of 58 /58
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SPM BIDANG KESEHATAN Disampaikan Oleh : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Drs. Eduard Sigalingging.,M.Si Banten, 13 Februari 2019

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SPM BIDANG … · PENERAPAN SPM Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 ... SPM d aerah kabupaten / kota BAB V PELAPORAN PENERAPAN SPM Pelaporan penerapan SPM dimuat

Embed Size (px)

Citation preview

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SPM

BIDANG KESEHATAN

Disampaikan Oleh :

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Drs. Eduard Sigalingging.,M.Si

Banten, 13 Februari 2019

2

U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 3 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g P e m e r i n t a h a n D a e r a h

Presiden

memegang

tanggung jawab

akhir atas

penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan

yang

dilaksanakan

oleh Pemerintah

Pusat dan

Daerah.

4

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:• pendidikan

• kesehatan

• pekerjaan umum dan penataan ruang

• perumahan rakyat dan kawasan permukiman

• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganMasyarakat

• sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN• tenaga kerja• pemberdayaan perempuan dan

pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakat dan Desa• pengendalian penduduk dan keluarga

berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, dan menengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan; • kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:

• kelautan dan perikanan• pariwisata• pertanian• kehutanan;• energi dan sumber daya

mineral;• perdagangan;• perindustrian; dan• transmigrasi.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENYANG DISELENGGARAKAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENABSOLUT

1. PERTAHANAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR

NEGERI

6. MONETER &

FISKAL

PILIHAN

(8)

WAJIB

(24)

Dibagi berdasarkan

kriteria

Eksternalitas,

Akuntabilitas dan

Efisiensi

URUSAN

PEMERINTAHAN

UMUM

YAN DASAR

(6)NON YAN DASAR

(18)

S P M

N S P K

1. PENDIDIKAN

2. KESEHATAN

3. PU DAN PR

4. PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAW

PERMUKIMAN

5. TRAMTIBUM &

LINMAS

6. SOSIAL

PEMBAGIAN URUSAN

Urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkanpelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota diwilayahnya masing-masing, misalnya urusan menjaga 4konsensus dasar

URUSAN KONKUREN→ URUSAN

PEMERINTAHAN YG DIBAGI ANTARA

PEM PUS DAN DAERAH PROV DAN

DAERAH KAB/KOT DAN MENJADI

DASAR PELAKSANAAN OTONOMI

DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PROVINSIPUSAT

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

PRESIDEN

MENDAGRI

Pembinaan Pengawasan

Binwas Umum Binwas Teknis

K/L

Secara Nasional

DIKOORDINASIKAN

MENDAGRI Provinsi

Gubernur sbg wakil Pem. Binwas

umum & teknis

(PP 33 Tahun 2018)

Kab/Kota

Pemegang

kekuasaan

pemerintahan –

Psl 4 (1) UUD

1945

Psl 17

UUD 1945Koordinator Binwas

dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan di

daerah UU 23/2014

Psl 8 (3)

Koordinasi

Otonomi Seluas-luasnya

Ps 18 (5) UUD ‘45

Tanggung jawab

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN(PP 12 TAHUN 2017)

8

9

Tugas dan fungsi ditjen binapembangunan daerah - kemendagri

Pem

bin

aan

pem

ban

gun

and

aera

h

Pem

bin

aanp

eny

elengaraan

uru

sanp

emerin

tahan

daerah

Koordinasi SPM danNSPK

Pemetaan UrusanPemerintahan

Penyelesaian perselisihanpenyelenggaraan urusanpemerintahan

a

b

c

Pasal24

Pasal370

Pasal 19 Perpres11/2015

Pembinaan percepatanpembangunan provinsiberciri kepulauan

Sinkronisasi dan harmonisasipembangunan pusat dan daerah, antar wilayah dan antar daerah

Perencanaan pembangunandaerah

Pengendalian dan evaluasipembangunan daerah

a

d

b

c

Pasal29

Pasal 258 dan 259

Pasal 260-274

Pasal275

Pembinaan Pemda dalammendorong partisipasimasyarakat

Binwas umum pembangunandaerah

Pembinaan pemda dalampenguatan informasi daerah

Evaluasi perda tata ruangdaerah

h

g

f

ePasal400

Pasal354

Pasal374

Pasal391-394

Pasal 18 Perpres11/2015

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Pasal 258 UU 23/2014

Urusan pemerintahan yang menjadi amanat bagi Ditjen Bina Bangda hanya urusanpemerintahan konkuren

LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA BANGDA

(UU 23/2014 DAN PERPRES 11/2015)

Kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian berdasarkan pemetaan

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan

Urusan Pemerintahan Pilihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

melakukan sinkronisasi dan

harmonisasi dengan Daerah untuk

mencapai target pembangunan nasional.

PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

Untuk mencapai target pembangunan

nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi

teknis pembangunan antara

kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian dan Daerah.

PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

Koordinasi teknis pembangunan antara

kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian dan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh

Menteri dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perencanaan pembangunan.

KO

OR

DIN

AS

I KO

RT

EK

Koordinasi teknis pembangunan antara

Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota dan antar-Daerah

kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi

dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat.

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN

MENPPN

PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

Koordinasi teknis pembangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi

pembangunan Daerah.

JENIS-JENIS KORTEK

PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014

SINKRONISASI PEMBANGUNAN

KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN

PioritasNasional

K/L

DukunganKegiatandaerah

dari APBD

PrioritasDaerah

KOORDINASI TEKNIS UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN

TARGET PEMBANGUNA

N NASIONAL

Sinkronisasi pencapaian prioritasnasional melalui kegiatan K/L, sertatarget Kementerian untuk mendungtarget nasional

BAPPENAS K/L

Ditjen Bina BangdaMemastikan kesesuaiankegiatan dengan urusanpemerintahan danpembagian kewenanganantar level pemerintahan

Sinkronisasiusulan kegiatandaerah yangakan dibiayaiAPBN dengankegiatan K/Ldan Prioritasnasional

BAPPENAS

K/L DAERAH

PERAN KEMENDAGRI

Membahas kegiatanyang didanai APBDuntuk mendukungpelaksanaankegiatan prioritasnasional

K/L DAERAH

KEMENDAGRI

- Sinkronisasi koodifikasi program- Sinkronisasi program dan kegiatan

sesuai dengan kewenangan dalamUU 23/2014

- Sinkronisasi target daerah sesuaikondisi, potensi dan intensitasurusan pemerintahan

PERAN KEMENDAGRI

PrioritasLainnya

Sinkronisasi usulanprioritas Daerah danprioritas K/L

BAPPENAS

K/L DAERAH

KEMENDAGRI

DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

REPUBLIK

INDONESIA

13

SPM DALAM RKP 2019

PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

PEMBANGUNAN

MANUSIA MELALUI

PENGURANGAN

KEMISKINAN DAN

PENINGKATAN

PELAYANAN DASAR

Percepatan

Pengurangan

Kemiskinan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan dan

Gizi

Masyarakat

Pemerataan

Layanan

Pendidikan

Berkualitas

Peningkatan Akses

Masyarakat

terhadap

Perumahan dan

Permukiman Layak

Peningkatan

Tata Kelola

Layanan Dasar

PROGRAM

PRIORITAS

PRIORITAS

NASIONAL

KEGIATAN

PRIORITAS

34

5 Peningkatan akses dan mutu

pelayanan kesehatan

Peningkatan kesehatan ibu, anak,

dan keluarga berencana

Pencegahan dan pengendalian penyakit

Percepatan penurunan stunting

Penguatan “Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat”

Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi

tepat sasaran

Penguatan sistem jaminan sosial

Penguatan literasi untuk kesejahteraan

Pelaksanaan reforma agraria

Percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam

kepada masyarakat melalui perhutanan sosial

Penyediaan akses infrastruktur dasar

permukiman layak

Penyediaan akses hunian layak dan

terjangkau

Peningkatan kualitas lingkungan di

permukiman

Penguatan layanan dan

rujukan satu pintu

Penguatan integrasi sistem

administrasi kependudukan

dan catatan sipil

Percepatan Pencapaian

SPM di daerah

Penyediaan afirmasi pendidikan

Penyediaan pendidik yang berkualitas

dan merata

Penguatan kelembagaan satuan

pendidikan

Peningkatan kualitas pembelajaran

dan akademik

PN

PP

2

34

5

14

SPM BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2014 dan PP 2 TAHUN 2018

KEBIJAKAN/MANDATSTANDAR PELAYANAN MINIMAL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP NO 2/2018

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ADALAH KETENTUAN MENGENAI

JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR YANG MERUPAKAN URUSAN

PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERHAK DIPEROLEH SETIAP WARGA

NEGARA SECARA MINIMAL.

DEFENISI

KEMENTERIAN DALA NEGERI

Terdapat 6 urusan wajib pelayananan

dasar yang dilaksanakan berdasarkan

SPM, SPM menjadi perioritas baik

perencanaan maupun anggaran

Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang

jenis pelayanan, mutu pelayanan dan

penerima pelayanan dasar dan strategi

penerapannya

Secara teknis memuat tentang mekanisme

dan strategi penerapan SPM mulai dari

pengumpula data, penghitungan

pemennuhan kebutuhan dasar,

perencanaan SPM dalam DOKREN, dan

pelaksanaan SPM pelaporan dan evaluasi.

