Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR

Nomor : UM.02.06-Sj/243

Tanggal : 20 Juli 2018

1. Provinsi Aceh

1.1. Pemerintah Daerah Provinsi Aceh

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh

1.2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penantaan Ruang Kabupaten Aceh Barat

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat

1.3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar

1.4. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Selatan

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan

1.5. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil

1.6. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Aceh Tengah

b. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah

1.7. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Aceh

Tenggara

1.8. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur

1.9. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Aceh Utara

1.10. Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Bireuen

1.11. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie

1.12. Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue

1.13. Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh

1.14. Pemerintah Daerah Kota Sabang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang

1.15. Pemerintah Daerah Kota Langsa

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

1.16. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe

1.17. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya

1.18. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya

1.19. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Aceh Barat Daya

1.20. Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gayo Lues

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues

1.21. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang

1.22. Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah

Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bener

Meriah

1.23. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya

1.24. Pemerintah Daerah Kota Subulussalam

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR

Nomor : UM.02.06-Sj/243

Tanggal : 20 Juli 2018

3. Provinsi Sumatera Barat

3.1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

b. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat

3.2. Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota

3.3. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam

3.4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai

3.5. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman

b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Padang Pariaman

3.6. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman

b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Pasaman

3.7. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

b. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan

c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten

Pesisir Selatan

3.8. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung

b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sijunjung

3.9. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok

3.10. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanah Datar

3.11. Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggi

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukit Tinggi

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukit Tinggi

3.12. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang

b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang

Panjang

3.13. Pemerintah Daerah Kota Padang

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Padang

3.14. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

3.15. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto

b. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kota

Sawahlunto

3.16. Pemerintah Daerah Kota Solok

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok

3.17. Pemerintah Daerah Kota Pariaman

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pariaman

3.18. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pasaman Barat

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasaman Barat

3.19. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dharmasraya

b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten

Dharmasraya

3.20. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan

b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok

Selatan

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR

Nomor : UM.02.06-Sj/243

Tanggal : 20 Juli 2018

1. Provinsi Sumatera Utara

1.1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

a. Kepala Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara

b. Kepala Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara

1.2. Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan

1.3. Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dairi

1.4. Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang

1.5. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo

1.6. Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu

1.7. Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat

1.8. Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mandailing Natal

1.9. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias

1.10. Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang Kabupaten Simalungun

1.11. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Selatan

1.12. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Tengah

1.13. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

1.14. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba Samosir

1.15. Pemerintah Daerah Kota Binjai

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjaii

1.16. Pemerintah Daerah Kota Medan

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

1.17. Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematang Siantar

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar

1.18. Pemerintah Daerah Kota Sibolga

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan Kota Sibolga

b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga

1.19. Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjung Balai

1.20. Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Kebersihan Kota Tebing

Tinggi

1.21. Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padangsidimpuan

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan

1.22. Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pakpak Bharat

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat

1.23. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan

1.24. Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan

b. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan

1.25. Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai

1.26. Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten

Samosir

1.27. Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara

1.28. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas

1.29. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas

Utara

1.30. Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan

1.31. Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara

b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara

1.32. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Utara

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Utara

1.33. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Barat

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Nias Barat

1.34. Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli