LAMPIRAN - ambon.bpk.go.id · SPM, Profile Jabatan, dll. ð•Terlaksananya Mekanisme kerja oleh SKPD dilihat dengan Pencapaian SPM, IKM, dan pelaksanaan SOP. 3 No. Sasaran Renstra

1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARATNOMOR : 22 TAHUN 2013TANGGAL : 21 AGUSTUS 2013TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

1. SKPD : Sekretariat Daerah2. TUGAS : Membantu Bupati Dalam Menyusun Kebijakan Dan Mengkoordinasikan Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah

3. FUNGSI :

a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terciptanya masyarakat

MTB yang sejahtera Jumlah Kecamatan yang

menyelenggarakanPemerintahan,Pembangunan danPelayanan dengan baik.

Jumlah Aparatur yangmemahami PATEN

Tersedianya Data BaseKecamatan

TerevaluasinyapenyelenggaraanpemerintahanKecamatan dan Desa

BagianPemerintahanUmum

Sub Bagian TataPemerintahan.

Sub BagianPengembanganWilayah danPengendalianPertanahan.

AgendaPenomoranPeraturan

Dokumen LPPD,ILPPD, LKPJ,LPJ

LaporanKegiatan Subag

Produk HukumDaerah tentangbatas wilayahkecamatan danDesa, Luas Wilayahdan Lainnya

Perda dan Perbupyang mengaturtentangPenyelenggaraanPemerintahanKecamatan danDesa

2

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Terlaksananya rapat-

rapat koordinasipeneyelnggaraanpemerintahan

Jumlah Dusun, Desa &Kecamatan yangdimekarkan

Prosentase penyampianLPPD tepat waktu.

Jumlah Lahan/TanahPemda yang tersedia

Prosentase tanah yangtelah meiliki patok danpapan nama

Prosentase ketersediandata rupa bumu danunsur alami

Jumlah konflikpertanahan yang diatasidan difasilitasi

Prosentase cakupanketersediaan datawilayah

Jumlah Produk HukumDaerah.

Indeks KepuasanLayanan Masyarakat.

Bagian Hukum Sub Bagian

Rancangan Hukum

Bagian OrganisasiSub BagianAkuntabilitasPerangkat Daerah.Sub BagianKetatalaksanaan.

Sub BagianKelembagaan.




DokumenLAKIPDA

Peraturan BupatiTentang UTJ, Anjab,ABK, SKJ, SOP,SPM, ProfileJabatan, dll.

TerlaksananyaMekanisme kerjaoleh SKPD dilihatdengan PencapaianSPM, IKM, danpelaksanaan SOP.

3

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Urusan yang sudah

diterapkan SPMnyaberdasarkan pedomanyang diterbitkan olehPemerintah

Prosentase KetersediaanDokumen ReformasiBirokrasi di Daerah.

Keberadaan jabatanfungsional dalamStruktur OrganisasiSKPD.

Rasio jumlah PamongPraja terhadap 10.000penduduk.

Penegakan PeraturanDaerah.

Tingkat Kemampuanmajerial dankompetensi.

Tingkat penguatanStruktur KelembagaanUsaha.

ProsentasePertumbuhan usaha.

Prosentase pendapatanPDRB per kapita.



Bagian Sat Pol PP.Sub Bagian TrantibSub BagianPenegakan Perda

Bagian Ekonomidan KesejahteraanRakyat.Sub BagianPerekonomian

Sub BagianPerekonomian.

Sub BagianKesejahteraanRakyatSub BagianKesejahteraanRakyat.Sub BagianPerekonomianSub BagianPerekonomian


Dokumen LAKIP Dokumen

LaporanTahunan

Data BPS

4

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Prosentase penyerapan

tenaga kerja.

Koordinasi PengawasanBarang Bereder.

Koordinasi pengawasanharga bahankebutuhan.

Tingkat distribusi bahankebutuhan pokok.

Koordinasi Pelayananperlindungankonsumen.

Prosentase penyebarantenaga pelayanan dasarTingkat penyebaransarana/prasaranapelayanan dasar tingkatperan aktif masyarakatdalam memanfaatkanakses yang tersedia.

Tingkat Pola Konsumsipangan Lokal.

Volume diversifikasikomiditi pangan lokal.

Tingkat Ketersediaansarana/prasaranapeningkatan produksi.

Prosentasepengembangan usahaproduktif.

Sub BagianPerekonomian

Sub BagianKesejahteraanRakyatSub BagianKesejaheraanRakyat.

Sub KesejahteraanRakyat.

Sub BagianPerekonomianSub BagianPerekonomian

Sub BagianPerekonomian

5

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan

2. Terselenggaranyapelayanan yang semakinbaik untuk internalOrganisasi maupunkepada Publik.

Prosentase PelayananInternal Organisasi.

Bagian Umum: Sub Bagian Tata

Usaha, RumahTangga danKepegawaian

Sub BagianKeuangan

Sub BagianHubunganMasyarakat danProtokol.

Bagian SatuanPolisi PP

Bagian Hukum Bagian Kerjasama

dan Investasi Bagian

PemerintahanUmum


Daftar Inventaris(KIR, KIB)

3. Terciptanya penataan danpengembangankewilayahan otonom.

Prosentase cakupanketersediaan datawilayah


Sub Bagian TataPemerintahan



Produk hukumdaerah tentangbatas wilayahKecamatan danDesa, Luas wilayahdan lain sebagainya

6

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan4. Terciptanya ketertiban

administrasi pertanahan. Luas lahan yang

bersertifikat Kesesuaian

pembangunan denganrencana tata ruang


Sub Bagian TataPemerintahan


Laporankegiatan Subag

LaporanPenerbitan IMB

BadanPertanahanNasional

5. Terwujudnya keadilandan penegakan hukumyang semakin baik.

Jumlah raperda yangdiusulkan

Jumlah peraturanperundang-undanganyang telahdiakomodasikan dalamperaturan perundang-undangan daerah

Waktu rata-ratapenyelesaian Raperda

Jumlah pelanggaranperda

Frekuensi sosialisasihukum dan peraturanperundang-undangan

Jumlah pesertasosialisasi hukum danperaturan perundang-undangan

Bagian Hukum Sub Bagian

Rancangan Hukum; Sub Bagian

Konsultasi danBantuan Hukum;

Sub BagianDokumentasiHukum.

Bagian Satuan PolisiPamong Praja

Sub BagianKetenteraman danKetertiban

Sub BagianPenegakanPeraturan Daerah



Datakepegawaian

7

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Rasio Jumlah Polisi

Pamong Praja per10.000 penduduk.

6. Terwujudnya ikliminvestasi yang kondusif.

Jumlah perda yangmendukung iklim usaha

Bagian Kerjasamadan Investasi:

Sub BagianKerjasama Daerah

Sub BagianInvestasi


Laporan Jumlahinvestor berskalanasional(PMDN/PMA)

Laporan Jumlahnilai investasiberskala nasional(PMDN/PMA)

Perda tentangperijinan

Perda tentang pajakdan retribusi daerah

7. Terwujudnya promosi dankerjasama investasi.

Jumlah promosiinvestasi daerah

Jumlah kerjasamainvestasi



Sub BagianInvestasi

Laporan JumlahpameranLaporan JumlahpromosiAgendakerjasamainvestasi

Promosi baik tingkatnasional maupuninternasional

8. Tersedianya data jeniskerjasama danpertumbuhan investasi.

Prosentase cakupanketersediaan data



Sub BagianInvestasi

Dokumen jeniskerjasamainvestasiDokumenpertumbuhaninvestasiDokumenperencanaaninvestasi

8

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan9. Meningkatnya

pengendalianpelaksanaan investasi.

Prosentase pelaksanaaninvestasi yang dapatdikendalikan



Sub BagianInvestasi

LaporanPelaksanaan danEvaluasi

10. Tersedianya kebijakandibidang perekonomiandan kesejahteraan rakyat.

Jumlah kebijakan yangdisusun

BagianPerekonomian danKesejahteraanRakyat:

Sub BagianPerekonomian;

Sub BagianKesejahteraanRakyat.


11. Terlaksananya koordinasisecara rutin danberkesenambungan.

Prosentase Koordinasirutin danberkesinambungan

Sekda Asisten

Agenda rutinkoordinasiinternal daneksternal lingkuppemerintahdaerah

9

1. SKPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah2. TUGAS: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

3. FUNGSI :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatnya kualitas

dan kapasitas kinerjasumber daya aparaturdan peningkatandisiplin aparatur

Sumber daya aparatur yangmengikuti Bimtek, DiklatTeknis & Sosialisasi

Sumber daya aparatur yangmengikuti diklat teknisfungsional

Meningkatnya disiplinAparatur

Tersedianya peralatan kerja

Sub BagianPerencanaan danKeuangan

Sub Bagian Umum

Data KepegawaianSetwan

Laporan EvaluasiKinerja Pegawai

Data AbsensiPegawai

Data KebutuhanPerlatan Kerja

2. Meningkatnyamekanisme, sistem danprosedur kerja yangjelas, terukur sesuaidengan prinsip-prinsipgood governance

Ketersediaan StandardOperating Procedure (SOP)

Tersedianya dokumenperencanaan SKPD(Renstra dan Renja)

Sub Bagian Umum Sub Bagian

Perencanaan danKeuangan

Laporan KegiatanSubag

Laporan Tahunan Dokumen Keuangan Agenda Surat

10


akuntabiltas kinerja Pelaporan akuntabilitas

kinerja sesuai denganketentuan (format, struktur,dan waktu)

Ketersediaan Sistem LAKIP



Laporan KegiatanSubag

Laporan Tahunan Dokumen Keuangan Agenda Surat

4. Meningkatnya ProdukHukum yang sesuaidengan AspirasiMasyarakat

Raperda inisiatif DPRD Jumlah aspirasi masyarakat

yang ditampung danditindaklanjuti

Jumlah Perda usuleksekutif yang disetujuimenjadi Perda

Sub BagianRisalah

Sub BagianPerundang-undangan.

Sub BagianPersidangan

Data Jumlah Perdayang sesuai denganaspirasi masyarakat

Agenda Sidang

5. Meningkatnya kualitasbaha rapat dan risalah,penyelenggaraan urusanprotokoler

Terlaksana Rapat kerjaKomisi, Rapat Paripurna,Rapat Dengar Pendapatyang difasilitasi SekretariatDPRD

Terlaksananya Kunjungankerja

Sub BagianHubunganMasyarakat danProtokol

Sub BagianPersidangan

Sub BagianRisalah

Sub BagianPerundang-undangan

Agenda Sidang Laporan Masyarakat

6. Tersedianya sarana danprasarana kerja sesuaidengan kebutuhan

Prosentase ketersediaansarana dan prasarana kerjadengan kebutuhanorganisasi



Data Ketersediaankebutuhan masing-masing Sub Bagian

11

1. SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Berdasarka Asas Otonomi dan

Tugas Pembantuan.

3. FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;c. Pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan;d. Pembinaan tenaga pendidik;e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah,

pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;f. Penyusunan dan pengembangan kurikulum;g. Pembinaan administrasi sekolah;h. Peningkatan manajemen mutu pendidikan;i. Pelayanan perizinan;j. Pengelolaan UPT;k. Pengelolaan ketatausahaan dinas.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatkan

ketersediaan sarana danprasarana sekolah yangmemadai dan merata

Prosentase ruang kelas dalamkondisi baik

Rasio murid : kelas Rasio murid : sekolah

Bidang PendidikanTamana Kanak-kanak danSekolah Dasar

Bidang PendidkanLanjutan Pertama

Bidang PendidikanMenengah

Bidang Pendidikan LuarSekolah, Pemuda danOlahraga

LaporanDikpora MTB

LaporanSekolah Pertahun Pelajaran

Data PokokPendidikanDikpora MTB

12

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Seksi Bina Administrasi,

Sarana dan Prasarana2. Meningkatkan

kuantitas peserta didikpada jenjang PAUD,Pendidikan Dasar danMenengah

Angka Partisipasi Kasar (%) SD SMP SMA / SMK

Angka Partisipasi Murni (%) SD SMP SMA / SMK

Angka Partisipasi Sekolah (%) Prosentase angka melek huruf

(%) SD, SMP SMA/SMK Angka rata-rata lama sekolah (%)

SD, SMP SMA/SMK Angka putus sekolah (%)

Seksi Bina PendidikPendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Seksi Bina PendidikPendidikan LanjutanPertama

Seksi Bina PendidikPendidikan Menengah

LaporanDikpora MTB



3. Meningkatkan kualitas,Kuantitas, Kualifikasidan kompetensiPendidik dan TenagaKependidikan

Ratio guru : murid SD SMP SMA / SMK

Kualifikasi guru berpendidikan S-1

Guru menurut ijasah tertentu Prosentase guru menurut bidang

study yang diajarkan Rasio Pengawas : sekolah Prosentase pengawas

berkualifikasi S-1

Sub Bagian PerencanaanDinas Pendidikan danKebudayaan;

Seksi Bina Administrasi,Sarana dan PrasaranaPendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Seksi Bina Administrasi,Sarana dan PrasaranaPendidikan LanjutanPertama

Seksi Bina Administrasi,Sarana dan PrasaranaPendidikan Menengah

LaporanDikpora MTB



13

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan4. Meningkatkan prestasi

akademik siswa agardapat berkompetisi baikdi tingkat regional,nasional maupuninternasional

Jumlah prestasi siswa di bidangakademik

Prosentase kelulusan SD SMP SMA / SMK

Prosentase SMK yangmelaksanakan PSG

Angka lulusan SMK yang terserapdi lapangan kerja

Angka lulusan SMA yangmelanjutkan ke perguruan tinggi

Bidang Pendidikan TamanKanak-kanak dan SekolahDasar

Bidang KurikulumPendidikan LanjutanPertama

Bidang KurikulumPendidikan Menengah

Seksi KurikulumPendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Seksi KurikulumPendidikan LanjutanPertama

Seksi KurikulumPendidikan Menengah

LaporanDikpora MTB



5. Meningkatkan prestasipemuda di tingkatRegional, Nasionalmaupun internasional

Jumlah prestasi pemuda ditingkat regional, nasional daninternasional

Seksi Bina PendidikanLuar Sekolah, Pemudadan Olahraga.

LaporanDikpora MTB



6. Meningkatkan prestasiolahraga di tingkatRegional, Nasionalmaupun internasional

Jumlah prestasi pemuda, baik ditingkat regional maupun nasional

Seksi PendidikanMasyarakat;

Seksi Bina Pemuda danOlahraga

LaporanDikpora MTB


14

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Data Pokok

PendidikanDikpora MTB

7. Meningkatkan saranadan jasa penunjanglayanan pendidikan

penyediaan sarana pendukungkegiatan

Sub Bagian PerencanaanDinas Pendidikan danKebudayaan;

Seksi Bina Administrasi,Sarana dan PrasaranaPendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Seksi Bina Administrasi,Sarana dan PrasaranaPendidikan LanjutanPertama

Seksi Bina Administrasi,Sarana dan PrasaranaPendidikan Menengah

LaporanDikpora MTB



8. Meningkatkan kualitassumber daya aparatur

Diklat / Bintek / Koordinasi /konsultasi yang diikuti

Sub Bagian Umum Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Perencanaan Bidang Pendidikan Taman

Kanak-kanak dan SekolahDasar

Bidang PendidikanLanjutan Pertama

Bidang PendidikanMenengah

LaporanDikpora MTB


15

1. SKPD : Dinas Kesehatan2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas

Pembantuan.

3. FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan;d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kesehatan;e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;f. Pelaksanaan pengendalian pelayanan kesehatan;g. Pelaksanaan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat;h. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, khusus, dan rujukan;i. Pelaksanaan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;j. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;k. Pelaksanaan upaya kesehatan keluarga dan masyarakat;l. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;m. Pelayanan kesehatan usia lanjut;n. Pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat;o. Pelayanan perizinan;p. Pengelolaan upt;q. Pengelolaan ketatausahaan dinas.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Tercapainya Promosi

Kesehatan Prosentase Jumlah rumah

tangga ber PHBS. Seksi Pelayanan

Kesehatan Dasar Laporan dari

Puskesmas

2. TerwujudnyaLingkungan yangsehat.

Presentasi aksespenduduk terharap airbersih yang memenuhisyarat kesehatan

Seksi PenyehatanLingkungan

Laporan TahunanDinkes MTB

Laporan dari

16

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Prosentase pengunaan

Jamban Sehat Prosentase Rumah Sehat

Puskesmas

3. Terwujudnyapelayanan kesehatanibu, anak dan KB.

Pelayanan Kunjungan IbuHamil (K4)

Penanganan KomlikasiKebidanan yang ditangani

Persalinan di tolong olehNakes

Pelayanan Ibu Nifas Peserta KB Aktif Kunjungan Neonates

Lengkap Penanganan Komplikasi

Neonates Kunjungan Bayi Pelayanan Kesehatan

Balita Angka Kematian Ibu

/100.000 KH Angka Kematian Bayi Baru

Lahir /1.000 KH

Bidang KesejahteraanKeluarga dan Masyarakat

Laporan PPWSKIA / PKM

4. Meningkatkan statusgizi masyarakat

Balita Gizi burukmendapat Perawatan

Penimbangan Bayi D / S Prosentase Balita 6 – 59

bln mendapat KapsulVitamin A

Cakupan Rumah Tanggayang mengkomsumsi

Kepala Seksi Gizi Laporan RutinBulanan GiziPuskesmas

Survei GiziPuskesmas

17

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data KeteranganGaram beryodium

Prosentase Bayi 6 – 59 Blnmendapat Asi Ekslusif

5. Peningkatan pelayanankesehatan LANSIA

Prosentase Lansian yangmendapat pelayanankesehatan di PosyanduLansia

Seksi Usia Lanjut Laporan Bulanandari Puskesmas

6. Peningkatan PelayananImunisasi

Prosentase Daerah UCL Seksi PencegahanPenyakit

Laporan Bulanandari Puskesmas

7. PeningkatanPencegahan &Penanggulanganpenyakit menular

Prosentase Penemuan &penanganan penyakitpasien baru TB BTA+.

Prosentase KesembuhanPasien TB BTA+ yang diobati

Penyelidikan EpidemologiKLB <24 Jam

Bidang Pencegahan,Pengendalian PenyakitMenular dan PenyehatanLingkungan

Data Puskesmas TB O1, 05, TB03, 04,06 dan RS

Laporan dariPuskesmas

8. Peningkatan kesehatansiswa SD dansetingkat.

Prosentase Penjaringankesehatan siswa SD dansetingkatnya.

Seksi PelayananKesehatan Dasar, Khususdan Rujukan


9. Peningkatan pelayanankesehatan Perorangan

Prosentase rujukan pasiendari pelayanan dasar ketingkat rujukan(Jamkesda).

Presentease Pelayanankesehatan RujukanMasyarakat Miskin



10. Peningkatan PelayananGawat Darurat Level 1

Pelayanan Gawat DaruratLevel 1 (satu)



18

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan11. Peningkatan jumlah

desa siaga aktif Prosentase Desa Siaga Aktif Seksi Pelayanan

Kesehatan Dasar, Khususdan Rujukan


12. Peningkatanterbentuknya UKBM

Posyandu Pratama Posyandu Madya Posyandu Purnama Posyandu Mandiri



13. Peningkatan pelayanankesehatanmata/pencegahankebutaan

Prosentase PelayananMata


Laporan dariPuskesmas danRumah Sakit

14. Peningkatan pelayanankesehatan jiwa

Prosentase PelayananSakit Jiwa



15. PeningkatanKesehatan Olahraga

Prosentase pemberdayaanmasyarakat melaluipelatihan kader

Prosentase pemeriksaakesegaran jasmani anaksekolah.



16. Peningkatan pelayananUKG/UKGS

Prosentase pencegahandan penanggulanganpenyakit gigi di SD/MI



17. Peningkatan binakesehatan tradisional.

Pembinaan toga danpemanfaatannya padasasaran masyarakat

Peningkatan PembinaanPengobat Tradisional yangmengunakan tanaman obat



19

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan18. Peningkatan

pengendalian penyakittidak menular

Prosentase pengendaliandan pelayanan kesehatanpenyakit tidak menular



19. Peningkatan pelayanankesehatan swasta

Jumlah BP Swasta Jumlah RS Swasta Jumlah Dokter Praktek

SwastaPerorangan

Jumlah Bidan PraktekSwasta Perorangan

Jumlah Praktek PemgobatTradisional

Jumlah Apotek

Seksi Bina PelayananKesehatan Swasta


20. Terwujudnyapembangunanmasyarakat, individu,keluarga

Diklat FungsionalPerencanaan, Keuangandan Kepegawaian

Pendidikan Formal (DokterSpesialis, S1, D4, dan D3

Bimbingan Teknis JabatanFungsional

Bimbingan TeknikPengembangan ManajemenPuskesmas dan RS

Kasubag Umum Agenda KegiatanTahunan

21. Peningkatan sarana &dan prasaranakesehatan

Rasio Puskesmas terhadappenduduk

RasioPustu/Poskedes/PolindesPenduduk

Sub Bagian Perencanaan Dinas KesehatanBagianPerencanaan

22. Terselenggaranyapelayanan kesehatandasar bagi masyarakat

Presentasi pelayanankesehatan dasar(jamkesmas)

Seksi Jaminan KesehatanMasyarakat (Jamkesmas)

Laporan BulananPuskesmas

20

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keteranganmiskin

23. Terwujudnya sistemrujukan dan gawatdarurat bagimasyarakat Miskin diRS

Terpenuhinya JamkesdaKabupaten

Prosentase PelayananKesehatan RujukanMasyarakat Miskin

Seksi Jaminan KesehatanMasyarakat (Jamkesmas)

LaporanPuskesmas danRumah Sakit

24. Pemerataan tenagakesehatan

Jumlah Tenaga KesehatanPemda

Terbentuknya ProgramStudi

Sub Bagian Umum Sub Bagian Umumdan KepegawaianDinas Kesehatan

25. Peningkatan KualitasTenaga Kesehatan

Diklat Teknis Fungsional Sub Bagian Umum Sub Bagian Umumdan KepegawaianDinas Kesehatan

26. Peningkatan cakupanketersediaan obat danperbekalan kesehatan.

Meningkatkan KetersediaanObat menurut Kebutuhan

Meningkatkan Pengetahuantentang Pemanfaatan ObatTradisional

Meningkatkan Pengetahuantentang PengunaaanKosmetik

Bidang Yankesmas Dinkes danPuskesmas

21

1. SKPD : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan

Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.

3. FUNGSI :

a. Perumusan rancangan kebijakan umum di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;b. Perumusan rancangan kebijakan umum ketahanan pangan;c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;d. Pembinaan dan pengendalian usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;e. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;f. Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan tata guna lahan dan air;g. Perlindungan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;h. Pengkajian dan penerapan teknologi anjuran pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;i. Pembinaan perbibitan dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;j. Pembinaan bibit ternak;k. Pengelolaan dan penerapan sistem informasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;l. Pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;m. Pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan, dan pemetaan penyakit hewan;n. Pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;o. Pengelolaan pusat kesehatan hewan;p. Pelayanan perizinan;q. Pengelolaan UPT;r. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA :


kesejahteraan petani Prosentase pendapatan

naik tiap Tahun Sub Bagian Perencanaan Seksi Bina Usaha dan

Kelembagaan (semuabidang)

Laporan Tahunan

22

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan2. Terciptanya sistem

pertanian yangberorientasi bisnis

Prosentase Petani siapmemasarkan hasil

Seksi Produksi danPemasaran Hasil

Seksi Bina Usaha danKelembagaan

Seksi pengendalian hamadan penyakit

Seksi Kesehatan Hewandan KesehatanMasyarakat Veteriner

Laporan DataProduksi Pertanian

Neraca BahanMakanan dan PPHKabupaten

Laporan TahunanPPL

3. Kelestariansumberdaya lokalberupa tanamanpangan hortikulturadan peternakan

Prosentase Produksimeningkat

Seksi Bina Usaha danKelembagaan (semuabidang);

Seksi Produksi danPemasaran Hasil

Seksi pengendalian hamadan penyakit

Seksi Kesehatan Hewandan KesehatanMasyarakat Veteriner

Laporan KegiatanPublik

Data NBM dan PPH

4. Terciptanyakesempatan bekerjadisektor pertanian

Prosentase Jumlah tenagakerja yang terlibat di sektorpertanian.