Memuat tentang Standar teknis jumlah

dan kualitas barang/jasa, standar jumlah

dan kualitas personil/SDMK dan petunjuk

teknis atau tata cara pemenuhan standar

PASAL 12, PASAL 18 DAN PASAL 298

PP 2/2018STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Permendagri 100/2018PENERAPAN SPM

Permenkes Nomor 4 Tahun 2019

Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

SPM Bidang Kesehatan: Provinsi

Pasal 6 PP 2/2018

SPM Kesehatan: Kabupaten/Kota

Pasal 6 PP 2/2018

Lanjutan.....

PERMENDAGRI 100/2018 PENERAPAN SPM

BAB IITAHAPAN PENERAPAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL

BAGIAN KESATUUMUM

BAGIAN KEDUAPENGUMPULAN DATA

BAGIAN KETIGAPENGHITUNGAN PEMENUHAN

KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR

BAGIAN KEEMPATPENYUSUNAN RENCANA

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

BAGIAN KELIMAPELAKSANAAN PEMENUHAN

PELAYANAN DASAR

BAB IIIKOORDINASI PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

TIM PENERAPAN SPMPROVINSI

TIM PENERAPAN SPMKABUPATEN/KOTA

BAB IVPEMBIAYAAN

Pembiayaan penerapan SPM oleh pemerintah

daerah dibebankan padaAPBD PROVINSI, APBD KAB/KOTA, dan sumber

lainnya yang sah dan tidakmengikat.

BAB VIPEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

Menteri melaluiInspektorat Jenderal

melakukan pengawasan

terhadap penerapan SPM daerah provinsi

Gubernur melakukanpembinaan dan

pengawasan penerapan

SPM Daerah kabupaten/kota

Bupati/wali kotamelakukan pembinaan dan

pengawasan penerapanSPM daerah

kabupaten/kota

BAB VPELAPORAN PENERAPAN

SPM

Pelaporanpenerapan SPM dimuat dlm lap

penyelenggaraanpemerintahan

daerah sesuai dgn ketentuan

peraturan per-UU-an mengenai lap. penyelenggaraan

pemda paling lambat 3 bln setelah thn

anggaran berakhir

• Menteri melalui Ditjen Bina Bangda melakukan pembinaan scr umum

• K/L melakukan pembinaan secara teknis

BAB IKETENTUAN UMUM

SP

M

PENDIDIK

AN

SP

M

KESEHATA

N

SP

M

PEKERJA

AN UMUM

SP

M

PERUMAHA

N RAKYATSP

M

SOSIAL

SPM

TRANTIBUMLINMAS

24

✓ Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM

✓ Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU

PELAKSANAAN

PEMENUHAN

3

✓ menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima

✓ Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya

PENGHITUNGAN

KEBUTUHAN

✓ jumlah dan identitasWarga Negara yang berhak menerima

✓ jumlah barang dan/ataujasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan

✓ jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan

PENGUMPULAN DATA PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELDAS

✓ RPJMD dan RKPD✓ Renstra PD dan

Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi

TAHAPAN PENERAPAN SPM

✓ jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima✓ jumlah barang dan/atau jasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan✓ jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan

PENGUMPULAN DATA

CONTOH : JENIS PELAYANAN

bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi

Bencana Provinsi

KUMPULKAN DATA TENTANG1. Jumlah WNI yang berhak menerima layanan yaitu Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan, dapat

berdasarkan data proyeksi BPS yang ditetapkan oleh kepala daerah;

2. Jumlah barang/jasa sesuai standar teknis

❑ Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa meliputi

dukungan logistik kesehatan beupa Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Makanan

Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi

dan anak (PMBA) dll), Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hyegiene Kit dan Family Kit)

❑ Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan meliputi

SDMK di pos kesehatan terdiri dari dokter umum, perawat dan bidan dan Kebutuhan SDMK untuk pengiriman

tim penanggulangan krisis kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan, tenag kesmas, apoteker/asisten

apoteker, dan tenaga penyuluh atau promosi kesehatan.

3. Jumlah sarana prasarana

Fasyankes yang tersedia dan sarana pendukung lainya yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana

26

✓ menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima

✓ Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/JASA

27

✓ RPJMD dan RKPD✓ Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN

28

✓ Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM ✓ Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU

PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN

29

✓ jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima✓ jumlah barang dan/atau jasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan✓ jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan

PENGUMPULAN DATA

CONTOH TAHAPAN PENERAPAN SPM KAB/KOTA

CONTOH : JENIS PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

KUMPULKAN DATA TENTANG

30

✓ menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima

✓ Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/JASA

CONTOH : JENIS PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

KUMPULKAN DATA TENTANG

31

✓ RPJMD dan RKPD✓ Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN

CONTOH : JENIS PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

KUMPULKAN DATA TENTANG

32

✓ Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM ✓ Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU

PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN

CONTOH : JENIS PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

KUMPULKAN DATA TENTANG

LANJUTAN....

LANJUTAN....

