laba Rugi Usaha Kredit Mikro

Pendapatan Rp. 18.000.000,-


Laba Kotor Rp. -13.356.000,-


Laba Usaha Rp. -18.000.000,-



:










Karena IRR usaha kredit mikro sebesar 18,193% dan lebih besar dari tingkat suku

bunga kredit bank (i=18%), maka usaha penerbitan layak untuk diteruskan dan bahkan

mungkin diberi kucuran kredit bank sebagai tambahan modal usaha.


Metode ini adalah analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur layak

tidaknya suatu usaha dilaksanakan dilihat dari nilai sekarang arus kas bersih yang akan

diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan.

Dengan kata lain NPV dihitung dari aliran kas bersih dikurangi dengan biaya investasi. Jika

NPV > 0, maka suatu usaha layak untuk dijalankan dan apabila NPV < 0, maka suatu usaha

tidak layak untuk dijalankan.

Rumus :

NPV = PVAKB-PVI


Keterangan :







Hasil perhitungan untuk diskon faktor hingga n = 7 dengan dapat dilihat pada tabel.

DF = 18%

Tabel 3.16 Perhitungan Diskon Faktor Usaha Kredit Mikro

N Faktor

Diskonto 18%

Arus Kas Bersih

(AKB)

Present Velue

AKB

DF 20% Present

Velue AKB

2019 1 -18.000.000 - 1 -

2020 0.847 18.000.000 15.246.000 0.694444 18000000

2021 0.718 36.000.000 25.848.000 0.578704 36000000

2022 0.608 54.000.000 32.838.000 0.482253 72000000

2023 0.516 72.000.000 37.152.000 0.401878 90000000

2024 0.437 90.000.000 39.330.000 0.334898 108000000

2025 0.370 108.000.000 39.960.000 0.279082 360000000

Jumlah 360.000.000 190.374.000 684000000


e) NPV1 = PVAKB- PVI

= 190.374.000 - 131.356.000

= Rp. 59. 018.000,-


f) NPV2 = PVAKB- PVI

= 684.000.000 – 131.356.000

= Rp. 552.644.000










Jakfar, 2013).




Dimana :

Invetasi = 131.356.000

Kas Bersih = 51.428.571


= 2.55 tahun

Dengan demikian BUMDes Paguyangan Kangin dengan usaha kredit mikro

mempunyai tingkat pengembalian investasi selama 2.55 tahun.


B/C ratio (18%) = (190.374.000 /131.356.000) = 1,45 (Lebih besar dari 1) artinya

setiap penambahan biaya Rp. 1,00 maka akan menambah penambahan sebesar Rp. 1,45

dan karena B/C > dari pada satu maka layak untuk dikembangkan.



V. KESIMPULAN

Sampai pada tahapan ini, dapat dikatakan jika Desa Peguayangan Kangin cukup

potensial jika ingin mendirikan BUMDES. Hal ini disebabkan secara ekonomi dan sosial

kemasyarakat di Desa Peguayangan Kangin memiliki kekayaan yang relative besar.

Jumlah penduduk yang cukup banyak serta modal pendapatan asli daerah yang perlu

untuk dioptimalkan.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis SWOT dan struktur

keuangan yang sudah dilakukan, maka dari beberapa jenis usaha yang menjadi pilihan

dari pemangku kepentingan di Desa Peguayangan Kangin, usaha penangkutan sampah

dan usaha keuangan berupa kredit mikro layak untuk dilakukan. Hal ini dimungkinkan

karena hasil analisis menunjukkan keduanya memiliki peluang berhasil dan dapat

memberikan keuntungan bagi Desa. Manfaat yang dimaksud tidak hanya dari sisi

pendapatan tapi juga kesejateraan masyarakat.


LAMPIRAN KUISIONER

No Pertanyaan

Jawaban

Kondisi Masyarakat

1. Apa masalah yang terjadi di desa ini?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut?

Kondisi Ekonomi

3. Rata-rata pekerjaan masyarakat di desa Peguyangan kangin?

Kondisi Kesehatan

4. Apakah ada keluhan kesehatan terkait lingkungan tempat tinggal? Seperti polusi, sanitasi, dan juga penyakit menular lainnya?

Bidang Pebangunan Berbasis Masyarakat

5. Apakah ada pembangunan seperti jalan, PDAM, dan lain-lain dari pemerintah?

Implementasi Usaha

6. Adakah jenis usaha yang kiranya mampu mengatasi masalah di desa Paguyangan Kangin?

Lain-lain

7 Apakah Lokasi desa/usaha dekat dengan sekolah/kantor?

8. Berapa jumlah bak sampah di desa peguyangan?

9. Berapa jumlah mobil sampah yang dimiliki desa paguyangan kangin?

10. Apakah usaha yang kiranya dibutuhkan oleh masyarakat di desa atau dusun ini?

a). Pengangkutan Sampah

b). Toko Kelontong

c). Pasar Tradisional

d). Usaha Kreatif yang lain

e). Lainnya….