Sub Bagian Perencanaan. Data BasePengelolaan Lahandan Air

Laporan EvaluasiPengelolaan Lahandan Air

23


kualitas pelayanankepada masyarakat.

Kebutuhan/keluhanMasyarakat berkurangterhadap pelayanan


Seksi Produksi danPemasaran Hasil;

Laporan Tahunan Data Harga Pasar

6. Terciptanyapembangunanpertanian yangberwawasanlingkungan

Berkurangnya lahan tiduratau lahan terlantar


Data Base Pertanian Laporan Tahunan

24

1. SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas

Pembantuan.3. FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kelautan dan perikanan;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelautan dan perikanan;d. Pengembangan kebaharian masyarakat;e. Pembinaan usaha di bidang kelautan dan perikanan;f. Pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;g. Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan;h. Pengamatan, penyelidikan, dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;i. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik kelautan dan perikanan;j. Penataan dan pengelolaan perairan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;k. Pengelolaan tempat pelelangan ikan;l. Pengelolaan balai benih ikan;m. Pelayanan perizinan;n. Pengelolaan ketatausahaan dinas.

4. Indikator Kinerja Utama:

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Tercapainya

penguasaan danpenerapan IPTEK

Prosentase ProduksiPerikanan Tangkap

Prosentase ProduksiPerikanan Budidaya

Prosentase pencapaiantarget PAD

Bidang Bina Produksi Seksi Perikanan

Tangkap Seksi Benih Budidaya

Laporan Tahunan

2. TerciptanyaKelembagaan usahayang mandiri

Prosentase Cakupan BinaKelompok Usaha Perikanan

Bidang Bina Usaha Bidang Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

Laporan Tahunan

25

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan3. Menurunkan angka

illegal fishing dankegiatan yangmerusak ekosistimsumberdaya perairan

Frekuensi pengawasan dilaut oleh aparaturpengawas perikanan

Seksi PerikananTangkap;

Seksi Benih danBudidaya.

Laporan Tahunan

4. Tercapainya kapasitasaparatur pengawasandalam pengendaliandan pemanfaatansumberdaya kelautandan perikanan

Jumlah aparat pengawasyang memiliki kualifikasiPPNS Pengawas Perikanan

SeksiPendayagunaan Laut;

Seksi PerlindunganSumber Daya.

Laporan Tahunan

5. Meningkatnyapartisipasi aktifmasyarakat dalampengelolaan wilayahpesisir dan pulau-pulau Kecil secaraterpadu

Prosentase kontribusisektor perikanan terhadapPDRB Hb

Jumlah pulau/kawasanwisata bahari

Bidang Bina Usaha Seksi Kelembagaan

dan Sarana Usaha Seksi Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Laporan Tahunan

26

1. SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan2. TUGAS : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kehutanan Dan Perkebunan Berdasarkan Asas Otonomi

Dan Tugas Pembantuan.

3. FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;c. Pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang kehutanan dan perkebunan;d. Pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air;e. Pembinaan perbenihan dan perbibitan tanaman kehutanan dan perkebunan;f. Pengendalian dan pembinaan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan;g. Penatausahaan hasil hutan;h. Pengelolaan kawasan lindung setempat;i. Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;j. Perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan;k. Pengelolaan pembenihan dan pembibitan;l. Pelayanan perizinan;m. Pengelolaan ketatausahaan dinas.



kualitas sumber dayaaparatur melaluidiklat teknis terkait.

Jumlah sumber dayaaparatur yang mengikutidiklat teknis

Sub Bagian Perencanaan Data Kepegawaian

2. Meningkatnyapengetahuan danketerampilan petanihutan danperkebunan.

Jumlah kelompok TaniBinaan

Seksi Kelembagaan danSarana Usaha

Laporan KegiatanSeksi

Laporan Tahunan

27

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan3. Menurunnya jumlah

penduduk miskin. Penghasilan rata-rata

petani Rata-rata pendapatan per

kapita masyarakat petani

Seksi Pengolahan danPemasaran Hasil

Survei Lapangan

4. Meningkatnyakesempatan kerjadan berusaha padasektor hutan danperkebunan.

Prosentase keterserapantenaga kerja pada sektorkehutanan danperkebunan

Prosentase peningkatanproduksi danproduktivitas

Seksi Kelembagaan danSarana UsahaSeksi PenatausahaanHasil Hutan

BPS danDinsosnakertrans

Data Produksi

5. Meningkatnyapendapatanmasyarakat yangmerata dan adil.

Prosentase sumbangansektor kehutanan danperkebunan terhadapPDRB

Seksi Kelembagaan danSarana UsahaSeksi Pengolahan danPemasaran HasilSeksi PenatausahaanHasil Hutan

BPS

6. Menurunnya luasanlahan kritis pertahun.

Luas lahan kritis Seksi Rehabilitasi Lahandan Konservasi Tanahdan Air


Laporan Tahunan BPKH Ambon

7. Peningkatanperluasan arealperkebunan.

Luas lahan perkebunan Seksi Kelembagaan danSarana UsahaSub Bagian Perencanaan


Laporan Tahunan BPTP Promal

8. Terwujudnyapengelolaanlingkungan hidupdan sumber dayaalam secaraberkelanjutan.

Laju kerusakan hutan Prosentase Penurunan

Jumlah PerambahanHutan (Ilegal Cutting)

Angka kebakaran hutandan lahan

Seksi PerlindunganSeksi PenatausahaanHasil Hutan


Laporan Tahunan

28

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan9. Tersedianya Sarana

dan Prasaranapendukung kegiatanKehutanan danPerkebunan.

Prosentase ketersediaansarana dan prasarana

Sub Bagian PerencanaanSub Bagian Umum

Kartu InventarisirBarang

29

1. SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi2. TUGAS : melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi berdasarkan asas

otonomi dan Tugas pembantuan.

3. FUNGSI :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang bina marga, cipta karya, prasarana, dan sarana

perkotaan dan perdesaan;d. pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, prasarana, dan sarana perkotaan dan perdesaan;e. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;f. pengelolaan laboratorium, alat-alat berat, dan penerangan jalan umum;g. pelaksanaan penataan wilayah dan lingkungan, geologi, pertambangan, dan air bawah tanah;h. pelaksanaan penelitian dan pemetaan geologi, pertambangan, dan air bawah tanah;i. pelaksanaan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan, dan air bawah tanah;j. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis geologi, pertambangan, dan air bawah tanah;k. pelayanan perizinan;l. pengelolaan UPT;m. pengelolaan ketatausahaan dinas.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terwujudnya

ketersediaaninfrastruktur ke-Cipta Karya-an yangbermanfaat danramah lingkungan.

Peningkatan ketersediaaninfrastruktur ke-Cipta Karya-an sebesar 52% Rasio tempat ibadah per

satuan penduduk Rasio tempat pemakaman

umum per satuan penduduk Rasio rumah layak huni

Seksi Tata Perkotaan danTata Perdesaan

Seksi Perumahan danPermukiman

Seksi Pertamanan danAir Bersih

LaporanKegiatan Seksi

LaporanTahunan

Hasil Survei BPS

30

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Rasio permukiman layak

huni Prosentase rumah tinggal

bersanitasi Prosentase rumah tangga

yang memiliki aksesterhadap sanitasi

Prosentase rumah tanggayang menggunakan airbersih

Prosentase ketersediaangedung kantor pemerintah

2. Terwujudnya SumberDaya Aparatur teknisbidang ke-PU-anyang profesional.

Peningkatan jumlah SDA yangbersertifikat teknis sebanyak21 orang

Sub Bagian Perencanaan DataKepegawaian

3. Terwujudnyakemudahan aksessarana prasaranajalan dan jembatanyang berkualitas kesemua wilayah.

Peningkatan kondisi jalankabupaten dari 44,49%menjadi 70% di tahun 2017 Proporsi panjang jaringan

jalan dalam kondisi baik Prosentase desa yang telah

dapat diakses dengankendaraan umum

Prosentase desa yang telahmemiliki jalan aspal

Panjang jalan yangterbangun

Panjang jalan yangterehabilitasi

Seksi Pembangunan danPeningkatan Jalan

Seksi Pembangunan danPenggantian Jembatan

Seksi Pemeliharaan Jalandan Jembatan.


LaporanTahunan

Hasil Survei

31

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Panjang jembatan yang

terbangun Panjang jembatan yang

terehabilitasi4. Terwujudnya

ketersediaan listrikbagi seluruhmasyarakat.

Peningkatan ketersediaanjaringan, instalasi listrik dansebesar energy baruterbarukan dan konversienergy 56%

Seksi Perumahan danPermukiman.

Laporan kegiatanSeksi

Hasil Survei BPS

5. Terwujudnyapemanfaatan sumberdaya mineral secarabijak dan ramahlingkungan.

Peningkatan lahanpemanfaatan galian golonganC sebesar 25 Ha

Seksi Geologi dan TataLingkungan

Seksi PertambanganUmum dan Energi.


LaporanRealisasi PAD

6. Terwujudnya database perencanaan,monitoring, danevaluasipembangunaninfrastruktur yang upto date.

Peningkatan ketersediaan database sebesar 100%

Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Keungan Sub Bagian Umum Bidang Cipta Karya Bidang Bina Marga Bidang Pertambangan

dan Energi

Laporan AkhirTahun

Subag.Perencanaan 7dokumen, SubagKeuangan 1dokumen, SubagUmum 1dokumen,Bidang CiptaKarya 12dokumen,Bidang BinaMarga 12dokumen, &BidangPertambangandan Energi 2dokumen

32

1. SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi2. TUGAS: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Sosial, Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Berdasarkan Asas Otonomi

Dan Tugas Pembantuan.

3. FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;c. Penyuluhan di bidang sosial;d. Pelaksanaan pelayanan sosial;e. Pelaksanaan pemberian bantuan dan pembinaan sosial;f. Pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi sosial;g. Pelaksanaan upaya kesejahteraan sosial;h. Pembinaan organisasi/lembaga sosial;i. Pelaksanaan bimbingan pendayagunaan tenaga kerja;j. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;k. Penyelenggaraan transmigrasi;l. Pelaksanaan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;m. Pengelolaan data dan informasi tenaga kerja dan transmigrasi;n. Penyelenggaraan pendataan dan analisis data tenaga kerja dan transmigrasi;o. Penyelenggaraan pelatihan kerja;p. Pengelolaan ketatausahaan dinas.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1 Berkurangnya Angka

pengangguran Angka partisipasi angkatan

kerja (%) Tingkat pengangguran

terbuka (%) Tingkat kesempatan kerja (%) Prosentase pencari kerja

lulusan D1 – S3 (%)

Seksi PeningkatanKualitas danProduktivitas

Seksi Pengembangandan Perluasan

Seksi Penyediaan danPenempatan

LaporanTahunan

MTB DalamAngka

Laporan Seksi

33

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Rasio penduduk yang bekerja

(%) Angka beban ketergantungan

(%) Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihanberbasis masyarakat

Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihankewirausahaan

Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihanberbasis kompetensi

Besaran pencari kerja yangterdaftar dan ditempatkan

PeraturanMenteri TengaKerja danTransmigrasitentang SPM diBidang Sosial

2 Terwujudnyaperlakuan yang samadalam pekerjaan

Jumlah pengesahanperaturan perusahaan

Jumlah pendaftaranperjanjian kerja bersama

Jumlah sengketa pengusaha-pekerja

Jumlah penyelesaian sengketakerja di luar pengadilan

Jumlah Kasus Kesehatan dankeselamatan kerja (K3)

Besaran pekerja/buruh yangmenjadi peserta programJamsostek (SPM

Besaran pemeriksaanperusahan

Seksi HubunganIndustrial dan SyaratKerja

Seksi Pengawasan danPerlindungan



LaporanTahunan

34

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Besaran pengujian perlatan di

perusahan Besaran kasus yang

diselesaikan denganperjanjian bersama

3 Meningkatkan usahaekonomi produktif(UEP) PMKS

Persentasi PMKS potensialpenerima program UEP

Prosentase kemajuan usahapenerima program UEP

Prosentase KUBE fakir miskin Prosentase KUBE fakir miskin

kategori tumbuh Prosentase Jumlah KK Fakir

Miskin Penerima ProgramPKH

Prosentase PMKS yangmenerima programpemberdayaan sosial melaluikelompok usaha bersama(KUBE)

Seksi Bina Sosial Seksi Bantuan dan

Rehabilitasi Sosial.