APBDDANA

TRANSF

ER

DANA

KHUS

US

KPBUHIBAH

, CSR

KERJASA

MA

DAERAH

(DAU/DBH/

DAK/DANA

DESA

(BOS, PKH,

DLL.)

PEMBIAYAAN

SPM

Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri

Gubernur melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah provinsi kepada Menteri

SEKURANG-KERUANGNYA MEMUAT:

Hasil Penerapan

SPM

Kendala Penerapan

SPM

Ketersediaan Anggaran

dalam Penerapan

SPM

INSENTIF DAN

DESINTIF

6 SPM

Target tahunan

pencapaian SPM

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra

SKPD)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Klasifikasi belanja daerah

dengan pertimbangan

kemampuan keuangan daerah

Dituangkan dalam

Dituangkan dalam

Berdasarkan

KEBIJAKAN

ANGGARAN

KEBIJAKAN

PERENCANAAN

PELAPORAN SPM

44

INTERNALISASI SPM DALAM

DOKUMEN PERENCANAAN

RPJP

NASIONAL

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

20 TAHUN

5 TAHUN

5 TAHUN

PEDOMAN

1 TAHUN

PEDOMAN DIJABARKAN

DIJABARKAN

20 TAHUN

PEDOMAN

5 TAHUN 1 TAHUN

1 TAHUNDIACU

RPJM

NASIONALRKP

RPJP

DAERAHRPJM

DAERAHRKPD

RENSTRA

SKPDRENJA

SKPD

DIACU

PUSAT

DAERAH

PD

Standar Pelayanan Minimal

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No Indikator Kinerja

1Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

2Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

3Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

4Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

5Angka Kematian Ibu per100,000 kelahiran hidup

6Rasio posyandu per satuan balita

7Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

8Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

9Rasio dokter per satuan penduduk

10Rasio tenaga medis per satuan penduduk

11.Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

12.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

No Indikator Kinerja

13.Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

14.Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

15

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia2.100 Kkal/kapita/hari)

16Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

17Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

18

Cakupan balita pneumonia yang ditangani

19Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

20Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

21Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

22Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

23Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

No Indikator Kinerja

24Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

25Penderita diare yang ditangani

26Angka kejadian Malaria

27Tingkat kematian akibat malaria

28Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

29Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat

30Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir

Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan kunjungan bayi

Cakupan puskesmas

Cakupan pembantu puskesmas

37Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

38Cakupan pelayanan nifas

No Indikator Kinerja

39Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

40Cakupan pelayanan anak balita

41

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

42Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

43

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Persentase penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan

No.

Prioritas

Pembanguna

n

Program

Kinerja

SKPDIndikator

Target

RPJMD &

Target

SPM

Batas

Waktu

Pencapa

ian

(Tahun)

Capaian

Tahun

2017

Capaian

Tahun

2018

2. Peningkata

n Pelayanan

Pemenuhan

Hak Dasar;

Bantuan

Pendidikan bagi

Masyarakat Tidak

Mampu

Jumlah siswa yang menerima

bantuan biaya pendidikan sekolah

bagi masyarakat tidak mampu

75% 2019 - -Dinas

Pendidikan

Penjaminan Mutu

Layanan

Kesehatan pada

Masyarakat

Jumlah standar operating prosedur

mutu yang diterapkan sesuai aturan

kesehatan yang berlaku

70% 2019 100% 100%Dinas

Kesehatan

Pelayanan

Kesehatan Dasar

(Jenis Pelayanan

dalam SPM)

100% 2019 89,01%95,88

%

Dinas

Kesehatan

100% 2019 89,% 95%Dinas

Kesehatan

STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ Kegiatan

PROVINSI01 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

SPM BIDANG KESEHATAN01 02 KESEHATAN01 02 xx 02 PROGRAM UKM RUJUKAN 01 02 xx 02 1 Penyediaan fasilitas kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian

luar biasa (KLB)01 02 xx 02 2 Penyediaan fasilitas Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis

kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencanaDst....

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ Kegiatan

KABUPATEN/KOTA

SPM BIDANG KESEHATAN

01 02 KESEHATAN

01 02 xx 01 PROGRAM UKM RUJUKAN

01 02 xx 01 1 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan ibu hamil

01 02 xx 01 2 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan ibu bersalin

01 02 xx 01 3 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan bayi baru lahir01 02 xx 01 4 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan balita01 02 xx 01 5 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia pendidikan dasar

01 02 xx 01 6 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia produktif01 02 xx 01 7 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia lanjut01 02 xx 01 8 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan penderita hipertensi01 02 xx 01 9 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan penderita diabetes melitus01 02 xx 01 10 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang dengan gangguan jiwa

berat01 02 xx 01 11 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang terduga tuberkulosis01 02 xx 01 12 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang dengan resiko

terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)PROGRAM Dst......

Format PELAPORAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

58