11. Apakah jenis usaha tersebut sudah ada sebelumnya?

Berapa jumlahnya?

a). Pengangkutan Sampah

b). Toko Kelontong


Lampiran : Peraturan Desa

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KECAMATAN DENPASAR UTARA

DESA PEGUYANGAN KANGIN

PERATURAN DESA PEGUYANGAN KANGIN

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

…………………………………………….

DESA PEGUYANGAN KANGIN KECAMATAN DENPASAR UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEGUYANGAN KANGIN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai salah satu bentuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa perlu didirikan Badan Usaha Milik

Desa sesuai dengan ketentuan dan potensi Desa; b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan

pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang

mengelola perekonomian desa; c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan

Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang

http://bojongnangka.desakupemalang.id/wp-content/uploads/2016/11/Garuda.png


Pembentukan Kotamadya Derah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 1992

Nomor 9, Tamabhan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3465) ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;


Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGUYANGAN KANGIN

DAN

PERBEKEL PEGUYANGAN KANGIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PEGUYANGAN KANGIN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA ……..

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Peguyangan Kangin.

2. Pemerintah Desa adalah Perbekel yang dibantu pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

3. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Peguyangan Kangin.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Peguyangan Kangin.

5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Peguyangan Kangin.

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan

dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

Badan Permusyawaratan Desa.

9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki


oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Pengawas Badan Usaha Milik Desa adalah pengurus yang dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

11. Unit Usaha Keuangan Mikro adalah sebuah usaha yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Desa untuk upaya peningkatan perekonomian desa dengan mengusahakan bantuan permodalan dan

menggunakan sistem kredit konvensional dan atau dapat menggunakan sistem kredit syariah.

12. Unit Jasa adalah usaha yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Desa dalam penyediaan jasa berupa jasa penganguktan sampah.

13. Unit Usaha lainya dapat pula dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang tersedia di Desa Peguyangan Kangin maupun wilayah luar Desa

Pasal 2

Azas Dan Tujuan Pembentukan BUM Desa

BUM Desa dalam usahanya berazaskan :

a. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian

b. Pengayoman.

c. Pemberdayaan; dan

d. Keterbukaan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Peguyangan Kangin meliputi :

a. Meningkatkan perekonomian Desa;

b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;dan

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga umum;

f. Membuka lapangan kerja;


g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa yang

bernama BUM Desa ……….. Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ;

(2) Ruang lingkup usaha Badan Usaha Milik Desa …….. dapat meliputi seluruh jenis usaha baik bidang pelayanan pengangkutan sampah

dan usaha keuangan mikro yang dilakukan melalui musyawarah Desa.

BAB III

KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS DAN WEWENANG BADAN USAHA MILIK

DESA

Pasal 5

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Peguyangan Kangin:

a. BUM Desa adalah Suatu Badan Usaha milik Desa yang berkedudukan di wilayah Desa Peguyangan Kangin Kecamatan

Denpasar Utara Kota Denpasar

b. BUM Desa adalah suatu badan usaha milik Desa yang independen

dan berbadan hukum dan strukturnya terpisah dari Pemerintah Desa serta merupakan mitra kerja kepala Desa dalam hal peningkatan

sumber pendapatan asli desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang perekonomian.

c. BUM Desa Bertanggung Jawab langsung kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Fungsi BUM Desa adalah :

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa.


b. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi Desa.

c. Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan

menjadi sumber-sumber ekonomi.

d. Menjadi media Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana-rencana

pembangunan khususnya dibidang perekonomian.

Pasal 7

Tugas BUM Desa…. sebagai berikut :

a. Merumuskan kegiatan usaha dan ekonomi Desa.

b. Menggali, mengembangkan dan menata potensi-potensi

perekonomian baik secara internal maupun ekternal untuk kepentingan Desa.

c. Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam point b, meliputi kegiatan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

d. Membuat laporan bulanan, triwulan dan Tahunan secara berkala

kepada kepala Desa.