Hasil Survei Laporan

Tahunan

4 Melaksanakanperlindungan sosialbagi PMKS terlantardan tidak potensial

Jumlah PMKS tidak potensialdan terlantar yang menerimabantuan sosial untukpemenuhan kebutuhan dasar

Jumlah Lansia yangmenerima bantuan sosial

Jumlah Anak terlantar yangmenerima bantuan sosial

Jumlah orang denganKecacatan yang menerimabantuan sosial

Seksi Bantuan danRehabilitasi Sosial.


LaporanTahunan

PeraturanMenteri TengaKerja danTransmigrasitentang SPM diBidang Sosial

35

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Penyediaan sarana dan

prasarana panti sosial skalaKabupaten

Penyediaan sarana/wahanakesejahteraan sosial berbasismasyarakat (WKBSM) untukpelayanan kesejahteraansosial

Korban bencana yangdievakuasi denganmenggunakan saranaprasarana tanggap daruratlengkap

Prosentase penyandang cacatfisik dan mental serta lanjutusia yang tidak potensial yangmenerima jaminan sosial

5 Terwujudnya lokasitransmigrasi lokaldan lokasitransmigrasi umumdi daerah tertinggalyang layak huni,layak usaha, layakberkembang danlayak lingkungan

Jumlah KK transmigran lokal(Wesawak)

Jumlah KK calon transmigranlokal (Lorulun Barat)

Jumlah KK calon transmigrasiumum (Watitir)

Jumlah lokasi transmigrasilokal

Jumlah calon lokasitransmigrasi lokal

Jumlah calon lokasitransmigrasi umum

Seksi Komunikasi,Informasi dan Edukasi

Seksi Pendaftaran danPenempatan


LaporanTahunan

36

1. SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi2. TUGAS: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.

3. FUNGSI:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil danmenengah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;c. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan sarana industri, usaha industri dan produksi industri;d. pelaksanaan bimbingan teknis manajemen usaha mikro, kecil dan menengah, serta kemitrausahaan dan koperasi;e. pelaksanaan bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi dan diversifikasi/inovasi teknologi;f. pengawasan produk dan pengendalian teknis terhadap industri mikro, kecil dan menengah;g. penyediaan informasi teknologi pemasaran, dana, dan pengembangan ekspor daerah;h. penerapan hak atas kekayaan intelektual;i. pemberian bimbingan teknis perdagangan, perlindungan konsumen, kemetrologian, promosi, dan pemasaran;j. pelaksanaan monitoring penyediaan dan penyaluran barang;k. pelaksanaan bimbingan organisasi dan tata laksana koperasi;l. pengesahan badan hukum amalgamasi dan pembubaran koperasi.m. pelayanan perizinan;n. pengelolaan ketatausahaan dinas.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatnya kinerja

Aparatur danpelayanan kepadaMasyarakat

Terselengaranya operasionalkantor selama setahun

Meningkatnya sarana danprasarana aparatur

Terciptanya kepuasanmasyarakat

Kasubag UmumKasubag KeuanganKasubag PerencanaanSeksi KelembagaanSeksi Usaha IndustriSeksi Sarana Perdagangan

Laporan KegiatanSeksiLaporan TahunanDaftar InventarisSarana danPrasarana

37

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Terwujudnya monitoring dan

pelaporan capaian kinerja dankeuagan

Meningkatnya pelayananpengesahan akte koperasi (Badan Hukum Koperasi)

Meningkatnya pelayananperijinan (SIUP,TDP,TDG,TDIdan Hukum Koperasi)

Meningkatnya SDM Aparatur

LaporanSemesteran

2. Meningkatnya nilaitambah produkuntuk dipromosikanpada skala regionalmaupun Nasional

Kontribusi industry terhadapPDRB ( % )Jumlah produk unggulan yangmampu menebus pasarregionalPeningkatan Omzet pertahun (% )

Seksi Usaha IndustriSeksi Sarana Industri

Laporan KegiatanSeksiLaporan Tahunan

3. a) MeningkatnyaIndustri Kerajinanrakyat dan IndustriMakanan denganPengunaanTeknologi Tepatguna

b) Tersedianya pelakupelaku pelakuindustri yangberkualitas

Peningkatnan pelaku IKMyang Mengunakan IPTEKDalam Industri (orang)Jumlah Produk IKM yangBerkualitasPenambahan Unit Usaha

Seksi Usaha IndustriSeksi Sarana Industri


4. a) Terciptanyakesempatanusaha dan kerja

Prosentaseang UKM yangMemperoleh informasih Pasar

Seksi Usaha Industri AgendaPenomoran SIUPdan IUI

38

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keteranganb) Meningkatnya

pengawasanperedaran barangdan perlindungankonsumen

Jumlah pelaksanaan promosiskala lokal, regional maupunnasional


5. a) Meningkatnyakelancarandistribusi sertaketersediaanbarang

b) Terciptanya sistempemasaran yangmendekatkanpasar ke sentraproduksi

c) Tersedianya aksesinformasi pasaryangmeningkatnyajumlah koperasidan UMKM yangberkualitas

Kontribusi perdanganganterhadap PDRB ( % )

Jumlah sarana dan prasaranaperdangangan untuk distribusi

Jumlah ketersediaan bahanpokok untuk memenuhikebutuhan masyarakat

Jumlah peredaran jenis barangkadarluasa

Jumlah pengawasan barangberedar dan kebutuhan pokok

Jumlah Pemasaran melaluikegiatan promosi dan pameran

Seksi Usaha Industri Seksi Sarana Perdagangan Seksi Kemitraan dan

Permodalan

Laporan KegiatanSeksiLaporan TahunanLaporan Semester

6. a) Meningkatkanjumlah kopersi danUMKM yangberkwalitas

b) Meningkatnyakwalitas SDMkoperasi UMKM

c) Tersedianyakoperasi yang di

Jumlah koperasi yangberkualitas

Prosentase koperasi aktif Jumlah pertumbuhan UMKM Prosentase jumlah SDM

koperasi dan UMKM yang telahmengikuti pelatihan

Seksi Sarana Perdagangan Seksi Perlindungan

Konsumen Seksi Kemitraan dan

Permodalan

Daftar InventarisSarana danPrasarana(KIR/KIB)Laporan KegiatanSeksiLaporan Tahunan

39

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keteranganjadikan sebagailembaga kopersidan perbankan

d) Tercipnya wirausaha ibu rumahtangga dangenerasi mudayang berdaya saing

40

1. SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika2. TUGAS : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Berdasarkan

Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.

3. FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;c. Pelaksanaan kebijakan pos, telekomunikasi, informatika, peliputan, dan media serta pelayanan informasi;d. Penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi informasi;e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sistem informasi;f. Pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data;g. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana lalu lintas;h. Pengelolaan terminal, dermaga/pelabuhan, dan perparkiran;i. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan;j. Pembinaan ketertiban dan keselamatan lalu lintas;k. Pelaksanaan operasi dan pengendalian lalu lintas;l. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;m. Pengujian kendaraan bermotor;n. Pelayanan perizinan;o. Pengelolaan UPT;p. Pengelolaan ketatausahaan dinas.



perluasan akses saranaperhubungankomunikasi daninformatika sampai kepelosok daerah.

Jumlah Terminal, Pelabuhandan Bandara

Jumlah Jaringan Komunikasi

Seksi Prasarana danSarana (Bidang Laut,Udara);

Seksi Prasarana danSarana (Bidang Darat);

Seksi Telekomunikasi danInformatika.

Data Base Saranaperhubungankomunikasi daninformatika.

41

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan2. Meningkatkan dan

mengembangkanprasarana dan fasilitasserta pelayanan jasaperhubungan

Jumlah Angkutan Darat yangterdaftar

Jumlah Angkutan Laut yangterdaftar

Jumlah Angkutan Udara yangterdaftar

Jumlah ArusPenumpang/Barang AngkutanUmum (Darat, Laut, Udara)

Rasio Ijin Trayek Jumlah Uji Kir Angkutan

Umum Rasio Fasilitas perlengkapan

jalan (rambu, marka danguardrill) dan peneranganjalan umum (PJU), Halte

Jumlah SDMA bidangperhubungan yang mengikutidiklat

Jumlah bongkar muat barangdan penumpang

Rasio Angkutan Laut yangmemenuhi StandarKeselamatan

Semua Seksi KecualiBidang Kominfo;

Laporan TahunanData Base bidangPerhubungan

3. Terciptanya e-government dalamlingkup pemerintahKabupaten MalukuTenggara Barat

Jumlah Website MilikPemerintah Daerah

Jumlah Sistem InfomasiPemerintah Daerah

Jumlah SDMA bidang Kominfoyang mengikuti diklat

Seksi Telekomunikasi danInformatika;

Seksi Media dan Peliputan

Data Base bidangKominfo

42

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan4. Terwujudnya akses dan

respon masyarakatterhadap informasipembangunan daerah

Jumlah Jaringan Komunikasi Rasio Wartel/Warnet terhadap

Penduduk Jumlah Surat Kabar

Nasional/Lokal Jumlah Penyiaran Radio/TV

Lokal Rasio Penduduk yang

menggunakan HP/Telepon Rasio Peran Masyarakat dalam

pembangunan (JumlahPengaduan Masyarakat)

Seksi Telekomunikasi danInformatika;

Seksi Media danPeliputan;

Data Base bidangKominfo

43

1. SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata2. TUGAS: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kebudayaan Dan Kepariwisataan Berdasarkan Asas Otonomi Dan

Tugas Pembantuan.

3. FUNGSI:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kebudayaan dan parawisata;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan parawisata;c. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;d. Pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;e. Pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;f. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya;g. Perlindungan benda-benda cagar budaya;h. Pelayanan perizinan;i. Pengelolaan UPT;j. Pengelolaan ketatausahaan dinas.



pergerakan wisatawan Jumlah Kegiatan Kunjungan Seksi Obyek dan Daya

Tarik Wisata Seksi Promosi dan

Pemasaran Wisata

Laporan Seksi

2. Terciptanyadiversifikasi destinasipariwisata;

Jumlah Destinasi Pariwisata Seksi Nilai-nilai Budaya; Seksi Perlindungan Benda

Cagar Budaya

Laporan AkhirTahun

LaporanInventarisasiBarang Pariwisata

3. Meningkatnya Obyekdan Daya Tarik Wisatayang representatif danberdaya saing

Jumlah ODTW Seksi Obyek dan DayaTarik Wisata

Seksi Promosi danPemasaran Wisata

Laporan KegiatanUsaha JasaPariwisata (UJP)

Laporan Seksi

44


PemahamanMasyarakat terhadappengelolaan Kekayaannilai-nilai budaya

Jumlahmasyarakat/kelompok yangdibina

- Seksi Bina Usaha Wisata Laporan KegiatanUsaha JasaPariwisata (UJP)

Laporan Seksi

5. Peningkatanpengelolaan asetpariwisata danekonomi kreatif

% Pengelolaan assetpariwisata & Ekonomikreatif

- Seksi Bina UsahaWisata;

Laporan KegiatanUsaha JasaPariwisata (UJP)

Laporan Seksi6. Tercapainya

peningkatan peran danapresiasi masyarakatterhadap kelestariannilai-nilai seni budaya

Jumlah KeterlibatanMasyarakat/kelompok

Seksi Nilai-nilai Budaya; Seksi Perlindungan Benda

Cagar Budaya

Laporan KegiatanUsaha Jasa

Pariwisata (UJP) Laporan Seksi Data BaseKelompok Jasa

Usaha

7. Terwujudnya kualitasaparatur di sektorPariwisata danekonomi kreatif

Jumlah sumber dayaaparatur yang mengikutidiklat

- Sub Bagian Perencanaan Data BaseKepegawaian

45

1. SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Asas

Otonomi Dan Tugas Pembantuan.

3. FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;d. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;e. Pelayanan akta catatan sipil;f. Pengelolaan pendapatan;g. Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;h. Penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan dan pencatatan sipil;i. Pengelolaan UPT;j. Pengelolaan ketatausahaan kantor.



Pelayanan

Administrasi

Kependudukan dan

Catatan Sipil yang

cepat,tepat,akurat

dan transparan.

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan administrasi

kependudukan dan

catatan sipil

Prosentase ketersediaan

prasarana dan sarana

operasional SIAK

Seksi Pendataan, Dokumentasidan Informasi

Seksi Pendaftaran Penduduk Seksi Kelahiran, Kematian dan

Pengangkatan Anak Seksi Perkawinan, Perceraian,

Pengakuan anak danPengesahan Anak

Sub Bagian PerencanaanSub Bagian Umum

Dokumen Survei

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Laporan

ketersediaan

Sarana dan

prasarana

46

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan2. Kepemilikan

Dokumen

administrasi

kependudukan dan

catatan sipil bagi

masyarakat

Prosentase penduduk

yang memiliki dokumen

administrasi

kependudukan sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku


Seksi Pendaftaran Penduduk Seksi Kelahiran, Kematian dan

Pengangkatan Anak Seksi Perkawinan, Perceraian,

Pengakuan anak danPengesahan Anak.

Laporan hasilPendataanKepemilikanDokumenKependudukandan Catatan Sipil

Data PelayananMasyarakatterhadapDokumenKependudukandan Catatan Sipil

3. Mewujudkan

kualitas penyajian

data dan informasi

Kependudukan dan

Catatan Sipil secara

menyeluruh yang

dapat diakses oleh

kalangan internal

maupun eksternal

dengan mudah,

cepat dan akurat.

Prosentase ketesediaan

data base

kependudukan dan

catatan sipil


Seksi Pendaftaran Penduduk

Sisitem InformasiKependudukandan Catatan Sipil

47

1. SKPD : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.3. FUNGSI :

a. Perumusan kebijakan umum pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;b. Perumusan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;c. Pengelolaan dan pemungutan pendapatan;d. Perumusan kebijakan penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnya;e. Pelaksanaan pembinaan pendapatan;f. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;g. Penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;h. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;i. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;j. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;k. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah;l. Pembinaan dan pelaksanaan pembukuan dan verifikasi;m. Penyusunan laporan keuangan daerah;n. Pengelolaan UPT;o. Pengelolaan ketatausahaan dinas.



Pengelolaankeuangan daerahsesuai SAKpemerintah, baiksumber mapunpenggunaannya.

Rasio Peningkatan PendapatanAsli Daerah terhadap PendapatanDaerah

Prosentase peningkatan sumberpendapatan daerah

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi teknis peningkatanpendapatan.

Bidang Penerimaan

Seksi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Seksi Dana Perimbangan

Seksi Kas Daerah (Kasda)

Renstra RPJMD Laporan tahuan Laporan

Proyeksi Pendapatan

48

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data KeteranganMeningkatnya pesentasePemahaman wajib pajak.

Frekwensi Rekonsiliasi denganKanwil Perbendaharaan.

Frekwensi Rekonsiliasi DanaPerimbangan dengan DirjenPerimbangan KementerianKeuangan RI

Meningkatnya Pemahaman WajibPajak dalam rangka MeningkatkanPendapatan Daerah.


2. Terwujudnyapenataanpengelolaankeuangan sesuaiketentuan yangberlaku

Rasio Peningkatan Pengelolaandan Penatausahaan KeuanganDaerah Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaan APBD Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaanPerubahan APBD Tersedianya Produk Hukumberupa Peraturan KDH tentangpenjabaran Perubahan APBD Tersedianya Produk Hukumsebagai dasar pertanggungjwabanPelaksanaan APBD Tertanggungjawabnyapelaksanaan APBD tahunsebelumnya Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan DPPA-SKPD

Bidang AnggaranSeksi AnggaranPendapatanSeksi Pemeliharaan danPemanfaatanBidang PenatausahaanKeuanganSeksi PerbendaharaanSeksi PerencanaanKebutuhanSeksi Anggaran BelanjaBidang AsetSeksi Inventarisasi danPenghapusan

Seksi Pencatatan danPelaporan

Perda APBD danPerda APBDPerubahan

Laporan LKPJ Laporan Tahunan

49

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Terlaksananya Penyusunan DPAL-SKPD Prosentase tertatanya barangmilik daerah Berkurangnya kesalahanpenatausahaan keuangan daerahdi setiap SKPD Tersedianya data sebagai bahanrekonsiliasi dengan kanwilperbendaharaan Tersusunya kebutuhan denganbaik Terciptanya administrasi asetdengan baik Frekwensi pelaksanaanpendampingan dan PembinaanUnit Pengguna Barang Daerahterarah Tersedianya Dokumen RencanaKebutuhan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penghapusan danPenjualan barang milik daerah Tersedinya buku laporan BMD

3. Terwujudnyapenataanadministrasikeuangan danbarang daerah

Rasio Meningkatkan KemampuanPengelolaan Keuangan Kab/Kota

Tersedianya Data sebagai Laporanhasil evaluasi

Tersedianya Data monitoringEvaluasi dan Laporan BantuanPemerintah Daerah

Bidang Penatausahaan Bidang Anggaran Seksi Perencanaan

Kebutuhan Seksi Pemeliharaan dan

Pemanfaatan Seksi Monitoring dan

Evaluasi

LaporanTahunan

50

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Tertibnya administrasi asset

daerah dalam rangka penataanpengelolaan keuangan daerah

Tersedianya pengurus barangSKPD yang berkompeten dalamrangka penataan pengelolaankeuangan daerah

Rasio Meningkatkan KemampuanPengelolaan Keuangan Desa.

Tersedianya Produk Hukumtentang APBD Desa

1. TerwujudnyaPengelolaankeuangan daerahsesuai SAKpemerintah, baiksumber mapunpenggunaannya.




Meningkatnya pesentasePemahaman wajib pajak.




Bidang Penerimaan


Daerah (PAD)





Proyeksi Pendapatan

51


penataanpengelolaankeuangan sesuaiketentuan yangberlaku

Rasio Peningkatan Pengelolaandan Penatausahaan KeuanganDaerah Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaan APBD Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaanPerubahan APBD Tersedianya Produk Hukumberupa Peraturan KDH tentangpenjabaran Perubahan APBD Tersedianya Produk Hukumsebagai dasar pertanggungjwabanPelaksanaan APBD Tertanggungjawabnyapelaksanaan APBD tahunsebelumnya Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan DPPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan DPAL-SKPD Prosentase tertatanya barangmilik daerah Berkurangnya kesalahanpenatausahaan keuangan daerahdi setiap SKPD Tersedianya data sebagai bahanrekonsiliasi dengan kanwilperbendaharaan





52

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Tersusunya kebutuhan denganbaik Terciptanya administrasi asetdengan baik Frekwensi pelaksanaanpendampingan dan PembinaanUnit Pengguna Barang Daerahterarah Tersedianya Dokumen RencanaKebutuhan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penghapusan danPenjualan barang milik daerah Tersedinya buku laporan BMD


Rasio MeningkatkanKemampuan PengelolaanKeuangan Kab/Kota

Tersedianya Data sebagaiLaporan hasil evaluasi


Tertibnya administrasi assetdaerah dalam rangka penataanpengelolaan keuangan daerah


Rasio MeningkatkanKemampuan PengelolaanKeuangan Desa.

Tersedianya Produk Hukum




Evaluasi

LaporanTahunan

53

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangantentang APBD Desa









Bidang Penerimaan


Daerah (PAD)





Proyeksi Pendapatan


Rasio Peningkatan Pengelolaandan Penatausahaan KeuanganDaerah Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaan APBD Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaanPerubahan APBD Tersedianya Produk Hukumberupa Peraturan KDH tentangpenjabaran Perubahan APBD

Bidang AnggaranSeksi AnggaranPendapatanSeksi Pemeliharaan danPemanfaatanBidang PenatausahaanKeuanganSeksi PerbendaharaanSeksi PerencanaanKebutuhanSeksi Anggaran Belanja



54

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Tersedianya Produk Hukumsebagai dasar pertanggungjwabanPelaksanaan APBD Tertanggungjawabnyapelaksanaan APBD tahunsebelumnya Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan DPPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan DPAL-SKPD Prosentase tertatanya barangmilik daerah Berkurangnya kesalahanpenatausahaan keuangan daerahdi setiap SKPD Tersedianya data sebagai bahanrekonsiliasi dengan kanwilperbendaharaan Tersusunya kebutuhan denganbaik Terciptanya administrasi asetdengan baik Frekwensi pelaksanaanpendampingan dan PembinaanUnit Pengguna Barang Daerahterarah Tersedianya Dokumen RencanaKebutuhan Barang Milik Daerah

Bidang AsetSeksi Inventarisasi danPenghapusan


55

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Terlaksananya Penghapusan danPenjualan barang milik daerah Tersedinya buku laporan BMD







Rasio MeningkatkanKemampuan PengelolaanKeuangan Desa.





Evaluasi

LaporanTahunan





Bidang Penerimaan


Daerah (PAD)




Proyeksi Pendapatan

56

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data KeteranganMeningkatnya pesentasePemahaman wajib pajak.






Rasio Peningkatan Pengelolaandan Penatausahaan KeuanganDaerah

Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaan APBD

Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaanPerubahan APBD

Tersedianya Produk Hukumberupa Peraturan KDH tentangpenjabaran Perubahan APBD

Tersedianya Produk Hukumsebagai dasarpertanggungjwaban PelaksanaanAPBD

Tertanggungjawabnyapelaksanaan APBD tahunsebelumnya

Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD





57

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Terlaksananya Penyusunan

DPPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan

DPAL-SKPD Prosentase tertatanya barang

milik daerah Berkurangnya kesalahan

penatausahaan keuangan daerahdi setiap SKPD

Tersedianya data sebagai bahanrekonsiliasi dengan kanwilperbendaharaan

Tersusunya kebutuhan denganbaik

Terciptanya administrasi asetdengan baik

Frekwensi pelaksanaanpendampingan dan PembinaanUnit Pengguna Barang Daerahterarah

Tersedianya Dokumen RencanaKebutuhan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penghapusan danPenjualan barang milik daerah

Tersedinya buku laporan BMD3. Terwujudnya

penataanadministrasikeuangan danbarang daerah





Pemanfaatan

LaporanTahunan

58

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Tersedianya Data monitoring

Evaluasi dan Laporan BantuanPemerintah Daerah





Seksi Monitoring danEvaluasi








Bidang Penerimaan


Daerah (PAD)





Proyeksi Pendapatan

59

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Meningkatnya Pemahaman Wajib

Pajak dalam rangkaMeningkatkan PendapatanDaerah.


Rasio Peningkatan Pengelolaandan Penatausahaan KeuanganDaerah

Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaan APBD

Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaanPerubahan APBD

Tersedianya Produk Hukumberupa Peraturan KDH tentangpenjabaran Perubahan APBD

Tersedianya Produk Hukumsebagai dasarpertanggungjwaban PelaksanaanAPBD

Tertanggungjawabnyapelaksanaan APBD tahunsebelumnya

Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD

Terlaksananya PenyusunanDPPA-SKPD

Terlaksananya PenyusunanDPAL-SKPD

Prosentase tertatanya barangmilik daerah





60

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Berkurangnya kesalahan

penatausahaan keuangan daerahdi setiap SKPD

Tersedianya data sebagai bahanrekonsiliasi dengan kanwilperbendaharaan

Tersusunya kebutuhan denganbaik

Terciptanya administrasi asetdengan baik

Frekwensi pelaksanaanpendampingan dan PembinaanUnit Pengguna Barang Daerahterarah

Tersedianya Dokumen RencanaKebutuhan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penghapusan danPenjualan barang milik daerah

Tersedinya buku laporan BMD









Evaluasi

LaporanTahunan

61

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Tersedianya pengurus barang

SKPD yang berkompeten dalamrangka penataan pengelolaankeuangan daerah



62

1. SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;c. Penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah;d. Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan umum di bidang pembangunan;e. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis di bidang perencanaan pembangunan;f. Penyusunan program pembangunan daerah;g. Penyusunan rencana strategis daerah;h. Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;i. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan;j. Penyusunan perencanaan kerjasama daerah;k. Pembinaan teknis perencanaan partisipatif;l. Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan;m. Pengelolaan upt;n. Pengelolaan ketatausahaan badan.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Tercapainya kinerja

dan kesejahteraanaparatur

Prosentase ketepatanwaktu dalam penyelsaiankerja

Sub Bidang Pemerintahan,Kesehatan dan KesejahteraanSosialSub Bidang Pendidikan,Kebudayaan danKetenagakerjaanSub Bidang Industri dan JasaSub Bidang Pertanian danKelautan

Laporan KegiatanAgenda PenomoranSuratPenyampaianDokumenPerencanaanLaporan TelaahanKajian Program

63

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data KeteranganSub Bidang Prasarana dan TataRuangSub Bidang Permukiman danLingkungan HidupSub Bagian Perencanaan.

2. Tercapainya kualitassumber dayaaparatur perencanayang profesional

Jumlah apartur yangmengikuti pendidikanformal dan non formal

Sub Bagian Perencanaan. Laporan TelaahanKajian ProgramLaporan Tahunan

3. Tercapainya saranadan prasaranamemadai dan SOPpelayanan BAPPEDA

Prosentase ketersediaansarana dan prasaranayang dimiliki

Sub Bagian PerencanaanSemua Bidang

Agenda KoordinasiLaporanTelaahanKajian ProgramLaporanMonitoring danEvaluasiLaporan Tahunan

4. Terwujudnya poladan struktur ruangyang sesuai dengantata ruang wilayah

Prosentase perencanaanpembangunan yang sesuaidengan tata ruang

5. Terwujudnyadokumenperencanaanpembangunan yangberkualitas

Prosentase dokumenperencanaan yangdihasilkan

Prosentase kesesuaihasil perencanaandengan kebutuhan

Prosentase rencanapembangunan denganhasil pelaksanaanrencana

64


perencanaanpembangunan yangresponsif danakuntabel

Prosentase hasilperencanaanpembangunan yangdapat dipertanggung-jawabkan secaraakuntabel

7. Terwujudnya datadan informasi yangberkualitas untukmendukungperencanaanpembangunan daerah

Prosentase ketersediaandata dan informasiterhadap dokumenperencanaan yangdihasilkan

65

1. SKPD : Inspektorat Daerah2. TUGAS : Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Daerah.

3. FUNGSI :

a. Perumusan kebijakan umum di bidang pengawasan;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;c. Pemeriksaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;d. Pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan perangkat daerah;e. Pengusutan kebenaran laporan dan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur,

keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;f. Penyampaian saran tindakan preventif dan atau represif berdasarkan hasil pemeriksaan;g. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;h. Pengelolaan ketatausahaan.



perbaikan kinerjaPemerintah Daerah

Terlaksanannyapengawasan disetiap unitkerja

Temuan yang ditindakLanjuti

Jumlah pengaduan yangdiperiksa

Terukurnya Capaiankinerja SKPD

Inspektur Pembantu BidangPemerintahan

Inspektur Pembantu BidangPerekonomian

Inspektur Pembantu BidangKesejahteraan Rakyat

Laopran SKPD Laopran MONEV Laporan Hasil

Pemeriksaan(LHP), PKPT,Pemsus

Laporan EvaluasiLAKIP SKPD

66

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan2. Terlaksanannya

pelaporan yangakurat

Tersusunya pelaporanyang akurat dan tepatwaktu

Inspektur Pembantu BidangPemerintahan

Inspektur Pembantu BidangPerekonomian

Inspektur Pembantu BidangKesejahteraan Rakyat

Sub Bagian Evaluasi danPelaporan

Laporan HasilPemeriksaan(LHP), PKPT,Pemsus

3. Meningkatnyakemampuan teknisaparat pengawasanfungsional

Prosentase ketersediaantenaga fungsional auditorsesuai dengan kebutuhan

Sub Bagian Umum Data Kepegawaian

4. Meningkatnya saranadan prasarananpengawasan

Terlaksananya pelayananpenunjang terhadappenyelenggaraanPemerintahan Daerah

Sub Bagian Umum KIR/KIB padaBendahara Barang

67

1. SKPD : Badan Kepegawaian Daerah2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian.

3. FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;c. Pembinaan kepegawaian;d. Pengembangan pegawai;e. Penyiapan bahan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;f. Penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah;g. Pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;h. Pengeloaan UPT;i. Pengelolaan ketatausahaan badan.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terpenuhinya

kebutuhan Data PNSsecara akurat dankomprehensif

Tersedianya data basePegawai secara akurat dankomprehensif

Jumlah PNS KabupatenKab. MTB

Rasio PNS Kab. MTB

Sub Bidang Data Data Base PNS

2. Terciptanya polarekrutmen PNS yangakuntabel.

Tersusunnya formasi PNSsesuai kebutuhan

Terciptanya Prosespengadaan PNS yangAkuntabel dan Reliabel

Jumlah PNS yang diangkatsesuai Formasi

Sub Bidang Data Usulan Formasidan Hasil AnalisisKebutuhan PNS

68

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan3. Terpenuhinya

kompetensi PNS dalamjabatan

Prosentase CPNSDmengikuti DiklatPrajabatan

Prosentase PejabatStruktural Eselon II, III, IVyang mengikuti DiklatStruktural

Pejabat yang telahmemenuhi PersyaratanPendidikan PelatihanKepemimpinan

Prosentase PNS mengikutiPendidikan Formal danDiklat Fungsional sesuaiTugas dan Fungsi Jabatan

Jumlah PNS yangmengikuti PendidikanFormal

Jumlah Mahasiswa TugasBelajar dan Ikatan Dinas

KetepatanWaktupeneyelesaian Pendidikandan Pertanggungjawabankeuangan

Prosentase MahsiswaUmum yang mendapatkanbantuan pendidikanpemerintah

Sub Bidang Pengembangan Data PNS yangMengikuti Diklat Data Base PNS

Diklatprajabatan,Diklatpim,Diklat Teknisdan DiklatFungsional

69

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan4. Terciptanya proses

administrasikepegawaian PNSsecara terkoordinasidan sesuai ketentuanyang berlaku.

Prosentase PNS yangmemiliki syarat kenaikanPangkat dan Berkaladiproses secara lancar dantepat waktu

Jumlah Pegawai yangdiberikan bantuan biayaMutasi

Pejabat yang telahmemenuhi persyaratankepangkatan

Ketepatan waktupengurusan Pangkat

Ketepatan waktupengurusan Pensiun sesuaiPeraturan yang berlaku

Bidang Mutasi Register KP PNSData BUP PNS

Kenaikanpangkat,kenaikan gajiberkala,mutasi, danpensiun

5. Terisinya strukturorganisasi perangkatdaerah secarakomperehensif denganmemperhatikankompetensi PNS danbeban kerja.

Prosentase jabatanstruktural yang terisi

Keberadaan JabatanFungsional dalam StrukturOrganisasi SKPD

Prosentase Jafung yangterisi

Sturktur Jabatan danEselonering yang terisi

Bidang Perencanaan danPengembangan

Peta JabatanStruktura; danFungsional

6. Adanya pemberianpenghargaan kepadaPNS secara obyektifberdasarkan prestasiyang diperoleh.

Prosentase PNS yangmendapat Penghargaansesuai peraturanperundang-undangan

Bidang Perencanaan danKesejahteraan Pegawai

Hasil Kajian danSeleksi PNS

70

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan7. Terciptanya sistem

penegakan disiplinPNS secara obyektifdan bertahap.

Prosentase PNS yangmendapatkan SanksiDisiplin/Phunisment sesuaitingkat kesalahan

Bidang Perencanaan danKesejahteraan Pegawai

CatatanPelanggaranDisiplin PNS danPegawai HonorerPresensi masing-masing SKPD

8. Terciptanya kondisisarana dan prasaranakerja yang baik danterawat.

Prosentase sarana danprasarana dalam kondisibaik

Bagian Umum Kartu InventarisRuangan (KIR)Kartu InventarisBarang (KIB)

9. Menciptakanpelayananadministrasiperkantoran yangefektif dan efisien

Prosentase kelancaranpelaksanaan tugasperkantoran

Bagian Umum Laporan Tahunan

10. Penyusunan laporanyang rasional danakuntabel

Prosentase Laporantersampaikan dengan baikdan tepat waktu

Bagian Perencanaan Laporan CapaianKinerjaLaporan KeuanganSemesterLaporan AkhirTahun

71

1. SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

3. FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa/kelurahan,pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dankeluarga berencana;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dankeluarga berencana;

d. Penyuluhan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat, desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dan keluargaberencana;

e. Pelaksanaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana;f. Peningkatan pemberdayaan masyarakat;g. Pembinaan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;h. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;i. Peningkatan prasarana dan sarana desa/kelurahan;j. Peningkatan perekonomian desa/kelurahan;k. Pengembangan potensi dan sumber daya desa/kelurahan;l. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat;m. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana;n. Pelaksanaan peningkatan keluarga sejahtera;o. Pengelolaan UPT;p. Pengelolaan ketatausahaan badan.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1 Terwujudnya

PeningkatanPelayanan

Tersedianya pelayananUmum AdministrasiPerkantoran

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum

Laporan Tahunan Laporan Subag

72

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data KeteranganAdministrasiPerkantoran

Tersedianya Sarana danPrasarana yang memadai

2 TerwujudnyaPeningkatan KulitasAparatur

Keikutsertaan Aparaturdalam pendidikan Formal

Keikutsertaan Aparaturdalam PendidikanInformal

Sub Bagian Umum

Sub Bagain Umum

Laporan Tahunan Laporan Subag

3 Terwujudnya DisiplinAparatur

Tersedianya Alat KontrolKehadiran Pegawai

Tersedianya PakaianDinas dan PakaianKhusus Hari – haritertentu

Sub Bidang Umum

Sub Bidang Umum

Laporan Tahunan Laporan Subbid

4 Terwujudnya kualitasperecanaan danpengendalian

Tersedianya DokumenPerencanaan

Tersedianya DokumenLaporan AkuntabilitasKinerja

Sub Bidang Perencanaan Laporan Tahunan Laporan Subbid

5 TerwujudnyaPeningkatanKapasitas LembagaPenanggulanganKemiskinan

Meningkatkan PeranLembaga PenanggulanganKemiskinan Daerah

Sub Bidang Kelembagaan danPartisipasi


6 Terwujudnyapeningkatankoordinasipenanggulangankemiskinan

TerciptanyaPenanggulanganKemiskinan yang terpadudan terintegrasi



73

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan7 Terwujudnya

peningkatankapasitaskelembagaanMasyarakat

Terwujudnya PartisipasiKelembagaan Masyarakatdalam Pembangunan

Meningkatkan KualitasSDM PengelolaKelembagaan Masyarakat



8 TerwujudnyaKoordinasiPemberdayaanKelembagaan

Meningkatkan PembinaanKelembagaan Masyarakat



9 Terwujudnyaoptimalisasipengetahuan danpemanfaataan potensiSDA lokal olehMasyarakat

Meningkatkan Penerapandan PengembanganTeknologi Tepat Guna(TTG) berbasismasyarakat