Pasal 8

Wewenang BUM Desa … sebagai berikut :

a. Membuat kebijakan usaha baik secara internal maupun eksternal.

b. Membuat rancangan usaha di bidang …. yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak manajemen BUMDesa.

c. Membuka peluang kerjasama baik dengan individu, pihak ketiga,

lembaga ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan atau pihak lainya dalam bentuk unit-unit usaha, guna optimalisasi

kegiatan peningkatan usaha dan laba dari usaha tersebut, antara lain :

d. Unit Jasa pengangkutan Sampah adalah sebuah usaha yang dilaksanakan BUM Desa untuk upaya peningkatan perekonomian desa dengan mengusahakan dalam bentuk pengangkutan sampah

untuk membantu menjaga kebersihan Desa;

e. Unit usaha Keuangan Mikro adalah unit usaha yang menggali, mengembangkan dan menata potensi-potensi perekonomian baik

secara internal maupun ekternal untuk kepentingan Desa

f. Memilih dan menentukan Konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha dan Akuntansi, apabila diperlukan dapat

menghadirkan dan atau membuat perjanjian baik dengan personil dan atau lembaga lain, yang berasal dari dalam maupun luar desa

atau pihak ketiga yang tidak mengikat untuk kemudian diberi


kewenangan oleh BUMDesa sebagai konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha atau konsultan akuntansi untuk perbaikan dan

atau peningkatan usaha maupun pelaksanaan oprasional BUM Desa.

g. Mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUMDesa secara

propesional dan akuntabel, independent dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas Demokrasi ekonomi dengan

prinsip kehati-hatian.

BAB IV

ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa ……terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 10

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :

a. Dewan Komisaris;

b. Pelaksana Operasional; dan

c. Pengawas

(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang

dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

(1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa dengan anggota

Sekretaris Desa.

(2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :

a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang

dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan

c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai

persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan


b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :

a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan

umum masyarakat Desa;

b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan

b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

c. Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa

kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional

bidang usaha.

(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan

kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja

lainnya.

(3) Penunjukan Anggota Pengurus dan Pengangkatan Karyawan,sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur Dalam

AD/ART BUMDes.

Pasal 14


(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional sebagai berikut :

a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;

b. berdomisili dan atau bertempat tinggal di wilayah Desa Peguyangan Kangin sekurang-kurangnya 2 ( Dua ) tahun;

c. pendidikan minimal Setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMKatau sederajat dan mempunyai Kemampuan Komputer;

d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :

a. meninggal dunia

b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;

c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;

e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

(3) Masa bakti Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 15

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c

mewakili kepentingan masyarakat

(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :

a. Ketua;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Sekrataris merangkap anggota;

d. Anggota

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban

mengusulkan Rapat Umum Kepada Penasihat untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali manakala ada penyimpangan Pelaksanaan BUMDes.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengusulkan Rapat Umum Pengawas untuk :

a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana

Operasional.


(5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

BAB V

SISTEM PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 16

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:

a. Penyertaan modal Desa; dan

b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

c. Penyertaan modal dari Lembaga Keuangan Mijkro (BKD dan UPK

LKM)

Pasal 17

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyrakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB

Desa;

b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai

kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB VI

ALOKASI HASIL BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 18


(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan biaya dan kewajiban pada pihak lain,

serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar /

Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB VII

KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 19

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa

(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA SAMA / KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 20

BUMDesa dapat mengadakan hubungan kerja sama / kemitraan dengan

pihak ketiga dengan ketentuan :

a. Untuk pembentukan unit-unit usaha BUMDesa baik yang

dilaksanakan atas inisiatif internal manajemen BUMDesa maupun yang dilaksanakan atas landasan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak pengurus BUMDesa harus mendapat persetujuan tertulis

dari Pemerintah Desa.

b. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas

harus saling menguntungkan dan dituangkan dalam peraturan Desa dengan jangka waktu kerja sama paling lama 10 (sepuluh) tahun,


setelah perjanjian kerja sama selesai baik karena alasan tepat waktu maupun tidak tepat waktu maka Pemerintah Desa berhak meninjau

ulang seluruh isi perjanjian.

c. Untuk unit-unit yang dapat di laksanakan dalam bentuk kerjasama

harus mengacu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan upaya mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi yang

berbasis sumber potensi alam dan sumber daya manusia yang berada di wilayah Desa Peguyangan Kangin.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dalam hal pelaksanaan pembentukan Badan Usaha Milik Desa …… ini,

mengenai segala ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur oleh Peraturan Desa, maka kemudian dapat diatur dengan Keputusan Kepala Desa yang didahului dengan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kabupaten Denpasar Utara.

Ditetapkan di : PEGUYANGAN KANGIN

pada tanggal : …………2018

KEPALA DESA PEGUYANGAN KANGIN

………………………………..


Diundangkan di PEGUYANGAN KANGIN

pada tanggal ……………………..2018

SEKRETARIS DESA PEGUYANGAN KANGIN

KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN

……………………………

LEMBARAN DESA PEGUYANGAN KANGIN KECAMATAN DENPASAR UTARA

KABUPATEN DENPASAR UTARA TAHUN 2018 NOMOR……

KEPALA DESA PEGUYANGAN KANGIN


http://bojongnangka.desakupemalang.id/apbdes-bojongnangka-tahun-2017/


Documents

LAPORAN AKHIR Kegiatan Kajian Pembentukan BUMDes di Desa