Sub Bidang Prasarana, Saranadan Perekonomian Desa


10 Terwujudnyapemerintahan desayang demokratis danefektif dalam rangkapemberian pelayanankepada masyarakat

TerciptanyaPenyelenggaraanPemerintahan Desa yangAktif

Tersedianya DokumenKebijakan PeningkatanKapasitas PemerintahaDesa



11 Terwujudnyamanajemenpemerintahan desayang aktif menujukemandirian /

Terwujudnya AparaturPemerintahan Desa yangmemiliki Tata KelolaManajemen PemerintahanDesa



74

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keteranganotonomi desa Terwujudnya Kapasitas

Aparatur PemerintahanDesa dan BPD dalamPenyelenggaranPemerintahan Desa

Tersedianya Data ProfilDesa sesuai Permendagri12 Tahun 2007

12 TerwujudnyaPelaksanaanPemilihan KepalaDesa secaraDemokratis danPeningkatan dusunmenjadi desa dalampelaksanaan otonomidesa

Tersedianya SumberDaya PenyelenngaraPemerintah Desa yangberkualitas dalammemimpin Desa

Terwujudnya PeningkatanStatus Dusun menjadiDesa



13 Terwujudnyapeningkatanperlindungan bagiperempuandiberbagai bidangkehidupan danpembangunan

Tersedianya dokumenkebijakan perlindunganperempuan/ibu dan anakdalam pembangunan

Sub Bidang PemberdayaanPerempuan dan Anak


14 TerwujudnyaPeningkatanpengembangankelembagaan dan

Terkoordinasinyakelembagaan dankegiatan Pemberdayaan



75

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keteranganjaringan PUGdiberbagai bidangpembangunan

Perempuan dan Anak

15 Terwujudnyapeningkatan kualitashidup, peran dankedudukanperempuandiberbagai bidangkehidupan danpembangunan

Terwujudnya percepatanpengurangan KDRT



16 MeningkatkanKesejahteraan anakdan mewujudkananak MTB yang sehat,cerdas, ceria, danberakhlak mulia.

Prosentase kebijakandaerah yang mendukungupaya peningkatankesejahteraan danperlindungan anak



17 Menurunkan tingkatpertambahanpenduduk melaluipelayanan KB yangberkualitas

Prosentase TingkatPertumbuhan Penduduk

Sub Bidang Institusi KeluargaBerencana dan KeluargaSejahtera


76

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan18 Meningkatkan

pemahaman,pengetahuan, sikapdan perilaku positifremaja tentangkesehatan dan hak-hak

Terwujudnya sikapperilaku positif remajatentang kesehatan

Sub Bidang PeningkatanPeran dan Partisipasi


77

1. SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat.

3. FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;c. Pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga;d. Pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;e. Penanggulangan terhadap ancaman dan atau bencana;f. Peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;g. Pengkajian masalah strategis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;h. Pengelolaan ketatausahaan kantor.



kesadaranberpolitikmasyarakat.

Prosentase masyarakat yangmenggunakan hak pilih

Jumlah pemilihan kepaladesa yang dilakukan secarademokratis

SeksiHubunganAntar Lembaga

Laporan Seksi KPUD Penyelenggara

Pemilihan

Termasuk tingkatpartisipasi masyarakatdalam pemilihan KepalaDesa

2. Terwujudnyakesatuan bangsa.

Prosentase konflik sosialdalam masyarakat

Prosentase konflik sosialdalam masyarakat yangberhasil ditangani/diselesaikan

SeksiKesatuanBangsa

SeksiHubunganAntar Lembaga

Laporan Seksi Aparat terkait

(Camat, Kepala Desa,Kepala Dusun, danpihak berwajib)

Termasuk tingkatpartisipasi pemuda,tokoh agama, tokohmasyarakat dalampenyelesaian konfliksosial dalam masyarakat

3. Terwujudnyakehidupan yangaman dan tertib.

Angka kriminalitas yangtertangani

Prosentase penyelesaianpelanggaran hukum

SeksiPerlindunganMasyarakat

Seksi

Laporan Seksi Aparat terkait

(Camat, Kepala Desa,Kepala Dusun, dan

Melakukan Koordinasidengan instansi terkait,termasuk pihak anggotalinmas, polsek, kepala

78

Prosentase kejadiangangguan ketenteraman danketertiban yang tertangani

Prosentase jumlah anggotasatuan linmas

Prosentase pembangunan posronda

HubunganAntar Lembaga

pihak berwajib:Kepolisian, Kejari danPengadilan Negeri)

desa, kejari danpengadilan.

4. Terwujudnyaperan aktifmasyarakat dalammenanganibencana.

Terbentuknya kelompokmasyarakat tanggap bencana

Prosentase daerah-daerahberpotensi bencana

Prosentase kebakaran hut,kerusakan lingkungan danilegal loging, ilegal oil

SeksiPerlindunganMasyarakat

Seksihubunganantar lembaga

Laporan Seksi Satuan Linmas Aparat terkait (Dinas

perhubungan,Kehutanan, KPDL,Bencana Alam,Perikanan)

Koordinasi denganinstansi terkait,termasuk pihak anggotalinmas, DinasPerhubungan,Kehutanan, KPDL,Kepala Desa, DinasPerikanan.

79

1. SKPD : Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

3. FUNGSI :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;c. Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;d. Pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;e. Pencegahan dampak lingkungan;f. Pengelolaan kebersihan dan pemakaman;g. Penanggulangan bahaya kebakaran;h. Pengawasan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;i. Pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;j. Pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;k. Pengelolaan ketatausahaan kantor.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Tersedianya instrumen

dalam pemanfaatansumber daya alam danlingkungan sertainstrumenpengendalianpencemaran dan/ataukerusakan lingkunganhidup.

Jumlah dokumen konsep,naskah akademis, pedomantekait pemanfaatan ruangberdasarkan daya dukung dandaya tumpung lingkungan

Kuantitas peraturan daerahdalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkunganhidup.

Kuantitas peraturan daerahterkait pengendalianpencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup.

Kepala Kantor LaporanTahunan

Laporan Seksi

80

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan2. Terlaksananya

Pengawasan terhadappelaksanaan kewajibandalam ketentuanperijinan lingkungan

Cakupan pengawasanterhadap pelaksanaan AMDAL,UKL/UPL, SPPL.

Jumlah lokasi pengawasan


Laporan Seksi

3. Terjaganya kualitaslingkungan daripencemaran dankerusakan lingkungan

Jumlah lokasi pemulihan danpemantauan .kualitaslingkungan

Prosentase PencegahanPencemaran air

Prosentase Pencegahanpencemaran udara darisumber tidak bergerak

Banyaknya upaya pemulihandan pemantauan kualitaslingkungan

Jumlah sarana dan prasaranapengukuran kualitaslingkungan :

Jumlah sarana dan prasaranpengelolaan limbah.

Jumlah anakan padaPerlindungan dan rehabilitasikawasan konservasi

Jumlah lokasi penataan RTH Prosentase penanganan

sampah Jumlah sarana dan prasarana

pengelolaan sampah


Laporan Seksi

81

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Jumlah sarana dan prasana

pemakaman dan tempatpemakaman

Jumlah sarana dan prasaranakebakaran

4. Meningkatnya systeminformasi sumber dayaalam dan lingkunganhidup serta keterlibatanmasyarakat maupunsekolah dalampengelolaan sumberdaya alam danlingkungan hidup.

Prosentase Penyediaaninformasi status kerusakanlahan dan/atau tanah untukproduksi biomassa

Jumlah lokasi untuk kegiatansosialisasi lingkungan bagimasyarakat

Prosentase pelaksanaanADIWIYATA

Prosentase system dan datainformasi SDA dan lingkunganhidup


Laporan Seksi

5. Meningkatnya kualitaspengetahuan dan teknissumber daya aparatur

Jumlah aparat dalammengikuti diklat teknis


Laporan Seksi6. Tercapainya penegakan

hukum danpenyelesaian sengketalingkungan

Prosentase penegakan hukumlingkungan

Prosentase tindak lanjutpengaduan masyarakat


Laporan Seksi

7. Terselenggaranyamenagemen kerja danpengelolaan keuanganyang tertanggung jawab

Cakupan pelayan rekomendasilingkungan

Prosentase cakupan pelayananperizinan

Prosentase pertanggungjawaban keuangan.


Laporan Seksi

82

1. SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan.

3. FUNGSI :a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan arsip daerah;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;c. Penyelenggaraan perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, dan arsip daerah;d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang perpustakaan dan arsip daerah;e. Pengelolaan ketatausahaan kantor.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terciptanya

peningkatan jasalayanan pustaka danarsip serta kelestarianbahan pustaka danarsip

Terwujudnya pelayanan primadan kelestarian bahan pustakadan arsip

Kepala Kantor Laporan Tahunan Data Jumlah

Pengunjung Dokumen Arsip

2. Terbentuknyamasyarakat yanggemar membaca

Terwujudnya budaya baca Kepala Kantor Laporan Tahunan Daftar pengunjung

perpustakan Daerah/Bulan

Daftar pengunjungperpustakan Keliling/Bulan

3. Terbinanya aparaturpengelolaperpustakaan dankearsipan

Terwujudnya aparatur pengelolayang berkualitas

Kepala Kantor Laporan Tahunan Data Kualifikasi

Aparatur yang tidaksesuai dengan bidang

83

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keteranganyang ditangani

4. Terciptanya layananperpustakaan kelilingdi sekolah danmasyarakat

Terwujudnya pelayananperpustakaan keliling di seluruhkecamatan

Kepala Kantor Laporan Tahunan Data Masyarakat di

Kecamatan yangumumnya masih jauhdari sumber-sumberinformasi

84

1. SKPD : Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Fasilitasi Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah

Dan Non Pemerintah.

3. FUNGSI :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasfilitasi kerjasama;b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi kerjasama;c. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama daerah;d. fasilitasi promosi dan investasi;e. pengelolaan ketatausahaan kantor.


No. Sasaran Renstra Indikator KinerjaUtama

Penanggungjawab Sumber Data Keterangan

1. Meningkatnyakerjasama daerahmelalui kerjasama antarPemda dan Lembaganon Pemerintah

Jumlah Kerjasamadengan Pemda danSwasta

Seksi Hubungan AntarLembaga

Laporan Kegiatan SeksiLaporan TahunanAgenda PenomoranMemorandum ofUnderstanding/MoU(Naskah KesepakatanKerjasama)

2. Meningkatnyakoordinasi dankonsultansi denganSKPD, LSM dan pelakuEonomi

Frekuensikoordinasi dankonsultansi

Tindak lanjut hasilkoordinasi dankonsultansi

Seksi Hubungan AntarLembagaSeksi PengembanganEkonomi dan Investasi

Agenda koordinasiNotulensi RapatLaporan Kegiatan SeksiLaporan Tahunan

3. Terbukanya jaringanpemasaran terhadaphasil-hasil produkmasyarakat

Jumlah peluangpasar


Laporan Kegiatan SeksiData Pengiriman HasilProduksi

85

No. Sasaran Renstra Indikator KinerjaUtama

Penanggungjawab Sumber Data Keterangan

4. Promosi hasil-hasilproduk masyarakat

Frekuensikeikutsertaandalam ajangpromosi


Laporan Kegiatan Seksi

5. Meningkatkanpengetahuanmasyarakat tentangharga barang

Frekuensipenyampaianinformasi harga


Laporan Kegiatan Seksi

6. Pengendalian hargakebutuhan pokokmasyarakat

Jumlah inputkebijakan yangdiberikan


Agenda Penomoran NotaDinas/ Peraturan

86

1. SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Berdasarkan Asas Otonomi

dan Tugas Pembantuan.3. FUNGSI :

a. Perumusan program dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan sesuai Rencana Strategis Daerah / Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kehutanan danperkebunan serta penyuluhan kelautan dan perikanan;

c. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;d. Pembinaan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kehutanan dan

perkebunan serta penyuluhan kelautan dan perikanan;e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan kelompok Jabatan Fungsional;f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;g. Pelaksana tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terwujudnya Kelembagaan

Penyuluhan dan KetahananPangan yang didukungdengan sumberdayamanusia yang kompetendan sarana kerja yangcukup

terpenuhi Tenaga penyuluhsesuai kebutuhan yaitu sejumlah76 orang

Sub BidangKelembagaan Tani

Sub BidangKetenagaakerjaan danPengembangan SDMPenyuluhan

Sub BidangPenyuluhan Pertanian

Sub Bidang Perikanan Sub Bidang

PenyuluhanKehutaanan

LaporanTahunan

Data basePenyuluh

87

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan2. Penyuluh yang memiliki

kemampuan teknis danadministrasi sesuai dengankebutuhan pembangunanbidang pertanian dalam artiluas

Jumlah penyuluh mengikutipendidikan dan latihan teknisfungsional sesuai kebutuhan

Sub BidangPenyuluhan Pertanian

Sub Bidang Kelautandan Perikanan

Sub BidangPenyuluhanKehutaanan

Laporan SubBidang

3. Terselenggaranya hubungankerja yang harmonis antarlembaga terkait di dalampelaksanaan fungsipenyuluhan dan ketahananpangan

Terlaksananya Rapat koordinasirutin bersama lembaga terkaitdalam kurung waktu 6 (enam)kali dalam satu tahun

Sub BagianPerencanaan

NotulenRapatKoordinasi

Laporan SubBagianPerencanaan

4. Terwujudnya petani yangmempunyai kemampuanmengelola usaha taninyabaik teknik produksimaupun pemasaran

Presentasi Kemampuan UsahaTani

Presentasi Kemampuan UsahaProduksi Petani

Sub Bidang DistribusPangan

LaporanTahunan

LaporanUsahaProduksiPetani

5. Tersedianya cadanganpangan yang dapatmenjamin kebutuhanpangan sepanjang waktu

Tersedia 30 unit lumbung pangantersebar di desa-desa

Sub BidangKetersediaan danDistribusi Pangan

Data baselumbung-lumbungpangan

LaporanTahunan

6. Meningkatkan PengetahuanMasyarakat tentang gizi dananeka ragam sumberkarbohidrat, protein,vitamin dan mineral

% masyarakat kurang gizi Jumlah Kasus masyarakat

kurang gizi yang tertangani Meningkatnya Kesehatan

Masyarakat

Sub BidangKewaspadaan dankeanekaragaman

Sub BidangKetersediaan danDistribusi Pangan

LaporanMasyarakat

Laporan SubBidang

LaporanTahunan

88


7. Peningkatan produksibahan pangan lokal

Persentasi Ketahanan produksibahan pangan lokal meningkat

Sub BidangKewaspadaan dankeanekaragaman

LaporanTahunan

LaporanProduksiketahananPangan

8. Peningkatan ketersediaanpangan

Terpenuhinya ketahahan PanganMasyarakat

Sub BIdangKetersediaan danDistribusi Pangan

Sub BIdangKewaspadaan danKeanekaragamanpangan

Laporantahunan

Laporanmasyarakat

89

1. SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah2. TUGAS : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tennggara Barat Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan Teknis

dan Administrasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana3. FUNGSI :

a. perumusan program di bidang penanggulangan bencana sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah;b. penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,

rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan meratac. perencanaan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;d. penyiapan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana;e. penyiapan prosedur tetap penanggulangan bencana;f. penyiapan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun dalam bentuk darurat bencana;g. penyelenggaraan administrasi penanggulangan bencana;h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi.


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terwujudnya kesiapan dan

kemampuan dalam upayapenanggulangan bencana melaluipeningkatan SDM aparatur danmasyarakat di daerah

Prosentase SDMAparatur di bidangteknis kebencanaanyang Tangkas, Tangguhdan Tanggap akanBencana

Seksi Kebersihandan Pemakaman

LaporanTahunan

Laporan Seksi

2. Terwujudnya system penanganantanggap darurat yang efektif melaluipeningkatan sarana dan prasaranapenunjang serta peningkatandukungan logistik dan peralatanpenanggulangan bencana yang efektifdan efisien

Sarana dan Prasaranapenunjang tanggapdarurat

Dukungan Logistik saatTanggap Darurat

Seksi Kebersihandan Pemakaman

LaporanTahunan

Laporan Seksi

90

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan3. Terwujudnya sistem upaya

rehabilitasi dan rekonstruksi yanglebih baik melalui peningkatankapasitas perencanaan yang handalserta pengurangan resiko bencanadalam setiap kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi dalam rangkapembangunan ke depan.

Peningkatan kapasitasperencanaan

Pengurangan resikobencana

Seksi PencegahandanPenanggulanganBahaya BencanaKebakaran;

LaporanTahunan

Laporan Seksi

91

1. SKPD : Badan Pengelola Perbatasan2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan.3. FUNGSI :

l. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;m. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan

kawasan perbatasan;n. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara;o. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pembangunan ekonomi, pertahanan, social budaya,

lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan pernatasan;p. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan

perbatasan;q. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala

prioritas;r. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan setra evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan

batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatkan

pertumbuhan ekonomimasyarakat kawasanperbatasan melaluioptimalisasi pengelolaanpotonsi unggulan,pengembangan kegiatanusaha produktifmasyarakat, danpengembangan saranaproduksi pengelolaan

Meningkatkan potensi unggulandaerah, baik ketersediaan bahanbaku maupun produktivitasproduk-produk turunannya;

Meningkatkan koperasi danUMKM pengelola potensiunggulan;

Meningkatkan ketersediaansapras utama dan penunjangpengelolaan potensi kawasan.

Kabid. PengelolaanBatas Negara danPotensi Kawasan

Kasie. PengelolaanPotensi Kawasan

Desain BesarPengelolaanBatas WilayahNegara danKawasanPerbatasanTahun 2011-2025

RencanaIndukPengelolaan

DokumenBadanNasionalPengelolaPerbatasan(BNPP)

DokumenBadanNasionalPengelolaPerbatasan

92

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keteranganpotensi kawasan perbatasanlaut dan darat

Batas WilayahNegara danKawasanPerbatasanTahun 2011-2014

RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah 2012-2017

RencanaStrategisBadanPengelolaPerbatasanKab. MTB2012-2017

(BNPP)

2. Meningkatnya ketersediaaninfrastruktur dasar meliputikesehatan, pendidikan,pemerintahan,jalan/jembatan, listriksarana telekomunikasi daninformasi, serta pelayanantransportasi baik darat,laut dan udara secaraterpadu

Meningkatnya sarprastransportasi darat, laut danudarah secara terpadu.

Kabid. Kerjasama danPengelolaanInfrastruktur Kawasan

Kasie. PengelolaanInfrastruktur Kawasan

Idem Idem

93

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan3. Meningkatnya ketepatan

dan kualitas Rencana AksiPengelolaan Batas WilayahNegara dan KawasanPerbatasan mulai daripenyusunan sampai denganmonitoring dan evaluasi

Tersusunya Rencana AksiPengelolaan Batas WilayahNegara dan Kawasan Perbatasan;

Terlaksananya monitoring danevaluasi Rencana Aksi baik dariK/L maupun SKPD setiaptahunya;

Meningkatnya frekuensi KISStingkat SKPD, Kabupaten,Provinsi dan K/L.

Kasubag Perencanaandan Pelaporan

Idem Idem

4. Meningkatnya kualitas SDMBadan Pengelola Perbatasandan kesadaran masyarakattentang pengelola kawasanperbatasan laut

Tersedianya aparatur BadanPengelola Perbatasan yangberkualitas dan profesionalsebagai penegak garda terdepanNKRI;

Terlaksananya sosialisasi tentangkawasan perbatasan laut kepadamasyarakat nelayan;

Tersedianya sarpras danperalatan navigasi batas laut.

Kasubag Umum danKepegawaian

Kabid. PengelolaanBatas Negara danPotensi Kawasan

Kasie. PengelolaanBatas Negara

Idem Idem

94

1. SKPD : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

3. FUNGSI :

a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya mental dan rohani;

c. Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial;

d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Maluku Tenggara Barat; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Maluku

Tenggara Barat


No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Menciptakan pelayanan

administrasi perkantoranyang efektif dan efisien

Cakupan ketersediaansarana prasaranaadministrasi perkantoransesuai kebutuhan organisasi

Sub BagianUmum danKerjasama

Laporan Tahunan

2. Meningkatnya Aparatur /Anggota Korps yang mampumelaksanakan tugas danfungsi secara bertanggungjawab

Prosentase penangananpembinaan Anggota KORPRI

Jumlah PelaksanaanPembinaan

Sub Bagian Seni,Budaya, MentalDan Rohani

Laporan HasilPembinaan

3. Terwujudnya hubungankerjasama antar kelembagaanunit korpri baik secarahorisontal maupun vertikal diKab. MTB

Terlaksananya forumkelembagaan legislatiforganisasi / MUSDA AnggotaKorpri


Laporan HasilMUSDA

95

No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Sub Bagian

Usaha, BantuanHukum DanSosial

4. Terpenuhinya saranaprasarana yang dapatmenunjang kemandirian danmeningkatkan kesejahteraananggota Korps .

Terbentuknya Koperasi PNS. Tersedianya Mobil / Bus

Pegawai. Jumlah PNS yang menerima

bantuan Sosial danKesehatan

Suba BagianUmum danKepegawaian


Sub BagianUsaha, BantuanHukum DanSosial

Laporan Tahunan

5. Meningkatkan bakat danminat anggota KORPRI

Presentasi peningkatan bakatdan minat anggota KORPRI


Laporan Tahunan Data Anggota

KORPRI

96

1. SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah2. TUGAS : Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan,

pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, melaksanakan

upaya rujukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. FUNGSI :

a. Penyelenggaraan Pelayanan Umum Masyarakat;

b. Penyelenggaraan Pelayanan rujukan kesehatan masyarakat;

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA :


1 Meningkatnya Masyarakat

yang memiliki Jamkesmas,

Jamkesda, Jampersal.

Jumlah masyarakat yang

memilki Jamkesmas

Rasio masyarakat miskin

yang memilki Jamkesda

Rasio masyarakat miskin

yang memilki Jampersal

Seksi Pelayanan,

Penunjang Medis

dan Bina

Keperawatan

Laporan Tahunan

Laporan Seksi

2. terwujudnya pelayanan

kesehatan yang berkualitas

kepada Masyarakat MTB

% jumlah pengaduan

masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan

Seksi Pelayanan,Penunjang Medisdan BinaKeperawatan

Laporan Tahunan

Laporan Seksi

Indeks Pelayanan

97


Cangkupan ketersediaan

obat-obatan (%)

Prosentase pasien yang

terlindungi dari kontaminasi

nosokomial.

Prosentase petugas yang

terlindungi dari kontaminasi

nosokomial.

Kesehatan

Kusioner

Pelayanan

Kesehatan

3. Tersedianya Tenaga

Kesehatan yang memiliki

kompetensi khusus dibidang

kesehatan

Prosentase Perawat, &

Dokter yang memiliki

kompetensi khusus.

Seksi Pelayanan,

Penunjang Medis

dan Bina

Keperawatan

Laporan Tahunan

Laporan Seksi

4. Peningkatan Status Rumah

Sakit menjadi Tipe C dan

yang Ter-Akreditasi.

Prosentase Tersedianya

Sarana, prasarana yang

memenuhi standar

pelayanan kesehatan,

Prosentase tersedia jumlah

tenaga kesehatan

Sub Bagian Tata

Usaha

Laporan Tahunan

Laporan Seksi

98


10. Terwujudnya sistem

Informasi kesehatan yang

terakses oleh masyarakat

Tersedianya Sistem

Informasi Kesehatan Rumah

Sakit.

Seksi Seksi

Monitoring,

Evaluasi, Rekam

Medis Dan

Pengendalian

Pengawasan

Laporan Tahunan

Laporan Seksi

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

BITZAEL SALVESTER TEMMAR

PARAF KOORDINASISEKRETARIS DAERAH :

ASISTEN KOORDINASI :

KABAG HUKUM :

KABAG ORGANISASI :

Documents

LAMPIRAN - ambon.bpk.go.id · SPM, Profile Jabatan, dll. ð•Terlaksananya Mekanisme kerja oleh SKPD dilihat dengan Pencapaian SPM, IKM, dan pelaksanaan SOP. 3 No. Sasaran Renstra